19
Mar
13

Politik : Kontroversi Hukum Pemilu Hadang PKPI

Moh.Haris Srengseng Indramayu

KPU Harus Perlakukan PKPI Sama seperti PBB

Senin, 18 Maret 2013 | 19:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 melalui putusan No 142 Tahun 2013. Langkah serupa dinilai seharusnya diberikan pula kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

“Karena kasusnya sama, KPU harus menjalankan hal yang sama kepada PKPI,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jerry Sumampouw, dalam diskusi Respons KPU terhadap PTTUN, Kasasi atau Pasrah, di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2013). Dia berpendapat, penyelenggara pemilu tak perlu sungkan atau merasa terlambat menerima hasil sidang ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan PKPI lolos menjadi peserta Pemilu 2014.

Berbeda dengan sikap ke PBB, KPU justru langsung tegas menolak menjalankan putusan sidang ajudikasi Bawaslu dan tetap tak meloloskan PKPI menjadi peserta Pemilu 2014. Bawaslu dan PKPI pun meminta fatwa Mahkamah Agung soal penolakan KPU. PKPI pun melayangkan gugatan ke PTTUN.

KPU, Senin (18/3/2013), dalam konferensi pers, menyatakan menerima putusan PTTUN yang memenangkan gugatan PBB. Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan bila KPU mengajukan kasasi akan makan waktu lama untuk prosesnya.

Sementara pendaftaran calon legislatif harus dimulai pada 9 April 2013. Dengan pertimbangan tersebut, KPU meloloskan PBB berdasarkan putusan PTTUN dan partai ini dinyatakan menjadi peserta Pemilu 2014 dengan nomor urut 14. (Yogi Gustaman|Johnson Simanjuntak)

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Sumber :
Editor :
Palupi Annisa Auliani

Politik

Ini alasan Bawaslu laporkan KPU ke DKPP soal PKPI

Haris Kurniawan

Selasa,  19 Maret 2013  −  15:27 WIB
Ini alasan Bawaslu laporkan KPU ke DKPP soal PKPI

Ilustrasi

Sindonews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akhirnya melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan itu ilayangkan karna KPU tidak menindaklanjuti hasil sidang ajudikasi yang merekomendasikan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2014.

Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, pelaporan itu dilakukan karena KPU telah melupakan Pasal 269 ayat (2) UU No. 8/2012 yang mengatur bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu dilakukan paling lama tiga hari kerja setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu.

“Dengan demikian, setelah batas waktu tersebut ternyata tidak ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan tinggi tata usaha negara, maka keputusan Bawaslu terhadap sengketa Pemilu menjadi berkekuatan hukum tetap (inkracht). karenanya, KPU harus melaksanakan keputusan Bawaslu,” kata Muhammad  melalui konferensi persnya di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).

Ia menuturkan, Bawaslu sebenarnya telah mengambil langkah persuasif agar lembaga pemilihan itu bisa menjalankan putusan mereka. Namun, hingga batas waktu tiga hari KPU tidak juga melanjuti putusan tersebut.

“Bawaslu telah beberapa kali melakukan upaya persuasif agar KPU melaksanakan keputusan Bawaslu dimaksud diantaranya melalui surat Bawaslu agar KPU menjalankan keputusan Bawaslu.”

“Bawaslu juga sudah meminta Mahkmah Agung dan menerbitkan surat, menghadiri undangan ketua DKPP dalam pertemuan bersama. Namun ternyata KPU tetap tidak melaksanakan keputusan Bawaslu,” lanjutnya.

Karena langkah itu tak digubris, Bawaslu pun akhirnya mengambil langkah tegas dengan melaporkan Husni Kamil Manik Cs ke DKPP. Dengan dugaan pelanggaran Pasal 2 huruf d UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 5 huruf d juncto Pasal 11 Peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP.

“Yakni KPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu tidak berpedoman kepada kepastian hukum,” pungkasnya.

(kri)

views: 638x

Berita Terkait :   Pemilu 2014
Berita Lainnya :

Politik

KPU jangan berpikir dangkal tanggapi PKPI & PBB

Haris Kurniawan

Selasa,  19 Maret 2013  −  17:08 WIB
KPU jangan berpikir dangkal tanggapi PKPI & PBB

Komisi Pemilihan Umum (foto: Yulianto/Sindo)

Sindonews.com – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meloloskan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi peserta Pemilu 2014 setelah berhasil menang di sidang gugatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), terus mendapat sorotan.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah mengatakan, keputusan KPU tersebut, tetapi tidak berlaku untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang menang disidang ajudikasi Bawaslu, menurutnya KPU belum menjalankan perundang-undangan dengan sepenuhnya.

“PKPI juga sama melalui banding administrasi di Bawaslu, karena itu sangat tidak etis dan bermoral jika pemaknaan ini hanya setengah-setengah, jangan dangkal berpikir,” jelas Nasrullah dalam konferensi persnya di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).

Lebih lanjut dia mengatakan, tidak ada perbedaan antara proses yang dijalankan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan apa yang dijalankan PKPI dalam memperjuangan untuk ikut Pemilu 2014 mendatang.

“Bahwa PBB mampu menyelesaikan melalui PT TUN, toh karena proses administrasi melalui Bawaslu sebelumnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, melalui surat keputusan Nomor 142 tahun 2013, KPU meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 yang telah menang dalam sidang gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) beberapa waktu lalu.

“Oleh karenanya, KPU dengan pertimbangan hal-hal yang saya sampaikan sampai pada kesimpulan bahwa KPU menindaklanjuti putusan PT TUN dengan menerbitkan surat keputusan 142 tahun 2013 tentang penetapan Partai Bulan Bintang sebagai peserta Pemilu 2014,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, dalam konferensi persnya di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 18 Maret 2013.

(maf)

views: 146x

Berita Terkait :   Pemilu 2014
Berita Lainnya :

Politik

KPU dilaporkan ke DKPP soal PKPI

Haris Kurniawan

Selasa,  19 Maret 2013  −  15:02 WIB
KPU dilaporkan ke DKPP soal PKPI

Ilustrasi, (SINDOphoto).

Sindonews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akhirnya melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait sikap KPU yang tidak menindaklanjuti hasil sidang ajudikasi yang merekomendasikan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Menurut Ketua Bawaslu Muhammad, pihaknya telah melakukan rapat pleno sebelum akhir melaporkan lembaga pemilihan itu ke DKPP. Hal ini didasari dengan lolosnya Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

“Bawaslu telah rapat pleno terkait penetapan PBB sebagai peserta Pemilu 2014 dan tidak ditanggapi keputusan Bawaslu terhadap PKPI,” kata Muhammad melalui konferensi persnya di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).

Lebih lanjut Muhammad mengatakan, penegakkan dan mampu bersikap adil, harus diperlihatkan KPU terhadap PKPI. Hal itu untuk menunjukkan bahwa Pemilu 2014 berlangsung jujur dan adil (Jurdil).

“Untuk melanjutkan kepastian hukum serta menyelamatkan proses pemilu yang luber(langsung, umum, bebas dan rahasia) dan jurdil (jujur dan adil). Bawaslu meminta DKPP agar memeriksa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang telah dilakukan KPU (Ketua dan Anggota),” pungkasnya.

(maf)

views: 136x

Berita Terkait :   Pemilu 2014
Berita Lainnya :

KPU Tak Langsung Putuskan PKPI Jika Lolos di PTTUN

Tribunnews.com – Selasa, 19 Maret 2013 13:44 WIB
Share this
KPU Tak Langsung Putuskan PKPI Jika Lolos di PTTUN
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Anggota Komisi Pemilihan Umum, Arif Budiman, Jum at (18/1/2013) (Kompas/Lucky Pransiska)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara baru akan memutus sidang gugatan PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) Kamis (20/3/2013). Komisi Pemilihan Umum tak serta merta menyatakan PKPI peserta pemilu jika dinyatakan lolos.

Demikian disampaikan komisioner KPU Arif Budiman ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (19/3/2013), apakah lembaganya langsung menetapkan nasib PKPI sama seperti PBB sebagai peserta pemilu jika PTTUN mengabulkan gugatannya.

“Kita akan melihat dulu. PTTUN baru akan mengambil putusan pada Kamis. Nah, amar putusannya seperti apa akan kita bahas. Kalau di amar putusan nanti berbeda, misalnya tidak memerintahkan KPU menjadikan PKPI sebagai peserta pemilu, kita bahas dulu,” terang Arif.

Arif menambahkan, jika nanti, dalam amar putusan PTTUN sama seperti kala memutus PBB tetap akan dibahas. Untuk kasus PBB, PTTUN memerintahkan KPU mencabut SK KPU No 5, dan menerbitkan SK baru dengan memasukkan PBB sebagai peserta pemilu.

“Kalau faktor-faktor, tentu pertimbangannya sama. Karena tahapan pencalonan sudah dekat. Tapi kembali lagi, kita akan baca dulu putusannya seperti apa nanti,” tegas Arif.

Kemarin, KPU mengeluarkan SK No 142 dengan menetapkan PBB sebagai peserta pemilu dengan nomor urut 14, sebagai sikap yang diambil atas putusan PTTUN. KPU tidak melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan prosesnya lama.

Selasa, 19/03/2013 15:34 WIB

Tak Hanya PBB, Bawaslu Juga Minta KPU Loloskan PKPI ke Pemilu 2014

Syarifah Nur Aida – detikNews
Foto: Aida/detikcom

Jakarta – Bawan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengapresiasi langkah KPU meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) ke Pemilu 2014. Namun Bawaslu juga meminta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) diperlakukan sama oleh KPU.

“Bawaslu memberikan apresiasi terhadap sikap KPU yang menetapkan Partai Bulan Bintang sebagai peserta Pemilu 2014 sebagai tindak lanjut terhadap putusan PT-TUN tanggal 7 Maret 2013,” kata Ketua Bawaslu, Muhammad, dalam konferensi pers di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).

Namun tindakan KPU dinilai tidak konsisten. Kalau hanya meloloskan PBB tanpa memberi lampu hijau PKPI ke Pemilu 2014.

“Bahwa PBB mampu menyelesaikan persoalannya melalui PT TUN, itu bagian dari proses administrasi melalui Bawaslu. PKPI juga sama, melalui proses banding administrasi. Oleh karena itu, KPU sangat tidak etis, sangat tidak bermoral, kalau pemaknaan ini hanya setengah-setengah,” imbuh anggota Bawaslu Nasrullah.

Sementara anggota Bawaslu Nelson Simajuntak menyoroti langkah KPU yang dengan cepat mengambil keputusan menyangkut PBB. Namun KPU terkesan berlama-lama menyikapi fatwa MA soal PKPI.

“Ini namanya KPU bermain-main dengan hukum. Kalau KPU bisa berbuat demikian dengan PBB, mengapa tidak dengan PKPI?,” protesnya.

(van/asp)

Browser anda tidak mendukung iFrame
Baca Juga
POLITIK

Soal PKPI, Bawaslu Adukan KPU ke DKPP

Bawaslu mempertanyakan sikap diskriminatif KPU atas PBB dan PKPI.

ddd
Selasa, 19 Maret 2013, 16:34 Ita Lismawati F. Malau, Nur Eka Sukmawati
Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad (kiri)

Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad (kiri) (Antara/ Dhoni Setiawan)
VIVAnews – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberi sanksi tegas kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu soal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).Bawaslu sudah memutuskan bahwa PKPI memenuhi syarat sebagai partai peserta Pemilu 2014, pada 5 Februari lalu. Namun KPU menolak melaksanakan keputusan Bawaslu itu. Akibatnya PKPI belum dapat disahkan sebagai partai peserta Pemilu 2014.”Kami berharap DKPP menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan kepada KPU,” kata Ketua Bawaslu, Dr Muhammad, dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2013.Bawaslu menilai KPU telah melupakan Pasal 269 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan paling lama tiga hari kerja setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu.”Setelah batas waktu tersebut ternyata tidak ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka keputusan Bawaslu terhadap sengketa Pemilu menjadi berkekuatan hukum tetap. Karenanya KPU harus melaksanakan keputusan Bawaslu,” ungkap dia.Muhammad mengaku pihaknya telah melaporkan KPU ke DKPP. Bawaslu mempertanyakan mengapa ada perlakuan berbeda dari KPU terhadap PKPI dibandingkan Partai Bulan Bintang (PBB).”Bawaslu telah rapat pleno terkait penetapan PBB sebagai peserta Pemilu 2014, tetapi keputusan Bawaslu terhadap PKPI tidak ditanggapi,” kata dia.Bawaslu meminta DKPP memeriksa pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh KPU. Bawaslu menilai KPU telah melanggar Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan Pasal 5 huruf d juncto Pasal 11 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP.”Untuk melanjutkan kepastian hukum, serta menyelamatkan proses pemilu yang luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia), dan jurdil (jujur dan adil). Bawaslu meminta DKPP agar memeriksa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang telah dilakukan KPU,” tegas dia. (eh)

© VIVA.co.id

Penulis: Yogi Gustaman  |  Editor: Gusti Sawabi
POLITIK

Selasa, 19 Maret 2013 16:01:00

Soal PKPI dan PBB, KPU bantah gunakan standar ganda

Reporter : Baiquni

0

Anggota KPU Juri Ardiantoro membantah jika lembaganya menerapkan standar ganda dalam kasus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Menurut dia, KPU bahkan belum menentukan sikap terkait fatwa MA yang membenarkan keputusan Bawaslu yang meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014.

“Setelah dikeluarkannya fatwa MA, KPU belum membuat keputusan soal itu. Dan sebelum keputusan itu dibuat, ternyata PKPI sudah menggugat di PTTUN,” ujar Juri di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (19/3).

Akibat langkah PKPI yang mengajukan gugatan ke PTTUN, tutur Juri, KPU tidak dapat menentukan langkah apapun. “KPU tidak bisa berbuat apa-apa yang ada dalam PTTUN itu,” terang Juri.

Lebih lanjut, Juri mengatakan, KPU terpaksa tidak memberi respon terkait fatwa MA. Ini karena KPU sudah tidak memiliki waktu untuk melayangkan jawaban atas fatwa itu.

“Setelah fatwa keluar, Bawaslu berkirim surat ke KPU. Tapi PKPI sudah di PTTUN,” pungkas Juri.

Nasib PKPI hingga kini belum jelas apakah menjadi peserta Pemilu 2014 atau tidak. Berbeda dengan PBB yang memenangkan gugatan di PTTUN atas verifikasi faktual KPU, partai yang didirikan Yusril Ihza Mahendra itu diputuskan menjadi peserta Pemilu 2014 dan mendapat nomor urut 14.

(mdk/bal)


LIHAT KOMENTAR

Tak Loloskan PKPI, Bawaslu Laporkan KPU ke DKPP

Selasa, 19 Maret 2013, 18:21 WIB

Komentar : 0
Bawaslu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bawaslu meminta kepada DKPP agar memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang telah dilakukan oleh ketua dan anggota KPU.

“KPU sampai saat ini masih belum melaksanakan Keputusan Bawaslu terkait penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta pemilu yang sudah dikeluarkan pada 5 Februari 2013 lalu,” kata Ketua Bawaslu Muhammad, di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (19/3).

Padahal, lanjut Muhammad, sesuai Undang-Undang Pemilu nomor 8 tahun 2012, Pasal 269 ayat 2, dinyatakan bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu dilakukan paling lama tiga hari kerja setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu.

Artinya, setelah batas waktu tersebut ternyata tidak ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Maka, menurut dia, keputusan Bawaslu terhadap sengketa pemilu menjadi berkekuatan hukum tetap. Karenanya, KPU sudah seharusnya melaksanakan keputusan tersebut.

Sejak tenggat waktu berakhir, Bawaslu disebut Muhammad telah berkali-kali melakukan upaya persuasif agar KPU melaksanakan keputusan Bawaslu nomor 12/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 itu. Diantaranya, mengirimkan surat kepada KPU, meminta fatwa ke Mahkamah Agung (MA) dan menerbitkan surat nomor 103/Bawaslu/II/2013 untuk menghadiri pertemuan bersama DKPP, KPU, dan Bawaslu pada 4 Maret 2013.

“Tapi KPU tetap tidak laksanakan keputusan Bawaslu,” ujar Muhammad.

Atas pertimbangan itu, Bawaslu melaporkan KPU ke DKPP karena diduga melanggar Pasal 2 huruf d UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu.

KPU dinilai melanggar batas etika penyelenggaraan pemilu khususnya pasal 5 huruf d juncto Pasal 11 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP.

Reporter : Ira Sasmita
Redaktur : Mohamad Amin Madani
828 reads
Berita Terkait:
POLITIK

KPU masih Tunggu Putusan PT TUN atas PKPI

Laporan: Donny Andika
Senin, 18 Maret 2013 | 15:26 WIB

MI/Ramdani/rj

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum masih menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) mengenai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Seperti diketahui Bawaslu meloloskan PKPI untuk mengikuti Pemilu 2014. Namun, KPU menolak dan menunggu putusan dari PT TUN.

“Belum. Kita masih menunggu putusan PT TUN,” kata Husni saat ditanya di gedung KPU, Jakarta, Senin (18/3).

Dikatakan, KPU tidak akan menerima putusan Bawaslu. Kecuali putusan dari PT TUN. “Bawaslu cuma punya kewenangan penjelasan,” tukasnya.

Ia juga mengatakan, jika ada parpol lain yang mengajukan tuntutan ke pengadilan, KPU tidak akan menutup ruang.

“UU No 8 tidak memberikan closing seperti tahun 2009, di mana kalau tidak memenuhi, diumumkan. Jadi kalau enggak memenuhi dikembalikan dan diberi kesempatan memperbarui sampai waktunya habis,” kata Husni.

Husni juga menambahkan, tidak akan ada sanksi administratif kepada parpol. “Bukan sanksi administratif, tapi mengembalikan,” katanya. (Donny Andhika AM/Adf)
Editor: Asnawi Khaddaf

Selasa, 19 Maret 2013 16:50

KPU Abaikan Putusan Bawaslu Terkait Nasib PKPI

Azairus Adlu
KPU Abaikan Putusan Bawaslu Terkait Nasib PKPI

Ketua Bawaslu, Muhammad (ist)

Jakarta – Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang masih tidak meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi peserta Pemilu 2014 dinilai mengabaikan keputusan Bawaslu.

“Amar keputusan menetapkan, mengabulkan permohonan Pemohon (PKPI), membatalkan keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013 sepanjang untuk partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, menerbitkan keputusan KPU tentang penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai peserta Pemilu Tahun 2014, dan memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan keputusan ini,” kata Pimpinan Bawaslu, Muhammad saat jumpa pers di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (19/03/2013).

Ia menambahkan, selain dinilai abai, KPU juga terkesan abai dengan tenggang waktu tiga hari yang diberikan kepada KPU untuk melakukan gugatan ke PT TUN sesuai dengan Pasal 269 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 tidak dijalankan. Padahal, KPU telah menerima keputusan Bawaslu.

“Padahal upaya persuasif juga dilakukan Bawaslu dengan mengirim surat ke KPU agar melaksanakan keputusan itu, dan meminta fatwa Mahkamah Agung dan menerbitkan surat Nomor 103/Bawaslu/II/2013, agar KPU melaksanakan keputusan Bawaslu,” tandasnya. (mar/mar)

19 Maret 2013 | 20:31:48

PKPI Ingin Seperti PBB, KPU: Harus Menang di PT TUN

oleh Riski Adam
Posted: 19/03/2013 11:28
PKPI Ingin Seperti PBB, KPU: Harus Menang di PT TUN

(antaranews.com)

Liputan6.com, Jakarta : Partai Bulan Bintang (PBB) lolos menjadi partai peserta Pemilu 2014 setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memenangkan gugatan. Langkah yang ditempuh PBB ini bisa menjadi acuan bagi Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) bila ingin menjadi partai peserta Pemilu 2014.

Partai pimpinan Sutiyoso ini harus memenangkan gugatannya di PT TUN. Karena keputusan Bawaslu untuk meloloskan PKPI menjadi partai peserta Pemilu 2014 dirasa tidak cukup. Keputusan Bawaslu hanya menjadi rekomendasi bagi KPU dan bukan merupakan keputusan yang mengikat.

“PKPI menunggu putusan PT TUN kan? PKPI juga harus menempuh upaya hukum agar perlakuannya harus sama,” kata Komisioner KPU Ida Budhiati di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (19/3/2013).

Ida menjelaskan, dengan memegang asas persamaan peserta pemilu, maka KPU akan menunggu keputusan PT TUN terkait gugatan PKPI untuk menjadi peserta Pemilu 2014, seperti yang dilakukan PBB.

“Jadi KPU harus menunggu putusan PT TUN. Kita tunggu seperti apa keputusan PT TUN nanti. Intinya, PKPI kan sedang melakukan upaya hukum, jadi kita harus hormati bagaimana keputusan dari PT TUN itu,” ucapnya.

Bawaslu sebelumnya mengabulkan permohonan PKPI untuk menjadi peserta Pemilu 2014 pada sidang ajudikasi yang diselenggarakan pada Selasa 5 Februari lalu. Bawaslu memerintahkan KPU menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu dan membatalkan keputusan KPU tentang partai politik peserta Pemilu 2014 sebelumnya.

Namun KPU akhirnya menolak PKPI untuk menjadi peserta Pemilu 2014. Lantaran putusan itu dinilai tidak cermat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

“KPU menghormati putusan yang dikeluarkan Bawaslu, tapi tidak dapat menindaklanjuti putusan itu,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung KPU, Senin 11 Februari. (Frd)

Artikel Pilihan »

Setelah PBB, LSM Minta KPU Loloskan PKPI Bang Yos ke Pemilu 2014

Senin, 18 Maret 2013
Jakarta – Constitutional & Electoral Reform Centre (CORRECT) mengapresiasi keputusan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai parpol peserta Pemilu 2014. Namun CORRECT juga meminta
agar KPU meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang dikomandani Sutiyoso.
“Bisa saja KPU mengambil langkah untuk mengajukan kasasi atas putusan PT TUN Jakarta yang memenangkan PBB.
Dengan tidak mengambil langkah tersebut, hal ini menunjukkan bahwa KPU tidak ingin menguras energi lebih banyak
lagi untuk terus- menerus bersengketa, sementara tahapan pemilu terus berjalan,” ujar Direktur Eksekutif CORRECT
Refly Harun, dalam siaran pers, Senin (18/3/2013).
Refly lantas mengkritik KPU yang tidak meloloskan PKPI. Padahal partai yang dipimpin mantan Gubernur DKI Sutiyoso
tersebut dikabulkan permohonannya di Bawaslu. Namun, KPU bersikeras keputusan Bawaslu belum final dan
mengikat.
Menurut Refly, fatwa MA yang dimintakan Bawaslu jelas- jelas menyatakan bahwa keputusan Bawaslu menjadi final dan
mengikat bila para pihak tidak mengajukan upaya hukum apa pun dalam waktu tiga hari kerja.
“Seharusnya KPU taat hukum dengan juga meloloskan PKPI,” kata pria yang juga ahli hukum Pemilu dan tata
negara tersebut.
Seperti diketahui pada tanggal 7 Maret lalu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta telah
mengabulkan gugatan PBB terhadap badan penyelenggara pemilu tersebut. Gugatan PBB tersebut diajukan setelah
PBB dinyatakan tidak lolos sebagai pesera Pemilu 2014 pada tanggal 8 Januari 2013.
KPU baru mengambil sikap resmi siang tadi. KPU memutuskan menindaklanjuti putusan PT TUN dengan meloloskan
PBB sebagai peserta Pemilu 2014 dan memberikan nomor urut 14 untuk PBB.
Sedangkan bagi PKPI, KPU belum menentukan sikap. PKPI mengajukan gugatan ke PT TUN pada Maret 2013 dan
kini tinggal menunggu putusan PT TUN.
Sumber: detik.com
Reporter: Elvan Dany Sutrisno – detikNews
(van/nwk)
Komisi Pemilihan Umum
KPU: PKPI Bisa Senasib dengan PBB
Headline

Ketua KPU Husni Kamil Manik – ist
Oleh: Ajat M Fajar
nasional – Senin, 18 Maret 2013 | 15:50 WIB

INILAH.COM, Jakarta 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa memutuskan nasib Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
“Sampai sekarang yang kita dapat informasinya hari ini adalah penyampaian kesimpulan, mudah-mudahan besok atau lusa akan ada kesimpulan,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2013).

Setelah dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilihan umum, PKPI mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu menilai PKPI berhak menjadi peserta. Namun, KPU menolak keputusan tersebut.

Setelah itu, PKPI mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. KPU sedang menunggu keputusan PT TUN yang akan dikeluarkan pekan ini.

Sebelumnya, KPU meloloskan Partai Bulan Bintang sebagai peserta pemilu setelah menerima keputusan PT TUN. Akankah PKPI senasib?

“Hakim itu memiliki kewenangan sebagaimana peraturan perundangan. Kita akan respon secepatnya (jika sudah ada putusan PT TUN). KPU punya asas harus memperlakukan semua partai politik sama dengan kondisi yang sama,” kata Ketua KPU. [rok]

Senin, 18 Maret 2013 , 19:37:00

Nasib PKPI, KPU Tunggu Putusan PT TUN

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah memberikan perlakuan yang berbeda antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Menurut Ketua KPU, Husni Kamil Manik, PBB ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2014 berdasarkan perintah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Hal itu, kata dia, jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Dimana disebutkan, jika terjadi sengketa Pemilu, maka PTTUN juga berhak menetapkan parpol menjadi peserta Pemilu berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

“Kalau PKPI kita dengar mereka kan sudah daftar ke PT TUN. Jadi kita tunggu hasilnya. Kalau sudah ada putusan, tentu kita akan merespons dengan cepat,” ujar Husni Kamil Manik di Jakarta, Senin (18/3).

Saat ditanya apakah fatwa Mahkamah Agung tidak menjadi pertimbangan bagi. KPU menerima PKPI jadi peserta pemilu? Husni menegaskanf atwa  hanya berisi penjelasan batas kewenangan antara KPU dan Bawaslu. “Jadi tidak terkait dengan undang-undang,” katanya.

Meski begitu, Husni mengakui pihaknya sampai saat ini belum melayangkan surat jawaban secara tertulis pada Bawaslu menyikapi fatwa dimaksud. Namun tanggapan secara lisan sudah disampaikan. “Secara tertulis belum, tapi secara lisan kita sudah pernah ketemu (Bawaslu,red),” katanya.

Sebagaimana diketahui, 5 Maret lalu PKPI akhirnya menggugat KPU ke PTTUN. Namun bukan terkait sengketa Pemilu, tapi gugatan tata usaha negara. Menurut Ketua Umum PKPI, Sutiyoso, langkah ini ditempuh karena KPU dinilai melakukan perbuatan melanggar hukum tata usaha negara.

Sebab dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu, disebutkan Bawaslu merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi peradilan (semi yudikatif). Karenanya keputusan Bawaslu dianggap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan KPU.

“Yang kita gugat bukan lagi soal verifikasi faktual (calon peserta Pemilu, red) tetapi sikap KPU yang menolak melaksanakan Keputusan Bawaslu. Itu namanya pembangkangan terhadap Undang-Undang,” kata Sutiyoso.

Atas gugatan tersebut, PTTUN juga diketahui telah menyidangkannya hingga dua kali. Yakni pada Rabu (13/3) dan Kamis (14/3) petang. Sidang berikutnya dijadwalkan Rabu (20/3) mendatang, dengan beragendakan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim PTTUN.

Sebelumnnya, Bawaslu juga diketahui telah meminta fatwa MA. Ini dilakukan menindaklanjuti sikap KPU yang menolak melaksanakan putusan Bawaslu yang menyatakan PKPI memenuhi syarat menjadi peserta Pmenimbulkan konsekuensi baru pada partai lainnya. Hal itu pun memaksa KPU untuk meloloskan PKPI yang tengah menggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).


0 Responses to “Politik : Kontroversi Hukum Pemilu Hadang PKPI”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,146,480 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: