31
Jul
13

Peradaban : Republik Laskar

Republik Laskar

Pada masa revolusi, milisi atau paramiliter sering mengatasnamakan revolusi. Pada masa Orde Baru, nama Pancasila dan “NKRI Harga Mati” yang digunakan. Pada masa reformasi, banyak yang membawa-bawa nama Islam.

Apa persamaannya? Milisi atau paramiliter di tiga masa itu sama-sama (walau tak selalu) didirikan atau dibentuk militer, dipersenjatai atau mempersenjatai diri, dan akhirnya cenderung kebal hukum.

Legitimasi “moral” yang mereka miliki, atas nama revolusi atau Pancasila atau Islam, membuat mereka memiliki kewibawaan yang meneror.

Tentu saja ada banyak kategori milisi. Ada yang memang dibentuk sebagai pasukan cadangan resmi tentara yang biasanya direkrut lewat wajib militer. Tetapi yang ingin saya bicarakan kali ini kebanyakan adalah milisi yang “tidak resmi” atau bukan dibentuk oleh negara. Kendati, seperti yang akan saya tunjukkan, “resmi” atau “tidak resmi” sering kali jadi perkara sumir di Indonesia

Di Indonesia, istilah “laskar” sebenarnya lebih populer ketimbang sebutan “milisi”. Istilah “laskar” itu juga lebih lentur untuk mengakomodasi tendensi-tendensi militeristik yang tidak terang-terangan menenteng senjata api.

Istilah “laskar” ini sudah populer sejak masa revolusi. Saat itu, hampir di setiap kota terdapat laskar yang dibentuk secara organis, biasanya oleh para pemimpin lokal yang berpengaruh. Di Bandung ada Barisang Tangan Merah, Barisan Merah Putih, dll. Di sekitar Jakarta ada Laskar Hitam, Laskar Ubel-ubel, dll. Hal yang sama terjadi di kota-kota lain, terutama kota-kota besar yang jadi kancah utama revolusi.

Ada juga laskar-laskar yang dibentuk dengan skala yang lebih serius, terutama oleh organisasi-organisasi politik utama saat itu. Partai Sosialis yang dibentuk Amir Sjarifuddin, misalnya, punya organisasi pemuda bernama Pesindo yang sangat kuat, berdisiplin dan juga bersenjata lengkap (terutama karena Amir dua kali menjabat sebagai Menteri Pertahanan).

Tidak semua laskar ini punya disiplin dalam mematuhi perintah pemerintah RI. Sangat banyak dan sangat biasa laskar-laskar itu bergerak semaunya, saling bertempur satu sama lain. Dan atas nama revolusi, banyak sekali rakyat Indonesia sendiri yang menjadi korban keganasan mereka.

Hampir semua literatur yang membahas fase revolusi (1945-1949) tak pernah absen menyebut keberadaan laskar-laskar milisi ini. Tak hanya buku hasil sejarah, karya-karya sastra terbaik Indonesia juga banyak mengabadikan hal ini. Sebut saja: “Burung-burung Manyar” Romo Mangun, “Senja di Jakarta” Mochtar Lubis atau “Percikan Revolusi + Subuh” Pramoedya Ananta Toer.

Pada masa kepemimpinan Sukarno di era Demokrasi Terpimpin, milisi-milisi ini banyak dibentuk oleh partai-partai politik saat itu — melanjutkan yang memang sudah terjadi pada masa revolusi. Beberapa di antaranya bahkan memang sudah berdiri sejak masa revolusi.

Milisi di era Sukarno semakin menguat setelah Indonesia mengkampanyekan konfrontasi melawan Malaysia. Banyak sekali pemuda yang direkrut atau bahkan sukarela mendaftarkan diri untuk dilatih dan dikirim ke perbatasan Malaysia di Kalimantan.

Menjelang peristiwa berdarah 30 September 1965, Partai Komunis Indonesia bahkan gigih berupaya menggolkan Angkatan ke-5 di mana buruh dan tani akan dipersenjatai.

Puncak dari fase ini dimulai dengan terbunuhnya para jenderal di Lubang Buaya. Kebetulan di sekitar itu ada lokasi pelatihan militer Angkatan ke-5 yang terutama menggunakan fasilitas dan pelatihan dari Angkatan Udara yang saat itu memang dekat dengan PKI.

Setelah itu, dimulailah pembantaian ratusan ribu bahkan jutaan orang yang diduga PKI (“diduga”, karena memang tidak melalui proses peradilan). Militer Indonesia tentu saja menjadi bagian terpenting pembantaian ini — atau penumpasan dalam istilah resmi Orde Baru. Tapi selain militer, milisi adalah ujung tombak pembantaian orang-orang yang diduga PKI ini.

Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, misalnya, Banser dan GP Anshor menjadi salah satu pelaku pembantaian, tentu saja dengan restu dan sokongan dari para kyai. Di Bali, milisi-milisi yang dilatih dan disokong tentara, terutama dari sayap Partai Nasional Indonesia, juga melakukan hal yang sama.

Seperti di Jawa Timur, mereka melakukannya dengan sokongan spiritual dari pemimpin Hindu di sana. Sedihnya, banyak dari mereka kemudian balik dibantai oleh tentara yang ingin menghilangkan jejak keterlibatan.

Pemuda Pancasila juga melakukannya. Seperti yang bisa kita saksikan lewat film luar biasa “The Act of Killing”, mereka dengan buas memburu dan membantai orang yang diduga PKI di Medan.

Di tempat lain, hal serupa terjadi. Dengan sokongan dan kepastian kebal hukum yang diberikan tentara, milisi-milisi ini dengan buas memburu dan membantai siapa saja yang diduga PKI. Bukan sekali-dua terjadi salah eksekusi. Atau, bahkan, itu sebenarnya bukan salah eksekusi, tapi memang disengaja dengan membawa-bawa urusan pribadi ke “urusan nasional” ini.

Dalih yang dipakai adalah menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila, juga dalih bahwa melawan musuh negara berarti juga musuh agama. Nasionalisme dan agama, pada fase ini, benar-benar menjadi kombinasi mematikan yang tidak alang kepalang buasnya.

Pada masa Orde Baru, milisi-milisi ini banyak yang kemudian “bersalin rupa” menjadi lebih lembut, tidak terang-terangan lagi mengeksekusi dan membantai. Yang mereka lakukan selanjutnya, guna menghidupi diri sendiri, adalah memeras sampai menjadi beking usaha-usaha ilegal.

Lagi-lagi Anda hanya perlu menonton film “The Act of Killing” untuk melihat bagaimana Pemuda Pancasila dengan terang-terangan memalak toko-toko orang Cina di Medan.

Tapi Orde Baru juga melakukan hal serupa seperti yang terjadi di era Sukarno. Negara membentuk milisi di wilayah-wilayah konflik seperti Irian Jaya, Timor Timur dan juga Aceh. Nama-nama sangar seperti Eurico Guterres sampai Hercules adalah alumni generasi ini. Hercules, misalnya, “dibawa” oleh Prabowo (yang kini hendak jadi presiden) ke Jakarta dan sejak itulah namanya mencuat dalam dunia gangster ibu kota.

Memasuki era reformasi, kebiasaan buruk negara dan tentara dalam membentuk milisi, baik resmi maupun tidak, terus berlanjut.

Pam Swakarsa, misalnya, muncul di era kepemimpinan Habibie dan saat Wiranto (yang juga hendak jadi presiden) menjabat sebagai menteri pertahanan. Front Pembela Islam [FPI] lahir dari perkembangan terbaru saat itu ketika Pam Swakarsa dibentuk untuk melawan kekuatan kritis yang menolak kepemimpinan Habibie.

Tapi FPI bukan satu-satunya. Muncul juga Gerakan Pemuda Ka’bah yang di Jogja banyak melakukan razia seperti halnya FPI. Ada juga Laskar Jihad yang dikirim ke tengah konflik di Ambon. Belum lagi kemunculan organisasi paramiliter bentukan partai-partai politik. Atau bahkan organisasi-organisasi yang berdasarkan afiliasi kedaerahan.

FPI adalah anak kandung tradisi panjang negara yang doyan membentuk, memelihara atau membiarkan lahirnya milisi, paramiliter, laskar-laskar dan organisasi-organisasi yang doyan meneror. Sebab, apa pun dalihnya, demi revolusi atau demi Pancasila atau demi Islam, semuanya dicirikan oleh hal yang sama: kekerasan.

Dan di hadapan tradisi panjang seperti itu, apa yang bisa kita harapkan dari seorang presiden yang rajin mengetwit?

Berita Lainnya

 

Meminta SBY secara tegas, sebagai seorang presiden yang mendapat mandat politik untuk kedua kalinya, ia harus
mampu menjadikan republik ini bebas dari korupsi. sama saja seperti memberi barang kepada tangan kera.
Republik Para Koruptor

Moh Yamin | Senin, 29 Juli 2013 – 16:42:22 WIB

: 126

(Dok/new-pakistan.com)
Ketidakseriusan SBY dalam memberantas korupsi sudah mengarah pada suasana chaos.
Peneliti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Rimawan Pradityo menyebut ada ketidakadilan penjatuhan hukuman kepada koruptor. Berdasarkan penelitiannya terhadap 1.365 putusan kasus korupsi sejak 2001 hingga 2012, banyak hukuman untuk koruptor tidak sebanding dengan kerugian negara yang diakibatkannya. Menurut Rimawan, dari semua kasus dalam penelitian itu, nilai kerugian negara secara eksplisit akibat korupsi tercatat Rp 168,19 triliun. Namun, hukuman finansial yang dibebankan kepada koruptor hanya Rp 15,09 triliun atau 8,97 persen. Selain itu, para koruptor hanya dihukum rata-rata 64,77 persen dari tuntutan jaksa (Media Indonesia, 25/07).

Oleh karenanya, uang rakyat benar-benar terus dihabisi para elite negeri ini yang sudah tidak memiliki hati nurani kerakyatan dan kebangsaan. Bila kas negara seharusnya dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat di jagat negeri ini dari Sabang sampai Merauke, ternyata uang negara tersebut dialirkan ke pundi-pundi para pejabat negara. Ironisnya, banyak elite negeri kita selalu berkelit bila disebut telah menghabiskan uang rakyat tersebut. Dengan segala macam retorika politik, mereka kemudian mencoba lari dari kenyataan politik tersebut.

Imbasnya, negara pun berada dalam kondisi sekarat. Rakyat pun demikian. Apabila mereka harus mendapatkan bantuan kesejahteraan dalam bentuk multi-pembangunan demi masa depan yang lebih baik, itu pun merupakan sebuah kemustahilan. Persoalannya kemudian adalah mengapa kebiasaan memakan uang rakyat atau korupsi sedemikian terus melanda bangsa ini? Apa yang membuat elite negeri ini sangat rakus, serakah dan tamak, tidak memedulikan kepentingan bangsa di atas segala-galanya? Padahal, mereka sudah digaji oleh rakyat, mendapatkan banyak fasilitas supermewah dan sejenisnya. Itulah sebuah persoalan mendasar yang kemudian menjadikan bangsa ini tidak bisa maju. Kemajuan bangsa dalam segala aspek kehidupan mengalami kemandekan sangat luar biasa.

Ketika uang negara hanya dihabiskan oleh sejumlah kelompok tertentu yang memiliki tujuan kerdil dan sempit, ini pun akan merugikan bangsa dan negara. Segala bentuk program yang dimuarakan demi peningkatan kehidupan bangsa yang lebih dinamis dan konstruktif ke depan kemudian ibarat menegakkan benang basah. Menuju bangsa yang benar-benar maju pun sangat tidak mungkin terjadi. Justru, keterbelakangan kehidupan bangsa dalam segala aspek menjadi sebuah realitas tak terbantahkan. Kemiskinan ekonomi yang merata di tengah kehidupan rakyat menjadi sebuah keniscayaan. Mereka dipastikan sangat susah menikmati hidup. Banyak anak negeri kemudian harus menderita gizi buruk sebab tidak memperoleh pelayanan kesehatan dan lain seterusnya.

Mentalitas
Diakui maupun tidak, sesungguhnya perilaku elite negeri ini yang sangat mementingkan perut diri sendiri merupakan sebuah akar persoalannya. Mentalitas yang mereka bangun, bentuk dan jalankan adalah bagaimana memperkaya diri sendiri dan golongan, sedangkan memikirkan persoalan rakyat diabaikan dengan sedemikian rupa. Tidak ada kepedulian politik sangat tinggi dalam memperjuangkan hak hidup rakyat di atas segala-galanya. Segala persoalan kepentingan politik yang menyangkut kekuasaan dan jabatan bagi diri sendiri dan kelompoknya sangat dominan terjadi. Ada satu sikap politik destruktif untuk membunuh hajat hidup orang banyak yang seharusnya wajib menjadi prioritas program di antara yang lain untuk dikerjakan. Atas kondisi sedemikian, di sinilah letak kemunculan praktik korupsi yang sangat rentan terjadi.

Elite negeri pun saling melakukan konspirasi politik bagaimana harus menguras habis uang rakyat. Segala bentuk program yang dilakukan demi pembangunan kemudian direkayasa dengan sedemikian rupa. Penggelembungan (mark up) dana pun dilakukan dengan sedemikian cantik, rapi dan sistematis. Bahkan, sejumlah pihak di luar pemerintahan pun bisa ikut serta dalam mark up dana selama itu menguntungkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Ini merupakan sebuah ironisitas. Ternyata, apa yang selama ini dikerjakan para pejabat kita hanyalah mencari keuntungan politik sepihak. Upaya dan komitmen diri agar bisa menyelamatkan bangsa dari keterbelakangan kemudian gagal dijalankan dengan sedemikian rupa. Ada sebuah ketidakseriusan politik yang digelar ketika menunaikan tanggung jawab dan wewenangnya sebagai pejabat negara.
Akhirnya, rakyat pun menjadi pihak yang sangat dirugikan. Rakyat semakin hidup miskin dan terus-menerus berada dalam lubang penderitaan hidup, sedangkan elite negeri kita dan para kroninya kian hidup kaya. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa para koruptor sangat susah diringkus dan dipenjara? Sekali lagi, itu sangat berada di pundak nakhoda kapal, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), apakah ia berani dan tegas dalam menindak para koruptor? Realitas politik membuktikan, SBY sebetulnya sudah mengalami kemunduran volume kehendak dan kemauan politik dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dalam jilid pertama pemerintahannya, masyarakat sangat memberikan acungan jempol atas prestasi yang telah dicapainya, walaupun di sana sini masih membutuhkan banyak perbaikan. Di jilid kedua pemerintahannya saat ini, SBY secara telanjang bulat menunjukkan bahwa ia sangat lamban dan lembek dalam melakukan pemberantasan korupsi guna menjebloskan para koruptor ke jeruji penjara. Mengadili para koruptor sangat tidak serius dan tidak memiliki semangat antikorupsi yang berapi-api.

Dentang Perubahan
Kini bola liar mengenai mandeknya pengusutan tuntas atas segala bentuk korupsi yang telah memakan uang rakyat dengan jumlah sangat besar tersebut sudah masuk ke seluruh lini publik, tidak hanya kalangan elite lapis atas, namun juga di akar rumput. Persoalan mengenai ketidakseriusan SBY dalam memberantas korupsi sudah mengarah pada suasana chaos. Ada wacana yang berkembang di tengah masyarakat bahwa pemerintahan SBY sudah tidak dapat dipercaya guna melakukan pemberantasan korupsi. Stigma buruk pemerintahan SBY yang justru memberikan perlindungan kepada para koruptor kemudian menjadi satu wacana baru.

Apakah SBY sangat peka terhadap wacana politik tersebut? Inilah tantangan baru SBY yang harus segera dijawabnya. Secara tegas, sebagai seorang presiden yang mendapat mandat politik untuk kedua kalinya, ia harus mampu menjadikan republik ini bebas dari korupsi. Sekecil apa pun tindakan korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Rakyat jangan sampai dikecewakan. Apabila Perdana Menteri China Zou Ronji pernah bertutur akan menyediakan 100 peti mati bagi para koruptor dan salah satu peti mati tersebut diperuntukkan bagi dirinya sendiri andaikan dia tersangkut tindakan korupsi, maka semangat antikorupsi sedemikian sangat penting dijalankan di negeri ini.

Penulis adalah dosen dan peneliti di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Sumber : Sinar Harapan
Advertisements

0 Responses to “Peradaban : Republik Laskar”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,306,039 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: