01
Jul
13

Politik Hukum : Negara Jadi Otoriter

Negara Jadi Otoriter

Ruhut Ambarita | Selasa, 25 Juni 2013 – 15:30:13 WIB


(dok/SH)
Sejumlah pengunjukrasa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembebasan, melakukan aksi teatrikal saat berunjukrasa di Tol Reformasi Makassar, Sulsel, Selasa (9/4)
DPR mempersilakan masyarakat mengajukan “:judicial review”: ke MK terhadap UU Ormas.

 

JAKARTA – Masyarakat tetap menolak keberadaan RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Namun, pemerintah dan DPR tetap bersikeras mengesahkan RUU Ormas dalam rapat paripurna, Selasa (25/6) ini. Pemerintah dan DPR dianggap terlalu memaksakan kehendak dan mengabaikan aspirasi masyarakat.

“Jangan bohong. Kalau masih ada penolakan, itu tandanya pemerintah dan DPR belum menyerap aspirasi masyarakat. Jangan memaksakan kehendak. Itu namanya diktator,” kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, ketika dihubungi di Jakarta, Senin (24/6).

Ia mengatakan, pemerintah dan DPR semestinya menyerap dan memahami inti penolakan masyarakat terhadap keberadaan RUU Ormas. Menurutnya, sikap pemerintah dan DPR sangat buruk karena bersikeras mengesahkan RUU Ormas, meski masih ada penolakan dari masyarakat.

Silakan Gugat

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, DPR tidak mungkin lagi menunda pengesahan RUU Ormas. Ini karena, kata Pramono, DPR telah melalui delapan kali masa persidangan untuk membahas RUU tersebut.

Selain itu, menurut Pramono, panitia khusus RUU Ormas dalam rapat pimpinan beberapa waktu lalu mengaku telah menyerap seluruh aspirasi masyarakat. Dalam rapat tersebut, penolakan dan keberatan yang disampaikan sejumlah organisasi kemasyarakatan dikatakan telah diakomodasi DPR.

“Kalau masih ada yang keberatan, tentunya ada ruang untuk judicial review (uji materi ke Mahkamah Konstitusi),” kata Pramono. Selain itu, ia mengatakan, publik jangan khawatir dengan adanya keberadaan RUU Ormas.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus RUU Ormas, Abdul Malik Haramain mengatakan, delapan fraksi telah menyatakan persetujuannya. Delapan fraksi yang setuju RUU Ormas agar disahkan adalah Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKB, PPP, PKS, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.

Hingga Senin malam, Fraksi PAN tetap menyatakan penolakannya terhadap RUU Ormas. Fraksi PAN beralasan, RUU Ormas belum tepat disahkan saat ini bila mengingat masih adanya penolakan terhadap RUU tersebut. Muhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia masih menolak keberadaan RUU Ormas.

Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Jeirry Sumampouw mengatakan jika pemerintah dan DPR tetap ngotot mengesahkan RUU tersebut maka yang terjadi adalah negara menjadi otoriter.

“RUU ini kan sudah ditolak semua ormas, khususnya ormas keagamaan. Pengesahan RUU Ormas adalah pemaksaan kehendak,” kata Jeirry Sumampouw. Ia berpendapat, pemerintah dan DPR menerapkan paradigma kontrol untuk mengatur aktivitas ormas.

“Hal itu bermakna mengekang kebebasan dan menghalangi ormas melakukan kontrol dan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah,” tuturnya.

UU Ormas, menjadikan pemerintah sentral pembangunan, memberangus peran masyarakat atau ormas dalam pembangunan. Menurutnya, regulasi yang ada saat ini sudah mampu mengatur aktivitas ormas. Yang jadi masalah, justru ketidaktegasan pemerintah dalam menindak ormas yang melanggar hukum atau melakukan tindakan anarkistis.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pengesahan RUU Ormas karena telah menampung semua aspirasi dan mempertimbangkan keberatan ormas. Misalnya, ormas yang telah terdaftar sejak lama, tidak perlu lagi mendaftarkan diri. “Saya kira semua yang diperbincangkan Muhammadiyah dan semua ormas itu sudah kami bahas. Bahwa (aspirasi-red) yang disampaikan itu sudah diakomodasi,” ujar Gamawan.

Ia mengatakan, pengesahan RUU itu bahkan sempat ditunda selama dua bulan sejak pertengahan April lalu. “Dulu kan ditunda dari waktunya karena masih dibutuhkan dialog,” kilahnya.(Deytri Aritonang)

Sumber : Sinar Harapan
Advertisements

0 Responses to “Politik Hukum : Negara Jadi Otoriter”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,195,365 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: