03
Jan
14

Kenegarawanan : Badan Usaha Milik Kelurahan

Badan Usaha Milik Kelurahan

Jumat, 03 Januari 2014 – 11:21 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto, MH

Pandji R Hadinoto

Jakarta – Bilamana Kelurahan di perkotaan adalah lembaga yang identik dengan Desa maka seharusnya UU Desa yang telah disahkan paripurna DPR RI tanggal 18 Desember 2013 yang baru lalu dapat berlaku pula bagi warga kelurahan  kota, khususnya Bab X Badan Usaha Milik Desa yang mengatur bahwa BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

“BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tandas Ketua Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia, Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS, Jumat (3/1/2014).

“Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDesa dengan memberikan hibah dan/atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar,” tambahnya.

Dengan demikian, tegas Pandji, bilamana BUMKelurahan di perkotaan dapat terbentuk, maka terbangun sistim perangkat struktural pembinaan dan pembudayaan EGRI (ekonomi gotong royong Indonesia) skala kelurahan perkotaan yang manfaatnya turut berdayakan pemerataan hasil pembangunan demi ekonomi kesejahteraan rakyat Indonesia (EKRI) di perkotaan, terutama politik pengentasan kemiskinan warga kota prasejahtera.

Adapun Bab XI Kerjasama Desa yang meliputi Kerjasama Antar Desa (Pasal 92) dan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga (Pasal 93), jelasnya, adalah regulasi konstruktif bagi pengembangan BUMKelurahan seperti peluang kerjasama ekonomi dengan gerai-gerai waralaba yang kini sudah merebak di wilayah-wilayah kelurahan kota di DKI Jakarta kini.

Artinya, lanjut Pandji, warga kelurahan tidak hanya berperan pasif sebagai konsumen tapi juga dimungkinkan berperan aktif sebagai pemilik bersama (kolektif) gerai-gerai waralaba itu dimana manfaat labanya dapat jadi sumber bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBK).

“Hal ini sekaligus adalah realisasi daripada sistim Negara Hukum Pancasila per  politik EGRI demi pemenuhan Sila-5 Pancasila (Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dan penguatan Strategi Ketahanan Bangsa yaitu Kehidupan Ekonomi tidak Ganas, sehingga dapat menjadi politik penyelamatan rakyat prasejahtera dari imbas situasi dan kondisi ketidakpastian kontraksi ekonomi global kini mengingat Indonesia tergolong the Fragile 5 di dunia,” terangnya. [*]

BERITA LAINNYA
Judul Pemerintahan Desa dan Kelurahan Buku Kesatu (2013)
No. ISBN 9786027842274
Penulis Tim Fokusmedia
Penerbit Fokus Media 
Tanggal terbit September – 2013
Jumlah Halaman
Berat Buku 325 gr
Jenis Cover Soft Cover
Dimensi(L x P)
Kategori Undang-undang
Bonus
Text Bahasa Indonesia ··
Lokasi Stok gudang bukukita
Masukkan ke daftar keinginan Masukkan ke Daftar Keinginan

Baca review buku ini Rekomendasikan buku ini

SINOPSIS BUKU – Pemerintahan Desa dan Kelurahan Buku Kesatu (2013)
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang DESA
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang KELURAHAN
3. Permendagri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang PENETAPPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA dan Lampiran4. Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

5. Permandagri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUPAN PERATURAN DESA dan Lampiran

6. Permandagri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang TATACARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA dan Lampiran

7. Pemendagri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

8. Pemendagri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang PEDOMAN ADMINISTRASI DESA dan Lampiran

9. Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BADAN USAHA MILIK DESA

10. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang MONGGRAFI DESA DAN KELURAHAN

RESENSI TERKINI – Pemerintahan Desa dan Kelurahan Buku Kesatu (2013)


0 Responses to “Kenegarawanan : Badan Usaha Milik Kelurahan”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,795 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: