13
Feb
13

Politik : Kontroversi KPU vs Bawaslu

Soal PKPI, KPU-Bawaslu Bersikeras pada Putusan Masing-Masing

Rabu, 13 Februari 2013 | 22:57
 Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso. (sumber: Antara)

“Kami telah melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan pelaksana. Kontruksi hukum sudah dilakukan secara benar. Karena itu kami ingin mengatakan bahwa keputusan Bawaslu tinggal dilaksanakan pihak di dalamnya.”

Politik

Jakarta – Pertemuan terpisah antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sutiyoso, soal nasib PKPI dalam Pemilu 2014, hambar. Pasalya, Bawaslu dan KPU tetap bersikeras dengan keputusan masing. Bawaslu tetap menyatakan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014. Sementara KPU tetap menolak keikutsertaan PKPI.

“Kami telah melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan pelaksana. Kontruksi hukum sudah dilakukan secara benar. Karena itu kami ingin mengatakan bahwa keputusan Bawaslu tinggal dilaksanakan pihak di dalamnya,” kata Anggota Bawaslu Nasrulla di Media Center Bawaslu, Jakarta, Rabu (13/2).

Dengan pernyataan tersebut, Nasrullah menegaskan bahwa Bawaslu merasa sudah menjalankan kewenangannya sesuai undang-undang terkait sengketa yang dihadapi PKPI.

“Prinsipnya setelah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak (KPU dan PKPI), Bawaslu tentu punya sikap dari hasil pertemuan itu bahwa kami menyatakan kami telah melaksanakan amanat undang-undang baik UU Nomor 15 tahun 2011 dan UU Nomor 8 tahun 2012,” tambahnya.

Nasrullah menegaskan, sebagai lembaga negara yang diakui keberadaannya, Bawaslu memiliki kewenangan menerima, memeriksa dan memutus permohonan PKPI, dan KPU sebagai termohon dalam sidang sengketa menolak SK KPU No 5/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang 10 perserta pemilu.

Bawaslu bersikeras putusannya konstitusional dan sesuai dengan wewenangnya. Begitupula KPU bersikeras pada argumentasinya bahwa putusan Bawaslu tidak final dan mengikat dalam hal verifikasi parpol sehinga tidak bisa menetapkan PKPI peserta pemilu.

Nasrullah pun mengharapkan adanya saling menghargai putusan tiap lembaga penyelenggara pemilu. Ia mengakui memang ada tafsir berbeda antara Bawaslu dengan KPU terhadap Pasal 259 Ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Bawaslu tegas putusannya yang menerima permohonan PKPI sebagai peserta pemilu final dan mengikat. Sementara, bagi KPU, keputusan Bawaslu tidak demikian, dan karenanya lembaga penyelenggara pemilu ini tidak memiliki kewajiban melaksanakan keputusan tersebut.

Nasrullah menjelaskan sikap KPU yang tidak mau menjankan putusan Bawaslu itu sudah bukan kewenangan pihaknya melainkan sudah kewenangan lembaga negara lainnya seperti PTTUN dan MA. Ketika ditanya apakah KPU memang berhak menolak putusan yang meloloskan PKPI menjadi peserta pemilu, dirinya mengatakan itu harusnya tetap dijalankan.

“Itu kan anggapan mereka jika mereka berhak menolak, kami sudah menjalankan apa yang menjadi kewenangan kami,” ucapnya.

Nasrullah juga menyatakan bahwa Bawaslu telah menyiapkan langkah-langkah lanjutan apabila sampai batas waktu tertentu, KPU masih bertahan pada sikapnya. Ia tidak menjelaskan apa langkah yang akan diambil Bawaslu dan berharap media bisa menunggu dan melihat sendiri langkah Bawaslu ke depan.

“Seperti apa bentuknya nanti kita tunggu,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Bawaslu, Daniel Zuchron menambahkan, pihaknya tetap tak akan mencabut putusannya berdasar sidang sengketa pemilu atas nasib PKPI. Karenanya, dalam konteks putusan Bawaslu, kewenangan untuk melaksanakannya ada di tangan KPU.

“Jadi otoritasnya ada pada KPU. Dalam hal pelaksanaan KPU tidak mau menerima, kami Bawaslu tidak mau mencabut keputusan tersebut. Perbedaan tafsir membuat adanya perbedaan keputusan,” tegas Daniel.

Daniel meyakini, Bawaslu sudah menjalankan kewenangan seperti termaktub dalam undang-undang.

Tak Loloskan PKPI, KPU Bisa Dipecat dan Dipidana

Selasa, 12-02-2013 09:53

spr-201302121123511

Habiburokhman

JAKARTA, PESATNEWS – Penolakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengabulkan permohonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) adalah salah satu  tragedi pencederaan demokrasi terbesar sepanjang sejarah reformasi.

“Hak PKPI  untuk dapat menjadi peserta dalam Pemilu 2014, dicabut secara sewenang-wenang  oleh KPU dengan melakukan penolakan untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu yang sudah berkekuatan hukum,” tegas Jurubiacara Serikat Pengacara Rakyat (SPR) Habiburokhman SH MH dalam keterangannya kepada pesatnews.com, Selasa (12/2/2013).

Dalam kasus ini, menurutnya, yang dirugikan oleh sikap KPU bukan hanya PKPI, namun seluruh bangsa Indonesia karena rangkaian pelaksanaan Pemilu 2014 menjadi tidak demokratis. “Sikap KPU ini jelas merupakan pelanggaran dan bahkan cenderung pelecehan hukum dan peraturan perundang-undangan,” tandas Habiburokhman.

Ia memaparkan, Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara tegas mengatur bahwa Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu. Lalu Pasal 259 ayat 2 mengatur bahwa sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu.

Konsekwensi dari kedua pasal tersebut, jelasnya,  suka atau tidak suka, KPU harus menindaklanjuti keputusan Bawaslu tentang sengketa Pemilu. Bahkan UU tidak memperkenankan KPU mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terhadap keputusan Bawaslu tersebut karena  Pasal 259 ayat (3) mengatur hanya pihak yang merasa dirugikan oleh KPU saja yang bisa mengajukan gugatan ke PTTUN.

“Yang aneh, Ketua KPU mempersilahkan PKPI mengajukan banding ke PTTUN jika tidak puas dengan sikap KPU. Menurut kami ini adalah lawakan yang sangat tidak lucu. Bagaimana mungkin PKPI mengajukan banding karena putusan Bawaslu justru memenanggkan PKPI dan mengabulkan permohonan PKPI secara keseluruhan,” ungkap Habiburokhman.

“Di seluruh dunia, pihak yang melakukan upaya hukum banding adalah pihak yang kalah dan bukan pihak yang menang secara mutlak. Sebagai  pihak dalam sengketa di Bawaslu, KPU harus patuh pada putusan karena dalam persidangan di Bawaslu KPU sudah diberi keleluasaan untuk melakukan pembelaan diri dan menyampaikan pendapat, bukti-bukti dan menghadirkan  saksi-saksi serta ahli,” tambahnya.

Ia menilai, pembangkangan KPU terhadap putusan Bawaslu tersebut dapat berakibat sanksi pemecatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena sikap tersebut melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

“Selain itu sikap KPU tersebut dapat berakibat sanksi pidana terhadap anggota KPU karena patut diduga telah menghalangi hak pilih orang lain yang berdasarkan Pasal 292 UU Nomor 8 Tahun 2012 dapat dipidana paling lama dua tahun penjara,” tegas Jurubicara SPR.

Dalam kasus PKPI, menurut dia, orang yang berpotensi terhalangi hak pilihnya adalah anggota dan konstituen PKPI yang tidak bisa memilih PKPI pada Pemilu 2014 mendatang karena sikap KPU tersebut. Di sisi lain, lanjutnya, Bawaslu sebagai institusi yang mengeluarkan putusan tersebut  tidak boleh lepas tangan begitu saja. Bawaslu harus memastikan putusan yang mereka buat  dilaksanakan oleh KPU.

“Perlu digaris-bawahi bahwa lembaga penyelesaian sengketa Pemilu di tingkat Bawaslu sengaja diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 agar dapat mengakomodir seluruh protes dan ketidakpuasan terkait penyelenggaraan Pemilu dalam rezim hukum Pemilu. Protes dan ketidakpuasan yang tidak tersalurkan secara hukum adalah pemicu konflik sosial dan politik,” bebernya.

Ia pun mengingatkan, sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu 2014 tergantung pada selesai atau tidaknya kasus PKPI ini dengan baik dan demokratis. “Jika KPU sebagai penyelenggara pemilu saja tidak patuh pada hukum, maka pihak lain mungkin juga akan melakukan hal yang sama,” tutur Habiburokhman. [asf/pn]

Peserta Pemilu

Cari Kemungkinan Pulihkan Hak Politik PKPI

Penulis : Sidik Pramono | Jumat, 15 Februari 2013 | 07:42 WIB
|
Cari Kemungkinan Pulihkan Hak Politik PKPIPKPI

JAKARTA, KOMPAS.com – Keputusan Komisi Pemilihan Umum menolak menjalankan keputusan Badan Pengawas Pemilu, dapat diartikan sebagai upaya memupus peluang keikutsertaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi peserta Pemilu 2014. Dengan mekanisme gugatan ke pengadilan tinggi tata usaha negara mungkin saja gagal karena dinilai kedaluwarsa, harus ada upaya untuk memulihkan hak politik PKPI.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ahmad Fauzi Ray Rangkuti secara terpisah berpendapat, opsi PKPI ke PT TUN bisa tertutup karena batas waktu gugatan maksimal tiga hari sejak keputusan Bawaslu sudah terlewati.

Hal itu dipicu respons yang terlambat dari KPU sehingga PKPI pun kehilangan hak melanjutkan proses hukum. “Soal PKPI ini akan menjadi luka demokrasi kita tatkala semua orang berlomba-lomba mengatakan ‘tidak’ untuk suatu yang menjadi hak warga negara,” sebut Ray, Kamis (14/2/2013).

Seperti diberitakan, pada Senin (11/2/2013) siang, KPU memutuskan untuk tidak bisa menerima keputusan Bawaslu yang memerintahkan KPU untuk menerbitkan Keputusan KPU yang menetapkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014. Padahal pada Selasa (5/2/2013) malam, Bawaslu memutuskan mengabulkan permohonan PKPI untuk menjadi peserta Pemilu 2014.

Jeirry menyebut dua pilihan yang paling mungkin dilakukan untuk memberikan keadilan bagi PKPI. Pertama, KPU menarik keputusannya yang menolak keputusannya yang keliru. Sementara, langkah kedua yang bisa diambil adalah Bawaslu melaporkan anggota KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sembari berharap bahwa DKPP akan memberi keputusan seperti yang dilakukan terhadap 18 parpol yang pernah dinyatakan oleh KPU tak lolos verifikasi administrasi.

“Artinya, meski di DKPP adalah proses etik yang muaranya pada pemberian sanksi kepada anggota KPU secara pribadi, tapi masih terbuka kemungkinan DKPP memulihkan posisi PKPI dengan meminta KPU mencabut keputusan penolakannya terhadap keputusan Bawaslu,” sebut Jeirry.

Ray menekankan, mestinya KPU melaksanakan putusan Bawaslu sambil mencari, memperbaiki, dan mengoreksi model sengketa atau bahkan hak bersengketa di Bawaslu. Menjalankan putusan itu menunjukkan niat untuk menegakkan hukum. Tidak ada putusan hukum yang tidak memiliki celah untuk dimentahkan atau dikoreksi atau bahkan salah sama sekali. “Sesalah-salahnya putusan hukum, ia wajib dilaksanakan karena ia tetap hukum,” tandas Ray.

Editor :
Robert Adhi Ksp

Sutiyoso: PKPI Dipermalukan KPU-Bawaslu

Selasa, 12 Februari 2013, 15:40 WIB

Komentar : 0
antara
Sutijoso

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) merasa “dipermainkan” oleh dua lembaga penyelenggara pemilu, yakni Bawaslu dan KPU, terkait upayanya menjadi peserta Pemilu 2014.

“Kami sudah menjadi ‘korban’ keduAnya dan kami yang harus menanggung beban moril dan materiil dengan dipermalukan seperti ini,” kata Ketua Umum DPP PKPI Sutiyoso.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyesalkan adanya salah tafsir antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengenai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.

“Satu UU kok ada dua interpretasi berbeda, mereka (KPU dan Bawaslu) seharusnya bekerja sama dengan baik,” tegasnya.

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu, Senin malam (11/2), keduanya diberi waktu selama dua hari untuk mencapai kesepakatan atas kasus PKPI. “(Harapan) tinggal besok (Rabu) saja. Saya berharap akan ada kesepakatan antara KPU dan Bawaslu,” harapnya.

Jika hingga Rabu (13/2) belum ada kepastian dari KPU maupun Bawaslu, maka Sutiyoso akan mengajukan keberatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Tidak hanya Sutiyoso dan pengurus partai di tingkat pusat yang kecewa, namun jutaan kader PKPI di daerah juga harus menelan “pil pahit” setelah KPU menolak untuk menjalankan keputusan Bawaslu guna mengikutsertakan PKPI menjadi peserta tambahan Pemilu 2014.

“Mereka kecewa luar biasa, padahal mereka sudah konsolidasi dan merekrut caleg (calon anggota legislatif), lalu tiba-tiba keputusannya seperti ini,” tambahnya.

KPU akhirnya memutuskan untuk tidak memasukkan PKPI menjadi peserta Pemilu 2014, meskipun Bawaslu menyatakan partai yang dideklarasikan pada 15 Januari 1999 itu memenuhi syarat.

Redaktur : Taufik Rachman
Sumber : antara
Berita Terkait:

Episode “KPU vs Bawaslu” jelang pemilu

Selasa, 12 Februari 2013 09:33 WIB | 1095 Views

Fransiska Ninditya

Jakarta (ANTARA News) – Perbedaan pendapat terus terjadi antara dua lembaga penyelenggara pemilihan umum, KPU dan Bawaslu, bahkan perang undang-undang dan peraturan pun terjadi, terutama dalam penetapan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014.

Sejak ditetapkannya parpol peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kebanjiran laporan pengaduan dugaan pelanggaran selama proses verifikasi paprol.

Sebanyak 13 dari 24 parpol, yang gagal verifikasi, mengajukan permohonan gugatan mereka karena tidak diloloskan menjadi peserta Pemilu 2014.

Ke-13 parpol tersebut yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Pembaruan (PDB), Partai Karya Republik (Pakar), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Nasional Republik (Nasrep), Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) dan Partai Kongres.

Namun, dari semua parpol tersebut hanya satu yang menurut Bawaslu dapat dikabulkan permohonannya, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), salah satu parpol peserta Pemilu 2009.

“Bawaslu menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014, sepanjang untuk Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia,” kata Ketua Bawaslu Muhammad dalam pembacaan sidang keputusan, Selasa (5/2).

Dalam Keputusan Sengketa Bawaslu Nomor Permohonan 012/SP-2/Set.Bawaslu tersebut, KPU dianggap tidak menjalankan tugasnya secara optimal dalam tahap verifikasi di sejumlah daerah terpencil.

KPU dinilai tidak melakukan verifikasi faktual hingga ke kecamatan yang secara geografis sangat sulit dijangkau, antara lain di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Di Kecamatan Hiliran Gumanti, Solok, verifikasi faktual tidak dilakukan secara maksimal karena kondisi geografis wilayah tersebut yang melalui perbukitan terjal dan jalan setapak.

“Padahal apabila melakukan verifikasi faktual sampai kecamatan tersebut tentu saja dapat memahami permasalahan geografis yang menyebabkan Pemohon tidak dapat menghadirkan anggota PKP Indonesia yang berada di kecamatan tersebut tepat waktu sesuai dengan waktu yang diberikan,” menurut putusan Bawaslu.

Selain itu, terkait hal keterwakilan perempuan di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Barat dan Jawa Tengah dianggap tidak harus dipenuhi di daerah, karena itu hanya bersifat wajib di tingkat pusat.

“Berdasarkan penilaian Bawaslu, ditegaskan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislatif DPR, DPD, dan DPRD pasal 8 ayat 2 huruf (e), bahwa keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat. Sedangkan klausa `memperhatikan` keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak bersifat wajib,” tegas Bawaslu.

Oleh karena itu, dalam Keputusan Sengketa, Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk menerbitkan Keputusan KPU yang menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu 2014. “Memerintahkan KPU untuk melaksanakan keputusan ini,” tambah Muhammad.

Putusan Bawaslu Ditolak

KPU pun tidak ingin menerima begitu saja menerima putusan Bawaslu, butuh waktu hingga enam hari sejak pengeluaran putusan Bawaslu untuk mengambil sikap terkait keikutsertaan PKPI.

“Kami menyepakati tidak dapat melaksanakan keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tersebut,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik didampingi sejumlah komisioner di Kantor KPU Pusat Jakarta, Senin (11/2).

KPU berdalih bahwa Bawaslu telah melampaui wewenangnya sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu dalam putusan itu.

Dalam Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dijelaskan bahwa keputusan Bawaslu mengenai sengketa pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Bawaslu tidak berhak menetapkan parpol sebagai peserta pemilu, karena itu adalah wewenang KPU.

“Logika hukumnya peraturan KPU masih berlaku dan belum dibatalkan. Bagaimana mungkin dapat dilakukan koreksi terhadap hasil keputusan verifikasi faktual tersebut,” tegas Komisioner KPU Bidang Hukum Ida Budhiati.

Menurut KPU ada beberapa hal yang bermasalah dalam pertimbangan hukum Bawaslu yang meminta KPU mengoreksi Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan meloloskan PKPI menjadi peserta pemilu tahun 2014.

Bawaslu tidak konsisten dalam memberikan penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh KPU selama proses persidangan ajudikasi.

Di sejumlah kasus verifikasi daerah, KPU provinsi dijadikan sebagai alat bukti karena dianggap sebagai bagian dari KPU Pusat secara insitiusional.

Namun di sejumlah kasus lain, KPU provinsi justru dinyatakan bersalah karena keterangannya selama persidangan dianggap tidak memiliki nilai pembuktian.

Untuk kasus di Provinsi Jawa Tengah, keterangan KPU Provinsi dapat diterima dan menjadi alat bukti di Kabupaten Klaten. Tapi di Kabupaten Grobokan, keterangan KPU Provinsi tidak dapat diterima, dengan alasan KPU tidak mengalami, mendengar dan melihat sendiri proses verifikasi.

“Jadi ada inkonsistensi Bawaslu dalam menilai keterangan KPU,” tandas Ida Budhiati.

Selain itu, KPU menuding Bawaslu tidak berimbang dalam menggunakan alat bukti sebagai pertimbangan Putusan.

Sejumlah alat bukti yang sudah diserahkan KPU tidak digunakan sebagai pertimbangan dalam Putusan Bawaslu, sementara bukti yang tidak pernah dihadirkan PKPI, sebagai penggugat, selama persidangan justru dimasukkan dalam Putusan.

“Padahal dalam bekerja Badan Pengawas Pemilu juga harus transparan dan akuntabel sebagai ukuran profesionalisme yang dituntut oleh undang-undang,” menurut KPU.

(F013/M009)
Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2013

12 Februari 2013 | BP

KPU Tolak Putusan Bawaslu

Jakarta (Bali Post) –

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat menolak putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memerintahkan agar KPU menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai salah satu parpol peserta Pemilu 2014. Putusan Bawaslu bernomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tersebut dinilai KPU tidak final dan mengikat.

Dengan demikian, KPU menyarankan kepada PKPI yang dianggap merasa dirugikan atas sikap KPU ini untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN). ”KPU menghormati putusan yang dikeluarkan Bawaslu, tetapi tidak dapat menjalankan keputusan Bawaslu tersebut,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, Senin (11/2) kemarin.

Dalam persoalan ini, menurut Husni, KPU memiliki pemahaman berbeda dengan Bawaslu, khususnya pasal 259 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, yang secara terang benderang menyatakan bahwa keputusan Bawaslu mengenai sengketa pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat kecuali keputusan terhadap sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Penolakan KPU mendapat dukungan dari DPR. Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan sudah semestinya bagi pihak yang berkeberatan (PKPI) mengajukannya ke PT-TUN. ”Jika pemohon tidak menerima atas putusan KPU ruang bandingnya ada di PT-TUN,” kata Ganjar.

Oleh karena itu, dengan penolakan tersebut, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan tidak ada aturan hukum yang dilanggar KPU. ”KPU juga punya tempat menolak, dan tempat berikutnya di ada PT-TUN,” tegasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Bawaslu memutuskan mengabulkan permohonan PKPI untuk menjadi peserta Pemilu 2014 pada sidang ajudikasi yang diselenggarakan 5 Februari lalu. PKPI beserta 24 parpol lain mengajukan banding ke Bawaslu atas putusan KPU No.5/2013, karena tidak diloloskan KPU sebagai peserta pemilu melalui proses verifikasi faktual. KPU hanya meloloskan 10 parpol untuk ikut dalam Pemilu 2014. (kmb4)

Bahas PKPI, KPU, Bawaslu dan Bang Yos gelar pertemuan

Reporter : Muhammad Mirza Harera

Rabu, 13 Februari 2013 14:32:57

Partai PKPI ke KPU. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

0

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kantor Bawaslu. Pertemuan tersebut terkait penolakan KPU menjadikan PKPI menjadi peserta Pemilu 2014.

“Sekitar pukul 15.00 WIB ketua KPU akan datang ke Bawaslu,” kata Humas KPU, Arif kepada merdeka.com, Rabu (13/2).

Menurut rencana, usai pertemuan akan dilanjutkan dengan jumpa pers di media center Bawaslu. “Nanti setelah pertemuan lanjut konpers,” ujarnya.

Sebelumnya, KPU menolak putusan Bawaslu yang meloloskan PKPI menjadi peserta pemilu usai menjalankan sidang ajudikasi. Dalam sidang tersebut KPU terbukti bersalah dalam memverifikasi PKPI.

Karena terancam tidak lolos menjadi peserta pemilu, PKPI juga akan melaporkan sikap KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

BERITA TERKAIT

KPU Siap Ladeni PKPI di DKPP

Penulis : Aditya Revianur | Rabu, 13 Februari 2013 | 15:38 WIB
KPU Siap Ladeni PKPI di DKPPSandro GatraKetua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik saat acara penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilu 2014 di Kantor Kementerian Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyatakan tidak gentar jika Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). PKPI berencana melaporkan KPU ke DKPP karena tidak meloloskan partai itu menjadi peserta Pemilu legislatif 2014.

“Silakan saja PKPI melaporkan, itu sudah haknya,” kata Husni di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (13/2/2013). KPU, ujar dia, sudah menyiapkan alat bukti dan saksi jika PKPI benar-benar mengadukan lembaganya ke DKPP. Bukti dan saksi yang disiapkan adalah penguat alasan putusan KPU tak meloloskan PKPI.

“Sikap kami harus siap dengan pengujian hasil kinerja, posisi kami bersiap diri untuk itu,” tegas Husni. Sebelumnya KPU memutuskan tidak menjalankan putusan sidang ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memenangkan sengketa PKPI. Menurut Bawaslu, PKPI memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu 2014.

Setelah KPU memastikan tidak akan menjalankan putusan sidang ajudikasi Bawaslu, PKPI berencana mengadukan KPU ke DKPP, Ombudsman, dan Mahkamah Konstitusi. Sengketa atas verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2014 pun akan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Editor :
Palupi Annisa Auliani
Selasa, 12 Februari 2013 , 15:55:00

PKPI Desak Bawaslu Adukan KPU ke DKPP

JAKARTA – Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera mengambil langkah-langkah konstitusional, menyusul penolakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan keputusan Bawaslu.”Kita harapkan Bawaslu dapat mengambil langkah-langkah konstitusional dan konkrit dalam waktu dekat. Ini untuk mengukuhkan keputusan Bawaslu yang menerima permohonan PKPI untuk disertakan jadi peserta Pemilu 2014,” ujar Ketua Umum PKPI, Sutiyoso,  di Jakarta, Selasa (12/2).Menurutnya, Bawaslu harus segera melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Karena  dalam putusan KPU dimaksud, benar-benar tidak mengindahkan prinsip dasar dan etika prilaku penyelenggara Pemilu. Dan nyata-nyata menentang Peraturan Bersama KPU,  Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012.”KPU tidak mengindahkan norma penyelenggara dan tidak melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang didasarkan UUD45. KPU juga tidak mampu menciptakan adanya kepastian hukum Pemilu,” katanya.Karena itu berdasarkan fakta-fakta yang ada, Sutiyoso yakin Bawaslu akan segera melaporkan KPU ke DKPP. Apalagi sebelumnya, langkah yang sama pernah ditempuh terkait permohonan sejumlah partai politik untuk disertakan dalam verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2014.”Dengan keputusan KPU ini, kita juga  merasa dipermalukan dan sangat dirugikan. Sebab setelah keputusan Bawaslu, kita telah melakukan konsolidasi karena putusan itu kita anggap final dan mengikat sebagaimana UU Pemilu Nomor 8 tahun 2012. Jadi PKPI yang jadi korbannya. Tidak saja dipermalukan tapi juga mengalami kerugian materil maupun moril,” katanya yang memastikan, dalam dua hari ke depan PKPI kemungkinan juga akan membawa kasus penolakan KPU ke DKPP, Komisi Ombudsman RI dan ke Mahkamah Konstitusi.Sebagaimana diketahui, Senin (11/2) kemarin, KPU memutuskan tidak melaksanakan putusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013, untuk mengikutsertakan PKPI sebagai peserta Pemilu tahun 2014 mendatang.(gir/jpnn)

KPU Siap Ladeni PKPI

Rabu, 13-02-2013 17:04

PKPI

PKPI

JAKARTA, PESATNEWS- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyatakan siap meladeni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) bila melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). PKPI berencana melaporkan KPU ke DKPP karena tidak meloloskan partai itu menjadi peserta Pemilu legislatif 2014.

“Silakan saja PKPI melaporkan, itu sudah haknya,” kata Husni di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (13/2). KPU, ujar dia, sudah menyiapkan alat bukti dan saksi jika PKPI benar-benar mengadukan lembaganya ke DKPP. Bukti dan saksi yang disiapkan adalah penguat alasan putusan KPU tak meloloskan PKPI.

“Sikap kami harus siap dengan pengujian hasil kinerja, posisi kami bersiap diri untuk itu,” tegas Husni. Sebelumnya KPU memutuskan tidak menjalankan putusan sidang ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memenangkan sengketa PKPI. Menurut Bawaslu, PKPI memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu 2014.

Setelah KPU memastikan tidak akan menjalankan putusan sidang ajudikasi Bawaslu, PKPI berencana mengadukan KPU ke DKPP, Ombudsman, dan Mahkamah Konstitusi. Sengketa atas verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2014 pun akan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.[rvn/jik]

Tidak Loloskan PKPI, KPU Dinilai Langgar Kode Etik

Tribun Manado – Rabu, 13 Februari 2013 11:44 WITA
TRIBUNMANADO.CO.ID- Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI), Jeirry Sumampow menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melakukan pelanggaran kode etik.Hal tersebut menyusul keputusan KPU yang menolak melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014.”KPU melakukan pelanggaran etik ketika dia tak menindaklanjuti putusan Bawaslu soal lolosnya PKPI. Sebab KPU tak boleh menilai putusan atau rekomendasi Bawaslu dalam hal ini, hanya melaksanakan putusan itu,” ujar Jeirry kepada Tribunnews, Rabu (13/2/2013).Dikatakan Jeirry, KPU sesuai dengan pasal 259 Undang-undang Nomor 8 thun 2012 ayat 1 memiliki kewajiban melaksanakan keputusan Bawaslu karena sifatnya yang mengikat.Putusan tersebut hanya bersifat tidak mengikat kepada partai politik yang merasa dirugikan.Sehingga kalau ada parpol yang merasa dirugikan oleh putusan Bawaslu khusus untuk verifikasi dan daftar calon tetap, bisa melakukan langkah hukum lain ke PTUN.”Tak elok juga jika KPU yang ikutan dalam sidang penyelesaian sengketa itu sebagai tergugat lalu meniai putusan itu dan tak mau melaksanakannya. Itu juga masuk kategori pelanggaran etis,” tegasnya.
Editor : Andrew_Pattymahu
Sumber : Tribunnews

POLHUKAM

PKPI Ditolak KPU, Bawaslu Akan Gelar Rapat Pleno

Tegar Arief Fadly – Okezone
Selasa, 12 Februari 2013 00:02 wib
Browser anda tidak mendukung iFrame
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menggelar sidang pleno untuk membahas penolakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait rekomendasi Bawaslu untuk meloloskan Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI) sebagai salah satu peserta dalam Pemilu 2014 mendatang.

“Kami pleno dulu. Kami belum cermati katanya baru sore ini juga ke Bawaslu, karena suratnya belum dicermati harus dilihat alasan yang digunakan KPU,” kata Komisioner Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2013).

Sementara itu, Komisioner Bawaslu lainya Nelson Simanjuntak enggan untuk memberikan komentar lebih dalam terkait penolakan KPU tersebut. Yang pasti, kata dia, pemohon (partai politik) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) maksimal tiga hari setelah ada keputusan Bawaslu.

“Bawaslu tidak akan melihat secara spesifik terhadap substansi putusan. Kami tak akan ikut campur ke sana (substansi putusan), cuma ada persoalan hukum. Jadi secara umum soal sikap KPU hari ini Bawaslu tidak akan ikut mencampuri, silakan saja,” kata Nelson.

Sebelumnya, KPU menolak keputusan sidang ajudikasi Bawaslu yang meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014. KPU beralasan mempunyai kewenangan penuh untuk menetapkan peserta pemilu.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menjelaskan, Pasal 259 ayat 1, disebutkan secara terang keputusan Bawaslu itu terakhir dan mengikat, kecuali keputusan berkaitan dengan verifikasi peserta pemilu.

Atas ayat tersebut KPU menyimpulkan dan menyepakati putusan Bawaslu tidak terakhir dan mengikat. Dan pada Pasal 259 itu tidak disebutkan bahwa KPU boleh melakukan banding terhadap keputusan Bawaslu.

Karena dalam pengertian sengketa negara pemilu merupakan sengketa KPU dan parpol yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat tentang penetapan peserta politik peserta pemilu yang diatur Pasal 268 ayat 2 huruf A, UU 2002.

Oleh sebab itu, KPU memiliki pemahaman bahwa dengan tidak dilaksanakannya putusan Bawaslu itu, pihak-pihak yang merasa dirugikan atas keputusan tersebut bisa menempuh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

(put)

Senin, 11 Februari 2013 , 22:00:00

Soal PKPI, KPU Tuding Bawaslu Tak Profesional

JAKARTA – Anggota KPU RI, Ida Budhiarti menilai Bawaslu telah bertindak tidak profesional dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Hal ini menjadi salah satu alasan KPU menolak keputusan hasil sidang ajudikasi terkait verifikasi Partai Keadilan dan persatuan Indonesia (PKPI).
“Dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, ada salah satu ayat yang wajibkan kepada Bawaslu selesaikan sengketa pemilu dengan akuntabel. Akuntabel itu profesionalisme,” kata Ida saat ditemui di kantor KPU, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (11/2).Menurut Ida, Bawaslu menolak memasukkan sebagian alat bukti yang diajukan KPU ke dalam sidang ajudikasi. Sementara PKPI dapat menggunakan seluruh alat buktinya. “Padahal alat bukti PKPI itu tidak pernah diajukan sebelumnya,” ujar Ida.Selain itu Bawaslu juga dinilai tidak konsisten dalam menilai keterangan dari KPU. Ida menuturkan, beberapa keterangan dari komisinya diacuhkan begitu saja oleh Bawaslu karena dianggap tidak punya nilai pembuktian.”Seperti kasus di Kabupaten Klaten, keterangan KPU Provinsi dapat diterima dan menjadi alat bukti. Tapi di Kabupaten Grobogan, keterangan KPU Provinsi tidak dapat diterima dengan alasan KPU Provinsi tidak mengalami, mendengar dan melihat sendiri proses verifikasi,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan keputusan Bawaslu yang memerintahkan KPU meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014 tidak pada tempatnya. “Bawaslu itu fungsinya mengawasi, bukan menyatakan satu parpol lolos atau tidak sebagai peserta Pemilu,” kata Agun Gunandjar Sudarsa, dalam rapat Komisi II dengan Bawaslu dan KPU di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (11/2).

Pengawasan oleh Bawaslu, lanjut Agun, bisa saja sumbernya dari laporan atau temuan Bawaslu sendiri. “Kalau laporan itu Bawaslu sependapat, maka Bawaslu panggil pemohon dan pertemukan dengan KPU,” kata politisi Partai Golkar itu.Namun jika pemohon dan KPU tak mau musyawarah, Bawaslu bisa menyarankan kedua belah pihak untuk membawanya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). “Tapi bukan Bawaslu yang menggugat,” tegasnya.(dil/girfas/jpnn)

Selasa, 12/02/2013 15:23 WIB

KPU Persilakan Bawaslu Mengadu ke DKPP Terkait PKPI Bang Yos

Mulya Nurbilkis – detikNews

Jakarta – – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengadukan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang dipimpin Sutiyoso ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU tidak akan mempermasalahkan tindakan Bawaslu tersebut.

“Silakan diproses saja untuk pihak-pihak yang merasa punya hak untuk itu,” ujar komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, komisioner di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2013).

Meski demikian Hadar prihatin Bawaslu mengadukan hal itu. “Kita sesama penyelenggara harusnya tidak saling mengadukan,” kata dia.

Hadar mengakui, UU Pemilu saat ini membuat KPU dan Bawaslu berbenturan. “Disayangkan kita selalu meribut-ributkan,” tutur Hadar.

KPU menolak menjalankan putusan Bawaslu untuk meloloskan PKPI ke Pemilu 2014. Alasannya keputusan Bawaslu itu tidak final dan tidak mengikat. Selain itu dari substansi keputusan Bawaslu, setelah KPU melakukan kajian dan telaah, ada sejumlah masalah yang dilihat KPU sebetulnya pertimbangan hukum Bawaslu tidak cukup untuk meloloskan PKPI.

(nik/nrl)

Browser anda tidak mendukung iFrame
Baca Juga
  1. PKPI Akan Laporkan KPU ke DKPP, Ombudsman, dan MK

    http://www.ombudsman.go.id/…/419-pkpi-akan-laporkan-kpu-ke-dkpp-…

    15 jam yang lalu – Putusan Bawaslu juga telah memerintahkan KPU untuk membuat surat keputusan baru dan memasukkan PKPI sebagai perserta pemilu 2014.

  2. Tak Loloskan PKPI, KPU: Keputusan Bawaslu Tidak Mengikat

    jaringnews.com/…/tak-loloskan-pkpikpu-keputusan-bawaslu-tidak-…

    2 hari yang lalu – Ralian Jawalsen Manurung. Ketua Umum PKPI Sutiyoso (Jaringnews/Dwi Sulistyo). KPU menyimpulkan dan menyepakati putusan Bawaslu

  3. Tolak PKPI Jadi Peserta Pemilu, KPU Dinilai Cederai Demokrasi – m

    index.okezone.com › NewsPolhukam

    15 jam yang lalu – Sebab hak berpolitik dalam berorganisasi rakyat yang tergabung di dalam PKPI sudah diputus oleh KPU. “Itu menunjukan KPU dan Bawaslu

  4. Bawaslu belum Sikapi Penolakan KPU terhadap PKPI

    http://www.metrotvnews.com/…/Bawaslu-belum-Sikapi-Penolakan-KPU-ter…

    Bawaslu belum Sikapi Penolakan KPU terhadap PKPI. Senin, 11 February 2013 | 21:31 WIB. Antara/Reno Esnir/cs. TERKAIT. Ini Alasan KPU Tetap Tolak PKPI

  5. Soal PKPI, KPU Tuding Bawaslu Tak Profesional – Kanal Berita

    berita.plasa.msn.com/…/soal-pkpikpu-tuding-bawaslu-tak-profesion…

    2 hari yang lalu – Menurut Ida, Bawaslu menolak memasukkan sebagian alat bukti yang diajukan KPU ke dalam sidang ajudikasi. Sementara PKPI dapat

  6. KPU Tolak PKPI, Bawaslu Lepas Tangan – INILAH.com

    nasional.inilah.com/read/detail/…/kpu-tolak-pkpibawaslu-lepas-tang…

    2 hari yang lalu – Badan Pangawas Pemilu (Bawaslu) menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merespon rekomendasi dari

  7. PKPI Minta KPU dan Bawaslu Berkomunikasi – Tribunnews.com

    1 hari yang lalu – Sutiyoso menegaskan, Bawaslu dan KPU seharusnya kompak dan tak berselisih tafsir.

  8. Ketua PKPI Heran, KPU Tak Jalankan Putusan Bawaslu – Batam Pos

    2 hari yang lalu – Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sutiyoso, mengaku tak habis pikir melihat sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU)

  9. Tolak PKPI, KPU Patut Dicurigai | Nasional | Beritasatu.com

    http://www.beritasatu.com/…/96533-tolak-pkpikpu-patut-dicurigai.html

    16 jam yang lalu – Berita NASIONAL: Pertanyaannya ada apa dengan KPU? Verifikasi Parpol, KPU Anggap Bawaslu Tidak Cermat · KPU Persilakan PKPI

  10. Sutiyoso: PKPI Korban KPUBawaslu Tidak Kompak – Liputan6

    news.liputan6.com/…/sutiyoso-pkpi-korban-kpubawaslu-tidak-kom…

    1 hari yang lalu – Ketua Umum PKPI Sutiyoso menilai KPU dan Bawaslu tidak kompak dalam menginterpretasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

    1. BeritaSatu.Com – Nasional – KPU Tolak Putusan Bawaslu Terkait PKPI

      http://www.beritasatu.com/…/96630-kpu-tolak-putusan-bawaslu-terkait-pk

      54 menit yang lalu – KPU akhirnya menolak menjalankan putusan Bawaslu, terkait penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta

    2. Bawaslu Tunggu Pleno Respons KPU Soal PKPI | Berita-utama

      http://www.beritasatu.com/…/96262-bawaslu-tunggu-pleno-respons-kpu-so…

      2 hari yang lalu – Berita BERITA-UTAMA: Sebenarnya KPU harus mengikuti dan melaksanakan putusan Bawaslu meloloskan PKPI ke pemilu 2014.

    3. Ketua Umum PKPI Kecewa dengan Sikap KPU | Pikiran Rakyat Online

      1 hari yang lalu – Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) “Lima Indonesia meminta Bawaslu segera mengadukan KPU kepada DKPP

    4. PKPI Merasa “Dipermainkan” BawasluKPU | Berita Terkini Nasional

      http://www.antarasumbar.com/…/pkpi-merasa-dipermainkan-bawaslukpu….
      1 hari yang lalu – Berita Nasional Jakarta, (Antara) – Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) merasa dipermainkan oleh dua lembaga penyelenggara
    5. Ini Alasan KPU Tetap Tolak PKPI

      Ini Alasan KPU Tetap Tolak PKPI. Senin, 11 February 2013 | 21:22 WIB. MI/Rommy Pujianto/BD. TERKAIT. Bawaslu belum Sikapi Penolakan KPU terhadap

    6. PKPI Minta KPU dan Bawaslu Berkomunikasi – Tribunnews.com

      1 hari yang lalu – Sutiyoso menegaskan, Bawaslu dan KPU seharusnya kompak dan tak berselisih tafsir.

    7. Bawaslu Rapat Pleno Cermati Keputusan KPU Soal PKPI

      2 hari yang lalu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mencermati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal PKPI. KPU menyatakan menolak.

    8. KPU Tolak Putusan Bawaslu Loloskan PKPI – KOMPAS.com

      nasional.kompas.com/…/KPU.Tolak.Putusan.Bawaslu.Loloskan.PKPI

      2 hari yang lalu – KPU akhirnya menolak menjalankan putusan Bawaslu, terkait penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI sebagai peserta

    9. KPU Putuskan Tolak Rekomendasi Bawaslu Soal PKPI – INILAH.com

      nasional.inilah.com/…/kpu-putuskan-tolak-rekomendasi-bawaslu-soal…

      2 hari yang lalu – KPU menolak rekomendasi Bawaslu No 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 terkait keikutsertaan PKPI sebagai peserta pemilihan umum tahun 2014.

    10. JPNN.COM : Soal PKPI, PPP Minta Bawaslu Tak Paksa KPU

      http://www.jpnn.com/…/Soal-PKPI,-PPP-Minta-Bawaslu-Tak-Paksa-KPU

      2 hari yang lalu – JAKARTA – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Ahmad Muqowam menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak dapat


0 Responses to “Politik : Kontroversi KPU vs Bawaslu”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,148,769 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: