22
Mar
13

Politik : Aksi Tuntutan Mundur SBY dan status utang negara

Sejumlah Tokoh Dukung Aksi Tuntutan Mundur SBY

Details
Published Date
Sejumlah tokoh berkumpul membicarakan kondisi politik dalam negeri (GATRAnews/Iwan Sutiawan)

Jakarta, GATRAnews – Sejumlah tokoh nasional mendukung rencana aksi Majelis Kedaulatan Rakyat (MKRI), pada 25 Maret nanti, menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengundurkan diri dari jabatannya, karena dinilai tak mampu lagi menjalankan pemerintahan dengan baik.

“Jadi apa alasan mempertahankan kondisi yang korup ini? Oleh karena itu, kawan-kawan mendukung penuh gerakan MKRI,” tegas Tokoh Pergerakan Indonesia Bersih, Rizal Rami, usai pertemuan tertutup tokoh sipil dan militer, terkait situasi politik yang semakin memanas dengan adanya isu kudeta yang dilemparkan SBY, di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).

Rizal menegaskan bahwa aksi mahasiswa dan para pemuda itu bukan aksi kudeta seperti yang ditudingkan Presiden SBY. Pasalnya, kudeta hanya dilakukan oleh kekuatan militer bersenjata, sedangkan MKRI hanya gerakan sipil yang kritis dengan pemerintahan SBY. “Tapi, mereka bukan kekuatan bersenjata. Mereka hanya anak-anak muda yang bosan dengan pemerintah ini yang korup,” tandasnya.

Menurutnya, dalam sejarah Indonesia, belum pernah tingkat korupsi setinggi sekarang ini yang mencapai 45%. Pada era Soeharto dan sebelum SBY, angka korupsi hanya 30%.

Selain itu, sebelum era SBY, korupsi belum pernah dilakukan secara berjamaah sejak pada perencanaan dan pembahasan antara DPR dan pemerintah. Baru sejak 9 tahun terakhir, korupsi itu dilakukan dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR, melalui mekanisme APBN-Perubahan. “Semua korupsi terkait APBN-P, korupsinya berjamaah,” ungkapnya.

Sehingga, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersungguh-sungguh mengusut tindak pidana korupsi, maka hampir dipastiakan semua Parpol terlibat.

“Apa yang bisa diharapkan dari pemerintah semacam ini? Memang ekonomi makro bagus, yang 5% semakin maju dan kaya, itu betul,” katanya.

Namun, mayoritas rakyat Indonesia, yakni sebesar 80% paling bawah, kesejahteraannya terendah di ASEAN, lebih rendah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ini terjadi karena tingkat pendapatan rakyat ini tetap, tidak banyak lapangan kerja, dan harga pangan melonjak dua kali lipat.

Atas dasar itu, lanjut Rizal, untuk apa tetap mempertahankan pemerintahan yang tidak pro rakyat? “Apa kita tidak ingat sejarah? Soeharto dipilih MPR hampir 100%, tapi dua bulan kemudian jatuh, meski tidak ada di konstitusi tidak harus jatuh. Kalau mau, ya jatuh, kemudian disiapkan penggantinya,” pungkas Rizal.

Dalam pertemuan itu, hadir sejumlah tokoh, antara lain, politisi PDIP Effendi Choirie (Gus Choi), pakar hukum Adnan Buyung Nasution, serta sejumlah aktivis dari berbagai organisasi dan buruh. (IS)

__._,_.___
Buyung dan Rizal Ramli Ikut Minta SBY Turun  

Adnan Buyung Nasution. TEMPO/Aditia Noviansyah

Kamis, 21 Maret 2013 | 17:20 WIB

Buyung dan Rizal Ramli Ikut Minta SBY Turun 

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution, menyebut Susilo Bambang Yudhoyono gagal mengelola pemerintahan dengan baik. SBY dinilai terlalu mengurus partai ketimbang urusan negara.

“SBY bilang kepada menteri jangan terlalu banyak urus partai. Tapi lihat dia sendiri, berapa banyak urus partai,” kata Buyung di Gedung Joeang, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2013.

Buyung bahkan mendorong pemilihan umum dipercepat agar SBY cepat turun dari kursi Presiden. Menurut Buyung situasi sekarang sudah tidak tertolong lagi. “Apakah kita mau bertahan satu setengah tahun lagi dengan keadaan seperti ini?” katanya.

Advokat senior itu menyatakan SBY banyak melanggar janji karena situasi negara tidak kunjung pulih. Perkembangan ekonomi, kata Buyung, hanya dinikmati segelintir orang kaya saja. Di sisi lain, 80 persen warga miskin masih kesulitan. “SBY enggak lakukan apa-apa sekarang,” katanya.

Di tempat yang sama, aktivis Rizal Ramli menyatakan desakan masyarakat meminta SBY mundur dari jabatan sudah semakin kuat. Ia mendukung penuh gerakan Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) menggelar aksi menuntut SBY mundur. “Sebaiknya SBY mundur saja, daripada diundurkan,” katanya.

MKRI rencananya akan menggelar aksi menuntut mundurnya Presiden SBY. Anggota Presidium MKRI Erwin Usman mengatakan aksi akan diramaikan simpatisan dari 17 provinsi. “Kami akan memusatkan aksi di depan Istana Presiden,” katanya. Ia membantah aksi yang dilakukan oleh MKRI adalah upaya kudeta. MKRI meminta agar Pemilu dipercepat.

ANANDA BADUDU

Buyung: Rakyat Berhak Tuntut SBY Mundur

Details
Published Date
Adnan Buyung Nasution (dua kanan) bersama sejumlah tokoh saat berdiskusi kondisi politik dalam negeri (GATRAnews/Iwan Sutiawan)

Jakarta, GATRAnews – Pengacara kondang  Adnan Buyung Nasution menyatakan, jika rakyat menghendaki Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mundur dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menjalankan roda pemerintahan, maka SBY tidak bisa menolaknya. “Rakyat punya hak untuk menuntut perubahan sekarang ini. Suara rakyat itu adalah suara tuhan, dan itu adalah credo dalam sistem negara demokrasi. Bahkan di zaman Yunani,” tegas Bang Buyung, demikian panggilan akrabnya, usai pertemuan tokoh sipil di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).

Buyung yang mengaku diundang oleh sejumlah tokoh ke acara pertemuan itu, mengatakan, datang dengan niat bersih karena melihat karut marut negeri ini, sehingga saat ini rakyat harus menentukan apakah tetap harus dipertahankan atau rakyat sudah tidak bisa mentolelirnya. “Keadaan ini memburuk, dari ekonomi, yang maju hanya segelintir, 5% menengah ke atas saja, yang di bawah susah dan melarat,” ujarnya. Atas dasar itu, lanjut Buyung, ada baiknya tidak menunggu-nunggu lagi hingga 1,5 tahun karena khawatir kondisi negeri semakin bertambah parah. Maka siapapun pengganti pemerintahan berikutnya akan sulit memulihkan kondisi dalam negeri.

Menurut Adnan, untuk terjadinya perubahan di negeri ini, memang konstitusi mengatur melalui lembaganya DPR dan MPR. Namun, jika melihat anggota DPR dan MPR dari sejumlah partai yang tidak membawa aspirasi rakyat, maka tidak perlu melalui lembaga ini. “Partai-partainya semua tidak membawa suara rakyat, maka tidak perlu menunggu itu, karena perubahan mustahil terjadi. Rakyat sudah tidak sabar lagi,” tegasnya.

Untuk meluruskan jalannya pemerintahan 1,5 tahun ke depan, Buyung meminta Pemilu dipercepat sekarang juga. Ini merupakan langkah konstitusional di dunia manapun. “Itu agar melahirkan pemimpin yang dikehendaki rakyat, demi cita-cita UUD 1945, mencerdaskan bangsa, memakmurkan, melindungi tumpah darah. Ini tidak terjadi sekarang, yang ada hanya proses pembodohan melalui angka-angka,” bebernya.

Padahal, lanjut Buyung lagi, konstitusi memerintahkan memakmurkan seluruh rakyat. “Namun faktanya, yang makmur hanya sebagian kecil saja dan tidak ada pemerataan. Kalau dinyatakan melindungi seluruh tumpah darah dan segenap rakyat Indonesia, kita lihat beberapa pulau kita, lepas. Jadi konstitusi pun tidak pernah dijalankan sesuai isi makna dan jiwanya,” katanya. (IS)

Polisi Ancam Bubarkan Unjuk Rasa 25 Maret  

Kadiv Humas Polda Metro Jaya, Boy Rafi Amar. TEMPO/Seto Wardhana

Jum’at, 22 Maret 2013 | 16:21 WIB

Polisi Ancam Bubarkan Unjuk Rasa 25 Maret

TEMPO.CO, JakartaUnjuk rasa yang rencananya digelar Senin mendatang terancam dibubarkan oleh polisi. Alasannya, hingga H-3, belum ada surat pemberitahuan mengenai unjuk rasa dari elemen mana pun.

“Padahal unjuk rasa diharuskan untuk mengajukan surat pemberitahuan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Kepolisian, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, pada Jumat, 22 Maret 2013. Pihak Kepolisian mengaku sudah mendengar rencana unjuk rasa ini. Namun, jika tidak ada surat pemberitahuan, sifatnya menjadi ilegal.

Boy mengatakan, ketentuan soal pemberitahuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Depan Umum. Tujuannya, menurut Boy, untuk kebaikan masyarakat. “Jadi kami bisa antisipasi jika terjadi apa-apa,” katanya.

Juru bicara Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan, polisi bisa membubarkan unjuk rasa tersebut jika tidak ada pemberitahuan. “Tapi kami akan ambil tindakan pencegahan dulu,” katanya. Polisi memberi batas waktu toleransi hingga hingga Sabtu besok untuk mengajukan izin bagi elemen yang akan mengadakan unjuk rasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 tersebut, jika merujuk pada Pasal 15 Bab V, polisi dapat membubarkan unjuk rasa jika tidak ada izin. Selain itu, jika dalam menjalankan unjuk rasa ada perbuatan yang melanggar hukum, bisa dikenakan sanksi.

SYAILENDRA

Berita Lainnya:
Pembongkaran Gereja Bekasi Dinilai ‘Over Acting’
Kolam Ikan Djoko Susilo Dijarah Warga
Total Enam Pengungsi Rokatenda Tewas
Ini 5 Tuntutan Pengunjuk Rasa 25 Maret

Utang Pemerintah RI Bertambah Lagi Jadi Rp 1.988 Triliun

Wahyu Daniel – detikfinance
Jumat, 22/03/2013 07:21 WIB
Jakarta – Dua bulan pertama di 2013 atau di Februari 2013, utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 13,45 triliun menjadi Rp 1.988,87 triliun, dibandingkan posisi akhir 2012 Rp 1.975,42 triliun.Secara rasio terhadap PDB total di 2012, utang pemerintah Indonesia berada di level 24% hingga Februari 2013.Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah hingga Februari 2013 mencapai US$ 205,74 miliar, naik dari posisi di akhir 2012 yang mencapai US$ 204,28 miliar.Demikian data Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip detikFinance, Jumat (22/3/2013).

Utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman Rp 594,1 triliun, menurun dibanding akhir 2012 Rp 614,32 triliun. Kemudian berupa surat berharga Rp 1.394,77 triliun, atau naik dibanding 2012 sebesar Rp 1.361,1 triliun. Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 8.241,9 triliun, maka rasio utang Indonesia hingga akhir Februari 2013 sebesar 24%.

Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga Februari 2013 adalah:

  • Bilateral: Rp 340,7 triliun
  • Multilateral: Rp 227,31 triliun
  • Komersial: 23,92 triliun
  • Supplier: Rp 350 miliar
  • Pinjaman dalam negeri: Rp 1,82 triliun
Berikut catatan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB sejak tahun 2000:
  • Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
  • Tahun 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
  • Tahun 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
  • Tahun 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
  • Tahun 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
  • Tahun 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
  • Tahun 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
  • Tahun 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
  • Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
  • Tahun 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
  • Tahun 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
  • Tahun 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
  • Tahun 2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
  • Februari 2013: Rp 1.988,87 triliun (24%)

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bakal mengurangi proyek-proyek yang menggunakan utang luar negeri.

(dnl/ang)

Berita Utama

Jumat, 22 Maret 2013, 16:58:49 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Berjalan Paralel dengan Pengurangan Kemiskinan

Presiden SBY memberi sambutan groundbreaking pembangunan Terminal New Priok, di Jakarta, Jumat (22/3) sore. (foto: cahyo/presidensby.info)
Presiden SBY memberi sambutan groundbreaking pembangunan Terminal New Priok, di Jakarta, Jumat (22/3) sore. (foto: cahyo/presidensby.info)

Jakarta: Pembangunan yang dituju pemerintah selama ini bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan secara paralel juga untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Semua itu tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).

“Kemiskinan harus kita turunkan, pengangguran pun kita kurangi. Kesenjangan harus kita cegah untuk tidak makin melebar,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan peresmian grounbreaking proyek pembangunan Terminal Kalibaru atau New Priok, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (22/3) sore.

“Paduan dari dua hal inilah yang menjadi kebijakan dan strategi kita di bidang perekonomian sampai dengan tahun 2025,” Presiden SBY menegaskan.

Pembangunan proyek Terminal Kalibaru atau New Priok ini merupakan bagian dari realisasi MP3EI tersebut. “Apa yang kita lakukan hari ini adalah mata rantai atau bagian dari implementasi MP3EI, utamanya infrastruktur perhubungan,” Presiden menambahkan.

Pada bagian lain sambutannya, Presiden menjelaskan hasil studi McKenzie yang menyebut saat ini kelas konsumen menengah Indonesia sekitar 45-50 juta jiwa. Menjelang 2030 jumlah itu akan meningkat jadi 135 juta jiwa. “Itu artinya jumlah kebutuhan atas barang dan jasa akan meningkat tajam,” SBY menjelaskan.

Masih dari sumber data yang sama, tahun lalu nilai investasi yang diperlukan adalah 0.5 triliun dolar Amerika Serikat. Menjelang tahun 2030, diperkirakan mencapai 1.8 triliun dolar AS. “Ada ruang yang makin besar di negara kita untuk pergerakan ekonomi secara nasional. Kalau kita mengintip masa depan itu jawabannya adalah kita harus memproduksi barang dan jasa lebih banyak lagi,” ujar Presiden SBY. (dit) 

 

Link Terkait:

Presiden Letakkan Batu Pertama Proyek Terminal New Priok


0 Responses to “Politik : Aksi Tuntutan Mundur SBY dan status utang negara”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,223,597 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: