26
Dec
13

Kenegarawanan : Waspadai Vacum of Power

Dr Ir Pandji R Hadinoto, MH
Rabu, 25-12-2013 08:35

Waspadai Pemilu Gagal atau Situasi Vakum 2014

Penulis : Johan Indra Lukito

JAKARTA, PESATNEWS – Wacana terkini yang mengerucut adalah ketika situasi dan kondisi ditafsirkan rechtsvacuum (kekosongan hukum) terjadi pasca 20 Oktober 2014 bilamana Pemilihan Presiden (PilPres) tidak terjadi, sehingga Pemerintah Pusat (PemPus) tidak terbentuk alias berstatus OFF.

“Padahal, Parlemen (MPR RI, DPR dan DPD) 2014 sudah ON + 3 Lembaga Tinggi Negara lain (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial) masih ON + PemDa (PemProp, PemKot, PemKab, PemDes) masih ON + jajaran TNI dan PolRI masih ON,” tegas Ketua Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia, Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS, Rabu (25/12/2013).

“Wacana lain yang juga berkembang adalah rechtsvacuum terjadi bilamana PiLeg 2014 gagal hasil bahkan gagal tayang sehingga Parlemen 2014 tidak terbentuk alias OFF sedangkan PemPus 2009 masih ON sampai dengan 20 Oktober 2014, dan 3 Lembaga Tinggi Negara Yudikatif masih ON + PemDa masih ON + jajaran TNI dan PolRI masih ON,” tambahnya.

Sebenarnya, jelas Panjdi, berdasarkan 7 (tujuh) kata SEMANGAT pada Penjelasan UUD RI (1959/1945) para Penyelenggara Negara yang masih ON dapat berperan pengganti secara extra ordinary seperti juga ketika mekanisme PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) berperan pengganti bagi Pemerintah Republik Indonesia yang disfungsi saat Perang Kemerdekaan 1948 terjadi.

“Apalagi pada UUD RI (2002) sebetulnya eksplisit tidak diatur ikhwal ketidakberlakuan daripada UUD RI (1959/1945), sehingga dalam keadaan darurat seharusnya dapat saja dipergunakan sebagai landasan konstitusional bagi tindakan hukum kenegaraan dalam hal ini kepemerintahan atau praktek penyelenggaraan Negara,” tandas Ketua Dewan Pakar PKP Indonesia.

Oleh sebab itu, menurut Pandji, bila saja wacana-wacana termaksud diatas secara nyata menjadi ancaman hambatan gangguan tantangan, maka seyogjanya sedini mungkinlah para negarawan penyelenggara negara kini saatnya mengkoordinasikan dirinya masing-masing dengan sesamanya untuk menghindari dugaan terjadinya situasi dan kondisi rechtsvacuum tersebut.

“Hal ini demi keberlanjutan tanpa ter-putus-putus (intermitten) daripada peran-peran dan tugas-tugas pelayanan publik dari kepemerintahan pusat walaupun secara darurat, semisal melalui pembentukan Majelis Gubernur RI, mengingat berkewenangan atas kewilayahan propinsi,” jelas Caleg DPR RI dari PKPI Dapil DKI Jakarta II ini.

Dengan demikian, lanjut Pandji, bolehlah dikatakan bahwa para Bapak Bangsa Indonesia telah sediakan Peran Katup Pengaman (PKP) berupa amanat 7 (tujuh) kata “Semangat” itu.

Demikian sumbang pikir eksponen Penegak Konstitusi Proklamasi 1945 (PKP1945) selaku Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia, sekaligus diucapkan Selamat Memperingati Hari Indonesia Berkedaulatan 27 Desember 1949 (pasca Konperensi Meja Bundar). [*]

Editor : Arief Sofiyanto

PERAN KATUP PENGAMAN 7 KATA SEMANGAT

Wacana terkini yang mengerucut adalah ketika situasi dan kondisi ditafsirkan rechtsvacuum (kekosongan hukum) terjadi pasca 20 Oktober 2014 bilamana PilPres tidak terjadi, sehingga Pemerintah Pusat (PemPus) tidak terbentuk alias berstatus OFF. Padahal Parlemen (MPRRI, DPRRI, DPDRI) 2014 sudah ON + 3 Lembaga Tinggi Negara lain (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial) masih ON + PemDa (PemProp, PemKot, PemKab, PemDes) masih ON + jajaran TNI dan PolRI masih ON.
Wacana lain yang juga berkembang adalah rechtsvacuum terjadi bilamana PiLeg 2014 gagal hasil bahkan gagal tayang sehingga Parlemen 2014 tidak terbentuk alias OFF sedangkan PemPus 2009 masih ON sampai dengan 20 Oktober 2014, dan 3 Lembaga Tinggi Negara Yudikatif masih ON + PemDa masih ON + jajaran TNI dan PolRI masih ON.
Sebenarnya berdasarkan 7 (tujuh) kata SEMANGAT pada Penjelasan UUD RI (1959/1945) para Penyelenggara Negara yang masih ON dapat berperan pengganti secara extra ordinary seperti juga ketika mekanisme PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) berperan pengganti bagi Pemerintah Republik Indonesia yang disfungsi saat Perang Kemerdekaan 1948 terjadi. Apalagi pada UUD RI (2002) sebetulnya eksplisit tidak diatur ikhwal ketidakberlakuan daripada UUD RI (1959/1945), sehingga dalam keadaan darurat seharusnya dapat saja dipergunakan sebagai landasan konstitusional bagi tindakan hukum kenegaraan dalam hal ini kepemerintahan atau praktek penyelenggaraan negara.
Oleh sebab itu, bila saja wacana2 termaksud diatas secara nyata menjadi ancaman hambatan gangguan tantangan, maka seyogjanya sedini mungkinlah para negarawan penyelenggara negara kini saatnya mengkoordinasikan dirinya masing2 dengan sesamanya untuk menghindari dugaan terjadinya situasi dan kondisi rechtsvacuum tersebut demi keberlanjutan tanpa ter-putus2 (intermitten) daripada peran2 dan tugas2 pelayanan publik dari kepemerintahan pusat walaupun secara darurat, semisal melalui pembentukan Majelis Gubernur RI, mengingat berkewenangan atas kewilayahan propinsi.
Dengan demikian, bolehlah dikatakan bahwa para Bapak Bangsa Indonesia telah sediakan Peran Katup Pengaman (PKP) berupa amanat 7 (tujuh) kata SEMANGAT itu.
Demikian sumbang pikir eksponen Penegak Konstitusi Proklamasi 1945 (PKP1945) selaku Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia, sekaligus diucapkan Selamat Memperingati Hari Indonesia Berkedaulatan 27 Desember 1949 (pasca Konperensi Meja Bundar) dan Selamat Hari Natal 25 Desember 2013 bagi yang merayakannya serta Selamat Tahun Baru 1 Januari 2014 bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jakarta, 25 Desember 2013
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia,
Pandji R Hadinoto, Ketua

Salam Negarawan 17845,
Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila
CaLeg DPRRI Jkt-2 (JakPus-JakSel-LN) No. 2
http://www.jakarta45.wordpress.com

Yusril Usul MPR Kembali Jadi Lembaga Tertinggi Negara

Selasa, 24 Desember 2013 | 19:26 WIB
Icha Rastika/Kompas.com Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berbicara kepada para wartawan seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/12/2013).
JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya krisis konstitusional.Yusril mengatakan, usul ini disampaikan ketika ia bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/12/2013). “Krisis konstitusi adalah krisis yang terjadi pada seuah negara tetapi tidak ada jalan keluar konstitusional untuk mengatasinya,” kata Yusril.Krisis konstitusional, kata Yusril, terjadi ketika Komisi Pemilihan Umum gagal mengadakan pemilihan umum legislatif. Tak ada anggota DPR, DPD, dan MPR yang baru. Padahal, masa bakti anggota DPR, DPD, dan MPR 2004-2009 segera berakhir. Akibatnya, presiden dan wakil presiden terpilih tidak bisa dilantik.”Ini menimbulkan suatu krisis konstitusi karena tidak ada lembaga yang dapat memperpanjang masa jabatan presiden dan tidak ada lembaga yang dapat menunjuk pejabat presiden seperti yang terjadi pada 1967 ketika MPS menunjuk Pak Harto (Soeharto) sebagai presiden menggantikan Bung Karno pada waktu itu,” tuturnya.Oleh karena itu, Yusril menyarankan agar MPR difungsikan kembali sebagai lembaga tertinggi negara. Atas masalah ini, Yusril mengaku diminta Presiden untuk memikirkan bagaimana mengatasi kemungkinan krisis konstitusional.


Penulis : Icha Rastika
Editor : Hindra Liauw

Baca juga

Yusril: Pengembalian Fungsi MPR Solusi Krisis Konstitusi

Selasa, 24 Desember 2013, 18:46 WIB

Komentar : 0
Republika/Edwin Dwi Putranto
Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra.
Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra menilai sebaiknya MPR dikembalikan ke fungsinya sebagai lembaga tertinggi negara sebagai solusi apabila terjadi krisis konstitusi.

Hal itu disampaikan oleh Yusril di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, seusai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertukar pikiran tentang antara lain upaya mengatasi krisis konstitusi.

“Saya menyampaikan bahwa memang sebaiknyalah MPR difungsikan kembali sebagai lembaga tertinggi negara, paling tidak untuk mengatasi suatu keadaan kalau terjadi apa yang disebut krisis konstitusi,” katanya.

Krisis konstitusi, tambah dia, adalah krisis yang terjadi pada sebuah negara tapi tidak ada jalan keluar konstitusional untuk mengatasinya.

“Misalnya begini, kalau sampai 1 Oktober 2014 ini KPU tidak berhasil melaksanakan pemilu, lalu tidak dilantik DPR, DPD, dan MPR maka DPR, DPD, dan MPR sekarang ini tidak bisa diperpanjang. Vakum dan tidak ada institusi yang bisa memperpanjang,” katanya.

Krisis kontritusi, kata Yusril, juga bisa terjadi jika sampai 20 Oktober 2014 masa jabatan presiden dan kabinet berakhir namun presiden baru belum dilantik serta tidak ada lembaga yang dapat memperpanjang masa jabatan presiden dan tidak ada lembaga yang dapat menunjuk pejabat presiden seperti yang terjadi pada 1967 ketika MPRS menunjuk Soeharto sebagai presiden menggantikan Soekarno pada waktu itu.

Ia mengatakan hal-hal itu terkait dengan eksistensi negara. Menurut Yusril, dalam pertemuan tersebut Presiden telah memintanya untuk mengkaji solusi mengatasi krisis konstitusional demi keselamatan dan kelangsungan hidup sebagai sebuah bangsa dan negara.

Redaktur : Taufik Rachman
Sumber : antara
Berita Terkait:
RABU, 25 DESEMBER 2013 | 05:23 WIB

Yusril Usulkan Fungsi MPR di Krisis Konstitusi

Yusril Usulkan Fungsi MPR di Krisis Konstitusi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menyalami pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra (kiri) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/12). ANTARA/Andika Wahyu

Berita Terkait

TEMPO.COJakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan pertanyaan ihwal fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, saat keduanya bertemu di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2013.

“Apakah ke depan ini sebaiknya difungsikan seperti dahulu lagi, walaupun tidak persis seperti Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen?” kata Yusril seusai pertemuan, mencontohkan pertanyaan yang diajukan SBY.

Kepada SBY, Yusril menyatakan MPR sebaiknya difungsikan kembali sebagai lembaga tertinggi negara. Paling tidak, kata dia, untuk mengatasi sebuah keadaan yang disebut krisis konstitusi. “Krisis yang terjadi pada sebuah negara, tapi tidak ada jalan keluar konstitusional untuk mengatasinya,” ujarnya.

Yusril mencontohkan krisis konstitusi apabila Komisi Pemilihan Umum gagal menggelar pemilu sampai 1 Oktober 2014. Pada kondisi semacam itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR tak bisa dilantik. Padahal, masa jabatan dewan dan majelis itu tidak bisa diperpanjang.

Yusril menganggap ada kondisi vakum pada saat semacam itu. “Dan tidak ada institusi yang bisa memperpanjang (masa jabatan mereka),” katanya.

Contoh krisis konstitusi lainnya, kata Yusril, adalah manakala KPU gagal melantik presiden dan wakil presiden baru hingga 20 Oktober 2014. Padahal, jabatan presiden beserta kabinet berakhir. “Tidak ada lembaga yang dapat memperpanjang masa jabatan presiden dan tidak ada lembaga yang dapat menunjuk pejabat presiden seperti yang terjadi pada 1967,” ujar dia.

PRIHANDOKO

Topik Terhangat
Atut Ditahan | Natal dan Tahun Baru | SEA Games | Jokowi Nyapres | Petaka Bintaro

Berita Terkait
Jokowi Kembali Gelar Pesta Pergantian Tahun
Ribuan Polisi Amankan Gereja di Jember-Bondowoso
Tahun Baru, Satpol PP Kerahkan 1.500 Personel
Natal, Polres Jakut Turunkan 1.100 Personel
28 Desember, Puncak Arus Penumpang Menyeberang ke Bali


0 Responses to “Kenegarawanan : Waspadai Vacum of Power”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,225,090 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: