13
Mar
12

APBN : 70 Persen Untuk Pulau Jawa dan harga BBM

70% APBN di P.Jawa

Senin, 12 Maret 2012 21:34 WIB |

70 Persen APBN Untuk Pulau Jawa

Presiden Susilo Yudhoyono memimpin sidang kabinet paripurna membahas Masterplan Program Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/2). Yudhoyono mengatakan pemerintah akan mengajukan percepatan pembahasan APBN Perubahan 2012 kepada DPR lebih cepat dari biasanya terkait krisis minyak dunia yang berdampak langsung pada APBN 2012. (FOTO ANTARA/Widodo S Jusuf)

… APBN 2012 sejumlah Rp1.439 triliun jika bisa dibagi merata, maka perekonomian tidak akan hanya terpusat di Pulau Jawa…

Berita Terkait

Palembang (ANTARA News) – 70 persen alokasi dana APBN diperuntukkan pembiayaan pembangunan di Pulau Jawa, sehingga perlu diatur agar lebih adil lagi. Dengan kata lain, wilayah-wilayah lain Indonesia cuma kebagian 30 persen APBN.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dr Harry Azhar Azis, pada Lokakarya Regional Sumatra Economic Outlook 2012, di Hotel Novotel, Palembang, Sumatera Selatan, Senin, harus ada keadilan anggaran untuk pembangunan secara menyeluruh di Indonesia.

“APBN 2012 sejumlah Rp1.439 triliun jika bisa dibagi merata, maka perekonomian tidak akan hanya terpusat di Pulau Jawa,” kata dia.

Aziz mengakui, pusat perekonomian sebagian besar di Pulau Jawa, sehingga membutuhkan anggaran yang lebih besar namun seharusnya dapat diatur secara lebih adil lagi.

Selain itu, ujar dia, harus ada koordinasi antar elit politik di DPR yang mewakili daerah selain dari Pulau Jawa, agar dapat memperjuangkan anggaran yang memadai bagi daerah mereka.

“Selama ini belum ada koordinasi tersebut, tetapi umumnya anggota DPR sibuk mengurusi dapil-dapilnya,” kata dia lagi.

Dia juga mengungkapkan bahwa belanja pegawai lebih besar anggarannya dalam APBN, dibandingkan belanja infrastruktur. “Jika belanja infrastruktur lebih besar, maka bisa dipastikan perekonomian akan lebih maju dari sekarang,” kata dia.

Ia menilai, belanja pegawai yang besar tidak akan bisa meningkatkan taraf ekonomi rakyat. “Hanya pegawai-pegawai pemerintah saja yang sejahtera, tapi rakyat kebanyakan tidak menikmatinya,” ujar dia lagi.

Dia menyebutkan, anggaran APBN 2012 sebesar Rp1.439 triliun, dengan alokasi belanja pegawai sebesar Rp215 triliun. Sedangkan belanja infrastruktur hanya sebesar Rp161 triliun, hanya 11 persen dari total anggaran.

“Jika anggaran infrastruktur ditingkatkan menjadi 20-25 persen per tahun, maka di Indonesia akan bisa dibangun 25 ribu km jalan setiap tahun,” kata dia.

(KR-SUS/B014)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2012

Saturday, 10 March 2012 11:34
Pembodohan di Balik Kenaikan Harga BBM
Harga minyak dunia yang menyentuh level USD 110 per barel, level tertinggi sepanjang sejarah, menghempas kemapanan pereknomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Maka, tak pelak, Pemerintah RI kembali disibukkan dengan urusan krisis bahan bakar minyak (BBM).

Program ‘pembatasan BBM’ dan konversi BBM ke gas untuk mengurangi subsidi negara yang sedianya bakal digulirkan April nanti pun terancam gagal.Opsi yang belakangan semakin menguat adalah kenaikan harga BBM. Tujuan semua opsi tersebut satu, yakni mengurangi subsidi BBM yang terus menggerus kas negara.

Bayangkan, saat meluncurkan APBN 2012, asumsi harga BBM hanya USD 90 per barel. Dengan lonjakan harga BBM dunia hingga USD 110 per barel, maka dipastikan negara tekor puluhan trilyun rupiah. Konsekuensinya, UU APBN 2012 harus diubah karena tidak sesuai lagi dengan target harga Indonesia crude price (ICP).

Sumber masalah paling mendasar adalah ‘kebodohan’ pemerintah dan Badan Anggaran DPR dalam rapat paripurna DPR, yang menyepakati hal sensitif dengan asumsi yang salah. Kegagalan menetapkan target dan asumsi APBN lantaran kelemahan pemerintah dan DPR dalam membaca dinamika ekonomi politik internasional, khususnya ekonomi politik Timur Tengah.

Kegagalan itu berimbas pada kegagalan implementasi. Buntutnya, rakyat yang menanggung kerugian. Prediksi kenaikan harga komoditas hajat hidup orang banyak yang dipicu oleh kenaikan BBM kali ini, menurut versi pemerintah, disebabkan oleh kenaikan harga minyak internasional dan ‘subsidi salah sasaran’ bersamaan dengan penurunan produksi minyak mentah nasional.

Bisa jadi, lebih rendahnya penetapan harga minyak itu merupakan modus operandi guna mendapatkan pembenaran subsidi yang membengkak. Dengan menggunakan alasan subsidi membengkak yang sebagian besar dinikmati orang kaya, subsidi pada harga barang patut diubah. Yakni menaikkan harga BBM, sehingga sesuai dengan hukum penawaran permintaan (mekanisme pasar bebas). Meskipun langkah tersebut melabrak UU APBN 2012 Pasal 7 ayat (6), bahwa pemerintah menetapkan tidak menaikkan harga BBM.

Tadinya, masyarakat pemilik mobil akan ‘dipaksa’ menggunakan gas yang harga converter kitnya mencapai Rp 9-15 juta per unit, dan itu harus diimpor. Sementara SPBG-nya harus disiapkan. Karena converter kit yang mahal dan SPBG tidak siap, pemerintah kemudian beralih gagas menjadi menaikkan harga BBM.

Sebelumnya, konsep ‘pembatasan BBM bersubsidi’ yang diwacanakan sejak 2 tahun lalu, hendak diimplementasikan pada April mendatang. Dalam kebijakan tersebut, hanya kendaraan roda dua dan kendaraan umum (plat kuning) yang diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi (premium) dan sisanya wajib menggunakan pertamax. Bisa dibayangkan semrawutnya pelaksanaan program tersebut, karena pemerintah hingga saat ini belum menyiapkan infrastruknya.

Belum lagi imbas secara politik perdagangan yang bakal menguntungkan pihak asing. Sebab, permintaan akan BBM non-subsidi akan meningkat drastis. Seperti kita ketahui, Di sektor hilir, sebagian besar pemain minyak dunia sudah membuka outlet, meski saat ini belum diperbolehkan menjual BBM bersubsidi.

Data BP-Migas mengungkap, dari lima perusahaan migas terbesar di Indonesia, empat diantaranya adalah milik asing. Rangking pertama produksi dipegang oleh PT Chevron Pacific Indonesia (Amerika Serikat), diikuti PT Pertamina milik Indonesia, PT Total Indonesia E&P (Prancis), PT CoconoPhilips (Amerika Serikat), dan perusahaan asal China, CNOOC, SES. Tentu semua ‘pemain dunia’ dunia itu bakal tergiur untuk main di sektor hilir, mengingat keuntungan yang berlipat ganda.

Nah, dengan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, maka pemilik mobil pribadi akan berduyun-duyun ke SPBU milik perusahaan asing yang bakal ‘mengepung’ SPBU Pertamina, karena sudah tertancap opini bahwa BBM asing kualitasnya lebih bagus. Jadi, sudah jelas sapa yang diuntungkan.

Belakangan, angin pun berubah. Opsi kenaikan BBM yang kian menguat, bakal membuat persaingan pasar BBM menjadi lebih sengit. Dan para pemodal gede dari luar negeri tetap diprediksi akan mendominasi sektor hilir.

Lebih tak logis logis lagi jika merujuk pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang menetapkan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sementara pemerintah sudah terikat pada program reformasi sektor energi yang dijanjikan kepada IMF melalui Letter of Intend, kepada USAID, Bank Dunia, dan ADB melalui Loan Agreement.

Sekjen OECD Angel Guria pada 1 November 2010 saat menjumpai petinggi Indonesia menyatakan, sudah saatnya Indonesia memenuhi komitmen dan meninggalkan mekanisme subsidi yang tidak efisien, terutama subsidi energi. “Indonesia harus lebih fokus pada program untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi jangka menengah sekaligus mengurangi kemiskinan,” begitu dikte Guria. Ia bahkan menegaskan dengan pertumbuhan ekonomi ketiga tertinggi pada G-20, Indonesia layak memenuhi komitmennya untuk mencabut subsidi BBM.

Soal subsidi BBM, akan lebih menarik jika dikaitkan dengan besaran dana yang dikeluarkan pemerintah dalam membayar utang. Pada 2009 Indonesia membayar utang Rp161,83 triliun, lalu Rp142,5 triliun (2010), serta Rp154,4 triliun (2011). Sementara pada 2009 subsidi energi Indonesia Rp94,59 triliun, lalu Rp139,95 triliun (2010), serta Rp195,28 triliun (2011).

Yang perlu dicatat, pembayaran bunga itu karena pemerintah menjual bunga obligasi yang lebih tinggi dibanding BI Rate. Untuk Global Mutual Fund bermata uang USD, obligasi pemerintah bahkan dijual dengan imbal hasil 10,5% untuk tenor lima tahun dan 11,75% untuk tenor 10 tahun. Padahal saat yang sama Fed Rate hanya 0,25%. Bayangkan, siapa sebenarnya yang sedang disubsidi pemerintah melalui penjualan obligasi seperti ini? Mana yang lebih besar, menyubsidi bangsa sendiri melalui harga BBM atau menyubsidi orang-orang asing yang kaya raya karena imbal hasil obligasi?

Menurut pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, Indonesia sudah terjebak dengan skenario asing yang terus mendikte bangsa Indonesia.”Tanpa sadar, kita telah memilih untuk menyubsidi orang kaya di Washington dan domestik melalui imbal hasil obligasi yang tinggi, ketimbang menyubsidi bangsa sendiri melalui harga BBM,” ujarnya.

Noorsy menilai, jelas lebih tinggi membayar bunga dan cicilan utang ketimbang membiayai subsidi energi dan nonenergi. Jadi, kepada siapa sebenarnya pemerintah berpihak? (HP)


http://www.gatra.com/terpopuler/46-ekonomi/9873-kajs-naikkan-harga-bbm-miskinkan-rakyat

Saturday, 10 March 2012 08:01

Jakarta – Komite Aliansi Jaminan Sosial (KAJS) menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) –dengan alasan mengurangi defisit APBN– karena beresiko memiskinan rakyat.

Penolakan itu disampaikan Sekretaris Jenderal KAJS, Said Iqbal, dalam siaran pers KAJS yang diterima Gatranews, Jumat (9/3), di Jakarta. Said mengatakan, alasan pemerintah lainnya terhadap kebijakan itu, yakni meningkatnya harga minyak dunia yang tembus angka 115 dolar Amerika per barel.

Ia menilai, menaikkan harga BBM dan memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), malah menunjukkan kemalasan dan ketidakberanian pemerintah mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan, seperti meningkatkan pendapatan maupun mengefisienkan pengeluaran di APBN, yang justru menjadi akar persoalan sesungguhnya, bukan semata karena naiknya harga minyak dunia.

Menurutnya, seharusnya pemerintah mengambil tindakan seperti menaikkan rasio pajak (tax ratio) yang lazim dilakukan di negara lain menjadi 14 persen dari PDB (product domestic brutto). Ini akan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak sebesar Rp 1,036 triliun. Selain itu, pemerintah juga harusnya berjuang keras menaikkan royalti dan pajak di perusahaan tambang.

Namun, langkah pemerintah SBY lebih memilih membebankan tanggung jawabnya kepada sebagian besar rakyat miskin negeri ini. Langkah ini timpang dengan kebijakan yang diambil Perdana Menteri Australia Kevin Ruud maupun Julian Gillard yang berani menaikkan pajak perusahaan tambang untuk mengatasi masalah kenaikan harga minyak.

Diduga, tindakan menaikkan rasio pajak hanya akan mengancam kenikmatan kaum kaya negeri ini yang rupanya lebih diperhatikan dan ditakuti pemerintah SBY daripada rakyat kebanyakan yang hidupnya sehari-hari sudah sulit.

Kenaikan harga BBM telah menjadi kambing hitam di pemerintahan SBY. Alasan pemerintah menaikkan BBM adalah untuk menjaga defisit anggaran di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2012 sudah dipatok sebesar 1,5% dari PDB (produk domestik bruto) atau sekitar Rp 124 triliun. Dengan harga minyak di pasar dunia sebesar USD 115 per barel, maka defisit akan mencapai 2,2% PDB.

Ada dua skenario yang ditawarkan pemerintah, yaitu menaikkan BBM, khususnya bensin bersubsidi (premium) sebesar Rp 1.000 per liter yang dikatakan akan menghemat APBN sebesar Rp 35 triliun (dari anggaran Rp 165 triliun) atau menaikkan Rp 1.500 per liter yang akan menghemat Rp 57 triliun, dengan kenaikan ini pemerintah berasumsi inflasi adalah sekitar 6-7 persen.

Untuk menghadapi kesulitan yang lantas muncul seiring kenaikan harga BBM, pemerintah berencana mengaktifkan lagi pemberian BLSM kepada rakyat miskin. [IS]

Saturday, 10 March 2012 10:53
Hemat Rp 57T APBN Tak Berarti Harus Naikkan BBM
Jakarta- Sekretaris Jenderal Komite Aliansi Jaminan Sosial (KAJS), Said Iqbal, menilai, pemerintah tidak harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jika hanya beralasan untuk menghemat APBN sebesar Rp 35 triliun hingga Rp 57 triliun. Angka tersebut bisa diambil dari SILPA (sisa lebih penggunaan APBN) 2011.”Jumlah SILPA sekitar 3% atau sebesar Rp 36 trilun ditambah Rp 22 triliun dari penghematan program di kementerian atau lembaga pemerintah, seperti dinyatakan hasil penelitian BKF (Badan Kebijakan Fiskal) Kementerian Keuangan,” ungkapnya, dalam siaran pers yang diterima Gatranews, di Jakarta, Jumat (9/3).Diterangkannya, menaikkan harga BBM mengakibatkan inflasi. Pemerintah mengasumsikan angkanya berkisar antara 6-7%. Namun, kenyataannya angka inflasi cenderung lebih tinggi karena kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai biaya, seperti TDL (tarif dasar listtrik), pangan, transportasi, dan sebagainya.Analisanya, kenaikan BBM sebesar 28,75%  tahun 2008 sudah mengakibatkan kenaikan inflasi 11,01%. Terlebih rencana kenaikan BBM tahun ini sebesar Rp1000 atau naik 22,22% dan jika Rp1.500, berarti naiknya 33,33%. Artinya, inflasi berpotensi lebih tinggi dari 11% yang secara langsung menggerus daya beli masyarakat, termasuk buruh, seiring turunnya upah riil buruh.KAJS mencatat, 80% upah buruh sudah habis hanya untuk makan dan transportasi, sehingga buruh hanya bisa tersenyum karena kenaikan upah awal tahun ini paling lama hanya dua bulan saja.Dijelaskannya, sesuai hasil analisa BPS (Badan Pusat Statistik), dengan asumsi pendapatan masyarakat tetap, apabila terjadi kenaikan inflasi sekitar 10%, diperkirakan jumlah penduduk miskin akan bertambah sekitar 30%. Kemudian, daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah akan terpangkas sebesar 35% akibat efek ganda kenaikan harga BBM dan inflasi.”Dari sisi pengusaha, kenaikan harga BBM menjadi ancaman bagi industri nasional karena biaya produksi akan naik. Industri akan lebih sulit berkompetisi dengan produk dari luar, seperti China dan proses deindustrialisasi akan semakin dipercepat,” ungkapnya. [IS]

Kompensasi
Achmad Faizal | A. Wisnubrata | Minggu, 11 Maret 2012 | 17:47 WIB
Inilah Rencana Kompensasi Bagi Pengusaha Angkutan
KOMPAS/HERU SRI KUMOROAngkutan umum menunggu penumpang di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Rabu (7/3/2012). Sebagai kompensasi kenaikan BBM bersubsidi yang direncanakan mulai 1 April, Pemerintah menjanjikan memberikan subsidi bagi pengelola angkutan umum.

SURABAYA, KOMPAS.com – Kementerian Perhubungan menyiapkan opsi kompensasi agar pengusaha angkutan tidak terlalu tertekan, sehingga tidak menaikkan tarif angkutan terlalu tinggi bila pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April mendatang.

Opsi kompensasi tersebut kata Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sudirman Lambali, diantaranya dengan menghilangkan atau mengurangi pajak pembelian suku cadang kendaraan dan pajak kendaraan. Hal lain adalah menurunkan atau bahkan menanggung suku bunga bank bagi perusahaan angkutan yang akan melakukan peremajaan armada.

”Opsi -opsi tersebut kini tengah dibahas, dan diharapkan dapat diterapkan tidak lama setelah pemerintah resmi menaikkan harga BBM,” kata Sudirman di Surabaya, Minggu (11/3/2012).

Skema-skema tersebut menurut dia sengaja didesain menyentuh agar kebutuhan-kebutuhan vital pengusaha angkutan dengan harapan kenaikan BBM tidak terlalu berdampak. Pada gilirannya, masyarakat pun masih dapat merasakan tarif angkutan dengan harga yang terjangkau.

”Jika pengusaha menaikkan tarif terlalu tinggi, yang kasihan juga masyarakat,” jelasnya.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga BBM per 1 April 2012. Pemerintah telah mengajukan usulan kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 1.500 per liter dalam Rancangan APBN Perubahan 2012.

Dalam RAPBN-P 2012, pemerintah mengusulkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok 105 dollar AS per barrel. Namun, pemerintah minta diberi keleluasaan untuk kembali menaikkan harga premium dan solar jika perkembangan ICP mencapai 5 persen di atas asumsi ICP dalam APBN-P 2012.

Empat kompensasi telah disiapkan pemerintah bagi masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Kompensasi itu, antara lain, bantuan langsung tunai, menambah jumlah penerima beasiswa bagi masyarakat miskin, menambah jumlah beras untuk rakyat miskin, dan kompensasi bagi sektor transportasi.

Tidak Pantas

TRIBUNnews.comOleh Hasanudin Aco | TRIBUNnews.com

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanuddin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tiga menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang merupakan pembantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pagi ini, Senin (12/3/2012), bikin heboh.

Sebuah harian terkemuka di Jakarta menampilkan foto ketiga menteri itu tengah berpose bersama 10 caddy golf, perempuan cantik dan seksi yang biasanya melayani para pegolf ketika sedang bermain golf.

Para perempuan itu mengapit ketiga menteri dalam foto dan mereka menggunakan pakaian yang umum dipakai caddy golf yakni rok mini dan baju lengan pendek yang cukup ketat.

Ketiga menteri itu adalah Menteri ESDM Jero wacik, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal.

Di Twitter, beragam tanggapan muncul mengenai foto ketiga menteri itu.
Ketua DPP Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi, misalnya mengatakan.

“Para Menteri main Golf, wajar saja. Tapi Para Menteri mejeng foto bareng dengan 10 Gadis ‘caddyGolf’ disaat rakyat prihatin BBM naik,apa pantas?” ujarnya Senin(12/3/2012).

Lebih jauh dikatakan main golf boleh saja sebab golf adalah olahraga kelas menengah atas jadi wajar saja kalau olahraga golf diminati oleh para Menteri.

“Begitupun juga berfoto di lapangan Golf, wajar dilakukan untuk kepentingan dokumentasi pribadi. Namun,bila pejabat tinggi negara setingkat Menteri berfoto ria di lapangan golf bersama para gadis Caddy, apakah juga bisa dianggap wajar?terlebih dipublikasikan secara luas di media masa. Kesannya,sebagai pejabat tinggi Negara tidak berempati pada kondisi masyarakat yg tengah prihatin menghadapi kenaikan BBM didepan mata. Saya berpendapat hal ini kurang elok,” ujarnya.

Sementara Mantan Sekretaris BUMN Said Didu dalam akun twitternya mengatakan itu kerjaan EO (event organizer).

Selasa, 13/03/2012 12:20 WIB
Jero: BBM Naik, Yang Terkena Dampak Justru Orang Kaya 
Rista Rama Dhany – detikFinance


Foto: dok.detikFinance

Jakarta – Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacikmengklaim kenaikan harga BBM subsidi jadi Rp 6.000/ liter malah akan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke atas.

“BBM naik kelompok menengah ataslah banyak yang kena dampak, karena selama ini hampir 77% subsidi BBM dinikmati oleh yang tidak pantas menikmati subsidi,” kata Jero saat rapat dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2012).

Menurut Jero, selama ini hanya 15% yang menikmati subsidi, sementara sisanya beberapa persen memang ada yang dicuri dan diselundupkan.

“Kenapa yang mampu yang kaya paling terkena dampak, pasalnya kenaikan Rp 1.500/liter bagi rakyat yang tidak mampu mendapatkan 5 (lima) kompensasi dari pemerintah, mulai BLSM, raskin, bazar murah dan lain-lain,” ujar mantan Menteri Pariwisata ini.

Terkait meningkatnya aksi penimbunan BBM yang akhir-akhir terjadi saat ini menjelang kenaikan harga BBM.

“Penimbunan BBM jelas dilarang, tidak boleh, ada yang melakukan penimbunan, kepolisian sudah siap menangkap, dari laporan bapak Kapolri saja saat ini sudah ada 17 penimbun BBM yang ditangkap,” tandasnya.

(rrd/dnl)

Baca Juga :

Berita Lain

Selasa, 13/03/2012 15:36 WIB
Effendi Simbolon Sebut Jero Wacik Tak Punya Hati 
Rista Rama Dhany – detikFinance


Foto: dok.detikFinance

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Effendi Simbolon menyebut Menteri ESDM Jero Wacik sebagai menteri yang tidak punya hati karena pilih kenaikan harga BBM subsidi.

“Sebentar saya ingin sampaikan pendapat dengan orang yang tidak punya hati,” kata Effendi pada saat penyampaian pendapatnya dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2013).

Alasan Effendi menyebut Jero dan pemerintah tidak punya hati adalah karena memilih menaikkan harga BBM dengan memaksa periubahan APBN 2012 yang menetapkan pembatasan BBM pada 1 April 2012.

“Dasarnya hanya perubahan ICP atau Indonesian Crude Price (harga minyak), dari US$ 90 per barel menjadi US$ 105, sementara unsur-unsur lainnya tidak ada yang berubah, makanya fraksi kami minta kejelasan bagaimana perhitungan ICP tersebut,” kata Effendi.

Apalagi menurut Effendi asumsi harga minyak US$ 90 per barel yang ditetapkan pada APBN 2012 itu diajukan oleh pemerintah sendiri, sementara dari awal DPR khususnya fraksinya sudah mengusulkan asumsi harga minyak US$ 105 per barel.

“Ketidakmampuan pemerintah memprediksi ICP pada tiga-enam bulan ke depan malah berakibat pilihan pemerintah menaikkan harga BBM,” ucapnya.

Penyampaian pendapat yang disampaikan Effendi terkesan lama, sementara rapat sudah berjalan sejak pukul 10.00 hingga pukul 14.00 lebih diinterupsi oleh anggota Komisi VII DPR lain.

Namun usulan tersebut diceletuk Effendi dengan berkata: “sebentar saya ingin sampaikan pendapat sama yang tidak punya hati,” tegas Efendi.

Namun ternyata ucapan Effendi tersebut mendapat respons keras dari para anggota Komisi VII lainnya, salah satunya Alimin Abdullah dari Fraksi PAN. “Anda jangan bicara seenaknya dengan menyebut orang tidak punya hati, fraksi kami juga mendukung langkah pemerintah bukan berarti kami tidak punya hati, ada dasar jelas kenapa kami mendukung pemerintah,” tegas Alimin.

Seusai raker diputuskan diskors 2 jam, di lobi gedung DPR nampak perbincangan Menteri ESDM dengan beberapa anggota DPR yang tidak terima perkataan tidak punya hati tersebut.

Sebelumnya sejak raker yang berlangsung pukul 10.00 diwarnai berbagai interupsi yang hanya membahas perlu tidaknya Dirjen Migas Evita Legowo menyampaikan penjelasan.

Lantas, lalu mana yang lebih punya hati, menaikkan harga BBM dari pada melakukan pembatasan BBM pada 1 April 2012?

(rrd/dnl)

 Baca Juga :

Selasa, 13/03/2012 11:25 WIB
Soal Penyatuan Zona Waktu, Agus Marto Kurang Sreg dengan Hatta Rajasa 
Feby Dwi Sutianto – detikFinance


Jakarta – Para menteri ternyata tidak kompak soal ide penyatuan zona waktu di seluruh wilayah Indonesia. Ide yang digulirkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa ini masih harus dikaji lebih dalam.

Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, kurang cocok apabila wilayah Indonesia yang luas ini disatukan hanya dengan satu zona waktu.

“Saya menyambut baik, tetapi kalau dijadikan satu itu Indonesia terlalu lebar. Tetapi silakan dikaji, kita setuju,” kata Agus Marto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2012).

Dikatakan Agus, penyatuan zona waktu ini merupakan inisiatif dari Komite Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). “Jadi saya sendiri belum mendengar kajiannya,” imbuh Agus.

“Tetapi seandainya 3 zona waktu dijadikan satu atau dijadikan dua, itu merupakan satu studi yang memang perlu dilakukan. Karena Indonesia kan luas, tetapi perlu diyakini efisiensi dan produktivitas lingkungan perlu untuk dijaga,” tegas Agus

Mantan Dirut Bank Mandiri ini menyatakan, konsep ini bisa dilakukan karena waktu di Indonesia lebih lambat dari negara-negara tetangga. “Itu akan akan membuat respons terhadap pasar menjadi lebih cepat. Jadi menurut saya akan lebih baik jika dilakukan pengkajian zona waktu,” tukas Agus Marto.

Sebelumnya, Hatta Rajasa mengatakan walau sampai saat ini masih berupa wacana, namun riset terhadap penyamaan zona waktu di seluruh wilayah Indonesia sudah ada.
Bahkan sudah dibahas di Komite Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sejak dirinya masih menjabat sebagai Menteri riset dan teknologi (Menristek).

“Untungnya banyak, bisa menghemat triliunan, hemat energi dan lebih cepat kita terkonek dengan dunia luar dalam melakukan bisnis,” kata Hatta.

(dnl/hen)

Baca Juga :


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,002,048 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers

%d bloggers like this: