19
Nov
13

Kenegarawanan : Politik Kebijakan Publik Indonesia (PKPI) 2014-2045

Suara Rakyat : POLITIK KEBIJAKAN PUBLIK 2014-2045
Tiadanya Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai perangkat formal legalistik, berarti pentingnya setiap ‘pemangku kepemimpinan Pancasila Indonesia’ berprespektifkan ‘peningkatan kinerja pembangunan Indonesia’ ketika ikut menyelenggarakan sendi2 pembangunan kenegaraan. Oleh karena itu, pembentukan Politik Kebijakan Publik Indonesia itu strategik terselenggara sedemikian rupa sehingga mengerucut paling tidak berwujud amanat Undang Undang yang mengikat dilaksanakan sebagai kompas perjalanan bangsa dan negara. Dengan catatan, bila dimungkinkan,
Politik Kebijakan Publik Indonesia itu segera diratifikasi sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara oleh Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, tentunya melalui mekanisme berskala Sidang Istimewa.
Adapun Politik Kebijakan Publik Indonesia itu, disarankan berbasis atas periodesasi :
(1) Indonesia Mulia 2014-2024, (2) Indonesia Bermartabat 2024-2034, (3) Indonesia Sejahtera 2034-2044, menuju Indonesia Jaya 2045-dst, dg catatan bahwa Indonesia Jaya mempersyaratkan hadirnya terlebih dulu kondisi Indonesia Sejahtera, Bermartabat dan Mulia. Sejahtera lahir batin bersyaratkan Kemanusiaan yang seutuhnya terbentuk sedemikian rupa berkondisi Kemartabatan dan Kemuliaan yang hakiki. Dan hadirnya status Kemuliaan itu menjadi keharusan bagi perbaikan daripada kinerja Kebangsaan dan Kenegaraan Indonesia berdasarkan atas amanat Pembukaan UUD45. Oleh sebab itu Politik Kebijakan Publik Indonesia ini juga memprasyaratkan kehadiran Perangkat Kepemimpinan Pancasila Indonesia yang berdimensi Kepemimpinan Kemasyarakatan, Kepemimpinan Kebangsaan, Kepemimpinan Kenegaraan berjajaran teratur, bertingkatan Pusat sampai dengan Desa/Dukuh/Banjar/Nagari/Rukun Tetangga dst. Karena ini kerja besar kearah Indonesia Jaya, maka termijn dibuka bagi segenap eksponen anak bangsa berbagi aspirasi ke pkp17845@gmail.com
Jakarta, 19 Nopember 2013
Pandji R Hadinoto,
Pembudaya Konstitusi Pancasila Indonesia
Salam Negarawan 17845,
Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila CaLeg DPRRI Jkt-2 (JakPus-JakSel-LN) No, 2 www.jakarta45.wordpress.com

Suara Rakyat  : PRESIDIUM KEPEMIMPINAN PANCASILA INDONESIA
Hari kelabu yang kini menandai Padamnya Kewibawaan Peradilan Indonesia pasca tindakan kekerasan pencari keadilan atas lembaga tinggi negara berlabel Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebenarnya membuka peran strategik bagi Prakarsa Kerakyatan Penyelamatan Indonesia untuk tampilkan keberadaan sosok Presidium Kepemimpinan Pancasila Indonesia, sebagai solusi tergerusnya postur kepemimpinan nasional dalam menyelenggarakan amanat konstitusional Indonesia Negara Hukum.
Lembaga kerakyatan berlabel Presidium Kepemimpinan Pancasila Indonesia ini diproyeksikan untuk mengawal Penegakkan Konstitusi Proklamasi Indonesia terutama Pembukaan UUD45.
Adapun Prakarsa Kerakyatan Penyelamatan Indonesia itu dilakukan oleh eksponen2 Nasionalis Pancasila dari komponen2 kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang aktif konstruktif demi terjaganya 9 Pusaka Konstitusi Proklamasi Indonesia.
Jakarta, 15 Nopember 2013
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
pkp17845@gmail.com

Salam Negarawan 17845,
Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila CaLeg DPRRI Jkt-2 (JakPus-JakSel-LN) No, 2 www.jakarta45.wordpress.com

Suara Rakyat : POLITIK KEARIFAN PEREKONOMIAN INDONESIA
Batalkan Pasal-33 UUD45 edisi 2002, berlakukanlah Pasal-33 UUD45 edisi 1959, diyakini menjadi solusi struktural atasi kontroversi tuntutan upah buruh versus pimpinan perusahaan yang kini masih membara didalam sekam. Situasi dan kondisi ini terjadi karena sebenarnya terakibat oleh indeks biaya hidup yang meroket tajam pasca tahun 2002 tersebab ketergantungan impor bahan2 pokok atau primer yang seharusnya mampu dipenuhi produksi lokal. Semangat neoliberalisme yang menonjol di Pasal-33 UUD45 edisi 2002 itulah yang membuka perang dagang asimetrik antara kekuatan ekonomi global terhadap kekuatan ekonomi lokal khususnya pengadaan bahan2 pokok/primer itu yang lalu berdampak negatif kepada hubungan kerja antara buruh/pekerja dengan pimpinan perusahaan.
Politik Kearifan Perekonomian Indonesia berdasarkan Pasal-33 UUD45 edisi 1959 itu sendiri diyakini pula secara struktural fundamental lebih membuka peluang pemerataan ekonomi kesejahteraan rakyat dan lebih membuka iklim kepengusahaan rakyat dan korporasi lokal dalam akses pengelolaan sumber2 daya ekonomi kemaritimam Indonesia yang terduga lebih potensial daripada sumber2 daya ekonomi daratan indonesia.
Jakarta, 13 Nopember 2013
Pandji R Hadinoto, pkp17845@gmail.com
Salam Negarawan 17845,
Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila CaLeg DPRRI Jkt-2 (JakPus-JakSel-LN) No, 2 www.jakarta45.wordpress.com

Suara Rakyat : POLITIK KEARIFAN PEKERTI INDONESIA
Menyikapi eskalasi ketidakpastian yang berkelanjutan dalam suasana globalisasi berikut dampak ikutannya dalam praktek kehidupan lokal di Indonesia, maka tatanilai kearifan pekerti lokal patut menjadi pilihan rujukan seperti berbagai falsafah yang jadi pedoman hidup bagi orang Jawa sbb :
1. Urip Iku Urup (Hidup itu Nyala, Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain disekitar kita, semakin besar manfaat yang bisa kita berikan tentu akan lebih baik).
2. Memayu Hayuning Bawana, Ambrasta dur Hangkara (Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan; serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak.
3. Sura Dira Jaya Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti (segala sifat keras hati, picik, angkara murka, hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati dan sabar).
4. Ngluruk Tanpa Bala, Menang Tanpa Ngasorake, Sekti Tanpa Aji-Aji, Sugih Tanpa Bandha (Berjuang tanpa perlu membawa massa. Menang tanpa merendahkan atau mempermalukan. Berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan, kekuatan, kekaya an atau keturunan. Kaya tanpa didasari kebendaan).
5. Datan Serik Lamun Ketaman, Datan Susah Lamun Kelangan (Jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri. Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu).
6. Aja Gumunan, Aja Getunan, Aja Kagetan, Aja Aleman (Jangan mudah terheran-heran. Jangan mudah menyesal. Jangan mudah terkejut-kejut. Jangan mudah ngambeg, jangan manja).
7. Aja Ketungkul Marang Kalungguhan, Kadonyan lan Kemareman (Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan dan kepuasan duniawi).
8. Aja Kuminter Mundak Keblinger, Aja Cidra Mundak Cilaka (Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah. Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka).
9. Aja Milik Barang Kang Melok, Aja Mangro Mundak Kendo (Jangan tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah, cantik, indah; Jangan berfikir mendua agar tidak kendor niat dan kendor semangat).
10. Aja Adigang, Adigung, Adiguna
(Jangan sok kuasa, sok besar, sok sakti).
11. Prasaja (hidup bersahaja)
12. Wilapa (jujur dan apa adanya)
13. Wiloto (menghargai kedua orang tua terutama ibu)
14. Sepi ing pamrih, rame ing gawe (tulus ikhlas dan bekerja keras), dlsb.
Prinsip2 pekerti tersebut diatas dikemukakan bukan berarti sebagai javanisasi namun lebih sebagai berbagi pengetahuan kepada sesama rakyat Indonesia lain dengan paham tidak hanya baik dianut oleh orang Jawa saja, tapi juga dianggap baik pula bagi orang Indonesia lain pada umumnya. Dan diyakini masih banyak tatanilai kearifan lokal dari daerah selain Jawa yang pula baik dibagikan kepada sesama rakyat indonesia.
Pusaka Kearifan Pekerti Indonesia ini adalah milik rakyat indonesia yang diyakini bermisi harmonisasi dan berciri produk lokal budaya Nusantara yang telah berkiprah lama bagi peradaban negara kepulauan Republik Indonesia sejak berabad silam yang lalu.
Adapun kemudian Pembudayaan Kearifan Pekerti Indonesia dikiprahkan secara berkelanjutan, hal ini diyakini dapat perkuat jati diri bangsa dan perkokoh ketahanan bangsa sekaligus pertebal kepercayaan diri untuk mengatasi ancaman hambatan gangguan tantangan, semisal menurunnya tingkat kepercayaan terhadap kiprah Indonesia Negara Hukum seperti tontonan tentang praktek protes massa ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis siang 14 Nopember 2013, dugaan politisasi DPT Pemilu 2014, Degradasi Produksi Pangan Lokal, Revisi PerPres 36/2010 fasilitator NeoLib langgar Konstitusi Ps33 UUD45, dlsb.
Salam Negarawan 17845
Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI
pkp17845@gmail.com

Salam Negarawan 17845,
Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila CaLeg DPRRI Jkt-2 (JakPus-JakSel-LN) No, 2 www.jakarta45.wordpress.com

Suara Pembaca : PEMBUDAYAAN KEPAHLAWANAN PANCASILA INDONESIA
Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember 1945 pada tanggal 10 Nopember 2013 sungguh patut juga dimaknai sebagai siklus nasional bagi Pembudayaan Kepahlawanan Pancasila Indonesia secara berkala tahunan guna penyegaran kembali penghayatan dan pengamalan Roh Indonesia Merdeka (RIM) untuk memerdekakan bangsa & negara dari soal2 krusial terkini yang mendera seperti Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2014, kadar kepedulian masyarakat musyawarah mufakat,  kontroversi kedaulatan perekonomian nasional sesuai PerPres No 36 tahun 2010, dekadensi moral berupa mewabahnya tindak pidana korupsi, disorientasi politik negara tentang kemaritiman, dlsb.
RIM tersebut adalah Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 (JSN45) yang cakupi 17 tatanilai operasional seperti Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; Jiwa dan Semangat Merdeka; Nasionalisme; Patriotisme; Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka; Pantang mundur dan tidak kenal menyerah; Persatuan dan Kesatuan; Anti Penjajah dan Penjajahan; Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri; Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya; Idealisme kejuangan yang tinggi; Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara; Kepahlawanan; Sepi ing pamrih rame ing gawe; Kesetiakawanan senasib sepenanggungan dan kebersamaan; Disiplin yang tinggi; Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan,
Pembudayaan Kepahlawanan Pancasila Indonesia yang bermodalkan RIM/JSN45 dan sikap diri Pejuang Tanpa Akhir (PETA) serta 7 kata Semangat di Penjelasan UUD45 adalah  diyakini akan mampu kokohkan kehadiran Negarawan2 Indonesia Mulia & Bermartabat berkarakter Pahlawan Pancasila, baik di jajaran penyelenggara negara maupun di kalangan masyarakat peduli kebangsaan & kenegaraan.
Salam PETA & JSN45,
Pandji R Hadinoto, pkp17845@gmail.com

Suara Pembaca : POLITIK KEPAHLAWANAN PROKLAMASI INDONESIA
Memaknai peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember 2013, berarti memaknai kembali Politik Kepahlawanan Proklamasi Indonesia 17845 (10 Nopember 1945) yang telah membuktikan lentingnya ketahanan bangsa Indonesia hadapi gempuran kekuatan militer Sekutu Asing selama 3 (tiga) minggu pertempuran asimetrik di kota bandar laut Surabaya tanpa kehilangan kedaulatan dan kemerdekaan bernegara Republik Indonesia.
Kini kekuatan ekonomi Korporasi Asing diakomodasi berkedudukan kepemilikan formal usaha2 di 14 sektor Sumber Daya Ekonomi [PerPres No 36/2010] :
Pertanian max 95%, Kehutanan max 51%, Kelautan & Perikanan berkapal > 100 GT & beroperasi di ZEEI, Energi & Sumber Daya Mineral max 95%, Pertahanan max 49%, Pekerjaan Umum 95%, Perdagangan 95%, Kebudayaan & Pariwisata 67%, Perhubungan 60%, Komunikasi & Informatika 95%, Keuangan 99%, Tenaga Kerja & Transmigrasi 49%, Pendidikan 49%, Kesehatan 75%.
Kedudukan formal diatas berakibat perang daya saing asimetrik dan kadar kelentingan ketahanan bangsa Indonesia kini kembali diuji dan dipertaruhkan, oleh karena itu kehadiran Politik Kepahlawanan Proklamasi Indonesia 17845 (10 Nopember 2013) jadi mutlak adanya dan diperlukan strategi kebersamaan dari seluruh komponen anak bangsa bertolok ukur pada :
1. Kehidupan Keagamaan tidak Rawan,
2. Kehidupan Ideologis tidak Retak,
3. Kehidupan Sosial Politik tidak Resah,
4. Kehidupan Sosial Ekonomi tidak Ganas,
5. Kehidupan Sosial Budaya tidak Pudar,
6. Kehidupan HanKamRata tidak Lengah,
7. Kehidupan Ekologis tidak Gersang.
Politik Kepahlawanan Proklamasi Indonesia 17845 terurai diatas sejatinya adalah perangkat kepahlawanan menuju Indonesia Mulia dan Bermartabat, buah tatanilai kearifan lokal Nusantara sendiri,
Jakarta, 9 Nopember 2013
Pandji R Hadinoto, pkp17845@gmail.com
www.jakarta45.wordpress.com
Salam Negarawan 17845,
Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila CaLeg DPRRI Jkt-2 (JakPus-JakSel-LN) No, 2 www.jakarta45.wordpress.com

Suara Pembaca : POLITIK KEPEMILIKAN PERUSAHAAN di INDONESIA
Politik Kepemilikan Perusahaan di Indonesia sepanjang erat terkait amanat Pasal-33 UUD45 terutama menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak harusnya jadi porsi kebijakan publik lembaga legislatif, tidak cukup tepat diatur oleh lembaga eksekutif kepresidenan seperti penggunaan perangkat PerPres No. 36/2010.
Finalisasi revisi PerPres No. 36/2010 tentang. Daftar Investasi Negatif yang diagendakan akhir tahun 2013 ini, selayaknya sekaligus dikoreksi lewat proses legislasi formal plus kesepakatan umum dari para pemangku kepentingan kebijakan publik tentang kedaulatan negara seperti para negarawan2 ParPol Non-Parlementer, OrMas, LSM, OrProf,  mengingat beberapa opini publik yang kini berkembang masif misal 1. skema revisi DNI yang tengah disusun pemerintah akan menambah panjang daftar instrumen liberalisasi perekonomian nasional dan hal ini tidak saja kian menggeragoti kedaulatan ekonomi, tetapi juga membuat keamanan Indonesia kian rentan, 2. Dominasi asing atas perekonomian Indonesia menguat, nasib negeri cuma jadi pasar, 3. Kedaulatan Indonesia tidak untuk dijual. Ini betul2 liberalisme in optima forma. Bangsa Indonesia tidak boleh anti asing namun janganlah ekonomi asing mendominasi Indonesia.
Bagaimanapun kini dirasakan bahwa rezim investasi asing memanjakan kepemilikan modal mayoritas. Hal ini tampak di kelolaan sumber daya alam, telekomunikasi, perkebunan sawit dan perbankan. Akibatnya asing kuasai jaringan bisnis dan intelijen. Implikasinya adalah kesempatan ekonomi untuk kepentingan domestik menjadi minim, kedaulatan ekonomi tergerogoti dan keamanan nasional pro rentan. Apalagi diancangkannya akses asing 100% dalam aspek kelolaan bidang bandara, pelabuhan & jasa bandara, cenderung susutkan peluang/ kedaulatan pemangku kepentingan ekonomi lokal dan memiskinkan para pemangku kepentingan ekonomi kesejahteraan rakyat lokal namun justru memperkaya pemangku kepentingan ekonomi pemodal asing.
Singkat kata, makna Daftar Negatif Investasi (DaNI) bergeser jadi Daftar Positif Investasi Asing (DaPIA) atau BaPIA (Batas Positif Investasi Asing).
Salam Negarawan 17845,
Pandji R Hadinoto, pkp17845@gmail.com

Salam Negarawan 17845,
Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila CaLeg DPRRI Jkt-2 (JakPus-JakSel-LN) No, 2 www.jakarta45.wordpress.com

Suara Rakyat : POLITIK KETAHANAN PROKLAMASI INDONESIA

Memaknai peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember 2013, berarti memaknai kembali Politik Ketahanan Proklamasi Indonesia 17845 (10 Nopember 1945) yang telah membuktikan lentingnya ketahanan bangsa Indonesia hadapi gempuran kekuatan militer Sekutu Asing selama 3 (tiga) minggu pertempuran asimetrik di kota bandar laut Surabaya tanpa kehilangan kedaulatan dan kemerdekaan bernegara Republik Indonesia.
Kini kekuatan ekonomi Korporasi Asing diakomodasi berkedudukan kepemilikan formal usaha2 di 14 sektor Sumber Daya Ekonomi [PerPres No 36/2010] :
Pertanian max 95%, Kehutanan max 51%, Kelautan & Perikanan berkapal > 100 GT & beroperasi di ZEEI, Energi & Sumber Daya Mineral max 95%, Pertahanan max 49%, Pekerjaan Umum 95%, Perdagangan 95%, Kebudayaan & Pariwisata 67%, Perhubungan 60%, Komunikasi & Informatika 95%, Keuangan 99%, Tenaga Kerja & Transmigrasi 49%, Pendidikan 49%, Kesehatan 75%.
Kedudukan formal diatas berakibat perang daya saing asimetrik dan kadar kelentingan ketahanan bangsa Indonesia kini kembali diuji dan dipertaruhkan, oleh karena itu kehadiran Politik Ketahanan Proklamasi Indonesia 17845 (10 Nopember 2013) jadi mutlak adanya dan diperlukan strategi kebersamaan dari seluruh komponen anak bangsa bertolok ukur pada :
1. Kehidupan Keagamaan tidak Rawan,
2. Kehidupan Ideologis tidak Retak,
3. Kehidupan Sosial Politik tidak Resah,
4. Kehidupan Sosial Ekonomi tidak Ganas,
5. Kehidupan Sosial Budaya tidak Pudar,
6. Kehidupan HanKamRata tidak Lengah,
7. Kehidupan Ekologis tidak Gersang.
Politik Ketahanan Proklamasi Indonesia 17845 terurai diatas sejatinya adalah perangkat kendali menuju Indonesia Mulia dan Bermartabat, buah tatanilai kearifan lokal Nusantara,
Jakarta, 7 Nopember 2013
Pandji R Hadinoto, pkp17845@gmail.com

Salam Negarawan 17845,
Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila CaLeg DPRRI Jkt-2 (JakPus-JakSel-LN) No, 2 www.jakarta45.wordpress.com

Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : Politik Kebijakan Publik Indonesia (PKPI) 2014-2045”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,193,692 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: