07
Mar
13

Politik : Hukum Pemilu Tidak Berkepastian Bagi PKPI

Minggu, 3 Maret 2013 16:22 WIB

PKPI Masih Optimis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2014

Ralian Jawalsen Manurung

Bendera partai politik (ilustrasi)

Bendera partai politik (ilustrasi)

“Saya sudah hubungi beberapa pihak, hanya dedemit yang belum.”

JAKARTA, Jaringnews.com – Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) optimis bisa lolos menjadi peserta Pemilu 2014.

Seperti diketahui, KPU tetap menyatakan PKPI tak lolos peserta Pemilu 2014 meski sidang ajudikasi Bawaslu memutuskan partai ini lolos.

“Kita sadar bahwa kita harus meninggalkan ketertinggalan tersebut. Sejak saya dilantik 2010 sebagai ketua umum, saya langsung melakukan konsolidasi, hasilnya 2012 kita dapat terbentuk 33 DPD, 460 DPC Kabupaten kota dari 497, dan dari sekitar 4.562, kita bisa mencapai 4.560 kecamatan,” ujar Ketua Umum PKPI Sutiyoso di Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspinas) III, Grand Cempaka, Jakarta, Sabtu (2/3).

Sutiyoso justru mempertanyakan sikap KPU yang menafikan keputusan Bawaslu soal PKPI.

“Upaya untuk lolosnya PKPI menjadi parpol peserta Pemilu sudah saya lakukan, dengan menghubungi berbagai pihak, dan bahkan melakukan konsultasi. Hanya dedemit saja yang belum saya hubungi,” kelakar Bang Yos–panggilan Sutiyoso.

Mantan Panglima Kodam Jaya ini mengimbau para pengurus kader PKPI untuk bekerja keras.

“Kalau saya mau, banyak partai tawarin saya untuk masuk partai, tapi saya tetap mau berjuang bersama kawan-kawan. Dan berjuang mati-matian bersama saudara,” ujar Sutiyoso.

(Ral / Nky)

PKPI Siap Buat Kejutan di Pemilu 2014

Penulis: ayk | 03/03/2013.

sgl pkpi PKPI Siap Buat Kejutan di Pemilu 2014

(foto beritamanando)

Jakarta () bakal membuat kejuatan di Pemilu 2014 nanti. Kendati KPU menolak untuk menjalankan rekomendasi Bawaslu untuk mengikutkan sebagai salah satu peserta Pemilu, namun bakal membuat suatu gebrakan lewat gabungan Partai Politik (Parpol) yang tidak diikutkan Pemilu 2014.

Hal ini dikatana , dalam di Jakarta seperti yang ditirukan , Santy Gerald Luntungan, Minggu (3/3).

“PKPI siap menjadi wadah bagi partai-partai yang tidak lolos verifikasi oleh KPU untuk berjuang melalui “rumah bersama” dalam Pemilu 2014, untuk kemudian menggoyang Senayan,” kata Luntungan menirukan apa yang disampaikan Sutiyoso.

Menurutnya, goyangan tersebut akan dahsyat sekali, bak badai yang menerjang Senayan kalau dari hasil Pemilu 2014 tampil tokoh-tokoh seperti MS Kaban dari PBB, Roy BB Janis dari PDP dan tokoh besar lainnya dari berbagai Parpol bergabung dalam rumah bersama.

Menurut Luntungan, sebenarnya sebelum 2012 partainya sudah menyiapkan calegnya sendiri. Namun dengan adanya perkembangan bahwa PKPI lolos verifikasi, maka partai yang semula tergabung dalam Aliansi Partai Politik Penegak Konstitusi (AP3K) kini harus mengakomodasi tokoh-tokoh partai yang tidak lolos untuk menjadi caleg PKPI.

“Kami akan dengan kedua belah tangan terbuka menerima mereka yang hendak bergabung di PKPI,” katanya.(enk)

Tags: , , , , , , ,

Kamis, 07/02/2013 14:19 WIB

Hadapi Pemilu 2014, 17 Partai Kecil Melebur di PKPI

Nur Khafifah – detikNews
Foto: Nur Khafifah, detikcom

Jakarta – Setelah dinyatakan Bawaslu lolos ke Pemilu 2014, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) langsung menggalang koalisi. 17 Partai kecil melebur bersama PKPI guna menghadapi Pemilu 2014.

“17 Parpol aliansi kekuatannya 11,4 persen. Dari jumlah suara sebenarnya cukup signifikan,” kata Sutiyoso dalam konferensi pers peleburan 17 parpol menjadi PKPI di Kantor DPP PKPI di Jl Diponegoro no 63, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2013).

Sutiyoso menghitung jumlah suara sah pada Pemilu 2009 lalu adalah 104.048.118 suara. Perolehan suara partai yang duduk di DPR kala itu mencapai 85.000.637 atau 81,7 persen.

“Jumlah suara 17 partai kita 11.812.000 jadi 11,4 persen,” hitungnya.

Meskipun koalisi sudah dibentuk namun PKPI juga mempersiapkan berbagai kemungkinan. Termasuk menuntut jika KPU menolak meloloskannya ke Pemilu 2014.

“Ada 3 yang masih menunggu di Bawaslu yakni PPN, PDP, dan Partai Republik. Kita juga harus siap kalau ada kemungkinan terburuk KPU membatalkan keputusan itu,” tegasnya.

Hadir dalam konferensi pers tersebut petinggi 17 parpol anggota Aliansi Parpol Penegak Konstitusi. PKP, PDP, PBB, Partai Keadilan, Partai Buruh, PDS, PPN, PKNU, NasRep, SRI, Partai Kongres, Partai Republik, PKBIB, PKNU, PRN, dll.

(van/mad)

MA: Beda pendapat Bawaslu dan KPU tidak diatur dalam UU

Reporter : Baiquni

Senin, 4 Maret 2013 15:58:52

Gedung Mahkamah Agung. Merdeka.com/Arie Basuki

0

Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan fatwa tentang perbedaan pendapat antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait putusan partai politik peserta Pemilu 2014. Fatwa itu berisi pandangan mengenai putusan Bawaslu yang meloloskan PKPI tidak terdapat dalam ketentuan perundangan-undangan.

“Kami sudah memberikan fatwa yang secara umum menyatakan kalau beda pendapat antara Bawaslu dengan KPU, itu UU Nomor 8 Tahun 2012 tidak mengatur,” ujar Ketua MA Hatta Ali usai menghadiri peluncuran buku biografi ‘Mahfud MD Terus Mengalir’ di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (4/3).

Sebelumnya, Bawaslu mengajukan permohonan fatwa terkait perbedaan pendapat yang terjadi antara Bawaslu dan KPU soal kewenangan Bawaslu yang meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai partai politik peserta Pemilu 2014. Dalam UU Pemilu, kewenangan Bawaslu tersebut tidak diatur.

Hal itu membuat KPU memilih untuk tidak menjalankan putusan Bawaslu tersebut. Ini karena KPU menilai putusan tersebut tidak bersifat final dan mengikat karena berkaitan dengan verifikasi partai politik.

Terkait dengan permohonan fatwa ini, Ketua Umum PKPI Sutiyoso pun melakukan konsultasi dengan mengunjungi Ketua Muda Tata Usaha Negara (TUN) Paulus Effendi Lotulung membicarakan upaya hukum yang dapat dilakukan. Sutiyoso juga mendatangi MK untuk melakukan penjajakan sebelum mengajukan judicial review.

[tyo]
Kumpulan berita :
# Bawaslu
# Kpu
# Mahkamah Agung
Follow Berita # Bawaslu

Kolom Pemilu

PKPI tanpa harapan, PBB tunggu kepastian

Penulis : Didik Supriyanto

Jumat, 8 Maret 2013 17:17:59

Yusril Ihza Mahendra. ©2012 Merdeka.com

18
Kisruh status kepesertaan Partai Keadilan dan Persatuan atau PKPI mulai reda. Memang, Ketua Umum PKPI Sutiyoso dkk terus bergerak agar bisa menjadi peserta Pemilu 2014. Tetapi banyak pihak mulai paham akan substansi masalah, sehingga keputusan KPU untuk menolak perintah Bawaslu, mulai dipahami.Meredanya kisruh PKPI, segera diganti oleh ketidakjelasan nasib Partai Bulan Bintang atau PBB. Meskipun, Kamis (7/3) kemarin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, mengabulkan gugatan PBB atas keputusan KPU tentang partai politik peserta Pemilu 2014, bukan berarti PBB pasti jadi peserta Pemilu 2014. Nasib PBB masih menggantung.Dalam keputusan KPU tentang peserta pemilu, nama PBB memang tidak ada. Menurut KPU, PBB tidak lolos verifikasi administrasi dan faktual, sehingga tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu.Atas keputusan KPU itu, PBB bersama PKPI dan 12 partai lainnya mengajukan sengketa ajudikasi ke Bawaslu. Setelah sidang maraton, Bawaslu memutuskan, PBB dan 12 partai politik lainnya memang tidak layak menjadi peserta pemilu, sehingga keputusan Bawaslu menguatkan keputusan KPU. Hanya PKPI memenuhi syarat, sehingga Bawaslu minta agar KPU menyertakan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014.Putusan Bawaslu tersebut membuat Sutiyoso percaya diri, seakan-akan partainya sudah pasti menjadi peserta Pemilu 2014. Padahal beberapa hari kemudian, KPU menolak menjalankan perintah Bawaslu. Artinya, KPU tetap tidak menyertakan PKPI dalam daftar peserta pemilu.

Banyak pihak menyarankan agar PKPI menggugat KPU ke PTTUN. Namun PKPI memilih jalan lain, menekan KPU dengan beragam aksi sambil meminta fatwa MA. PKPI merasa keputusan Bawaslu sudah final dan mengikat, sehingga tidak ada alasan untuk tidak dijalankan. Jadi, PKPI tidak perlu menempuh jalur hukum lagi.

Kini situasi berbalik. PBB lagi beruntung karena PTTUN mengabulkan gugatannya, sementara PKPI sudah kehilangan harapan. MA belum menjawab permintaan fatwanya. Namun fatwa MA kepada Bawaslu –secara diam-diam Bawaslu juga minta fatwa ke MA– tidak secara tegas membenarkan keputusan Bawaslu. Wajar saja kalau KPU tetap pada putusannya: tidak menyertakan PKPI pada Pemilu 2014.

Tetapi nasib PBB juga belum jelas. Meskipun mantan Ketua Umum PBB yang juga kuasa hukum partai itu, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa KPU tidak bisa banding atas putusan PTTUN, KPU berpandangan lain. Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, pihaknya mempertimbangkan untuk kasasi ke MA.

Apakah MA akan menerima kasasi KPU? Pertanyaan ini penting, karena jika membaca peraturan MA tentang tata cata penyelesaian sengketa pemilu, sepertinya MA tidak membuka peluang KPU untuk kasasi. Sebab, kesempatan banding ataupun kasasi hanya diberikan kepada partai politik sebagai pihak yang dirugikan oleh putusan KPU.

Namun jika membaca fatwa MA kepada Bawaslu, tersirat bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu berhak untuk mempertahankan keputusannya. Dengan demikian, bisa saja KPU kasasi atas putusan PTTUN. Lagi pula, dogma hukum mengatakan, demi keadilan dan kepastian hukum, para pihak yang merasa dirugikan putusan lembaga peradilan (tingkat rendah) berhak banding dan kasasi.

Dengan demikian, nasib PBB belum pasti, bisa-bisa semakin tidak jelas seperti terjadi pada PKPI. Padahal tahapan pemilu terus berjalan. Pertengahan bulan ini KPU akan menetapkan daerah pemilihan DPRD, lalu pada awal April akan memasuki tahap pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD.

Inilah kelemahan sistem hukum pemilu: semakin banyak aturan semakin tidak ada kepastian hukum, semakin banyak lembaga terlibat semakin hasilnya tidak jelas.

[tts]
Kumpulan berita :
# Kolom Pemilu
# Pemilu 2014

Follow Berita # Kolom Pemilu

PKPI Enggan Ikuti PBB ke PTTUN

Jumat, 08 Maret 2013, 17:10 WIB

Komentar : 0
Antara
Ketua Umum PKPI Sutiyoso

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menyatakan tak akan ikut jejak langkah Partai Bulan Bintang (PBB). Ini menyusul kemenangan PBB di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) untuk bisa ikut menjadi peserta pemilu.

“Sudah dapat jawaban dari PTTUN bahwa PKPI tidak perlu mengajukan gugatan karena sudah diputus menang di Bawaslu. Jadi aneh kalau kemudian KPU tidak mau melaksanakannya,” kata Ketua Umum PKPI Sutiyoso melalui pesan singkatnya kepada Republika, Jumat (8/3).

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan PBB dan PKPI tidak bisa ikut pemilu 2014. Mereka dianggap tak memenuhi syarat untuk lolos tahap verifikasi.

PBB dan PKPI mengajukan adjudikasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, nasib keduanya berbeda. Gugatan PBB ditolak oleh Bawaslu, sementara PBB diterima. Meski pun hingga saat ini KPU belum juga menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu.

PBB kemudian mengadukan nasib ke PTTUN dan kemudian dikabulkan. PTTUN pun meminta KPU untuk memasukan PBB menjadi peserta pemilu bersama dengan 10 partai yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Reporter : Muhammad Hafil
Redaktur : Mansyur Faqih
2.193 reads
Berita Terkait:

Jalan berliku PKPI dan PBB menuju pemilu

Reporter : Laurencius Simanjuntak

Jumat, 8 Maret 2013 08:39:02

Yusril Ihza Mahendra. ©2012 Merdeka.com

8

Kekisruhan sepertinya lumrah terjadi saban persiapan pemilu di negeri ini. Untuk Pemilu 2014, keributan diawali oleh persoalan verifikasi partai politik calon perserta Pemilu 2014.

KPU sudah meloloskan 10 parpol sebagai peserta, sementara 24 lainnya dinyatakan gagal. Namun, dua dari 24 parpol yang sudah dinyatakan tidak lolos mendapat angin segar.

Adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang masih mempunyai peluang untuk mengikuti Pemilu 2014. PKPI berpeluang karena dimenangkan oleh Bawaslu lewat sidang adjudikasi. Sementara PBB, dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Dalam sidang adjudikasi sebelumnya, PBB kalah.

Baik Bawaslu maupun PT TUN sudah memerintahkan KPU untuk mengikutsertakan PKPI dan PBB menjadi peserta Pemilu 2014. Namun, persoalannya tidak semudah perintah bos terhadap bawahan.

Untuk kasus PKPI, KPU menolak keputusan Bawaslu. Baik KPU maupun Bawaslu bersikeras bahwa mereka sama-sama berpegang pada UU Pemilu. Kasus ini akhirnya sampai ke Mahkamah Agung (MA). Adalah Bawaslu yang meminta fatwa kepada MA mengenai sengketanya dengan KPU.

Fatwa MA akhirnya keluar. Isinya, memberi hak kepada Bawaslu memiliki keputusan berbeda dengan KPU. Namun, fatwa MA juga menilai bahwa Bawaslu tidak dapat mengeluarkan keputusan terkait sengketa verifikasi parpol.

“Terhadap perintah penerbitan Keputusan KPU tidak diatur mekanisme saling gugat-menggugat di Pengadilan karena kedudukan KPU dan Bawaslu adalah sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum,” bunyi fatwa bernomor 34/KMA/HK.01/II/2013 tertanggal 21 Februari 2013 yang diteken Ketua MA Hatta Ali.

Hingga kini, belum ada kemajuan status PKPI meski fatwa MA sudah keluar. Dengan kata lain, nasib partai yang dipimpin Sutiyoso itu masih belum jelas, apakah bisa ikut Pemilu 2014 atau tidak.

Harapan lebih cerah nampaknya diperoleh PBB. Sebab, partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu menang lewat jalur hukum, bukan adjudikasi. Kini, KPU belum mempunyai sikap resmi terkait kemenangan PBB di PT TUN.

Anggota KPU, Sigit Pamungkas, kemarin mengatakan peluang pihak mengajukan kasasi masih fifty-fifty. KPU masih harus mengadakan rapat pleno untuk mempelajari putusan PT TUN, untuk kemudian bersikap. Namun, pleno yang dijadwalkan semalam masih batal terlaksana.

Di sisi lain, ada juga pendapat rencana KPU melakukan kasasi terhadap putusan PT TUN tidak berdasar. Sebab, putusan PT TUN dinilai sudah final dan mengikat.

Koordinator LSM Pemilu Sigma, Said Salahuddin, menjelaskan ketentuan pasal 269 ayat (11) Undang-Undang Pemilu menyebutkan KPU wajib menindaklanjuti putusan PT TUN atau putusan MA paling lama tujuh hari kerja?

“Karena pada frasa ayat itu muncul kata ‘atau’, maka kewajiban KPU untuk melaksanakan perintah pengadilan (MA) itu bersifat alternatif. Cukup atas dasar putusan PT TUN saja, tanpa harus menunggu putusan MA,” ujarnya.

Dengan adanya pendapat itu, bukan tidak mungkin perang tafsir undang-undang kembali lagi terjadi seperti kasus PKPI. Namun kali bukan antara KPU dan Bawaslu, melainkan antara KPU dengan PBB, atau bahkan pegiat pemilu. Jalan menuju pemilu memang masih sangat panjang dan berliku.

[dan]
Follow Berita # Kpu

Jumat , 08 Mar 2013 18:16 WIB

Massa PKPI Bentrok dengan Polisi di Depan KPU

Skalanews – Aksi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Indonesia (AMPI) bersama dengan sejumlah kader Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berakhir ricuh.

Dalam aksinya massa menuntut KPU untuk mematuhi putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan menjalankan fatwa Mahkamah Agung (MA) yang meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilihan Umum tahun 2014 mendatang.

“KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu harus bersikap independen,” kata koordinator lapangan AMPI Icong Ahmad Suherman, Jakarta, Jumat (8/3).

Awalnya aksi itu berlangsung dengan damai dengan diselingi dengan berbagai orasi. Akan tetapi kericuhan lalu terjadi ketika massa berupaya menjebol pagar KPU dengan cara menggoyang dan menaiki pagar itu.

Melihat aksi itu, polisi lalu merangsek maju untuk mencegah aksi yang dilakukan massa. Namun, polisi kewalahan mencegah aksi tersebut. Ditambah antara massa dan polisi saling tarik dan baku pukul pun tak terhindarkan.

Ratusan aparat kepolisian dari satuan Sabhara (Samapta Bhayangkara) dan Brimob dari Polrestro Jakarta Pusat berhasil memukul mundur massa demo hingga membubarkan diri.

Sedikitnya sembilan orang pengunjuk rasa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Mereka digiring masuk ke dalam kantor KPU. Saat ditangkap sembilan orang pendemo tersebut sempat dipukuli beberapa kali oleh polisi. (Risman Afrianda/kgi)

Berita Terkait
  1. AMPI Desak KPU Loloskan PKPI Sebagai Peserta Pemilu – Liputan6

    news.liputan6.com/…/ampi-desak-kpu-loloskan-pk – Translate this page

    1 day ago – Mereka mendesak KPU untuk segera mematuhi keputusan Bawaslu dan menjalankan fatwa MA soal PKPI.

  2. Didemo PKPI, KPU Minta Bersabar – m.okezone.com

    news.okezone.com › NewsPolhukam – Translate this page

    18 hours ago – Sebelumnya, sejumlah kader PKPI bersama dengan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Indonesia (AMPI) mendemo Kantor KPU. Mereka

  3. Demo PKPI di KPU Ricuh, Oknum Brimob Cekik Wartawan – Okezone

    news.okezone.com › NewsPolhukam – Translate this page

    23 hours ago – JAKARTA – Sejumlah kader Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Indonesia (AMPI)

  4. 9 Dalang Kericuhan Aksi Demo Simpatisan PKPI Diringkus Polisi

    jaringnews.com/…/-dalang-kericuhan-aksi-demo-si… – Translate this page

    22 hours ago – Para demonstran yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Indonesia (AMPI) itu mendesak agar PKPI diloloskan sebagai

  5. AMPI Desak KPU Loloskan PKPI Sebagai Peserta Pemilu

    sindikasi.net/…/ampi-desak-kpu-loloskan-pkpi-seb… – Translate this page

    23 hours ago – 08/03/2013 15:46 Mereka mendesak KPU untuk segera mematuhi keputusan Bawaslu dan menjalankan fatwa MA soal PKPI….

  6. AMPI Desak KPU Loloskan PKPI Sebagai Peserta Pemilu – In-A-Gist

    inagist.com/all/309967687432425473/ – Translate this page

    1 day ago – AMPI Desak KPU Loloskan PKPI Sebagai Peserta Pemilu http://t.co/6OU8xalnjS by liputan6dotcom 309967687432425473.


0 Responses to “Politik : Hukum Pemilu Tidak Berkepastian Bagi PKPI”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,195,878 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: