19
Apr
13

Kenegarawanan : Presidensial Bergaya Parlementer

https://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609

Presidensial Bergaya Parlementer

Banyak Orang menyayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kepala negara di dalam pemerintahan presidensial temyata memimpin dengan gaya parlementer. Itu menimbulkan kesan lemah. Tapi SBY tidak terlalu salah, sebab sistem pemerintahan kitalah yang kurang sinkron dengan sistem politiknya. Benar, presiden yang dipilih langsung oleh rakyat di dalam sistem presidensial seharusnya tampil kuat. Tapi itu sulit dilakukan oleh SBY.

Dalam menyusun kabinet, misalnya, SBY seperti tersandera oleh partai politik (parpol). Sebagian besar kursi kabinet dibagi berdasar kehendak parpol pendukung, sehingga proses fit and proper test dalam memilih calon menteri pada akhinya tak terealisasi. Itu terjadi karena dia tak bisa mengelak dari desakan parpol-parpol pendukung yang menyodorkan kadernya untuk masuk kabinet.

Pada saat-saat terakhir pembentukan kabinet, banyak menteri yang masuk tanpa fit and proper test. Pada saat reshuffle kabinet, tak ada lagi istilah fitnd proper test. Sekarang, ketika desakan reshuffle muncul lagi, SBY tampak gamang karena banyak parpol yang menawarkan kadernya. Ada juga parpol yang mengancam menarik dukungan kalau kadernya dicopot dari kabinet. Situasinya menjadi dilematis.

Menghindari Impeachment.

Dari optik politik, sebenarnya sikap SBY yang tampak gamang itu wajar karena konstitusi dan sistem politik kita tidak menjamin presiden yang dipilih langsung di dalam sistem presidensial model Indonesia dapat aman dari ancaman penjatuhan (impeachment).

Ketentuan konstitusi yang tampaknya mempersulit cara penjatuhan presiden sebenarnya agak ilutif, sebab jika bola politik menggelinding ke arah impeachment, tak terlalu sulit bagi parpol-parpol untuk melakukan penggalangan politik. Oleh sebab itu, Presiden Indonesia, siapa pun dia, tak dapat meremehkan parpol, meski parpol kecil sekalipun. Kalkulasinya sederhana.

Menurut Pasal 7A UUD 1945, presiden/wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kalau teriibat salah satu dari lima macam pelanggaran hukum, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Presiden/wapres juga dapat diimpeachment kalau mengalami keadaan tertentu, yakni jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wapres seperti ketika akan dipilih dulu.

Sedangkan cara meimpeachment presiden/wapres, menurut pasal 7B, haruslah didahului adanya dakwaan atau pendapat oleh DPR bahwa presiden sudah melanggar salah satu dari lima perbuatan tersebut atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden/wapres, yang kemudian dimintakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dakwaan atau pendapat DPR itu harus diputuskan dalam sidang DPR yang dihadiri dua pertiga dan seluruh I anggotanya dan disetujui minimal dua pertiga dari anggota 1 yang hadir. Setelah MK memutus bahwa benar presiden/wapres melakukan salah satu pelanggaran atau mengalami keadaan tertentu itu barulah, atas permintaaan DPR, MPR bersidang untuk menentukan kelanjutan jabatan presiden/wapres. Untuk memberhentikan presiden/wapres berdasar putusan MK itu, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggotanya dan pemberhentian itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari yang hadir.

Saling sandera

Dengan mekanisme seperti itu, terjadilah saling sandera antara presiden dan parpol-parpol. Parpol menyandera presiden agar mau menerima sodoran kader untuk kabinet atau minta imbalan politik lainnya. Presiden juga berkepentingan menyandera sebagian besar parpol agar tak menjatuhkannya dengan memberi imbalan politik Sekurang-kurangnya presiden akan terus berusaha agar kalangan parpol yang melawannya tidak mencapai dua pertiga per dua pertiga di DPR dan dua pertiga per tiga perempat di MPR.

Jadi, meskipun menurut ketentuan Pasal 7 A dan 7B UUD 1945 untuk menjatuhkan presiden/wapres tampak sulit, sebenarnya bisa menjadi mudah. Dengan sistem politik yang multipartai seperti sekarang, kedudukan presiden/wapres tidak dapat sekuat seperti yang kita bayangkan di dalam sistem dwipartai.

Jika bola politik menggelinding untuk menjatuhkan presiden/wapres, maka tak terlalu sulit untuk dilakukan karena dua hal. Mencari-cari bukti bahwa presiden/wapres melanggar salah satu dari lima larangan itu tidaklah terlalu sulit Banyak yang dapat ditemukan dan masalahnya ting-gal kuorum dan kesepakatan parpol di DPR.

Itulah sebabnya, presiden dihadapkan pada paksaan untuk selalu memperhatikan parpol-parpol. Dia akan merangkul parpol agar tak ada guliran bola politik yang mengarah pada munculnya dua pertiga dari dua pertiga kekuatan di DPR dan dua pertiga dari tiga perempat di MPR yang melawannya. Sistem presidesial kita kemudian tak dapat mengelak dari keharusan untuk tampil dengan gaya parlementer. Sistem multipartai menyebabkan presiden tak dapat mengabaikan parpol-parpol.

Alhasil, pemikiran untuk menata sistem dengan sedikit partai menjadi alternatif yang tampaknya rasional,agar pengelompokannya menjadi lebih sederhana dan pemerintahan menjadi lebih stabil. []

Moh. Mahfud MD, Akademisi

Sumber:

http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=18

 

Dominasi Politik Kaum Demagog

Mungkin banyak orang yang tak percaya bahwa dua penumbuh filsafat Barat yang sering dianggap sebagai “konseptor demokrasi”, Plato dan Aristoteles, justru menolak sistem politik demokrasi. Dua filosof besar dari Yunani itu, 2.500 tahun lalu, mengatakan bahwa demokrasi merupakan sistem politikyang”berbahaya” dan tidak praktis.

 

Plato mengunggulkan sistem politik aristrokrasi yang dipimpin oleh seorang raja-filosof yang biasanya mempunyai berbagai kelebihan dan visioner, Aristoteles mengatakan, demokrasi berbahaya karena pada kenyataan (pengalaman di Athena) banyak demagog yang bergentayangan dalam sistem demokrasi. Demagog-demagog itu kerapkali membawa essence demokrasi ke sistem diktatorial, bahkan tirani, meskipun pada permukaan atau formal-proseduralnya tetap.”seolah-olah demokrasi.

 

Demagog adalah agitator-penipu yang seakan-akan memperjuangkan rakyat padahal semua itu dilakukan demi kekuasaan untuk dirinya. Demagog biasa menipu rakyat dengan janji-janji manis agar dipilih tapi kalau sudah terpilih tak peduli lagi pada rakyat; bahkan dengan kedudukan politiknya sering mengatas namakan rakyat untuk mengeruk keuntungan.

 

Di Indonesia, belakangan ini, banyak demagog seperti yang ditakutkan oleh Aristoteles itu. Hampir dap hari rakyat melihat demagog, politisi perseorangan ataupun institusi, yang membohongi rakyat Ada tokoh politik yang berpidato sampai mau menangis karena ingin membela rakyat, padahal pekerjaannya merampok hak-hak rakyat.

 

Ada yang beraliansi sambil berteriak mau menyelamatkan bangsa dari disintegrasi tetapi tingkah lakunya sangat destruktif bagi keselamatan bangsa dan negara. Ada yang berteriak mau memberantas korupsi padahal dirinya disinyalir sebagai koruptor yang dengan licik dan licin membobol keuangan negara.

 

Banyak juga tokoh partai yang berpidato berapi-api, jika partainya menang dalam pemilu dan menguasai kursi parlemen maka negara akan makmur, rakyat sejahtera. Padahal banyak yang tahu pemidato itu selalu melakukan perselingkuhan politik dan mencampakkan idealisme partainya untuk kepentingan pribadinya. Seperti itulah tingkah laku demagog yang oleh Aristoteles disebut sebagai ancaman berbahaya bagi demokrasi.

 

Di Indonesia, agenda reformasi terseok-seok. Bahkan, jika ukurannya adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, cenderung dapat dikatakan gagal.

 

Mengapa? Karena arena politik Id calebih banyak dikuasai oleh para demagog. Lembaga-lembaga politik kita sekarang ini tampaknya lebih didominasi oleh para demagog yang biasanya tampil sebagai elite politik bukan karena kapabilitasnya melainkan karena kolusi politik yang dibangunnya.

 

Bukan rahasia lagi, banyak pimpinan politik di parpol di eksekutif, dan di pusat ataupun di daerah, yang meraih kedudukannya melalui premanisme dan kolusi politik Segepok uang sebagai hadiah mentah, biaya tiket, dan uang saku biasa diberikan bagi mereka yang mau mendukung sang “demagog”. Sebaliknya ancaman alienasi, pencopotan, dan teror diberondongkan terhadap mereka yang tak mau mendukung sang demagog.

 

Untuk memimpin parpol, para demagog yang biasanya pandai berpura-pura itu tak jarang mendapatkan uang untuk membeli kemenangannya melalui sponsor dari kekuatan di luar partainya. Ada yang dari pengusaha hitam yang mengharapkan dukungan untuk satu proyek atau memutihkan catatan hitamnya. Ada yang dari kekuatan politik lain, termasuk dari penguasa, yang meminta komitmen dukungan dengan kompensasi politik tertentu; dan ada yang dari kekuatan lain yang ingin memanfaatkanya sebagai kendaraan politik.

 

Politik demagogi ini menyebabkan parpol dan lembaga politik lainnya menjadi sesat. Sebab dari sana, jabatan-jabatan politik dan kebijakan publik ditentukan melalui transaksi politik oligarkis yang tidak lagi memikirkan nasib rakyat.

 

Apakah dominasi demagog sebagai keniscayaan di dalam demokrasi? Tentu tidak Bahwa di dalam demokrasi selalu ada demagog, sudah pasti ya. Tapi dalam kenyataanya demagog bisa tidak dominan. Setidaknya ini bisa dilihat dari dunia perpolitikan kita sejak awal kemerdekaan sampai tahun 1950-an. Para elite politik kita pada masa itu lebih didominasi oleh orang-rorang yang penuh integritas memperjuangkan kepentingan rakyat.

 

Kita telah mencatat dengan tinta emas nama-nama besar seperti Soekarno, Hatta, Natsir, Wahid Hasyim, I J. Kasimo, Mohammad Roem dan Wilopo yang tampu ke tampukkepemimpinan bukan karena premanisme, suap, atau kolusi, melainkan karena diminta dan didorong dari bawah; karena integritas dan keikhlasannya. Masa itu memang ada demagog, tapi tak bisa mendominasi bahkan teralienasi dari percaturan politik, Sebaliknya sekarang ini demagoglahyang dominan.

 

Yang diperlukan kini adalah bagaimana membuat ranjau agar dunia politik kita tidak didominasi oleh para demagog seperti sekarang ini. Berdasar fakta sejarah sampai tahun 1950-an, dulu kita bisa menampilkan elite-elite yang berintegritas dan ikhlas dalam berjuang untuk rakyat: Kalau para demagog masih mengangkangi kita seperti sekarang, jangan harap negara akan beres dan jangan bermimpi reformasi ada gunanya. []

 

Moh. Mahfud MD, Akademisi

 

Sumber:

http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=17

 

Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : Presidensial Bergaya Parlementer”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,146,480 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: