23
Mar
13

Politik : PKPI diperjuangkan di DKPP

Bawaslu dan LSM Terus Perjuangkan PKPI di DKPP

Penulis : Nina Susilo | Jumat, 22 Maret 2013 | 20:06 WIB
Bawaslu dan LSM Terus Perjuangkan PKPI di DKPPPKPI

JAKARTA, KOMPAS.com — Bawaslu dan Center of Democracy Election and Constitution (Correct) menuding KPU melanggar kode etik. Ini disebabkan KPU menolak menjalankan putusan Bawaslu yang mengabulkan gugatan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).

Dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dipimpin Jimly Asshidiqie, Jumat (22/3/2013) di Jakarta, Direktur Eksekutif Correct, Refly Harun menilai, KPU keliru karena menolak putusan Bawaslu dan tidak sesuai fakta hukum.

Kenyataannya, kata Refly, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Kamis (21/3/2013) menyebutkan sikap itu melawan hukum. Padahal, dalam diskusi tentang putusan Bawaslu yang mengabulkan gugatan PKPI tersebut di Jakarta pada Jumat (8/2/2013), Refly menilai substansi putusan Bawaslu bermasalah.

Saat itu Refly menjelaskan, putusan tidak mencerminkan pembuktian parpol memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu. Sementara itu, dalam sidang, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, penolakan KPU atas Putusan Bawaslu tanpa melakukan upaya hukum apapun tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan mekanisme dan prosedur hukum. Karenanya, KPU dinilai melanggar azas kepastian hukum dan sumpah janji penyelenggara pemilu dengan tidak bekerja sesuai peraturan perundangan.

Bawaslu juga merasa KPU tidak menghargai Bawaslu sebagai sesama lembaga penyelenggara Pemilu.

Seusai sidang, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, KPU menilai putusan Bawaslu yang memerintahkan KPU memasukkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014 tidak bisa dilaksanakan. Namun, saat itu belum ada ruang untuk melakukan upaya hukum.

Ruang untuk mengajukan upaya hukum malah diberikan dalam Fatwa Mahkamah Agung akhir Februari lalu. KPU menolak putusan Bawaslu karena dinilai melampaui kewenangan. Sebab, putusan Bawaslu menilai Peraturan KPU terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD.

Kewenangan pengujian aturan di bawah perundangan semestinya di Mahkamah Agung. Selain itu, putusan Bawaslu untuk masalah verifikasi calon peserta Pemilu dan daftar calon legislatif, dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, tidak disebutkan final dan mengikat.

Editor :
Nasru Alam Aziz

KPU Isyaratkan PKPI Jadi Peserta Pemilu

Tribunnews.com – Jumat, 22 Maret 2013 19:05 WIB
Share this
KPU Isyaratkan PKPI Jadi Peserta Pemilu
DOK
PKPI Logo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sepertinya akan mengalami nasib sama seperti Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai partai peserta Pemilu 2014, yang diisyaratkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kami akan menindaklanjuti putusan PTTUN terhada PKPI sama dengan kami merespon putusan PTTUN terhadap PBB,” ujar Husni kepada wartawan usai menghadiri sidang DKPP, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (22/3/2013).

Menurut Husni, menanggapi putusan PTTUN yang menguatkan putusan Bawaslu lewat sidang ajudikasi bahwa PKPI berhak menjadi peserta pemilu, hanya lah persoalan teknis. Namun untuk mengesahkannya harus tetap kolektif kolegial.

“Sebagai ketua saya tidak boleh mendahului kepentingan kelembagaan,” tambah Husni sambil menegaskan pihaknya akan mengkomunikasikan ke publik secepatnya karena lima komisioner saat ini masih di Sulawesi.

Komisioner KPU Ida Budhiati terpisah, menambahkan sebagai penyelenggara negara tentu wajib melaksanakan keputusan PTTUN. Namun tetap sesuai kaidah dan tata kerja kelembagaan yang akan dibahas dan dirapatkan dalam pleno.

“Hari ini kita sudah mendapat salinannya. Dan kemudian besok lima anggota KPU sudah balik ke Jakartat. Dalam waktu dekat ini sudah ada hasilnya,” tukas Ida usai diskusi di Media Center KPU, Menteng.

Berhubungan dengan
Penulis: Yogi Gustaman  |  Editor: Johnson Simanjuntak
Nasional Populer
NASIONAL

PTTUN Kabulkan PKPI Sebagai Peserta Pemilu 2014

Pendukung PKPI yang memadati ruang sidang bersorak: Bang Yos Presiden.

ddd
Kamis, 21 Maret 2013, 13:58 Eko Priliawito, Syahrul Ansyari
Ketua Umum PKPI, Sutiyoso

Ketua Umum PKPI, Sutiyoso (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)
VIVAnews – Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akhirnya mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia terhadap Komisi Pemilihan Umum. PKPI diputuskan lolos sebagai salah satu peserta pemilu 2014 mendatang.”Mengadili, menolak eksepsi tergugat seluruhnya dalam pokok perkara. Mengabulkan gugatan PKPI atau penggugat untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim PTTUN, Santer Sitorus dalam persidangan di PTTUN, Jakarta, Kamis 21 Maret 2013.Santer menyatakan bahwa tindakan KPU atau tergugat yang tidak melaksanakan keputusan Bawaslu No 012/SP2/C/Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 merupakan perbuatan melawan hukum.

Dia kemudian menyatakan surat KPU No 94/KPUII/2013/11 Februari 2013 yang menyatakan tidak bersedia melaksanakan keputusan Bawaslu No 012/SP2/Bawaslu/I/2013 tidak sah.

“Memerintahkan kepada tergugat atau KPU untuk mencabut surat KPU No 94/KPU/2/2013 tanggal 11 Februari 2013,” ujarnya.

Santer melanjutkan bahwa KPU wajib mencabut surat keputusan No 5/KPTS KPU/tahun 2013 sepanjang menyangkut PKPI atau penggugat. Dan mewajibkan KPU untuk menertibkan surat keputusan baru yang menetapkan PKPI sebagai partai yang memenuhi syarat sebagai parpol peserta pemilu.

“Memerintahkan KPU untuk melaksanakan keputusan Bawaslu No 012/SP2/C/Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013. Menghukum KPU untuk membayar segala biaya yang timbul sebesar Rp86 ribu,” katanya.

Santer menambahkan, bila KPU tidak puas dapat menempuh langkah hukum selanjutnya. “Demikian putusan ini diputus. Yang tidak puas silakan mengajukan upaya hukum,” ucapnya.

Keputusan Majelis Hakim PTTUN tersebut segera disambut oleh sorak-sorak puluhan pendukung PKPI yang memadati ruang sidang. Mereka meneriakkan pekik kegembiraan dan suara: “Bang Yos Presiden RI”. (umi)

© VIVA.co.id

PTTUN kabulkan gugatan PKPI

Kamis, 21 Maret 2013 14:09 WIB |

Pewarta: Fransiska Ninditya

Jakarta (ANTARA News) – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terhadap KPU dengan nomer perkara 25/G/2013/PTTUN.JKT.

“Mengabulkan gugatan penggugat, dalam hal ini PKPI dan mewajibkan KPU untuk membuat surat keputusan yang menetapkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014, ” kata Ketua Majelis sidang, Dr Santer Sitorus, di ruang sidang PTTUN Jakarta, Kamis.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut digelar di lantai dasar Gedung Sekretariat Mahkamah Agung (MA), yang berada di Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta.

PKPI mengadukan KPU ke PTTUN karena dinilai tidak patuh dalam melaksanakan Keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013, yang menyatakan bahwa PKPI memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu 2014.

Sebelum sidang dimulai, Sutiyoso mengaku optimistis dapat memenangkan gugatannya, sehingga dapat mengikuti pelaksanaan tahapan pendaftaran calon anggota legislatif untuk Pemilu 2014.

“Saya yakin menang, ini kami perjuangkan. Artinya respon dari KPU juga harus cepat memberikan sikap seperti PBB, supaya semua bisa berkonsentrasi ke tahapan berikutnya,” kata Sutiyoso.

Bawaslu menafsirkan bahwa KPU harus menjalankan keputusan tersebut, karena bersifat final dan mengikat.

Namun, karena berdasarkan Fatwa MA Bawaslu dan KPU tidak dapat saling menggugat, maka PKPI membawa gugatan tersebut ke PTTUN.

Sidang sempat diskors selama 10 menit karena lembar putusan yang dibacakan Ketua Majelis tidak lengkap.

“Sidang terpaksa kami skors selama 10 menit karena ada sekira lima halaman yang belum dicetak,” kata Ketua Majelis sidang Dr. Santer Sitorus, di ruang sidang PTTUN.

Sidang pembacaan putusan berlangsung selama dua jam lebih, dimulai pukul 10.30 WIB, dengan dipimpin oleh tiga majelis hakim, yaitu Santer Sitorus, Nurnaeni Manurung, dan Arief Nurdu`a.

Sidang tersebut dihadiri oleh pihak penggugat, Ketua Umum PKPI Sutiyoso, dan tergugat yang diwakili oleh Komisioner KPU Ida Budhiati.

Selama pelaksanaan verifikasi faktual, PKPI menuding petugas KPU daerah tidak melaksanakan verifikasi dengan maksimal, sehingga kepengurusan PKPI tidak memenuhi syarat di 75 persen kabupaten-kota.

Kabupaten-kota tersebut antara lain Bantul, Kulonprogo, Klaten, Demak, Trenggalek, Grobogan, Kendal, Cilacap, Kudus, Sukoharjo, Solok Selatan, Pasaman Barat, Solok, Pesisir Selatan, Samarinda, dan Bone Bolangan.

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2013

 


0 Responses to “Politik : PKPI diperjuangkan di DKPP”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,147,462 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: