15
Mar
13

Pangan : Imperialisme Benih dan Kartel Pangan

Mewaspadai Imperialisme Benih dan Kartel Pangan

Sabiq Carebesth* | Kamis, 14 Maret 2013 – 14:47:40 WIB


(dok/antara)
Indonesia harus memperketat masuknya impor benih agar tidak terjadi imperialisme benih.

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia 1,49 persen per tahun. Pada 2015 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 255 juta jiwa.

Penduduk sebanyak itu memerlukan asupan makanan berupa beras dengan produksi setara padi 68,47 juta ton gabah kering giling. Itu dengan asumsi konsumsi, terutama beras per kapita 135,1 kg per kapita per tahun.

Dengan jumlah penduduk sebanyak itu dan tingkat kebutuhan konsumsi yang sangat tinggi, dunia bisnis pangan mana yang tak tergiur menjadikan Indonesia sebagai pasar pangan dunia? Semua berlomba mengambil untung dari fakta tersebut, tak terkecuali sejak masih dalam soal benih dan pasokan pangan.

Imperialisme Benih

Tak heran Indonesia pun dengan kilat menjadi mangsa pasar global dari produk benih transgenik dan sirkus perdagangan importir pangan. Tak hanya itu, persoalan benih secara umum sedang memasuki fase imperialisasi dengan upaya pemerintah melalui UU SBT (UU No 12/1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman) yang dampaknya akan sangat merugikan petani kecil.

Untuk Produk Rekayasa Genetika atau yang lazim disebut transgenik sendiri telah resmi diperbolehkan beredar di Indonesia. Kementerian Pertanian (Kementan) merilis regulasi varietas dan produk transgenik lewat aturan bernomor 61/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Penarikan Varietas. Permentan No 61/2011 itu berisi 9 bab dan 61 pasal.

Menurut Kementan, peraturan produk transgenik lewat aturan bernomor 61/2011 dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaaan pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas. Tak pelak, dirilisnya aturan itu langsung menyeruakkan bau tak sedap. Sejumlah pihak menuding, lobi asing ada di balik dikeluarkannya beleid soal transgenik tersebut.

Para pengamat kebijakan pertanian menilai Permentan 61/2011 itu menjadi legitimasi bagi produsen benih mutlinasional untuk memasarkan produk rekayasa genetika ke Tanah Air. Besarnya populasi penduduk Indonesia yang melebihi 200 juta menjadi alasan logis. Kepentingannya jelas, yaitu ekspansi bisnis perusahaan pertanian multinasional.

Tapi ini pula masalahnya, dalam sebuah sistem, kegiatan kerja bertani tidak lagi semata-mata dilihat sebagai sebuah kebudayaan bercocok tanam, melainkan bisnis.

Bisnis lalu menyangkut politik berupa lobi-lobi, patgulipat, kongkalikong, aturan pun diselenggarakan; siapa yang berhak memproduksi, mengedarkan, dan siapa yang masuk dalam “perencanaan” sebagai sasaran pengguna sekaligus disebut korban. Pengedarnya adalah pebisnis, yaitu mereka yang punya naluri, tenaga dan modal untuk menjadikan benih sebagai sumber keuntungan.

Keuntungan itu lalu diakumulasi. Akumulasi keuntungan itu lalu terkonsentrasi hanya di tangan segelintir para pebisnis yang menciptakan sistem monopoli. Monopoli lalu menjadikan sistem perbenihan dan pertanian khususnya membangun oligopoli, lalu siapa target sasaran bisnisnya? Petani kecil–budayawan penggagas peradaban dan sejarawan penemu benih.

Merekalah “target” dari eksploitasi sistematis pemiskinan yang akan berlangsung pelan-pelan melalui politik ketergantungan. Mula-mula benih, lama-lama pestisidanya, lalu yang paling parah adalah sistem bercocok tanamnya, lalu corak bermasyarakatnya. Gawat, bukan?

Monopoli tak terhindarkan, kartel menerapkan paham stelsel. Kartel domestik pada industri benih di dalam negeri telah diduga dilakukan World Economic Forum Partnership on Indonesian Sustainable Agriculture (WEFPISA) yang beranggotakan perusahaan-perusahaan multinasional yang telah lama mengincar pasar benih dan pangan di Indonesia.

Kartel Pangan

Sementara itu, kartel internasional dan nasional pada sektor pangan diduga mengendalikan harga, stok, dan pasokan komoditas pangan utama di dalam negeri.

Di pasar internasional, setidaknya terdapat 12 perusahaan multinasional yang diduga terlibat kartel serealia, agrokimia, dan bibit tanaman pangan. Di dalam negeri ada 11 perusahaan dan enam pengusaha yang ditengarai menjalankan kartel kedelai, pakan unggas, dan gula.

Negara sebagai sebuah institusi pelindung rakyat akhirnya harus berhadap-hadapan dengan organisasi perdagangan yang memang berorientasi mengakumulasi keuntungan. Tak pelak keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah membuka jalan bagi perusahaan multinasional memonopoli usaha perbenihan dan pangan.

Komite Ekonomi Nasional (KEN) misalnya menyebutkan di pasar internasional terdapat empat pedagang besar yang disebut “ABCD”, yaitu Acher Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus. Mereka menguasai sekitar 90 persen pangsa perdagangan serealia (biji-bijian) dunia. Struktur pasar komoditas pangan juga memiliki kecenderungan oligopolistik.

Dalam industri agrokimia global juga terdapat enam perusahaan multinasional, yaitu Dupont, Monsanto, Syngenta, Dow, Bayer, dan BASF yang menguasai 75 persen pangsa pasar global. Dalam industri bibit terdapat empat perusahaan multinasional, yakni Monsanto, Dupont, Syngenta, dan Limagrain, dengan penguasaan 50 persen perdagangan bibit global.

Pada sektor pangan, kartel juga terjadi pada industri pangan dan impor. Indikasinya, satu per satu perusahaan makanan domestik diakuisisi perusahaan asing. Misalnya, Aqua diakuisisi Danone (Prancis), ABC diakuisisi Unilever (Inggris), dan Kecap Bango dikuasai Heinz (Amerika). Sementara itu, tren misalnya pada impor daging mayoritas rupanya dari Australia, bawang putih dari Tiongkok, dan bawang merah dari Filipina.

Hal tersebut kemudian berdampak langsung pada maraknya kriminalisasi dan hilangnya kedaulatan petani dalam mengelola benih memproduksi sumber pangan nasional, target swasembada pangan berkala pada 2014 akan jadi isapan jempol belaka. Tak pelak, Indonesia terperangkap dalam liberalisasi perdagangan yang mengakibatkan Indonesia dibanjiri produk pangan dan manufaktur impor.

Di mana nasib petani produsen pangan kita? Tampaknya negara tak terlalu ambil peduli dengan nasib petaninya sendiri. Kebijakan Food Estate melalui MIFEE/sentra pangan dan upaya memberikan dominasi sekuatnya pada kartel dagang dalam kasus benih melalui UU No 12/1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman adalah indikasi nyata ke mana kebijakan pangan pertanian pemerintah sedang mengarah.

Menggugat Takdir

Benih dan produksi pangan bagi petani sejatinya tidak hanya berorientasi ekonomi, tapi juga rohani. Tapi ini pula soalnya, sekarang di masyarakat kita, kepolosan dan ketulusan memang lebih sering dijadikan bancakan.

Oleh sebab itu, jika kepolosan itu sudah dianggap elite pengambil kebijakan sebagai sama dengan kebodohan, sudah waktunya bagi kaum petani untuk menggugat takdir sosialnya sebagai yang melulu harus selalu berperan polos bahkan cenderung lugu.

Akhirnya saya ingin menutup tulisan ini dengan ajakan Daniel Webster: “When tillage begins, other arts follow. The farmers therefore, are the founders of civilization.” Petani kecil—budayawan penggagas peradaban dan sejarawan penemu benih—merekalah paling layak dibela.

*Penulis adalah pemerhati masalah ekonomi politik pangan dan pemimpin redaksi Jurnal Sosial Agraria “Agricola” Yayasan Bina Desa, Jakarta.

Sumber : Sinar Harapan

Harga Bawang Naik karena Salah Kebijakan

Rabu, 13 Maret 2013 | 09:57 WIB
BERITA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA Pedagang bawang tengah melayani pembeli di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2013).

JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) menilai naiknya harga bawang putih dan bawang merah dalam sepekan terakhir karena ketidakberesan pemerintah dalam mengatur sektor pertanian. Khususnya terkait dengan kebijakan impor sektor pangan.

Ngadiran, Sekretariat Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) menjelaskan, baru kali ini harga bawang merah dan bawang putih lokal melonjak tajam. Menurut dia sebenarnya dari dulu suplai bawang merah dan bawang putih lokal cukup untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri.

“Pemerintah tidak dapat mengatur soal kebijakan pangan. Pemerintah berlakukan impor bawang saat musim panen yang merusak harga. Sehingga petani bawang semakin lama makin sedikit,” ujar Ngadiran saat dihubungi KONTAN, Selasa (12/3/2013).

Menurut Ngadiran, justru di saat petani bawang semakin sedikit, pemerintah mengambil kebijakan menyetop impor bawang putih dan bawang merah. Alhasil, sekarang harga bawang melejit.

“Yang diuntungkan dari naiknya harga bawang saat ini adalah yang menyimpan barang (bawang) dan pemilik gudang. Mereka menahan barang sehingga harganya jadi naik,” ujar Ngadiran.

Bahkan, Ngadiran, menduga naiknya harga komoditas pangan seperti kedelai, jagung, daging sapi, cabai, buah, bawang merah, dan bawang putih dalam beberapa bulan terakhir terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

“Tahun ini kan tahun politik. Cari duitnya bisa macam-macam cara,” ujar Ngadiran. Dia menuding para pemain besar tersebut menangguk untung besar demi perhelatan Pemilu tahun depan. (Oginawa R Prayogo/Kontan)

Ini Jawaban Mengapa Harga Bawang Merah Meroket

Faiq Resha – detikfinance
Rabu, 13/03/2013 10:27 WIB

Cirebon – Para produsen bawang merah yang tergabung dalam Dewan Bawang Merah Nasional menilai melejitnya harga bawang merah dalam dua minggu terakhir, disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya adalah, buruknya penanganan pascapanen.

“Kita sangat melimpah saat musim panen bawang. Namun saat musim hujan, kita mulai kekurangan bawang merah, karena musin hujan, bukan musim yang baik menanam bawang merah,” kata Ketua Dewan Bawang Merah Nasional, Sunarto Atmo Taryono, di Desa Ender Kecamatan Pangenan Kab Cirebon, Rabu (13/3/2013).

Seperti halnya Bulog yang mempunyai gudang penyimpanan beras, seharunya pemerintah juga mempunyai gudang pendingin untuk menyimpan bawang merah.

“Tetapi Menteri Pertanian berdalih, tidak ada anggaran dari APBN untuk itu,” lanjut Sunarto.

Untuk gudang penimpanan (cold storage) berukuran kecil kapasitas 5000 ton, Sunarto mengistimasikan dana sebesar Rp 10-15 miliar untuk membuatnya.

“Kami juga tidak mau membebani kepada APBN. Yang kami butuhkan adalah regulasi, agar kami bisa merangkul perbankan, untuk mewujudkan itu. Jika cold starage itu ada, saya yakin kita tidak akan kekurangan bawang merah sepeeti saat ini, karena kita sunya stok yang bisa dikeluarkan kapan saja. Dengan begitu harga terkontrol,” lanjut Sunarto.

Hal lain yang juga memicu melejitnya harga bawang merah, adalah belum dilakukan impor bawang merah, karena tidak jelasnya Rekomendasi Impor Produk Horrtikultura atau RIPH. Menurut Sunarto, saat ini siapa saja yang bermain dalam produk hortiluktura, bisa mengimpor bawang merah.

“Itu yang seharusnya tidak terjadi. RIPH harusnya diberikan kepada eksportir bawang merah. Dia yang berkompeten, meskipun saat ini RIPH belum keluar. Menteri Pertanian terlalu berhati-hati mengeluarkan RIPH, karena berkaca pada kasus impor daging sapi,” lanjut Sunarto.

Untuk urusan impor, Sunarto meminta kepada Mentan, agar profesional. “Berikan saja kepada yang profesional, jangan disangkutpautkan dengan kolega politik,” ujar Sunarto.

Impor, tambah Sunarto, bisa dilakukan jika melihat kondisi yang memungkinkan, dengan waktu yang sudah bisa diprediksi.

“Harusnya kran impor sudah dibuka sejak bulan Januari lalu, hingga bulan Juni. Karena dalam jangka itu, sedang musim hujan, muson yang kurang menguntungkan menanam bawang merah,” tambah Sunarto.

Konsumsi bawang merah Indonesia, berkisar antara 1.200 hingga 1.500 juta ton pertahun. “Kita bisa swasembada bawang merah. Lahan kita sudah cukup. Dengan asumsi panen 10 ton/ha, kita hanya memerlukan maksimal 150.000 ha lahan, kita tidak usah impor,” tambah Sunarto.

Namun, saat musim hujan, petani hanya bisa bisa berkontribusi terhadap kebutuhan dalam negeri sebesar 30 persen saja. “Nah saat itulah kran impor dibuka, dan hingga bulan Juni nanti, kita hanya memerlukan 3o hingga 60 juta ton saja,” ujar Sunarto.

Dalam dua minggu terakhir, harga bawang merah mengkak naik, dari Rp 15 ribu mencapai Rp 41 ribu di tingkat pedagang. “Ini sejarah harga bawang merah termahal,” kata Sunarto.

(dru/dru)

Krisis Bawang, Bukti Ketergantungan Pangan Impor

Faisal Rachman | Kamis, 14 Maret 2013 – 14:56:14 WIB


(dok/antara)
Masuknya produk impor diharapkan bisa mempertahankan harga sayuran dan buah-buahan lokal.

JAKARTA – Meroketnya harga bawang di sejumlah daerah memasuki pekan ini menunjukkan masih tergantungannya RI terhadap produk pangan impor terutama hortikultura (sayur dan buah). Kondisi itu menjadi salah satu pemicu merosotnya produktivitas dalam negeri.

Selain itu, sistem perdagangan oligopoli (kartel) yang mampu mengendalikan harga berdampak pada terbentuknya struktur perdagangan tidak sehat, yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai konsumen. Pendapat itu disampaikan Pengamat Pertanian, Bustanul Arifin kepada SH, Kamis (14/3) pagi.

“Perbedaan memasok dan menimbun memang tipis, jadi banyak pihak-pihak yang melakukan antisipasi akibatnya harga melambung,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Suswono yang ditemui SH di kantornya, Rabu (13/3), menegaskan pengaturan masa panen sangat penting demi menjaga harga di tingkat petani tetap baik. Ia juga menekankan insentif harga bagi para petani jangan sampai memberatkan konsumen. Selain itu, mekanisme resi gudang untuk komoditas pangan bisa membantu menjaga harga di tingkat petani.

Ia mengatakan pengaturan masuknya produk impor diharapkan bisa mempertahankan harga sayuran dan buah-buahan lokal. Ditegaskan, pemerintah tidak melarang masuknya impor barang jenis hortikultura, namun mengatur agar barang tersebut tidak memukul produk dalam negeri yang memberikan imbas pada kerugian petani.

“Kita tidak melarang impor produk hortikultura ke dalam negeri tetapi kita jaga agar masyarakat dan petani terlindungi,” katanya.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Kemenko Perekonomian Dyah Maulida di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (13/3) siang menyatakan, pemerintah melonggarkan aturan kebijakan impor hortikultura.

Salah satunya dengan menambah kuota impor komoditas bawang putih sebesar 160.000 ton. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi lonjakan harga bawang putih di pasaran. Pemerintah juga berharap cara ini bisa mengurangi tekanan inflasi yang berasal dari komoditas bawang putih.

“Sekarang sudah keluar rekomendasi dari Kementerian Pertanian 160.000 ton, jadi izin sedang keluar. Dari Kementerian Perdagangan sudah sekitar 75 persen dari itu sudah keluar izinnya, sudah siap eksekusi,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, pemerintah akan sesegera mungkin menstabilkan harga bawang putih yang saat ini sudah cukup membuat inflasi menjadi tinggi. “Kami hanya memasok bawang putih sebesar 5 persen dari kebutuhan nasional. Oleh sebab itu diperlukan tambahan impor untuk betul-betul menjaga suplai,” katanya.

Hatta mengaku sudah meminta Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk segera memperbaiki regulasi dan segera memasok bawang putih agar harga menjadi lebih stabil.

Ekonom Bank Internasional Indonesia (BII) Josua Pardede mengatakan, dalam mengambil sebuah kebijakan maka pemerintah seharusnya terlebih dahulu memikirkan dampak yang bisa terjadi. Dalam kasus melonjaknya harga bawang putih ini, karena pasokan bawang putih terhenti dan tidak bisa menutup kebutuhan di dalam negeri.

Kendati demikian, ia menyambut baik keputusan pemerintah untuk melonggarkan kebijakan impor hortikultura. Namun, hal tersebut menurutnya masih akan terkendala izin yang diberikan Kementerian Perdagangan yang membutuhkan waktu minimal 10 hari. “Dampaknya harga stabil bisa terasa pada akhir bulan Maret,” ucapnya.

Harga Tetap Meroket

Pasokan yang kurang menyebabkan harga jual bawang masih tetap tinggi hingga Rabu (13/3). Di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung harga bawang putih Rp 55.000-60.000 per kilogram (kg) dan bawang merah Rp 45.000 per kg.

Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Terong, Pasar Toddopuli, dan Pasar Pabaeng-baeng, Sulawesi Selatan (Sulsel). Bawang merah di Pasar Terong dijual seharga Rp 38.000-40.000 per kg. Harga tersebut naik tajam dibandingkan pekan sebelumnya yang masih bisa diperoleh di kisaran Rp 16.000-20.000 per kg.

Sedangkan harga bawang putih di Pasar Terong sudah melejit menjadi Rp 53.000, dibanding sebelumnya yang hanya Rp 25.000 per kg. Bawang putih yang sebelumnya masih dibeli secara eceran seharga Rp 1.000 per siung kini sudah melonjak menjadi Rp 2.000 per siung atau Rp 5.000 per tiga siung.

Harga bawang putih dan merah di Sulawesi Utara (Sulut) pekan ini meroket tajam. Bawang putih pada pekan lalu masih dihargai Rp 32.000 per kg. Harga bawang merah juga melonjak mencapai Rp 60.000-Rp 70.000 per kg, padahal sebelumnya masih berkisar Rp 30.000 per kg.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Ferry Sofwan menyatakan lonjakan harga bawang tidak terlepas dari pasokan yang berkurang. “Pasokan kurang karena di sentra-sentra bawang saat ini belum memasuki masa panen,” jelasnya.

Sentra bawang di Jabar di antaranya berada di Cirebon, Majalengka serta di Kabupaten Bandung dan Garut. Ferry menyatakan musim panen bawang diperkirakan mulai pada akhir Maret nanti.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, Sanny Parengkuan mengatakan, melonjaknya harga bawang akibat pasokan sudah mulai berkurang. “Kalau pasokan semakin menipis kemungkinan juga harganya akan semakin naik hingga Rp 100.000 seperti harga bawang putih dan bawang merah yang terus naik,” ujarnya.

Sanny Parengkuan menambahkan, kenaikan harga ini disebabkan pengaruh cuaca sehingga sangat mempengaruhi produksi komoditi pertanian seperti bahan pangan itu. Ia mengatakan bahan pokok pangan seperti bawang putih dan bawang merah ini sebagian diproduksi lokal dan juga didatangkan dari pulau Jawa.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta data produksi dan permintaan bawang dibuat transparan. “Berapa banyak yang kita produksi, berapa kebutuhan kita, kita menginginkan transparansi, dan perhitungan yang tepat dari semua pihak, BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Pertanian, semua. Mari kita hitung baik-baik, dengan demikian tidak keliru kebijakan kita,” kata Presiden di Jakarta, Rabu (13/3) siang. (Caca Casriwan/Didit Ernanto/Rusdy Embas/Novie Waladow/Ant)

Sumber : Sinar Harapan

Permainan & Monopoli Komoditi (Kasus Bawang Putih Hanya Sebagai Salah Satu Contoh) Yang Bisa Menghancurkan RI

Hasil penelusuran wartawan, ternyata kenaikan harga bawang putih saat ini (sampai tembus rp. 85 rb/kg) karena ribuan ton bawang impor yang saat ini tertahan di pelabuhan2 di Indonesia. Karena surat RPIH (Rekomendasi Produk Impor Hortikultura) dari Menteri Pertanian tidak segera ditandatangani. Sebab untuk dapat keluar dari bea cukai pelabuhan tiap cargo bawang  itu harus sudah mendapat RPIH. Akibatnya barang menjadi langka dan harga naik…

Tapi pada saat petani bawang putih lokal sedang panen raya, izin RPIH malah dipermudah, sehingga saat di Indonesia panen raya, malah dibanjiri barang impor sehingga harga menjadi hancur, petani rugi. Sedangkan saat kita sedang tidak panen, malah izin dipersulit sehingga barang menjadi langka, harga melangit, konsumen menjerit.

Selain produk bawang putih, ternyata perijinan semacam RPIH ini juga berlaku bagi produk gula, kedele, sapi dll, dimana hanya pengusaha tertentu saja yang boleh mendapat ijin impor dari menteri pertanian. Akibatnya aroma monopoli tercium disana.

Seharusnya untuk segala produk impor dimana negara kita belum mampu memenuhi kebutuhan, seharusnya semua orang boleh melakukan impor, tidak boleh ada pembatasan, sehingga masyarakat tidak dipermainkan oleh para pedagang yang mendapat fasilitas dari pejabat untuk melakukan monopoli.

Jika memang benar untuk melindungi produk lokal, sebaiknya dibuat saja peraturan yang mudah saja, yakni dengan melakukan pengenaan bea masuk bagi produk tertentu, sehingga produk kita bisa terlindungi. Bukannya dengan alasan melindungi, tapi malah melakukan monopoli yang malah sering menghancurkan produk lokal dan mempermainkan konsumen.

Himbauan kami pada para menteri dan pejabat lain, bahwa RI Ini negara anda sendiri, bukan negara yang sedang anda perangi, sehingga korupsi, kolusi dan pemerasan pada warga negara jangan dibuatkan pembenaran dengan alasan bahwa ini adalah hasil pampasan perang, bagi hasil dll alasan untuk membuat label halal bagi harta hasil korupsi, monopoli dll.. memangnya negara ini mau anda robohkan dan anda rebut, dan hanya anggota anda yang boleh hidup disini sebagai manusia, sedangkan warga yang lain anda anggap sebagai tawanan atau warga kelas dua.

Apapun pembenaran yang dikemukakan, ingatlah, bahwa permainan seperti ini selain menghancurkan NKRI, juga menghancurkan masyarakat kita dalam segala bidang

Perkumpulan Persaudaraan Nusantara

Harga Bawang Naik karena Salah Kebijakan
Rabu, 13 Maret 2013 | 09:57 WIB

|
BERITA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA Pedagang bawang tengah melayani pembeli di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2013). Harga bawang merah dan putih terus menanjak dalam satu pekan terakhir, diakibatkan kurangnya pasokan. Pedagang berharap kepada pemerintah untuk menstabilkan pasokan bawang ke Jakarta. Berdasarkan rekomendasi impor produk holtikultura (RIPH), yang disetujui Kementrian Pertanian, kuota impor bawang putih pada semester I tahun 2013 sebanyak 160.000 ton.

JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) menilai naiknya harga bawang putih dan bawang merah dalam sepekan terakhir karena ketidakberesan pemerintah dalam mengatur sektor pertanian. Khususnya terkait dengan kebijakan impor sektor pangan.

Ngadiran, Sekretariat Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) menjelaskan, baru kali ini harga bawang merah dan bawang putih lokal melonjak tajam. Menurut dia sebenarnya dari dulu suplai bawang merah dan bawang putih lokal cukup untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri.

“Pemerintah tidak dapat mengatur soal kebijakan pangan. Pemerintah berlakukan impor bawang saat musim panen yang merusak harga. Sehingga petani bawang semakin lama makin sedikit,” ujar Ngadiran saat dihubungi KONTAN, Selasa (12/3/2013).

Menurut Ngadiran, justru di saat petani bawang semakin sedikit, pemerintah mengambil kebijakan menyetop impor bawang putih dan bawang merah. Alhasil, sekarang harga bawang melejit.

“Yang diuntungkan dari naiknya harga bawang saat ini adalah yang menyimpan barang (bawang) dan pemilik gudang. Mereka menahan barang sehingga harganya jadi naik,” ujar Ngadiran.

Bahkan, Ngadiran, menduga naiknya harga komoditas pangan seperti kedelai, jagung, daging sapi, cabai, buah, bawang merah, dan bawang putih dalam beberapa bulan terakhir terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

“Tahun ini kan tahun politik. Cari duitnya bisa macam-macam cara,” ujar Ngadiran. Dia menuding para pemain besar tersebut menangguk untung besar demi perhelatan Pemilu tahun depan. (Oginawa R Prayogo/Kontan)

++++

Ini Penyebab Harga Bawang Merah Sangat Mahal

Rabu, 13 Maret 2013, 04:03

EPUBLIKA.CO.ID, CIREBON—Harga bawang merah melonjak di sejumlah pasar tradisional Cirebon akibat kekurangan persediaan dari petani karena musim tanam bulan Januari hingga Maret menurun.

Manajer Koperasi Nusantara Jaya salah satu pengelelola petani bawang merah di Cirebon Mudatsir mengatakan, persediaan bawang merah dari petani berkurang karena hasil panen musim hujan menurun.

Harga bawang merah tingkat petani kini mencapai Rp 35 ribu per kilogram, kata dia, untuk eceran bisa tembus Rp 45 ribu per kilogram, tapi harga mahal petani belum panen diperkirakan produksi meningkat bulan April 2013.

Bagi petani bawang merah di Cirebon, mahalnya harga bawang merah tersebut, kata dia, akan menyulitkan mereka untuk pembelian bibit kini sudah mencapai Rp 25 ribu per kilogram.

Harga stabil kisaran Rp 10 ribu tingkat petani, mereka lebih nyaman dibandingkan harga mahal menyulitkan konsumen dan anjlok hingga dibawah modal saat panen raya akibat melimpah bawang merah impor.

Sementara itu Kurnianto petani bawang merah di Indramayu mengaku, meskipun harga bawang putih dan bawang merah di pasaran saat ini cukup mahal, hingga mencapai Rp 44 ribu per kilogram, petani mengeluh karena tak menikmati. Pasalnya, panen belum panen.

Dikatakannya, hasil panen bawang merah saat musim penghujan banyak yang rusak, sehingga panen menurun, bahkan sebagian petani gagal panen akibat tanaman bawang merah mereka membusuk.

Kini, harga bawang merah melambung hingga tembus Rp 44 ribu per kilogram, sebelumnya saat petani panen musim hujan hanya dijual Rp 12 ribu per kilogram. Hal serupa dikeluhkan oleh Tarsana petani bawang merah di Losari Kabupaten Cirebon, dirinya mengaku tak menikmati mahalnya harga bawang, karena telah panen lebih dulu dua minggu lalu saat itu harganya Rp 12 ribu per kilogram.


ilustrasi
Oleh: David Lee Hutabarat.
Setelah gempar dengan tingginya harga daging sapi hingga mencapai 90 ribu rupiah – tertinggi di dunia – yang menyebabkan semakin sengsaranya rakyat, kini masyarakat kembali dihantam oleh tingginya harga bawang putih. Harga bawang putih yang normalnya berada pada kisaran Rp 6.000 – Rp 10.000 per kg sekarang ini berada pada kisaran harga Rp 36.000 – Rp 40.000 per kg, bahkan di Jember Jawa Timur harga bawang putih sudah mencapai kisaran angka Rp 90.000 di sana (Metro TV,12 Maret 2013). Sungguh suatu kenaikan harga yang tidak masuk akal.
Meroketnya harga bawang ini juga tidak otomatis membuat petani bawang menjadi lebih sejahtera, karena menyebabkan berkurangnya pembeli. Dengan berkurangnya pembeli, maka stok bawang yang ada di gudang tentu akan menjadi busuk.Jika kenaikan harga daging sapi kemarin disinyalir adanya kartel daging sapi, sekarang juga timbul kecurigaan di tengah masyarakat, apakah meroketnya harga bawang putih ini juga merupakan akibat adanya kartel bawang putih? Jika memang benar-benar terbukti adanya kartel bawang putih, maka pihakyang paling bertanggung jawab atas semua ini adalah menteri pertanian Suswono karena telah gagal menjaga kestabilan harga-harga produk pertanian dan juga peternakan.Apa Itu Kartel?Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Anton Moeliono, kartel adalah (1) organisasiperusahaan-perusahaan besar ( negara dan sebagainya ) yang emproduksi barang-barang sejenis (2) persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditi tertentu. Di dalam Black’s Law Dictionary, kartel diartikan sebagai a combination of producer of any product joined together to control its productions, sale and price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particularindustry or commodity. Secara sederhananya kita bisa mengartikan kartel sebagai suatu usaha pengendalian produksi dan harga barang (biasanya meninggikan harga barang) yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha supaya memperoleh untung yang tinggi. Singkatnya kartel ini merupakan wujud lain dari monopoli.

Praktek kartel dalam perdagangan dilarang di hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali di negara kita. Pasal 11 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa ” Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ”

Walaupun tidak ada kata “kartel” dalam undang-undang di atas, masyarakat awam pun pasti dengan jelas paham bahwa praktek kartel itu sama dengan praktek monopoli (yang disengaja ) dan dilarang oleh hukum negara. Masyarakat dan pemerintah wajib mewaspadai adanya praktek kartel ini.

Menurut Mulya Hadi Purnama, kartel dapat dibagi dalam beberapa jenis, yakni kartel harga pokok (prijskartel), kartel harga, kartel syarat, kartel rayon (wilayah), kartel kontingentering, kartel laba dan sindikat penjualan. Semua jenis kartel ini wajib diwaspadai pemerintah karena merupakan “penjajahan terselubung” oleh sejumlah pengusaha (umumnya importir) papan atas.

Kenapa Bisa ?

Wakil ketua Gabungan Importir Hasil Bumi Indonesia (Gisimindo) Bob Budiman menduga Rekomendasi Produk Impor Holtikultura ( RIPH ) yang dikeluarkan pemerintah untuk produk pertanian bawang putih dan bawang merah, 50 % dikuasai oleh sebuah asosiasi( kartel ) yang terdiri dari 21 perusahaan. Padahal pemerintah memberi izin kepada 131 perusahaan untuk melaksanakan impor bawang. Itu artinya jika kuota yang dikeluarkan kementerian pertanian untuk impor bawang merah sebanyak 60.000 ton dan impor bawang putih sebanyak 160.000 ton, maka ke-21 perusahaan yang melakukan kartel tersebut mendapatkan kuota sebanyak 30.000 ton impor bawang merah dan 80.000 ton impor bawang putih. Ini merupakan jumlah kuota yang cukup fantastis.

Muncul sebuah pertanyaan, kenapalah pihak kementerian pertanian kembali “kebobolan” dalam urusan memberikan kuota impor? Masih segar dalam ingatan kita bagaimana kasus kuota sapi impor beberapa waktu yang lalu yang menjerat Luthfi Hasan Ishaaq.

Apakah ini bentuk keteledoran atau memang disengaja untuk memberikan kuota impor kepada oknum importir tertentu ?

Apapun motifnya, “pemberian izin” untuk kartel bawang ini merupakan hal yang ilegal dan bisa mengakibatkan pengusaha importir lain yang jujur bisa kolaps dan efek turunannya adalah bisa mengakibatkan banyak orang kehilangan mata pencahariannya. Pemerintah harus segera melakukan intervensi supaya harga bawang putih dan bawang merah ini kembali ke kisaran harga yang normal. Pemerintah tidak boleh lepas tangan begitu saja dengan menyerahkan permasalahan ini kepada pasar.

Impor vs Kemandirian Bangsa

Kalau boleh jujur, impor yang dilakukan pemerintah sebenarnya merupakan salah satu cara untuk membuat harga-harga di pasaran menjadi lebih murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat banyak.

Terlebih lagi negara kita merupakan salah satu anggota dari World Trade Organization ( WTO ) yang cenderung memaksakan kepada setiap negara anggotanya untuk membuka kran impor dan “mengharamkan” proteksi dalam negeri.

Bahkan jika ada negara yang melakukan proteksi, maka bisa saja negara tersebut diadukan oleh negara lain dengan tuduhan kecurangan ( unfair trade), seperti kasus teranyar di mana Amerika Serikat mengadukan negara kita karena kita memberhentikan impor 13 produk holtikultura.

Namun, selain mempunyai keuntungan membuat harga barang menjadi murah, impor juga memiliki “racun” ekonomi yang tak kalah dahsyat efeknya, yakni membuat produk dalam negeri yang sejenis kalah yang ujung-ujungnya membuat orang malas untuk memproduksi dan lebih senang untuk mengimpor. Hal ini jelas berbahaya karena membuat kita menjadi ketergantungan terhadap produk impor dan membuat kita tidak mandiri.

Ketidakmandirian ini merupakan imbas dari sistem ekonomi liberalisasi yang “secara tidak sengaja” diterapkan oleh pemerintah. Jika suatu bangsa tidak bisa mandiri, maka bangsa itu akan mudah didikte oleh bangsa yang lain.

Padahal, Bung Karno semasa hidupnya selalu menyerukan kepada rakyat untuk mandiri dan lepas dari intervensi asing. Bahkan beliau membuat jargon “berdiri di bawah kaki sendiri” alias berdikari.

Adalah lebih baik jika pemerintah memperkecil kran impor dan lebih memberdayakan produk lokal. Jika pemerintah memberdayakan produk lokal, maka akan banyak manfaatnya bagi perekonomian negara kita, seperti tenaga kerja yang terserap banyak, higienitas dan keamanan produk lebih terjamin karena tidak memerlukan rantai distribusi yang lama ke konsumen, dan juga membuat bangsa kita lebih mencintai produk dalam negeri.

Harapan Pada Pemerintah

Pemerintah tidak boleh menganggap remeh kenaikan harga bawang ini. Pemerintah harus belajar dari kenaikan harga kedelai yang membuat banyak usaha yang gulung tikar dan membuat produsen tahu-tempe mogok berproduksi.

Janganlah sampai petani bawang juga dan dunia usaha yang terkait dengan bawang meniru langkah produsen tahu-tempe ini dengan mogok kerja dan mogok menanan bawang.

Jika ini terjadi, maka bisa dipastikan harga-harga produk turunan bawang akan semakin naik dan semakin mencekik leher masyarakat.

Pemerintah harus melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan harga bawang, daging sapi dan kedelai ini. Salah satu langkah yang harus diambil pemerintah untuk persoalan ini adalah dengan menghilangkan praktek-praktek kartel yang sudah terbukti membuat rakyat semakin susah.***

Penulis alumnus Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Unimed

__._,_.___
Advertisements

0 Responses to “Pangan : Imperialisme Benih dan Kartel Pangan”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,305,342 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: