29
Dec
12

Politik : Demokrasi Minus Toleransi dan Demokrasi Ekonomi

Demokrasi Minus Toleransi

Jeffrie Geovanie* | Jumat, 28 Desember 2012 – 14:49:12 WIB

: 97

(dok/SH)
Ilustrasi.
Hidup di bangsa pluralis di dunia seperti Amerika dan Indonesia, mensyaratkan toleransi yang tinggi.

BANYAK kalangan menilai, Indonesia saat ini merupakan negara paling demokratis di dunia. Bahkan Amerika yang kita kenal sebagai gurunya demokrasi, dalam batas-batas tertentu sudah kalah dengan Indonesia, dalam memilih calon presiden misalnya, cara yang digunakan di Indonesia lebih demokratis dibandingkan cara Amerika.

Indikator lain yang membuat Indonesia lebih demokratis adalah dalam hal kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat.

Di luar adanya kasus-kasus ancaman terhadap wartawan, pers memiliki kebebasan yang maksimal. Begitu pun cara rakyat mengemukakan pendapat. Saking bebasnya, siapa pun bisa menjadi bulan-bulanan pers kita, termasuk presiden.

Karena demokrasi diyakini sebagai sumber kekuatan rakyat maka atas nama rakyat, siapa pun bisa mengritik atau bahkan mengecam pihak-pihak yang tak disukainya, terutama mereka yang dianggap memiliki kekuasaan. Maka tak perlu heran, di negeri ini, bahkan presiden pun bisa dikecam, dan di-bully kapan saja, terutama di jaringan media sosial.

Di negeri ini, intoleransi benar-benar berkembang dengan mengatasnamakan demokrasi. Yang paling sering kita dapatkan, intoleransi itu diekspresikan oleh “para pemilik suara mayoritas” untuk mengecam atau bahkan menistakan “suara minoritas”.

Sepanjang 2012, atas nama demokrasi, intoleransi umat beragama berkembang. Banyak kita saksikan para penganut agama dan mazhab mayoritas mengucilkan dan mengusir yang minoritas. Di daerah-daerah tertentu, pengikut mazhab minoritas bahkan bisa dibunuh dan dibakar tanpa ada pembelaaan, bahkan dari negara sekali pun.

Demokrasi minus toleransi, jika dibiarkan berkembang secara perlahan namun pasti akan membunuh demokrasi itu sendiri. Karena pada saat otoritas pemerintah tak lagi dihiraukan, dan hak-hak orang lain diabaikan, maka pada saat itulah demokrasi akan mati. Itulah sebab mengapa toleransi, menurut Robert Putnamm, menjadi modal sosial yang teramat penting bagi demokrasi.

Jadi Fondasi

Di Eropa dan Amerika, toleransi sudah menjadi fondasi bagi bangunan negara yang ditemukan dan dipelihara sejak awal sebagai instrumen nilai untuk menata keadaban publik dan demokrasi. Sejak abad ke-17, prinsip dasar toleransi sudah ditekankan John Locke dalam A Letter Concerning Toleration, (1689).

Dari kota pengungsian di Amsterdam, Locke menulis surat terbuka tentang pentingnya toleransi untuk negerinya tercinta, Inggris, yang saat itu sedang diselimuti suasana intoleransi dan tahun-tahun konflik berdarah.

Para dissenters—sebutan untuk mereka yang berbeda pendapat dan menolak pemaksaan doktrin gereja Anglikan yang didukung Pemerintah—menjadi korban penyiksaan secara politik dan keagamaan. Peristiwa itu mendorong Locke untuk mengingatkan bahwa tugas pemerintah sipil bukanlah mendukung gereja Anglikan; tetapi menjaga prinsip netralitas dalam masalah keyakinan agama dan iman.

Setiap usaha intervensi iman oleh kekuatan eksternal, baik pemerintah sipil maupun institusi keagamaan, mengandung kekeliruan pada dirinya sendiri. Itu karena iman yang benar, kata Locke, bukan ditentukan oleh kekuatan eksternal; melainkan oleh hati nurani individu. Bahkan kekuatan mayoritas yang mengatasnamakan demokrasi pun tak boleh menindas yang minoritas.

Argumen itulah yang diadopsi Bapak Konstitusi Amerika, James Madison, untuk merumuskan konstitusinya. Sadar akan posisi agama dan iman sebagai anugerah Tuhan, bukan manusia, Madison mendesain toleransi dan kebebasan beragama sebagai spirit utama konstitusi Amerika.

Kebebasan beragama ditafsirkan sebagai kebebasan dari agama apa pun. Karena itu, ateis pun dijamin konstitusi; juga sekte dan aliran agama apa pun dan ada berarapa pun pengikutnya, dibiarkan hidup dan berkembang.

Indonesia, seperti halnya Amerika, sebenarnya didesain bapak pendiri bangsa di atas fondasi serupa. “Bineka Tunggal Ika” (Berbeda-beda tetapi tetap satu juga) melambangkan moto yang serupa dengan Amerika, “E Pluribus Unum” atau “Satu dari Banyak”.

Setiap warga diikat oleh kesatuan komitmen dan tekad suci akan pluralitas. Hidup di bangsa pluralis di dunia seperti Amerika dan Indonesia, mensyaratkan toleransi yang tinggi. Ini adalah anak tangga ke arah terwujudnya high trust society. Amerika mencerminkan warganya yang punya tingkat kepercayaan tinggi satu dengan lainnya karena toleransi yang tinggi.

Indonesia justru sebaliknya, low trust society; ditandai oleh rendahnya tingkat kepercayaan satu warga dengan warga lainnya. Kehidupan kita, hampir di semua lini, ditandai rasa curiga dan sarat rumor, dengan kadar toleransi yang rendah pula. Padahal, toleransi yang rendah, dengan sendirinya, mudah retak dan membawa kita ke jurang perpecahan.

Demokrasi tak bisa ditegakkan tanpa fondasi toleransi yang kokoh!

*Penulis adalah Founder The Indonesian Institute.

Sumber : Sinar Harapan
Jumat, 28 Des 2012 00:03 WIB
Oleh: Jon Roi Tua Purba.
Negara Indonesia disebut-sebut sebagai negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan ketiga tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 6,17 persen dan ini menjadi catatan kebanggan tersendiri di negeri ini. Namun, sayangnya pertumbuhan ekonomi makro berbanding terbalik dengan kondisi secara mikro yang masih sangat memprihatinkan. Kebijakan pemerintah yang jauh dan tidak menyentuh menjadi catatan penting dalam pembahasan tingkat pertumbuhan perekonomian di negeri ini.
Seluruh sektor perekonomian Indonesia pada triwulan III-2012 mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q), pertumbuhan terbesar terjadi pada Sektor Pertanian sebesar 6,15 persen, terutama karena terjadinya pertumbuhan yang cukup tinggi pada Subsektor Perkebunan sebesar 23,43 persen. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi tumbuh 4,20 persen, Sektor Industri Pengolahan tumbuh 3,99 persen, Sektor Konstruksi tumbuh 3,97 persen, Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan tumbuh 2,21 persen, Sektor Jasa-Jasa tumbuh 1,81 persen, Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran tumbuh 1,79 persen, dan Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih tumbuh 1,04 persen, selanjutnya Sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh 0,11 persen (Sumber: BPS, 2012).Melihat data diatas sangat jelas pertumbuhan ekonomi secara makro sangat kuat. Pertumbuahan perekonomian Indonesia ini sudah selayaknya menjadi catatan untuk awal kebangkitan sesungguhnya. Seperti yang sudah disinggung di awal bahwa langkah untuk beranjak dari lapisan bawah negeri ini masih jauh dari kata sepakat.

Kebijakan ekonomi secara mikro penting menjadi perhatian. Karena sangat jelas kesenjangan yang terjadi secara ekonomi. Di negeri ini terletak salah seorang terkaya di dunia dan ada juga segudang orang miskin. Inilah kesenjangan yang harus diretas. Kebijakan ekonomi sebaiknya tidak hanya menyentuh secara makro tetapi harus membumi hingga pada lapisan masyarakat kecil.

Kesenjangan yang menjadi pembahasan dalam perekonomian mikro harus bisa difokuskan. Hampir diseluruh sektor mikro kebijakan perekonomian di negeri ini perlu dipertanyakan. Sendi-sendi perekonomian melayang hanya diatas saja (pemodal) tanpa kekuatan fundasi, yakni ekonomi mikro.

Kebijakan ekonomi mikro sering juga disebut kebijakan yang berorientasi pada rakyat miskin dan disinilah kita temukan konteks pemerataan pendapatan masyarakat.

Melaksanakan Demokrasi Ekonomi

Bangsa ini sesungguhnya sudah mempunyai konsep ekonomi yang berpihak dan membangun kemakmuran rakyat. Hal ini sangat jelas dinyatakan dalam UUD 1945 pada pasal 33. Dalam UUD terdapat penjelasan apa itu Demokrasi Ekonomi. Bahkan lebih lanjut dalam penjelasannya salah satu caranya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi lebih banyak.

Dalam Demokrasi Ekonomi harus ada pembelaan oleh negara dan atas nama negara terhadap kepentingan ekonomi rakyat banyak diatas perorangan atau kelompok. Negara berperan untuk menegakkan keadilan dalam perekonomian supaya tidak ada penindasan terhadap rakyat banyak. Setiap warga negara mempunayi hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dari sumber-sumber kemakmuran yang berada dibumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya berdasar atas asas kekeluargaan. Negara dengan segala perlengkapanya mempunyai kekuasaan untuk menjamin agar proses tersebut dapat berlangsung sebaik-baiknya (baca: Pokok-Pokok Pikiran).

Konsep Demokrasi Ekonomi yang dipelopori oleh Bung Hatta dan Sokarno ternyata mempunyai andil yang kuat dalam mewujudkan kemakmuran. Bukankah tujuan setiap negara adalah mencapai rakyat yang makmur? Maka Indonesia harus menata kembali sistem ekonominya yang berorientasi pada rakyat. Negara sebagai penyelenggara seperti yang dikatakan diatas harus berperan aktif dan memberikan akses kapada masyarakat untuk mengembangkan cara berprilaku ekonomi yang mandiri.

Dalam konsep ini juga menegaskan bahwa konsep tewujudnya negara yang rakyatnya makmur tidak begitu mementingkan pertumbuhan ekonomi secara makro. Pemikir Demokrasi Ekonomi bung Hatta sangat jelas menegaskan pentingnya pemerataan pendapatan secara nasional. Indoensia harus kembali kepada amanat UUD 1945 yang sangat memihak kepada rakyat dan kemakmuran yang akan membawa bangsa ini lebih besar dan kokoh secara ekonomi dan tentu saja mampu bersaing dengan sistem ekonomi yang berdasarkan konstitusi sendiri. Dibangun secara jelas demi kemakmuran rakyat dengan konsep pemerataan.

Maka tepatlah, apabila sila pertama Pancasila dan Pasal-29 UUD-1945 dijadikan kerangka acuan dan dimasukan sebagai bagian doktrin ekonomi dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hanya perekonomian yang disusun berdasarkan Doktrin KeEsaan Tuhan sajalah yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara merata dan berkeadilan (Baca: Pokok-Pokok Pikiran).

Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Penegakan hukum yang lemah di negeri ini menjadi catatan penting lambatnya laju perekonomian. Banyaknya uang negara yang diserap pelaku korupsi adalah masalah yang kian membanyangi Indonesia. Korupsi menjadi senjata memperkaya diri sendiri atau kelompok tanpa melihat halayak ramai secara umum. Kekuasaan dijadikan sebagai payung penlindung untuk korupsi. Parahnya lagi aturan perndangan diatur sedemikian rupa supaya bisa mempunyai kesempatan korupsi.

Untuk membentuk negara yang besar dan kokoh setidaknya penegakan hukum menjadi perhatian. Hukum harus dilaksanakan sesuai dengan konstitusi negeri ini. Indonesia sudah memiliki semuanya dalam aturan untuk kemudian bisa malakukan langkah penanganan secara hukum. Hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian penegak hukum bisa meberikan keputusan yang independen. Tentu saja hal ini bisa terwujud dengan kebijakan politik yang bisa menguatkan terjadi.

Kebijakan Politik yang Memihak Kepada Rakyat

Dari berbagai aspek dan indikator membangun negara yang besar dan kokoh yang harus diperhatikan adalah kebijakan politik. Hal ini harus sesuai dengan kepentingan rakyat yang bertujuan terciptanya negara yang makmur rakyat sejahtera. Langkah memajukan bangsa menjadi harapan setiap negara. Namun, seringkali kebijakan ekonomi memihak pada pihak yang mempunyai modal. Indonesia yang memiliki falsafah ekonomi demokrasi sebaiknya terus dikembangkan.

Dalam konteks ini kebijakan ekonomi sangat memihak pada pemerataan yang akhirnya memberikan kemandirian dan sangat mungkin mewujudkan negara yang besar kuat secara ekonomi dan kokoh dengan berbagai permasalahan yang ada.

Maka penting kebijakan politik memperhatiakan kostitusi yang ada di negeri ini, yakni UUD-1945. Jika lebih spesifik dalam kebijakan ekonomi keberpihakan pada rakyat, yakni: pasal 33 ayat 1-3, pasal 27 ayat 2, pasal 31 ayat 1, dan psal 34. Semoga dengan pelaksanaan Demokrasi Ekonomi di negeri ini bisa segera terwujud yang memihak pada rakyat untuk sejahtera.

Penulis adalah Mahasiswa Magister Admnistrasi Publik UGM Yogyakarta.


0 Responses to “Politik : Demokrasi Minus Toleransi dan Demokrasi Ekonomi”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 4,078,015 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: