26
Jan
14

Kenegarawanan : Pemilu 2014 : Utamakan Pro Bonum Publicum !

Berita Terkini
Sabtu, 25-01-2014 11:30

Pemilu 2014: Utamakan Pro Bonum Publicum


Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Pemilu 2014: Utamakan Pro Bonum Publicum
Oleh: Drs Ir Pandji Hadinoto SH MH MS
(Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia)

Ambivalensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) tanggal 23 Januari 2014 yang menganulir beberapa substansi prinsipil Undang Undang (UU) tentang Pemilu 2014, maka selain (1) menunjukkan bahwa kualitas legislasi DPR RI 2009-2014 itu benar-benar adalah sangat memprihatinkan publik sehingga benarkan sikap VONI (Vote Non Incumbent), juga (2) substansi Putusan itupun dirasakan banyak pihak sebagai tidak terlepas dari keprihatinan publik, karena serta merta memunculkan kontroversi mengingat substansi materi yang diputuskan itu diberlakukan tidak seketika melainkan diputuskan berlaku 5 (lima) tahun di muka.

Politik hukum tentang keberlakuan dimuka itulah lalu Pemilu 2014 itu sendiri ditafsirkan banyak pihak sebagai berimplikasi tidak berketentuan hukum konstitusi Indonesia dan ikhwal inilah yang dipandang sebagai memicu terjadinya kekosongan hukum.

Sungguh tragis situasi dan kondisi praktek politik hukum kenegaraan Indonesia terkini, oleh karenanya harus dicarikan solusi berdasar ideologi Pancasila yang dianut negarabangsa Indonesia. Obat Penawar ketidakpastian politik kenegaraan yang terjadi pasca Putusan MKRI itu sebenarnya adalah tatanilai ideologi yaitu Keadilan Sosial dan Persatuan Indonesia.

Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998 amanatkan “menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban” [butir 5 Sila Keadilan Sosial] berarti hak MKRI memutus dan kewajiban MKRI memberikan payung hukum publik yang non kontroversial, misalnya penegasan bahwa UU Pemilu 2009 terdahulu serta merta berlaku, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum publik bagi hajatan Pemilu 2014, walaupun implementasinya dibutuhkan beberapa langkah penyesuaian politik hukum oleh lembaga-lembaga terkait yaitu eksekutif dan legislatif.

Dengan demikian terealisasi amanat “mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan” [butir1 Sila Persatuan Indonesia].

Namun karena Putusan MKRI itu final & binding maka berdasarkan 7 (tujuh) kata Semangat per Penjelasan UUD45 (1959/1945) yg memang tidak eksplisit dinyatakan tidak berlaku oleh UUD45 (2002), penyelenggara negara (eksekutif & legislatif) dapat berprakarsa segera membentuk perundang-undangan yang disesuaikan dengan Putusan MKRI itu khususnya Pemilu Serentak di tahun 2014, dan bilamana 9 Juli 2014 tidak cukup waktu bagi penyesuaian teknis operasional, bisa saja diundurkan beberapa bulan di muka dengan catatan sikon demisioner kepemimpinan pemerintah pusat dapat didelegasikan sementara / darurat kepada kepemimpinan koalisi pemerintah daerah (rekomendasi Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia, 27 Desember 2013). [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Al Faqir Ilmi

Keputusan Misterius MK, Pemilu 2014 INKONSTITUSIONAL

by  Yusril Ihza Mahendra

Konsekuensinya DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wapres terpilih dalam Pileg dan Pilpres 2014 juga inkonstitusional

Kali ini MK lagi2 bikin putusan blunder. Disatu pihak nyatakan bbrp pasal UU Pilpres bertentangan dengan UUD 45. Setelah itu menyatakan bhw pasal2 tsb tidak mempunyai kekuatan hukum yg mengikat. Tetapi menyatakan pemilu serentak baru berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya

Padahal MK tahu putusan MK itu berlaku seketika setelah diucapkan dlm sidang yg terbuka utk umum. Kl ptsn itu berlaku seketika, namun baru belaku di Pemilu 2019 dst, maka Pemilu 2014 dilaksanakan dg pasal2 UU Pemilu yg inkonstitusional

MK tahu bahwa melaksnakan Pemilu dg pasal2 UU yg inkonstitusional, hasilnya juga inkonstitusional. Konsekuensinya DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wapres terpilih dalam Pilig dan Pilpres 2014 juga inkonstitusional. Tapi MK menutupi inkonstitusionalitas putusannya itu dengan merujuk putusan2 senada yg diambil MK sebelumnya. Dengan merujuk pd putusan yg nyata2 salah itu, MK dlm pertimbanan hkmnya, nyatakan Pileg dan Pilpres 2014 adalah sah. Meskipun dilaksanakan dg pasal2 UU Pilpres yg sdh dinyatakan bertentangan dg UUD 45 dan telah dinyatakan tdk punya kekuatan hkm mengikat

Saya justru mempertanyakan apakah benar semua hakim MK itu adalah “negarawan yg memahami konstitusi” spt dikatakan oleh UUD 45? Jawaban saya “entahlah”. Kenyataannya seperti itulah MK. Bayangkan ada putusan yg telah diambil setahun lalu, baru dibacakan hari ini. Sementara 3 hakimnya sudah berganti. Pembacaan putusan spt itu aneh bin ajaib. Harusnya MK sekarang musyawarah lagi, siapa tahu 3 hakim baru pendapatnya beda

Dulu ada Mahfud, Akil dan Ahmad Sodiki yg mutus, sekarang sdh tdk jadi hakim MK lagi. Sdh ada Hidayat dan Patrialis penggantinya. MK nampak seperti dipaksa2 untuk baca putusan permohonan Efendi Ghazali dkk yg dampak putusannya tdk seluas permohonan saya. Dengan dibacakan putusan EG dkk, maka permohonan saya seolah kehilangan relevansi untuk disidangkan. Inilah hal2 misterius dalam putusan MK hari ini yang tetap menjadi tanda tanya yg tak kunjung terjawab sampai malam ini. Sekian..

Pasca Putusan MK, Akan Terjadi Kevakuman Hukum

Saya telah membaca dengan seksama putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji UU Pilpres yang dimohon oleh Effendi Ghazali dkk. Intinya seluruh pasal UU Pilpres yang dimohon uji dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak punya kekuatan hukum mengikat.

MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemilu serentak baru berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya, bukan untuk Pemilu 2014. Meski pasal-pasal UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengingat, namun pasal-pasal tersebut tetap sah digunakan untuk Pemilu 2014. MK juga mengatakan bahwa dengan putusan ini, maka perlu perubahan UU Pileg maupun Pilpres untuk dilaksanakan tahun 2019 dan seterusnya. Itu disebabkan Efendi Ghazali dkk., tidak memberikan jalan keluar setelah pasal-pasal UU Pilpres yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, setelah dinyatakan bertentangan dan tidak punya kekuatan hukum mengikat, akan terjadi kevakuman hukum.

Dalam permohonan saya, saya menunjukkan jalan keluar itu. Saya minta MK menafsirkan secara langsung maksud pasal 6A ayat (2) dan Ps 22E UUD 1945.

Kalau MK tafsirkan maksud pasal 6A ayat (2) parpol peserta pemilu mencalonkan pasangan capres sebelum Pileg, maka tak perlu UU lagi untuk melaksanakanya. Kalau MK tafsirkan pasal 22E ayat (1) bahwa pemilu dilaksanakan sekalidalam lima tahun berarti pileg dan pilpres disatukan, tak perlu mengubahUU untuk melaksanakannya. Maka penyatuan Pileg dan Pilpres dapat dilaksakan tahun 2014 ini juga. Namun apa boleh buat MK sudah ambil keputusan rupanya sejak setahun lalu, namun baru hari ini putusannya dibacakan. Banyak orang mencurigai saya mengapa baru sekarang ajukan uji UU Pilpres dengan sejuta purbasangka. Seolah karena kini Hamdan yang jadi Ketua MK, maka Hamdan akan bantu saya.

Mengapa tidak mencurigai Akil sebagai eks Golkar yang menahan-nahan pembacaan putusan permohonan Efendi Ghazali hampir setahun lamanya?

Mengapa putusan itu baru dibaca sekarang ketika Pemilu 2014 sudah dekat?

Atas dasar itu dinyatakanlah putusan baru berlaku untuk Pemilu 2019.

Kalau permohonan saya dengan Efendi banyak kesamaannya, mengapa MK tak satukan saja pembacaan putusan, agar 2 permohonan sama-sama jadi pertimbangan?

Bagi saya banyak misteri dengan putusan MK ini. MK seolah ditekan oleh parpol-parpol besar agar pemilu serentak baru dilaksanakan tahun 2019. Kini saya sedang pertimbangkan, apakah saya akan meneruskan permohonan saya atau tidak. Saya akan ambil keputusan setelah menimbang-nimbangnya dengan seksama.

Demikian tanggapan resmi saya atas putusan MK hari ini. Terima kasih

Note :
Simak Bagan kalau MK menyetujui gugatan yusril, jadi kapan akan diadakan pilkada pilpres?
    alt
Berita Terkini
Sabtu, 25-01-2014 18:25

Jika Konsisten, Yusril Larang PBB Ikut Pemilu

Hasan Basri

Yusril Ihza Mehandra

Yusril Ihza Mehandra

JAKARTA, PESTANEWS – Masyarakat mempertanyakan sikap Prof Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan Pemilu 2014 inkonstitusional karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan pelaksanaan pemilu  serentak (Pileg dan Pilpres) pada 2019, yang mestinya pada 2014.

Pasalnya, jika konsisten Ketua Ketua Majelis Syuro Partai Buklan Bintang (PBB) ini harus melarang Partainya untuk menjadi peserta Pemilu 2014 yang dianggap inkonstusional. “Apakah Prof Yusril masih istiqomah, teguh dan konsisten dalam analisa dan sikap politik?” ujar Koordinator Petisi 28 Haris Rusly mempertanyakan, kemarin.

“Kita tunggu konsistensi Prof Yusril dari analisa, ucapan dan tindakan. Wujud nyata dari konsistensi Prof Yusril adalah memimpin Partai Bulan Bintang (pbb) untuk memboikot Pileg dan Pilpres ilegal 2014,” tandas Mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD).

“Karena Pileg dan Pilpres 2014 menurut Prof Yusril berdampak inkonstitusional, maka langkah tepat yang patut diambil Prof Yusril sebagai ketua Majelis Syuro PBB adalah mengundurkan diri sebagai peserta Pemilu ilegal 2014,” sambung Haris.

Sebelumnya, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mempertanyakan pendapat Yusril Ihza Mahendra tersebut. “Jika Bang Yusril menyatakan nanti hasil Pileg dan Pilpres 2014 adalah inkonstitusional, apakah Bang Yusril menyarankan atau menginstruksikan PBB tetap ikut Pemilu Legislatif 2014 atau tidak?” tuturnya, Jumat (24/1).

“Apakah Bang Yusril menyarankan atau menginstruksikan PBB tetap ikut pemilu legislatif 2014 atau tidak?” tanya Viva.

Yusril sebelumnya menyebut MK membuat putusan blunder yang sejumlah pasalnya saling bertentangan antara UU Pilpres dan UUD 1945. “MK menyatakan pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tetapi menyatakan berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya,” ujar Yusril.

Padahal seharusnya putusan menurut Yusril berlaku seketika ketika diputuskan. “Konsekuensinya DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wapres, terpilih dalam Pileg dan Pilpres 2014 yang juga inkonstitusional,” kata Capres dari PBB ini. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Sabtu, 25-01-2014 16:29

PT Capres Adalah ‘Dosa’ SBY, Ical dan Mega


Refly Harun

Refly Harun

TERKAIT

JAKARTA, PESATNEWS – Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, penetapan batas minimum Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden adalah merupakan bentuk kerja sama jahat partai-partai besar. Sebab dengan adanya PT, partai-partai yang kurang suaranya, tidak boleh mengusung calon presiden (capres) sendiri.

Dengan demikian, tegasnya lain, hanya partai politik besar yang bisa mengusung capres. “Itu karena posisi partai-partai besar tidak mau berubah,” ungkap Refly Harun dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (25/1/2014).

Refly mengungkapkan, penetapan PT sangat penting bagi partai-partai besar yang notabene telah memiliki tokoh jagoan dan tidak menginginkan adanya capres alternatif. Sehingga, jumlah peserta capres bisa dibatasi dan capres dari partai besar bisa memenangkan pemilu dengan mudah.

“Jika SBY, Aburizal Bakrie (Ical) dan Megawati setuju, maka PT tidak ada lagi,” tegas pakar hukum tata negara ini.

Ia pun menganggap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu, terkait penyelenggaraan pemilu secara serentak pada 2019 tidka tegas dan rancu adalah karena masih menyisakan persoalan batasan PT.  [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Keputusan MK tentang Uji materi UU 42 Tahun 2008 membuka peluang keluarnya Dekrit Presiden

OPINI | 25 January 2014 | 00:30 Dibaca: 49    Komentar: 19    2

Gambar kreasi dari berbagai sumber.

Keputusan MK tentang Uji materi UU 42 Tahun 2008 membuka peluang keluarnya Dekrit Presiden

Mencermatai amar putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014, tentang gugatan Uji Materi UU. No. 42 Th.2008 tentang Pilpres yang dilayangkan oleh Effendi Ghazali Dkk. Maka sejak tanggal dibacakan Putusan MK, yaitu tanggal 23 Januari 2014 Pasal-pasal atau ayat-ayat pada UU No. 42 Tahun 2008 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 sudah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, seperti bunyi amar putusan dibawah ini :.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan

:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1.2. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

  1. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya;
  1. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
  1. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Amar putusan Sumber : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Dengan dikabulkannya Gugatan Uji Materi Effendi Gozali Dkk. Maka Pemilihan Umum Legislatif harus dilakukan bersamaan waktunya dengan Pemilihan Presiden/Wk Presiden. Juga Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan sebelum Pemilihan Umum.

Akan tetapi keputusan MK ini baru akan dilaksanakan untuk Pemilu Th 2019 dengan pertimbangan alasan teknis yang tidak memungkinkan dilaksanaknnya pada Pemilu 2014.

Disamping itu ada satu pasal yang sangat erat kaitannya dengan gugatan yang ditolak : Yaitu pasal 9 yang berbunyi :

Pasal 9

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Karena pasal 9 ditolak oleh MK berarti Pasal 9 ini masih tetap berlaku, sedangkan dalam pasal 9 ini jelas-jelas memuat persyaratan yang hanya bisa dilakukan bila Pemilu Legislatif dilaksanakan secara terpisah dan mendahului Pemilihan Presiden. disamping ada frasa yang jelas-jelas menyebutkan bahwa Pemilu anggota DPR dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Betapa AMBURADULNYA pelaksanaan hukum di Indonesia. Dengan keputusan itu maka Pemilu 2014 sudah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum karena peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam Pemilu 2014 merujuk pada UU No. 42 Th. 2008. Yang sejak tanggal 23 Janauari 2014 sudah ditetapkan tidak berlaku dan bertentngan dengan UUD 45.

Mahkamah Konstitusi yang merupakan Lembaga Peradilan yang keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap dan terakhir akan tetapi ternyata membuat satu keputusan hukum yang tidak tuntas dan multi tafsir. Keputusan tentang berlakunya sebuah UU tidak bisa berlaku surut semua sudah paham tentang itu. Akan tetapi bagaimana dengan sebuah undang-undang yang berlakunya ditunda ?

Tidak berlakunya sebuah UU karena digantikan dengan UU yang lain cukup disebutkan tanggal berlakunya dalam UU yang akan berlaku untuk menggantikan UU yang sudah akan tidak berlaku dan digantikan dengan UU yang baru.

Akan tetapi dalam hal yang terjadi untuk pasal-pasal dan ayat-ayat pada UU No. 42 th. 2008 yang dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 45, yang mempunyai kekuatan memaksa Tentang TIDAK BERLAKUNYA sebuah UU TANPA BISA DITUNDA setelah dinyatakan betentangan dengan UUD 45 oleh Mahkamah Konstitusi.YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DAN TERAKHIR.

Maka yang terjadi kemudian adalah bahwa Pemilu 2014 yang tetap dilaksanakan berdasarkan UU no. 42 th. 2008 yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 adalah cacat hukum dan INKONSTITUSIONAL. disatu fihak sedangkan dilain fihak Pemilu 2019 dan seterusnya berdasarkan amar putusan MK ini TIDAK BISA DILAKSANAKAN karena pasal 9 yang masih berlaku tetap mensyaratkan Pemilu Legislatif dilaksanakan lebih dulu sebelum Pemilihan Presiden dan Wakil presiden.

Mengapa bisa demikian ?

Benarkah ada intervensi Politik ?

Dari dua masalah yang sangat mendasar inilah adanya potensi kegagalan Pemilu sepanjang masa disebabkan Pemilu 2014 akan banyak menuai protes dan tantangan karena dilaksanakan secara inkonstitusional sedangkan Pemilu 2019 dan Pemilu-pemilu selanjutnya justru TIDAK BISA DILAKSANAKAN. Karena mengandung Norma yang saling bertentangan dalam pasal-pasalnya. Pelaksanaan Pemilu serentak bertentangan dengan persyaratan yang termaktub dalam pasal 9 UU yang sama. Keputusan MK merupakan keputusan terakhir dan mengikat. Dimana UU yang pernah di uji materi dan sudah diputuskan sudah tidak bisa diajukan uji materi lagi.

Berpaling pada keterpurukan Partai Demokrat, maka bukan tidak mungkin keputusan MK ini akan memicu dan menjadi pertanda awal bakal munculnya DEKRIT Presiden karena tidak ada jalan lain.

Sungguh sangat memprihatinkan.

Pemilu Serentak “Tersandera” Putusan Mahkamah Konstitusi

Minggu, 26 Januari 2014 01:22 WIB

Herdiansyah Hamzah, SH. LL.M. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Pemilu Serentak Herdiansyah Hamzah (ist)

Pemilu serentak, sejatinya dapat meminimalisir peluang terjadinya “politik transaksional” yang selama ini menuai banyak kritikan. Politik transaksional sederhananya dapat dikonotasikan sebagai politik dagang, yakni skema transaksi politik yang be

Berita Terkait

Mahkamah Konstitusi, telah memutuskan agar pemilihan umum dilaksanakan secara serentak. Pemilihan umum yang dimaksud adalah pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan pemilihan umum anggota legislatif, baik anggota DPR, DPD maupun DPRD.

Putusan ini tertuang dalam nomor perkara No.14/PUU-XI/2013 yang dibacakan hari kamis tanggal 23 Januari 2014.

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Politik Transaksional

Efisiensi biaya memang menjadi salah satu alasan mengapa pemilu serentak menjadi solusi yang tepat dalam sistem pemilu di Negara kita.

Berbagai fakta sudah disajikan terkait mahalnya biaya pelaksanaan pemilu ini. Untuk pemilihan umum kepala daerah saja, Kabupaten/Kota menghabiskan biaya rata-rata 25 milliar dan untuk Provinsi sebesar 100 milyar. Bahkan, untuk beberapa daerah, biaya pemilu mencapai nilai fantastis hingga trilyunan rupiah.

Dalam sebuah kesempatan, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menyebutkan bahwa untuk kampanye pemilihan umum Kepala Daerah Jawa Timur saja, menghabiskan biaya sekitar Rp1 trilyun.

Namun lebih dari persoalan biaya, pelaksanaan pemilu secara serentak sesungguhnya memberikan manfaat yang lebih substansial.

Pemilu serentak, sejatinya dapat meminimalisir peluang terjadinya “politik transaksional” yang selama ini menuai banyak kritikan. Politik transaksional sederhananya dapat dikonotasikan sebagai politik dagang, yakni skema transaksi politik yang berbasis jual beli antara pemberi dan penerima.

Politik transaksional ini tidak hanya mengandalkan alat transaksi jual beli berupa uang, akan tetapi dalam beberapa kasus, politik transaksional juga dapat berupa transaksi jual beli jabatan ataupun imbalan lain diluar uang.

Sistem pemilu yang hari ini berlangsung terpisah, justru kian menyuburkan skema politik transaksional. Dampaknya kemudian, politik transaksional cenderung lebih mengedepankan politik kompromi, “sharing” atau berbagi kekuasaan dan praktek politik uang, dibanding mempertajam proses pembangunan kecerdasan perpolitik (political efficacy) bagi warga negara.

Bahkan dengan sistem pemilu yang terpisah seperti saat ini, politik transaksional dapat terjadi secara berlapis dan dengan beragam bentuk. Tawar menawar kepentingan melalui transaksi politik tersebut, dimulai saat pengajuan calon anggota legislatif, pengajuan calon presiden dan wakil presiden,  pembentukan kabinet pemerintahan, hingga saat pembentukan koalisi di parlemen baik pusat dan daerah dengan tujuan permintaan jabatan tertentu dan sebagainya.

Tersandera Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi pintu masuk pelaksanaan pemilihan umum secera serentak, tentu saja menjadi angin segar dalam penataan sistem demokrasi di negara kita.

Tapi, tidak sedikit yang beranggapan bahwa putusan ini sebagai putusan yang terlambat. Hal ini mengingat putusan tersebut sesungguhnya telah dibacakan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), pada hari Selasa tanggal 26 Maret Tahun 2013 silam.

Ketika itu, putusan perkara ini dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota .

Putusan yang telah diambil oleh Mahkahmah Konsitusi melalui Rapat Permusyawaratan Hakim sebelumnya, baru dibacakan melalui sidang pleno pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014.

Pertanyaan kemudian muncul, mengapa putusan yang sudah lama tersebut diendapkan dan baru dibacakan sekarang?

Ada 2 (dua) alasan yang mengemuka terkait lambannya pembacaan putusan uji materi tersebut.

Pertama, perkara sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menumpuk dan Kedua, kesibukan Mahkamah Konstitusi dalam mengembalikan citra dan nama baik pasca kasus korupsi yang melibatkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.

Kedua alasan tersebut, bukanlah hal yang prinsip jika melihat arti penting dari materi perkara yang ada, bahkan cenderung mengkambinghitamkan aspek teknis semata. Publik membutuhkan jawaban yang jauh lebih rasional dengan argumentasi yang dapat diterima oleh semua kalangan.

Proses panjang pembacaan putusan terkait uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tentu saja memberikan implikasi terhadap penataan sistem pemilu di Negara kita.

Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadikan materi perkara ini menjadi prioritas utama, bukan justru menahan dan membiarkannya larut dalam proses teknis.

Di samping itu, diktum kedua dari amar putusan Mahkamah Konstitusi, juga menegaskan bahwa putusan pemilu serentak, baru akan diterapkan pada pemilu tahun 2019 mendatang dan seterusnya.

Alasannya sekali lagi dibebankan kepada aspek teknis, bahwa pemilu ditahun 2014 ini tinggal beberapa bulan lagi.

Bukankah putusan pengadilan yang ditelah dibacakan, seharusnya berlaku sejak tanggal ditetapkannya? Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu, pada dasarnya dapat menunda pelaksanaan pemilu jika putusan pemilu serentak ini akan dilaksanakan tahun 2014 ini.

Namun fakta berbicara lain, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan agar pelaksanaan pemilu serentak baru akan dilaksanakan pada pemilu berikutnya ditahun 2019 nanti. Hal ini berarti pelaksanaan pemilu serentak, masih harus menunggu 5 tahun lagi. Maka sangat tepat jika dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyandera pelaksanaan pemilu serentak dalam putusannya sendiri.

Ini sama halnya dengan tetap membiarkan sistem pemilu berjalan dengan pola yang sama, sistem pemilu yang masih melapangkan jalan bagi praktek politik transaksional, politik uang, dan tentu saja dengan menghamburkan anggaran negara yang tidak sedikit.    (*)
Editor: Amirullah
COPYRIGHT © 2014


0 Responses to “Kenegarawanan : Pemilu 2014 : Utamakan Pro Bonum Publicum !”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,795 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: