16
Dec
13

Kenegarawanan : GOLDEN YES, GOLPUT NO

Minggu, 15-12-2013 12:13

Dibuka Sayembara ”Golden Yes, Golput No

Penulis : Dian Purnama

JAKARTA, PESATNEWS – Ketua Dewan Pakar PKP Indonesia Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS, Minggu (15/12/2013), menyatakan GOLDEN (Golongan Demokratik Negarawan) yang mengunakan hak pilih adalah lebih mulia daripada GOLPUT (Golongan Putih) yang tidak mengunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum.

Oleh sebab itu, jelas Pandji, berkenaan dengan Peringatan HUT ke-48 TRITURA 10 Januari 2014 dan HUT ke-15 PKP Indonesia 15 Januari 2014 mendatang, para pemuda Indonesia harapan bangsa di bawah usia 30 tahun diundang mengikuti Sayembara Karya Tulis bertema GOLDEN YES, GOLPUT NO seperti telah diluncurkan di halaman Perpustakaan Universitas Indonesia (UI) Depok pada Minggu (15/12) pagi.

Penyerahan naskah diketik rapi (font Arial ukuran 12) tanggal 2 Januari 2014 dikirim ke Dewan Pakar PKP Indonesia, Jalan Diponegoro. 61-63, Jakarta Pusat 10310.

Sayembara ini bagian strategik Pembekalan Kenegarawanan Proklamasi Indonesia 17845 (17 butir Jiwa Semangat Nilai2 45 + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI XVIII/1998 bagi para pemuda dalam memperkokoh etos Kenegarawanan sedini mungkin menuju Indonesia Jaya 2045, bertahapan Indonesia Mulia (2014-2024), Indonesia Bermartabat (2024-2034), Indonesia Sejahtera (2034- 2044).

“Sebaran etos Kenegarawanan di banyak lini lembaga-lembaga kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan adalah jaminan bagi kiprah Pembukaan Undang Undang Dasar 1945,” jelas Pandji yang juga Caleg DPR RI dari PKPI dapil DKI Jakarta II. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini

Minggu, 15-12-2013 18:14

Sadar Demokrat Keok, SBY Ingin Pemilu 2014 Gagal?


SBY

SBY

JAKARTA, PESATNEWS – Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi menengarai, Presiden SBY sadar bahwa Partai Demokrat (PD) akan kalah dalam Pemilu 2014 dan bahkan nyaris tersingkir, sehingga ketua umum PD itu tidak ingin pemilu diadakan.

Adhie Massardi mengklasifikasikan sikap masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu 2014 ke dalam tiga kelompok. Pertama, adalah kelompok masyarakat yang ingin sekali agar pemilu segera diadakan. Dalam kelompok ini, menurutnya, terdapat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, serta masyarakat pendukung Jokowi.

“Mereka ingin pemilu segera diselenggarakan karena elektabilitas disejumlah lembaga survei menempatkan kelompok ini berada di atas capres lainnya,” jelas Mantan Jurubicara Presiden era Gus Dur ini, Minggu (15/12/2013).

Kelompok kedua, lanjutnya, yang setengah ingin, setengah tidak. “Ini ada kelompok Aburizal Bakrie (Ketum Golkar) dan Prabowo Subianto (Ketum Gerindra). Karena itu akan menghabiskan uang mereka sedangkan hasilnya masih belum tentu jelas (menang),” duga Adhie Massardi.

Kelompok terakhir, jelasnya, ialah masyarakat yang tidak ingin pemilu diadakan. Kelompok ini, ungkap Adhie, dihuni oleh dirinya sendiri bersama rekan-rekan aktivis yang masih tidak percaya pemilu akan berlangsung bersih dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

“Di kelompok ini juga ada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mengetahui akan kalah dalam pemilu tersebut,” papar Adhie yang juga Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB). [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini

Jumat, 13-12-2013 09:08

Perkuatan Kenusantaraan Perkokoh Indonesia


Pandji R Hadinoto

Pandji R Hadinoto

JAKARTA, PESATNEWS – Peringatan Hari Nusantara 13 Desember 2013 yang berbasis Deklarasi Djoeanda 13 Desember 1957 tentang Wawasan Nusantara perkokoh Indonesia Negara Kepulauan yang dipersatukan wilayah geografisnya oleh ciri Kelautan Nusantara dengan potensi sumber daya Bahari/Kemaritiman yang bilamana dikelola optimal diyakini berproyeksi ekonomi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Demikian dikemukakan Ketua Dewan Pakar PKP Indonesia, Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS, yang juga Caleg DPR RI dari PKPI dapil DKI Jakarta II, Jumat (1/12/2013).

“Peringatan Tahun Baru Nusantara 12 Juli 2013 yang telah pertama kalinya dirayakan terbatas oleh Komunitas Pengkajian Pondok Indah, Jakarta Selatan, berbasis tanggal 1 Srawana yang tercatat selalu bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional diyakini pula perkokoh indonesia sebagai negara yang berwawasan budaya Nusantara dengan proyeksi perkokoh siklus tahunan mekanistik ekonomi kesejahteraan rakyat Indonesia,” paparnya.

Pasangan peringatan tahunan tersebut, menurut Pandji, diyakini mampu menanamkan dan menumbuhkan karakter Kenusantaraan secara berkelanjutan dan lintas generasi beriringan dengan karakter Kebangsaan Pancasila dapat perkokoh kepercayaan diri dan etos Kenegarawanan anak-anak bangsa menuju Indonesia Jaya 2045 yang akan datang bertahapan Indonesia Mulia 2024, Indonesia Bermartabat 2034 dan Indonesia Sejahtera 2044.

“Persebaran etos Kenegarawanan di semua lini lembaga-lembaga Kemasyarakatan, Kebangsaan dan Kenegaraan ini diyakini akan mampu memberikan jaminan terbaik bagi penerapan amanat Pembukaan Konstitusi Tertulis Undang Undang Dasar Republik Indonesia 18 Agustus 1945,” tandasnya. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Dari Pemilih Tradisional ke Rasional-Kritis

Jika selama lima tahun terakhir rakyat merasa dikecewakan oleh para politikus dan partai politik, inilah momentum yang tepat untuk “menghukum”. Rakyat harus menjadi pemilih cerdas dan kritis, bukan lagi tradisional atau skeptis.

Jumat, 13 Desember 2013 Fajar Kurnianto

Dari Pemilih Tradisional ke Rasional-Kritis

HAJATAN demokrasi berupa pemilihan umum (pemilu) di negeri ini kurang dari setahun lagi. Dua belas partai politik ditambah tiga partai lokal Aceh akan bersaing “memperebutkan” kekuasaan. Rakyat akan kembali menjadi “subjek” yang menentukan bangsa dan negara ini ke depan. Jika selama lima tahun terakhir rakyat merasa dikecewakan oleh para politikus dan partai politik, inilah momentum yang tepat untuk “menghukum”. Rakyat harus menjadi pemilih cerdas dan kritis, bukan lagi tradisional atau skeptis.

Tipologi Pemilih

Terkait pemilih, setidaknya ada empat tipe. Pertama, pemilih tradisional. Pemilih ini memiliki orientasi ideologi yang tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih ini sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Biasanya, pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau kontestan. Pemilih tradisional adalah jenis pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye (Rohrscheneider, 2002).

Kedua, pemilih skeptis. Pemilih ini tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilih jenis ini sangat kurang, karena ikatan ideologis mereka memang rendah. Mereka juga kurang memedulikan platform dan kebijakan sebuah partai politik. Kalaupun berpartisipasi dalam pemungutan suara, biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapa pun dan partai apa pun yang memenangkan pemilu tidak akan membawa bangsa ke arah perbaikan yang mereka harapkan.

Ketiga, pemilih rasional. Pemilih ini memiliki orientasi tinggi pada “policy-problem-solving” dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam program kerjanya. Pemilih ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Faktor asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan, tetapi tidak signifikan. Pemilih ini ingin melepaskan hal-hal yang bersifat dogmatis, “tradisional”, dan ikatan lokasi dalam kehidupan politiknya. Hal yang terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan, daripada paham dan nilai partai atau kontestan.

Keempat, pemilih kritis. Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan pemasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Proses untuk menjadi pemilih jenis ini bisa terjadi melalui dua mekanisme. Pertama, menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai politik mana mereka akan berpihak, kemudian mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan paham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan (Firmanzah, Marketing Politik, 2008)

Perubahan Pemilih

Kali ini rakyat perlu cerdas dan kritis dalam memilih. Sudah saatnya rakyat keluar dari zona “pemilih tradisional” apalagi “pemilih skeptis”. Menjadi pemilih rasional dan kritis berarti rakyat benar-benar menjadi “subjek” yang aktif, menjadi “manusia politik” yang sadar bahwa mereka adalah faktor utama yang ikut menentukan nasib bangsa dan negara ke depan. Kita tidak lagi hidup di zaman Orde Baru (Orba) yang otoriter dan tidak demokratis, meskipun secara prosedural menggelar pemilu. Pada zaman itu, demokrasi sekadar prosedur rutin pemilu. Suara-suara kritis dibungkam, kebebasan berpendapat dan berekspresi dimatikan.

Zaman telah berubah. Di alam demokrasi seperti saat ini, rakyat diberi ruang yang sangat luas untuk ikut menjadi penentu. Rakyat punya keinginan untuk perubahan, dan itu mutlak perlu disuarakan. Bukan hanya dengan datang memilih ke bilik suara, tetapi juga melihat secara jernih, rasional, dan kritis, siapa yang akan ia coblos di bilik suara. Pemilih tradisional tentu tidak terlalu peduli dengan hal ini. Mereka sudah cukup percaya dengan partainya, dan yakin bahwa program partai pasti baik. Dalam bahasa agama, pemilih ini dapat disebut “pemilih taklid” yang memilih berdasarkan “iman”. Pemilih jenis ini belumlah menjadi demos yang “memberi”, tetapi “menerima”. Demos ini sekadar partisipan di hari pencoblosan.

Demos yang saat ini banyak diperlukan tentu adalah demos yang rasional dan kritis. Memilih bukan berdasarkan semata-mata ideologi suatu partai, atau figur dan ketokohan ketua partai. Pemilih rasional dan kritis akan melihat program dan mempertimbangkannya dengan matang. Dengan demikian, publik seperti lebur dalam politik, menjadi bagian aktif yang terus-menerus mencermati, memonitor, dan mengontrol partai politik, sehingga partai politik akan tetap berada di jalurnya, merealisasikan program-programnya. Jika kita kenal ada ungkapan “perubahan di tangan kita”, tentu ini meniscayakan adanya peran aktif publik yang rasional dan kritis.|POL

Penulis adalah Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Jakarta

– See more at: http://pelitaonline.com/opinions/dari-pemilih-tradisional-ke-rasional-kritis#.Uq6IRH9pudY

Dari Pemilih Tradisional ke Rasional-Kritis

Jika selama lima tahun terakhir rakyat merasa dikecewakan oleh para politikus dan partai politik, inilah momentum yang tepat untuk “menghukum”. Rakyat harus menjadi pemilih cerdas dan kritis, bukan lagi tradisional atau skeptis.

Jumat, 13 Desember 2013 Fajar Kurnianto

Dari Pemilih Tradisional ke Rasional-Kritis

HAJATAN demokrasi berupa pemilihan umum (pemilu) di negeri ini kurang dari setahun lagi. Dua belas partai politik ditambah tiga partai lokal Aceh akan bersaing “memperebutkan” kekuasaan. Rakyat akan kembali menjadi “subjek” yang menentukan bangsa dan negara ini ke depan. Jika selama lima tahun terakhir rakyat merasa dikecewakan oleh para politikus dan partai politik, inilah momentum yang tepat untuk “menghukum”. Rakyat harus menjadi pemilih cerdas dan kritis, bukan lagi tradisional atau skeptis.

Tipologi Pemilih

Terkait pemilih, setidaknya ada empat tipe. Pertama, pemilih tradisional. Pemilih ini memiliki orientasi ideologi yang tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih ini sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Biasanya, pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau kontestan. Pemilih tradisional adalah jenis pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye (Rohrscheneider, 2002).

Kedua, pemilih skeptis. Pemilih ini tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilih jenis ini sangat kurang, karena ikatan ideologis mereka memang rendah. Mereka juga kurang memedulikan platform dan kebijakan sebuah partai politik. Kalaupun berpartisipasi dalam pemungutan suara, biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapa pun dan partai apa pun yang memenangkan pemilu tidak akan membawa bangsa ke arah perbaikan yang mereka harapkan.

Ketiga, pemilih rasional. Pemilih ini memiliki orientasi tinggi pada “policy-problem-solving” dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam program kerjanya. Pemilih ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Faktor asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan, tetapi tidak signifikan. Pemilih ini ingin melepaskan hal-hal yang bersifat dogmatis, “tradisional”, dan ikatan lokasi dalam kehidupan politiknya. Hal yang terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan, daripada paham dan nilai partai atau kontestan.

Keempat, pemilih kritis. Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan pemasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Proses untuk menjadi pemilih jenis ini bisa terjadi melalui dua mekanisme. Pertama, menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai politik mana mereka akan berpihak, kemudian mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan paham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan (Firmanzah, Marketing Politik, 2008)

Perubahan Pemilih

Kali ini rakyat perlu cerdas dan kritis dalam memilih. Sudah saatnya rakyat keluar dari zona “pemilih tradisional” apalagi “pemilih skeptis”. Menjadi pemilih rasional dan kritis berarti rakyat benar-benar menjadi “subjek” yang aktif, menjadi “manusia politik” yang sadar bahwa mereka adalah faktor utama yang ikut menentukan nasib bangsa dan negara ke depan. Kita tidak lagi hidup di zaman Orde Baru (Orba) yang otoriter dan tidak demokratis, meskipun secara prosedural menggelar pemilu. Pada zaman itu, demokrasi sekadar prosedur rutin pemilu. Suara-suara kritis dibungkam, kebebasan berpendapat dan berekspresi dimatikan.

Zaman telah berubah. Di alam demokrasi seperti saat ini, rakyat diberi ruang yang sangat luas untuk ikut menjadi penentu. Rakyat punya keinginan untuk perubahan, dan itu mutlak perlu disuarakan. Bukan hanya dengan datang memilih ke bilik suara, tetapi juga melihat secara jernih, rasional, dan kritis, siapa yang akan ia coblos di bilik suara. Pemilih tradisional tentu tidak terlalu peduli dengan hal ini. Mereka sudah cukup percaya dengan partainya, dan yakin bahwa program partai pasti baik. Dalam bahasa agama, pemilih ini dapat disebut “pemilih taklid” yang memilih berdasarkan “iman”. Pemilih jenis ini belumlah menjadi demos yang “memberi”, tetapi “menerima”. Demos ini sekadar partisipan di hari pencoblosan.

Demos yang saat ini banyak diperlukan tentu adalah demos yang rasional dan kritis. Memilih bukan berdasarkan semata-mata ideologi suatu partai, atau figur dan ketokohan ketua partai. Pemilih rasional dan kritis akan melihat program dan mempertimbangkannya dengan matang. Dengan demikian, publik seperti lebur dalam politik, menjadi bagian aktif yang terus-menerus mencermati, memonitor, dan mengontrol partai politik, sehingga partai politik akan tetap berada di jalurnya, merealisasikan program-programnya. Jika kita kenal ada ungkapan “perubahan di tangan kita”, tentu ini meniscayakan adanya peran aktif publik yang rasional dan kritis.|POL

Penulis adalah Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Jakarta

– See more at: http://pelitaonline.com/opinions/dari-pemilih-tradisional-ke-rasional-kritis#.Uq6IRH9pudY

Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : GOLDEN YES, GOLPUT NO”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,223,884 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: