13
Aug
13

Ideologi : Pancasila dan Hukum Adat Modern

Pancasila dan Hukum Adat Modern

Pancasila dan Hukum Adat Modern

Oleh: Achmad S. Kartohadiprodjo

Seperti telah diuraikan dalam tulisan saya sebelumnya, bahwa Pancasila bersumber dari Hukum Adat. Hukum Adat diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk orang-orang Pribumi atau orang-orang Indonesia, sehingga Pancasila itu hidup subur dalam buminya Indonesia. Hukum Adat tetap berlaku bagi orang-orang Pribumi atau orang-orang Indonesia.
Dari segi ekonomi kehidupan masyarakat Adat itu masih primitif dan tradisional. Boleh dikatakan masih ‘underdeveloped’. Masyarakat Adat masih jauh dan tertinggal dari kehidupan Modern.
Yang dimaksudkan untuk menjadi Masyarakat Pancasila adalah Masyarakat Yang Modern. Modern dalam arti kata susunan organisasi kenegaraannya. Modern seperti yang dibangun oleh negara-negara Barat yang individualistik.
Ada Presiden atau Raja, Ada Lembaga Perwakilan Rakyat, Ada Lembaga Peradilan, Ada Lembaga Pemeriksa Keuangan dan sebagainya.

Masyarakat Adat pada kelompok yang terkecil di Jawa adalah di DESA/KAMPUNG/NAGARI di Sumatera Barat. Desa itu adalah masyarakat yang terkecil dari suatu bangsa/negara.
Bagian terkecil dari DESA itu adalah KELUARGA.
Pertanyaannya adalah bagaimana Organisasi Masyarakat Desa bisa tercermin dan menjelma menjadi Masyarakat Berbangsa/Bernegara.
Seperti diketahui bahwa segala permasalahan di desa dibicarakan oleh Kepala Desa bersama dengan Masyarakat Desa. Masyarakat desa itu terdiri dari Petani, Nelayan, Buruh Pabrik, Ulama Masjid, Pendeta, Pegawai Satpam, dan lain-lain.
Masyarakat Desa ini berembuk/bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah; umpamanya, pembuatan jalan desa, pembuatan saluran irigasi, pembuatan satuan keamanan desa, dan lain-lain itu semua dirembuk, dimusyawarahkan di BALAI DESA. Jadi Balai Desa ini adalah tempat terkecil untuk untuk rembukan/musyawarah masyarakat desa.

Di tingkat Bangsa/Negara Balai Desa ini di JELMAKAN dalam MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (“MPR”).
Jadi UUD 1945 ASLI mengusulkan suatu Badan yang menentukan arah kebijaksanaan bangsa untuk kurun waktu 5 tahun ke depan dalam bentuk Garis-Garis Besar Haluan Negara.
Majelis Permusyawaratan Rakyat ini terdiri dari Kumpulan-Kumpulan Wakil-Wakil yang ada di Balai Desa tadi, yaitu yang terdiri dari Wakil Persatuan Insinyur Indonesia, Wakil dari Ikatan Dokter Indonesia, Wakil dari Tentara Nasional Indonesia, Wakil dari Polisi, Wakil dari Ulama, Pendeta, Biksu, Wakil Pedagang Ekspor-Impor, Wakil dari Golongan Wanita, dan sebagainya.
Disitu MPR membicarakan garis-garis besar haluan negara, atau politik pembangunan negara dan untuk meningkatkan keterbelakangan dibidang pembangunan dibuat Rencana Pembangunan Lima Tahun.
Pada tingkat Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang untuk Peraturan Pelaksanaannya.

Dengan mengambil dari wakil-wakil seperti tersebut diatas kita jadi tidak perlu banyak mengeluarkan ongkos untuk Pemilihan Umum. Yang sekarang saja ongkos Pengeluaran Negara itu tidak saja untuk Pemilihan Umum tapi juga ongkos untuk uang korupsi
Cobalah direnungkan kembali usulan saya ini, barangkali bisa membantu pemikiran kenegaraan yang praktis dan demokratis.

Tentang Pancasila sendiri saya tidak merasa khawatir untuk tidak dilaksanakan, karena Pancasila telah dilaksanakan sejak zaman dahulu. Sejak zaman sebelum Indonesia dijajah Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang dan sesudah dijajah Belanda pun  Belanda membiarkan Hukum Adat berlaku bagi Golongan Pribumi/Bangsa Indonesia. Waktu kita memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 Pancasila yang tidak lain adalah mengandung aturan Hukum Adat dipakai sebagai dasar Negara yang berlaku sampai sekarang.
Namun yang belum terjadi adalah bahwa Hukum Adat belum diberlakukan menurut norma-norma M O D E R N.
Yang terjadi sekarang adalah Pancasila yang diikuti oleh masyarakat adat yang masih pada tingkat primitif/tradisional yang terjadi di desa-desa, sedang yang dikota-kota bercampur dengan aturan yang bersifat individualistis.
Jumlah masyarakat Adat Tradisional ini saya kira mendekati 80%  dari jumlah 250 juta penduduk Indonesia. Jadi Pancasila itu bukan tidak dijalankan oleh bangsa Indonesia, akan tetapi belum dijalankan pada tingkat yang Modern.

Tujuan masyarakat individualistis adalah masyarakat liberal dan kapitalis.
Tujuan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur.

Masyarakat individualistis sekarang sedang mengalami krisis finansial.
Apakah bangsa Indonesia akan mengambil pemikiran menjadi masyarakat moderen dengan mengambil dasar-dasar pemikiran individualistis itu ?
Janganlah kita memakai prinsip-prinsip check and balance, balance of power dan liberalistis bebas tanpa batas. Sejak kelahirannya masyarakat Indonesia bukan individualistis.

Mari kita kembali pada jati diri kita membangun negara atas keadaan apa adanya sebagaimana apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan yang diketemukan oleh Van Vollenhoven atas adanya masyarakat adat Indonesia yang dasar kehidupannya lain dari yang dijalani dan dipakai oleh masyarakat Barat.

Mari kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang telah diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945.
Boleh saja diadakan perubahan, tetapi janganlah kita mengutip sembarangan dari Undang-Undang Dasar negara barat yang tidak cocok untuk kita.
Umpamanya kita ciptakan jabatan Perdana Menteri atau Menteri Utama untuk meringankan jabatan Presiden seperti yang dilakukan oleh Pemerintahan China/Tiongkok. Hal itu bisa kita lakukan. Atau membentuk badan-badan peradilan lain untuk meringankan beban Mahkamah Agung, seperti pembentukan Mahkamah Konsitusi. Atau membentuk KPK, untuk meringankan tugas-tugas Kepolisian dan Kejaksaan.
Membatasi jangka waktu jabatan Presiden untuk menghindari ‘vested interest’.
Tapi jangan mengkebiri Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat.
MPR harus merupakan cerminan Wakil-Wakil di DESA.
Jangan membentuk Lembaga Pemilihan Umum yang tidak efisien.

Kalau dibidang ekonomi pengetahuan saya sangat cetek/dangkal. Tapi ulasan singkat saja tentang Ekonomi Pancasila adalah sebagai berikut :
Sepanjang ekonomi itu tidak sebebas-bebasnya dan masih ada kendali dari kesatuan pergaulan hidup, maka hal itu masih dalam ruang lingkup Pancasila, karena pandangan Pancasila adalah kita memikirkan diri sendiri, tapi sekaligus juga memikirkan kesatuan hidup.
Dalam ekonomi yang patut kita pikirkan adalah karena teknologi dan finansial berada di tangan pemegang kendali individualistis, maka dalam melakukan kerja sama ekonomi berlaku hukum alam yang tidak ada pembatasnya. Tergantung siapa butuh siapa. Kalau yang punya teknologi dan finansial itu kuat dan yang hanya punya sarana lemah mau tidak mau yang mempunyai teknologi sarana saja harus mengalah demi untuk dibangunnya suatu sektor industri atau tidak tercipta sama sekali bidang industri yang diinginkan. Dalam hal ini tidak ada faktor yang dikatakan pandangan Pancasila atau Individualistis. Itu terserah pada keadaan waktu terjadi negosiasi. Kalau penawaran banyak dari yang mempunyai teknologi dan finansial maka yang mempunyai sarana saja akan lebih menguntungkan. Bisa ada pilihan untuk mencari Partnernya. Ini adalah hukum ekonomi yang dinamakan Penawaran dan Permintaan. Di Hukum Ekonomi yang namanya Penawaran dan Permintaan tidak ada pengertian-pengertian Pancasila atau Individualistis.
Ini pengetahuan saya yang sederhana dan rendah. Mungkin ekonom-ekonom yang lebih ahli bisa mengulasnya atau bisa menjawab persoalan ini, karena saya hanya seorang ahli hukum.

Add comment

About these ads

0 Responses to “Ideologi : Pancasila dan Hukum Adat Modern”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,004,721 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers

%d bloggers like this: