27
Mar
13

Politik Hukum : DPD Setara DPR dan Presiden

https://jakarta45.files.wordpress.com/2012/03/garuda-1.jpg?w=655

Uji Materi Dikabulkan MK, Ketua DPD: Ini Hari Bersejarah!

Liputan 6Liputan 6 

Liputan6.com, Jakarta : Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi pasal-pasal dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) dan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Menurut MK, kedudukan DPD setara dengan DPR dan Presiden. Karenanya, wajar jika DPD sebagai lembaga berhak juga untuk menyusun program legislasi nasional.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menyambut baik putusan MK. Pasalnya, dengan putusan itu, DPD memiliki kewenangan yang selama ini tidak pernah ada.

“Ini adalah hari  bersejarah dalam sistem ketatanegaraan kita. Sehingga tugas pokok dan fungsi kami sebagai DPD memiliki tempat yang sepantasnya,” kata Irman di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3/2013).

Dalam putusannya, Ketua Majelis MK Mahfud MD  mengatakan kedudukan DPD setara dengan DPR dan Presiden. Karenanya, kini DPD sebagai lembaga berhak juga untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam program legislasi nasional (prolegnas) yang selama ini kewenangannya berada di tangan DPR dan Presiden.

“Pembahasan RUU harus dibahas dalam prolegnas yang dikoordinasi oleh DPR menggunakan badan kelengkapan yang terkait,” kata Mahfud MD.

Hakim Konstitusi Akil Mochtar menjelaskan, meski setara dengan DPR dan Presiden, namun kewenangan DPD tetap berbeda. Kewenangan DPD hanya pada inisiatif pengajuan, pembahasan, dan penerimaan RUU yang sebatas kedaerahan. Seperti otonomi, perimbangan keuangan serta hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, dan pengelolaan sumber daya alam. Sementara untuk kewenangan memutuskan RUU kedaerahan, DPD tetap tidak bisa terlibat.

Terkait kewenangan soal inisiatif pengajuan, pembahasan, dan penerimaan RUU kedaerahan, anggota DPD dari Bali, I Wayan Sudarta yang juga selaku Ketua Litigasi pengajuan UU P3 dan UU MD3, mengaku sebenarnya DPD tidak meminta tambahan wewenang itu. Melainkan hanya meminta MK untuk menafsirkan mengenai UU MD3 dan UU P3, terutama Pasal 22 D.

Advertisements

0 Responses to “Politik Hukum : DPD Setara DPR dan Presiden”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,306,039 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: