12
Apr
13

Peradaban : Korupsi di Indonesia Sudah Sangat Parah

LHKPN:

Korupsi di Indonesia Sudah Sangat Parah

Kamis, 11 April 2013 – 08:33:34 WIB


(Foto:dok/addictinginfo.org)
Ilustrasi.
Pemprov Sulsel dijadikan sebagai “pilot project” pencegahan korupsi.

MAKASSAR – Direktur Utama Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Cahya Harefa menyatakan jika korupsi di Indonesia sudah memasuki kejahatan luar biasa dan membutuhkan penanganan yang serius.

“Korupsi di Indonesia sangat parah, sudah menjadi kejahatan luar biasa. Korupsi juga telah merambah dari tingkat kebijakan dan ruang lingkupnya juga makin luas,” tegasnya dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Makassar, Rabu (10/4).

Ia mengatakan, korupsi yang terjadi di Indonesia sudah merambah pada semua sektor mulai dari bidang pendidikan, kehutanan hingga tataran ketahanan pangan. Dampak dari korupsi itu bisa dirasakan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

“Korupsi ini harusnya menjadi musuh dari setiap orang karena dampaknya dirasakan mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang dan tidak tanggung-tanggung hampir di semua sektor terjadi kejahatan, mulai dari pendidikan, kehutanan hingga ketahanan pangan,” katanya.

Cahya mengatakan, korupsi yang mengakibatkan kerugian negara tidak pernah dibenarkan dalam bentuk apapun. Untuk mencapai hasil yang baik, dibutuhkan proses yang baik. Maka dari itu, Pemprov Sulsel bisa menjadi proyek percontohan bagi KPK dalam hal pencegahan korupsi.

Dengan dijadikannya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai “pilot project” pencegahan korupsi, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo kemudian mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang akan diterapkan di 24 kabupaten/kota se-Sulsel.

“Agenda ini sangat penting, tentunya kami berkomitmen untuk menghadirkan proses pemerintahan yang baik dan jauh dari praktek-praktek yang mengarah korupsi,” tegas Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

Pencanangan WBK dan WBBM dilakukan di Hotel Sahid, yang ditandatangani langsung oleh Bupati dan Wali Kota serta Wakil Bupati se-Sulsel, disaksikan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Aswar Abubakar, Dirut LHKPN KPK RI Cahya Harefa.

Sejumlah Bupati, Wali Kota dan Wakil Bupati menandatangi piagam perencanaan zona integritas menuju WBK dan WBBM serta setuju melakukan pencegah tindakan korupsi di pemerintahan daerah.

Syahrul mengatakan pencanangan yang dilakukan Pemprov Sulsel sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pemerintah Daerah.

Menurut dia, pencanangan zona integritas itu sangat penting dan strategis karena dapat memberi penegasan terhadap komitmen bersama untuk membangun integritas sehingga percegahan terhadap tindakan dan pratek korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan bisa diantisipasi.

Apalagi hal tersebut juga masuk dalam agenda 100 hari kerja dirinya sebagai Gubernur Sulsel di periode kedua ini. Dirinya bertekad selama kepemimpinannya tidak terjadi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) hingga seterusnya.

Sumber : Ant
Asep Hendro Mengaku Beberapa Kali Dimintai Uang oleh Pegawai Pajak
Penulis : Icha Rastika | Kamis, 11 April 2013 | 08:27 WIB
Asep Hendro Mengaku Beberapa Kali Dimintai Uang oleh Pegawai PajakIcha RastikaPenyidik KPK menggiring pria yang diduga ditangkap tangan ke Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/4/2013).

JAKARTA, KOMPAS.com – Pebalap era 90-an Asep Hendro yang juga pemilik brand Asep Hendra Racing Sport (AHRS) mengaku beberapa kali dimintai uang oleh pegawai pajak Pargono Riyadi. Asep sempat tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pargono dan tiga orang lainnya. Namun, Asep dibebaskan karena dianggap tidak terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

“Saya memang beberapa kali dimintakan duit oleh dia (Pargono), padahal saya sudah mengurus pajak sesuai aturan,” kata Asep, saat meninggalkan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (11/4/2013) dini hari.

Asep juga membenarkan kalau dirinya menjadi korban pemerasan oleh Pargono. Dia pun bersyukur dibebaskan penyidik KPK setelah diperiksa seharian. Sementara Asep dan tiga orang lainnya dibebaskan, Pargono ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Penyidik pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memeras wajib pajak, yakni Asep. Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, Pargono diduga memeras Asep dengan mengatakan kalau pembayaran pajak pribadi yang dilakukan Asep bermasalah.

“Jadi AH (Asep Hendro) ini mengaku sudah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang ditentukan tetapi diduga PR ini memeras seolah-olah pembayaran pajak yang dilakukan oleh AH ini bermasalah sehingga harus membayar sesuatu besaran kepada PR (Pargono Riyadi)” ungkap Johan.

Kini, KPK menahan Pargono di Rumah Tahanan Jakarta Timur yang berlokasi di basement Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Pargono ke luar Gedung KPK dan dibawa dengan mobil tahanan sekitar pukul 23.59 WIB. Saat memasuki mobil tahanan, Pargono yang tampak mengenakan baju putih tahanan KPK ini bungkam.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik:
KPK Tangkap Pegawai Pajak

Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
Suap Pajak, KPK Tangkap 4 Orang

Diamanty Meiliana | Rabu, 10 April 2013 – 14:41:22 WIB


(dok/antara)
Seorang wajib pajak Asep Hendro (kiri) dan penyidik pajak golongan 4A/B Pargono Riyadi digiring petugas saat tiba di Gedung KPK Jakarta, Selasa (9/4).
“Commitment fee” pengurusan pajak AHRS diduga mencapai Rp 600 juta.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (10/4) dini hari, kembali menangkap satu orang lagi terkait kasus dugaan suap pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Pria yang mengenakan jaket kulit warna gelap dan membawa satu tas selempang dibawa masuk ke gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, oleh penyidik sekitar pukul 00.30 WIB.

Pria itu diketahui bernama Wawan, karyawan Asep Hendro Racing Sport (AHRS), perusahaan penjualan otomotif. Dia ditangkap di Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Dengan demikian, hingga pagi ini KPK telah menangkap empat orang yang diduga melakukan transaksi serah terima uang terkait pengurusan pajak. Keempatnya kini dalam pemeriksaan 1 x 24 jam sebelum ditentukan menjadi tersangka atau dilepas.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany kepada SH di Jakarta, Rabu pagi ini, menyatakan pihaknya segera memecat pegawai pajak yang terlibat dalam kasus tersebut. “Yang pasti yang bersangkutan segera kami pecat. Sudah tertangkap tangan terima Rp 125 juta, mau apalagi,” ujarnya.

Terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu pagi ini, mengatakan, proses pemeriksaan masih berlangsung sehingga belum ada keputusan apakah keempatnya ditahan atau tidak. Dia mengakui satu pelaku baru bernama Wawan berhasil dibekuk di Bandung, Jawa Barat (Jabar), pada Rabu dini hari. Wawan diketahui sebagai manajer di perusahaan AHRS.

Sebelumnya, KPK telah menangkap satu penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat (Kanwil DJP Jakpus) bernama Pargono Riyadi dalam operasi tangkap tangan, Selasa (9/4) sore. Pargono menerima uang Rp 125 juta dari kurir bernama Rukimin Tjahyono alias Andreas.

Andreas diduga mewakili Asep Hendro, pengusaha otomotif AHRS. Pargono selaku PPNS dengan golongan IVB diduga memeras Asep selaku wajib pajak. Menurut informasi yang dikumpulkan, commitment fee dalam pengurusan pajak Asep bernilai total hingga Rp 600 juta.

“Diduga pemberian itu terkait dengan upaya pengurusan pajak pribadi. Masih dikembangkan sejauh mana, apakah ini suap apakah ini pemerasan. Status yang masih ditangkap adalah terperiksa. KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk menentukan apakah bukti-bukti tadi sudah cukup kuat untuk menetapkan status hukumnya,” kata Johan.

Johan menegaskan pihaknya belum memutuskan apakah kasus ini dilimpahkan ke aparat penegak hukum lainnya atau ditangani sendiri. Meski begitu, menurut Johan, KPK bisa menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan penyidik PNS.

Penangkapan kembali pegawai pajak dalam kasus korupsi dinilai masih lemahnya pengawasan oleh Ditjen Pajak. Menurutnya, kerja sama KPK dengan Ditjen Pajak sebatas pengawasan dan perluasan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Apalagi yang tertangkap adalah penyidik PNS pada Ditjen Pajak yang seharusnya bekerja mengawasi perilaku menyimpang pegawai pajak. Seperti diketahui, Ditjen Pajak memiliki direktorat kepatuhan internal dan transformasi sumber daya (KITSDA).

“Kerja sama KPK dengan Ditjen Pajak kan di perluasan pelaporan LHKPN dan pengawasan bersama KITSDA. Pengawasan belum sepenuhnya berhasil. Padahal remunerasi sudah tinggi,” katanya.

Tiga tim penyidik diturunkan untuk menangkap pelaku transaksi serah terima uang tersebut. Satu tim menangkap Pargono dan Andreas di Lorong Selatan Stasiun Kereta Gambir, Jakarta Pusat. Uang dalam transaksi tersebut tersimpan dalam kantong plastik kresek berwarna putih. Satu tim menangkap Asep di kediaman sekaligus kantornya yang beralamat di Jalan Tole Iskandar 162, Depok, Jabar.

Andreas, kata Johan, melakukan perlawanan sehingga dipakaikan borgol ketika tiba di kantor KPK sekitar pukul 17.20 WIB. Pargono tiba selang lima menit setelahnya. Sementara itu Asep tiba pukul 18.01 WIB.

Potensi Penyelewengan

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany kepada SH di Jakarta, Rabu pagi ini, mengakui pihaknya sampai saat ini masih banyak menerima laporan soal dugaan penyuapan yang melibatkan pegawai pajak. Laporan tidak hanya masuk ke Ditjen Pajak, tetapi juga beberapa di antaranya langsung dilaporkan ke KPK.

Ia menyatakan, kendati program pembersihan di instansinya terus digalakkan, potensi penyelewengan yang dilakukan anak buahnya akan selalu ada.

“Pegawai pajak itu jumlahnya 30.000-an. Jangan berharap mereka jadi malaikat semua. Potensi menerima suap akan terus ada dan polanya selalu akan begini. Kami sendiri senang nangkap yang begini-begini. Laporan ke kami pun banyak, walaupun kami tak selalu bisa membuktikannya,” katanya.

Fuad mengungkapkan, minggu lalu saja, pihaknya baru menangkap pegawai pajak di kantor pajak Semarang, Jawa Tengah, yang menerima suap dari wajib pajak senilai Rp 50 juta.

“Dengan surpervisi dari KPK, kami menangkap yang bersangkutan saat ambil uang di ATM. Kasus suap yang melibatkan pegawai pajak dan pengusaha memang selalu terjadi. Karena itu pengusaha yang seperti ini harus juga dibersihkan agar tak ada lagi yang berani nyuap,” tuturnya.

Terkait dengan kasus tangkap tangan oleh KPK atas dugaan suap yang melibatkan pegawai pajak Pragono Riady, Fuad memberikan apresiasi yang tinggi kepada KPK. Menurutnya, kasus ini murni inisiatif KPK.

Pihaknya baru diinformasikan KPK sesaat sebelum melakukan penangkapan. Fuad pun menyerahkan lanjutan sepenuhnya kasus ini ke KPK. Ia hanya berkomiten untuk membantu kerja KPK, jika komisi antirasuah itu membutuhkan keterangan lain dari Ditjen Pajak.

Saat dimintai komentarnya soal kasus ini, Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinagoro menanggapi dingin. Menurutnya, kasus seperti ini sudah tidak aneh lagi. Menurutnya, kasus-kasus yang melibatkan pemain kelas teri ini kerap hanya digunakan untuk mengalihkan isu-isu besar saat ini.

“Jangan terbawa isu bodoh. Pegawai pajak kelas teri ini nekat tetap korupsi karena miskin keteladanan. Koruspi yang besar-besar justru dilindungi. Jangan-jangan yang besar-besar itu malah menjadi ATM para penegak hukum,” tuturnya.(Faisal Rachman)

 

Sumber : Sinar Harapan
Advertisements

0 Responses to “Peradaban : Korupsi di Indonesia Sudah Sangat Parah”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,146,496 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: