24
Jan
14

Politik Pemilu : Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi 23Jan14

Berita Terkini
Kamis, 23-01-2014 15:19

MK Resmi Kabulkan Gugatan UU Pilpres, Pemilu Serentak 2019

Budiono

Hakim MK

Hakim MK

JAKARTA, PESATNEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) telah secara resmi mengabulkan uji materi (judicial review) Undang-Undang (UU) No. 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wapres (Pilpres) yang diajukan Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak, yang kemudian disusul oleh Yusril Ihza Mahendra. Namun, putusan MK tersebut baru berlaku pada Pilpres 2019.

Sebagai konsekuensinya, pemilu serentak akhirnya dilaksanakan yaitu Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wapres (Pilpres). Namun pemilu serentar belum bisa dilaksanakan 2014, melainkan baru digelar pada Pemilu 2019 dan seterusnya.

“Mengabulkan permohonan pemohon. Amar putusan untuk Pemilu 2019 dan Pemilu seterusnya. Menolak permohonan pemohon selebihnya,” ujar Ketua Majelis Hamdan Zoelva, saat pembacaan sidang putusan di Gedung MK, Kamis (23/1/2014).

Pasal yang diajukan, yakni Pasal (3) Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Dengan dikabulkannya gugatan ini, penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 dan seterusnya akan digelar serentak sehingga tak ada presidential threshold untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Pileg dan Pilpres 2014 tetap dilaksanakan terpisah.

Menurut Hamdan, Mahkamah berpendapat bahwa putusan tersebut tidak dapat diterapkan untuk 2014 karena pemilu yang sudah terjadwal.

Sebelumnya, permohonan yang diajukan Effendi ini sempat menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan karena efeknya yang dinilai akan berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemilu. Terlebih lagi, waktu penyelenggaraan pemilu legislatif tinggal tersisa sekitar dua bulan lagi.

Bahkan, permohonan tersebut membutuhkan waktu lebih satu tahun untuk dikabulkan oleh MK. Effendi dan koalisi sudah mengajukan permohonan ini sejak Januari 2013 lalu. Namun, setelah beberapa kali disidangkan, sidang putusan tak kunjung digelar. Padahal, mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan, MK telah memutuskan hasil gugatan UU Pilpres itu dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Putusan kemudian baru dibacakan sore ini.

Selanjutnya, pada Desember 2013, calon presiden dari Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengajukan permohonan serupa. Pakar hukum tata negara itu menguji Pasal 3 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Kamis, 23-01-2014 16:43

MK Banci dan Penakut, Putusan UU Pilpres Rancu!

Abdi Tri Laksono

Hakim MK

Hakim MK

JAKARTA, PESATNEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi (judicial review) Undang-Undang (UU) No. 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wapres (Pilpres) yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Serentak. Namun, Putusan itu berlaku pada Pilpres 2019. Aneh, UU Pilpres melanggar UUD 45 kok dibiarkan hingga 2019?

Direktur Eksekutif Nurjaman for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman menilai, keputusan MK terhadap gugatan yang diajukan oleh Effendi Ghazali tersebut bersifat rancu. Dalam hal ini, tegas Jajat, MK mengeluarkan keputusan banci, memutuskan tapi tidak memberi kepastian dengan menunda pelaksanaannya.

”Jika dalam pertimbangannya MK yang menyebutkan jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baru, terkesan MK takut, karena jika pemilu 2014 gagal MK akan menjadi kambing hitam karena terlalu banyak tekanan psikologis dan politis dalam pengambilan keputusannya,” tandasnya , Kamis (23/1/2014).  .

Menurut Jajat, keputusan MK adalah final and binding, sayangnya dalam hal ini MK mengabaikan penegakan konstitusi yang bertentangan dengan membiarkan adanya pelanggaran yang bertentangan dengan UUD 1945.

Sebagai lembaga terakhir untuk penegakan konstitusi, seharusnya MK bisa bersikap tegas dalam memberikan kepastian hukum. “Pasalnya, jika tidak diberikan dasar hukum yang jelas maka Presiden terpilih pada pilpres 2014 dapat dipertanyakan legitimasinya,” tandas Jajat.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah secara resmi mengabulkan uji materi (judicial review) Undang-Undang (UU) No. 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wapres yang diajukan Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak, serta disusul oleh Yusril Ihza Mehandra. Namun, putusan MK tersebut baru berlaku pada Pilpres 2019.

Sebagai konsekuensinya, pemilu serentak akhirnya dilaksanakan yaiatu Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wapres (Pilpres). Namun pemilu serentar belum bias dilaksanakan 2014, melainkan baru digelar pada Pemilu 2019 dan seterusnya.

“Mengabulkan permohonan pemohon. Amar putusan untuk Pemilu 2019 dan Pemilu seterusnya. Menolak permohonan pemohon selebihnya,” ujar Ketua Majelis Hamdan Zoelva, saat pembacaan sidang putusan di Gedung MK, Kamis (23/1/2014).

Pasal yang diajukan, yakni Pasal (3) Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Dengan dikabulkannya gugatan ini, penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 dan seterusnya akan digelar serentak sehingga tak ada presidential threshold untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Pileg dan Pilpres 2014 tetap dilaksanakan terpisah.

Menurut Hamdan, Mahkamah berpendapat bahwa putusan tersebut tidak dapat diterapkan untuk 2014 karena pemilu yang sudah terjadwal.

Putusan MK Jangan dan Aneh
Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI Syarifuddin Sudding, menilai putusan MK soal Pemilu serentak yang baru berlaku pada 2019 merupakan keputusan yang janggal sekaligus aneh. Janggal karena keputusan tersebut baru berlaku tahun 2019 dan tidak langsung ditetapkan pemberlakuannya pada Pemilu 2014 ini.

“Aneh, semestinya  pada saat MK memutuskan, ya langsung diterapkan,” protes Suding di Gedung DPR, Senayan Kamis (23/1).

Suding mengaku tak habis pikir, kenapa MK membiarkan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres masih diberlakukan di Pemilu 2014. Sebab, dengan mengabulkan gugatan yang uji materi UU Pilpres berarti MK mengakui bahwa UU itu melanggar konstitusi.

“Jadi, seharusnya keputusan MK langsung diterapkan pada saat ini juga. Kenapa ada rentang waktu pemberlakuan segala?” ujar Suding mempertanyakan. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Yusril Ihza Mahendra: “Apakah Hakim MK Negarawan Yang Memahami Konstitusi?”

Written by  

Rate this item

(0 votes)
Yusril Ihza Mahendra: “Apakah Hakim MK Negarawan Yang Memahami Konstitusi?"

Radar Politik – Kali ini Mahkamah Konstitusi (MK ) lagi-lagi bikin putusan blunder. Di satu pihak nyatakan beberapa pasal UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945, setelah itu menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tetapi, menyatakan pemilu serentak baru berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. Padahal, MK tahu bahwa “putusan MK itu berlaku seketika setelah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum”


Menurut Pakar Hukum Negara Yusril Ihza Mahendra, kalau putusan itu berlaku seketika, namun baru belaku di Pemilu 2019 dan seterusnya, maka Pemilu 2014 dilaksanakan dengan pasal-pasal UU Pemilu yang inkonstitusional.

“MK tahu bahwa melaksanakan Pemilu dengan pasal-pasal UU yang inkonstitusional, hasilnya juga inkonstitusional. Konsekuensinya, DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wapres terpilih dalam Pileg dan Pilpres 2014 yang juga inkonstitusional,” terang Yusril dalam siaran Persnya yang di terima radarpolitik.com di Jakarta, Jumat (24/01)

Tapi kata Yusril, MK menutupi inkonstitusionalitas putusannya itu dengan merujuk putusan-putusan senada yang diambil oleh MK sebelumnya. Dengan merujuk pada putusan yang nyata-nyata salah itu, MK dalam pertimbanan hukumnya, nyatakan Pileg dan Pilpres 2014 adalah sah.

“Meskipun dilaksanakan dengan pasal-pasal UU Pilpres yang sudah dinyatakan bertentangan dg UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat, MK tetap memaksakannya,” tandas Yusril.

Yusril juga justru mempertanyakan apakah benar semua hakim MK itu adalah “negarawan yang memahami konstitusi” seperti dikatakan oleh UUD 1945? Jawaban saya “entahlah”. Kenyataannya seperti itulah MK.

“Bayangkan ada putusan yang telah diambil setahun lalu, baru dibacakan hari ini. Sementara 3 hakimnya sudah berganti. Pembacaan putusan seperti itu aneh bin ajaib. Harusnya MK sekarang bermusyawarah lagi, siapa tahu hakim yg baru pendapatnya berbeda. Dulu ada Mahfud, Akil dan Ahmad Sodiki yang memutus, sekarang sudah tidak jadi hakim MK lagi. Sudah ada Hidayat dan Patrialis penggantinya,” tutupnya. (Red)

Published in Politik
Redaksi

Latest from Redaksi
KAMIS, 23 JANUARI 2014 | 19:14 WIB

Hanura: Putusan MK Soal Pemilu Serentak Aneh

Hanura: Putusan MK Soal Pemilu Serentak Aneh

Sarifuddin Sudding

TEMPO.COJakarta – Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding menilai keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permintaan pemilihan umum serentak sebagai keputusan yang aneh. Pasalnya, ada jarak waktu antara vonis Mahkamah dan pemberlakuan pemilihan legislatif dan presiden serentak pada 2019.

“Dari sisi substansi, putusan itu kita apresiasi karena memang itu yang dikehendaki Undang-Undang Dasar. Tapi putusan itu aneh bin ajaib, karena berdasar Undang-Undang MK Pasal 47, putusan MK itu harusnya berlaku seketika saat diucapkan majelis hakim,” ujarnya via telepon, Kamis, 23 Januari 2014.

Ia berpendapat putusan Mahkamah itu juga menimbulkan satu masalah baru. Yakni bagaimana dengan legitimasi pemilihan legislatif dan presiden tahun ini. Sebab, aturan tentang pemilihan dua tahap itu telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut Suding, Mahkamah diberi kewenangan sebagai legislator negatif atau menghapus undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Adapun legislator positif atau kewenangan membuat undang-undang ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.

Suding memperkirakan DPR periode berikut akan kembali merevisi Undang-Undang Pemilihan Umum sehingga proses verifikasi bagi partai-partai kecil bakal makin berat. Namun ia tak mau berandai-andai soal Pemilihan Umum 2019.

“Kita berkompetisi secara fair saja dulu untuk 2014. Hanura optimis,” tuturnya.

BUNGA MANGGIASIH

Topik terhangat:
Banjir Jakarta Buku SBY Banjir Manado BBM Akil Anas Ditahan

Berita lain:
Di Mata Najwa, Mega Mengaku Suka Bersiul My Way
Jurus Tiga Baskom Ahok Jika Sodetan Ditolak
BlackBerry Diborong Pentagon, Saham Melonjak
Hengkang ke MU, Hari Ini Mata Jalani Tes Medis
Ani Yudhoyono Minta Maaf Pun Tuai Komentar  

POLITIK

Parpol Siap Laksanakan Pemilu Serentak 2019

MK dinilai telah mengambil langkah bijak.

ddd
Jum’at, 24 Januari 2014, 06:15Aries Setiawan
Sidang di Mahkamah Konstitusi

Sidang di Mahkamah Konstitusi(VIVAnews/Ikhwan Yanuar)
VIVAnews – Partai Demokrat mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberlakukan Pemilu serentak, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden mulai 2019.Juru bicara Partai Demokrat, Ikhsan Modjo, menilai MK telah mengambil langkah bijak dengan mempertimbangkan segenap aspek baik hukum, sosial maupun politik dalam mengambil keputusannya.”Partai Demokrat siap untuk menjalankan putusan ini dan semua tahapan pemilu sebagaimana yang telah ditetapkan,” ujar Ikhsan.Dengan konsolidasi dan koordinasi partai yang terus dijalankan selama ini, lanjut Ikhsan, Partai Demokrat berkeyakinan akan tetap bisa mempertahankan dan mendapatkan lebih kepercayaan rakyat.”Partai Demokrat juga siap berkompetisi secara sehat dan sportif dengan partai-partai politik peserta pemilu lainnya,” Ikhsan menegaskan.Putusan MK juga diapresiasi parpol lain. Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh, menyambut baik putusan MK itu.”Saya mengapresiasi putusan MK terkait pelaksaan Pileg dan Pilpres serentak pada tahun 2019,” kata Surya Paloh dalam siaran persnya, Kamis, 23 Januari 2014.Menurut Surya Paloh, putusan MK yang dibacakan langsung Ketua MK Hamdan Zoelva  adalah putusan yang tepat, arif, dan bijaksana. Partai NasDem menyambut baik putusan itu.

Partai Golkar juga menerima putusan pemilu serentak pada 2019 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sharif Cicip Sutardjo memuji MK yang tidak memberlakukan Pemilu serentak pada 2014 ini. Sebab, jika itu terjadi maka dia khawatir justru akan menimbulkan kekacauan.

“Kalau bicara 2014, bisa-bisa semua aturan, administrasi, logistik, akan banyak berubah,” katanya.

Putusan MK Janggal
Meski mengapresiasi, namun Partai Hanura merasa ada kejanggalan dalam putusan MK itu. Ketua Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding, menilai keputusan MK janggal lantaran baru diberlakukan pada tahun 2019.

“Aneh karena baru diberlakukan pada Pemilu 2019. Semestinya, pada saat MK memutuskan, ya langsung diterapkan,” kata Suding.

Jika ada undang-Undang yang diuji materi dan ternyata MK mengabulkan uji materi tersebut, lanjut Suding, itu artinya undang-undang itu melanggar konstitusi. Jadi seharusnya langsung diterapkan pada saat itu juga.

“Kenapa ada rentang waktu pemberlakuannya,” tanya Suding.

Hanya saja, Suding melanjutkan, jika MK sudah memutuskan sesuatu dan meski janggal, tetap tak bisa digugat kembali. “Tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Keputusan MK ini final dan mengikat. Walapun ini keputusan yang janggal,” tuturnya.

Pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak mulai 2019 diputuskan MK pada Kamis, 23 Januari 2014.

“Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak berlaku untuk tahun 2019 dan Pemilihan Umum seterusnya,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, saat membacakan putusan di gedung MK.

MK menyatakan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang dimohonkan judicial review oleh pakar komunikasi Effendy Gazali, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah beralasan jika Pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2014, maka tahapan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung menjadi terganggu dan terhambat karena kehilangan dasar hukum.

“Pemilu serentak tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2014 karena jangka waktu yang tersisa tidak cukup memadai untuk membuat Perppu yang baik dan konprehensif,” kata Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi saat membacakan pertimbangan Mahkamah.

Meskipun menjatuhkan putusan tersebut, menurut MK, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu anggota legislatif tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional.  (eh)

POLITIK

Fraksi Hanura: Putusan MK Pemilu Serentak 2019 Janggal

Hanura menilai seharusnya MK langsung menerapkan pada saat itu juga.

ddd
Kamis, 23 Januari 2014, 16:53Dwifantya Aquina , Nila Chrisna Yulika
Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden serta Pemilihan Umum anggota legislatif dilaksanakan serentak mulai tahun 2019.

Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden serta Pemilihan Umum anggota legislatif dilaksanakan serentak mulai tahun 2019.(VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)
VIVAnews – Ketua Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding, menilai bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi soal Pemilu serentak, di mana pemilihan legislatif dan pemilihan anggota legislatif, bersamaan dilaksanakan, agak janggal. Janggal lantaran keputusan itu baru berlaku pada tahun 2019.
“Aneh karena baru diberlakukan pada Pemilu 2019. Semestinya, pada saat MK memutuskan ya langsung diterapkan,” kata Suding di Gedung DPR, Kamis 23 Januari 2014.
Jika ada undang-Undang yang diuji materi dan ternyata MK mengabulkan uji materi tersebut, lanjut Suding, itu artinya undang-undang itu melanggar konstitusi. Jadi seharusnya langsung diterapkan pada saat itu juga.
“Kenapa ada rentang waktu pemberlakuannya,” tanya Suding.
Hanya saja, Suding melanjutkan, jika MK sudah memutuskan sesuatu dan meski janggal, tetap tak bisa digugat kembali. “Tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Keputusan MK ini final dan mengikat. Walapun ini keputusan yang janggal,” tuturnya.
Suding menambahkan bahwa jika nanti keputusan MK itu dieksekusi, artinya Pemilu Legislatif dan Presiden digelar serentak pada 2019, haruslah didahului proses pembatasan peserta pemilu. Agar semangat menyederhanakan partai politik tetap ada. Itu artinya, harus dibuat peraturan baru.
“Parpol yang lolos sekarang, ya mereka yang boleh ikut pemilu. Harus ada UU baru,” kata dia.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Mahkamah Konsititusi sudah memutuskan bahwa Pemilu presiden dan wakil presiden serta Pemilihan Umum anggota legislatif dilaksanakan serentak atau bersamaan mulai tahun 2019.
“Pelaksanaan pemilihan umum serentak berlaku untuk tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, saat membacakan putusan di gedung MK, hari ini.
MK menyatakan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang dimohonkan judicial review oleh pakar komunikasi Effendy Gazali, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Meski begitu, para majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa jika Pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2014, maka tahapan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung menjadi terganggu dan terhambat karena kehilangan dasar hukum.
Topik Hari Ini: Uji Materi Uu Pilpres
    • Jumat, 24 Januari 2014 | 13:13 WIB
      Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pemilu serentak baru akan dilaksanakan pada 2019
    • Jumat, 24 Januari 2014 | 12:56 WIB
      Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu serentak sarat permainan politik.
    • Jumat, 24 Januari 2014 | 12:33 WIB
      Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, jika Pemilu 2014 tetap dilaksanakan dengan menggunakan Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, hasil pemilu nantinya rawan digugat.
    • Jumat, 24 Januari 2014 | 11:44 WIB
      Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Izha Mahendra tengah mempertimbangkan apakah mencabut atau tidak permohonan uji materi UU Pilpres setelah adanya putusan atas gugatan Effendi Ghazali dan kawan-kawan yang memiliki banyak kesamaan.
    • Jumat, 24 Januari 2014 | 11:05 WIB
      Politik transaksional diyakini akan tetap terjadi meskipun pemilu digelar serentak pada pemilu 2019 dan seterusnya.
    • Jumat, 24 Januari 2014 | 07:30 WIB
      MAHKAMAH Konstitusi akhirnya membuat keputusan bersejarah. Mulai Pemilu 2019, penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden akan dilaksanakan serentak. Namun, sejauh ini masih ada kesalahpahaman terkait konsep pelaksanaan pemilu serentak tersebut
  • Jumat, 24 Januari 2014 | 04:37 WIB
    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan Presiden. Putusan ini dinilai arif.
  • Jumat, 24 Januari 2014 | 03:20 WIB
    Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu serentak menyebabkan kevakuman hukum dalam pelaksanaan pemilu.
  • Jumat, 24 Januari 2014 | 02:54 WIB
    Sejumlah partai mengkritik keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu serentak. Partai Persatuan Pembangunan adalah salah satunya. PPP mempertanyakan legitimasi pelaksanaan Pemilu 2014 jika MK menyatakan bahwa pemilu seharusnya dilakukan serentak.
  • Jumat, 24 Januari 2014 | 02:16 WIB
    Uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, diterima sebagian. Pemilu presiden dan pemilu legislatif diperintahkan digelar serentak untuk pelaksanaan mulai 2019.
  • Kamis, 23 Januari 2014 | 21:42 WIB
    Penundaan pembacaan putusan atas uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diduga terkait kompromi politik.
  • Kamis, 23 Januari 2014 | 21:06 WIB
    Ketua DPP Partai Hanura Syarifudin Sudding menilai putusan MK soal pemilu serentak berlaku sejak Pemilu 2014.
  • Kamis, 23 Januari 2014 | 20:21 WIB
    Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu serentak dinilai dapat menekan terjadinya politik transaksional.
  • Kamis, 23 Januari 2014 | 20:18 WIB
    Surya Paloh menilai, putusan MK yang mengabulkan uji materi atas UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memberikan angin segar bagi seluruh partai politik.
  • Kamis, 23 Januari 2014 | 20:16 WIB
    Topik Hari Ini: Uji Materi Uu Pilpres
      • Kamis, 23 Januari 2014 | 19:54 WIB
        KPU menyatakan, pemilu serentak dapat menghemat anggaran. Pasalnya, ada beberapa pos pembiayaan yang dapat disatukan.
      • Kamis, 23 Januari 2014 | 19:21 WIB
        Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberlakukan pemilu serentak mulai 2019.
      • Kamis, 23 Januari 2014 | 19:16 WIB
        Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari mempertanyakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019.
      • Kamis, 23 Januari 2014 | 18:56 WIB
        Mahkamah Konstitusi berpendapat, pelaksanaan pilpres dan pileg yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.
      • Kamis, 23 Januari 2014 | 18:39 WIB
        PKS melihat ada keanehan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan pemilu serentak.
      • Kamis, 23 Januari 2014 | 18:34 WIB
        Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan akan patuh pada perintah Mahkamah Konstitusi (MK) soal penyelenggaraan pemilu serentak.
    Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ternyata sempat mengalami perubahan.
Topik Hari Ini: Uji Materi Uu Pilpres
    • Kamis, 23 Januari 2014 | 16:48 WIB
      Mahfud MD membeberkan alasan mengapa MK baru membacakan putusan mengenai uji materi UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden pada Kamis (23/1/2014) ini.
    • Kamis, 23 Januari 2014 | 16:44 WIB
      Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009 yang berlangsung tidak serentak dan akan diulangi di Pemilu 2014 tetap dinyatakan sah dan konstitusional.
    • Kamis, 23 Januari 2014 | 15:36 WIB
      Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tak heran bila uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditunggangi kepentingan politik.
    • Kamis, 23 Januari 2014 | 15:36 WIB
      Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, MK menyatakan putusan pemilu serentak berlaku untuk Pemilu tahun 2019 dan seterusnya. Apa alasan MK?
    • Kamis, 23 Januari 2014 | 15:04 WIB
      Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan akademisi Effendi Gazalli bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak.
    • Kamis, 23 Januari 2014 | 14:28 WIB
      Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin berpendapat, jika MK mengabulkan permohonan terkait pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan serentak, maka hal itu bisa membawa kegalauan politik.
  • Kamis, 23 Januari 2014 | 13:45 WIB
    Calon Anggota Legislatif DPR asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Angel Lelga terlihat di Gedung Mahkamah Konstitusi menjelang sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan akade
  • Kamis, 23 Januari 2014 | 07:27 WIB
    Mahkamah Konstitusi, Kamis (23/1/2014) sore ini, akan membacakan putusan uji materi tentang Undang-Undang Pemilu Presiden terkait pemilu serentak dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).
  • Kamis, 23 Januari 2014 | 07:14 WIB
    Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan atas uji materi Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Effendi Gazali pada hari ini, Kamis (23/1/2014).
  • Rabu, 22 Januari 2014 | 17:54 WIB
    PKS mendukung gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden yang diajukan Yusril Ihza Mahendra dan Effendi Ghazali.
  • Rabu, 22 Januari 2014 | 15:50 WIB
    Integritas MK dipertanyakan dalam memproses gugatan uji materi UU 42/2008 tentang Pilpres yang diajukan bakal calon Presiden Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra.
  • Rabu, 22 Januari 2014 | 13:10 WIB
    Wakil Ketua DPR Pramono Anung berpendapat, jika MK mengabulkan gugatan uji materi UU Pilpres, maka pemilu serentak tidak diterapkan pada Pemilu 2014, tetapi pada 2019.
  • Rabu, 22 Januari 2014 | 10:29 WIB
    Pakar komunikasi politik Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat Sipil batal mencabut uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
  • Rabu, 22 Januari 2014 | 09:08 WIB
    Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kini tinggal tersisa delapan orang, diingatkan jangan sampai membuat kegaduhan politik dalam memutuskan uji materi Undang-Undang Pemilu Presiden terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak dan ambang batas pencalonan preside
  • Selasa, 21 Januari 2014 | 19:30 WIB
    Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengaku siap mendampingi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dalam mengungkapkan peran koruptor kelas kakap.
    Topik Hari Ini: Uji Materi Uu Pilpres
      • Selasa, 21 Januari 2014 | 18:41 WIB
        Calon Presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bersiap menghadapi pemilu serentak.
      • Selasa, 21 Januari 2014 | 16:18 WIB
        Calon presiden Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, optimistis dirinya akan memenangi judicial review Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukannya ke Mahkamah Konstitusi.
      • Selasa, 21 Januari 2014 | 15:05 WIB
        Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung langkah Yusril Ihza Mahendra yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
      • Selasa, 21 Januari 2014 | 14:00 WIB
        Sekretaris Jendral Partai Nasdem Patrice Rio Capella enggan menanggapi pernyataan bakal calon presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Yusril meminta Partai Nasdem mengajukan diri sebagai pihak terkait dan menyanggah gugatan Undang-Undang
      • Selasa, 21 Januari 2014 | 12:46 WIB
        Bakal Calon Presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan sikap Partai Nasdem dan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh dinilainya menyudutkan terkait gugatan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wa
      • Selasa, 21 Januari 2014 | 10:12 WIB
        Bakal Calon Presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengkritik sikap Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang diajukanny
    • Selasa, 21 Januari 2014 | 09:37 WIB
      Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan bakal calon presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra pada hari ini, Selasa (21/
    • Kamis, 16 Januari 2014 | 15:29 WIB
      Partai Nasdem menilai, permohonan peninjauan kembali (judicial review) atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi hanya untuk memenuhi kepentingan segelintir elite.
    • Kamis, 16 Januari 2014 | 14:13 WIB
      Partai Nasional Demokrat (Nasdem) meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak peninjauan kembali (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden.
    • Minggu, 12 Januari 2014 | 13:18 WIB
      Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak menuding Mahkamah Konstitusi (MK) menyembunyikan putusan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
    • Kamis, 9 Januari 2014 | 12:26 WIB
      Putusan atas uji materi yang diajukan Effendi Gazali sebagai representasi Koalisi masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak ini akan dibacakan pada akhir Januari atau awal Februari ini.
    • Rabu, 8 Januari 2014 | 17:35 WIB
      Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyayangkan sikap MK yang belum juga menggelar sidang putusan Judicial Review UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden.
    • Sabtu, 4 Januari 2014 | 14:10 WIB
      Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mendukung gugatan uji materi terhadap UU Pilpres yang diajukan bakal calon presiden dari PBB Yusril Izha Mahendra.
    • Jumat, 3 Januari 2014 | 16:01 WIB
      Kuasa hukum dari Effendi Gazali, Ahmad Wakil Kamal, berharap MK bisa mengabulkan gugatan tersebut karena dinilai bisa menimbulkan banyak keuntungan bagi Indonesia.
    • Topik Hari Ini: Uji Materi Uu Pilpres
      Senin, 23 Desember 2013 | 15:08 WIB
      Ketua DPP Bidang Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Trimedya Panjaitan menilai, uji materi Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan bakal calon presiden dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yusri

0 Responses to “Politik Pemilu : Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi 23Jan14”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,062,175 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: