02
Jan
14

Kenegarawanan : Ekonomi Gotong Royong Indonesia

Dr Ir Pandji R Hadinoto, MH
Rabu, 01-01-2014 13:05

Ekonomi Gotong Royong Indonesia

Penulis : Budiono

JAKARTA, PESATNEWS – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) per Bab X UU tentang Desa yang telah disahkan paripurna DPR RI pada 18 Desember 2013 dengan potensi pengembangannya yaitu BUMDA (Badan Usaha Masyarakat Desa Adat) sesungguhnya adalah bentuk penguatan daripada Ekonomi Gotong Royong Indonesia (EGRI) sebagai khazanah kekayaan kearifan lokal yang telah bekerja baik sejak lama.

“Sedangkan yang dimaksud dengan EGRI ini adalah pula seperti bentuk-bentuk nyata Ekonomi Pasar Tradisional Indonesia (EPTI) yang bekerja berdasarkan swadaya/swakelola/swadana masyarakat dengan fasilitator lokasi oleh pemerintah desa (PemDes) setempat,” tandas Ketua Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia,Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS, Rabu (1/1/2013).

EPTI ini, jelasnya, bekerja berjadwal tetap, teratur berkala dan beragam komoditas spesifik seperti dikenali dengan sebutan-sebutan pasar kliwon, pasar pagi, pasar minggu dlsb. Dalam konteks fasilitator, maka ditingkat pemerintah kabupaten (PemKab), pemerintah kota (PemKot) bahkan oleh pengelola kawasan properti (PeKProp) sudah lama dilakukan pula dengan sebutan  Fasilitas Umum (FasUm).

“Di tingkat pemerintah propinsi (PemProp) bahkan pemerintah pusat (PemPus) sesungguhnya kini dapat lebih dikerjakan fasilitasi tambahan seperti bentuk-bentuk regulasi guna penguatan ekonomi antar wilayah yang saling melengkapi untuk beragam komoditas spesifik, seperti yang sudah terjadi seperti komoditas pangan sayur dan buah-buahan dari Jawa Timur ke Kalimantan Timur dan sebagainya,” jelas Ketua Dewan Pakar PKPI ini.

Hal tersebut di atas, menurut Pandji, dimaksudkan guna menginspirasi pikiran satu pola kebijakan publik mengarah kepada “persatuan” EGRI berorientasi ekonomi kesejahteraan rakyat Indonesia terpadu nasional berbasis satuan2 ekonomi desa Indonesia (SEDI) sehingga satu saat terbangun “kesatuan” jaringan nasional ekonomi kesejahteraan rakyat Indonesia (EKRI) bermartabat dan berdikari yang berbasis gotong royong ditingkat antar akar rumput di pedesaan2 (bottom up state economy).

“Hal ini sekaligus ditujukan guna kurangi migran desa ke kota bahkan migran desa ke luar negeri, dan kurangi pola ekonomi impor pangan struktural yang menguras devisa negara sehingga kelak bisa berujung penyelamatan kedaulatan ekonomi rakyat per Pasal-33 UUD 1945,” terangnya.

Intinya, tegas dia, adalah strategi kebijakan publik nasional guna persatuan EGRI Pedesaan untuk dasar pembangunan kesatuan jejaring EKRI yang berdaya saing terhadap pola kerja ekonomi global, berazaskan kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif per Bab V UU tentang Desa. [*]
Editor : Arief Sofiyanto

Pandji R Hadinoto ITB68 PKPI NasPan45

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) per Bab X UU tentang Desa yang telah disahkan paripurna DPRRI 18 Desember 2013 dengan potensi pengembangannya yaitu BUMDA (Badan Usaha Masyarakat Desa Adat) sesungguhnya adalah bentuk penguatan daripada Ekonomi Gotong Royong Indonesia (EGRI) sebagai khazanah kekayaan kearifan lokal yang telah bekerja baik sejak lama. Sedangkan yang dimaksud dengan EGRI ini adalah pula seperti bentuk2 nyata Ekonomi Pasar Tradisional Indonesia (EPTI) yang bekerja berdasarkan swadaya/swakelola/swadana masyarakat dengan fasilitator lokasi oleh pemerintah desa (PemDes) setempat. EPTI ini bekerja berjadwal tetap, teratur berkala dan beragam komoditas spesifik seperti dikenali dengan sebutan2 pasar kliwon, pasar pagi, pasar minggu dlsb. Dalam konteks fasilitator, maka ditingkat pemerintah kabupaten (PemKab), pemerintah kota (PemKot) bahkan oleh pengelola kawasan properti (PeKProp) sudah lama dilakukan pula dengan sebutan  Fasilitas Umum (FasUm).
Ditingkat pemerintah propinsi (PemProp) bahkan pemerintah pusat (PemPus) sesungguhnya kini dapat lebih dikerjakan fasilitasi tambahan seperti bentuk2 regulasi termasuk perbankan, angkutan antar wilayah terpadu (darat, laut, udara), insentif perpajakan dlsb, guna penguatan ekonomi antar wilayah yang saling melengkapi untuk beragam komoditas spesifik, seperti yang sudah terjadi seperti komoditas pangan sayur & buah2an dari Jawa Timur ke Kalimantan Timur dlsb.
Tulisan ini dimaksudkan guna menginspirasi pikiran satu pola kebijakan publik mengarah kepada “persatuan” EGRI berorientasi ekonomi kesejahteraan rakyat Indonesia terpadu nasional berbasis satuan2 ekonomi desa Indonesia (SEDI) sehingga satu saat terbangun “kesatuan” jaringan nasional ekonomi kesejahteraan rakyat Indonesia (EKRI) bermartabat dan berdikari yang berbasis gotong royong ditingkat antar akar rumput di pedesaan2 (bottom up state economy). Hal ini sekaligus ditujukan guna kurangi migran desa ke kota bahkan migran desa ke luar negeri, dan kurangi pola ekonomi impor pangan struktural yang menguras devisa negara sehingga kelak bisa berujung penyelamatan kedaulatan ekonomi rakyat per Pasal-33 UUD 1945. Intinya adalah strategi kebijakan publik nasional guna persatuan EGRI Pedesaan untuk dasar pembangunan kesatuan jejaring EKRI yang berdaya saing terhadap pola kerja ekonomi global, berazaskan kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif per Bab V UU tentang Desa.
Jakarta, 1 Januari 2014
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia,
Pandji R Hadinoto, Ketua

Salam Negarawan 17845,
Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila CaLeg DPRRI Jkt-2 (JakPus-JakSel-LN) No, 2 www.jakarta45.wordpress.com

GOLDEN Golongan Demokratis Negarawan & Ekonomi Gotong Royong disyiarkan di JakTV 1Jan14

DASAR HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah memperoleh pengakuan oleh pemerintah, sekaligus menjadi kebijakan dan gerakan selama beberapa tahun terakhir. Komitmen pemerintah untuk mengembangkan BUMDes, secara yuridis diatur dalam:

·         Undang-Undang No.32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

  • Pasal 213
  1. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai  dengan  kebutuhan dan potensi desa.
  • Undang-Undang No . 1 Tahun 2013 tentang Lembaga KeuanganMikro. Lembaga Keuangan Makro didefinisikan dalam pasal 1 ayat 1 adalah lembaga keuangan yang khususdidirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
    Dalam pasal 8 UU tersebut diatur tentang kepemilikan LKM bahwa lembaga keuangan mikro dapat dimiliki oleh badan usaha milik desa/kelurahan. Peraturan ini juga memerinci soal pendirian, perizinan, kegiatan usaha dan cakupan wilayah usaha, penjaminan simpanan, pengagabungan, peleburan dan pemekaran LKM, perlindungan pengguna jasa LKM, pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM.
  • Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa.
  •   Pasal 78
  1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Peemrintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
  2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  3. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum
  • Pasal 79
  1.  Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
  2. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
  1.  Pemerintah Desa;
  2. Tabungan masyarakat
  3. Bantuan Pemerintah,
  4. Pemerintah Provinsi dan
  5. Pemerintah Kabupaten/Kota
  6. Pinjaman; dan/atau
  7. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

3.   Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat

  • Pasal 80
  1. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
  • Pasal 81
  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  1. Bentuk badan hukum;
  2. Kepengurusan
  3. Hak dan kewajiban
  4. Permodalan;
  5. Bagi hasil  usaha dan keuntungan;
  6. Kerjasama dengan pihak ketiga;
  7. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

·     Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Permendagri ini  mengatur secara spesifik tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes, pembinaan dan pengawasan BUMDes.

kirim ke teman | versi cetak

Jum`at, 26 Juli 2013 14:10:17 – oleh : admin

Informasi “Dasar Hukum Pendirian BUMDes” Lainnya

 

 

 

 

implementasi UU Desa

 

Tiap Desa Dapat Dana Rp 1,4 Miliar
Jumat, 3 Januari 2014 | 17:45

 

Budiman Sudjatmiko. [www.tokohmuda.com] Budiman Sudjatmiko. [www.tokohmuda.com]

Berita Terkait

  • Presiden: RUU Desa Tonggak Sejarah Kehidupan Bernegara
  • DPR Sahkan RUU Desa Menjadi UU
  • Paripurna DPR Mengesahkan UU Desa
  • Mendagri Tunggu Persetujuan Presiden Soal Anggaran Desa
  • Minggu Depan, RUU Desa Akan Disahkan

[SEMARANG] Nilai besaran rata-rata yang diperoleh tiap desa di Indonesia, sebagaimana ketentuan Undang-Undang tentang Desa, sebesar Rp1,4 miliar per tahun, kata anggota Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmiko.

“Jadi, tidak benar jika hitungan desa rata-rata hanya akan mendapat Rp1 miliar. Yang benar adalah Rp1,4 miliar,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu melalui surat elektroniknya kepada Antara di Semarang, Jumat (3/1).

Calon tetap anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap) nomor urut 4 dari partai politik peserta Pemilu 2014 nomor 4 itu menegaskan bahwa besaran anggaran tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 72 Ayat (2) dan Pasal 72 Ayat (4) UU Desa.

Penjelasan Pasal 72 Ayat (2) yang dimaksud menerangkan bahwa alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung untuk desa sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah.

“Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap,” kata Budiman Sudjatmiko, M.Sc., M.Phil., mantan Pimpinan Panita Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Desa, Dalam Pasal 72 Ayat (4), disebutkan bahwa desa juga mendapat sumber dana paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

Budiman Sudjatmiko memaparkan, jika 10 persen dana APBN dari dan di luar transfer daerah dan 10 persen dari APBD telah dilaksanakan bersamaan per tahun 2014, penghitungan rata-rata pendapatan tiap desa per provinsi, misalnya, di Aceh sebesar Rp1 miliar, Sumatera Utara Rp1,1 miliar, dan Sumatera Barat Rp1,8 miliar.

Rata-rata pendapatan desa di Provinsi Riau Rp1,7 miliar, Kepulauan Riau Rp2,1 miliar, Jambi Rp1,3 miliar, Sumatera Selatan Rp1,2 miliar, Bangka Belitung Rp1,6 miliar, Bengkulu Rp1 miliar, dan Lampung Rp1,1 miliar.

Sementara itu, tiap desa di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Barat akan menerima Rp1,2 miliar, Banten Rp1,1 miliar, Jawa Tengah Rp1,1 miliar, Daerah Istimewa Yogyakarta Rp1,7 miliar, dan Jawa Timur Rp1,2 miliar.

Kaltim Tertinggi Anggota Komisi II (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, dan Agraria) DPR RI itu menyebutkan rata-rata pendapatan desa di Kalimantan Barat sebesar Rp1,2 miliar, Kalimantan Tengah Rp1,4 miliar, Kalimantan Selatan Rp1,2 miliar, Kalimantan Timur Rp2,4 miliar.

Berikutnya, Sulawesi Utara rata-rata pendapatan desa sebesar Rp1,1 miliar, Gorontalo Rp1,1 miliar, Sulawesi Tengah Rp1,1 miliar, Sulawesi Selatan Rp1,5 miliar, Sulawesi Barat Rp1,3 miliar, dan Sulawesi Tenggara Rp1,1 miliar.

Rata-rata pendapatan desa di Bali sebesar Rp1,6 miliar, Nusa Tenggara Barat Rp1,4 miliar, Nusa Tenggara Timur Rp1,1 miliar, Maluku Rp1,2 miliar, Maluku Utara Rp1,1 miliar, Papua Rp1,3 miliar, dan Papua Barat Rp1,2 miliar.

Data tersebut, kata Budiman Sudjatmiko, dihimpun berdasarkan ketentuan UU Desa yang dihitung menurut data dana alokasi daerah dan dana bagi hasil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI tahun anggaran 2013 dan menggunakan asumsi rata-rata pendapatan desa dari APBN sebesar Rp812,4 juta.

Sementara itu, menanggapi klaim berbagai pihak terhadap pengesahan UU Desa, dia menegaskan bahwa UU Desa adalah hasil perjuangan Pansus UU Desa.

Budiman Sudjatmiko juga menerangkan bahwa undang-undang itu akan mengikat setiap presiden yang terpilih nantinya.

“Jadi, siapa pun presidennya tidak masalah, UU Desa ini yang akan menjadi acuannya,” katanya. [Ant/L-8]


0 Responses to “Kenegarawanan : Ekonomi Gotong Royong Indonesia”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,880 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: