20
Feb
13

Politik : Krisis Konstitusi, Alasan Dekrit Presiden

Krisis Konstitusi Bisa Jadi Alasan Dekrit Presiden

Senin, 18 Februari 2013 14:48
Yusril Ihza Mahendra (GATRAnews/Adi Wijaya)

Jakarta, GATRAnews – Yusril Ihza Mahendra memperingatkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa mengeluarkan dekrit, jika terjadi krisis konstitusi akibat Komisi Pemilhan Umum (KPU) gagal menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

“Jika KPU gagal menyelenggarakan Pemilu, maka potensi terjadinya krisis konstitusional di negara ini sangat besar,” kata pakar Hukum Tata Negara yang juga politisi itu, di Jakarta, Senin (18/2).

Karena terjadi krisis konstitusional yang hebat, berdasarkan noodstaatsrecht, maka presiden bisa menggunakan hukum negara dalam darurat dan bisa mengeluarkan dekrit perpanjangan masa jabatannya.

“Itu cara di luar konstitusi. Sukarno mengggunakannya tahun 1959,” ungkap mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan itu.

Menurutnya, langkah presiden biasanya didahului dengan pernyataan darurat sipil maupun militer. Ini tergantung keadaannya. Itulah revolusi hukum yang berawal dari staatsnoodrechts dan noodstaatsrecht.

“Dekrit pada dasarnya adalah ‘revolusi hukum’, bukan noodstaatsrecht. Saya berbeda pendapat dengan Prof Djokosutono,” ungka Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang itu.

Dalam keadaan darurat, imbuh Yusril, pememegang kendali kekuasaan adalah presiden. Dia bisa berbuat apa saja dengan alasan untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Kalau darurat militer yang diberlakukan, maka kendali kekuasaan negara berada di tangan Panglima TNI.

“Itulah beberapa hal yang patut direnungkan jika terjadi krisis konstitusional di negara ini,” tandas dan pungkas mantan konseptor pidato Presiden Soeharto itu. (IS)

Berita Lainnya :

Yusril: Pemilu 2014 Berpotensi Gagal !

Minggu, 17 Februari 2013 – 22:49 · Topik: pemilu-2014
 2 30 0

Yusril Ihza Mahendra (Berjas Hitam) (Dok. Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com – Pakar hukum dan Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengaku khawatir  penyelenggaaan Pemilu pada tahun 2014 nanti, tidak mampu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Menyaksikan kinerja KPU sekarang, saya khawatir mereka tidak mampu menyelenggarakan Pemilu sepertt diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang,” kata Yusril melalui rilisnya yang diterima Seruu.com, Minggu (17/02/2013).

Pada tahun 1999, Yusril mengingatkan, KPU gagal mengumumkan hasil Pemilu, sehingga diambil alih oleh Presiden BJ Habibie, dimana pada saat itu penanggung jawab pelaksanaan Pemilu adalah Presiden namun kini tidak lagi.

Yusril menegaskan, saat ini tanggung jawab Pemilu sepenuhnya ada pada KPU. Karenanya jika  Pemilu 2014 gagal, maka bangsa dan negara ini akan menghadapi krisis konstitusional yang tidak ada jalan keluarnya, pasca amandemen UUD 1945.

“Anggota DPR, DPD dan MPR akan berakhir tugasnya tahun 2014. Presiden dan Wapres juga akan berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2014. Kalau Pemilu gagal, terjadilah kevakuman kekuasaan. DPR, DPD, MPR, Presiden/Wapres kosong. Negara ibarat kapal tanpa nakhoda!” Tegasnya.

Yusril mengatakan, tidak ada 1 pasalpun dalam UUD 1945 yang memungkinkan perpanjangan masa jabatan DPR, DPD, MPR serta Presiden/Wapres. Dalam situasi krisis, MPR juga tidak berwenang memperpanjang masa jabatan Presiden/Wapres, juga tidak berwenang mengangkat Pejabat (Pjs) Presiden dan kabinet juga akan bubar dan menteri-menteri berhenti serentak pada 20 Oktober 2014 itu. Semua jabatan menteri akan vakum.

“Dengan uraian tadi, masa depan bangsa dan negara ternyata terletak pada komisioner KPU. Apakah semua komisioner KPU sadar? Saya tidak tahu,” tukasnya.

Mantan Menteri Hukum dan HAM ini menilai, jika Pemilu gagal, Presiden/Wapres dan semua menteri kosong, yang tetap ada adalah Panglima TNI dan Kapolri sementara mereka bukan anggota kabinet. Jabatan Panglima TNI dan Kapolri bisa lebih panjang dari jabatan Presiden/Wapres. Mereka tidak berhenti dengan bubarnya kabinet.

“Jika Pemilu gagal, maka TNI dan Polri kemungkinan besar akan pegang kendali kekuasaan. Sadarkah anda bahwa nasib bangsa dan negara ini dipikulkan ke pundak Komisioner KPU?,” Tandasnya. [Cesare]

20 Februari 2013 | 17:22:29

Yusril: Kontroversi KPU Potensial Ciptakan Krisis Konstitusional

oleh Edward Panggabean
Posted: 18/02/2013 10:14
Yusril: Kontroversi KPU Potensial Ciptakan Krisis Konstitusional

Yusril Ihza Mahendra (Liputan6.com/Andrian Martinus)

Liputan6.com, Jakarta : Menjelang Pemilu 2014, sejumlah kontroversi dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika KPU gagal menyelenggarakan pemilu, maka potensi terjadinya krisis konstitusional di Indonesia pun sangat besar.

“Jika terjadi krisis konstitusional yang hebat, maka berdasarkan noodstaatsrecht, yakni presiden menggunakan hukum negara dalam darurat,” jelas Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Senin (18/2/2013).

Menurut praktisi Hukum Tata Negara itu bisa saja presiden mengeluarkan dekrit perpanjangan masa jabatannya, meski hal itu di luar konstitusi. Ia mencontohkan, era Presiden Sukarno yang mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

“Langkah presiden biasanya didahului dengan pernyataan darurat sipil maupun militer, tergantung keadaannya. Itulah revolusi hukum yang berawal dari staatsnoodrechts dan noodstaatsrecht,” urai Yusril.

Dekrit, ucap mantan Menteri Hukum dan HAM itu, pada dasarnya adalah revolusi hukum, bukan noodstaatsrecht. “Saya berbeda pendapat dengan Prof. Djokosutono. Dalam keadaan darurat, yang memegang kendali kekuasaan adalah presiden. Dia bisa berbuat apa saja dengan alasan untuk menyelamatkan bangsa dan negara,” imbuh Yusril.

Namun, jika darurat militer yang diberlakukan, maka kendali kekuasaan negara berada di tangan Panglima TNI. Itulah beberapa hal yang patut direnungkan jika terjadi krisis konstitusional di negara ini. MPR yang mengamandemen UUD 1945 tidak memikirkan bahwa perubahan yang mereka lakukan, bisa menimbulkan krisis konstitusional.

“Saya cintai negara ini dengan sepenuh hati. Saya tahu akan ada masalah besar seperti krisisis konstitusional, yang tidak banyak orang memikirkannya,” ujar Yusril.

Yusril yang pernah menduduki jabatan di kementerian sejak era Presiden Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono itu menjelaskan, pada 1998 pernah meyakini kelak Presiden Soeharto agar mundur menempuh jalan konstitusional. Kalau tidak, mungkin bangsa ini perang saudara pada waktu itu.

“Padahal pada tahun 1998 itu, banyak orang memaki saya ketika menyarankan bagaimana cara presiden berhenti, dan presiden mengikuti saran saya,” tandas dia.

Dia melihat kejadian itu bisa saja terulang. Namun waktu jualah yang akhirnya menjadi hakim sejarah apakah suatu langkah itu benar atau tidak. “Semoga kita tidak lupa kepada sejarah,” tutup Yusril.(Ais)

Artikel Pilihan »

20 Februari 2013 | 17:24:40

Yusril: Jika KPU Gagal, Bisakah SBY Keluarkan Dekrit?

oleh Edward Panggabean
Posted: 19/02/2013 10:39
Yusril: Jika KPU Gagal, Bisakah SBY Keluarkan Dekrit?

Yusril Ihza Mahendra. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta : Sikap Presiden SBY dipertanyakan jika menghadapi situasi krisis seperti gagalnya Pemilu 2014 digelar. Bisakah SBY mengeluarkan dekrit?

“Sekarang kalau terjadi krisis konstitusional, sekiranya KPU gagal laksanakan pemilu, bisakah SBY keluarkan dekrit untuk perpanjang masa jabatannya?” tanya mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (19/2/2013).

Namun Yusril tak ingin menjawab pertanyaannya sendiri.

“Saya hanya ingin mengatakan, kalau itu terjadi, negara ini benar-benar berada dalam dilema. Atau, mari kita dengar pendapat capres-capres 2014, bagaimana mereka mencari solusi keadaan yang sulit tersebut,” cetus Yusril.

Suami Rika Tolentino Kato ini pun terkenang saat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hendak mengeluarkan dekrit membubarkan DPR/MPR.

Menurut Yusril, Gus Dur saat itu tidak mendapat dukungan TNI, polisi, politisi, dan rakyat untuk mengeluarkan dekrit. Sehingga revolusi hukumnya akan gagal.

“Presiden Gus Dur marah dengan pendapat saya. Megawati hanya senyum. SBY, Widodo AS dan Agum Gumelar setuju pendapat saya, tapi mereka tidak mau kritik Gus Dur. Gus Dur menyuruh saya keluar sidang kabinet. Saya pun keluar. Besoknya saya dipecat dari Menteri Kehakiman dan HAM,” kenang Yusril.(Frd/Sss)

Rabu, 20 Februari 2013 – 13:19:34 WIB

Demokrasi Gagal, KPU Harus Dibubarkan?

Diposting oleh : Administrator Kategori: Politik

komhukumimage

Komhukum (Jakarta) – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggung beban besar penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.Menurutnya, masa depan bangsa dan negara ini ada di pundak KPU. Namun jika KPU gagal menyelenggarakan Pemilu 2014, potensi terjadinya krisis konstitusional di Indonesia pun sangat besar.”Jika terjadi krisis konstitusional, berdasarkan nood staatsrecht, presiden dapat menggunakan hukum negara dalam darurat,” ungkap Yusril di Jakarta, Rabu (20/02)

Menurut Ketua Dewan Syura Partai Bulan Bintang (PBB) ini, pada tahun 1999 KPU pernah gagal mengumumkan hasil pemilu, sehingga saat itu Presiden BJ Habibie mengambil alih. Penanggung jawab pelaksanaan pemilu pun adalah presiden. Namun, kini tanggung jawab sepenuhnya ada di pundak KPU.

Yusril menuturkan, anggota DPR, DPD dan MPR akan berakhir tugasnya pada 2014. Presiden dan wakil presiden juga berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2014. Karena itu, menurut mantan menteri kehakiman ini, jika pemilu gagal akan terjadi kevakuman kekuasaan. ”DPR, DPD, MPR, presiden/wapres kosong. Negara ibarat kapal tanpa nahkoda,” tandasnya.

Yusril pun mengatakan, tidak ada satu pasal pun dalam UUD 1945 yang memungkinkan perpanjangan masa jabatan DPR, DPD, MPR serta presiden/ wapres. Dalam situasi krisis, MPR juga tidak berwenang memperpanjang masa jabatan presiden/wapres, juga tidak berwenang mengangkat penjabat sementara (pjs) presiden.

Kabinet juga akan bubar dan menteri-menteri berhenti serentak pada 20 Oktober 2014. Semua jabatan menteri akan vakum.

”Mengingat hal itu tadi, masa depan bangsa dan negara terletak pada komisioner KPU. Apakah semua komisioner KPU sadar?,” tanyanya.

Itulah, tandas mantan menteri sekretaris negara ini, beberapa hal yang patut direnungkan jika terjadi krisis konstitusional di negara ini. ”Saya mencintai negara ini dengan sepenuh hati. Saya tahu akan ada masalah besar seperti krisis konstitusional yang tidak banyak orang memikirkan,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Anggota KPU Sigit Pamungkas sangat mengapresiasi pendapat Yusril dan pendapat itu akan dijadikan masukan yang bagus agar terus mengingatkan KPU untuk bekerja secara profesional.

Menurut dia, KPU bersyukur karena mayoritas publik percaya dengan kinerja KPU, kecuali sedikit elite parpol yang tidak lolos verifikasi.

Sigit pun menyebutkan, salah satu sumber masalah dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya adalah tidak transparannya KPU dalam menetapkan partai peserta pemilu, sehingga terkesan kompromistis. (K-5/Roy)

Kontributor : Roy Wijaya

image

twt

Artikel Pilihan »


0 Responses to “Politik : Krisis Konstitusi, Alasan Dekrit Presiden”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,148,769 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: