30
Jan
14

MiGas : Kontroversi Korupsi SKK MiGas

Berita Terkini
Kamis, 30-01-2014 10:23

Dinilai ‘Biang Kerok’ Korupsi Migas, Tangkap Sutan-Jhonny!

Abdi Tri Laksono

.

.

JAKARTA, PESATNEWS – Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) Binsar Effendi Hutabarat yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menangkap dan menjebloskan politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana dan Jhonny Allen Marbun ke penjara karena dinilai sebagai ‘biang kerok’ korupsi migas.

Sebagai penjelasan, Binsar memaparkan bahwa Mantan kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini terungkap pernah meminta uang senilai US$ 150 ribu kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 7 November 2013, Karen menerangkan kepada penyidik KPK, bahwa Rudi meminta uang senilai US$ 150 ribu.

Permintaan tersebut disampaikan Rudi kepada Karen melalui telepon pada 12 Juni 2013. Saat itu, Rudi mengungkapkan, uang tersebut agar diberikan kepada Sekretaris Jendral Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Sekjen ESDM) Waryono Karno pada pukul 13.00 WIB. Pasalnya, pada pukul 15.00 WIB, permintaan tersebut akan ditutup, istilahnya ‘tutup kendang’. Rudi menjelaskan kepada Karen, untuk pembuka kendangnya sudah ada dari SKK Migas dan Kementerian ESDM, sehingga Karen selaku Dirut Pertamina yang harus menutup kendangnya berdasarkan perintah dari Waryono.

Karen mengungkapkan dalam BAP-nya, permintaan itu disampaikan dalam rangka pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 untuk Kementerian ESDM. Rudi, menurut Karen, mengungkapkan, jika penutupan akan permintaan tersebut terjadi pada sekitar pukul 15.00 WIB. Oleh karena itu, Karen mengaku diminta untuk segera menyerahkan duit tersebut.  Saat itu Karen mengatakan bahwa Pertamina sudah memberikan kepada DPR, jadi tidak lewat Waryono, dan Karen minta jangan Pertamina ditagih lagi.

Dalam BAP tersebut, Karen menyebutkan, Sutan Bathoegana dan Jhonny Allen Marbun dari Komisi VII, keduanya dari Fraksi Partai Demokrat, meminta Pertamina memenuhi permintaan untuk ‘tutup kendang’ tersebut. Maka Rudi mengatakan, kalau begitu dia akan melaporkan kepada Menteri ESDM Jero Wacik. Hanya Karen mengungkapkan, tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR seperti yang dia katakan kepada Rudi dalam pengesahan APBN-P Kementerian ESDM tahun 2013.

Kuasa hukum Rudi Rubiandini, Rusydi A Bakar mengakui adanya percakapan antara kliennya dengan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Menurutnya, Rudi hanya diperalat dan menyampaikan apa yang diminta Waryono ke Karen untuk ikut memberikan yang istilahnya ‘tutup kendang’ itu. Saat ditanya apakah Karen menyetujui atau menolak permintaan Rudi untuk menutup kendang itu, Rusydi mengakui Karen menolaknya.

Karen, kata Rusydi, memang keberatan, dan dia tidak mau memberi apa yang disebut untuk pembukaan dan penutupan rapat antara Kementerian ESDM dan DPR. Dan menurut Karen, itu bukan pertama kali ada aliran dana ke DPR. Dia menyebutkan, Waryono, pernah meminta uang kepada Pertamina melalui Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Resiko Afdal Bahaudin dan Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya untuk tunjangan hari raya (THR) anggota DPR.

Berikutnya dalam BAP KPK per 8 November 2013 Karen menyebutkan, Jhonny Allen Marbun pernah meminta uang kepada Pertamina melalui beberapa anggota direksi perusahaan BUMN tersebut. Pada 2011, kata Karen, Afdal Bahaudin dan Hanung Budya dipanggil oleh Jhonny dan Sutan ke ruangan Komisi VII di Gedung DPR, Senayan. Saat itu tengah berlangung rapat asumsi makro APBN 2012. Kepada Afdel dan Hanung, sebut Karen, Jhonny meminta ‘jatah’ Rp. 1 perliter dari volume bahan bakar minyak (BBM) Public Service Obligation (PSO) atau BBM subsidi.

Menanggapi BAP Karen tersebut, Jhonny menampik informasi yang menyebutkan dirinya pernah memeras sejumlah direksi Pertamina untuk mendapatkan ‘jatah’ dari BBM subsidi dan dia mengatakan tidak mau berkomentar terlalu banyak sebelum membaca langsung dokumen tersebut. Tapi Jhonny juga menantang kalau memang ada, coba bawa BAP itu ke sini biar diluruskan. Senada dengan pernyataan Jhonny, Sutan juga membantah dan menepis keterangan Rudi yang mengatakan Komisi VII meminta THR saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kasus suap SKK Migas dengan tersangka Komisaris PT Kernel Oil Simon Gunawan, dengan alasan sudah mengklarifikasi saat Sutan dimintai keterangan oleh KPK pada 27 November 2013.

Namun demikian kutipan isi BAP Deviardi yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya, Effendi Saman, kepada wartawan di Jakarta pada 17 Januari 2014, Rudi sebagai Kepala SKK Migas memang tertekan terus karena selalu dimintai uang oleh Komisi VII dan Kementriaan ESDM. Pada saat baru menjabat Kepala SKK saja, Johnny Allen Marbun pernah memanggil Rudi pada waktu rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR di Cipayung, Jhonny mengatakan mau menagih utang, bahwa Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) Raden Priyono berutang sama Komisi VII sebesar US$ 1 juta dan harus ditanggung oleh Kepala SKK sebagai pengganti BP Migas yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kuasa Hukum Rudi, Rusydi A Bakar membenarkan hal itu, bahwa ada utang janji mantan Kepala BP Migas R Priyono yang akan menyetorkan uang US$ 1 Juta kepada Komisi VII seperti yang diminta Johnny.

Karena utang, kata Saman, maka Rudi harus membayar. Rudi bingung sekali saat itu, apalagi terus ditagih dalam setiap kesempatan yang membuat Rudi makin bingung. Karena belum dibayar juga, maka kemudian pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bulan Mei 2013, Rudi dibantai habis oleh Komisi VII. Termasuk dibilang tidak bermoral karena selingkuh, sampai Rudi pun berlinang airmata di depan RDP. Karena ditagih terus utangnya R Priyono itu, maka Rudi tanya Gerhard Rumeser.

Gerhard bilang bagaimana kalau ditawar saja menjadi US$ 500 ribu, dan diberikan bertahap. Akhirnya pada awal bulan Juni 2013 baru bisa diberikan sebesar US$ 150 ribu melalui Kementerian ESDM. Itulah makanya ada uang US$ 150 ribu dari Gerhard ke Rudi yang kemudian diberikan ke Waryono yang saat ini jadi tersangka. Jadi biang keroknya, menurut Saman, adalah Komisi VII DPR.

Terkait pendekatan kronologisnya tersebut, Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) Binsar Effendi Hutabarat yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) menyatakan, sangat setuju dengan tudingan Kuasa Hukum Deviardi, Effendi Saman, bahwa Komisi VII DPR adalah biang keroknya.

“Apapun kelit dan tepisan Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana dan anggota Komisi VII Jhonny Allen Marbun, yang sama sama dari satu fraksi, yakni Fraksi Partai Demokrat,” kata Binsar Effendi kepada wartawan, Kamis (30/1/2014).

Apapun alasan dan bantahannya mereka berdua didepan publik, lanjut Binsar, SKPD mendesak KPK agar Sutan dan Jhonny yang sejatinya menjadi ‘biang kerok’ korupsi migas segera dijebloskan ke penjara. “Kami, pensiunan Pertamina yang berhimpun dalam SPKP dan yang tidak mau Dirut Pertamina Karen jadi bulan-bulanan isu yang berimbas pada inkredibelitasnya institusi Pertamina sendiri yang pernah kami rintis, kami besarkan ini,” tambahnya.

Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua Umum FKB KAPPI Angkatan 1966 merangkap Koordinator Presidium Pasukan Khusus Nol Delapan (Passus 08) dengan tegas, dan siap saja menghadapi tantangan Jhonny yang ingin meluruskan BAP Dirut Pertamina Karen Agustiawan jika ia terus menjustifikasi pembenarannya sendiri. [*]

Editor : Arief Sofiyanto


0 Responses to “MiGas : Kontroversi Korupsi SKK MiGas”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,063,568 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: