23
Jan
14

Kenegarawanan : Keserentakan Pemilu 2014 Hemat Biaya

Berita Terkini
Rabu, 22-01-2014 18:14

Keserentakan Pemilu 2014 Hemat Biaya

Budiono

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

JAKARTA, PESATNEWS – Uji Material UU No. 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau disingkat PilPres untuk Pemilu serentak mengingat sistem pemerintahan Indonesia adalah Presidensial, maka “Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota-anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPD” adalah Pemilu itu dilakukan serentak dalam waktu yang bersamaan.

“Keserentakan ini berarti adalah penghematan biaya hajatan karena yang tadinya anggaran untuk dua agenda hajatan tanggal 9 April 2014 dan tanggal 9 Juli 2014 dapat diringkas pada tanggal 9 Juli 2014,” tegas Ketua Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia, Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Rabu (22/1/2014).
.
“Penghematan itu antara lain biaya operasional hajatan seperti biaya personil dan biaya2 terkait seperti pengadaan fasilitas TPS, perangkuman data suara TPS dan seterunsya,” tambahnya.

Secara hitungan nasional, menurut Pandji, langkah penghematan ini menjadi luar biasa bernilai positif guna menyeimbangkan nilai negatif misalnya dari defisit anggaran Negara berjalan sepanjang tahun 2014, paling tidak memperkecilnya.

Oleh karena itulah, lanjutnya, langkah ekonomis ini patut menjadi pertimbangan para Hakim Konstitusi, dengan catatan pemantapan iklim politik dilakukan secara ekstra luar biasa oleh semua elemen pendukung GOLDEN (Golongan Demokratis Negarawan).

Langkah pemantapan iklim politik itu antara lain misalnya dengan Pembudayaan 7 Konsensus Politik Indonesia yaitu: (1) Pembudayaan Salam MERDEKA dan Salam Proklamasi 17845;(2) Pembudayaan TRISTAR (Tri Strategi Aksi Rakyat) 2014-2045; (3) Pembudayaan STRAHANSA (Strategi 7 Ketahanan Bangsa); (4) Pembudayaan Strategi 7 Sehat; (5) Pembudayaan 7 Kemenangan Hidup; (6) Pembudayaan 9 Pusaka Bangsa Indonesia; (7) Pembudayaan 123 Tatanilai Jatidiri Indonesia / Kearifan Negarawan;
Untuk realisasi Pembudayaan-pembudayaan itu, jelas dia, Sejuta Relawan Pemilu yang digalang KPU adalah tepat dipilih sebagai penyuluh lapangan, termasuk para Relawan-relawan Partai Politik yang turut berlaga.

“Langkah penyerentakan Pemilu 2014 secara nasional itu diyakini adalah juga satu prestasi kebersamaan warga negarabangsa Indonesia tersendiri ditengah situasi dan kondisi ketidakpastian perekonomian global pada umumnya dan emerging countries pada khususnya,” tandasnya. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Pengamat: Uji Materi UU Pilpres Tidak Mendasar

AntaraAntara – 

Kupang (Antara) – Pengamat hukum politik Universitas Negeri Nusa Cendana (Undana) Kupang Jhon Tuba Helan mengemukakan uji materi undang-undang pemilihan presiden yang diajukan oleh mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, tidak mendasar.

“Hal itu, dikarenakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar,” katanya di Kupang, Kamis.

Menurut dia, langkah yang harus dilakukan dengan mengajukan usulan kepada DPR agar mengubah undang-undang pemilu.

Dia menjelaskan dalam Undang-Undang Dasar hanya diatur tentang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, merujuk kepada pola penerapan pemilihan langsung yang dilakukan oleh MPR/DPR dan unsur utusan daerah pada masa lalu.

Jika hal itu mau diubah karena sistem pemilihan harus dilakukan oleh rakyat, katanya, sewajarnya yang harus diubah adalah undang-undang tentang pemilunya.

Secara substansial dan gagasan politikus Partai Bulan Bintang (PBB) itu, katanya, sangat positif, demi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemilu itu sendiri.

“Jika dilakukan serempak maka akan mengurangi biaya triliunan rupiah serta hiruk-pikuk dan persiapan penyelenggara serta kepesertaan masyarakat lebih diperkecil,” katanya.

Namun demikian, katanya, langkah yang diambil harus dengan melakukan pendekatan dengan lembaga legislatif sebagai pemegang mandat dan fungsi legislasi, untuk mengubah undang-undang pemilu.

Dengan demikian, katanya, pengaturan dalam undang-undang tersebut, akan disatukan untuk kepentingan penghematan dan efektivitasnya.

Menurut Tuba Helan, jika undang-undang pemilu diubah maka yang harus diperhatikan adalah pengaturan pelaksanaan, dimana pemilu legislatif sekaligus dengan pemilu presiden.

“Sehingga tidak perlu dilakukan dua kali, yang sudah pasti membutuhkan banyak anggaran,” katanya.

Tuba Helan optimistis bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak permohonan uji materil itu.

Namun demikian, katanya, jika harus diterima maka pelaksanaannya baru pada lima tahun mendatang, sehingga tidak mengganggu segala tahapan persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU selaku penyelenggara di setiap tingkatannya.

Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke MK.

Adapun pasal yang digugat adalah pasal 3 ayat 4, pasal 9, pasal 14 ayat 2 dan pasal 112.(rr)

PROJO: Pemilu Serentak Bisa Kacaukan Konstitusi

AntaraAntara –

Depok (Antara) – Tim Divisi Hukum dan Konstitusi PDI Perjuangan Pro Jokowi (PROJO) mengingatkan pemilu serentak pada 2014 akan menimbulkan kekacauan konstitusi, jika hakim-hakim Mahkamah Konstitusi tidak cermat dalam memutuskan gugatan terhadap UU Pilpres.

Kekhawatiran atas hal tersebut diungkapkan tim Divisi Hukum dan Konstitusi Kader dan Simpatisan PDI Perjuangan Pro Jokowi (PROJO) yang digawangi Sunggul Sirait SH, Freddy Alex Damanik SH, Silas Dutu SH, Sidik SH di Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis.

“Hakim-hakim MK harus profesional dan cermat dengan menolak gugatan karena tahapan pemilu 2014 sudah berjalan dan bukan kebutuhan mendesak, bahkan dapat menimbulkan kekacauan hukum karena KPU tidak memiliki pegangan yang kuat,” kata Sunggul Sirait SH yang sedang menyelesaikan S2 di Fakultas Hukum UI Depok.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak yang dikomandoi Effendi Ghazali mengajukan uji materi tentang UU Pilpres dan Pemilu pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1 dan 2) dan Kamis (23/1) ini akan membacakan putusannya.

“Gugatan uji materil Effendi Ghazali memiliki objek dan subtansi yang sama yang diajukan gugatan oleh pihak lain saat ini. Bahasa gaulnya Effendi yang tweet, yang lainnya hanya `re-tweet` sebagai follower ajukan ke MK. Fokus kita gugatan Effendi Ghazali cs, yang lain tidak perlu dibahas,” katanya.

Anggota tim Divisi Hukum dan Konstitusi PDI Perjuangan Pro Jokowi (PROJO) lainnya Silas Datu menambahkan, konsekuensi mahal akan dibayar bangsa ini karena proses transisi kepemimpinan nasional yang sudah disepakati semua pihak terganggu.

Selain itu keputusan itu kelak atas alasan ketidaksiapan KPU melaksanakan serentak 9 April di semua wilayah RI menguntungkan penguasa berujung pada perpanjangan kekuasaan dengan segala resiko sosial yang tidak terukur dikemudian hari.

“Wacana SBY tentang kemungkinan vacum of power beberapa waktu lalu, justru membuat kami khawatir melihat nasib hakim-hakim MK dalam posisi `tersandera` atas kasus Akil Muchtar, yang membuat mereka ngeri-ngeri sedap seandainya menolak gugatan UU Pilpres tersebut,” kata Freddy Alex Damanik SH anggota tim yang lain.

Ketidak cermatan itu dapat terjadi karena beban moral dan kondisi psikologis hakim-hakim MK yang “tersandera” atas permasalahan korupsi Akil Muchtar yang masih berlangsung penyelidikan di KPK menimbulkan keraguan dan spekulasi dipublik atas keprofesionalisme dalam memutuskan UU Pilpres yang menyangkut proses suksesi kepemimpinan nasional dimasa datang.

Inisiator deklarasi Manifesto PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo) Fahmi Alhasbyi mengatakan, profesionalisme hakim MK atas gugatan uji materi Effendi Ghazali, apakah memenangkan yang berimplikasi “bonus waktu” perpanjangan jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau menolak diberlakukan pada Pemilu 2014 untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas.(rr)

Pimpinan MPR: Keputusan MK Kali Ini Bijak

TRIBUNnews.comTRIBUNnews.com 

KONTEN TERKAIT

  • Pimpinan MPR: Keputusan MK Kali Ini BijakLihat FotoPimpinan MPR: Keputusan MK Kali Ini Bijak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifuddin, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kali ini bijaksana soal uji materi (judicial review) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

“Itu putusan yang bijak. Putusan itu merupakan cerminan dari perpaduan antara kemampuan menangkap esensi dari norma yang dikehendaki oleh konstitusi dengan kondisi dan situasi realitas lapangan di tataran implementatif,” kata Lukman ketika dikonfirmasi, Kamis (23/1/2014).

Dalam putusannya hari ini, MK mengabulkan uji materi tersebut. Maka dengan demikian Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden akan dilakukan serentak mulai Pemilu 2019.

Menurut Lukman, dengan  putusan itu setiap Parpol dan Capres harus sudah bersiap diri sejak awal dalam menggalang kerjasama antarmereka.
“KPU dan segenap jajaran yang terkait dengan  penyelenggaraan Pileg dan Pilpres juga menjadi cukup punya waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya karena baru akan diberlakukan 2019,” tegas Wakil Ketua Umum PPP ini.
Baca Juga:

KPU Akan Integrasikan Peraturan Pileg dan Pilpres Pasca-Pemilu 2014

Pemilu Serentak Mulai 2019, Kenapa Pembacaan Putusan Dilama-lamakan?

Politisi PKB: Putusan MK Soal Pemilu Serentak Melegakan

BERITA LAINNYA

Pemilu 2014

Putusan MK Soal Pemilu Serempak: Berarti Pemilu Tahun Ini Inkonstitusional ?

Kamis, 23 Januari 2014 17:49 WIB
Putusan MK Soal Pemilu Serempak: Berarti Pemilu Tahun Ini Inkonstitusional?

/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO
Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, MA, populer dengan panggilan Hajriyanto Y Thohari (lahir di Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia, 26 Juni 1960), anggota DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya dan menjabat Wakil Ketua MPR RI (periode 2009 – 2014). Hajriyanto, Jumat (31/5/2013) lalu, bersama Nurul Arifin dan Idrus Marham berkunjung ke kantor Tribun Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan sebagian atas gugatan uji materi UU No 42 Tahun 2008 yang berdampak dilaksanakannya Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden secara serempak di tahun 2019, menjadi kontroversial di mata Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y Thohari.

Ia menegaskan, kewenangan MK adalah menguji konstitusionalitas undang-undang. Artinya, kata Politisi Golkar ini, MK berwenang menguji dan memutuskan apakah suatu undang-undang, dalam kasus ini apakah UU tersebut sesuai dan sejalan dengan konstitusi UUD 1945 atau malah bertentangan dengan konstitusi.

Atas keputusan MK yang memutus pelaksanaan Pemilu harus serentak, artinya kata Hajriyanto, Pemilu secara terpisah itu Inkonstitusional.

“Pemilu yang serentaklah yang konstitusional. Maka kita harus hanya melaksanakan Pemilu yang konstitusional, yaitu Pileg dan Pilpres serentak. Tidak ada pilihan lain harus seperti itu,” kata Hajriyanto, Kamis (23/1/2014).

Namun, menurutnya, jika pelaksanaan Pemilu secara serentak merupakan Pemilu yang konstitusional, mengapa harus dilaksanakan pada 2019? Apa itu bukan berarti Pemilu 2014 merupakan Pemilu yang tidak konstitusional?.

“Mengapa kita menunda melaksanakan kebenaran jika keputusan MK itu memang suatu kebenaran? Tidak lah lazim kita menunda melaksanakan kebenaran. Dan lebih tidak lazim lagi kita disuruh melaksanakan Pemilu dan Pilpres yang tidak sesuai dengan konstitusi,” tegasnya saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (23/1/2014).

Sebab, tegas dia, keputusan MK itu secara tidak langsung menyatakan Pemilu seperti yg diatur dalam UU No 42 Tahun 2008 itu tidak konstitusional.

“Unik dan menarik, kebenaran kok ditunda,” katanya.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Berita Terkini
Minggu, 19-01-2014 14:17

Semangat Perubahan Pilpres 2014, Jangan Korbankan Rakyat!


Muslim Arbi

Muslim Arbi

Semangat Perubahan Pilpres 2014, Jangan Korbankan Rakyat!
Oleh: Muslim Arbi

Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra pada 13 Desember 2013, mengajukan Pengujian Undang-Undang (PUU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PIlpres) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pakar Hukum Tata Negara ini mengakui, memang UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) ini sudah pernah beberapa kali diuji di MK.

Akan tetapi, permohonannya kali ini berbeda dengan beberapa permohonan sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan atau nebis bin idem. Sebab yang  dimohon untuk diuji adalah norma Pasal 3 ayat 4, Pasal 9, Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 112 UU Pilpres terhadap Pasal 4 ayat 1 pasal 6a ayat 2, Pasal 7c, Pasal 22e ayat 1 2 dan 3 UUD 1945.

Seperti diketahui menurut Yusril, bahwa dalam sistem republik itu pemilihan presiden lebih dulu diadakan, baru kemudian diadakan pemilihan legislatif atau pemilihan presiden dan legislatif dilakukan bersamaan. Tidak mungkin pemilihan legislatif diadakan lebih dulu, baru kemudian diadakan pemillihan presiden. Itu hanya ada dalam sistem parlementer. Lebih lanjut Yusril katakan, sistem presidensial itu diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 7c dari UUD 1945.

Lalu kemudian apakah sebenarnya maksud rumusan Pasal 6a ayat 2 dan Pasal 22e ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945 yang didalam Pasal 6 ayat 2 itu mengatakan, bahwa pasangan calon presiden  (Capres) dan wakil presiden (Cawapres) diusulkan oleh partai politik (Parpol) peserta pemilihan umum (Pemilu) sebelum pelaksanaan Pemilu dilaksanakan. Kemudian, lanjut Yusril, Pasal 22 e ayat 1, 2 dan 3 mengatakan bahwa Pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Pemilu itu, ujar dia, adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD dan DPD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Yusril menafsirkan pasal-pasal itu adalah ketentuan Pasal 6a ayat 2, bahwa Parpol harus mencalonkan pasangan Capres sebelum pelaksanaan Pemilu seperti dikatakan oleh Pasal 6a ayat 2 UUD 1945. Yang dimaksudkan pemilihan tersebut adalah Pemilu anggota DPR, DPRD dan DPD (Pileg). Itu di dalam Pasal 22e UUD 1945 dikatakan, bahwa Pemilu yang pesertanya adalah Parpol, adalah untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Jadi bukan Pemilu yang lain.

Yusril meyakini bahwa jadwal Pemilu 2014 tak akan terganggu, jika MK mengabulkan gugatannya tersebut. Karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian hanya mengundurkan pelaksanaan Pileg menjadi sama dengan Pilpres. Selain itu, kata dia, hal itu pun tak mengganggu persoalan logistik Pemilu 2014, sebab rencananya Pileg dilaksanakan bulan April dan Pilpres dilaksanakan bulan Juli. Pileg itu yang diundurkan ke bulan Juli serentak, walaupun surat suara sudah dicetak tidak ada masalah.

Capres Partai Hanura Wiranto, mengaku mendukung langkah Yusril menggugat UU Pilpres di MK. Dirinya menambahkan, persyaratan Parpol dalam mengajukan Capres dengan persyaratan 25% suara sah nasional partai dinilainya tidak mewakili rakyat, dan menyalahi UUD 1945. Wiranto mengapresiasi keinginan Yusril ini, karena kalau MK mengabulkan, maka semua partai bisa mengajukan capres sendiri.

Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution memberi apresiasi dan dukungan juga atas langkah yang diambil Yusril dan hal itu adalah hak asasi setiap warga negara yang dijamin UUD 1945 dan UU 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun demikian, ia menyatakan, selanjutnya berpulang pada kearifan MK. Harapan apapun hasilnya harus segera diputuskan agar tidak mengganggu tahapan Pemilu.

Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan, jika MK akhirnya mengabulkan gugatan Yusril tentang permohonan Pileg dan Pilpres secara serentak, mau tidak mau putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu harus dilaksanakan. Namun, Agun mengingatkan bahwa tetap harus ada perangkat hukum untuk melaksanakan Pileg dan Pilpres secara bersamaan. Karenanya Agun mengatakan, jika putusan MK justru menimbulkan kekacauan, maka sebaiknya diabaikan saja. Sebab, harus ada hal yang lebih diutamakan, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Sebab logikanya, hukum itu untuk ketertiban.

Alasan Agun kalau putusan MK itu berpotensi bikin keributan dan tidak usah dijalankan, karena belum tentu bermanfaat untuk bangsa dan negara. Lebih lanjut politisi Partai Golkar itu menjelaskan, dari sisi ketersediaan waktu, untuk Pileg sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan secara serentak dengan Pilpres jika MK mengabulkan permohonan Yusril. Agun menyebut Pemilu serentak baru bisa dilakukan pada 2019. Kecuali untuk Pillkada serentak, itu sangat mungkin dimulai dalam tahun 2015. Tapi untuk Pemilu serentak, peluangnya ada di Pemilu tahun 2019.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, mengenai Pemilu serentak dari sisi Capres diutarakan, salah satunya adalah penundaan Pileg tapi akan muncul 12 pasang Capres dan Cawapres, karena Parpol peserta Pemilu 2014 bisa mengajukan jagoannya masing-masing. Ini konsekuensinya.

Menurut Akbar, dari dihapusnya Parliementary Treshold (PT) kalau MK kemudian penuhi gugatan Yusril, secara teoritis pelaksanaan Pemilu serentak itu bisa saja, tapi secara teknis sulit dilaksanakan. Kemungkinannya Pileg bisa ditunda, tapi Pilpres tidak mungkin ditunda. Pileg disiapkan setelah Pilpres, karena pelantikan Pileg itu bulan Oktober. Sementara pelantikan Presiden dan Wapres terpilih harus dilakukan sebelum pelantikan anggota DPR terpilih.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR, Yasonna H Laoly katakan bila gugatan Yusril disetujui MK, maka agenda Pileg dan Pilpres akan molor dan kacau. Ini berakibat pada penundaan pelantikan anggota DPR, DPD, dan pelantikan Presiden dan Wapres. Molornya pelantikan anggota DPR, DPD dan Presiden dari jadwal yang ditentukan, berkonsekuensi pada pelanggaran Konstitusi karena jabatan anggota DPR, DPD dan jabatan Presiden hanya lima tahun.

Karena hal ini juga menyangkut peralihan elit-elit kepemimpinan nasional, maka potensi kekacauan dan kegaduhan politik sangat besar. Menurut Laoly, jangan kita menganggap sepele soal ini yang berpotensi munculkan kegaduhan yang tidak perlu, dan mungkin saja terjadi konflik politik dari keputusan MK.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum Trimedya Panjaitan menyatakan dengan uji materi itu, dapat menimbulkan gonjang-ganjing politik dan konstelasi politik. Karena kata dia,  jika uji materi yang dilakukan Yusril itu dikabulkan, maka akan semakin banyak Capres yang akan mengajukan diri, karena tidak adanya batas PT. Nantinya, mereka yang maju sebagai Capres tidak bisa terfilter dengan baik. Dan akan berapa banyak nanti Capres yang dengan mudah bisa maju, bagaimana masyarakat mau memilihnya?.

Menurut Yusril alasan pencapresan harus didukung 20% itu lemah, dan diprediksi hanya ada tiga calon saja dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat. Ini katanya akan menciptakan oligarki politik ditengah rakyat mau perubahan. Yusril ingin membuka lebar-lebar perubahan dari oligarki, dan perubahan akan mulai dari kelompok yang kecil.

Anehnya Ketua DPR Marzuki Alie yang menjabat Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang semula partainya mendukung pengaturan ambang batas atau PT sebesar 20% suara secara nasional, karena sejak awal meragukan efektivitas pemberlakuan ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen. Di tengah elektablitas Partai Demokrat menurun tajam, justru Marzuki meragukan PT yang diberlakukan 20% suara secara nasional dan dia mendukung upaya pengajuan judicial review oleh Yusril.

Sementara menurut pengamat politik Toto Sugiarto, menilai gugatan Yusril ada kaitannya dengan langkah membuka peluang bagi para Capres karena Yusril ingin menghilangkan PT. Hal ini mungkin sedikit banyak membuat gusar Partai Demokrat. Bahkan Toto menambahkan tidak hanya gusar, Partai Demokrat melalui ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono merasa kesulitan apabila UU Pilpres yang diajukan Yusril dikabulkan MK. Dengan demikian persaingan akan menjadi semakin ketat, Partai Demokrat diperkirakan akan semakin kesulitan.

Yusril memang mengharapkan proses Pemilu lebih efisien dan murah kendati MK sudah diberitakan telah 4 kali menolak gugatan UU Pilpres. Menurut Deklarator Gerakan Anti Mafia Hukum Taufik Basari, pengajuan gugatan yang dilakukan Yusril berpotensi di tolak oleh MK, karena gugatan tersebut sudah pernah dilakukan sebelumnya dan ditolak, kecuali Yusril memiliki alasan-alasan baru yang berbeda.

Jika dipaksakan untuk mengajukan kembali, ada potensi ditolak dengan alasan nebis in idem. Perkara yang sudah diajukan, tidak boleh diajukan kembali, kecuali Yusril punya alasan dan memiliki batu uji yang berbeda. Perubahan desain Pemilu yang diajukan Yusril, kata Taufik, tidak seharusnya dilakukan saat ini, karena saat ini Indonesia sedang melaksanakan tahapan-tahapan pemilu yang sudah berjalan, dan tahapan itu sudah dilakukan dengan sedemikian rupa dan mendalam.

Uji materi terhadap UU Pilpres memang tidak hanya datang dari Gerakan Anti Mafia Hukum. Terdahulu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak mengajukan juga gugatan uji materi atas UU Pilpres pada bulan Januari 2013. Namun lantaran perkaranya tak kunjung diputus MK, Koalisi memutuskan untuk mencabut gugatannya tersebut agar para tokoh koalisi tidak dicap sebagai pengacau persiapan Pemilu 2014, dan agar gugatan mereka tidak dipandang sebagai kepentingan hasrat politik tokoh-tokoh koalisi.

Tapi jika MK menyetujui gugatan tersebut, menurut Basari, maka perubahan akan dilakukan dan secara fundamental pasti juga akan menyebabkan kerugian bagi peserta Pemilu. Sementara rakyat sudah siap dengan rencana awal, sehingga perubahan tersebut akan mengganggu agenda awal dan jika ingin melakukan perubahan sebaiknya tidak dilakukan sekarang.

Taufik juga menambahkan, bahwa pengajuan gugatan untuk melaksanakan Pileg dan Pilpres serentak akan menurunkan kualitas Pileg karena usulan Yusril hanya ingin menempatkan Pilpres ke dalam bagian yang terpenting. Padahal Pileg dan Pilpres adalah dua hal yang berbeda. Satu memilih wakil rakyat di parlemen, satu lagi memilih pemimpin nasional untuk ekskutif.

Di sini pengajuan Yusril ke MK oleh masyarakat akan dinilai semata-mata untuk kekuasaan, bukan untuk memilih wakil rakyat dan memilih Presiden tanpa melihat Calegnya. Rakyat pemilih akan melihat Calegnya sesuai Capres yang diusung karena tidak dilirik, dan ini menurut Basari, akan melemahkan lembaga parlemen sebab Pemilu terhenti oleh karena sosok Presiden. Kemudian kualitasnya jadi berat sebelah, padahal sesuatu yang sangat penting juga memilih wakil rakyat yang baik, tidak cuma memilih Presiden saja.

Setelah mencermati hal ihwal gugatan Yusril di markasnya dibilangan Jatinegara, Jakarta Timur, kemudian menyatakan dari hasil pengamatannya, bahwa sejatinya pengujian UU Pilpres oleh Yusril ke MK bersumber dari egois dirinya hanya untuk memenuhi syahwatnya. Yusril adalah Capres yang diusung PBB, yang mendeklarasikan dirinya dari halaman Gedung Jawa Timur Expo, Surabaya, pada 8 Desember 2013 lalu. Yusril mengakui merasa hak konstitusionalnya itu dilanggar dengan pemberlakuan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, yang dinilai bertentangan UUD 1945.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Yusril saat mendaftarkan pengujian UU Pilpres, di Gedung Mahkamah Konstitusi, pada 13 Desember 2013. Dia bilang, kemarin dirinya sudah dicalonkan sebagai Capres PBB. Karena sudah sah dideklarasikan menjadi Capres, maka ia mengaku memiliki hak menyatakan dirugikan secara konstitusional dengan pemberlakuan UU Pilpres. Alasan Ketua Dewan Syuro PBB itu nekat mendeklarasikan diri sebagai Capres, karena dia yakin gugatannya yang diajukan ke MK terkait UU Pilpres akan dikabulkan. Ini sejatinya yang menjadi keinginan sekaligus kepentingan Yusril.

Yusril sebagai Capres dari PBB itu tentu oleh publik dikhawatirkan memanfaatkan pengaruhnya kepada Ketua MK, Hamdan Zoelva, yang pernah menjadi kader partai Islam tersebut, beber Muslim Arbi, sangat wajar. Kendati Yusril mengatakan uji materil adalah uji konstitusionalitas, dan hakim MK adalah negarawan yang memahami konstitusi. Akan tetapi publik mengkhawatirkan akan adanya kolaborasiYusril-Hamdan ini atas pertimbangan soal kredibilitas MK yang sedang runtuh pasca-penangkapan Akil Mochtar, Ketua MK sebelumnya, tidaklah salah.

Sedangkan uji materi syarat minimal Capres dalam UU Pilpres sebelumnya juga sudah dimentahkan oleh MK. Kali ini, yang sudah mendeklarasikan menjadi Capres dari PBB, menjajal menggugat UU tersebut, setelah bekas kader partainya, Hamdan Zoelva, menjadi Ketua MK. Tentu kecurigaan publik tidak salah jika MK bisa saja mengabulkan gugatan Yusril.

Pengujian UU Pilpres terhadap UUD 1945 serta soal Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara serentak sebagaimana yang digugat Yusril ke MK, dinilai Muslim Arbi tidak dapat diwujudkan dalam Pemilu 2014. Ditambahkan, pelaksanaan Pileg dan Pilpres secara serentak dapat membuat masyarakat menempatkan Pemilu sebagai yang utama, sehingga mengurangi esensi memilih wakil rakyat di parlemen.

Sebab, Pileg dan Pilpres memiliki dua esensi yang berbeda. Pileg memilih calon wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui lembaga perwakilan. Sementara Pilpres memilih pasangan Capres dan Cawapres yang akan menjalankan roda pemerintahan. Publik lebih menempatkan Pileg sebagai sarana yang penting dalam perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam Pileg, rakyat akan memilih calon-calon yang diajukan oleh Parpol peserta Pemilu.

Nampaknya, kita sepakat dengan pernyataan Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella yang menegaskan apabila MK mengabulkan gugatan tersebut, maka tidak ada pilihan bagi NasDem untuk tetap mengikuti keputusan MK. Meski dirinya merasa khawatir akan terjadi ketidakstabilan apabila diubah menjadi serentak. Sebab kemungkinan terjadinya gesekan dan instabilitas itu lebih mudah, apalagi sekarang lebih kurang tinggal 80 hari lagi.

Bagaimana rakyat pemilih kemudian lebih konsentrasi kepada Pilpres. Kalau uji materi tetap dikabulkan, mau tidak mau akan tetap ikuti, karena putusan MK bersifat final dan mengikat. Tidak ada pilihan. Tapi, MK juga harus memikirkan asas manfaat, tidak hanya untuk kepentingan sekelompok elit.

Oleh sebab itu dalam Pemilu 2014, sebaiknya setiap Parpol lebih berkonsentrasi terhadap Pileg. GarpU sendiri tetap menghormati bahwa hak Yusril untuk mengajukan pengujian UU ke MK, karena merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Pengujian UU adalah sarana yang tepat untuk memperjuangkan hak seseorang atau kelompok.

Namun demikian, hendaknya dalam menggunakan hak tersebut, Yusril dan bagi yang mendukungnya hendaknya pertimbangkan sesuatunya secara komprehensif berbagai kepentingan termasuk kepentingan besar bangsa demi perwujudan Pemilu yang berkualitas. Sebab itu, sebaiknya janganlah korbankan rakyat hanya untuk sebuah kepentingan yang justru menciptakan hukum menjadi tidak tertib, kegaduhan politik pun terjadi, dan mungkin berdampak konflik horisontal yang bisa saja muncul dari itu. Rakyat sebenarnya sudah lelah.

Rakyat ingin pergantian wakil rakyat dan Presiden sesegera mungkin sesuai tahapan Pemilu 2014 yang diatur KPU. Biar perubahan untuk keadilan bisa segera dilaksanakan oleh DPR dan Presiden yang baru terpilih dalam Pemilu 2014. Artinya, jadwal Pemilu bukan harus molor akibat dari Yusril mengajukan uji materi UU Pilpres ke MK.

Sesungguhnya kita sangat menghormati dan menghargai niat dan tekad Yusril, karena kami sangat mengenalnya sejak dia menjabat Asisten Khusus Mensesneg di era Pak Harto. Tapi niatan atau tekad Yusril itu tepatnya untuk Pemilu 2019, bukan untuk Pemilu 2014. Bukan untuk pencapresannya agar bisa masuk, tapi agar hukum benar-benar bisa berjalan tertib, tidak membuat kegaduhan. []

*) Muslim Arbi – Koordinator Gerakan Perubahan (GarpU) dan Kepala Staf Investigasi dan Advokasi Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK)

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Kamis, 23-01-2014 01:45

Inilah Ciri-ciri Pemimpin yang Bakal Jadi Penipu Rakyat


ilustrasi

ilustrasi

Inilah Ciri-ciri Pemimpin yang Bakal Jadi Penipu Rakyat

Oleh: Satya wijayantara (Sekjen FSP BUMN Bersatu)

Inilah ciri-ciri pemimpin yang akan jadi penipu rakyat dan bertendensi menjadi pemerintahan korup. Yakni: (1) omong gede-gede, (2) sombong dan jumawa, (3) tidak mau disalahkan malahan menyalahkan alam dan pendahulunya, (4) tidak mau belajar dari pengalaman, (5) mengancam-ancam bawahan, (6) suka cari muka dengan bungkusnya merakyat, (7) sok merakyat dan pura-pura prihatin, (8) merendahkan diri untuk menarik perhatian.

Bagaimana dengan Jokowi? Kini, ketidakmampuan Joko Widodo sebagai Gubenur DKI Jakarta perlu kita pertanyakan terutama dalam hal menghandelkorban bencana banjir. Tentu belum hilang dari ingatan warga DKI Jakarta ketika baru tiga bulan menjabat Joko Widodo, Jakarta tenggelam dan memakan korban jiwa di basement Gedung UOB serta carut marutnya penanganan bantuan kepada para korban banjir, mungkin warga Jakarta masih maklum.

Memang sudah langkah yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta dengan mengembalikan fungsi Danau Pluit tapi itu belumlah menjadi cara untuk mengatasi bencana banjir di Jakarta dan untuk dapat mengatasinya.

Seharusnya, Joko Widodo harus berani membebaskan lahan yang pada jaman Belanda oleh Departemen Openbare Werken Belanda atau Dinas PU merupakan daerah resapan banjir yaitu dari Kapuk dan Pluit yang sudah berubah menjadi perumahan mewah yang sekarang jadi tempat tinggal Wagub DKI Ahok. Sehingga air dari Sungai Ciliwung akan cepat terbuang ke laut, tapi sudah dipastikan Joko Widodo tidak akan berani.

Hal lain yang membuktikan payahnya manajemen bencana yang dimiliki Joko Widodo dengan banyak jatuh korban jiwa akibat bencana banjir tahun ini. Jangan lagi masyarakat Jakarta disuguhi dengan manejemen blusukan Joko Widodo yang ternyata tidak memberikan hasil maksimal bagi keselamatan warga DKI Jakarta jika diserang bencana banjir.

BPPD DKI Jakarta yang mengirimkan SMS berantai tentang info ketinggian air Katulampa saat bencana sudah terjadi makin membuktikan bahwa mereka tidak pernah belajar dari berbagai kasus bencana banjir yang terjadi di Jakarta.

Penanganan korban banjir kali ini juga sangat carut marut dan bukti Joko Widodo tidak punya sistim penanggulangan bencana yang sistimatis. Harusnya Joko Widodo belajar melalui learning by doing untuk menghandel korban banjir bukanblusukan yang tidak ada gunanya .

Perlu dicatat bahwa ada dua macam bencana dalam manajemen bencana yaituPremidited Disaster dan Unpremidited Disaster. Bencana banjir di Jakarta masuk dalam katagori premidited disaster yaitu bencana yang sudah dapat diprediksi dan seharusnya jika Joko Widodo mau belajar dan mempersiapkan dengan Tim Krisis penanggulang bencana yang sistimatik tidak perlu 12 nyawa warga DKI Jakarta melayang.

Sebab dalam manajemen bencana yang sistimatis sebelum terjadi bencana masyarakat sudah mendapatkan early warning akan adanya suatu banjir yang akan melanda, dan Pemda DKI Jakarta sudah menentukan lokasi dimana warga yang rumahnya terendam diungsikan.

Rumah sakit mana yang petugasnya bisa digunakan jika terjadi kecelakaan dalam bencana banjir. Menentukan dimana logstik untuk membantu evakuasi warga yang terjebak banjir diletakan dan siapa yang mengopersasikan.

Dan siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum warga yang mengungsi dan yang paling penting jika di setiap daerah yang rawan banjir di jakarta dilengkapi dengan sirene dan speaker untuk menghimbau warga dan memberi peringatan pada warga untuk segera mengungsi.

Itu baru gubernur yang mengerti bagaimana melayani dan memberi rasa aman pada warganya. Bukan blusukan yang enggak jelas dan jika sudah ada sistim yang baik dalam menangani banjir enggak perlu kaki Joko Widodo pake segala nyelup air banjir kalau yang dilakukan Joko Widodo sekarang ini mah cari mukaaja.

Dan lucunya warga DKI Jakarta kok mau dan seneng ya kalau pemimpinblusukan sudah dianggap perhatian pada warga dan dianggap turun langsung. Ini yang harus disadari warga DKI Jakarta kalau gubenurnya itu males belajar.

Pdahal sebelumnya, Joko Widodo saat menjabat Walikota Solo mengatakan, “kelihatannya nggak sulit-sulit amat atasi macet dan banjir Jakarta”. Menurut dia, ada dua persoalan klasik yang selama ini dihadapi oleh warga Ibukota Jakarta. Kedua masalah itu adalah banjir dan kemacetan.

“Ya Jakarta itu problem sebenarnya ada dua. Macet sama banjir,” kata Walikota Solo Joko Widodo di sela-sela acara peresmian Pusat Studi dan Pendampingan Koperasi/UMKM di Aula Universitas Sebelas Maret, Solo, oleh Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, Selasa, 28 Juni 2011, seperti dilansir situs rmol.co.

Saat itu, Joko Widodo mengatakan, dua persoalan di atas bisa diselesaikan dengan dua syarat. Pertama, adanya kemauan untuk menggunakan anggaran pemprov DKI Jakarta mengatasi hal tersebut. Makanya dibutuhkan skill dalam manajemen anggaran.

“(Anggaran DKI Jakarta) gede sekali. Satu periode bisa sampai Rp135 triliun. Itu gede sekali. Harusnya rampung semua itu. Tiga tahun harus rampung semua. Jadi tinggal eksekusi. Duit dari APBD cukup. Kalau tak cukup, investor saya kira ngantre,” ujar Joko Widodo.

Syarat kedua, lanjutnya, dalam pengerjaan mengatasi macet dan banjir tersebut tidak diboncengi oleh kepentingan lainnya. Bila dua hal di atas terpenuhi, dia yakin, persoalan macet dan banjir yang selama ini menjadi momok yang menakutkan bagi warga Ibukota bisa teratasi. “Kelihatannya nggak sulit-sulit amat. Ha… ha…haa…, menurut pengalaman yang saya punyai di sini,” tandas Joko Widodo saat masih menjadi Walikota Solo. [*]

Editor : Arief Sofiyanto


0 Responses to “Kenegarawanan : Keserentakan Pemilu 2014 Hemat Biaya”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,063,568 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: