12
Dec
13

Kenegarawanan : Kedaulatan Politik Negara

Parpol Reduksi Kedaulatan Rakyat

Sulardi* | Rabu, 11 Desember 2013 – 11:50 WIB

: 164

(dok/ist)
Ilustrasi.
Parpol sangat menikmati kedaulatan yang dimilikinya
Diskusi kedaulatan merupakan diskusi yang cukup tua. Dari perkembangan peradaban dunia, paling tidak dikenal ada empat kedaulatan, yakni kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara (beberapa literatur menyebutnya kedaulatan raja), kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat.
Masing masing kedaulatan itu mempunyai masa jaya dan diterima sebagai panutan dalam bernegara. Teori kedaulatan Tuhan diterima dan berjaya cukup lama, yakni 10 abad, dari abad ke-5 sampai dengan ke-15. Masa ini dikenal sebagai abad kegelapan. Masa yang tidak memungkinkan perdebatan, terutama tentang kekuasaan yang dijalankan negara atau gereja sewaktu itu.

Semua warga masyarakat mempunyai kesadaran yang sama, yang terjadi di dunia merupakan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, keberadaan raja dan kekuasaan yang melekat di dalamnya tidak perlu dipersoalkan. Itu supaya tidak menimbulkan masalah yang justru merugikan masyarakat.

Kedaulatan negara berawal pada masa Renaissance dan setelahnya. Itu saat ditemukan literatur dari zaman Yunani Kuno, yakni pikiran rasional yang dikemukakan Aristoteles pada abad ke-5 sebelum masehi (SM). Seorang pelopor gagasan kedaulatan negara adalah Jean Bodin. Paham kedaulatan negara memberikan arti kekuasaan itu asli dimiliki negara, tidak berasal dari mana pun.

Hanya negara yang mempunyai kekuasaan. Bahkan, kekuasaan itu tersentral pada negara, tidak terbagi vertikal atau horizontal. Kekuasaan negara eksistensinya kekal. Ini identik keberadaan negara. Kedaulatan negara menjadi pijakan bagi terselenggaranya kekuasaan yang absolut. Penguasa pada zaman ini tidak bertanggung jawab kepada siapa pun.

Pemahaman kedaulatan negara tersebut mendapat pertentangan yang cukup sengit dari Krabbe. Ini dengan dasar argumentasi bahwa sesungguhnya di atas negara masih ada “sesuatu” yang lebih tinggi, yakni hukum.

Itu karena pada dasarnya negara tunduk pada hukum. Inilah yang menjadi landasan berpikir bagi penganut teori kedaulatan hukum. Segala hal yang ada di negara itu patuh dan tunduk pada hukum. Andai tidak, ada hukuman bagi yang berani melawan atau melanggarnya.

Kedaulatan rakyat muncul setelah JJ Rousseau, dengan kontruksi kontrak sosialnya, berhasil meyakinkan khalayak bahwa pemilik sekaligus sumber kekuasaan yang ada pada negara itu adalah masyarakat.

Kekuasaan tertinggi yang dimaksud adalah volonte general. Volonte general atau kemauan umum itu yang memunculkan pemahaman bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada rakyat, kini dikenal sebagai kedaulatan rakyat.

Di Indonesia format kedaulatan rakyat dapat ditemukan pada dua tempat. Pertama, pada dasar negara, yakni Pancasila. Itu ada pada sila keempat yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Format kedua ada pada UUD Negara Indonesia. Semangat kedaulatan rakyat diformulasi dalam dua pemahaman. Pemahaman pertama, kedaulatan rakyat berada pada rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Konsekuensi dari pemahaman ini melahirkan lembaga superbodi yang dikenal sebagai lembaga tertinggi negara. Ini dengan dalih sebagai perwujudan masyarakat, sekaligus pelaksana kedaulatan rakyat.

Kekuasaan tertinggi tampak dalam berbagai hal, seperti memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, meminta pertanggungjawaban, menyusun panduan bagi presiden dan wakil presiden, mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode, yang dikenal dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Perwujudan lainnya adalah produk kebijakan dan atau regulasi dari lembaga tertinggi. Ini tidak dapat dibatalkan atau diganggu gugat oleh siapa pun, dengan cara apa pun.

Setelah perubahan UUD 1945, pemahaman kedaulatan rakyat diformulasikan menjadi, ”Kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan berdasar UUD”. Perwujudan dari pemahaman ini adalah DPR, DPRD, DPD, dan presiden serta wakil presiden dipilih rakyat. Ini dipahami juga untuk memilih kepala daerah, gubernur, wali kota/bupati yang dilaksanakan oleh rakyat secara langsung.

Kedaulatan Parpol

Kedaulatan rakyat ternyata telah direduksi menjadi kedaulatan partai politik (parpol). Secara sadar, penyelenggara kekuasaan di negara ini menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan parpol. Itu mulai pemilihan anggota DPR, DPRD, presiden serta wakil presiden, hingga kepala daerah. Penentu awalnya berasal dari parpol.

Tidak ada calon anggota DPR atau DPRD yang dapat dikatakan calon jika belum mendapat restu dari pemimpin parpol. Tidak pernah ada calon gubernur, wali kota/bupati bila belum ada rekomendasi parpol. Demikian pula untuk calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Mereka tidak akan bisa mendaftarkan diri sebagai capres ataupun cawapres kepada KPU jika belum direkomendasi pemimpin parpol.

Secara konstitusional, reduksi kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan parpol telah dimuat dalam UUD 1945, pasangan capres dan cawapres diusulkan parpol atau gabungan parpol sebelum pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan. Berdasarkan pasal inilah, terjadi awal pergeseran kedaualatan rakyat itu.

Parpol sangat menikmati kedaulatan yang dimilikinya, bahkan kekuasaan parpol tercermin dalam kebijakan anggota DPR dan DPRD yang terkonsentrasi pada fraksi-fraksi yang ada di DPR dan DPRD. Fraksi merupakan corong atau pelaksana kebijakan parpol, induk semangnya. Jadi, DPRD dan DPRD hakikatnya tidak lagi wakil rakyat, tetapi wakil parpol.

Hal tersebut berdampak pada orientasi kerja anggota legislatif yang sangat patuh pada instruksi parpol. Bahkan, anggota DPR dan DPRD telah lupa bahwa mereka dipilih rakyat.

Hal tersebut tercermin dari berpindahnya para anggota DPR/DPRD itu ke lembaga lain, seperti menjadi hakim agung, gubernur, menteri, atau pemimpin lembaga lain. Mereka tidak ada kata minta izin kepada para pemilihnya yang semestinya diwakili. Ini sungguh menunjukkan bahwa mereka, anggota DPR/DPRD yang berpindah profesi, tidak berintegritas dan bermoralitas terpuji.

Sudah saatnya kita mengembalikan dan merebut kembali kedaulatan rakyat. Itu dengan memformulasikan perubahan UUD sedemikian rupa. Jadi, anggota DPR dan DPRD, presiden dan wakil presiden, dan kepala daerah bekerja dan berorientasi kepada rakyat, sebagai wakil mereka dan pemilik kedaulatan di negara ini.

*Penulis adalah Dekan Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Malang.

Sumber : Sinar Harapan
Modus Politikus Jelang Pemilu

Tajuk Rencana | Rabu, 11 Desember 2013 – 11:30 WIB

: 139

(dok/ist)
Ilustrasi.
Dana ijon menjadi salah satu modus politikus jelang pemilu.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 sudah di depan mata. Namun, kewaspadaan tetap harus dilakukan terutama guna mengawasi para politikus yang masih ngotot menjadi wakil rakyat, baik di DPR maupun DPRD.

Peringatan ini bukan tanpa sebab. Simak saja pernyataan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (8/12) lalu.

Ia mengungkapkan, pihaknya mencium berbagai modus yang dilakukan politikus untuk memuluskan perjalanan karier mereka di Pemilu 2014. Salah satunya adalah dana ijon menjelang pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Dia melanjutkan, transaksi dana berupa sogokan atau dana ilegal yang didapati para politikus dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemilu. Langkah itu dilakukan, salah satunya untuk menghindar dari jeratan hukum.

Untuk mencegah dana ijon, pihak PPATK akan aktif memantau rekening para penyelenggara pemilu. Selain partai politik (parpol), penyelenggara pemilu juga harus melaporkan rekeningnya ke PPATK.

“Penyelenggara Pemilunya harus juga aktif kasih rekeningnua ke PPATK. Kita tahu ada Ketua Bawaslu mau disogok Camry,” ungkap Muhammad Yusuf.

Kita mendukung upaya PPATK memantau transaksi dana terkait Pemilu 2014 itu, apalagi hal itu kemungkinan bisa dilakukan para politikus yang tetap ngebet menyandang julukan sebagai wakil rakyat. Meski diakui praktik politik uang sepertinya sulit dihilangkan begitu saja, setidaknya masih tetap ada upaya untuk mengawasi aliran dana ijon tersebut sebagai salah satu contoh penyimpangan itu.

Dalam konteks ini adalah benar tidak hanya para politikus yang patut diawasi, tetapi penyelenggara pemilu juga patut dipantau secara mendalam. Desakan ini sangat penting karena pengalaman pada pemilu sebelumnya, banyak kasus “main mata” antara penyelenggara pemilu dengan calon legislatif (caleg).

Bukan rahasia umum lagi bahwa banyak politikus yang akan mengeluarkan uang berapa pun juga hanya untuk melancarkan perjalanannya menjadi wakil rakyat.

Pada pemilu lima tahun lalu, ada calon legislatif yang sampai menjual sawah, tanah, bahkan rumahnya hanya untuk mengejar impian menjadi calon legislatif. Tidak jarang banyak juga caleg akhirnya menjadi gila karena semua harta telah dikeluarkan ternyata gagal menjadi wakil rakyat.

Menghadapi politik uang bukan perkara mudah. Dalam praktik di lapangan, politik uang malah sudah merambah ke level yang lebih tinggi.

Bila sebelumnya politik uang dalam pemilu hanya memengaruhi pilihan pemilih, kini politik uang sudah merambah ke jajaran elite. Tentunya dengan modus yang kadang cukup canggih juga. Bahkan, terkesan terselubung sehingga sulit diditeksi sejak awal.

Jika yang terjadi demikian, ujung-ujungnya praktik korupsi agaknya sulit diberantas hingga ke akarnya. Jika itu wakil rakyat, tidak heran jika saat ini makin banyak anggota DPR dari berbagai partai politik (parpol) terjerat kasus dugaan korupsi.

Sebut saja kader Partai Demokrat yang sudah menjadi tersangka, bahkan terdakwa kasus korupsi. Hal serupa juga terjadi di PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketika dulu berjuang untuk menjadi “wakil rakyat” harus mengeluarkan banyak uang, yang muncul setelah terpilih dan menjadi anggota DPR atau DPRD adalah politik kembali modal. Di sinilah kemudian terjadi peluang tindakan korupsi.

Bukan tidak mungkin juga ada setoran yang diam-diam mengalir ke partai politik (parpol). Jika kondisi ini terus terjadi, agaknya sulit diharapkan masyarakat mendapatkan sosok wakil rakyat yang berpihak kepada pemilihnya. Sangat mustahil agaknya!

Tidak ada upaya lain untuk mumpung sebelum pesta demokrasi dimulai, semua pihak termasuk lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap upaya pemberantasan korupsi untuk menyatukan sikap serta tindakan, untuk mencegah upaya politik uang termasuk dana ijon. Lembaga resmi seperti PPATK juga dituntut peran yang lebih. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diharapkan ikut nimbrung.

Dengan langkah-langkah itu, diharapkan Pemilu 2014 mendatang dapat dihasilkan wakil rakyat yang benar-benar wakil rakyat, bukan wakil rakyat tanda petik, apalagi yang pikirannya hanya mengutak-atik anggaran negara untuk kepentingan pribadi atau parpolnya.

Sumber : Sinar Harapan

LIPI: Ketertarikan Masyarakat pada Politik Rendah

Jakarta (Antara) – Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebutkan ketertarikan masyarakat pada politik rendah, yaitu dengan angka 60 persen yang menyatakan kurang tertarik dan tidak tertarik sama sekali.

“Meskipun demikian, angka ini relatif sama dengan rata-rata seluruh negara-negara demokratis pada tahun 1990-an sebesar 36 persen,” kata peneliti LIPI Wawan Ichwanuddin dalam paparannya di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan hanya sekitar 37 persen responden yang mengaku tertarik atau sangat tertarik terhadap masalah politik atau pemerintahan.

Menurut dia, dalam keseharian mayoritas responden mengaku tidak pernah mendiskusikan masalah politik atau pemerintahan yaitu sebesar 40,8 persen. Sementara itu, sebesar 37,3 persen responden mengaku jarang mendiskusikan masalah politik dengan teman dan tetangga.

“Hanya 20,9 persen mengaku sering atau sangat sering melakukannya,” ujar Wawan.

Sementara itu, tingkat keterlibatan politik responden melalui diskusi politik dengan keluarga sangat rendah yaitu sebesar 44 persen mengaku tidak pernah dan 40,7 persen jarang melakukannya.

Dan hanya 13,5 persen dan 0,9 persen yang mengaku sering atau sangat sering mendiskusikan masalah politik.

“Angkanya tidak terlalu banyak berubah, yaitu sekitar 4 dari 5 orang responden mengaku jarang/ sangat jarang atau tidak pernah terlibat dalam diskusi masalah politik atau pemerintahan, baik dengan anggota keluarga maupun teman atau tetangga,” ujarnya.

Sedangkan terkait partisipasi politik, hanya 3,3 persen responden pernah membantu kampanye bagi caleg/ parpol seperti menyumbang dana. Lalu sebesar 7,6 persen yang pernah menyampaikan aspirasi kepada caleg/ parpol selama kampanye dan 10,8 persen pernah mempersuasi orang lain untuk memilih caleg/ parpol pilihannya.

“Partisipasi politik dalam bentuk menghadiri kampanye dan menggunakan atau memasang atribut kampanye Caleg/Parpol lebih tinggi, yaitu masing-masing 24,1 persen dan 27,7 persen,” katanya.

Survei itu dilakukan di 31 provinsi seluruh Indonesia dengan 1.799 orang di 90 desa/ kelurahan.

Ambang kesalahan survei itu 2,31 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (ar)

Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : Kedaulatan Politik Negara”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,223,246 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: