24
Oct
13

Kenegarawanan : MK tidak berhak Uji PerPPU

Yusril: MK Tidak Berhak Uji Perpu

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Prof Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berhak menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Hal itu sekaligus membantah pernyataan Pakar Hukum Tata Negara Prof Saldi Isra yang sebelumnya mengatakan MK berwenang menguji Perpu dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 138/2009.

Putusan MK tersebut menurut Prof Saldi bisa dijadikan sebagai landasan hukum bahwa MK berwenang untuk menguji Perpu. “Saya berpendapat sebaliknya, MK tidak berwenang menguji Perpu,” kata Yusril, Kamis (24/10/2013).

Menurut Yusril, UUD 45 secara tegas membedakan bentuk peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang (UU) dengan Perpu. “Walaupun secara substansial Perpu berkedudukan setara dengan UU, namun dari sudut proses pembentukannya, terdapat perbedaan antara keduanya,” ujarnya.

Yusril menuturkan, daya berlaku Perpu terbatas sampai sidang DPR yang berikut untuk menentukan nasib Perpu tersebut, apa akan diterima atau ditolak DPR.

Karena itu, UUD 45 secara tegas mengatur bahwa MK berwenang menguji UU terhadap UUD 45, tidak untuk menguji Perpu.

“Bahwa MK pernah menguji Perpu dan melahirkan putusan, saya menganggap MK telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh UUD 45,” katanya.

Dia mengatakan, UUD 45 secara tegas mengatur bahwa DPR yang berwenang untuk menerima atau menolak Perpu. “Kalau MK menyatakan berwenang menguji Perpu, saya sarankan agar DPR memperkarakan MK dalam perkara sengketa kewenangan,” katanya.

UUD 45 menyatakan bahwa MK berwenang mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD. Akan sangat menarik jika DPR mengajukan gugatan sengketa kewenangan dengan MK untuk diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sendiri.

DPR dapat menguji apakah MK berwenang untuk menguji Perpu atau tidak, yang perkara itu akan diadili dan diputus oleh MK sendiri.

“Akan tambah menarik lagi jika seandainya DPR menunjuk saya jadi kuasa hukumnya, dan MK menunjuk Prof Saldi jadi kuasa hukumnya. Kita sama-sama berperkara di MK. DPR jadikan MK sebagai tergugat (Termohon) dan MK sendiri yang akan mengadili dirinya sendiri sebagai tergugat itu,” ujar Yusril.

Baca Juga:

Yusril: MK Tidak Berhak Uji Perpu

Apa Motif Nazaruddin Cicil Sasaran Tembaknya?

Pencuri Motor Diciduk Polisi Saat Duduk di Pelaminan

 


0 Responses to “Kenegarawanan : MK tidak berhak Uji PerPPU”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,088,137 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: