01
Mar
13

Kemasyarakatan : Pemerintah Lembek Hadapi Preman Berjubah

Pemerintah Lembek Hadapi “Preman Berjubah”

Yuliana Lantipo | Kamis, 28 Februari 2013 – 14:50:41 WIB

: 422

(dok/ist)
Kelompok militan makin agresif. Terjadi 264 kasus kekerasan agama dalam setahun.

JAKARTA – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai gagal melindungi kaum minoritas dari kekerasan dan intoleransi atas nama agama.

Ini terbukti makin agresifnya serangan gerombolan militan dan intimidasi yang mereka lakukan terhadap kelompok minoritas penganut agama, seperti Ahmadiyah, Muslim Syiah, dan kelompok Kristen.

Laporan Human Right Watch (HRW) yang dirilis di Jakarta, Kamis (28/2), mengungkapkan hal tersebut.

Direktur HRW di Asia, Brad Adams mengatakan, Presiden Yudhoyono harus tegas dan minta zero tolerance terhadap siapa pun yang main hakim sendiri atas nama agama.

“Kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengambil sikap dan melindungi kaum minoritas dari intimidasi dan kekerasan tentu saja merupakan olok-olok terhadap klaim bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang melindungi hak asasi manusia,” ungkapnya di Jakarta, Kamis.

HRW melakukan riset di 10 provinsi di Jawa, Madura, Sumatera, dan Timor, serta mewawancarai lebih dari 115 orang dari berbagai kepercayaan. Mereka termasuk 71 korban kekerasan dan pelanggaran, maupun ulama, polisi, jaksa, milisi, pengacara, dan aktivis masyarakat sipil.

Hasilnya, sebuah laporan sepanjang 120 halaman berjudul “Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia,” yang merekam kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengatasi gerombolan-gerombolan militan, yang melakukan intimidasi dan serangan terhadap rumah-rumah ibadah serta anggota minoritas agama.

Temuan HRW menyebut gerombolan militan ini makin lama makin agresif. Sasaran mereka termasuk Ahmadiyah, Kristen, maupun Muslim Syiah. Satu lembaga pemantau kekerasan mencatat 264 kasus kekerasan terjadi tahun lalu.

Menurut Adams, faktor kepemimpinan nasional sangat esensial. Presiden Yudhoyono, menurutnya, perlu tegas dalam hal penegakan hukum. “Ia harus mengumumkan bahwa setiap pelaku kekerasan akan diadili, serta menjelaskan strategi untuk memerangi kekerasan atas nama agama,” ungkap Adams.

Salahkan Minoritas

Yang menarik dari temuan HRW, pejabat daerah sering menyikapi pembakaran atau kekerasan justru dengan menyalahkan korban minoritas. Para pelaku menerima hukuman ringan atau sama sekali tak dihukum.

Dalam dua kasus, pejabat daerah menolak menjalankan keputusan Mahkamah Agung yang memberikan hak kepada dua jemaat minoritas untuk membangun rumah ibadah mereka. Pejabat pusat sering membela kebebasan beragama, namun ada juga—termasuk Menteri Agama Suryadharma Ali— yang justru mengeluarkan pernyataan diskriminatif.

Presiden Yudhoyono juga gagal menggunakan kekuasaannya guna membela warga negara Indonesia dari kaum minoritas agama, serta tak pernah secara efektif mendisiplinkan anggota-anggota kabinet yang bandel menganjurkan pelanggaran.

Dalam suatu pidato pada Maret 2011, misalnya, Menteri Agama mengatakan, “Saya memilih Ahmadiyah dibubarkan. Jelas Ahmadiyah menentang Islam.” Pada September 2012, dia mengusulkan warga Syiah pindah ke Islam Sunni. Namun atas sikapnya tersebut, Suryadharma Ali tak menerima sanksi apa pun.

HRW juga menemukan organisasi militan yang membawa bendera Islam, termasuk Forum Umat Islam dan Front Pembela Islam, sering dilaporkan terlibat dalam penyerangan dan penutupan rumah ibadah maupun rumah pribadi.

Mereka memberikan pembenaran terhadap penggunaan kekerasan dengan memakai tafsir Islam Sunni, yang memberi label “kafir” kepada kalangan non-muslim, serta “sesat” kepada kalangan muslim yang tak sama dengan mereka.

Sebelumnya, Setara Institute, lembaga yang memantau kebebasan beragama di Indonesia, pernah melaporkan naiknya kekerasan pada minoritas agama, dari 244 pada 2011 jadi 264 pada 2012. Wahid Institute, kelompok sipil lain yang juga berbasis di Jakarta, mendokumentasikan 92 pelanggaran kebebasan beragama dan 184 peristiwa intoleransi agama pada 2011, naik dari 64 pelanggaran dan 134 peristiwa intoleransi pada 2010.

Dihubungi SH, Kamis, Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan tingginya angka kekerasan yang terjadi pada kelompok minoritas akibat ketidaktegasan pemerintah dalam menindak pelaku-pelaku kekerasan tersebut.

Padahal, ketegasan oleh pemerintah sangat perlu dilakukan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi, yaitu menjamin kebebasan beragama rakyat Indonesia. “Selain itu, ketegasan pemerintah diperlukan untuk menimbulkan efek jera pada kelompok-kelompok intoleran lainnya agar tidak melakukan perbuatan pemaksaan kehendak pada kelompok lain,” ungkapnya.

Pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada kelompok-kelompok intoleran, yang terjadi selama ini, menurutnya, seperti telah memberi angin kepada pihak-pihak intoleran tersebut untuk memperluas aksinya. “Awalnya kasus tersebut hanya terjadi di satu daerah, tapi kini banyak daerah terjadi tindakan intoleransi tersebut,” ungkapnya.

Akibat ketidakberanian pemerintah tersebut, Bonar menuding bahwa pemerintah tidak menganggap penting masalah-masalah kekerasan pada kelompok minoritas. Padahal di satu sisi pemerintah terlihat sangat gagah dalam memerangi terorisme. Namun di sisi lain pemerintah tidak berani menindak para pelaku kekerasan pada kelompok minoritas.

HRW menilai sejumlah lembaga negara yang berperan dalam pelanggaran kebebasan beragama, termasuk Kementerian Agama, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) yang menginduk pada Kejaksaan Agung, serta lembaga semi-pemerintah Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menggerogoti kebebasan beragama dengan mengeluarkan fatwa terhadap anggota-anggota agama minoritas, sekaligus memanfaatkan kedudukan mereka untuk mendesak kriminalisasi terhadap “penoda agama”.

Naiknya kekerasan terhadap minoritas agama—dan kegagalan pemerintah bersikap tegas—melanggar UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama, maupun hukum internasional.

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang diratifikasi Indonesia pada 2005, menetapkan, “Orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama anggota kelompok lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri.”

Penyiksaan dan Diskriminasi

Dalam laporannya, HRW mengungkap pengakuan Ahmad Masihuddin (25), warga Ahmadiyah, korban luka berat dalam serangan massa di Cikeusik, Banten, pada 6 Februari 2011, setelah polisi di lokasi kejadian membiarkan serangan. Tiga kawannya tewas dibunuh.

“Mereka menyeret saya dari sungai. Mereka pegang tangan saya dan melepas sabuk saya dengan parang. Mereka lepas kaos, celana dan kaos dalam saya. Saya hanya pakai celana dalam. Mereka ambil uang Rp 2,5 juta dan BlackBerry saya. Mereka lepaskan celana dalam saya dan mau memotong alat kelamin. Saya terbaring posisi bayi. Saya hanya berusaha melindungi muka saya, tapi mata kiri saya ditikam. Kemudian saya dengar mereka teriak, ‘Sudah mati, sudah mati’,” kisahnya.

Ada juga pengakuan Dewi Kanti (36), penulis dan seniman Sunda Wiwidan dari Cigugur, Jawa Barat, yang mengalami diskriminasi karena Indonesia hanya mengakui enam agama dan meminggirkan ratusan kepercayaan lokal, seperti dirinya sebagai “keyakinan mistik” yang membuat para penganutnya kesulitan menikah, mengajukan akta kelahiran, dan mendapatkan pelayanan lain.(Saiful Rizal)

Sumber : Sinar Harapan

Agama dan Problem Kebangsaan

Oleh Nafisatul Husniah

Jumat, 1 Maret 2013
Mengutip sila pertama ideologi bangsa, Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, sangat jelas menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara atheis tetapi negara yang mempercayai adanya Tuhan. Penjelasan lebih konkritnya terdapat pada butir pertama Pancasila yaitu, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.Esensi dari bangsa yang beragama prinsipnya adalah bangsa yang mematuhi perintah dan menjauhi larangan menurut agama yang dianutnya. Agama bukan hanya suatu identitas yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya. Mengakuinya hanya untuk kepentingan memenuhi persyaratan administrasi di Indonesia jelas bukan hal yang benar. Namun, jika melihat kondisi bangsa Indonesia sekarang ini, seakan esensi dari beragama itu sudah tidak ada implementasinya.Memang benar khutbah-khutbah keagamaan masih sering diselenggarakan, do’a bersama kerap dikumandangkan, perayaan hari besar tidak pernah ditinggalkan dan kegiatan-kegiatan bernuansa religius masih pula memenuhi negeri ini. Namun bersama itu, kriminalitas yang tidak berkemanusiaan juga terus meningkat. Mulai dari kasus perampokan, pencuriaan, pemerkosaan, penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan tidak pernah absen dari liputan media masa. Ditambah lagi kasus korupsi yang semakin menjadi-jadi di kalangan elite negara. Kementerian Agama sebagai lembaga yang menaungi agama di negeri ini pun masuk dalam lingkaran hitam korupsi.Masih segar dalam ingatan kita peristiwa meninggalnya RI akibat pemerkosaan oleh ayah kandungnya sendiri. Selanjutnya kasus penyalahgunaan narkoba oleh seorang public figure, Raffi Ahmad beserta kawan-kawannya. Kemudian pristiwa terbunuhnya satu keluarga di Madiun pada Januari 2013 lalu. Diikuti pula dengan semakin terkuaknya skandal korupsi dikalangan elite pemerintah. Semua itu hanya sebagian kecil dari kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Jika hal tersebut terus berkelanjutan, masih bisakah bangsa kita disebut sebagai bangsa yang beragama?Masih maraknya kriminalitas di kalangan masyarakat yang beragama ini, hanya menunjukkan pemaknaan yang masih sempit terhadap agama. Kesolehan hanya diberikan kepada mereka yang rajin berangkat ketempat peribadatan atau pada mereka yang nampak tidak pernah absen menjalankan ibadah wajibnya. Padahal bentuk kesolehan ritual itu jelas tidak bermakna tanpa implementasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun itu nampaknya lebih baik daripada hanya mencantumkan agama pada KTP.
Disfungsi Agama
Agama yang sering digambarkan dalam bentuk ritualitas harusnya bisa membawa efek pada kehidupan sosial. Prof Dr H Jalaluddin, dalam bukunya, Psikologi Agama memaparkan bahwa fungsi agama diantaranya adalah sebagai kontrol sosial. Maksudnya, ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti, kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga mendorong untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki kehidupan masyarakat.Mencermati masyarakat kita, nampaknya agama selama ini telah mengalami disfungsi. Diakui ataupun tidak hal tersebut selama ini menjadi problem bangsa. Dari kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan, dan problem kemanusiaan semuanya tidak pernah satupun tertinggal dalam pemberitaan media.Selain itu, agama juga berfungsi memupuk rasa solidaritas. Bila fungsi solidaritas ini dibangun secara serius dan tulus, maka persaudaraan yang kokoh akan berdiri tegak menjadi pilar civil society (masyarakat sipil) yang memukau. Inilah sepertinya yang ditinggalkan bangsa Indonesia, sehingga mengakibatkan negara semakin semrawut dalam tatanan kehidupan. Solidaritas bangsa seperti tak ada nilainya lagi, karena semua orang mengejar kepentingannya masing-masing. Keegoisan dengan bebas diumbar dimana-mana, tanpa mempedulikan manusia lain disekitarnya.Jika memang Indonesia adalah negara yang percaya adanya Tuhan, seharusnya bukan seperti ini keadaannya sekarang. Swedia saja yang menurut survei Euro Barometer, 235 persen penduduknya adalah atheis, bisa mendapatkan peringkat ketiga negera terbersih dari korupsi menurut survei Transparansi Internasional edisi 2011, dari 182 negara. Lalu, kenapa Indonesia yang 100 persen penduduknya beragama (dilihat dari KTP yang dimiliki) malah mendapatkan peringkat ke seratus?Sekarang, antara tingkat religius dengan tingkat kriminalitas seakan menunjukkan integrasi yang kuat, padahal dalam kitab agama manapun, keduanya jelas merupakan hal yang berlawanan. Dari sini nampak ada yang salah dari cara kita menjalankan sistem keagamaan selama ini. Jika cara kita sudah benar, tentu kekacauan demi kekacauan tidak akan terjadi, karena pada dasarnya agama adalah penangkal dari kerusakan-kerusakan yang ada.
Mengamati kehidupan dalam masyarakat dewasa ini, terjadi ketidakseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Kebanyakan orang di negeri ini terlalu fokus pada hubungannya dengan Tuhan tanpa memperhatikan hubungan dengan sesama manusia. Padahal, dalam menjalankan agama kedua hal tersebut harusnya bisa berjalan beriringan, dan tidak ada yang ditinggalkan. Inilah hal yang harus menjadi bahan refleksi dan introspeksi diri kita sebagai bangsa yang beragama. Setidaknya itu bisa menumbuhkan kesadaran diri paling dasar dari dalam jiwa kita. Agama bukan memerintahkan untuk tekun beribadah ritual saja, tetapi agama juga mengatur dan memerintahkan hubungan yang baik antar sesama manusia. Menghargai setiap hak orang yang hidup di dunia, sebagai usaha untuk memanusaikan manusia. Dengan begitu agama dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu menghapuskan segala bentuk kedzoliman tidak hanya di negeri kita tetapi di muka bumi ini. ***

Penulis adalah aktivis Laskar Ambisius Aliansi
Mahasiswa Bidik Misi (AMBISI) dan mahasantri
pesantren IAIN Sunan Ampel Surabaya.

0 Responses to “Kemasyarakatan : Pemerintah Lembek Hadapi Preman Berjubah”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,091,447 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: