17
Feb
13

Politik : KPU Gagalkan PKPI Ikut Pemilu 2014

POLITIK

PKPI Hampir Pasti Gagal Ikut Pemilu 2014

Sabtu, 16 February 2013 | 07:57 WIB

Antara/Andika Wahyu/vg

Metrotvnews.com, Denpasar: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik saat ditemui di Denpasar, Bali, Jumat (15/2) menegaskan, pihaknya tidak bisa menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk menjadi peserta Pemilu 2014.

Husni menolak putusan sidang ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah memenangkan PKPI. “Jika dilihat berdasarkan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan pemenuhan persyaratan PKPI sebagai peserta pemilu, tetap tidak bisa,” ujar Husni.

Menurut dia, persyaratan utama yang tidak dipenuhi PKPI menyangkut keterwakilan perempuan dan keanggotaan. “Kami bukan tanpa pertimbangan menolak, tetapi bagaimanapun harus berpegangan pada UU Nomor 8 tahun 2012, terutama pasal 8 yang menyebutkan persyaratan dihitung secara akumulatif. Satu saja tidak terpenuhi atau satu provinsi tidak lolos, maka tidak lolos,” ucap Husni.

Husni mengaku sudah menghitung proporsionalitas kewenangan Bawaslu. Dari pemahamannya, keputusan tersebut tidak bersifat final dan mengikat, sebab Bawaslu lebih pada menjalankan fungsi mediasi. “Kecuali nanti pengadilan keputusannya sudah incracht dan ternyata menyatakan tidak hanya PKPI, tetapi ada partai lain peserta pemilu, ya kami akan masukkan sebagai peserta pemilu,” ujarnya.

KPU, kata Husni, siap mengeksekusi sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Namun ia berharap agar jangan sampai diputuskan setelah pemungutan suara. Ia juga menyampaikan, dari 24 parpol yang dinyatakan KPU tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu, ada 17 parpol yang mendaftar pengaduan ke Bawaslu.

Hanya saja, satu di antaranya tidak menindaklanjuti. “Kami tidak tahu apakah dari 16 parpol itu semuanya mendaftarkan gugatan ke PTTUN atau tidak,” ungkap Husni.

Sedangkan ngototnya KPU menolak putusan Bawaslu ini membuat kader PKPI Bali resah.

“Kami tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kami dilanda kebingungan, dan berharap akan ada ketegasan tentang posisi partai kami ke depan,” tutur Ketua DPP PKPI Bali Kadek Nuartana.  Yang paling dikhawatirkan Nuartana adalah kehilangan banyak kader akibat posisi partai seperti ini.

“Bagaimana kami yakinkan kader supaya mereka bertahan. Ini pekerjaan sulit. Apalagi pemilu sudah di depan mata,” imbuh anggota Komisi I DPRD Bali itu. (Arnoldus Dhae/Agt)

Sabtu, 16 Februari 2013 11:00 WIB

Gagalkan PKPI Sebagai Parpol Pemilu, KPU Gamang

Ralian Jawalsen Manurung
Sekjen DPP PDS Sahat Sinaga (Jaringnews/ralian)

Sekjen DPP PDS Sahat Sinaga (Jaringnews/ralian)

Jalan menuju Pemilu 2014 semakin “becek”.

JAKARTA, Jaringnews.com – Dengan tidak diloloskannya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menunjukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) gamang, dan tidak independen.

Bahkan, hasil sidang Bawaslu yang menganulir Keputusan KPU, sehingga PKPI seharusnya menjadi peserta pemilu tidak diindahkan oleh KPU.

“Akibatnya, jalan menuju Pemilu 2014 tersebut semakin “becek” dibuat oleh KPU,” ujar Ketua Umum Partai Buruh Sonny Pudjasaksono, dalam diskusi bedah buku “Skandal Imam Bonjol”, di Kantor PKPI, Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/2).

Dikatakan Sonny, bukan tidak mungkin berjalannya pesta demokrasi di Indonesia tersebut akan mengalami kendala, dan sujumlah persoalan sengketa Pemilu.

“KPU sangat jelas tidak independen, dan sangat mudah di intervensi oleh rezim dan sembilan Parpol di Parlemen,” tukasnya.

Salah satunya, PKPI sebagai parpol yang diloloskan namun KPU menganulir keputusan Bawaslu. Padahal, jelasnya, selama persidangan ajudikasi parpol, KPU senantiasa menghadiri persidangan tersebut.

“Pemilu seharusnya pesta demokrasi rakyat, tapi dengan melihat kinerja KPU yang tidak independen ini akan sangat meresahkan,” imbuh Sonny.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Damai Sejahtera (PDS) Sahat Sinaga mengatakan, PDS sedang membawa sengketa pemilu ke PTTUN setelah tidak diloloskan dari Bawaslu.

“Dan, ada upaya PDS akan melaporkan KPU ke Mabes Polri atas kasus penghilangan arsip pada saat verifikasi administrasi Parpol,” ujar Sahat.

(Ral / Ara)

Sabtu, 16 Februari 2013 10:47 WIB

KPU Tidak Independen Dimuat Dalam Buku “Skandal Imam Bonjol”

Ralian Jawalsen Manurung
Kantor Pusat KPU, Jakarta, (Jaringnews/ Dwi Sulistyo)

Kantor Pusat KPU, Jakarta, (Jaringnews/ Dwi Sulistyo)

Penyederhanaan parpol bukan berarti membunuh partai gurem.

JAKARTA, Jaringnews.com – Ditulisnya buku dengan judul “Skandal Imam Bonjol” bukan tanpa sebab. Pasalnya, KPU dalam verifikasi selama ini dinilai tidak independen dan menjadi alat rezim dan Parpol Senayan.

“Saya diminta Partai Buruh supaya peristiwa ini dicatat, karena persoalan ini adalah persoalan serius, jadi sebelum verifikasi kami sudah mengetahui upaya KPU untuk mematikan partai-partai non parlemen selama ini,” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Nahdlatul Umat (PKNU) KH. Choirul Anam, di Jl.  Diponogoro, Menteng, Jakarta, Jumat (15/2).

Lebih lanjut, Cak Anam mengemukakan,  sangat disayangkan KPU yang seharusnya menjadi independen, sebaliknya tidak terlihat independen. Bahkan 10 Partai politik (Parpol) peserta Pemilu, diantaranya sembilan Parpol di parlemen, dan satu partai baru, Partai Nasdem sudah lama diketahui dirinya, dan partai non parlemen lainnya.

“Kami bukan tidak mau atau menolak penyederhanaan partai, tapi cara penyederhanaan tersebut yang dilakukan bukan dengan membunuh sekonyong-konyong,” ujar Anam.

Dikatakan, dengan peleburan 34 Parpol menjadi 10 Parpol selama ini adalah bukan datang berdasarkan seleksi yang jujur, namun sudah direkayasa sedemikian rupa.

“Zamannya pak Harto penyederhanaan parpol terjadi melalui tahapan yang rapi, tapi sebaliknya ini lebih parah, dipaksakan sedemikian rupa,” pungkas Anam.

Sementara, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, agar penolakan KPU terhadap penetapan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi parpol peserta pemilu 2014.

“Kalau Bawaslu tidak melaporkan ke Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP), maka bisa dikatakan Bawaslu main-main terhadap putusannya,” ujarnya.

(Ral / Ara)

POLITIK

Ketua KPU: PKPI Tetap Tidak Bisa Ikut Pemilu

Ngototnya KPU menolak putusan Bawaslu ini membuat kader PKPI resah.

ddd
Jum’at, 15 Februari 2013, 18:11 Sandy Adam Mahaputra, Bobby Andalan (Bali)
Ketua Umum PKPI, Sutiyoso

Ketua Umum PKPI, Sutiyoso (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

VIVAnews – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menegaskan, tidak bisa menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk menjadi peserta Pemilu 2014.

Husni menolak putusan sidang ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah memenangkan PKPI. “Jika dilihat berdasarkan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan pemenuhan persyaratan PKPI sebagai peserta pemilu, tetap tidak bisa,” ujarnya di sela-sela acara sosialisasi Pilgub Bali di Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat 15 Februari 2013.

Menurut dia, persyaratan utama yang tidak dipenuhi PKPI menyangkut keterwakilan perempuan dan keanggotaan. “Kami bukan tanpa pertimbangan menolak, tetapi bagaimanapun harus berpegangan pada UU Nomor 8 tahun 2012, terutama pasal 8 yang menyebutkan persyaratan dihitung secara akumulatif. Satu saja tidak terpenuhi atau satu provinsi tidak lolos, maka tidak lolos,” kata Husni.

Husni mengaku sudah menghitung proporsionalitas kewenangan Bawaslu. Dari pemahamannya, keputusan tersebut tidak bersifat final dan mengikat, sebab Bawaslu lebih pada menjalankan fungsi mediasi.

“Kecuali nanti pengadilan keputusannya sudah incracht dan ternyata menyatakan tidak hanya PKPI, tetapi ada partai lain peserta pemilu, ya kami akan masukkan sebagai peserta pemilu,” ujarnya.

KPU, kata Husni, siap mengeksekusi sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Namun ia berharap agar jangan sampai diputuskan setelah pemungutan suara. Ia juga menyampaikan, dari 24 parpol yang dinyatakan KPU tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu, ada 17 parpol yang mendaftar pengaduan ke Bawaslu.

Hanya saja, satu di antaranya tidak menindaklanjuti. “Kami tidak tahu apakah dari 16 parpol itu semuanya mendaftarkan gugatan ke PTTUN atau tidak,” ungkap Husni.

Ngototnya KPU menolak putusan Bawaslu ini membuat kader PKPI Bali resah. “Kami tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kami dilanda kebingungan, dan berharap akan ada ketegasan tentang posisi partai kami ke depan,” ujar Ketua DPP PKPI Bali Kadek Nuartana.

Yang paling dikhawatirkan Nuartana adalah kehilangan banyak kader akibat posisi partai seperti ini. “Bagaimana kami yakinkan kader supaya mereka bertahan. Ini pekerjaan sulit. Apalagi pemilu sudah di depan mata,” imbuh anggota Komisi I DPRD Bali itu. (eh)

Mencari kepastian hukum buat PKPI

Penulis : Didik Supriyanto

Jumat, 15 Februari 2013 10:45:43

Partai PKPI ke KPU. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

11
Sudah dua kolom ini menulis topik penyelesaian sengketa atas hasil verifikasi partai politik peserta pemilu, yang berporos pada Bawaslu. UU No. 8/2012 memang memberi wewenang kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa antara penyelenggara pemilu dengan partai politik menyangkut hasil verifikasi partai politik peserta pemilu. Namun proses dan hasil penyelesaian sengketa ini tidak semulus yang dibayangkan.Kolom pertama mengingatkan betapa akan sia-sianya sidang ajudikasi Bawaslu karena putusannya bisa diabaikan para pihak, sehingga sengketa berlanjut ke PTTUN dan MA. Dan benar saja, keputusan KPU yang menolak putusan Bawaslu agar KPU menyertakan Partai Keadilan dan Persatian Indonesia (PKPI) menunjukkan hal itu.Kolom kedua mengingatkan kepada DPR dan pemantau pemilu agar tidak terkejut atas apa pun putusan KPU maupun Bawaslu terkait penyelesaian sengketa hasil verifikasi partai politik peserta pemilu. Desain kelembagaan penyelenggara pemilu memang menempatkan tiga penyelenggara (KPU, Bawaslu dan DKPP) untuk saling bersaing, sehingga logis saja di antara ketiganya saling menolak dan menjatuhkan.Pada kasus hasil verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu, Bawaslu dan DKPP dalam satu kubu, sehingga mereka berhasil memaksa KPU melakukan verifikasi faktual terhadap partai-partai politik yang sudah terlanjur dinyatakan tidak lolos verifikasi admnistrasi oleh KPU. KPU tidak berdaya, sebab kalau sampai tidak menjalankan putusan DKPP, ketua dan anggota KPU diancam tuduhan melanggar kode etik penyelenggara. Mereka bisa dilaporkan dan disidang kembali oleh DKPP.Nah, pada kasus penolakan KPU untuk menyertakan PKPI sebagai peserta pemilu, KPU mendapat pembelaan dari DKPP. Pagi-pagi Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie sudah menyatakan KPU bisa menolak putusan Bawaslu, sehingga mereka yang tidak puas atas putusan KPU bisa melakukan banding ke PTTUN. Pernyataan Jimly yang disampaikan sebelum KPU menolak putusan Bawaslu itu, tentu membuat KPU tidak takut lagi ancaman PKPI dan pemantau untuk melaporkan KPU ke DKPP.Keputusan KPU memang menimbulkan kontroversi. Partai-partai yang dinyatakan tidak lolos dan beberapa pegiat pemantau pemilu cenderung menyalahkan KPU karena dianggap tidak menghormati hasil dari proses hukum yang diatur oleh undang-undang. Sebaliknya, partai-partai politik yang lolos dan beberapa akademisi, menilai sikap KPU sudah benar karena putusan Bawaslu dianggap tidak profesional.Putusan Bawaslu yang memerintahkan KPU untuk menyertakan PKPI menjadi partai politik peserta pemilu memang menimbulkan dilema bagi KPU. Pertama, putusan itu secara substansi bermasalah, baik dari logika maupun pengecekan fakta, sehingga bisa dimengerti jika KPU menolaknya. Lagi pula jika KPU menjalankan putusan itu, berarti KPU mengakui adanya kesalahan verifikasi sehingga para petugas di lapangan harus diberi sanksi.Kedua, sebagai pihak yang bersengketa, KPU bisa saja melakukan banding ke PTTUN dan kasasi ke MA. Tetapi jika KPU banding atas putusan Bawaslu ke PTTUN itu sama saja dengan bunuh diri. Sebab, ada peraturan MA yang menyatakan dalam penyelesaian sengketa antara penyelenggara dan partai politik, penyelenggara tidak berhak banding. Dus, jika KPU nekat banding ke PTTUN, ya pasti ditolak, yang itu akan memposisikan KPU melaksanakan putusan Bawaslu yang dinilainya bermasalah.

Ketiga, KPU bisa saja mengabaikan begitu saja putusan Bawaslu, dengan cara tidak bereaksi apapun atas putusan Bawaslu sehingga status kepesertaan PKPI tetap seperti sebelumnya: tidak lolos verifikasi faktual. Tapi jika langkah ini yang ditempuh, maka KPU sama saja dengan melecehkan hasil atas proses hukum yang diakui oleh undang-undang.

Dengan demikian, penyikapan KPU yang menolak menjalankan perintah Bawaslu bisa dipahami sebagai “tidak ada jalan lain”. Toh masih ada ruang buat PKPI melanjutkan sengketa ke PTTUN dan bahkan ke MA, demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

[tts]
BERITA TERKAIT

Bang Yos : PKPI bukan anak kemarin sore

Reporter : Muhammad Mirza Harera

Senin, 11 Februari 2013 14:34:13

Partai PKPI ke KPU. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

4

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso menebar ancaman bagi para pesaingnya di Pemilu 2014. Menurutnya, partai lain harus hati-hati dan memperhitungkan PKPI di Pemilu.

“PKPI itu bukan partai kemarin sore,” kata pria yang akrab disapa Bang Yos di Hotel Acacia, Jakarta, Senin (11/2).

Pihaknya mengaku telah jauh-jauh hari mempersiapkan PKPI untuk ikut Pemilu. Dia mengatakan, Pemilu 2014 bukanlah Pemilu pertama bagi PKPI.

“Kita sudah tiga kali ikut pemilu, para caleg sudah dari 2012 kita inventarisir,” ujarnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga menyayangkan tarik ulur KPU-Bawaslu dalam proses penetapan partainya sebagai peserta Pemilu 2014.

“Nanti kalau sudah dapat nomor (peserta pemilu) baru kita akan umumkan siapa-siapa saja (tokoh-tokoh PKPI),” pungkasnya.

Bawaslu memutuskan meloloskan PKPI dalam sidang ajudikasi. Menurut Bawaslu, PKPI memberikan bukti bahwa terjadi kesalahan yang dibuat KPU saat verifikasi.

[dan]

Kumpulan berita :
# Pemilu 2014

Datangi MA, Sutiyoso sowan ke Tuada TUN

Reporter : Baiquni

Jumat, 15 Februari 2013 19:10:21

Partai PKPI ke KPU. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

4

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendadak mendatangi Mahkamah Agung (MA). Dia hendak bertemu dengan Ketua Muda Tata Usaha Negara (Tuada TUN) Paulus Effendi Lotulung.

Pertemuan itu diduga membicarakan putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menolak putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memerintahkan PKPI diloloskan sebagai peserta Pemilu 2014.

“Kalau di lantai dua, itu ruang pak ketua. Tetapi tadi informasinya ke tempat Pak Paulus kamar TUN,” ujar salah satu sumber yang tidak bersedia disebut namanya di Gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (15/2).

Sebelumnya, Sutiyoso tampak tergesa-gesa masuk ke gedung utama MA dengan didampingi dua orang yang salah satunya adalah Sekjen PKPI Lukman F Mokoginta. Saat ditanya mengenai maksud kedatangannya, Sutiyoso hanya tersenyum dan melambaikan tangan.

Sutiyoso datang dengan mengendarai Toyota Land Cruiser dengan pelat nomor B 1 PKP. Dia mengenakan kemeja warna putih lengan panjang tanpa dibalut oleh atribur partainya.

[dan]

Kumpulan berita :
# Bawaslu
# Kpu
# Pemilu 2014

PKPI Datangi DKPP Konsultasi Posisinya Dalam Pemilu Kamis,

14 Februari 2013 | 6:53

Sutiyoso [google] Sutiyoso [google]

[JAKARTA] Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendatangi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengonsultasikan posisinya dalam Pemilu 2014.

“Intinya konsultasi ini soal nasib PKPI. Dalam sengketa pemilu, kami merasa sudah melewati secara benar dengan ke Bawaslu. Begitu juga dengan Bawaslu,” kata Ketua Umum PKPI Sutiyoso saat konferensi pers di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu.

Sutiyoso mengatakan kedatangannya ke DKPP juga untuk menanyakan apakah sikap KPU yang menolak menindaklanjuti putusan Bawaslu yang meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014 termasuk pelanggaran kode etik atau tidak.

Kedatangan Sutiyoso dengan beberapa kadernya tersebut disambut Ketua DKPP Jimly dan Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait.

“Beliau (Ketua DKPP) minta kita buat surat pelaporan,” kata Sutiyoso.

Namun, dia enggan menjelaskan persoalan yang akan dilaporkan PKPI secara resmi ke DKPP.

“Nanti kalau sudah menjadi surat resmi baru saya umumkan,” katanya.

Yang jelas, kata Sutiyoso, pihaknya merasa dirugikan dengan penolakan KPU menjalankan putusan Bawaslu.

“Kerugian kami pertama adalah kerugian moril karena kader kami sudah menggelar selamatan, konsolidasi, semangatnya menggebu-gebu, caleg sudah daftar, dan parpol yang mau gabung, langsung berubah,” katanya.

Dia menambahkan pihaknya juga rugi secara materiil karena biaya yang dikeluarkan selama proses ajudikasi di Bawaslu juga cukup besar karena harus mendatangkan saksi-saksi dari daerah.

“Tak kalah penting kami merasa dipermalukan, kantor kami ada banyak karangan bunga ucapan selamat berderet di mana-mana,” katanya.

Karena itu, dia meminta kepada Bawaslu yang sudah mengeluarkan surat keputusan untuk mendesak KPU melaksanakan keputusan itu.

“Jangan sampai nasib kami digantung seperti ini. Nanti kami akan mengajukan pengaduan secara resmi ke DKPP,” katanya.

Sutiyoso mengatakan pihaknya juga berencana mendatangi KPU.

“Lihat saja nanti, yang pasti saya datang bukan dengan gaya preman. Kami pasukan komando, sedikit saja, tidak usah banyak-banyak dan profesional,” katanya. [Ant/L-8]

POLHUKAM

Bang Yos Minta Bawaslu Lapor ke DKPP

Catur Nugroho Saputra – Okezone
Jum’at, 15 Februari 2013 17:21 wib
Browser anda tidak mendukung iFrame
Dokumentasi Seputar Indonesia

Dokumentasi Seputar Indonesia

JAKARTA – Selain berkonsultasi ke Mahkamah Agung (MA), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) juga meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait keputusannya yang tidak dijalankan Komisi pemilihan Umum (KPU).

Hal ini disampaikan Ketua Umum PKPI, Sutiyoso,  usai bedah buku bertemakan ‘Pemilu 2014, Ajang Parpol Berebut Kekuasaan Dalam Skandal Imam Bonjol’, di Kantor PKPI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2013).

“Ya sebenarnya kita mendorong agar Bawaslu mengadukan ke DKPP. Karena dulu waktu peristiwa 18 parpol diikutkan verifikasi faktual itu kan keputusannya juga,” kata Bang Yos sapaan akrab Sutiyoso.

Menurut Bang Yos, PKPI akan terus mencoba agar KPU mau meloloskan partai kami, karena ini manyangkut hak konstitusi jutaan kader.

“Saya hanya mengetuk supaya mereka punya hati. Ingat ini menyangkut nasib orang di bawah,” tuturnya.

Selain itu, sambung Bang Yos, PKPI juga tidak akan mengadukan masalah ini ke PTTUN. Alasannya, kami sudah dimenangkan oleh Bawaslu.

“Nah itu aneh kalau kami sudah diselesaikan di Bawaslu tapi menggugat ke PTTUN. Untuk ke PTTUN pun sudah telat karena sudah disetel KPU agar telat,” tambahnya.
(ydh)

Browser anda tidak mendukung iFrame

BERITA TERKAIT: Verifikasi Parpol

“…PKPI Adukan KPU ke BAWASLU dan DKPP Terkait Penolakan KPU…”

Rate This

"..Kantor Badan Pengawas Pemilu ..." Foto By : Red NRMnews.com

"...Ketua Umum PKPI Sutiyoso..." Foto By : Red NRMnews.com

NRMnews.com – JAKARTA, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, bahwa pihaknya tidak dapat melaksanakan Keputusan Sengketa Bawaslu dengan Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013, yang menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai Peserta Pemilu 2014.

Berdasarkan UU Pemilu Tahun 2012 Nomor 8 pasal 259 ayat 1, diterangkan keputusan Bawaslu itu terakhir, dan mengikat. Kecuali keputusan berkaitan dengan verifikasi peserta pemilu dan Daftar Calon Tetap anggota DPR/DPRD.

Menurut Ketua KPU Husni Kamil Malik, pihak-pihak yang merasa dirugikan atas keputusan itu, bisa menempuh ke PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara).

Hal ini tentunya menjadi suatu pukulan bagi PKPI, yang selang beberapa waktu lalu telah melaksanakan syukuran atas terbitnya keputusan Bawaslu, terkait partainya lolos sebagai peserta pemilu 2014.

PKPI mendesak Bawaslu segera mengambil langkah konstitusional dan konkret, dengan melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut Ketua Umum PKPI, Sutiyoso saat Konferensi Persnya menjelaskan dalam keterangan pers di, surat KPU tersebut terdapat frasa :

“…KPU tidak dapat melaksanakan Keputusan Bawaslu No : 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013…” dapat dimaknai dan ditarik kesimpulan beragam, yakni : KPU tidak sanggup melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, KPU telah melanggar sumpah/janji jabatan, KPU tidak berpedoman kepada asas penyelenggaraan Pemilu, serta KPU tidak mengindahkan prinsip dasar etika dan perilaku.

"...Ketua DKPP Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie..." Foto By : Red NRMnews.com

PKPI sebagai pihak yang dirugikan dan merasa dipermalukan akibat putusan ini, merasa tidak perlu melakukan banding ke PTTUN atau pun kasasi ke MA, karena menganggap keputusan Bawaslu adalah final dan mengikat bagi KPU.

Artinya, keputusan Bawaslu yang menyatakan bahwa : PKPI berhak menjadi partai politik peserta Pemilu tahun 2014, harus segera ditindaklanjuti oleh KPU.

Menurut Bang Yoss (Sutiyoso), perihal yang akan diperkarakan di MK bukanlah sengketa pemilu, melainkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, terutama Pasal 259 Ayat 1, karena ada beda pengertian antara KPU dan Bawaslu terhadap UU tersebut.

“…Pertama, kami akan mengadukan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan kalau tidak selesai, kami akan mengadukan ke Komisi Ombudsman, lalu ke Mahkamah Konstitusi…” kata Ketua Umum PKPI, Sutiyoso.

Hari ini, Rabu (13/2/2013) PKPI telah mengadukan KPU ke Bawaslu serta DKPP. Ketua DKPP Prof. Jimly Ashiddique berencana memanggil Ketua KPU Husni Malik dan Ketua Bawaslu Muhammad terkait beda pengertian kedua lembaga itu menyikapi lolosnya PKPI sebagai peserta Pemilu.
( Oleh : Red NRMnews.com / Dwi Pravita )

omePolitikPolitik

DKPP Belum Terima Aduan Partai Sutiyoso  

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso. ANTARA/Andika Wahyu

Senin, 18 Februari 2013 | 15:36 WIB

DKPP Belum Terima Aduan Partai Sutiyoso

TEMPO.CO, Jakarta – Hingga kini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu belum menerima aduan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Padahal, pekan lalu Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PKPI Sutiyoso mengaku datang ke DKPP untuk mengadukan Komisi Pemilihan Umum atas dugaan pelanggaran kode etik.

“Mereka sudah datang, tapi belum ada laporan formal yang masuk. Cuma datang saja,” kata anggota Dewan Kehormatan Saut Hamonangan Sirait kepada Tempo, Senin, 18 Februari 2013. Saut mengatakan Dewan Kehormatan tidak bisa menganjurkan PKPI agar mengadu ke Dewan Kehormatan.

Dewan Kehormatan hanya bisa menunggu aduan yang datang langsung dari PKPI atau Badan Pengawas Pemilu. Dewan Kehormatan juga tidak menerima aduan pelanggaran kode etik dari Badan Pengawas. Sebelumnya, Bawaslu menerbitkan putusan yang meminta Komisi untuk menyertakan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014.

Namun, Komisi menolak putusan Badan Pengawas. Komisi menyatakan PKPI tetap tak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu. Menyusul keputusan KPU, PKPI berencana mengadukan KPU ke Dewan Kehormatan atas dugaan pelanggaran kode etik.

Dihubungi terpisah, Sutiyoso menyatakan seharusnya Badan Pengawas yang mengadukan PKPI ke Dewan Kehormatan, bukan PKPI yang datang sendiri ke sana. “Gugatan ke Dewan Kehormatan harusnya Badan Pengawas yang ajukan,” katanya.

ANANDA BADUDU

Berita politik lainnya:
Bikin Kisruh, Megawati Pecat Peni Suparto

Ini Bukti Anas Tidak Mencicil Toyota Harrier

Anas, Harrier dan Perhitungan Penguasa Langit

Anas : Pidato SBY Sudah Jelas Top

Minta Anas Mundur, Ulil Dinilai Blunder

SBY: Anas Tetap Ketua Umum

Ini Alasan Hary Tanoe Pindah ke Hanura


0 Responses to “Politik : KPU Gagalkan PKPI Ikut Pemilu 2014”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,224,177 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: