28
Jan
14

Kepemimpinan : VONI demi Strategi 7 Sehat Republik Indonesia

Berita Terkini
Senin, 27-01-2014 09:24

VONI demi Strategi 7 Sehat Republik Indonesia


Pandji R Hadinoto

Pandji R Hadinoto

VONI demi Strategi 7 Sehat Republik Indonesia
Oleh: Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS
(Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia)

Sinyalemen Sosiolog Organisasi Universitas Indonesia, Meuthia Ganie-Rochman di Kompas 27 Januari 2014 yaitu “institusi DPR periode 2009-2014 yang kinerjanya buruk sekali dan sebagian anggotanya terbukti ataupun diduga melakukan pengkhianatan publik, sekitar 90 persen anggotanya mencalonkan dirinya kembali” (sejumlah 503 legislator, dari sumber berita lain), patut disimak serius oleh publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia tanggal 23 Januari 2014 tentang Uji Material UU No 42/2008 terkait agenda nasional Pemilu 2014 yang kini menuai tafsir illegal dan inkonstitusional, bukti bahwa Quality Management (QM) daripada Sistim Keparlemenan kita adalah sangat terduga substandar. Belum lagi kehadiran beberapa anggota Parlement aktif dalam radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sehingga tampaknya gerakan VONI (Vote Non Incumbent) adalah tepat manfaat bagi para Pemilih GOLDEN (Golongan Demokratis Negarawan) guna senantiasa penuhi Strategi 7 Sehat Republik Indonesia (7SRI) yaitu : di Tubuh Negara Bangsa (Sehat Bermasyarakat, Sehat Berbangsa, Sehat Bernegara, Sehat Politik Hukum PerUUan), dan di Tubuh Manusia (Sehat Logika/Nalar, Sehat Rohani/Jiwa, Sehat Jasmani/Raga).

Hal ini penting dilakoni di keseharian berdemokrasi kerakyatan guna pencapaian Tri Strategi Aksi Rakyat (TRISTAR) menuju Indonesia Jaya 2045 yaitu Indonesia Mulia 2014-2024, Indonesia Bermartabat 2024-2034, Indonesia Sejahtera 2034-2044. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Selasa, 28-01-2014 15:19

Penundaan Pemilu Justru Untungkan Rezim Penguasa

Hasan Basri

Muslim Arbi

Muslim Arbi

JAKARTA, PESATNEWS – Aspirasi Petisi 28 dan aktivis lainnya yang menyatakan Pemilu 2014 terancam ilegal dan negara bakal kacau dengan melemparkan ide Sidang Istimewa (SI) MPRS berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai cara dan jalan darurat untuk selamatkan bangsa yang telah ambruk, dinilai bak menepuk air ke muka sendiri.

Demikian pendapat Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU) Muslim Arbi dalam menyikapi aspirasi sesama kawan aktivis tersebut. “Kita selalu berpikir tentang patriotisme diri kita, yang tentunya jomplang jika disandingkan dengan populasi 240 juta jiwa rakyat kita,” tutur Muslim Arbi yang juga mantan aktivis Eksponen 66, Selasa (28/1/2014).

“Yang meski sering diklaim rakyat kita sudah cerdas tapi sejatinya ingin cepat pemerintahan rezim ini segera di ganti. Untuk segera mengganti tentu melalui proses pemilu. Apapun itu, dalam harapan rakyat yang juga punya hak konstitusional yang sama, pergantian presiden harus segera dilaksanakan melalui pemilu,” tambahnya.

Soal urusan ilegal atau tidaknya, lanjut Muslim, itu urusan pemerintahan baru hasil Pemilu 2014. “Jika hasilnya DPR sesuai harapan rakyat dan presiden terpilih berpihak pada rakyat, tentu tudingan ilegal tak akan berpengaruh, tinggal rezim nanti segera merubah apapun regulasi dan kebijakan lalu yang tidak mensejahterakan rakyat,” tandasnya.

Ia pun mempertanyakan, bukankah semua ini buah hasil reformasi? “Kenapa harus lari dari realita dan mau kambinghitamkan produk2 dari perjuangan reformasi itu sendiri?” tanya Muslim Arbi yang juga Kastaf Invokasi Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK).

Muslim Arbi menyarankan Haris Rusly dan kalangan aktivsi lainnya agar sebaiknya jangan buang energi melontar ide SI MPRS yang sangat tidak mungkin terwujud. “Sukseskan dululah Pemilu 2014 karena rakyat ingin ada perubahan setelah terjadi pergantian rezim, baru kita berjuang secara all out,” tuturnya.

Meski demikian, iamempersilakan siapa pun generasi kita untuk memperjuangkan ide dan gagasannya, asalkan tetap bermuara pada falsafah hidup bangsa Pancasila dan dasar konstitusi UUD 1945. “Kalau aktivis buang energi, justru yang diuntungkan rezim sekarang dengan menikmati perpanjangan kekuasaannya karena tunggu SI MPRS yang kapan bisa diselesaikan sesuai harapan rakyat,” tegas Muslim.

“Isu atau opini yang berseliweran saat ini hal jegal Pemilu 2014 apapun bentuk dan caranya, jelas terperangkap oleh jebakan jitu rezim sekarang yang ingin elektabilitasnya naik dengan berbagai cara,” sambungnya mengigatkan. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Selasa, 28-01-2014 10:21

Petisi 28 Gugat SBY dan KPU untuk Hentikan Pemilu

Budiono

Petisi 28

Petisi 28

JAKARTA, PESATNEWS – Kelompok Petisi 28 akan melakukan somasi dan dilanjutkan gugatan class action kepada Presiden SBY dan Pimpinan KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk menghentikan seluruh tahapan Pemilu yang berdiri di atas landasan UU (Undang Undang) yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional yang bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.

“Penundaan penyelenggaraan Pemilu serentak pada 2019 oleh MK bersifat subversif dan sarat muatan politik. Saat ini MK telah menjadi pemain politik daripada penjaga konstitusi, di sinilah titik kedaruratan konstitusi negara kita,” tegas kuasa hukum Petisi 28, M Taufik Budiman SH bersama Anggota Petisi 28 Gigih Guntoro, Selasa (28/1/2014) pagi.

Menurut Taufik, Pemerintah SBY dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu terkesan mengamini atas Kejahatan Putusan MK yang berlindung dibalik konstitusi. “Persekutuan jahat antara MK, Pemerintahan dan KPU pasti akan memproduksi pemerintahan dan parlemen ilegal pasca Pemilu 2014,” ungkapnya.

Oleh Karena itu, jelas dia, Petisi 28 berencana melakukan konferensi pers terkait rencana  somasi dan gugatan class action kepada Presiden SBY dan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu dengan UU inkonstitusional, pada Rabu (29/1/2014) pukul 13.00 Wib di Pondok Penus Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat. “Selamatkan kedaulatan rakyat! Tegakkan kedaulatan negara!” serunya. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Selasa, 28-01-2014 09:12

Rizal Ramli Dijegal SBY Agar Tidak Jadi Capres

Hasan Basri

.

.

JAKARTA, PESATNEWS – Kandidat calon presiden (capres) Konvensi Rakyat, Dr Rizal Ramli, saat ini sedang menjadi target politik SBY dan akan dihabisi melalui jalur hukum, dimana SBY melalui pengacaranya telah mengajukan somasi kepada mantan Menko Perekonomian era Abdurrahman Wahid itu.

Usaha menjegal Rizal Ramli ini juga dilakukan untuk menghambat peluang Rizal Ramli yang saat ini maju sebagai calon presiden hasil Konvensi Rakyat. Karena SBY dan keluarga merasa terancam kalau Rizal Ramli sampai menjadi presiden.

Hal ini dikemukakan tokoh aktivis mahasiswa Angkatan 98 yang juga aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Ahmad Kasino dan pengamat politik I Gede Permadi Sandera yang juga Direktur Lembaga Survei Perjuangan (LSP) di Gedung DPR Senayan, Selasa pagi (28/1/2014).

“Kami melihat ada gelagat seperti itu. Bukan saat ini saja Rizal Ramli ditekan oleh SBY hanya karena Rizal Ramli bersikap kritis dan mengatakan apa yang benar. SBY mulai mengembangkan gaya otoriter,” tandas Ahmad Kasino.

Menurutnya, SBY dan keluarga Cikeas khawatir dan sangat cemas kalau pasca pemerintahannya nanti yang menjadi presiden adalah tokoh kritis seperti Rizal Ramli. Sebab dalam kurun waktu hampir 10 tahun pemerintahan SBY sangat banyak kasus korupsi yang terjadi, dan SBY sangat cemas dan khawatir kalau kasus-kasus tersebut diungkap dan bisa menyeret nama dan keluarganya sampai ke pengadilan.

“SBY mau pengganti dirinya adalah orang yang dia percaya, yang tidak akan mengutak-atik kasus-kasus korupsi selama pemerintahannya,” ujar Ahmad Kasino.

Gede Sandera menambahkan, SBY teah mengembangkan cara-cara berpolitik yang tidak sehat, padahal perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah hal yang biasa dan lumrah. Cara SBY meredam atau menjegal lawan politiknya dalam hal ini Rizal Ramli sangat khas dan ala SBY yaitu dengan melalui Somasi.

“Ini baru pertama kalinya di dunia ada seorang presiden mensomasi warga negara biasa,” ungkapnya.

Seperti diketahui, melalui pengacara Palmer Situmorang, SBY mengajukan somasi kepada Rizal Ramli karena Presiden yang merangkap ketua umum Partai Demokrat itu mempersoalkan pernyataan Rizal Ramli di sebuah stasiun televisi mengenai gratifikasi jabatan untuk Boediono yang menjadi wakil presidennya SBY sebagai hadiah bailout Century. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Selasa, 28-01-2014 07:06

Somasi Lawan Politik, SBY dan Demokrat Rugi Besar

Angga Susanto

SBY

SBY

JAKARTA, EPSATNEWS – Pengamat Politik Polcomm Institut, Heri Budianto menilai Somasi yang dilancarkan Tim Kuasa Hukum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan merugikan SBY sendiri. Pasalnya mereka yang akan disomasi akan melakukan perlawanan.

Menurutnya, langkah yang ditempuh pihak Cikeas tidak itu saja, justru yang akan dirugikan bukan hanya SBY dan keluarga namun juga Partai Demokrat (PD).

“Somasi ini akan menilbulkan konflik di publik, yang kemudian ujung-ujungnya yang dirugikan adalah Presiden dan keluarga serta Demokrat,” kata Heri kepada wartawan, Senin (27/1/2014).

Wacana konflik yang muncul di publik, itu akan merugikan pihak-pihak yang berkonflik. Akademisi Universitas Mercu Buana ini mengatakan, yang paling rugi adalah Presiden dan keluarga, sebab justru lawan yang berkonflik justru akan semakin besar karena persoalan ini.

“Mestinya dari awal SBY tidak menggunakan pengacara menghadapi serangan lawan-lawan politiknya,” saran Heri.

Namun lanjut Heri, lebih baik pihak SBY menggunakan strategy politik guna melawan para lawan politiknya bukan membawa keranah hukum.

Hingga kini sejumlah tokoh yang telah mendapat somasi oleh tim kuasa hukum SBY seperti, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah; mantan Menteri Kordinasi Ekonomi, Rizal Ramli; Fungsionaris Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Sri Mulyono. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Selasa, 28-01-2014 16:24

Tebar Somasi, Topeng Kebohongan SBY Akan Terbongkar

Budiono

Adhie M Massardi

Adhie M Massardi

JAKARTA, PESATNEWS – Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menebar somasi hukum kepada pengeritiknya antara lain Dr Rizal Ramli, karena pernah menduga bahwa Boediono dijadikan wakil presiden sebagai imbalan (grativikasi) atas ‘keberhasilan’ Boediono saat menjadi Gubernur Bank Idnonesia (BI) mengucurkan bailout Bank ‘abal-abal’ Century, dinilai sebagai langkah SBY menggali kuburnya sendiri.

Pandangan ini diungkapkan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi yang juga Mantan Jurubicara Presiden era Gus Dur, Selasa (28/1/2014).

Adhie Massardi mengingatkan, kalau kasus grativikasi Boediono nanti sampai ke pengadilan, SBY akan kedodoran menjelaskan proses penunjukan Boediono sebagai wapres pada 2009 lalu itu. “Nama Boediono kan tidak pernah masuk dalam deretan kandidat yang dijaring tim sembilan. Nama Boediono muncul justru pasca suksesnya bailout Bank Century yg merugikan keuangan negara lebih dari Rp 6,7 triliun,” ungkap Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) ini.

Kalau jawaban SBY karena Boediono dianggap memiliki kompetensi sebagai wapresnya, menurut Adhie, rakyat pasti tidak akan percaya. “Karena selama hampir 5 tahun jadi wapres, Boediono benar-benar hanya sebagai ban serep. Karena publik pasti akan membandingkan dengan Jusuf Kalla yang ketika jadi wapres SBY era 2004-2009 sangat efektif,” bebernya pula.

Adhie yakin jika Boediono ditanya apakah sudah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai wapres, pasti akan dijawab: belum! “Makanya, kalau Rizal Ramli meladeni somasi SBY sampai ke pengadilan, saya jamin topeng kebohongan SBY dalam soal pengangkatan Boediono sebagai wapres akan terbongkar,” tegas Koordinator GIB.

Bahkan, lanjut Adhie, baru terjadi kali ini ada Presiden yang mensomasi rakyatnya, justru SBY telah mempermalukan bangsa Indonesia di mata dunia. Ia pun menyayangkan SBY kerap mensomasi rakyatnya sendiri lantaran tidak terima dikritik rakyatnya sendiri. “SBY harus belajar lagi soal demokrasi. Karena Presiden yang mensomasi rakyat yang mengkritisi pemerintahannya menjadi olok-olok masyarakat dunia,” paparnya.

Adhie menuturkan, dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, SBY harusnya menerima berbagai kritikan dari rakyatnya sendiri, guna membangun bangsa Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. “Seharusnya, pemimpin di negara demokrasi apabila dikritik segera melakukan introspeksi. Kritik atas kegagalan pemerintahan harus dijawab dengan meningkatkan kinerja,” tandasnya. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

 

Al Faqir Ilmi

Ke nasional-list@yahoogroups.com
Hari Ini pada 7:41 PM

 

Menyoal Legitimasi Presiden & Wakil Terpilih Di Mata Hukum

by @YusrilIhza_Mhd

Saya telah kemukakan pendapat bahwa dengan UU Pilpres yg pasal2nya dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 45. Dan MK telah menyatakan bahwa pasal2 tsb tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun dijadikan dasar utk melaksanakan Pilpres 2014. Maka siapapun yang terpilih menjadi Presiden/Wkl Presiden rawan menghadapi krisis legimitasi

Ada yang bantah saya dengan mengatakan tdk akan ada krisis lehitimasi, karena Presiden/wkl Presiden itu dipilih oleh rakyay dan sah. Saya katakan bahwa legitimasi itu bukan semata urusan politik, tetapi juga sosiologis dan normatif atau hukum. Seseorang disebut dan diakui sebagai kiyai atau ulama legitimasinya bersifat sosiologis, tergantung anggapan dan penerimaan masyarakat. Tdk ada institusi apapun yg berwenang mengangkat atau mengeluarkan SK mengangkat seseorang jadi kiyai atau ulama. Ini soal hukum. Begitu pula tidak diperlukan legitimasi politik untuk akui seseorang sebagai kiyai atau ulama. Mereka tak berurusan dg kekuasaan formal. Sebaliknya ada seseorang mengaku dirinya Bupati karena dia dipilih oleh 90 persen suara dalam Pilkada. Rakyatnya akui dia sebagai bupati. Itu berarti secara sosiologis dan politis orang tsb mendapatkan legitimasi sebagai bupati. Tapi ternyata orang itu dipilih jadi bupati oleh pilkada yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten yang tidak sah alias illegal. Maka orang yg mengaku bupati itu, meskipun mendapat legitimasi politis dan sosiologis, dia tidak legitimate di mata hukum. Dengan tidak legitimate di mata hukum, maka apapun keputusan dan tindakan yg dilakukan oleh bupati tsb tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan kata lain, bupati tadi adalah bupati illegal. Apapun tindakannya tidak sah dan tidak bernilai di mata hukum

Saya membandingkan putusan MK tentang uji UU Pilpres yg dimohon Efendi Ghazali dg putusan Pengadilan Agama tentang perceraian. Ada orang yg bilang analogi saya itu tidak nalar, bukan qias yang ma’qul dalam hukum fikih, dan tdk masuk akal. Yang lebih celaka, yang bilang qiyas atau perbandingan saya itu tiak nalar, malah tidak mengemukakan nalar apapun sbg bantahan. Inilah penyakit manusia Indonesia di era reformasi. Kalau tdk setuju dengan pendapat seseorang main hujat saja, tanpa argumen apapun. Membantah apalagi menghujat pendapat seseorang tanpa hujah atau argumen membuat manusia Indonesia mundur 5000 tahun. Sebab zaman Nabi Ibrahim hidup saja, beliau membantah patung itu tuhan, beliau gunakan argumen, bukan main hujat seenaknya

Begini, soal perbandingan tadi putusan MK dg Pengadilan Agama tadi. Putusan pengadilan itu beda dengan pengesahan peraturan perundang2an. Putusan peraturan perundang2an itu berlaku sejak disahkan atau diundangkan dalam lembaran negara, berita negara atau berita daerah. Namun norma dalam peraturan perUUan tadi bisa dinyatakan berlaku ke depan atau bahkan berlaku surut ke belakang. Misalnya dalam peraturan perpajakan. Disebutkan bhw peraturan tsb berlaku sejak diundangkan tgl 2 Januari 2014. Namun ada pasal tertentu, misalnya pengenaan pajak tertentu baru berlaku 2 Juli 2014. Hal spt itu bisa dan biasa dlm peraturan perUUan. Bahkan di bidang hkm administrasi, peraturan bisa berlaku surut. Misalnya peraturan mengenai pengangkatan PNS. Misalnya peraturan pengangkatan PNS itu dikeluarkan Menpan 2 Januari 2014 dan berlaku sejak disahkan pd tanggal tsb. Namun dlm peraturan itu dinyatakan peraturan tsb berlaku surut sejak 2 Januari 2012 bagi pegawai honorer yg telah aktif sjk tgl tsb

Putusan pengadilan, MK atau pengadilan manapun, beda dg pengesahan peraturan perundang2an. Putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan hukum mengikat seketika sejak putusan itu dibacakan dalam sidang yg terbuka untuk umum. Putusan pengadilan tidak bisa berlaku surut dan tidak bisa baru berlaku ke depan setelah putusan dibacakan dalam sidang terbuka utk umum, Sebab putusan pengadilan itu adalah penerapan hukum atau memutuskan sesuatu berdasarkan norma hukum utk ciptakan kepastian hukum. Bahwa dalam UU Perkawinan diatur perihal perceraian serta sebab2 perceraian dan prosedur perceraian.

Bagj mereka yang tunduk pada hukum Islam, prosedur pengajuan perceraian disampaikan kepada Pengadilan Agama. Ada seorang istri menggugat fasakh suaminya yg tidak memenuhi janji perkawinan yg diucapkan sang suami dalam sighat ta’lik talaq. Hakim Pengadilan Agama menerima gugatan fasakh (cerai) dari istri tsb dan putusannya diucapkan dalam sidang terbuka 10 Januati 2014. Putusan Pengadilan Agama itu inkracht dua minggu kemudian karena suami yg difasakh tidak mengajukan banding. Namun dalam diktum putusan Pengadilan Agama tadi dikatakan cerai fasakh tersebut baru berlaku tahun 2019, bukan ketika diputus thn 2014. Kedua pasangan tadi pulang ke rumahnya semula dan tinggal sama2. Tetangga bertanya, bukankah anda sdh bererai, kok msh serumah?. Keduanya menjawab, mereka memang sdh bercerai secara sah. Tapi pengadilan agama dlm putusannya menyatakan perceraian itu berlaku th 2019. Ketua RT di lingkungan tsb berpendapat, kedua orang tsb melakukan kumpul kebo, wong sdh cerai kok masih serumah. Ustadz yg ada di lingkungan tsb juga terlibat perdebatan sengiy mengenai keabsahan suami istri tsb yg sudah cerai kok berlaku 5 thn lagi. Maka suami istri itu mengalami krisis legimitasi mengenai keabsahan perkawinan dan perceraian mereka, yg bikin heboh orang sekampung

Sekarang bandingkan dengan putusan MK tentang uji UU Pilpres yg dimohon Efendi Ghazali. MK baik dlm pertimbangan hukum maupun dlm diktum putusannya menyatakan mengabulkan permohonan EG untuk sebagian. Sebagian besar pasal2 yg dimohon EG dinyatakan MK betentangan dengan UUD45 dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka pada bln Januari 2014. Namun dinyatakan putusan baru berlaku dlm Pemilu 2019 dan seterusnya. MK dlm pertimbangan hukumnya mengatakan pasal2 UU Pilpres yg bertentangan dg UUD45 dan tdk punya kekuatan hukum mengikat itu tetap sah untuk digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Pilpres thn 2014. Maka nanti nasib Presiden dan Wapres terpilih thn 2014 ini akan mirip dg nasib suami istri yg bercerai dg putusan Pengadilan Agama tadi

Sebagian rakyat akan malas datang ke TPS untuk nyoblos dalam Pilpres. Buat apa, katanya, wong UU Pilpresnya aja gak sah. Ktk terpilih pasangan Presiden dan Wapres, akan ada rakyat yg ngomel dan protes, ngapain dengerin orang ini, wong dia Presiden gak sah. Lalu ada sejumlah advokat yg bawa permasalahan keabsahan Presiden dan Wapres ke MK atau Pengadilan TUN. Siapa yg jamin MK pasca Pilpres 2014 nanti akan sama pendapatnya dengan MK yg sekarang ini? Siapa ug jamin PTUN akan tolak perkats tsb?. Maka negara ini akan riuh rendah dalam pergunjingan dan perdebatan sah tidak sahnya Presiden dan Wakil Presidennya

Presiden dan Wapresnya menghadapi krisis legitimasi. Apa jadinya?. Krisis legitimasi perkawinan/perceraian/kumpul kebo saja sdh bikin heboh Ketua RT, RW, ustadz, jemaah masjid dan orang sekampung. Apatah lagi krisis legitimasi seorang Presiden dan Wakil Presiden di Negara Republik Indonesia. Krisis legitimasi seorang Jaksa Agung saja tempo hari sudah bikin geger ini Republik dan jadi bahan tertawaan orang di negara2 lain. Sekarang mau coba2 bikin krisis legitimasi Presiden dan Wakil Presidennya. Ahaaa…..Sekian. Wassalam. 

baca juga :


0 Responses to “Kepemimpinan : VONI demi Strategi 7 Sehat Republik Indonesia”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,225,110 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: