30
Jan
14

Kenegarawanan : Selamatkan Kondisi Pangan [GeraKNUsa]

Berita Terkini
Kamis, 30-01-2014 09:15

GeraKNusa: Selamatkan Kondisi Pangan!

Dian Purnama

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

JAKARTA, PESATNEWS – Ketua Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia Dr Ir Pandji R Hadinoto MH prihatin dengan situasi dan kondisi Defisit Berjalan Keuangan Negara dan status the Fragile 5 seperti paparan Menteri Keuangan pada 27 Nopember 2013 serta utang negara yang kini berjumlah dua kali Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Ini sekaligus ketergantungan impor bahan bakar gas rumah tangga dan beberapa bahan pangan pokok berikut ancaman gagal panen padi-padian akibat bencana banjir berkala tahunan, dan lain sebagainya, menuntut ide-ide kreatif strategis penyelamatan ekonomi Indonesia,” ungkapnya, Kamis (30/1/2014).

Menurut Pandji, salah satu cara strategis adalah Gerakan Kuliner Nusantara (GeraKNusa) di perkotaan yang berbasis bahan pangan lokal seperti perluasan produksi jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan dlsb guna penciptaan nilai tambah lapangan kerja di wilayah pedesaan yang dapat berujung pengurangan angka kemiskinan plus peningkatan angka pertumbuhan ekonomi nasional berbasis ekonomi kesejahteraan rakyat (EkoKesRa).

Misalnya, jelas dia, melalui pola kurangi konsumsi beras pasi-padian diganti non pasi-padian seperti nasi jagung dan atau uimbia-umbian, maka akan dicapai penghematan ekonomi logistik keluarga perkotaan, misalnya dari 3x makan/hari dipilih 1x berbahan pasi-padian, dan 2x berbahan non padi-padian.

“Pola tersebut bisa berimplikasi pola penguatan bagi sumber daya ekonomi pedesaan dan peningkatan ekonomi gotong royong berperangkat sistim kelembagaan lokal seperti Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan termasuk Badan Usaha Masyarakat Adat berujung dampak positif bagi perluasan lapangan kerja produksi bahan pangan non padi-padian tersebut diatas,” paparnya.

Oleh karena itu, tegas Pandji, GeraKNusa bersama segenap komponen masyarakat ingin mendorong pola konsumsi di perkotaan yang langsung berdampak perluasan lapangan kerja di pedesaan dan pengkayaan pendapatan pedesaan berujung pengurangan angka kemiskinan struktural.

“Momentum keterpurukan perekonomian kini dengan kebersamaan inovatif seharusnya dapat menjadi peluang kreatif bangkit bersama dan sinergis antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Semoga dengan rekomendasi ini keselamatan Persatuan Indonesia senantiasa terjaga baik. Dan bagi yang merayakan Imlek 2565 dihimbau pula turut meringankan warga korban banjir demi unjuk kesetiakawanan sosial terbaik,” tandas Pendiri GeraKNusa ini. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Rabu, 29-01-2014 22:08

Lebih 3000 Pasar Tradisional Hilang Tergusur Pasar Modern

Dian Purnama

Pasar tradisional

Pasar tradisional

SOLO, PESATNEWS – Menjamurnya pasar modern di berbagai daerah mengancam keberadaan pasar tradisional. Pasalnya, ekspansi yang dilakukan pasar modern tak hanya di wilayah perkotaan saja, namun juga merambah hingga pelosok pedesaan di Tanah Air. Akibatnya, jumlah pasar tradisional semakin berkurang karena kalah bersaing dengan pasar modern.

“Sekarang toko-toko retail modern sudah sampai ke desa-desa. Hampir semua kota di Indonesia bisa kita dapati toko modern,” kata Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Abdullah Mansuri, Rabu (29/1/2014).

Berdasarkan data terakhir dari IKAPPI, jumlah pasar tradisional di seluruh Indonesia menukik tajam dari 13.450 pasar menjadi 9.549 hanya dalam jangka waktu empat tahun. Jumlah tersebut cukup besar mengingat banyaknya orang yang menggantungkan hidupnya di pasar tradisional.

“Lebih dari tiga ribu pasar kita hilang. Kalau satu pasar minimal ada puluhan kios dan satu kios berpotensi menghidupi satu keluarga, berapa puluh ribu jiwa yang terdampak,” ungkap Mansuri.

Di sisi lain, dalam jangka waktu yang sama, toko retail modern meningkat dari 10.365 gerai menjadi 18.152 toko. Lebih dari 7000 toko baru muncul dalam waktu empat tahun atau setara dengan empat toko modern per hari.

Tidak hanya di Indonesia, menurunnya jumlah pasar tradisional juga terjadi di benua Asia. Berdasarkan survei yang dilakukan salah satu lembaga survei luar negeri, jumlah toko modern di Asia meningkat hingga lima kali lipat dibanding jumlah pasar tradisional.

Menanggapi hal tersebut, IKAPPI mencanangkan Gerakan Nasional Kembali ke Pasar Tradisional di Graha Wisata Niaga, Sriwedari, Solo, Rabu (29/1). Gerakan tersebut akan fokus pada pemberdayaan pedagang pasar di Indonesia, dan kampanye ke masyarakat agar kembali berbelanja ke pasar tradisional.

“Kita sudah punya lembaga pendidikan untuk pedagang pasar di Jakarta. Semua pedagang pasar di Indonesia boleh belajar di sana tanpa dipungut biaya apa pun,” paparnya.

Pasar Tradisional
Mansuri mengemukakan, Indonesia yang berpenduduk 250 juta jiwa memiliki 13.450 pasar tradisional dengan jumlah Pedagang yang mencapai 12,5 juta orang. Jika diasumsikan setiap Pedagang Pasar menghidupi 5 orang keluarga (suami, istri, dan 3 anak), maka 62,5 juta jiwa bergantung pada Pasar Tradisional.

“Ini belum termasuk jejaring rantai yang bergantung dengan pasar, dari hulu sampai hilir. Mulai dari kuli panggul, tukang ojeg, becak, sopir angkot atau petani-petani kecil yang hanya mampu menjual barang dagangannya di Pasar Tradisional,” jelas Ketua Umum IKAPPI.

IKAPPI menilai, lebih dari 100 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya di pasar tradisional. Hal ini jika dilihat dari mata rantai perdagangan dari hulu sampai hilir, karena Pasar Tradisional adalah ‘show room’ produk lokal.

Ia memaparkan, data terakhir yang dirilis oleh Kementerian Tenaga Kerja, sebagian besar penopang hidup masyarakat miskin berada di Pasar Tradisional. Data tersebut menyebutkan, mereka berpendidikan SD ke bawah.

Sebanyak 54,2 juta orang atau 49.90% penduduk dengan tingkat pendidikan rendah bekerja di Pasar Tradisional dengan menjual produk rumahan yang dimiliki. “Inilah salah satunya, mengapa Kita perlu menjaga & melestarikan Pasar Tradisional sebagai kekuatan perekonomian rakyat,” tandasnya.

Kondisi Pasar Tradisional yang Memprihatinkan
Data terbaru menyebutkan, puluhan konglomerat Indonesia (20-30 orang) yang dibiayai oleh investor asing mendapatkan konsesi/kepastian hukum berupa hak pengelolaan lahan (hutan) seluas 35,8 juta ha. Sementara itu, 12,5 juta Pedagang Pasar hanya memanfaatkan lahan seluas 18.750 ha (dengan asumsi luasan tempat usaha 10 meter persegi ditambah 50% fasilitas umum pasar).

Dalam prosentase, Pedagang Pasar hanya membutuhkan 0,05% lahan dan hal tersebut biasanya dipersulit oleh pemerintah. Sementara itu, puluhan pengusaha menguasai 99,95% lahan di Indonesia. Pasar Tradisional yang menghidupi kurang lebih 100 juta jiwa, saat ini dibayang-bayangi oleh kesan ‘kumuh dan kotor’.

Pengelolaan Pasar Tradisional biasanya diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang secara aktif memungut retribusi kebersihan setiap hari. Namun hal tersebut seringkali tidak diimbangi upaya pemeliharaan pasar yang baik dan berkesinambungan.

Kesan kumuh, kotor dan terkesan tidak aman ini justru sengaja dipelihara sebagai pintu masuk pihak ketiga, dalam hal ini pemilik modal untuk merevitalisasi pasar agar tampak lebih modern, bersih, aman dan nyaman.

Pemerintah Daerah dan pemilik modal cenderung menilai modernisasi pasar cukup dilihat dari sisi fisik bangunan tanpa melihat Pasar Tradisional juga sebagai aset budaya yang memiliki ciri khas di setiap daerah.

Data IKAPPI pun menyebutkan, jumlah pasar yang terbakar pada periode tahun 2011 – 2013 sebanyak 169 pasar. Penyebab kebakaran yang paling sering terjadi adalah hubungan pendek arus listrik karena sistem penyediaan listrik di pasar yang tidak memenuhi standar. Seperti yang terjadi di Cianjur dan Kendari.

Pada beberapa tempat, ditemukan indikasi pembakaran. Hal ini biasanya terjadi apabila komunikasi antara Pemerintah dan Pedagang Pasar tidak terjalin dengan baik. Jika sudah terbakar, tidak ada ganti rugi untuk pedagang yang menyewa lapak di pasar selama periode tertentu.

Data lain pun menyebutkan, pada periode 2012–2013 terdapat 144 konflik pasar, baik antra Pedagang Pasar dengan Pemerintah Daerah, Pengelola Pasar dan Investor. Hal ini tampak jelas di Kabupaten Purwakarta.

“Perkembangan/ekspansi supermarket-supermarket di Asia telah dimulai sejak akhir dekade 90-an. Secara khusus pertumbuhan retail di Asia lima kali lebih cepat daripada di Eropa dan Amerika,” ungkapnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini, diantaranya: perjanjian perdagangan bebas, liberalisasi perdagangan dan investasi di tingkat nasional, regional, maupun di tingkat multilateral yang difasilitasi oleh WTO selama ini dengan services aggreement-nya.

Hal ini kemudian mendorong peningkatan investasi asing secara langsung di industri pangan, terjadinya integrasi secara vertikal, dari mulai lahan pertanian (menanam) hingga makanan yang tersaji di meja makan sudah dikuasai oleh perusahaan retail pangan.

Jika kita lihat secara global, ada retail-retail besar yang sangat ekpansif di kalangan anak muda di Indonesia. Retail ini sebenarnya berasal dari Jepang, kemudian diakuisisi oleh perusahaan retail raksasa dan melakukan pembangunan sangat cepat di kota-kota besar di Indonesia.

Memiliki sekitar 250 juta penduduk, Indonesia merupakan pasar potensial bagi bisnis retail modern. Maraknya pembangunan mall atau pusat perbelanjaan di kota-kota besar menarik Pelaku Retail Besar & Pasar Swalayan untuk membuka gerainya hingga ke wilayah perkampungan.

Keberadaan retail modern berdampak negatif terhadap jumlah Pasar Tradisional. Retail modern tumbuh sekitar 30% per tahun, sementara pasar rakyat dan tradisional tumbuh -8% per tahun.

Dalam progres seperti di atas, 10 hingga 20 tahun ke depan, Pasar Tradisional terancam keberadaannya. Bahkan bila merujuk pada data dari Kementerian Perindustrian R.I menyebutkan, pada tahun 2007 terdapat 13.450 Pasar Tradisional. Sementara itu data Kementerian Peradagangan R.I pada 2011, tinggal 9.559 Pasar Tradisional.

Mengamati dari data itu terjadi penurunan jumlah Pasar Tradisional yang cukup drastis pada periode tersebut. Jumlah Pasar Tradisional lebih sedikit bila di bandingkan dengan sebaran minimarket yang jumlahnya melebihi 12.000 Unit di seluruh Indonesia.

Kita ketahui bersama, penetrasi retail modern di Indonesia semakin massif setelah terbit Perpres No. 112 Tahun 2007. Karena Perpres tersebut merupakan turunan dari UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Akan tetapi Perpres ini hanya sebagai pelindung retail modern. Di dalamnya diatur soal zona, kemitraan, perizinan, syarat perdagangan, kelembagaan pengawas, dan sanksi. Perihal zona tata letak pasar tradisional dan pasar modern, menurut Perpres selanjutnya disusun oleh Pemerintah Daerah.

Faktanya, banyak Pemerintah Daerah yang lebih tertarik memberikan karpet merah kepada pemilik modal besar dan menggusur jauh Pasar Tradisional kepinggiran kota yang akses transportasinya sulit. Fakta ini di temukan langsung oleh IKAPPI seperti di Kabupaten Purwakarta, Kota Kendari dan Kota Bengkulu.

Ekspansi retail ini berakibat langsung pada: (1) penggusuran secara paksa pasar-pasar tradisional, bahkan di dalam banyak kasus, terjadi pembakaran-pembakaran Pasar Tradisional. (2) kehilangan pekerjaan dalam angka yang luarbiasa. Bukan hanya Pedagang Pasar yang bekerja di situ, tetapi juga orang-orang lain yang terlibat di dalam lingkaran pasar tradisional, seperti buruh panggul yang menggantungkan hidup dari Pasar Tradisional.

(3) hilangnya keanekaragaman pangan yang tersedia di Pasar Tradisional. Karena pangan-pangan yang disediakan di supermarket cenderung seragam. Pangan-pangan lokal tersingkir dengan adanya pangan-pangan kemasan.

(4) munculnya isu tentang keamanan pangan. Mereka mengatakan bahwa pasar tradisional itu tidak sehat, kotor, kumuh, sehingga perlu direvitalisasi dan dijadikan lebih ‘bersih’. Hal ini kemudian yang di jadikan acuan untuk melakukan penggusuran.

“Ekspansi retail ini juga berpengaruh kepada petani-petani skala kecil ataupun produsen pangan skala kecil lainnya seperti nelayan. Ketika dulu mereka dapat langsung menjual produknya ke pasar tradisional, pada hari itu juga mereka menerima bayaran. Jika mereka menjual barang produksinya ke super market, maka akan ada banyak sekali standar tinggi yang harus dipenuhi oleh produsen-produsen pangan skala kecil ini,” jelasnya.

Sehingga yang terjadi adalah integrasi vertikal dari retail dan agribisnis yang biasanya merupakan jejaring dari bisnis mereka juga. Petani, nelayan dan produsen pangan skala kecil akan kehilangan pasarnya. Farmers market sudah sangat langka keberadaannya di kota-kota hingga ke wilayah pedesaan.

Tersingkirnya Pasar Tradisional selama ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perawatan infrastruktur Pasar Tradisional rendah. Berdasarkan hasil survei Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di beberapa kota, model-model pengembangan kelembagaan pasar tradisional masih dilakukan dengan pola tidak jelas, cenderung menggunakan pendekatan birokrasi pemerintah. Pedagang dan pasar hanya dijadikan objek.

Kedua, belum adanya payung hukum berupa peraturan perundang-undangan yang menimbulkan sanksi tegas dan keras terhadap pelanggar regulasi industri ritel. Ketiga, lemahnya kemauan politik pemerintah daerah untuk mengembangkan pasar tradisional. Hal itu tampak dari rendahnya dukungan dan keberpihakan pemerintah daerah dalam pembangunan fisik pasar tradisional. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Rabu, 29-01-2014 23:26

RUU Perdagangan yang Baru, Pro Rakyat

Abdi Tri Laksono

Aria Bima

Aria Bima

JAKARTA, PESATNEWS – Ketua Panja DPR RI tentang Rancangan Undang Undang (RUU) Perdagangan, Aria Bima, menyatakan RUU Perdangan yang akan disahkan oleh Komisi VI DPR adalah berbeda jauh dengan yang beredar di masyarakat atau internet, yang sempat ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat. Bahwa dalam RUU ini tidak ada aroma liberalisme, neoliberalisme, maupun pro pasar bebas, melainkan pro rakyat Indonesia.

“Kami sudah sosialisasikan RUU ini ke berbagai kampus seluruh Indonesia, seperti Unhas Makassar, Udayana Bali, Airlangga Surabaya, UGM Yogyakarta, ITB Bandung, IPB Bogor, LSM, asosiasi masyarakat, dan lain-lain. Dan, kita bahas DIM per DIM terbukti RUU ini dibahas dengan semangat nasionalisme,” tegas politisi PDIP itu pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (29/1/2014).

Karena itu lanjut Bima, kalau pun ada perjanjian internasional terkait perdagangan, maka harus mendapat persetujuan atau pengesahan DPR RI. “Jadi, tanggung jawab itu juga ada di DPR RI. Sesuai dengan pasal 11 UUD 1945. Baik untuk menaikkan volume perdagangan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri. Khusus dalam negeri terkait barang pokok penting seperti beras, semen, gas, pupuk dan sebagainya, pemerintah harus bertanggung jawab; dari suplai, distribusi, harga, dan keamanan,” ujarnya.

Selain itu menurut Bima, RUU ini membahas zona pasar modern dan tradisional, komunitas koperasi dan UKM yang bisa bekerjasama dan saling melindungi serta mempunyai akses ke pasar, dan RUU ini tak berbenturan dengan UU yang lain seperti UU Industri dan sebagainya. “Semua impor dan ekspor harus dalam konteks kepentingan dalam negeri,” pungkas Bima.[*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Kamis, 30-01-2014 11:40

Impor Beras Ilegal Diduga untuk Danai Partai ?

Hasan Basri

.

.

JAKARTA, PESATNEWS – Koordinator Petisi 28 Haris Rusli menyatakan prihatin dengan masuknya beras illegal ribuan ton ke Indonesia. “Ini negeri mafia. Ribuan ton beras ilegal kok bisa masuk negara ini,” kecam mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini, Kamis (30/1/2014).

Ia pun mempertanyakan Kepala Bulog adalah merupakan karib masa remajanya dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini Ketua Umum Partai Ddemokrat. “Bisa saja Bulog dapat diduga dijadikan ladang rampokan untuk danai Partai Demokrat,” duganya.

Haris mengingatkan agar elit penguasa jangan semakin edan dan gila-gilaan melakukan korupsi di saat rakyatnya sekarang sedang menghadapi bencana alam di negeri ini. “Di saat rakyat menderita ditimpa musibah, elite politik ribut rebutan lahan rampokan untuk memperkaya diri dan mendanai pemilu,” tuturnya.

Seperti diketahui, Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta kasus impor beras Vietnam 16.900 ton segera dituntaskan. “Saya minta selidiki tuntas. Jangan sampai ada pihak-pihak yang bermain,” katanya, Rabu (29/1). Ia pun mengaku masih meminta keterangan dari beberapa pihak terkait kasus tersebut tidak hanya bea dan cukai.

Menurut Hatta, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga bisa memberikan ijin atas rekomendasi dari Kementerian Pertanian. “Saya sudah tanya menteri pertanian. Mentan mengakui lewat Dirjenya memberikan izin impor unntuk beras tertentu. Nah sekarang pertanyaan kita, pasti kan Kemendag memberikan izin sesuai denngan rekomendasi itu,” bebernya.

Secara terpisah, Menteri BUMN Dahlan Iskan menjamin jika beras impor asal Vietnam sebanyak 16.900 ton bukan diimpor oleh Badan Urusan dan Logistik (Bulog). “Tapi yang jelas bukan Bulog yang impor. Dia (Kabulog) mau digantung di monas. Saya agak keras. Saya tahu Pak Tarto komitmennya tinggi,” kata Dahlan, Rabu (29/1), setelah mendengar penjelasan langsung dari Kepala Bulog Sutarto Alimoeso.

Dahlan meyakini ada pihak lain yang melakukan impor tersebut. “Berarti ada pihak lain yang impor. Tentu saya tidak tahu dan saya kan bukan orang harus meneliti itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan pihaknya siap menindak tegas para pelaku jika terbukti terjadi pelanggaran atas izin impor beras asal Vietnam. “Izinnya telah kami keluarkan dan kalau terbukti melanggar kami akan tindak segera mungkin,” ujarnya, Selasa (28/1).

Namun menurut Gita, izin impor beras dari Vietnam telah sesuai prosedur dan rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Pihaknya hingga saat ini juga belum menemukan bukti terkait pelanggaran terhadap izin impor tersebut.

“Ini kan keluhan, dari pedagang di Cipinang, bahwa ini banjir (beras impor) kalau banjirnya itu lebih dari beras yang kami izinkan untuk didatangkan dari luar itu artinya pelanggaran, tapi sampai sekarang belum ada buktinya,” kilahnya.

Sebagaimana diberitakan, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin impor beras jenis khusus sebesar 16.832 ton pada tahun 2013. Jenis beras yang diizinkan pemasukannya adalah beras jenis Basmati dan Japonica, dengan rincian sebanyak 1.835 ton beras jenis Basmati dan 14.997 ton beras jenis Japonica. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Kamis, 30-01-2014 08:07

Diungkap, Ijin Impor Beras Ilegal ke 58 Perusahaan

Hasan Basri

Salamuddin Daeng

Salamuddin Daeng

JAKARTA, PESATNEWS – Pengamat ekonomi yang juga Peneliti  dari Institute For Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng memaparkan, korupsi terkait impor pangan menjadi modus kejahatan penguasa pada era reformasi untuk memperkaya diri dan keluarga.

“Para pejabat pemerintah menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengeluarkan ijin impor kepada para importir demi mendapatkan setoran dari perusahaan importir tersebut,” ungkap Salamuddin Daeng, Kamis (30/1/2014).

“Para pejabat pemerintah bahkan berani mengeluarkan ijin impor meskipun ijin tersebut bukan menjadi kewenangannya. Hal ini kemudian menjadi sumber konflik dengan lembaga negara lainnya yang merasa hal tersebut menjadi kewenangannya,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, baru-baru ini Menteri Pertanian menyerang impor beras ilegal jenis premium yang dilakukan atas ijin Kementrian Perdagangan. Sementara menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan bahwa  ijin impor beras kepada puluhan perusahaan tersebut atas ijin Menteri Pertanian.

“Borok Gita menguak ke publik, ketika direktorat Jenderal Bea Cukai merilis data impor beras (pos tarif/HS 1006.30.99.00) asal Vietnam. Impor tersebut dilakukan oleh 58 perusahaan, dengan 83 kali pemasukan melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Belawan. Total Impor mencapai 16.900 ton,” bebernya.

Lanjutnya, Gita beralasan bahwa impor beras premium dilakukan atas ijin menteri Pertanian (Kementan). Sedangkan Kementan menyatakan menyatakan bahwa impor beras tersebut adalah kewenangan BULOG. Kewenangan BULOG tersebut merupakan hasil rapat koordinasi terbatas di Menko Perekonomian. Sementara BOLOG menyatakan bahwa sepanjang tahun 2013 tidak melakukan impor beras dikarenakan stok nasional mencukupi.

Menurut Daeng, skandal impor beras ilegal ini jelas merupakan kejahatan korupsi luar biasa. Karena impor beras ilegal tidak hanya merugikan negara namun telah menghancurkan harga hasil-hasil pertanian utama yang tentu saja sangat merugikan petani. “Skandal ini tentu tidak dapat dibiarkan!” serunya.

“Tangkap dan periksa Menteri Perdagangan Gita wirjawan! Hentikan impor beras demi kemajuan pertanian dan kesejahteraan rakyat!” tambahnya. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : Selamatkan Kondisi Pangan [GeraKNUsa]”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,305,316 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: