28
Dec
13

Kenegarawanan : Antisipasi Kelemahan UUD 2002 [Petisi-17]

Dr Ir Pandji R Hadinoto, MH

PETISI-17 : Antisipasi Kelemahan UUD 2002

Menyikapi situasi dan kondisi struktural/fundamental politik kenegaraan dan ekonomi kebangsaan pada Peringatan Hari Serah Terima Kedaulatan Indonesia tanggal 27 Desember 1949, kami Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia (Presidium KPI) berpendapat sebagai berikut :

1.    Bahwa pernyataan “Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra menilai sebaiknya MPR dikembalikan ke fungsinya sebagai lembaga tertinggi Negara sebagai solusi apabila terjadi krisis konstitusi [Republika 24 Desember 2013]”, kami Presidium KPI rekomendasikan agar sesegera mungkin dilaksanakan Sidang Istimewa MPR RI 2014 sebelum berakhirnya masa bakti MPR RI 2009-2014, untuk menetapkan peran MPR RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara sebagaimana diatur oleh UUD 1959/1945 [yang ketidakberlakuannya tidak eksplisit diatur oleh UUD 2002] selain merujuk 7 (tujuh) kata SEMANGAT bagi penyelenggaraan Negara sebagaimana amanat Penjelasan UUD 1959/1945;

2.    Bahwa bersamaan dengan Sidang Istimewa MPR RI 2014 termaksud diatas, kami Presidium KPI rekomendasikan ditetapkannya kelembagaan Negara darurat yaitu Dewan/Majelis Gubernur/Kepala Daerah untuk bertindak serta merta sebagai Pemerintahan Pusat Darurat RI segera setelah terjadi situasi dan kondisi Krisis Konstitusi UUD 2002 termaksud, sebagaimana telah diperankan oleh Pemerintah Darurat RI (PDRI) pada masa Perang Kemerdekaan 1948-1949 yang lalu, yaitu guna mengisi kekosongan kekuasaan (vacuum of power) Pemerintah Pusat RI;

3.    Bahwa bersamaan dengan Sidang Istimewa MPR RI 2014 termaksud diatas, kami Presidium KPI rekomendasikan  ditetapkannya GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), Pasal-33 UUD 1959/1945 berlaku kembali dan Pasal-33 UUD 2002 dibatalkan, dalam upaya perkuatan iklim perekonomian Negara yang berkedaulatan menuju keberdikarian, memperhatikan situasi dan kondisi ekonomi keuangan Negara per tanggal 27 Desember 2013, sebagaimana berbagai pemberitaan media tentang instabilitas nilai tukar Rupiah, pembengkakan Utang Luar Negeri, peningkatan drastik Indeks Biaya Hidup, dan lain sebagainya;

Demikianlah Petisi Koalisi Penyelamat Indonesia ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai anak bangsa Indonesia yang mewarisi peradaban Nusantara yang diakui adiluhung oleh masyarakat dunia.

Jakarta, 27 Desember 2013

Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia,

(1)  Pandji R Hadinoto [exp PKP1945/DHD45 Jakarta], (2) Marwah Unga [exp KOWANI], (3) Greg W  Rosariastoko [exp REPINDO], (4) Djoenarsono Bardosono [exp GeraKNusa/Canisius Community], (5) Iqbal D Hutapea [exp FGD NasPan], (6) Rohadi Soebardjo [exp Generasi Penerus 45], (7) Said Husin [exp GeraKPangan], (8) Trie LS Boedjonagoro [exp SOMALINDO], (9) Omar SI Ratulangi [exp Garuda Merah Putih / DHD45 Jakarta], (10) Atiet Sabrila BY [exp GeraKNusa], (11) Sri Hardjo [exp REPINDO/SOMALINDO], (12) Surya Hadjar (exp FBN], (13) Suyadi [exp DHD45 Jakarta], (14) Prof RJ Widodo [exp ITB/Trisakti], (15) Wiwik Maskat [exp GeraKNusa/SOMALINDO], (16) Konrad Rumantir (exp GeraKNusa/Canisius Community), (17) Soleh Suryanatamihardja (exp REPINDO/Canisius Community)
Catatan : exp = exponent
Salam Negarawan 17845,
Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila CaLeg DPRRI Jkt-2 (JakPus-JakSel-LN) No, 2 www.jakarta45.wordpress.com

Jumat, 27-12-2013 23:28

PETISI-17 : Antisipasi Kelemahan UUD 2002

Penulis : Budiono
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia

JAKARTA, PESATNEWS – Berbagai elemen bangsa mulai mendesak agar digelar Sidang Istimewa (SI) MPRS sebagai solusi mengatasi persoalan bangsa dan darurat negara sekarang ini. Tak hanya ratusan aktivis, kelompok yang tergabung dalam Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia (KPI), Jumat (27/12), juga menyerukan pentingnya SI MPRS terutama untuk mengantisipasi kelemahan UUD 2002 hasil amandemen.

Presidium KPI terdiri dari Pandji R Hadinoto [PKP1945/DHD45 Jakarta], Marwah Unga [KOWANI], Greg W Rosariastoko [REPINDO], Djoenarsono Bardosono [GeraKNusa/Canisius Community], Iqbal D Hutapea [FGD NasPan], (6) Rohadi Soebardjo [Generasi Penerus 45], Said Husin [GeraKPangan], Trie LS Boedjonagoro [SOMALINDO], Omar SI Ratulangi [Garuda Merah Putih/DHD45 Jakarta], Atiet Sabrila BY [GeraKNusa], Waskito Suryodibroto [SOMALINDO], Surya Hadjar (FBN], Suyadi [DHD45 Jakarta], Prof RJ Widodo [ITB/Trisakti], Wiwik Maskat [GeraKNusa], dan eksponen masyarakat lainnya.

Jurubicara Presidium KPI, Dr Ir Pandji R Haditono SH MH MS, menegaskan bahwa menyikapi situasi dan kondisi struktural/fundamental politik kenegaraan dan ekonomi kebangsaan pada Peringatan Hari Serah Terima Kedaulatan Indonesia tanggal 27 Desember 1949, maka Presidium KPI menyatakan sikap berupa Petisi sebagai berikut.

Pertama, bahwa pernyataan “Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra menilai sebaiknya MPR dikembalikan ke fungsinya sebagai lembaga tertinggi Negara sebagai solusi apabila terjadi krisis konstitusi [Republika 24 Desember 2013]”, Presidium KPI rekomendasikan agar sesegera mungkin dilaksanakan Sidang Istimewa MPR RI 2014 sebelum berakhirnya masa bakti MPR RI 2009-2014, untuk menetapkan peran MPR RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara sebagaimana diatur oleh UUD 1959/1945 [yang ketidakberlakuannya tidak eksplisit diatur oleh UUD 2002] selain merujuk 7 (tujuh) kata SEMANGAT bagi penyelenggaraan Negara sebagaimana amanat Penjelasan UUD 1959/1945;

Kedua, bahwa bersamaan dengan Sidang Istimewa MPR RI 2014 tersebut, Presidium KPI rekomendasikan ditetapkannya kelembagaan Negara darurat yaitu Dewan/Majelis Gubernur/Kepala Daerah untuk bertindak serta merta sebagai Pemerintahan Pusat Darurat RI segera setelah terjadi situasi dan kondisi Krisis Konstitusi UUD 2002 termaksud, sebagaimana telah diperankan oleh Pemerintah Daerah RI (PDRI) pada masa Perang Kemerdekaan 1948-1949 yang lalu, yaitu guna mengisi kekosongan kekuasaan (vacuum of power) Pemerintah Pusat RI;

Ketiga, bahwa bersamaan dengan Sidang Istimewa MPR RI 2014 tersebut, Presidium KPI rekomendasikan ditetapkannya Pasal-33 UUD 1959/1945 berlaku kembali dan Pasal-33 UUD 2002 dibatalkan, dalam upaya perkuatan iklim perekonomian Negara yang berkedaulatan menuju keberdikarian, memperhatikan situasi dan kondisi ekonomi keuangan Negara per tanggal 27 Desember 2013, sebagaimana berbagai pemberitaan media tentang instabilitas nilai tukar Rupiah, pembengkakan Utang Luar Negeri, peningkatan drastis Indeks Biaya Hidup, dan lain sebagainya;

“Demikian Petisi Koalisi Penyelamat Indonesia ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai anak bangsa Indonesia yang mewarisi peradaban Nusantara yang diakui adiluhung oleh masyarakat dunia,” tegasnya.

Koalisi Aktivis
Secara terpisah, koalisi aktivis yang tergabung dalam Komite Nasional Penyelamat Kedaulatan Rakyat (KN-PKR) ini menyatakan, untuk merespon ancaman darurat kenegaraan pada awal 2014, dan menyikapi sikap ‘main-main’ Presiden SBY tentang kekacauan negara, koalisi aktivis melakukan safari politik ke sejumlah tokoh bangsa dan tokoh agama untuk meminta dukungan para tokoh guna menggelar Ssidang Istimewa MPRS dalam menyelamatkan NKRI.

Pada Kamis (26/12), koalisi aktivis yang tergabung dalam KN-PKR ini melakukan pertemuan dengan tokoh nasional KH Hasyim Muadi di kantor Internastional Conference of Islamic Scholars (ICIS), Matraman, Jakarta Pusat. Dalam membahas masalah bangsa tersebut, mereka menyampaikan sejumlah persoalan kepada Hasyim Muadi tentang problem bangsa yang sampai saat ini masih belum ditemukan solusinya.

KN-PKR merupakan berkumpulnya para aktivis yang memprakarsai Penyelenggaraan Sidang Istimewa (SI) MPRS berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (asli). Mereka adalah Haris Rusly, dr. Zulkifly, M. Hatta Taliwang, Agus Jabo Priyono, Salamuddin Daeng, Erwin Usman, H. Ismail, Ahmad Suryono, SH, Wenry Anshory Putra, Urai Zulhendrie, Beathor Suryadi, Alif Kamal, Hartsa Mashirul, Gigih Guntoro, Fika Taufiqurrahman, Aan Rusdiyanto, Erwin Usman, Chairuddin Affan, Nirmal Ilham, Januriadi Adie, Achyar Al-Rasyid, Syamsul Huda, dan lain-lain.

Di depan Hasyim Muadi yang juga Sekjen ICIS, Haris Rusli memaparkan masalah kondisi bangsa yang terjajah dan sedang menghadapi perpecahan. Fenomena itu sudah disampaikan kepada para penyelenggara, baik eksekutif, yudikatif, legislatif maupun pimpinan partai politik. Namun, mereka tidak mendengarkan apalagi menerima masukan tentang realitas keadaan negara yang berada diambang perpecahan dan kehancuran tersebut.

“Makanya kami datang untuk membicarakan tentang solusi penyelamatan bangsa dan negara. Sebagai seorang alama, beliau (Hasyim Muzadi- red) paham masalah bangsa dan negera hari ini,” tegas Koordinator Petisi 28 itu. Sebelumnya, koalisi aktivis ini telah menemui Din Syamsudin, Jenderal (Purn) Try Soetrisno, dan sejumlah tokoh lainnya. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Peran Katup Pengaman 7 Kata Semangat

Published in Suara PembacaWednesday, 25 December 2013 21:16

Rate this item

(0 votes)

Koran Buruh-Suara Pembaca :

Wacana terkini yang mengerucut adalah ketika situasi dan kondisi ditafsirkan rechtsvacuum (kekosongan hukum) terjadi pasca 20 Oktober 2014 bilamana PilPres tidak terjadi, sehingga Pemerintah Pusat (PemPus) tidak terbentuk alias berstatus OFF. Padahal Parlemen (MPRRI, DPRRI, DPDRI) 2014 sudah ON + 3 Lembaga Tinggi Negara lain (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial) masih ON + PemDa (PemProp, PemKot, PemKab, PemDes) masih ON + jajaran TNI dan PolRI masih ON.
Wacana lain yang juga berkembang adalah rechtsvacuum terjadi bilamana PiLeg 2014 gagal hasil bahkan gagal tayang sehingga Parlemen 2014 tidak terbentuk alias OFF sedangkan PemPus 2009 masih ON sampai dengan 20 Oktober 2014, dan 3 Lembaga Tinggi Negara Yudikatif masih ON + PemDa masih ON + jajaran TNI dan PolRI masih ON.
Sebenarnya berdasarkan 7 (tujuh) kata SEMANGAT pada Penjelasan UUD RI (1959/1945) para Penyelenggara Negara yang masih ON dapat berperan pengganti secara extra ordinary seperti juga ketika mekanisme PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) berperan pengganti bagi Pemerintah Republik Indonesia yang disfungsi saat Perang Kemerdekaan 1948 terjadi.

Apalagi pada UUD RI (2002) sebetulnya eksplisit tidak diatur ikhwal ketidakberlakuan daripada UUD RI (1959/1945), sehingga dalam keadaan darurat seharusnya dapat saja dipergunakan sebagai landasan konstitusional bagi tindakan hukum kenegaraan dalam hal ini kepemerintahan atau praktek penyelenggaraan negara.
Oleh sebab itu, bila saja wacana2 termaksud diatas sec

ara nyata menjadi ancaman hambatan gangguan tantangan, maka seyogjanya sedini mungkinlah para negarawan penyelenggara negara kini saatnya mengkoordinasikan dirinya masing2 dengan sesamanya untuk menghindari dugaan terjadinya situasi dan kondisi rechtsvacuum tersebut demi keberlanjutan tanpa ter-putus2 (intermitten) daripada peran2 dan tugas2 pelayanan publik dari kepemerintahan pusat walaupun secara darurat, semisal melalui pembentukan Majelis Gubernur RI, mengingat berkewenangan atas kewilayahan propinsi.
Dengan demikian, bolehlah dikatakan bahwa para Bapak Bangsa Indonesia telah sediakan Peran Katup Pengaman (PKP) berupa amanat 7 (tujuh) kata SEMANGAT itu.
Demikian sumbang pikir eksponen Penegak Konstitusi Proklamasi 1945 (PKP1945) selaku Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia, sekaligus diucapkan Selamat Memperingati Hari Indonesia Berkedaulatan 27 Desember 1949 (pasca Konperensi Meja Bundar) dan Selamat Hari Natal 25 Desember 2013 bagi yang merayakannya serta Selamat Tahun Baru 1 Januari 2014 bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jakarta, 25 Desember 2013
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia,
Pandji R Hadinoto, Ketua

Salam Negarawan 17845,
Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila CaLeg DPRRI Jkt-2 (JakPus-JakSel-LN) No, 2 http://www.jakarta45.wordpress.com

Read 6 timesLast modified on Wednesday, 25 December 2013 21:25

Keadilan & Persatuan Penyelaras Jujur & Adil

Published in Suara PembacaFriday, 20 December 2013 10:32

Rate this item

(0 votes)

Koran Buruh-Suara Pembaca :
Pasangan, Keseimbangan dan Penyelaras rupa2ya secara alami melekat di kiprah Partai Keadilan & Persatuan Indonesia

Yang dikenal pula sebagai Benteng Pancasila dan sebagai kontestan Pemilu bernomor laga 15 akan berhari ulang tahun ke-15 pada tanggal 15 Januari tahun depan.
Berpasangan itu sendiri dimengerti sebagai keseimbangan kodrati sebagaimana dapat dikaji dari Al Qur’an yakni (1) Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya, contoh Al-hayah (hidup) & Al-maut (mati) masing2 145 kali, (2) Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya/makna yang dikandungnya, contoh Al-harts (membajak) & Az-zira’ah (bertani) masing2 14 kali, (3) Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjuk kepada akibatnya, contoh Al-infaq (infaq) dengan Ar-ridha (kerelaan) masing2 73 kali, (4) Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya

contoh Al-israf (pemborosan) dengan As-sur’ah (keter-gesa2an) masing2 23 kali, (5) Keseimbangan khusus seperti kata yaum (hari) dalam bentuk tunggal sejumlah 365 kali, dalam bentuk plural (ayyam) berjumlah 30, kata bulan (syahr) terdapat 12 kali.
Begitu pula Pasangan Keadilan & Persatuan dapat pula dipahami sesungguhnya sebagai berkesesuaian dengan Pasangan Jujur & Adil, terbukti kini Partai Keadilan & Persatuan Indonesia d/h terlahir bernama Partai Keadilan & Persatuan telah diberkahi pasca Reformasi tahun 1998 berkiprah 4 kali ikuti Pemilu yaitu di tahun2 1999, 2004, 2009, 2014 ber-turut2.
Keseimbangan kiprah Keadilan & Persatuan berbuah Kedamaian sehingga tidaklah berkelebihan kinerja Partai Keadilan & Persatuan Indonesia ini memberi Keteduhan bagi segenap konstituennya pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya dalam memenuhi Hak Pilihnya di negara hukum Pancasila.
Oleh karena itu bertautan dengan kontes Pemilu 2014, Partai Keadilan & Persatuan Indonesia yang Benteng Pancasila berpreferensi hadir sebagai Penyelaras yang akomodatif atau pelaku harmonisasi bagi atmosfer proses penyelenggaraan Pemilu yang Jujur & Adil (JurDil).
Dalam kesempatan yang baik ini, Dewan Pakar Partai Keadilan & Persatuan Indonesia mengajak segenap anak bangsa untuk bersama kita bangun Politik Kenegarawanan Proklamasi Indonesia 17845 sekaligus diucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2013 bagi yang merayakannya dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2014.
Jakarta, 20 Desember 2013.

(Sumber : Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI )

Read 11 timesLast modified on Friday, 20 December 2013 11:31

Latest from

indosiar.com, Jakarta – Ketua MPR dan Ketua Komisi Konstitusi meminta polemik mengenai Amandemen Undang Undang Dasar 1945 dihentikan. Karena proses amandemen sah dan sesuai prosedur.

Polemik mengenai keabsahan Undang Undang Dasar 1945 yang berlaku saat ini harus segera dihentikan. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie  Senin (29/01/07), menyatakan polemik tersebut hanya akan membuat binggung rakyat. Untuk itu, keduanya menegaskan, bahwa UUD 1945 yang telah 4 kali mengalami amandemen atau perubahan sah dan konstitusional sejak ditetapkan oleh MPR.

Amandemen UUD 1945 terakhir kali pada 10 Agustus 2002 dinilai sah karena proses perubahannya melalui lembaga tertinggi MPR yang disetujui oleh fraksi yang ada saat itu seperti Fraksi TNI/Polri dan Fraksi PKB. Tidak ditempatkannya UUD 1945 dalam lembaran negara merupakan permasalahan adminitrasi semata.

Namun demikian keduanya mempersilahkan kepada seluruh komponen bangsa mulai dari ilmuwan, partai politik sampai LSM untuk meminta penambahan dan perubahan UUD 1945 karena sifat amandemen adalah terbuka.

UUD 1945 telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali yang pertama 19 Oktober 1999, yang kedua 18 Agustus 2000 yang ketiga 9 November 2001 dan yang keempat 10 Agustus 2002. Baik Ketua MPR maupun Ketua Mahkamah Konstitusi tidak menolak jika ada usulan untuk melakukan amandemen yang kelima kalinya. (Wihartoseno dan Novi Hartoyo/Sup)

D. Hasil Perubahan & Naskah Asli UUD 1945 [1]

Setelah melalui tingkat-tingkat pembicaraan sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Peraturan Tata Tertib MPR, dalam beberapa kali sidang MPR telah mengambil putusan empat kali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perincian sebagai berikut.
1. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Sidang Umum MPR tahun 1999 (tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999).
2. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2000 (tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000).
3. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2001 (tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001).
4. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2002 (tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002).

Setelah disahkannya Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 yang lalu, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Mengingat perubahan dilakukan dengan cara adendum, setelah dilakukan empat kali perubahan dalam satu rangkaian kegiatan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki susunan sebagai berikut:
1. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959);
2. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006);
3. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2006);
4. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006);
5. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006).

Untuk memudahkan pemahaman secara sistematis, holistik, dan komprehensif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga disusun dalam satu naskah yang berisikan pasal-pasal dari Naskah Asli yang tidak berubah dan pasal-pasal dari empat naskah hasil perubahan. Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah pada awalnya merupakan kesepakatan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR masa sidang tahun 2001-2002. Selanjutnya kesepakatan itu dibahas dan disepakati oleh Komisi A Majelis pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002, tanggal 9 Agustus 2002, yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Kesepakatan Komisi A Majelis itu menindaklanjuti laporan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja masa sidang tahun 2001-2002 dalam Rapat ke-4 Badan Pekerja MPR tanggal 25 Juli 2002 berupa draft Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah, untuk dilaporkan dalam sidang paripurna MPR, yang selanjutnya akan menjadi risalah sidang paripurna MPR sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini. Namun, susunan Undang-Undang Dasar dalam satu naskah itu bukan merupakan naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukannya hanya sebagai risalah sidang dalam rapat paripurna Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Perlu dicatat bahwa walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun dalam satu naskah, hal itu sama sekali tidak mengubah sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni secara penomoran tetap terdiri atas 16 bab dan 37 pasal. Perubahan bab dan pasal ditandai dengan penambahan huruf (A, B, C, dan seterusnya) di belakang angka bab atau pasal (contoh Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah dan Pasal 22E). Penomoran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tetap tersebut sebagai konsekuensi logis dari pilihan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan caraadendum.

Ditinjau dari aspek sistematika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah terdiri atas tiga bagian (termasuk penamaannya), yaitu:
1. Pembukaan (Preambule);
2. Batang Tubuh;
3. Penjelasan.

Setelah diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari atas dua bagian, yaitu:
1. Pembukaan;
2. Pasal-pasal (sebagai ganti istilah Batang Tubuh).

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Ditinjau dari jumlah bab, pasal, dan ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal Aturan Peralihan serta 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan serta 2 pasal Aturan Tambahan. Lihat tabel di bawah ini.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
No Bab Pasal Ayat Aturan Peralihan Aturan Tambahan
1 Sebelum Perubahan 16 37 49 4 pasal 2 ayat
2 Setelah Perubahan 21 73 170 3 pasal 2 pasal

Hasil perubahan dan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

A. PEMBUKAAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, TETAP dengan rumusan sebagai berikut.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana terdapat pada Penjelasan UUD 1945 sebelum diubah mencakup empat pikiran, yaitu:

Pertama, Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian Pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

Kedua, bahwa Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Ketiga, bahwa Negara Indonesia ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan Rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.

Keempat, bahwa Negara Indonesia ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Selain keempat pokok pikiran itu, keempat alinea Pembukaan UUD 1945 masing-masing mengandung cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai keseluruhan sistem berfikir materi Undang-Undang Dasar.

Alinea pertama menegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan itu adalah hak asasi segala bangsa, dan karena itu segala bentuk penjajahan di dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Alinea kedua, menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan yang akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Alinea ketiga, menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan dorongan spiritual kepada segenap bangsa untuk memperjuangkan perwujudan cita-cita luhur, yang atas dasar keyakinan spiritual serta dorongan luhur itulah rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Alinea keempat, menggambarkan visi bangsa Indonesia mengenai bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam wadah Negara Indonesia. Alinea ini menentukan dengan jelas mengenai tujuan dan dasar negara Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional. Negara Indonesia dimaksudkan untuk tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam mencapai keempat tujuan bernegara itu, Negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pokok-pokok pikiran tersebut mencakup suasana kebathinan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Pokok-pokok pikiran itu mencerminkan falsafah hidup dan pandangan dunia bangsa Indonesia serta cita-cita hukum yang menguasai dan menjiwai hukum dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Undang-Undang Dasar mewujudkan pokok-pokok pikiran itu dalam perumusan pasal-pasalnya yang secara umum mencakup prinsip-prinsip pemikiran dalam garis besarnya.

B. PASAL-PASAL

1. Bab Bentuk dan Kedaulatan

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bab Bentuk dan Kedaulatan terdiri atas satu pasal, yaitu Pasal 1 dengan dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2). Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap memiliki satu pasal, tetapi dengan tiga ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Adapun Pasal 1 ayat (1) tetap.

Uraian perubahan materi pokok “Bab tentang Bentuk dan Kedaulatan” sebagai berikut.

a. Bentuk Negara, TETAP.
Rumusan pasal ini sebagai berikut.

Pasal 1 
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

b. Kedaulatan Rakyat
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kedaulatan rakyat diatur dalam Pasal  1 ayat (2) dengan rumusan sebagai berikut.

Rumusan perubahan
Pasal 1 
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 

Rumusan naskah asli
Pasal 1 
(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) itu dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rumusan baru itu justru merupakan penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea IV. Padahal rumusan sebelum perubahan, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, yang justru telah mereduksi paham kedaulatan rakyat itu menjadi paham kedaulatan negara, suatu paham yang hanya lazim dianut oleh negara yang masih menerapkan paham totalitarian dan/atau otoritarian.

Atas dasar pemikiran bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan/ lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu serta bagian mana yang langsung dilaksanakan oleh rakyat. Dengan kata lain, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak diserahkan kepada badan/lembaga mana pun, tetapi langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui pemilu.

Dalam implementasinya, pelaksanaan pemilihan langsung sebagai bentuk penggunaan hak kedaulatan rakyat bisa juga diberikan oleh undang-undang yang bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti yang telah berlaku untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah dan pemilihan Kepala Daerah. Itu juga mungkin berlaku untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD pada masa yang akan datang. Jadi, penggunaan hak memilih secara langsung bukan hanya yang ditentukan secara ekspilisit di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi juga dapat dimuat di dalam Undang-Undang yang bersumber dari konsep dasar yang dianut Undang-Undang Dasar kita.

Ketentuan itu mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia dari supremasi MPR kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar itulah yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Aturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itulah yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat itu sendiri dan/atau kepada berbagai lembaga negara.

Perubahan itu menetapkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedangkan lembaga-lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan itu menurut wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan perubahan itu tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi negara ataupun lembaga tinggi negara. Kedudukan setiap lembaga negara bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Indonesia adalah negara hukum
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Indonesia adalah negara hukum diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 1 ayat (3)  dengan rumusan sebagai berikut.

Pasal 1 
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Ketentuan ini berasal dari Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang “diangkat” ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk  menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel). Masuknya rumusan itu ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu contoh pelaksanaan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni kesepakatan untuk memasukkan hal-hal normatif yang ada di dalam Penjelasan ke dalam pasal-pasal.

Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum (dalam Penjelasan rumusan lengkapnya adalah “negara yang berdasar atas hukum”) ke dalam pasal dimaksudkan untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, kita melihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-ciri adanya:

1) jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2) kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
3) legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 negara hukum Indonesia mengenal juga adanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai salah satu lingkungan peradilan di samping peradilan umum, peradilan militer dan peradilan agama. Adanya PTUN sering juga diterima sebagai salah satu ciri negara hukum.

Di dalam literatur memang dikenal juga adanya ciri lain sebagai varian di dalam negara hukum, yakni adanya peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi negara’ (Administratief rechtsspraak). Namun ciri itu tidak selalu ada di negara hukum karena amat bergantung pada tradisi yang melatarbelakanginya. Ciri itu biasanya ada di negara hukum dengan latar belakang tradisi Eropa Kontinental dengan menggunakan istilahrechtsstaat. Di dalam rechsstaat pelembagaan peradilan dibedakan dengan adanya peradilan khusus administrasi negara karena pihak yang menjadi subjek hukum berbeda kedudukannya yakni pemerintah/pejabat tata usaha negara melawan warga negara sebagai perseorangan atau badan hukum privat. Namun di negara hukum yang berlatar belakang tradisi Anglo Saxon yang negara hukumnya menggunakan istilah the rule of law peradilan khusus tata usaha negara pada umumnya tidak dikenal sebab pandangan dasarnya semua orang (pejabat atau bukan) berkedudukan sama di depan hukum.

Meskipun tidak sepenuhnya menganut paham negara hukum dari Eropa Kontinental, karena warisan sistem hukum Belanda, Indonesia menerima dan melembagakan adanya peradilan tata usaha negara di dalam sistem peradilannya. Sementara itu penggunaan istilah rechtsstaat dihapus dari Undang-Undang Dasar kita sejalan dengan peniadaan unsur “Penjelasan” setelah Undang-Undang Dasar negara kita itu dilakukan empat kali perubahan. Istilah resmi yang dipakai sekarang, seperti yang dimuat dalam pasal 1 ayat (3), adalah “negara hukum” yang bisa menyerap substansi rechtsstaat dan the rule of law sekaligus. Unsur konsepsi negara hukum yang berasal dari tradisi Anglo Saxon (the rule of law) di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlihat dari bunyi pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Konsekuensi ketentuan itu adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Ketentuan itu sekaligus dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun oleh penduduk.

Paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) terkait erat dengan negara kesejahteraan (welfare state) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan dan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.

2. Bab Majelis Permusyawaratan Rakyat

Bab tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 2 dengan tiga ayat dan Pasal 3. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan terhadap ayat (1) mengenai susunan keanggotaan MPR. Adapun  ayat (2) dan ayat (3) tetap tidak diubah dan terhadap Pasal 3 tanpa ayat menjadi Pasal 3 dengan 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Rumusan perubahannya sebagai berikut.

Rumusan perubahan:
Pasal 2 
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Rumusan naskah asli: 
Pasal 2 
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. 
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. 
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. 

Perubahan Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara. Pada saat pemungutan suara, usul perubahan Pasal 2 ayat (1) terdiri dari dua alternatif:

Alternatif 1: 
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah dengan utusan golongan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya diatur oleh undang-undang.

Alternatif 2: 
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Setelah dilakukan pemungutan suara, ternyata 475 anggota MPR memilih alternatif 2, sedangkan 122 anggota MPR memilih alternatif 1, dan 3 anggota MPR memilih abstain. Dengan demikian alternatif 2 disahkan sebagai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan ketentuan mengenai susunan keanggotaan MPR dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang seluruh anggota MPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Selain itu, perubahan itu untuk meningkatkan legitimasi MPR.

Dengan perubahan ketentuan tersebut, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang semuanya dipilih oleh rakyat dalam pemilu. Ketentuan itu sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan yaitu “perwakilan atas dasar pemilihan” (representation by election). Ketentuan itu juga menjelaskan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, bukan lembaga DPR dan lembaga DPD.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Pasal 3 terdiri atas tiga ayat. Pada Perubahan Ketiga (tahun 2001) diputuskan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4). Adapun ayat (2) yang terdiri atas dua alternatif diputuskan pada Perubahan Keempat (tahun 2002) yakni tidak perlu ayat (2). Akibatnya penomoran ayat-ayat pada Pasal 3 hasil Perubahan Ketiga yang semula ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pada Perubahan Keempat (tahun 2002).

Perubahan Pasal 3 mengenai wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut dinyatakan dengan rumusan sebagai berikut.

Rumusan perubahan 
Pasal 3 
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.  
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.  

Rumusan naskah asli 
Pasal 3 
Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.

Ketentuan itu dirumuskan untuk melakukan penataan ulang sistem ketatanegaraan kita agar dapat diwujudkan secara optimal sistem ketatanegaraan negara Indonesia yang menganut sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negara dalam kedudukan yang setara, dalam hal ini antara MPR dan lembaga negara lainnya seperti Presiden dan DPR.

Dengan ketentuan baru ini secara teoretis berarti terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan kita, yaitu dari sistem yang vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal-fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antarlembaga negara. Dengan perubahan itu, MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara, baik yang berbentuk GBHN maupun berupa peraturan perundang-undangan, serta tidak lagi memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menganut sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yang memiliki program yang ditawarkan langsung kepada rakyat. Jika calon Presiden dan Wakil Presiden itu menang maka program itu menjadi program pemerintah selama lima tahun. Berkaitan dengan hal itu, wewenang MPR adalah melantik Presiden atau Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam hal ini MPR tidak boleh tidak melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sudah terpilih.

Dengan adanya perubahan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR mempunyai tiga wewenang, yaitu.

1) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Kewenangan MPR lainnya diatur pula dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pengisian lowongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama ataupun bilamana Wakil Presiden berhalangan tetap. Dengan demikian, kewenangan MPR itu ada lima, yaitu:
1)  mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
2)  melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3)  memberhentikan Presiden  dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar;
4)  memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya;
5)  memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam  masa jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Bentuk pengaturan lebih lanjut tentang MPR sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang.

3. Bab Kekuasaan Pemerintahan Negara

Sebelum perubahan, Bab tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara terdiri atas dua belas pasal, yaitu Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara menjadi tujuh belas pasal yaitu Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.

Pada Perubahan Pertama (tahun 1999) diputuskan perubahan Pasal 5 ayat (1) , Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 21.

Pada Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (tahun 2001) diputuskan sebanyak delapan pasal, yaitu Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 17.

Pada Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  diputuskan sebanyak empat pasal, yaitu Pasal 6A ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 16.

Uraian perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercakup dalam materi pokok Bab tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara sebagai berikut.

a. Pemegang kekuasaan pemerintahan (TETAP)
Rumusan pasal ini sebagai berikut:
Pasal 4 
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

b. Kekuasaan membentuk undang-undang
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kekuasaan membentuk undang-undang yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan hanya terhadap ayat (1) dengan rumusan sebagai berikut.

Rumusan perubahan 
Pasal 5 
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Rumusan naskah asli
Pasal 5 
(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 

Perubahan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan untuk meneguhkan kedudukan dan peranan DPR sebagai lembaga legislatif yang memegang kekuasaan legislatif (membentuk undang-undang) sebagaimana tercantum pada Pasal 20 ayat (1) hasil Perubahan Pertama, dan Presiden yang memegang kekuasaan eksekutif (menjalankan undang-undang) tetap diberi hak untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR [Pasal 5 ayat (1) hasil Perubahan Pertama].

Perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden, beralih ke tangan DPR. Pemberdayaan DPR tidak menyebabkan DPR lebih kuat dibandingkan Presiden karena kedua lembaga tersebut berada dalam kedudukan yang seimbang/setara.

Berkaitan dengan kekuasaan legislatif itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain diatur lewat ketentuan bahwa Presiden dan DPR mempunyai wewenang yang sama untuk membahas setiap rancangan undang-undang untuk kemudian disetujui bersama [Pasal 20 ayat (2) hasil Perubahan Pertama]. Anggota DPR diberi hak untuk mengajukan usul rancangan undang-undang (Pasal 21 hasil Perubahan Pertama), dan Presiden mempunyai hak untuk menetapkan peraturan pemerintah menetapkan menjalankan undang-undang [Pasal 5 ayat (2)] serta peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang [Pasal 22 ayat (1)]. Selain itu DPR mempunyai hak melakukan pengawasan terhadap presiden/pemerintah sebagai salah satu ciri sistem presidensial yang kita anut [Pasal 20A ayat (1)].

c. Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Perubahan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) mengenai Persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan rumusan sebagai berikut.

Rumusan perubahan: 
Pasal 6 
(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 

Rumusan naskah asli: 
Pasal 6 
(1) Presiden ialah orang Indonesia asli. 
(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

Perubahan ketentuan mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan zaman. Untuk itu persyaratan yang ada sebelumnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“orang Indonesia asli”) diubah agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin demokratis, egaliter, dan berdasarkanrule of law yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap warga negara.

Rumusan itu konsisten dengan paham kebangsaan Indonesia yang berdasarkan kebersamaan dengan tidak membedakan warga negara atas dasar keturunan, ras, dan agama. Kecuali itu, dalam perubahan ini juga terkandung kemauan politik untuk lebih memantapkan ikatan kebangsaan Indonesia.

Berbagai persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) dimaksudkan agar siapa pun warga negara yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penyempurnaan persyaratan itu mengingat kedudukan dan peranan Presiden dan Wakil Presiden sangat penting dalam penyelenggaraan negara (sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut negara Indonesia) sehingga diperlukan adanya persyaratan yang ketat.

d. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tercantum dalam Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5.). Pada Perubahan Ketiga (tahun 2001) diputuskan empat ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), sedangkan ayat (4) diputuskan dalam Perubahan Keempat (tahun 2002). Rumusan perubahan sebagai berikut.

Pasal 6A 
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.  
(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. 
(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Sejalan dengan kesepakatan untuk mempertahankan (dalam arti lebih mempertegas) sistem pemerintahan presidensial, maka Presiden (dan Wakil Presiden) haruslah memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi yang kuat itu hanya bisa diperoleh jika Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam sistem presidensial, setidak-tidaknya, akan terdapat ciri-ciri

1) adanya masa jabatan Presiden yang bersifat pasti (fixed term);
2) Presiden di samping sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan;
3) adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi;
4) adanya mekanisme impeachment.

Perubahan ketentuan mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang semula dilakukan oleh MPR dan sekarang dilakukan rakyat secara langsung juga didasarkan pemikiran untuk mengejawantahkan paham kedaulatan rakyat. Di samping itu, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, menjadikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih mempunyai legitimasi yang lebih kuat. Jadi, adanya ketentuan tersebut berarti memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang kita anut dengan salah satu cirinya adalah adanya periode masa jabatan yang pasti (fixed term) dari Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal ini masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia lima tahun. Dengan demikian, Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya kecuali melanggar hukum berdasar hal-hal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui suatu prosedur konstitusional, yang populer disebut impeachment. Khusus mengenai impeachment, sesungguhnya merupakan suatu pengecualian, yaitu jika Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Di sini sekali lagi  terlihat konsistensi penerapan paham negara hukum, yaitu bahwa tidak ada pengecualian penerapan hukum, bahkan terhadap Presiden sekalipun.

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi partai politik sebagai pemersatu bangsa yang menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat mengenai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, para calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diajukan partai-partai politik merupakan kristalisasi dari aspirasi rakyat.

Selain adanya ketentuan diusulkan oleh sebuah partai politik, calon Presiden dan Wakil Presiden juga dapat diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilu dimaksudkan untuk membangun kesepahaman, kebersamaan, dan kesatuan di kalangan partai-partai politik dalam melakukan perjuangan politik. Hal itu diharapkan dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk dalam melaksanakan demokrasi atau kedaulatan rakyat.

Ketentuan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik tersebut menyebabkan tidak tertutup peluang munculnya calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari kalangan non partai politik. Hanya saja, calon dari kalangan non partai itu dapat diusulkan menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden jika melalui dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Dalam ketentuan Pasal 6A ayat (3) diatur mengenai perolehan suara minimal yang harus diraih pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pertimbangan adanya ketentuan ini adalah untuk menyesuaikan dengan realitas bangsa Indonesia yang sangat majemuk, baik dari segi suku, agama, ras, budaya, dan domisili karena persebaran penduduk tidak merata di seluruh wilayah negara yang terdiri atas pulau-pulau. Dengan demikian Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah pilihan mayoritas rakyat Indonesia secara relatif yang tersebar di hampir semua wilayah. Hal itu sebagai wujud bahwa figur Presiden dan Wakil Presiden selain sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan, juga merupakan simbol persatuan nasional.

Pasal 6A ayat (4) merupakan ketentuan lanjutan untuk melengkapi ketentuan Pasal 6A ayat (3) hasil Perubahan Ketiga (tahun 2001) yang mengatur proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Ketentuan Pasal 6A ayat (4) ini merupakan jalan keluar (escape clausule) untuk mengantisipasi jika dalam pemilu tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi perolehan suara yang disyaratkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A ayat (3).

e. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam satu pasal di dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut.

Rumusan perubahan: 
Pasal 7 
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Rumusan naskah asli: 
Pasal 7 
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Perubahan pasal ini dilatarbelakangi oleh praktik ketatanegaraan kita selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah mengalami pergantian presiden. Terjadinya hal tersebut disebabkan oleh rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah yang memang menimbulkan tafsiran yang beragam, antara pendapat yang menyatakan bahwa presiden dapat menjabat berkali-kali dan pendapat yang menyatakan bahwa presiden hanya dapat menjabat dua kali.

Belajar dari pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, dilakukan perubahan sehingga dengan rumusan Pasal 7 itu, periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah ditentukan dan dibatasi, yakni bisa dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian, Presiden atau Wakil Presiden hanya dapat menjabat maksimal dua kali masa jabatan.

f. Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Pengaturan mengenai hal itu diatur dalam ketentuan Pasal 7A. Rumusannya sebagai berikut.

Pasal 7A 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum memuat ketentuan yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengatur hal itu di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa DPR mengusulkan sidang istimewa MPR dan MPR meminta pertanggungjawaban Presiden. Hal itu di samping bertentangan dengan sistem presidensial juga membuka peluang terjadinya ketegangan dan krisis politik dan kenegaraan selama masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, seperti yang kerap kali terjadi dalam praktik ketatanegaraan kita. Praktik ketatanegaraan seperti  itu lebih merupakan pelaksanaan sebuah sistem pemerintahan parlementer yang tidak dianut negara kita.

Untuk itu, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya (impeachment) yang didasarkan pada alasan hukum ataupun alasan lain, yang tidak bersifat politik dan multitafsir seperti yang terjadi pada era sebelumnya. Dengan adanya rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai impeachment, hanya atas alasan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 7A saja, seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dan DPR.

Peran MK menegaskan bekerjanya prinsip negara hukum. Putusan MK merupakan putusan hukum yang didasarkan pada pertimbangan hukum semata. Posisi putusan MK menjadi rujukan/acuan bagi DPR mengenai apakah usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut diteruskan atau dihentikan.

g. Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana ketentuan Pasal 7A diatur dalam ketentuan Pasal 7B yang terdiri atas tujuh ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dengan rumusan sebagai berikut.

Pasal 7B 
(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketentuan itu dilatarbelakangi oleh kehendak untuk melaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negara (DPR, Presiden, dan MK) serta paham mengenai negara hukum. Sesuai dengan bidang kekuasaannya, sebagai lembaga perwakilan, DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Usul pemberhentian itu merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. MK menjalankan proses hukum tersebut atas usul pemberhentian tersebut dengan cara memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.

Pasal 7B 
(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan itu dilatarbelakangi oleh sistem ketatanegaraan kita yang menempatkan DPR dan Presiden dalam kedudukan yang setara/seimbang. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu fungsi DPR adalah fungsi pengawasan terhadap Presiden (dan Wakil Presiden serta pemerintah secara umum). Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, DPR dapat berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Atas pendapatnya tersebut, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR sebagai lembaga negara yang berwenang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena kedudukan DPR sejajar/seimbang dengan kedudukan Presiden sehingga keduanya tidak dapat saling menjatuhkan, DPR tidak memproses dan tidak mengambil putusan terhadap pendapatnya sendiri. Oleh karena itu, DPR mengajukannya kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat yang berisi dugaan DPR itu. Jika putusan MK menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR meneruskan usul pemberhentian ke MPR.

Ketentuan itu juga merupakan salah satu pelaksanaan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negara, khususnya antara DPR, MK, dan MPR sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya yang berbeda.

Pasal 7B 
(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 
(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan kuorum dan jumlah minimal dukungan anggota DPR itu dimaksudkan agar pendapat DPR merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas anggota DPR.

Adapun jangka waktu yang disebut secara tegas dalam ketentuan Pasal 7B ayat (4) dimaksudkan untuk memberikan kepastian waktu sekaligus batas waktu (deadline) kepada MK. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindarkan berlarut-larutnya proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang akan dapat meningkatkan ketegangan situasi politik nasional.

Pasal 7B 
(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ketentuan itu menunjukkan diterapkannya paham negara hukum sehingga hanya atas putusan MK, DPR dapat melanjutkan upaya pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya dengan cara menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

Pasal 7B 
(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. 
(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Adanya ketentuan mengenai jangka waktu yang disebut secara tegas dalam ketentuan Pasal 7B ayat (6) dimaksudkan untuk memberikan kepastian waktu sekaligus batas waktu kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang guna membahas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR. Ketentuan itu menghindarkan berlarut-larutnya proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang dapat meningkatkan ketegangan situasi politik nasional.

Ketentuan kuorum sebanyak tiga perempat dari jumlah anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota MPR yang hadir dalam mengambil putusan terhadap usul DPR tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan putusan yang didukung suara terbanyak.

Rapat Paripurna MPR dapat memutuskan memberhentikan atau tidak diberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya. Proses itu merupakan bagian dari ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Ketentuan Pasal 7B yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan melalui tahapan yang jelas dan tegas yang dilakukan tiga lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan MPR.

Walaupun dipilih oleh rakyat untuk memimpin dan memegang kekuasaan pemerintahan negara, sebagai manusia Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa saja melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi hidup bernegara dan mencederai hukum. Oleh sebab itu, Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa diberhentikan dalam masa jabatannya dengan alasan tertentu yang disebutkan secara limitatif di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melalui proses politik (dengan adanya pendapat DPR dan keputusan pemberhentian MPR) dan melalui proses hukum (dengan cara Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR).

Perbuatan pelanggaran hukum yang secara limitatif dijadikan alasan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam pasal 7B ayat (1) adalah pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berdasarkan muatan berbagai konstitusi di banyak negara, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan melalui proses dan keputusan politik (impeachment) atau melalui proses dan putusan hakim di pengadilan (forum previlegiatum). Pemberhentian melalui impeachment dimaksudkan bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan dengan mekanisme dan syarat-syarat tertentu oleh lembaga perwakilan rakyat, sedangkan pemberhentian melalui forum previlegiatum dimaksudkan bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses hukum dan putusan pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan dengan proses impeachment oleh MPR jika proses hukum (forum previlegiatum) telah ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya harus didahului dengan pernyataan pendapat oleh DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya haruslah melalui tiga tahap. Pertama, pernyataan pendapat dari DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pendapat DPR tersebut terbukti benar. Ketiga, pemberhentian oleh MPR jika MPR berketetapan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden itu layak dijatuhi hukuman pemberhentian. Jadi, MPR tidak harus memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden meskipun putusan Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tertentu menurut konstitusi.

Tahapan-tahapan tersebut membuktikan bahwa dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang masih dalam jabatannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berpijak pada paham negara demokrasi seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan berpijak pada paham negara hukum seperti diatur dalam pasal 1 ayat (3). Penerapan paham demokrasi dilakukan melalui pernyataan pendapat lebih dahulu oleh DPR dan pemberhentian oleh MPR, yang merupakan lembaga perwakilan dengan fungsi yang berbeda. Penerapan paham negara hukum dilakukan melalui forum previlegiatum, yakni dengan pemeriksaan, pengadilan, dan putusan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman sebelum MPR benar-benar memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Di sinilah terletak perpaduan penerapan antara paham demokrasi dan paham negara hukum.

h. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai larangan pembekuan dan/atau pembubaran DPR oleh Presiden tercantum dalam Pasal 7C dengan rumusan sebagai berikut.

Pasal 7C 
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.  

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan politis bahwa DPR tidak dapat memberhentikan Presiden, kecuali mengikuti ketentuan Pasal 7A (ketentuan ini diangkat dari Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan Presiden juga tidak dapat membekukan DPR. Ketentuan itu juga dimaksudkan untuk melindungi keberadaan DPR sebagai salah satu lembaga negara yang  mencerminkan kedaulatan rakyat sekaligus meneguhkan kedudukan yang setara antara Presiden dan DPR yang sama-sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat.

Dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan larangan pembekuan dan/atau pembubaran DPR, pada masa yang akan datang tidak boleh terjadi peristiwa pembekuan dan/atau pembubaran DPR oleh Presiden.

i. Pengaturan apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya
Sebelum diubah, ketentuan apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya terdiri atas satu pasal, yaitu Pasal 8 (tanpa ayat). Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi tetap satu pasal, yaitu Pasal 8 dengan 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pada Perubahan Kedua (tahun 2000) diputuskan dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2), sedangkan ayat (3) diputuskan untuk dibahas pada Perubahan Keempat (tahun 2002). Rumusan perubahan sebagai berikut.

Rumusan perubahan: 
Pasal 8 
(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. 
(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis  Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Rumusan naskah asli: 
Pasal 8 
Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Perubahan ketentuan Pasal 8 dirumuskan untuk mengatur apabila terjadi kekosongan Presiden, Wakil Presiden [ayat (1) dan ayat (2)] dalam waktu yang berbeda, serta kekosongan Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu bersamaan [ayat (3)]. Adanya perubahan ketentuan Pasal 8 tersebut dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertegas solusi konstitusional untuk menghindarkan bangsa dan negara dari kemungkinan terjadinya krisis politik-kenegaraan akibat kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan.

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa  jabatannya. Rumusan itu merupakan hal otomatis karena Wakil Presiden secara konstitusional harus tampil sebagai pengganti Presiden. Hal tersebut merupakan pengembangan dari rumusan Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (lama).

Ayat (2) ini menyebabkan bertambahnya tugas MPR selain tersebut dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 8 ayat (1) terdapat penambahan faktor penyebab penggantian Presiden oleh Wakil Presiden dalam masa jabatannya dari rumusan Pasal 8 sebelum diubah, yaitu diberhentikan. Kata diberhentikan itu dirumuskan dalam upaya konstitusional yang datang dari luar diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, yaitu oleh tiga lembaga negara (DPR, MK, dan MPR) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B.

Adapun ketentuan Pasal 8 ayat (2) yang mengatur tentang pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong oleh MPR dengan memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, terkait erat dengan ketentuan Pasal 6A. Dua calon Wakil Presiden yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden yang kosong diajukan oleh Presiden sebagai konsekuensi logis dari ketentuan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan pasangan. Sehingga jika terjadi kekosongan Wakil Presiden yang menjadi pasangan Presiden, Presiden diberi hak oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengajukan dua calon Wakil Presiden ke MPR.

Adanya ketentuan bahwa calon Wakil Presiden yang diusulkan sebanyak dua orang calon, bukan se-orang calon, dimaksudkan agar MPR dapat mempunyai alternatif dalam mengambil putusan sekaligus terhindar dari keharusan untuk menerima begitu saja usul Presiden dan agar terjaga konstelasi dan stabilitas politik selama sisa masa jabatan Presiden.

Ketentuan mengenai pengaturan Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya yang telah diputuskan dalam Perubahan Ketiga (tahun 2001) yaitu dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan ayat (3) hasil Perubahan Keempat (tahun 2002) dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 8
(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya
secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

 


0 Responses to “Kenegarawanan : Antisipasi Kelemahan UUD 2002 [Petisi-17]”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,060,795 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: