12
Mar
13

Politik : PKPI tergantung Tafsir Hukum Pemilu

Sutiyoso Merasa Dianiaya KPU

TEMPO.COTEMPO.CO 

Konten Terkait

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso mengatakan, lambatnya putusan Komisi Pemilihan Umum bisa berdampak pada penyusunan daftar calon legislator sementara partainya.

“Kalau tidak sekarang diputuskan, kapan kami akan bekerja menyusun DCS? Waktu semakin mepet,” kata Sutiyoso dalam diskusi di gedung Badan Pengawas Pemilu, Selasa, 12 Maret 2013.

Proses Pemilu paling cepat yakni pengajuan daftar calon legislator sementara yang akan ditutup pada 9 April 2013. Pada saat itu sudah ditetapkan di Undang-Undang, karena bertepatan 12 bulan sebelum Pemilihan Umum 2014.

Hingga kini, PKPI dan Partai Bulan Bintang belum mendapatkan kejelasan dari KPU soal lolos atau tidaknya dua partai tersebut.

Sebelumnya, PBB dan PKPI telah menggugat putusan KPU yang menyatakan dua partai tersebut tak layak ikut Pemilu 2014. PBB melayangkan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan telah dimenangkan.

Sedangkan PKPI telah menempuh jalur gugatan melalui Badan Pengawas Pemilu. Hasilnya, Bawaslu memutuskan PKPI bisa ikut Pemilu. Tapi putusan-putusan itu tak digubris KPU. Hingga kini, PBB dan PKPI belum terdaftar sebagai partai peserta Pemilu. “Kami sungguh merasa teraniaya, rentang waktunya sangat cepat ke 9 April,” kata Sutiyoso.

MUHAMAD RIZKI

Berita Lainnya:

Ahok Tak Setuju Hercules Main Hakim Sendiri

Prabowo Akui Diam-diam Sering Bertemu SBY

Daud Kei Jenguk Hercules di Tahanan Polda

‘Bisnis Mari Bergaul’ Jadi Pintu Pencucian Uang

Pekerja Ruko Bersyukur Kelompok Hercules Ditangkap

Partai Politik

Bawaslu: Putusan Terkait PKPI Final

Penulis : Nina Susilo | Rabu, 6 Februari 2013 | 18:29 WIB
Bawaslu: Putusan Terkait PKPI FinalKOMPAS.com/ Kiki Andi PatiKetua Bawaslu, Muhammad.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Bawaslu Muhammad menegaskan, KPU semestinya menjalankan putusan Bawaslu terkait Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI). Sebab, putusan bersifat final dan mengikat untuk KPU.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD hanya memberi kesempatan kepada parpol untuk mengajukan banding bila tidak menerima putusan Bawaslu, bukan kepada KPU. “Lagi pula, keputusan KPU bisa berubah dengan putusan Bawaslu, putusan PTTUN, atau putusan MA,” kata Muhammad, Rabu (6/2/2013).

Pada Selasa (5/2/2013) menjelang tengah malam, Bawaslu membacakan putusan atas gugatan sengketa yang diajukan PKPI. Bawaslu memutuskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014 dan membatalkan Keputusan KPU tentang Parpol Peserta Pemilu 2014 yang hanya meloloskan 10 parpol.

Meski demikian, KPU belum menentukan sikap apakah menerima putusan Bawaslu dan menetapkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014.

Editor :
Nasru Alam Aziz

Ikut Demo, Sutiyoso Curhat

TEMPO.COTEMPO.CO 

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso mengaku sedih ketika harus berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum pada 8 Maret 2013. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu merasa tak lagi mendapat keadilan demokrasi lantaran KPU yang belum memberikan kejelasan nasib partainya.

“Saya ini tentara, pasukan elit, untuk pertama kali dalam sejarah hidup saya, saya sampai harus turun ke jalan karena hati saya seperti dianiaya,” kata Sutiyoso, dalam diskusi di gedung Badan Pengawas Pemilu, Selasa, 12 Maret 2013.

Pada 8 Maret 2013, Sutiyoso bersama massa PKPI mengadakan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU. Unjuk rasa itu sempat ricuh karena ada massa dari mahasiswa yang bertindak kasar. 7 mahasiswa ditangkap, satu di antaranya ditahan satuan pengamanan KPU.

Sejak diputus lolos oleh Badan Pengawas Pemilu pada 6 Februari 2013, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia bisa ikut Pemilu. Tapi putusan Bawaslu itu tak digubris KPU. Hingga kini, PKPI belum terdaftar sebagai partai peserta Pemilu.

“Tiap hari banyak sms datang ke saya, menanyakan nasib partai, bayangkan apa yang saya hadapi,” kata Sutiyoso.

Sutiyoso mengatakan, sebaiknya KPU jangan membiarkan orang menunggu berlarut-larut. “Itu menyiksa sekali,” kata dia. Sebaiknya, KPU jangan terlalu banyak berpikir soal kepentingan diri sendiri, pikirkan kepentingan yang lebih besar.

MUHAMAD RIZKI

Baca juga:

Ahok Tak Setuju Hercules Main Hakim Sendiri

Pekerja Ruko Bersyukur Kelompok Hercules Ditangkap

Daud Kei Jenguk Hercules di Tahanan Polda

Kronologi Kematian Pasien KJS Versi Dinkes DKI

Selasa, 12 Maret 2013 | 16:35 WIB
Pemilu 2014

Keraguan atas Verifikasi Parpol Kian Terkuak

Penulis : Sidik Pramono | Rabu, 6 Februari 2013 | 12:47 WIB
Keraguan atas Verifikasi Parpol Kian TerkuakPKPI

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Badan Pengawas Pemilu yang memerintahkan agar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 menguak ketidakprofesionalan aparat Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan verifikasi partai politik.

Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menyebutkan, keputusan Bawaslu itu sekaligus membuktikan bahwa KPU dalam melaksanakan verifikasi faktual tidak bersandar pada ketentuan undang-undang.

“Contohnya, pemberlakuan syarat keterwakilan 30 persen perempuan pada kepengurusan parpol di daerah tidak sesuai dengan perintah UU Pemilu, yang mewajibkan syarat tersebut hanya untuk kepengurusan parpol di tingkat pusat saja. Penegasan ini sebagaimana disampaikan oleh Bawaslu,” kata Said, Rabu (6/2/2013).

Keputusan Bawaslu juga membenarkan dugaan publik bahwa proses verifikasi faktual dilakukan secara tidak profesional oleh KPU. Seperti yang terungkap oleh Bawaslu, KPU ternyata memang tidak benar-benar melaksanakan tugasnya mendatangi anggota parpol yang menjadi sampel verifikasi. KPU justru mengalihkan tanggung jawabnya itu kepada parpol dengan meminta pengurus menghadirkan anggotanya ke kantor KPU, tanpa pernah mau tahu kendala teknis yang dihadapi parpol.

Seperti diberitakan, Bawaslu memutuskan mengabulkan permohonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi peserta Pemilu 2014. Keputusan tersebut dibacakan oleh Bawaslu dalam sidang keputusan sengketa permohonan nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013, di Jakarta, Selasa (5/2/2013) malam.

“Bawaslu menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014 sepanjang untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia,” kata Ketua Bawaslu Muhammad dalam pembacaan sidang keputusan tersebut. Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk menerbitkan keputusan KPU yang menetapkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014.

Editor :
Robert Adhi Ksp

Terkait Nasib PBB dan PKPI, KPU Dinilai Congkak

TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan bahwa sikap Komisi Pemilihan Umum terkait dengan nasib Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia jelas tidak peduli terhadap putusan-putusan yang menyatakan PBB dan PKPI lolos.

“Saya ingat betul pernyataan Komisioner KPU yang akan melihat-lihat dulu dalil putusan. Itu bukti bahwa KPU congkak,” kata Ray dalam diskusi di gedung Badan Pengawas Pemilu, Selasa, 12 Maret 2013.

Ray menilai, partai politik yang sekarang berada di parlemen berusaha menahan keikutsertaan PBB dan PKPI. Sebab, PBB dan PKPI bisa menggerus suara yang kini dimiliki partai politik di parlemen. “Sebelas partai politik yang gabung ke PKPI dan figur Yusril di PBB bisa membuat pemilih menjatuhkan pilihannya ke dua partai ini. Tentu partai di parlemen tak ingin itu terjadi. Cara mencegahnya adalah menggagalkan keikutsertaan dua partai itu,” ujar Ray.

Hingga kini, PKPI dan Partai Bulan Bintang belum mendapatkan kejelasan dari KPU soal lolos atau tidaknya dua partai tersebut. Sebelumnya, PBB dan PKPI telah menggugat putusan KPU yang menyatakan dua partai tersebut tak layak ikut Pemilu 2014. PBB melayangkan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan telah dimenangkan.

Sedangkan PKPI telah menempuh jalur gugatan melalui Badan Pengawas Pemilu. Hasilnya, Bawaslu memutuskan PKPI bisa ikut pemilu. Tapi putusan-putusan itu tak digubris KPU. Hingga kini, PBB dan PKPI belum terdaftar sebagai partai peserta pemilu. “Kalau jumlah partai tak ingin bertambah, ya buat saja undang-undang yang menyatakan tak boleh ada lebih dari 10 partai seperti yang ada sekarang,” kata Ray.

MUHAMAD RIZKI

POLITIK

Ini Alasan KPU Tetap Tolak PKPI

Laporan:
Senin, 11 February 2013 | 21:22 WIB

MI/Rommy Pujianto/BD

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idha Budhiarti mengungkapkan alasan lembaganya tetap menolak Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014. KPU pun menganggap rekomendasi Bawaslu tidak mengikat.

“Catatan kami, ruang lingkup Bawaslu tidak sampai pada menguji peraturan KPU mengenai norma dan aturan KPU, khususnya perdebatan keterwakilan perempuan,” kata Idha di sela-sela rapat KPU-Bawaslu dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/2).

Menurut Idha, Bawaslu tidak bisa membatalkan peraturan dan mengoreksi putusan KPU. Dari logika hukum, rekomendasi Bawaslu menyulitkan KPU.

KPU melihat ada inkonsistensi bila mengikuti rekomendasi Bawaslu. Di antaranya antara keterwakilan perempuan dengan keterangan provinsi.

“Dinilai Bawaslu sebagai alat bukti, di sisi lain keterangan KPU provinsi bukan pembuktian. Ini sangat bertentangan,” kata Idha.

Keputusan KPU menolak PKPI bukan lah saksi. Karena itu tak bisa dikoreksi.

“Satu bukti satu pro di Sumbar yang tidak dilakukan penilaian oleh Bawaslu dan tidak tercantum dalam keputusan, ada faktor lain dan bukti-bukti ada keputusan,” tutup Idha. (Andhini/Ray)

POLITIK

KPU: PKPI tak Lolos di 6 Provinsi

Laporan:
Rabu, 06 February 2013 | 15:45 WIB

Dok.MI/bb

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan mengabulkan permohonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk menjadi peserta pemilu 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku masih akan melakukan kajian. Karena dalam proses verifikasi, PKPI tidak lolos di enam provinsi.

Hal itu diungkapkan oleh anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah melalui pesan singkatnya di Jakarta, Rabu (6/2). Ferry mengatakan, KPU perlu melakukan kajian dan mempelajari secara cermat keputusan Bawaslu. Sampai saat ini, kata Ferry, KPU belum mendapatkan salinan keputusan Bawaslu.

“KPU perlu membaca dan mempelajari secara cermat keputusan Bawaslu. Tadi kita hanya mendengarkan keputusan yang dibacakan. Semoga dalam waktu dekat bisa dapat salinannya,” ujar Ferry. Ferry mengatakan, jika dilihat dari berkas hasil verifikasi faktual dan administrasi, PKPI tidak lolos di enam provinsi.

Bawaslu memutuskan mengabulkan permohonan PKPI menjadi peserta pemilu 2014. Selain itu, dalam keputusan sengketa Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk menerbitkan Keputusan KPU yang menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu 2014. “Memerintahkan KPU untuk melaksanakan keputusan ini,” kata Ketua Bawaslu Muhammad.(Akhmad Mustain/Dor)

KPU dan Parpol Senayan Dianggap Kongkalikong Gembok PKPI

Penulis : Aditya Revianur | Jumat, 8 Februari 2013 | 00:32 WIB
KPU dan Parpol Senayan Dianggap Kongkalikong Gembok PKPIKOMPAS/LUCKY PRANSISKAKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Sigit Pamungkas, Idha Budhiati, Hadar Nafis Gumay, Husni Kamil Manik, dan Arief Budiman (kiri ke kanan) mengumumkan Partai Politik yang lolos verifikasi faktual di Kantir KPU Pusat di Jakarta, Senin (7/1/2013). Pengumuman verifikasi faktual dihujani interupsi dari pengurus parpol yang kecewa dengan proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU.

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dinyatakan lolos oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi peserta Pemilu 2014 dalam sidang adjudikasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai kelolosan PKPI dalam pemilu bukan ditentukan oleh Bawaslu, melainkan KPU. Sementara itu, Komisi II DPR RI yang notabene dihuni oleh parpol besar menilai putusan Bawaslu hanya bersifat rekomendasi, tidak harus ditaati KPU.

Menanggapi dua hal tersebut, Sekjen Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) Didi Suprianto menilai, langkah PKPI untuk mengikuti pemilu sengaja dijegal. Menurutnya, tidak hanya PKPI yang sengaja dihalang-halangi ikut pemilu, tetapi juga parpol lain yang telah dinyatakan tidak lolos.

“Kami dengan PKPI ini digembok, termasuk oleh pihak yang ada di Senayan sana (DPR). Karena itu, sebagai bentuk supporting dari partai lain yang senasib sepenanggungan, PKPI memang salah satu partai yang seharusnya menjadi peserta pemilu,” kata Didi di Kantor PKPI, Jakarta, Kamis (7/2/2012).

Didi menambahkan, ada ketakutan dari parpol Senayan jika PKPI menjadi peserta pemilu. Jika parpol yang tidak lolos pemilu menggabungkan diri dengan PKPI, maka elektabilitas parpol pimpinan Sutiyoso itu dapat melampaui ambang batas parlemen 3,5 persen. Elektabilitas itu, menurut Didi, dapat lebih tinggi dari perolehan beberapa parpol parlemen saat ini, seperti PKS, PAN, PKB, dan Hanura.

“Jumlah suara 15 parpol yang dinyatakan belum lolos ini ditambah PKPI yang sudah lolos cukup signifikan pada Pemilu 2009 lalu. Kalau kita menjadi satu, suara PKPI menjadi 18,3 persen,” ujarnya.

Didi mengatakan, berdasarkan pemahaman hukumnya, KPU harus menaati putusan Bawaslu karena dalam amar putusan Bawaslu telah diperintahkan KPU menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu. Hal itu harus segera dilaksanakan tanpa melalui kajian terlebih dulu. Hal itu dikarenakan upaya kajian yang dilakukan KPU membuktikan bahwa lembaga pemilu memang tidak menerima parpol gurem. “Tinggal KPU undang PKPI dan berikan nomor, gitu saja kok repot,” katanya.

Editor :
Laksono Hari W
Pemilu 2014

Bang Yos: PKPI Targetkan Rajai Parlemen

Penulis : Aditya Revianur | Rabu, 6 Februari 2013 | 14:01 WIB
Bang Yos: PKPI Targetkan Rajai Parlemen PKPI

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso mengatakan, partainya menargetkan hasil maksimal di Pemilu Legislatif 2014 mendatang. Hasil maksimal PKPI itu, lanjut Sutiyoso, atau yang akrab disapa Bang Yos, adalah mendapatkan perolehan suara hingga 16 persen.

“Minimal kami lolos parliamentary treshold (PT) 3,5 persen. Tapi, kalau 17 parpol lainnya yang bergabung dalam aliansi digabung, suaranya bisa tembus 16 persen,” kata Sutiyoso dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Sutiyoso menambahkan, jika parpol kecil bergabung menjadi satu, akan menjadi kekuatan besar. Menurut Bang Yos, PKPI akan menjadi rumah bersama jika para parpol tersebut bersedia bergabung. Hal itu, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, sangat mungkin terjadi.

“Kita karena kalau ikut partai besar selama ini hanya jadi pelengkap penderita. Pelengkap penderita itu seperti nasib parpol kecil di pilkada,” terangnya.

Ia menekankan, aliansi tersebut tidak akan saling merugikan satu sama lain. Sebab, mereka pernah merasakan menjadi obyek penderita parpol besar. Menurut Bang Yos, aliansi akan lebih dimatangkan dengan ketua umum parpol lainnya yang belum lolos Pemilu 2014.

Untuk jangka pendek ini, Bang Yos menjelaskan bahwa partainya akan segera menyusun daftar calon legislatif (caleg). Pasalnya, PKPI sedang diburu waktu untuk merampungkan daftar calegnya.

Putusan KPU yang sempat menyatakan PKPI tidak lolos telah membuat banyak kadernya tercerai berai. Namun, terangnya, PKPI masih tetap optimistis kader akan kembali solid sejak Bawaslu memutuskan PKPI ikut pemilu.

“Kemarin, caleg PKPI enggan karena dipikir partai kita tidak lolos. Waktu kita ini sekarang sempit, tetapi hal positif yang harus kita apresiasi adalah bahwa ada sebuah institusi namanya Bawaslu yang masih bisa diandalkan. Mereka telah membuat keputusan yang obyektif dan adil,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, PKPI adalah 1 dari 18 parpol yang gugur dalam verifikasi faktual KPU. Pada saat itu, PKPI dinyatakan tidak lolos pemilu. Namun, PKPI berhasil memenangkan sidang ajudikasi yang dilakukan Bawaslu dan lolos menjadi peserta Pemilu 2014.

Editor :
Marcus Suprihadi

Ulah KPU, PKPI banyak kehilangan bakal caleg

Ronald Steven

Selasa,  12 Maret 2013  −  15:29 WIB
Ulah KPU, PKPI banyak kehilangan bakal caleg

PKPI. (Dok. Sindonews).

Sindonews.com – Ketua Umum Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso mengakui pihaknya kehilangan banyak calon legislatif (caleg) yang akan diusung pada 2014 mendatang.

Lambannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespon putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  menjadi faktor pihaknya kehilangan para caleg tersebut. Menurutnya, ada unsur kesengajaan dari KPU atas sikap yang dianggap merugikan PKPI tersebut.

“Penyerahan DCS (daftar calon sementara) 9 April, kalau sampai sekarang belum diputuskan kapan kami bisa bekerja (menyusun DCS),” kata Sutiyoso dalam acara diskusi  dengan tema “Menguak Sengketa Peserta Pemilu” di Gedung Bawaslu, Jl. MH. Thmarin, Jakarta, Selasa (12/3/2013).

Namun demikian, pihaknya belum berencana untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) terhadap KPU seperti yang ditempuh Partai Bulan Bintang (PBB).

“Gugatan ke PTUN sama saja dengan membenarkan sikap KPU. Putusan Bawaslu sudah final dan mengikat. Jadi kami tidak dibolehkan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) karena kami tidak dirugikan apapun,” tegasnya.

(kur)

Partai Politik

Soal PKPI, KPU Belum Tentukan Sikap

Penulis : Nina Susilo | Rabu, 6 Februari 2013 | 17:20 WIB
Soal PKPI, KPU Belum Tentukan SikapPKPI

JAKARTA, KOMPAS.com — KPU belum menentukan sikap akankah menerima putusan Bawaslu dan menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014. KPU masih meyakini keputusannya yang meloloskan hanya sepuluh partai politik.

Demikian disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik, anggota KPU Ida Budhiati, dan anggota KPU Sigit Pamungkas secara terpisah, Rabu (6/2/2013). Menurut Ida, sepanjang mengikuti persidangan PKPI, KPU menilai bukti-bukti yang diajukan PKPI tidak mendukung seluruh dalilnya. Karenanya, KPU memilih menunggu salinan putusan yang dibacakan Ketua Bawaslu dan mencermatinya terlebih dahulu.

Sigit menambahkan, pada prinsipnya, dalam sengketa pemilu, kewenangan Bawaslu adalah memberi alternatif penyelesaian sengketa. Sebagai sebuah alternatif penyelesaian sengketa, KPU dapat menolak atau menerima rekomendasi Bawaslu. Sikap KPU sangat bergantung pada bagaimana rekomendasi itu dibuat. “Sampai saat ini, KPU percaya dengan apa yang sudah diputuskan ketika menetapkan 10 parpol peserta pemilu,” kata Sigit.

Husni mengemukakan, KPU memiliki satu minggu untuk mengkaji putusan Bawaslu. Setelah itu, baru KPU membuat surat keputusan tentang PKPI sebagai peserta Pemilu susulan dan menetapkan nomor urutnya sebagai peserta Pemilu 2014.

Selasa (5/2/2013) menjelang tengah malam, Bawaslu membacakan putusan atas gugatan sengketa yang diajukan PKPI. Bawaslu memutuskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014 dan membatalkan Keputusan KPU tentang Parpol Peserta Pemilu 2014 yang hanya meloloskan 10 parpol.

Editor :
Nasru Alam Aziz

KPU ‘Kekeuh’ Tak Langsung Loloskan PKPI

Penulis : Aditya Revianur | Kamis, 7 Februari 2013 | 16:08 WIB
KPU 'Kekeuh' Tak Langsung Loloskan PKPISandro GatraKetua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik saat acara penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilu 2014 di Kantor Kementerian Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com — Diputuskan memenangi sengketa untuk dinyatakan lolos verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2014 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) belum pasti jadi peserta pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikukuh putusan Bawaslu hanya bersifat rekomendasi, tidak harus langsung dilaksanakan KPU.

“Lembaga yang punya otoritas menetapkan partai politik menjadi peserta pemilu adalah KPU, bukan Bawaslu,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (7/2/2013). KPU, ujar dia, tak akan menelan mentah-mentah putusan sidang adjudikasi yang digelar Bawaslu yang meloloskan PKPI.

Proses dan putusan final atas PKPI, ujar Husni, tetap ada di KPU. Putusan Bawaslu akan dikaji KPU, dengan melibatkan para ahli. Argumentasi yang digunakan Husni adalah Pasal 259 Ayat 1 UU 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Ketentuan tersebut menyatakan keputusan Bawaslu tentang sengketa pemilu adalah keputusan terakhir dan mengikat, kecuali terkait verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon legislatif.

Namun, ayat dua pasal tersebut juga menyatakan bahwa sengketa terkait verifikasi partai politik dan daftar calon legislatif, diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu. Hanya dalam hal sengketa tidak tuntas di Bawaslu, sesuai ketentuan ayat tiga pasal tersebut, barulah para pihak yang dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Berita terkait dapat pula dibaca di topik Geliat Politik Jelang 2014.

Editor :
Palupi Annisa Auliani

Massa PKPI Bang Yos Blokir Jl Imam Bonjol Desak KPU Loloskan Partai

Sabtu, 9 Maret, 2013 |

JAKARTA -Sekitar lima ratusan simpatisan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menggelar demo di depan Kantor KPU di Jl Imam Bonjol. Mereka membolir dua arah Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Lima ratusan simpatisan PKPI yang menggelar aksi di depan Kantor KPU, Jumat (8/3), menuntut KPU meloloskan partai ini ke Pemilu 2014. Massa juga membawa beberapa spanduk putih besar bertulis ‘KPU dan Bawaslu Beda Pendapat Mengenai UU Pemilu, PKPI Jadi Korban’. Massa yang mengenakan atribut PKPI dalam bentuk kaos dan bendera pun ramai-ramai memblokir jalan, membuat kemacetan tak tertahankan.

Sekitar 50 orang polisi hingga pukul 15.45 WIB masih terus membuka blokade jalan. Sebagian memulai menertibkan demonstran yang duduk di Jl Imam Bonjol arah Menteng. Arah sebaliknya masih diblokir oleh massa PKPI.

Puluhan polisi juga berjaga di gerbang Kantor KPU. Mereka melarang massa PKPI yang datang ke kantor KPU dengan sekitar 10 bus.
Massa pun mulai marah-marah. Mereka berteriak-teriak mengancam akan mendatangi KPU dengan jumlah yang lebih besar lagi.

“Kalau komisioner KPU tidak menerima kami, besok kami datang dengan 2 juta orang. Setengah jam mereka tidak ke luar, kami akan memaksa masuk,” teriak salah seorang koordinator massa PKPI. (dtk/int)

Tuesday 05 Maret 2013 17:17 WIB

PKPI Tuntut KPU Berikan No. 14


Puluhan Kader dan simpatisan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kembali mendatangi KPU pusat. PKPI menuntut KPU berikan Nomor 14 tanda sebagai peserta Pemilu 2014.

“Kami menuntut KPU segera menuntaskan persoalan KPU dan Bawaslu. Dan, (KPU) memberikan secepatnya nomer peserta pemilu yakni nomor 14,” ucap ketua Pembina Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta PKPI, Arsyad ketua, Selasa (5/3).

Berbeda dengan kemarin yang langsung didampingi ketua umunya, Arsyad datang bersama ketua-ketua cabang dari daerah PKPI.

Arsyad mengatakan, besok (6/3) akan mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Alasannya karena pusat pendidikan politik itu ada di Kemendagri. Arsyad mengklaim, ini terkait kisruh politik dan PKPI yang menjadi korbannya. Selain itu Arsyad menegaskan langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain DKPP atau MA.

“Apabila lngkah-langkah ini belum teratasi, kami akan melayangkan surat ke DKPP agar segera menindaklanjuti kedua lembaga, berserta MA. Khusus untuk besok ke mendagri. Kita lihat besok apa saja yang akan kita sampaikan melalui audiensi dan orasi. Tapi ini jelas persoalan politik,” ujar Arsyad.

Untuk diketahui, PKPI sehari sebelumnya (4/3) mendatangi KPU melakukan audiensi, dan diterima empat komisioner KPU yakni Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, dan Juri Ardiyantoro.

Keempat komisioner tersebut menerima PKPI yang langsung didampingi Ketua Umum Sutiyoso di ruang media center KPU. [Taufiq]

Jumat, 8 Maret 2013 – 15:56

Massa PKPI Demo Kantor KPU


demo-subJAKARTA (Pos Kota) – Ratusan anggota dan simpatisan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) melakukan demo di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

“Kami menuntut kepada KPU untuk segera menetapkan PKPI jadi peserta pemilu,” ujar pendemo dalam orasinya,  di depan gerbang KPU, Jakarta, Jumat (8/3/2013).

Pendemo menegaskan, bahwa bangsa ini dibangun atas dasar azas-azas pemerintahan yang baik. Bukan lagi ditegakkan dengan kepentingan orang Senayan yang sesaat. Hal itu menjadi dilema bagi kami, jika hal tersebut menjadi pedoman komisioner KPU.
“Kami menegaskan kepada KPU, tegakkanlah keadilan dengan berlandaskan UU. Bukan berdasar atas pesanan penguasa,” tegasnya.

Pendemo mengatakan bahwa PKPI telah melakukan upaya hukum untuk mencari keadilan. Pendemo  berharap kepada pejabat KPU untuk bisa mendengar dan melihat tuntutan mereka   hari ini.

(rizal/sir)

Teks Gbr- Massa PKPI sedang demo di Gedung KPU. (rizal)



0 Responses to “Politik : PKPI tergantung Tafsir Hukum Pemilu”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,088,137 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: