09
Feb
13

Politik : Kontroversi KPU tentang BAWASLU/PKPI

Pakar: KPU Terhalang UU Ketatanegaraan

AntaraAntara 

Jakarta (ANTARA) – Pakar hukum pemilu Refly Harun mengatakan KPU terhalang peraturan perundang-undangan yang tidak memberi kesempatan untuk menggugat putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang menjadi peserta Pemilu 2014.

“Tidak ada, secara formal ya menurut hukum yang berlaku saat ini. Jika KPU tetap mau melakukan upaya itu, ya silakan saja dengan mengajak pihak-pihak yang lolos (10 parpol),” kata Refly di Jakarta, Sabtu.

Refly juga menegaskan pengajuan banding tersebut akan diuji terlebih dahulu oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terkait pijakan hukum yang digunakan lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

“Tapi akan dibuktikan di pengadilan (PTTUN), apakah dia memiliki `legal standing` atau tidak mengajukan gugatan itu,” katanya.

 

Menurut dia, jika KPU mengajukan banding ke PTTUN maka diperkirakan prosesnya akan lama karena tidak mengikuti waktu yang ditentukan untuk penyelenggaraan pemilu.

“PTTUN tidak mengikuti `sequence` (urutan) waktu pemilu, bisa jadi prosesnya dua tahun. Selain itu, yang seharusnya menjadi objek sengketa adalah putusan KPU, kalau permasalahannya sengketa ini tidak mungkin,” katanya.

Dia juga menyebutkan usul lain yang bisa diupayakan oleh KPU, seperti menerima putusan Bawaslu dengan beberapa catatan.

“Seharusnya KPU menerima putusan Bawaslu dengan beberapa catatan, misalnya akan mengkaji dulu substansi-substansi fakta persidangan,” katanya.

Refly juga menyebutkan rekomendasi lainnya yaitu KPU mengabaikan putusan Bawaslu.

“Tapi, ini berdampak PKPI akan mempidanakan KPU dan membawa KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP). Hukum tidak berhenti di suatu titik dan bisa diambil alih.,” katanya.

Hal sama juga disampaikan Deputi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi yang menilai KPU seharusnya mematuhi putusan Bawaslu.

“Jika tetap melakukan banding, KPU tidak menghormati mekanisme hukum. Tidak elok kalau tidak dijalankan putusan Bawaslu ini,” katanya.(rr)

 

 

Berita Lainnya

Advertisements

0 Responses to “Politik : Kontroversi KPU tentang BAWASLU/PKPI”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,310,110 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: