11
Sep
13

MiGas : Mafia Hulu ke Hilir

Mafia Migas Membentang dari Hulu ke Hilir

Sigit Wibowo | Senin, 09 September 2013 – 15:35:22 WIB


(dok/antara)
Sejumlah penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang dugaan suap terhadap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini di Gedung KPK Jakarta, Ra
Rakyat Indonesia seperti tikus mati di lumbung padi.

Korupsi di sektor minyak dan gas (migas) memang telah berlangsung selama lebih dari empat dekade atau sejak Soekarno didongkel dari kekuasaan oleh Soeharto yang ditopang Amerika Serikat (AS).

Indonesia lalu dipersembahkan kepada perusahaan-perusahaan multinasional atas jasa-jasanya memberikan kontribusi dalam menggusur pemerintahan nasionalis Soekarno yang dinilai anti-Barat.

Tak mengherankan sejak era Soeharto perusahaan-perusahaan migas asing seperti Chevron, ExxonMobil, Total, British Petroleum (BP), dan lain-lain bisa mengekspolorasi migas Indonesia secara leluasa. Pemerintah Soeharto hanya memungut upeti dalam bentuk kepemilikan saham atau suap kepada keluarga Cendana guna memperlancar bisnisnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad paham akan masalah nyata yang dihadapi bangsa Indonesia. Maka pernyataannya yang secara berani dan terbuka saat memberikan pembekalan mengenai potensi korupsi dalam Rakernas III PDIP di Ecovention, Jakarta, akhir minggu ini menunjukkan Ketua KPK merupakan sosok calon pemimpin yang pro-rakyat dan menjadi harapan bangsa ke depan.

Samad berbicara sekitar 1,5 jam menjelaskan mengenai berbagai potensi korupsi yang sangat mungkin terjadi karena perselingkuhan kekuasaan politik bekerja sama dengan perusahaan migas, baik asing maupun domestik.

Untuk itu perlu perbaikan secara menyeluruh di sektor-sektor strategis yang saat ini masih dikuasai oleh perusahaan asing dan merugikan negara. Samad juga menyatakan berdasarkan hasil kajian KPK, 50 persen perusahaan di sektor migas dan batu bara tidak membayar pajak. “Pembagiannya seharusnya 60 persen untuk Indonesia, 40 persen asing,” ujar Samad.

Indonesia memiliki 45 blok eksplorasi migas dan pertambangan. Hasil dari blok tersebut sangatlah besar. Misalnya eksplorasi minyak di blok Mahakam menghasilkan Rp 120 triliun per tahun, ditambah Rp 145 triliun dari blok Madura tiap tahun maka penduduk Indonesia sebenarnya tidak boleh ada yang miskin.

Jadi amat ironis jika saat ini ada 50 persen penduduk Indonesia hidup dari US$ 2 per hari. “Sebanyak 45 Blok eksplorasi migas kalau beroperasi semua mendapat Rp 7.200 triliun. Dalam catatan migas tahun 2013, minimal pendapatan Rp 20.000 triliun per tahun. Saya mencoba membagi dengan 241 juta penduduk Indonesia. Setiap orang dapat Rp 20 juta, sehingga tak ada yang miskin,” kata Abraham.

Peneliti Institute for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng menyatakan, akibat korupsi yang dilakukan mafia migas, rakyat Indonesia Indonesia ibarat tikus mati di lumbung padi. Konsesi blok migas kian meluas, bagaikan lubang tikus di tengah sawah, mencapai puluhan ribu sumur migas, namun produksi merosot karena tikus-tikus menggerogoti produksi minyak nasional.

Pengamat intelijen John Mempi menyatakan ada pihak yang menikmati untung besar dari impor bahan bakar minyak (BBM), yakni elite penguasa.

Ia mengutip sumber dari Badan Intelijen Negara (BIN), jumlah pembelian BBM dan minyak mentah melalui anak usaha Pertamina di Singapura yakni Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) sebesar Rp 33 triliun per bulan. Jumlah keuntungan Rp 12 triliun masuk ke kas Petral dan Rp 4 triliun masuk ke kantong seorang makelar yang bernama Reza Chalid.

Mempi menjelaskan, Petral merupakan anak perusahaan Pertamina yang berhubungan dengan perusahaan minyak swasta Indonesia yang membeli minyak yang diolah oleh kilang-kilang Pertamina. Dari 840.000 barel per hari produksi nasional, 40 persen diekspor.

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan nasional 700.000-800.000 barel per hari diimpor kembali. Kegiatan impor dan ekspor minyak ini menjadi lahan bisnis yang sangat menguntungkan bagi jaringan mafia minyak bekerja sama dengan penguasa korup.

Pertamina Diabaikan

Koordinator Eksekutif Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) Muslim Arbi mendesak KPK bertindak secara nyata dalam memberantas mafia migas yang ada dari hulu sampai hilir.

Indikasi adanya kejahatan menggadaikan kekayaan sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas) dilakukan pemerintah saat ini. Dalam catatan GNM, usai Sidang APEC di Santiago Chili pada 20-21 November 2004, setelah pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) George Walker Bush dan Presiden SBY selanjutnya blok Cepu diserahkan kepada ExxonMobil.

Direktur Utama PT Pertamina Widya Purnama yang gigih dan secara tegas mengatakan Pertamina mampu mengelola dan menjadi operator Blok Cepu, pada 8 Maret 2006 dicopot dan diganti oleh Arie Soemarno. Beberapa hari usai persetujuan blok Cepu dikelola ExxonMobil, Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice pada 14 Maret 2006 berkunjung ke Indonesia

Selanjutnya, Perdana Menteri Inggris David Cameron menerima kunjungan Presiden SBY ke Downing Street, London, pada 2 November 2012 dan perusahaan Inggris BP dihadiahi proyek pembangunan gas alam cair (LNG) sebesar US$ 12 miliar.

Sebelum penandatangan proyek ini, Ratu Inggris Elezabeth II memberi penghargaan Knight Grand Cross in the Order of Bath atau dikenal sebagai Anugrah Kesatria Salib kepada Presiden SBY di Istana Buckingham, London, pada 31 Oktober 2012. Hal ini berarti menganulir kesiapan Pertamina melaksanakan pembangunan kilang LNG Train-3 Blok Tangguh karena konsesi diserahkan kepada BP Plc lewat anak usahanya BP Indonesia.

Muslim Arbi mengungkapkan isu migas yang sedang memanas adalah akan berakhirnya kontrak Total E&P Indonesie milik Prancis yang bermitra dengan Inpex Coporation asal Jepang di blok Mahakam pada 31 Maret 2017. Kendati Pertamina sejak Juni 2008 dan tahun 2011 telah menyampaikan proposal pengajuan untuk mengelola sekaligus menjadi operator Blok Mahakam pasca 2017, namun ini dianggap sebelah mata oleh pemerintah.

Pejabat-pejabat Prancis mulai dari Perdana Menteri Prancis Francois Fillon, Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis Nicole Bricq, dan Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius datang ke Indonesia agar memperpanjang kontrak Total di blok Mahakam.

Namun keberadaan mafia migas dari hulu ke hilir yang ditopang kekuasaan ini dibantah oleh Partai Demokrat yang merupakan partai penguasa. Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, membantah berbagai tuduhan yang menyatakan bahwa pemerintah sengaja membiarkan korupsi dan praktik mafia migas.

Ia juga menolak bahwa korupsi sektor migas menguntungkan Partai Demokrat. “Tidak ada, rakyat Indonesia tidak ada yang diuntungkan oleh korupsi di sektor migas ini. Rakyat Indonesia dirugikan, termasuk Partai Demokrat dan semua. Apalagi Partai Demokrat sangat dirugikan dengan kejadian ini, karena ini kan bagian dari oknum kekuasaan yang menyalahgunakan kekuasaannya,” kata Didi.

Ia juga membantah bahwa pemerintah, dalam hal ini Partai Demokrat yang menguasai pos Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sengaja membiarkan korupsi terjadi karena menguntungkan mereka.

“Pemerintah tidak pernah membiarkan. Itu adalah pihak-pihak tertentu yang membuat masalah, yang tentu harus ditindak. Kalau sistem pengelolaan migas di Indonesia ternyata memberikan peluang korupsi, ya sistemnya harus diperbaiki, ini yang paling utama. Sistem diperbaiki sehingga memperkecil celah terjadinya penyalahgunaan,” kata Didi. (CR-39)

Sumber : Sinar Harapan
Proyek CBM Pertamina-Sugico ‘Bermasalah’

Jakarta, Aktual.co — Proyek gas metana batubara (coalbed methane/CBM) antara Sugico Group dengan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) diduga bermasalah. Bahkan, PT Pertamina (Persero) sebagai induk usaha PHE sempat meminta agar proyek kerja sama tersebut dihentikan sementara.

Dalam dokumen yang diterima Aktual.co terungkap, pada 5 Desember 2012, Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina M Afdal Bahaudin pernah mengeluarkan surat dengan nomor surat 245/R00000/2012-SO perihal penghentian pembahasan kerja sama dengan Sugico Group (kerja sama di bidang CBM).

Dalam suratnya Afdal menulis, “Terkait dengan penawaran kerja sama di bidang CBM dari Sugico Group, maka dengan ini disampaikan bahwa tindak lanjut pengembangan kerja sama di bidang CBM dengan Sugico tersebut akan dilakukan di tingkat korporat. Sehingga pembahasan kerja sama antara PHE dan Sugico Group agar diberhentikan sementara sambil menunggu penyelesaian pembahasan kerja sama tersebut di Direktorat Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko, PT Pertamina.”

Dokumen lain yang diperoleh Aktual.co dengan judul ‘Risalah Rapat Direksi’ No RRD-59/C00000/2013-SO tanggal 25 Maret 2013, mengungkapkan, Sugico Group melalui unit usahanya, PT Sugico Graha, berniat menjadi operator dan melakukan pengalihan participating interest (PI) di Pertamina kepada Sugico Graha di lima blok PSC CBM.

Kelima blok CBM itu adalah, Muara Enim 1, Muara Enim 3, Air Benakat 1, Air Benakat 2, dan Air Benakat 3. Semula, Sugico di kelima blok tersebut ‘hanya’ memiliki eksisting masing-masing 35% saham (Muara Enim 1), 27% (Muara Enim 3), 20,5% (Air Benakat 1), 30,3% (Air Benakat 2), dan 26,5% (Air Benakat 3).

Adapun usulan peningkatan PI yang diminta Sugico adalah meningkat menjadi masing-masing sebesar 49% di kelima blok CBM tersebut. “Sugico akan meng-carry Firm Commitment selama tiga tahun di lima blok CBM yang diusulkan,” tulis dokumen tersebut. Pihak Sugico pun berjanji akan melakukan percepatan pengembangan lapangan CBM dari fase eksplorasi menjadi fase produksi. Anehnya, Sugico tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk menambah PI tersebut.

Ironisnya, semua jajaran direksi Pertamina meneken surat persetujuan pengalihan PI tersebut. Direksi mengeluarkan tiga keputusan. Pertama, menyetujui untuk melakukan kerja sama percepatan pengembangan wilayah kerja (WK) CBM dengan Sugico Graha dengan empat aset WK CBM, yakni Muara Enim 1, Muara Enim 3, Air Benakat 1, dan Air Benakat 2.

Kedua, menyetujui untuk melepas operatorship dan penurunan PI pada empat aset WK CBM, yakni yakni Muara Enim 1, Muara Enim 3, Air Benakat 1, dan Air Benakat 2. Ketiga, menyetujui untuk lanjut ke tahap negosiasi dengan Sugico Graha atas pengalihan operatorship dan pengalihan PI.

Jajaran direksi Pertamina yang meneken keputusan tersebut adalah, Karen Agustiawan (direktur utama), M Afdal Bahaudin (direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko), Muhamad Husen (direktur hulu), Chrisna Damayanto (direktur Pengolahan), Hanung Budya (direktur Pemasaran dan Niaga), Hari Karyuliarto (direktur Gas), Luhur Budi Djatmiko (direktur Umum), Evita M Tagor (direktur SDM), dan Andri T Hidayat (direktur Keuangan).

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, pihaknya merasa aneh dengan adanya keputusan tersebut. “Ini jelas aneh, PI berkurang tapi kok tidak ada uang yang masuk ke Pertamina? Implementasi yang ditawarkan Sugico dalam bentuk apa? Kalau hanya mempercepat fase dari eksplorasi ke produksi itu hal biasa,” kata Pri Agung di Jakarta, Selasa (10/9).

Pri Agung menilai, pihak Pertamina harus membuat kesepakatan yang jelas dengan Sugico agar dikemudian hari publik tidak menilai bahwa Pertamina memberikan PI keempat WK CBM kepada Sugico secara gratis.

Hingga berita ini diturunkan, Aktual.co belum memperoleh konfirmasi berita tersebut dari pihak Pertamina. Juru bicara Pertamina Ali Mundakir ketika coba dihubungi Aktual.co sedang rapat. “Mas maaf saya sedang rapat, nanti saya hubungi,” kata Ali.

Proyek CBM Pertamina-Sugico Bernilai Rp 62,82 Triliun

Harga gas (gas price) blok gas metana batubara (coalbed methane/CBM) yang dikerja samakan antara PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dengan PT Sugico Graha sekitar USD 5 per Mcf. Hal itu terungkap dalam dokumen ‘Risalah Rapat Direksi’ No RRD 59/C00000/2013-SO tertanggal 25 Maret 2013.

Dalam dokumen itu tertulis berbagai item menyangkut soal latar belakang, risiko, dan mitigasi proyek kerja sama tersebut. Anehnya, meskipun di dalam kerja sama itu Sugico disetujui menambah saham (participating interest/PI) menjadi masing-masing sebesar 49% di empat blok CBM, yakni Muara Enim 1, Muara Enim 3, Air Benakat 1, dan Air Benakat 2, namun di dalam asumsi keekonomian tertulis bagian kontraktor (contractor share) hanya sebesar 45%.

Dokumen itu juga mengungkapkan bahwa belanja modal (capital expenditure/capex) untuk mengelola keempat blok CBM tersebut mencapai USD 5.636.962.855, atau setara Rp 62,82 triliun (kurs Rp 11.145). Itu belum ditambah capex blok Air Benakat 3 sebesar USD 934.721.949, setara Rp 10,42 triliun, yang ‘belum dioperatori’ Sugico. Rinciannya, Muara Enim 1 USD 1.942.040.613, Muara Enim 3 USD 1.931.021.726, Air Benakat 1 USD 882.625.898, Air Benakat 2 USD 881.274.618, dan Air Benakat 3 USD 934.721.949.

Berikut profil lapangan CBM yang dikerja samakan antara PHE dengan Sugico;
Muara Enim 1 :
–    Berlokasi di Muara Enim dan Prabumulih, Sumatera Selatan dan berada di stratigraphy Sandstone,
Claystone, dan Coal.
–    Perhitungan gas in place Muara Enim 1 berada pada volume sebesar 3,95 Tcf dengan rumus Kim’s Formula
(Gas in Place estimation).
Muara Enim 3 :
–    Berlokasi di Muara Enim, Ogan Komering, dan Prabumulih, Sumatera Selatan dan berada di stratigraphy
Sandstone, Claystone, dan Coal.
–    Perhitungan gas in place Muara Enim 3 berada pada volume sebesar 5,20 Tcf dengan rumus Kim’s Formula
(Gas in Place estimation).
Air Benakat 1 :
–    Berlokasi di Muara Kelingi dan Lahat, Sumatera Selatan dan berada di stratigraphy Sandstone, Claystone,
dan Coal.
–    Perhitungan gas in place Air Benakat 1 berada pada volume sebesar 1,54 Tcf dengan rumus Kim’s Formula
(Gas in Place estimation).
Air Benakat 2 :
–    Berlokasi di Muara Kelingi, Musi Banyu Asin, dan Muara Enim, Sumatera Selatan dan berada di
stratigraphy Sandstone, Claystone, dan Coal serta formasi talang akar.
–    Perhitungan gas in place Air Benakat 2 berada pada volume sebesar 1,64 Tcf dengan rumus Kim’s Formula
(Gas in Place estimation).
Air Benakat 3 (Sugico Non-operator, tidak terjadi perubahan PI) :
–    Berlokasi di Muara Enim dan Prabumulih, Sumatera Selatan dan berada di stratigraphy Sandstone,
Claystone, dan Coal.
–    Perhitungan gas in place Air Benakat 3 berada pada volume sebesar 3,98 Tcf dengan rumus Kim’s Formula
(Gas in Place estimation).

09 September 2013 | 02:21 wib

PBNU Ingatkan Potensi Bahaya

atas

Penguasaan Aset Bangsa


WONOSOBO, suaramerdeka.com
– Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2013 di Pondok Pesantren Universitas Sains Al Quran (UNSIQ), Wonosobo, Jawa Tengah, secara resmi ditutup pada Minggu (8/9/2013).

Di sektor ekonomi PBNU mengingatkan adanya potensi bahaya atas penguasaan aset bangsa yang sangat terbatas. Beberapa aspek menjadi penilaian Komisi Rekomendasi Rapat Pleno PBNU 2013 dalam putusannya di sektor ekonomi, antara lain penguasaan aset hanya oleh 20% konglomerat di Indonesia.

“PBNU memiliki kewajiban moral mengingatkan tentang kondisi ini, karena jika dibiarkan akan mempertajam kesenjangan sosial, yang kaya semakin kaya, dan yang miskin akan terus miskin. Bahaya lebih jauh yang harus diantisipasi adalah kemungkinan adanya kecemburuan berujung anarkisme,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam jumpa pers seusai penutupan Rapat Pleno.

PBNU melihat penguasaan aset bangsa terjadi tidak hanya pada sumber daya alam. Implementasi program liberalisasi di Indonesia berupa perdagangan bebas telah mendorong masuknya retail asing secara langsung. “Jika ini terus dibiarkan, pelaku ekonomi di bawah, yang mayoritas adalah orang-orang NU akan terbunuh. Atas kondisi ini PBNU mendesak Pemerintah segera menata ulang dan menghentikan masuknya retail asing hingga ke desa-desa, serta sesegera mungkin melakukan penguatan perdagangan dan distribusi dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan,” tambah Kiai Said.

Rapat Pleno PBNU 2013 juga merekomendasikan dilakukannya perubahan orientasi pembangunan ekonomi agar sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945. Pembangunan ekonomi nasional hendaknya berpijak pada sumberdaya yang ada di tanah air sendiri, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, permodalan serta teknologi.

Selain itu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945, PBNU juga mengingatkan jika seluruh sumber daya alam harus dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh negara secara tegas. Sektor ekonomi strategis yang lain seperti energi, pangan dan hutan, juga harus dikuasai oleh negara dengan mempertahankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada.

Sementara menyikapi ancaman krisin ekonomi, yang mana kondisi ini dinilai terus berulang, PBNU meminta Pemerintah segera membangkitkan usaha nasional, terutama industrialisasi sektor pertanian dan manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja, agar terjadi perkembangan ekonomi berkualitas. Bank Indonesia juga tak lepas dari bahasan di Rapat Pleno PBNU 2013.

Sebagai bank sentral yang didukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankkan nasional serta pengelola fiskal, diminta berkonsentrasi dan bekerjasama untuk pengembangan sektor riil dan produktif, tidak semata bertugas menjaga keseimbangan nilai tukar rupiah. PBNU menilai orientasi kebijakan moneter selama ini sangat menguras devisa negara, karena semata hanya digunakan untuk mengatasi nilai tukar dan inflasi.

“Seluruh hasil rekomendasi ini, seperti rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan PBNU di forum lain, akan kami sampaikan ke seluruh lembaga penyelenggara negara. PBNU sebagai civil society hanya bisa member masukan, pelaksanaan kami kembalikan ke negara,” pungkas Kiai Said.

( A Adib / CN34 / SMNetwork )

__._,_.___
__._,_.___

0 Responses to “MiGas : Mafia Hulu ke Hilir”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,088,137 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: