25
Mar
13

Politik : Kudeta (Kuku Dewata) = Kodok Ngorek ?

Dipo Alam: Isu Kudeta Suara “Kodok Ngorek”

MKRI

Undang Tokoh Masyarakat Jadi Orator

AntaraAntara – 

Jakarta (ANTARA) – Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) yang mengagendakan aksi unjuk rasa, Senin (25/3), mengundang sejumlah tokoh masyarakat menjadi orator.

“Aksinya damai dengan mengundang tokoh nasional menjadi orator,” kata panitia penyelenggar, Neta S Pane saat dihubungi di Jakarta, Senin.

MKRI berencana mengadakan aksi damai, acara kesenian dan bakti sosial membagikan bantuan bahan pokok di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat.

Neta menyebutkan panitia penyelenggara mengundang tokoh nasional, seperti Effendi Choirie, Ratna Sarumpaet, Lily Wahid, Adhie Massardi dan Bambang Widodo Umar.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto menyebutkan MKRI telah menyampaikan surat pemberitahuan agenda acara tersebut, Minggu (24/3) sekitar pukul 18.00 WIB.

Rikwanto menuturkan surat pemberitahuan ditandatangani Ketua Presidium MKRI, Ratna Sarumpaet.

Kegiatan tersebut mengagendakan acara bakti sosial pembagian sembako kepada 3.000 orang warga di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat mulai pukul 11.00 WIB.(rr)

AntaraAntara

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Dipo Alam menilai isu kudeta terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 25 Maret 2013 hanya suara “kodok ngorek” yang gaduh merindukan datangnya bulan “people power”.

“Tak perlu diambil pusing, rakyat tidak tertarik,” kata Dipo di Jakarta, Senin, mengomentari unjuk rasa yang dilakukan sekelompok orang yang menamakan diri Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI).

Dipo melihat para dalang dan pelaku, termasuk para penyandang dana gerakan politik itu, hanyalah mereka yang menggelembungkan kerongkongannya agar nampak besar, dan suaranya bisa terdengar oleh rakyat.

Mantan aktivis Dewan Mahasiswa itu meyakini, suara gaduh “kodok ngorek” yang diharapkan dapat mengancam SBY itu tidak akan didengarkan oleh rakyat.

Sama seperti masa-masa lalu, ancaman itu kandas, karena memang tidak ada alasan yang mendasar, kata dia lagi.

“Mereka berharap timbul gerakan politik `people power`, tapi itu tak mungkin. Rakyat tidak tertarik,” kata Dipo pula.

Dia menilai gerakan mereka bukan murni gerakan sosial, karena tidak ada keresahan sosial yang membahana saat ini sehingga rakyat menuntut adanya gerakan sosial.

Hal yang terjadi, kata Dipo, justru pengakuan dan pujian menjelang berakhir masa pemerintahan periode II Presiden SBY, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri,.

Ia juga menegaskan Presiden SBY bukan Pak Harto, Mubarak, atau Gaddafi yang lupa berdiri karena kelamaan duduk di kursi kekuasaan.

Masa kepresidenan SBY sudah ditentukan oleh undang-undang yang hanya boleh menjadi presiden selama dua periode.

Dipo menilai, para penggiat dan penyandang dana aksi 25 Maret itu adalah orang-orang yang tidak punya partai tetapi mereka berambisi menjadi calon presiden atau calon wakil presiden 2014.

Masa pemerintahan SBY, katanya, tinggal 1,5 tahun lagi sehingga seharusnya mereka mencoba bersabar untuk mengikuti pemilu dan pilpres 2014.

“Tetapi karena tidak punya modal politik yang cukup, ya main-main seperti itu. Jadi itulah kiat politik mereka,” kata Dipo.

Dia menyatakan kasihan dengan mereka yang sebenarnya benci tapi rindu dengan Presiden SBY, sejak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I dan II.

“Mereka mengidap penyakit AIDS, aku ingin dipanggil SBY atau aku ingin didukung SBY,” kata Dipo Alam pula.(rr)

Berita Lainnya

Gerakan Cabut  Mandat Presiden

Demo 25 Maret, Brimob Jaga Jalan Cikini

Kantor LBHI masih sepi dari peserta demonstrasi 25 Maret.

Demo Kudeta, PKS Minta SBY Tetap Fokus Bekerja  

Wajar mereka menyerukan kekecewaannya kepada pemerintah.

Penyelenggara Demo 25 Maret Panen Teror  

Membagikan ribuan sembako, demo 25 Maret pindah dari depan Istana Presiden ke gedung Lembaga Bantuan Hukum.

Permadi: Mosok Iya Nenek-Kakek Bikin Kudeta

Kami ini cuma berapa orang sih? Apa iya kami bisa kudeta?

Isu Kudeta 25 Maret Bisa Bikin Masyarakat Takut

Kekhawatiran SBY hanyalah akumulasi rasa cemas terhadap rasa tidak puas masyarakat.

Buyung dan Rizal Ramli Ikut Minta SBY Turun  

Buyung Nasution mendorong agar pemilihan umum dipercepat agar SBY cepat turun dari kursi Presiden.

Aksi 25 Maret Bukan Kudeta, tapi…  

Unjuk rasa pada Senin mendatang itu hanya awal dari serangkaian unjuk rasa selanjutnya.

Politikus: Kudeta Sukses dengan Kekuatan Senjata

Presiden mengaku mendengar adanya gerakan dari kelompok tertentu
untuk menjatuhkan pemerintahannya.

Istana: Kudeta Lewat Pemilu Saja  

Badan Intelijen memastikan tidak ada kudeta pada 25 Maret nanti. Hanya bakal ada aksi unjuk rasa biasa.

Isu Pelengseran Presiden Bisa Rusak Demokrasi  

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. TEMPO/Tony Hartawan

Minggu, 04 Maret 2012 | 12:07 WIB

Isu Pelengseran Presiden Bisa Rusak Demokrasi

TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana menyatakan isu pelengseran Presiden bisa merusak demokrasi itu sendiri. Menurut Ari, isu pelengseran Presiden itu harusnya tidak perlu dicetuskan baik oleh pemerintah maupun oposisi karena akan menimbulkan konteks politik yang buruk. “Itu bisa merusak proses demokrasi itu sendiri,” ujar Ari, Ahad, 4 Maret 2012.

Ari mengatakan pergantian Presiden sudah memiliki aturan dalam konstitusi secara jelas dan disepakati semua pihak. Isu pelengseran itu disebut Ari justru hanya akan memunculkan model baru pergantian kekuasaan di Indonesia. Model baru itu disebut Ari adalah dengan menggerakkan kekuatan massa untuk melengserkan presiden atau pemerintahan. “Dan itu menjadi masalah besar dalam proses demokratisasi,” kata Ari.

Menurut Ari, proses pergantian presiden sudah jelas harus dilakukan melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali sesuai dengan konstitusi. Karena itu, Ari mengatakan ihwal pelengseran presiden tidak perlu diumbar ke masyarakat. Jika pemerintah atau oposisi memiliki masalah terhadap suatu hal, Ari menilai permasalahan itu diserahkan saja kepada publik untuk menilai. “Biar masyarakat menilai dan hukumannya akan terlihat dalam pemilu yang akan dilaksakan,” Ari menuturkan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan ada gerakan-gerakan yang akan menggulingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Gerakan itu dikatakan Djoko memanfaatkan keputusan pemerintahan menaikkan harga bahan bakar minyak sebagai isu. Djoko menyatakan informasi itu didapatkan pemerintah berdasarkan laporan dari pihak intelijen. Namun Djoko sendiri enggan untuk menjelaskan informasi intelijen tersebut lebih detail.

Isu pelengseran pemerintahan SBY itu juga bukan kali ini saja terjadi. Beberapa waktu sebelumnya isu pelengseran SBY juga muncul dari beberapa pihak yang kecewa dengan kinerja pemerintahan SBY-Boediono saat ini.

DIMAS SIREGAR

Berita Terkait
Djoko Suyanto Dianggap Lebay
Wiranto Bantah Akan Kudeta

Bergulir Penggulingan SBY, BBM Tetap Naik
Hanura Tuding Demokrat Alihkan Isu Korupsi
Isu Pelengseran Presiden Bisa Rusak Demokrasi

Naikkan Harga BBM, Presiden Belum Lobi Partai

Prabowo Larang Kader Gerindra Ikut Demo Besok  

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) di kantor presiden, Jakarta, Senin (11/3). ANTARA/Prasetyo Utomo

Minggu, 24 Maret 2013 | 16:01 WIB

Prabowo Larang Kader Gerindra Ikut Demo Besok

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, melarang pengurus, kader, organisasi sayap, dan organisasi massa yang berafiliasi dengan Partai Gerindra berpartisipasi dalam demonstrasi pada Senin, 25 Maret 2013. Pernyataan Prabowo ini disampaikan melalui Wakil Ketua Umum Gerindra Edi Prabowo.

“Kami akan tetap konsisten dengan jalur perjuangan konstitusional,” kata Prabowo Subianto, Ahad, 24 Maret 2013. Dalam pesan tersebut, Prabowo menyatakan akan selalu menghendaki upaya damai dalam menciptakan perubahan.

Sejumlah elemen lain yang dilarang ikut demo besok adalah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia, dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Prabowo Subianto menjadi ketua umum di tiga organisasi ini.

Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) tetap akan menggelar aksi menuntut mundurnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, besok. Lima tuntutan yang diusung MKRI adalah meminta pemerintah menasionalisasi tambang minyak dan gas, menurunkan harga kebutuhan pokok, menghentikan keran impor kebutuhan pokok, menuntaskan kasus korupsi, terutama yang dekat dengan lingkaran Istana; serta menghentikan konflik antar agama, suku, dan ras.

WAYAN AGUS PURNOMO

Ref: Rakyat “miskin” dapat sembako, anggota DPR dapat uang tunjangan beras, apakah tidak aneh bin ajaib yang kaya diberikan uang tunjangan beras?

Polda: MKRI cuma Bagi Sembako buat 3.000 Orang di YLBHI

Senin, 25 Maret 2013 | 00:16 WIB

MI/Panca Syurkani/vg

Metrotvnews.com, Jakarta: Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) pada Senin (25/3) hanya akan menggelar bakti sosial dengan memberikan sembako kepada sekitar 3.000 warga.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto di Jakarta, Minggu (24/3), mengatakan berdasarkan pemberitahuan rencana aksi yang ditandatangani Ratna Sarumpaet yang masuk ke kepolisian, aksi MKRI adalah aksi bakti sosial. Bentuknya, pembagian sembako yang berlangsung dari pukul 13.00 WIB, di halaman kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta.

“Pemberitahuannya baru masuk sore tadi jam 18.00 WIB. MKRI akan melakukan kegiatan bakti sosial yang melibatkan 3000 warga dengan memberikan sembako,” ucap Rikwanto di Jakarta, Minggu (24/3).

Meski begitu, pihak kepolisian tetap menyiagakan sejumlah besar petugas kepolisian untuk mengawal aksi itu. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKB Sambodo Purnomo menambahkan, pengerahan pasukan itu terutama untuk menjaga kelancaran arus lalu-lintas. Mengingat, ada ribuan massa yang direncanakan hadir. “Pendorongan awal ada (pengerahan) 300 polisi lalu lintas (polantas). Itu akan ditambah sesuai ekskalasi (jumlah) pengunjuk rasa,” katanya.

Sementara, mengenai rute pengalihan arus untuk menghindarkan kemacetan, Sambodo mengakui pihaknya tak menetapkan pola pengalihan arus lalu lintas secara khusus. “Situasional saja,” katanya. (Arif Hulwan)

Advertisements

0 Responses to “Politik : Kudeta (Kuku Dewata) = Kodok Ngorek ?”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,311,265 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: