06
Nov
11

Kenegarawanan : Berpikir Radikal Revolusioner, Membangun Karakter Bangsa

Burung Garuda

Burung Garuda
Lambang Negara Republik Indonesia
Saturday, December 20, 2008
Berpikir Radikal-Revolusioner, Membangun Karakter Bangsa

N.Soerawidjaja

Ketika saya tulis judul diatas, saya sempat diprotes oleh beberapa teman. Kenapa, saya hanya mendorong kepada terjadinya perubahan pada tingkat berpikir, dan tidak sampai kepada tindakan. Tidak sampai kepada aktiviteit dalam gerak kehidupan !.

Pendapat teman saya tadi memang tidak keliru. Bahkan sangat-sangat benar.

Namun, membahas hal diatas dalam situasi saat ini. Dimana, dis-interpretasi (bukan mis-interpretasi) terhadap arti kata diatas sudah sampai pada kondisi pembalikkan makna, bukanlah hal mudah. Karenanya, untuk melakukan hal seperti ini. Adalah pekerjaan melawan arus yang membutuhkan stamina panjang untuk melakukannya. Sehingga, untuk menjelaskannya pun membutuhkan kepala dingin. Dan, juga kesabaran ekstra !.

Ada sedikitnya 2(dua) alasan mengapa saya mengambil dimensi statis dan bukan justru pada wilayah praksis yang secara permukaan sering lebih terkesan heroik. Pertama, pemahaman masyarakat tentang pengertian radikal-revolusioner sudah sampai pada penilaian yang bersifat negatip. Radikal, dipahamkan dan dipahami secara luas sebagai sikap ekstrem yang mengedepankan sikap ”waton pokoké” (bhs. Jawa, sifat menang/benar sendiri). Sementara, revolusioner dipahamkan sebagai tindakan kekerasan yang bersifat destruktip (merusak). Karenanya, radikal-revolusioner dimaknakan oleh kalangan luas sebagai tindak kekerasan yang bersifat merusak yang dilandasi oleh cara berpikir ”pokoké” (sifat benar/menang sendiri). Kondisi ini yang saya sebut dalam tulisan ini, sebagai kondisi eksternal. Sementara, gerak aktivitas manusia dalam kerangka berpikir budaya, akan selalu dimotivasi oleh cara berpikirnya. Penilaian negatip seseorang terhadap sesuatu hal, akan mendorong seseorang untuk melakukan aksi maupun reaksi sejalan dengan penilaiannya yang cenderung negatip pula. Demikian pula sebaliknya. Karenanya, membongkar pola berpikir akan menjadi bagian yang sangat krusial di dalam melakukan dinamisasi kehidupan masyarakat, dalam arti luas, bangsa. Inilah alasan kedua yang sekaligus merupakan kondisi internal manusia (bangsa) Indonesia dalam konstelasi global saat ini.

Dalam menyikapi hal seperti ini, kita tidak boleh terjebak ke dalam pola aduan yang ada dalam sistem komunikasi global di dalam menciptakan uniformitas dunia ke dalam kepentingan kapitalistiknya. Sebuah cara berpikir dikotomis yang biasa dipakai di dalam kehidupan politik praktis untuk mendiskreditkan sebuah pendapat.

Dengan cara seperti ini diharapkan oleh masing-masing pihak, terjadinya akumulasi dukungan atau pembenaran terhadap sebuah pendapat, yang  serta merta didalamnya, terjadi pula proses eliminasi terhadap pendapat yang dianggapnya sebagai lawan.

Karenanya, sebelum masuk pada wilayah kerja eksternal, kita musti terlebih dahulu masuk ke dalam pekerjaan yang bersifat internal. Dan, dalam kerangka kerja itulah saya ingin mencoba untuk meluruskan terlebih dahulu pengertian terhadap hal diatas sebagai bagian awal dari sebuah gerakan. Yakni, menuju kepada kebangkitan kembali bangsa ini, setelah sekian lama mengalami kondisi semakin terpuruk, sebagai akibat dari destruksi budaya yang dilakukan oleh kekuatan liberal-kapitalis internasional.

Radikalisme

Seperti halnya pernah saya jelaskan dalam tulisan saya sebelumnya bahwa  dilihat dari asal katanya, radikal berasal dari asal kata radix yang artinya akar. Karenanya, radikalisme adalah cara pandang yang menganjurkan bahwa dalam membedah setiap persoalan harus dilakukan sampai kepada akar permasalahannya. Harus sampai ke akar-akarnya !.

Dengan cara pandang seperti ini, seorang radikalis akan terbiasa berpikir substansial. Artinya, di dalam membedah setiap persoalan. Ia akan selalu mencari substansi dari permasalahan yang ingin atau akan dibedahnya. Karenanya, mereka tidak akan mau digiring dan diseret untuk membedah persoalan hanya dari sisi permukaannya saja. Dari kulitnya saja !. Melainkan akan selalu berusaha menghujam masuk kepada substansi persoalannya. Menohok ke sumber penyebabnya !. Sampai menemukan akar permasalahan yang sesungguhnya !.

Sebagai contoh, misalnya. Kenapa, krisis finansial yang terjadi di Amerika Serikat akhir-akhir ini, dengan sangat cepat menyeret perekonomian kita hingga sampai pada kondisi gawat-darurat. Meski, sebelum dan bahkan sampai sekarang, pemerintah dengan berbagai instrumen yang dimilikinya telah dan selalu menyatakan bahwa hal itu tidak akan berdampak besar terhadap perekonomian kita.

Memang, secara umum berbagai penjelasan mengenai hal ini sudah disampaikan oleh banyak pihak melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik.

Namun, bagi seorang radikalis. Berbagai informasi yang ada, belum mampu menjawab pertanyaan yang ada di dalam kepalanya. Penolakan seperti ini terjadi, karena hampir secara keseluruhan dari berbagai statemen yang ada, termasuk berbagai solusi yang ditawarkan dan dilakukan pemerintah, baru menerangkan bahwa apa yang terjadi saat ini hanyalah sebagai musibah. Dan, karenanya penyelesaian yang ada pun juga hanya bersifat penyelamatan. Menyelamatkan siapa ?. Menyelamatkan sistem !.

Dan, oleh karena sistem yang berjalan adalah sistem kapitalisme. Maka, penyelamatan yang dimaksud pun harus diartikan pula sebagai penyelamatan terhadap kapital atau modal, yang dalam hal ini, investornya (kaum kapitalis). Lihat saja bagaimana SKB 4 menteri yang bermuansa melindungi pengusaha dibandingkan dengan menurunnya daya beli buruh sebagai akibat dari semakin tingginya angka inflasi, yang akhirnya mengalami perubahan setelah menuai berbagai protes.

Sebuah jawaban yang tentu saja akan melahirkan pertanyaan yang kemudian harus dijawab pula. Yakni, kalau ada yang diselamatkan, kemudian, siapa yang harus menanggung proses penyelamatan ini ?. Atau yang dalam bahasa finansialnya, diucapkan sebagai dari mana ”sumber pendanaan” itu harus dicarikan ?.

Seperti diatas sudah saya sampaikan bahwa oleh karena yang harus diselamatkan dalam musibah ini adalah sistem kapitalisme. Maka dalam logika kapitalisme, jawabannya pun sudah bisa dipastikan. Yakni, dengan berbagai cara berikut argumennya, pada akhirnya, konsumen atau rakyat di masing-masing negara yang terkena krisis itu sendirilah yang harus menanggungnya.

Untuk yang ke sekian kalinya, lagi-lagi, rakyat di setiap negara harus menanggung angka kerugian para pengusaha yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawabnya.

Belum ada rasanya, dari sekian banyak statemen yang ada, menyatakan bahwa apa yang terjadi saat ini sebagai sebuah kesalahan yang bersifat sistemik. Atau, dengan bahasa lain, sebagai sebuah bentuk ”kegagalan dari sistem kapitalisme dalam merealisasikan kesejahteraan umat manusia sebagai jargonnya”.

Demikian pula dengan persoalan konstelasi politik internasional yang mengakibatkan terbentuknya irrasionalitas harga minyak dunia sebagai akibat dari kegagalan AS dalam membangun kembali Irak paska invasi; rupanya tidak pernah pula masuk sebagai bagian utuh dari analisa kebangkrutan finansial di AS dan perekonomian dunia akhir-akhir ini.

Berapa milyar USD harus dikeluarkan setiap bulannya oleh pemerintah AS untuk membeayai tentara pendudukannya di Irak dalam sebuah ”perang yang tidak jelas” ?. Dan, berapa besar pula para kapitalis Inggris dan AS (dan juga yang lainnya) harus kehilangan omzet dan asetnya setelah kekalahannya dalam pertaruhannya di Irak.

Sebuah situasi yang sesungguhnya merupakan sebuah kepastian yang akan selalu terjadi, sebagai konsekuensi logis dari berlakunya sistem yang mendorong sifat eksploitatip melekat dalam sistem kehidupan manusia.

Dalam penelusuran logikanya, seorang radikalis tidak akan mau berhenti hanya kepada fenomena luar dari sebuah persoalan. Mereka tidak akan tertarik untuk dibawa ke dalam penanganan atau penyelesaian terhadap satu masalah hanya dari sudut pengobatannya saja. Tetapi, akan selalu menghujam masuk sampai kepada sumber-sumber persoalan dasarnya. Kenapa penyakit atau persoalan itu bisa sampai muncul ?. Apa yang menjadi sebab-musababnya ?. Dan karenanya, analisis yang dilakukannya pun akan mengarah kepada kerangka analisis yang bersifat sistemik. Demikian pula dengan solusi yang ditawarkannya. Sudah tentu akan bersifat sistemik pula.

Berpikir sistemik

Cara berpikir sistemik sebagai modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang radikalis adalah sebuah kerangka berpikir yang dilandasi oleh tiga wilayah pemahaman. Yakni, sistem nilai atau ideologi, instrumentasi dan aplikasi atau kebijakan.

Dengan memahami dan meyakini sebuah ideologi, dalam pemahaman ini, seseorang akan memiliki tujuan ideal yang jelas. Karenanya, target atau tujuan hidupnya pun terlepas dari berhasil atau tidaknya, memiliki sebuah kepastian.

Untuk mencapai tujuan ideal inilah, kita akan masuk pada wilayah instrumentasi. Sebuah wilayah yang terdiri dari berbagai aturan atau batasan agar seseorang dalam menjalani kehidupannya, tidak tersesat atau bahkan menyimpang dari tujuan idealnya.

Dalam sistem kehidupan bernegara di negeri ini, wilayah instrumentasi terdiri atas UUD, Tap MPRS/MPR dan Undang-undang. Atau bahkan dalam kondisi tertentu bisa juga dalam bentuk PERPU. Karenanya, dalam membuat Tap MPR, Undang-undang, PERPU, maupun dalam melakukan amandemen atau perubahan terhadap UUD-1945, para legislator semestinya harus selalu merujuk kepada usaha pencapaian terhadap tujuan ideal kehidupan berbangsa atau bernegaranya. Atau dengan kata lain bahwa instrumentasi sistem kenegaraan, tidak bisa tidak, harus tetap merujuk dan merupakan derivasi dari ideologi negara. Ini kalau kita masih melihat bahwa negara memiliki fungsi sebagai alat perjuangan bagi sebuah bangsa di dalam mewujudkan cita-cita ideal atau cita-cita ”kebangsaan”nya.

Dengan instrumentasi yang sudah tentu harus sejalan dengan ideologi yang diyakininya, orang atau secara institusional eksekutip/pemerintah, baru bisa mengaplikasikan tujuan ini kedalam sistem kehidupan sehari-hari dalam bentuk sistem kebijakan.

Demikian pula dengan masyarakat sebagai warga bangsa. Oleh karena sistem kehidupannya diarahkan serta dijaga oleh instrumen organisasi kenegaraan yang sejalan dengan ideologi kebangsaannya; serta didukung oleh sistem kebijakan yang mampu melindungi tujuan negara. Maka, mereka pun diharapkan akan mampu menjalankan harmoni kehidupannya sesuai dengan kondisi ideal seperti yang di cita-citakan oleh ideologi kebangsaannya.

Dari kerangka berpikir seperti ini. Ideologi negara sebagai norma dasar di dalam sistem kehidupan berbangsa, harus selalu menjadi acuan bagi pembuatan berbagai tata aturan dalam kehidupan bernegara. Demikian pula dengan berbagai kebijakan yang dibuat dibawahnya. Karenanya, iapun sekaligus menjadi indikator bagi keseluruhan sistem kehidupan yang dibangun oleh negara. Dimana, tingkat keberhasilan sebuah negara di dalam mewujudkan cita-cita ideologisnya pun harus terlihat secara nyata dalam kondisi riil kehidupan kemasyarakatan yang ada.

Untuk lebih jelasnya. Dibawah ini saya gambarkan kerangka berpikir tersebut kedalam sebuah skema seperti terlihat pada gambar 1.

http://fkbyo.blogdrive.com/images/Gambar%201%20Skema%20berpikir.jpg

Gambar : 1

Untuk mampu mewujudkan kemajuan bangsa sejalan dengan cita-cita idiologisnya. Sinkronisasi antara ideologi negara sebagai cita-cita ideal bangsa dengan kondisi riil kehidupan kemasyarakatan yang ada harus terjadi. Pancasila sebagai idiologi negara harus terjiwakan kedalam setiap instrumen ketatanegaraan yang dibangun. Demikian pula dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di dalam menjalankan roda pemerintahannya. Harus tetap berpegang kepada tata aturan (instrumen) yang ada, yang sudah tentu karena dibuat dengan tetap mengacu kepada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sebagai ruhnya. Maka, diharapkan akan mampu menciptakan suasana kehidupan yang harmonis dalam kehidupan berbangsanya. Tentu saja dengan indikator ideologis, Pancasila.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah. Mengapa, meski sejak kelahirannya hingga sekarang ini kita tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, namun, kehidupan kebangsaan kita semakin hari semakin amburadul ?. Tidak tentu arahnya!. Terlebih lagi, setelah reformasi (pen; liberalisasi total) menembus hampir seluruh bidang kehidupan bernegara ?!.

Memang, sejak Orde Baru sampai sekarang. Kondisi bangsa ini mengalami konjungtur yang terus menurun, yang kalau ekonom bilang, mungkin, mendekati kolaps. Sementara bagi yang berprofesi sebagai seorang medis, mungkin mengatakannya, sebagai, struk ringan. Belum berat !. Karena, masih bisa disembuhkan. Meski, dengan satu-satunya jalan, operasi. Atau yang dalam bahasa politik disebut sebagai  r e v o l u s i !.

Meski demikian. Dalam suasana yang penuh dengan tanda tanya besar ini, saya masih mempunyai keyakinan bahwa sebagian besar bangsa ini masih mengakui dan membenarkan (meski kadang ada yang hanya sebatas batinnya saja) bahwa Pancasila yang secara ideologis tergolong ke dalam faham sosialis-religius, masih tetap relevan untuk dipertahankan sebagai ideologi negara. Karenanya, paling tidak menurut saya, menjadi tugas seluruh elemen bangsa untuk tetap menjadikannya sebagai rujukan utama bagi proses pembuatan instrumen ketatanegaraan maupun sistem kebijakan bagi penyelenggaraannya.

Meski Pancasila mengakui atas hak-hak privasi seseorang berikut kepemilikannya atas benda (termasuk tanah). Namun, Pancasila menentang cara berpikir dan cara hidup yang berlandaskan kepada sifat-sifat yang individualistik. Terlebih lagi materialistik.

Dengan sikap seperti ini, seharusnya akan memberikan implikasi politik yang tercermin ke dalam bentuk sistem demokrasi yang tidak mendorong kepada tumbuh kuatnya cara berpikir yang individualistik (liberal). Melainkan, mendorong kepada terbentuknya masyarakat yang selalu mengutamakan cara-cara musyawarah di dalam setiap mencari solusi pemecahan yang bersifat kolektip, maupun di dalam menentukan sistem kepemimpinannya.

Dan karenanya, keberadaan ”Utusan Golongan” dalam sistem ketatanegaraan yang lama, sesungguhnya memberikan penjelasan kepada kita, betapa negara memberikan ruang dan kesempatan kepada semua elemen yang ada dalam masyarakat bangsa untuk ikut terlibat dalam proses politik bernegara.

Ketiadaan sikap eliminatif dan dorongan terhadap tumbuh kuatnya sikap toleran terhadap keberagaman sebagai sebuah kenyataan inilah sesungguhnya yang menjadikan Pancasila menjadi ruh pemersatu bangsa, sekaligus memberikan jalan bagaimana religiusitas musti teraplikasikan di dalam sistem kehidupan berbangsa/bernegara.

Kembali kepada pertanyaan diatas, mengapa disharmoni kehidupan bernegara akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang luar biasa ?.

Ada satu hal yang sangat mendasar yang menyebabkan kondisi seperti ini terjadi. Yakni, terjadinya diskontinyuitas berpikir di dalam masyarakat, terlebih di kalangan politisi maupun akademisi tentang apa yang dimaksud dengan negara.

Pragmatisme berpikir yang akhir-akhir ini melanda dunia sebagai bentuk keberhasilan kaum liberal-kapitalis di dalam mewujudkan uniformitas dunia yang liberal-kapitalistik,  memang harus diakui secara jujur, luar biasa hebatnya !. Demikian pula dengan yang dialami oleh bangsa ini sejak Orde Baru sampai sekarang.

Dari ungkapan diatas tentu banyak orang akan juga bertanya. Bukankah Soeharto sangat-sangat teguh dalam membela Pancasila dan UUD ’45 sebagai ideologi dan konstitusi negara ini selama pemerintahannya ?. Bahkan pada masa pemerintahannya pula, bisa kita temukan fakta, adanya usaha hebat-hebatan untuk mencoba bagaimana Pancasila agar bisa dipahami lebih dalam oleh masyarakat bangsanya melalui proyek P-4. Bukankah ini menunjukkan bagaimana konsistensi Soeharto terhadap ideologi dan konstitusi negara ?.

Dari sisi permukaan, jawabannya, YA.   Tetapi, dilihat dari pertanggungjawaban secara utuh praktek sistem pemerintahan yang dijalankan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Ini yang membutuhkan penjelasan panjang.

Memang, persoalan pada tingkat ideologi maupun instrumentasi pada masa itu, meski banyak juga masalah, tidak separah dengan apa yang terjadi pada tingkat implementasi atau kebijakannya. Masuknya investasi AS yang menguasai 100% saham PT Tembagapura (sekarang PT. Free Port) pada awal pemerintahannya, selain melanggar undang-undang PMA yang sudah diperbaharui oleh Orde Baru sendiri, merupakan kebijakan yang sangat bertentangan dengan amanah konstitusi seperti yang tersirat dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 (asli). Demikian pula dengan berbagai kebijakan yang diambilnya dalam bidang-bidang politik, sosial-ekonomi, maupun budaya; banyak menunjukkan inkonsistensinya terhadap konstitusi (UUD ’45), terlebih lagi Pancasila sebagai ideologi negara.

Otoriterisme politik, liberalisasi ekonomi, serta tumbuh kuatnya budaya eliminasi yang hidup di negeri ini sebagai produk kebijakan ORBA, dilakukan oleh pemerintahan Soeharto tanpa melukai sedikitpun keyakinan masyarakat/bangsa terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan konstitusi negara. Inilah kehebatan Soeharto di dalam membangun dan mempertahankan sistem kekuasaannya. Meski untuk sikapnya ini, rakyat harus membayarnya dengan keringat, darah, dan kedaulatannya. Karenanya, dalam masa pemerintahan Soeharto ini pulalah sesungguhnya, dibawah panji Pancasila dan UUD-1945, proses pemiskinan struktural dan pemberangusan hak berpolitik masyarakat  berjalan tanpa perlawanan berarti dari rakyat sebagai korbannya.

Pada masa reformasi. Berbeda dengan gaya otoriterisme Soeharto, kaum reformis yang dipelopori oleh kalangan akademisi tampil ke permukaan dengan argumentasi teoritiknya, melanjutkan tugas seniornya yang belum selesai, yakni, mewujudkan liberalisasi ekonomi-politik di negeri ini.

Dengan ”reformasi”, apa yang pada masa pemerintahan Soeharto masih harus di tutup-tutupi, dibuka secara transparan. Liberalisasi yang dijalankan oleh Orde Baru, meski tidak sejalan dengan jiwa Pancasila dan UUD-1945, dipertegas dan diluruskan arah perjuangannya dengan mendistorsi logika pemahaman sistemiknya. Yakni, dengan me-”liberal”-kan ruh konstitusi.

Sebuah pengkhianatan ideologis yang mengindikasikan terjadinya proses penghancuran diri (negara) yang ternyata banyak juga diantara kita yang menyukainya.

Karenanya, untuk menjawab pertanyaan diatas. Hal ini akan terpulang kembali kepada sikap kita sendiri di dalam menyikapi berbagai keadaan diatas. Sudahkah kita melihat bahwa sinkronisasi antara ideologi, instrumentasi (konstitusi berikut turunannya) dan kebijakan yang ada menunjukkan konsistensi serta ke-sealur-annya secara benar ?.

Kalau jawabannya ya atau benar. Maka, kita harus mendukung berbagai kekerasan ”anti ke-beragam-an”. Kita, juga harus mendukung berbagai liberalisasi aset negara dan kapitalisasi pendidikan. Kita juga harus mendukung institusionalisasi kehidupan ber-agama di negeri ini. Kita, juga tidak boleh menolak bahwa demokrasi yang dibangun haruslah demokrasi yang berbasiskan uang. Dan yang paling penting adalah apabila kita sudah setuju dengan semua arah sistem kehidupan berbangsa seperti itu. Maka, kita harus berteriak lantang (barangkali ada yang mau menawar ?!) bahwa Pancasila sudah tidak cocok lagi dengan kehidupan bernegara di negeri ini. Karenanya, harus ditanggalkan, dikotakkan, dan diganti dengan ideologi yang cocok dengan keinginan bangsa ini. Yakni, ideologi yang bernafaskan LIBERAL-KAPITALISTIK !!!.

Dan, sadar atau tidak. Apabila sikap seperti ini menjadi pilihan politik kebangsaan yang ada. Maka, bersamaan dengan ditanggalkannya Pancasila sebagai ruh kehidupan berbangsa. Secara esensial, Indonesia sebagai sebuah negara sudah tidak ada. Karena, yang tersisa tinggallah Indonesia sebagai ”pos pengaman kapital” !!!.

Itu tadi jawaban apabila kita menerima bahwa apa yang ada sekarang ini sebagai perwujudan atau manifestasi dari kehidupan berbangsa yang Pancasilais.

Tetapi, jika kita menolak hal itu. Maka, yang harus dilakukan adalah mendorong kepada terjadinya sinkronisasi antara Pancasila sebagai ideologi negara, konstitusi berikut turunannya, dan kebijakan pemerintah sebagai implementasi ideologis, ke dalam sistem kehidupan berbangsa.

Bisakah itu dilakukan dengan cara yang normal-normal saja ?. Dengan perubahan yang runtut yang diliputi oleh suasana ayem tentrem, bagaikan mengalirnya air sungai dengan riak kecilnya akibat tiupan angin sepoi-sepoi ?.  Atau, harus dengan jalan revolusi ?. Jawabannya, akan saya kembalikan kepada anda-anda sendiri setelah diskusi ini selesai.

Namun, karena dewasa ini, dari ke-tiga wilayah ini yang belum terkontaminasi tinggal ideologinya. Maka, secara sistemik, langkah mendesak yang harus segera dilakukan adalah pertama, pelurusan kembali UUD-1945 hasil amandemen I sampai IV. Kedua, peninjauan kembali semua produks MPRS/MPR yang tidak sejalan dengan semangat kebangsaan seperti tersirat di dalam pembukaan UUD 1945. Ketiga, pelurusan semua produks perundang-undangan berikut turunannya. Dan, yang terakhir atau keempat adalah mengawal kebijakan pemerintah agar tetap sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai nafas dasar kehidupan berbangsa.

Langkah-langkah seperti inilah sesungguhnya yang saya maksud sebagai sebuah langkah yang dilandasi oleh kerangka berpikir sistemik. Sebuah kerangka berpikir yang melihat sistem nilai (ideologi), konstitusi berikut turunannya sebagai instrumentasi ketatanegaraan, dan kebijakan pemerintah sebagai implementasi ideologis dalam kehidupan bernegara, sebagai satu kesatuan integral yang berjalan sealur dan tidak boleh terpisahkan, apalagi berbenturan.

Membangun sikap revolusioner

Mendengar kata revolusi. Seperti yang sering saya ungkapkan. Membuat banyak orang merinding dan ketakutan. Betapa tidak !.

Revolusi, yang dalam bahasa awam sering diterjemahkan dengan berbagai tindak kekerasan, pengrusakan, pembakaran, pembunuhan masal dlsb. di justifikasi oleh pengangkatan berbagai kejadian masa lalu, yang digambarkan sebagai selalu melahirkan korban yang mengerikan di dalam proses terjadinya.

Hal ini terjadi oleh karena disinterpretasi yang dilakukan secara terus-menerus oleh media pers kapitalis, yang dengan kekuatan sistem jaringan dan uangnya, telah membuktikan kemampuannya yang sangat luar biasa dalam membentuk sebuah pemahaman atau peyakinan baru tentang sesuatu hal atas dasar kepentingannya.

Kemudian, apa sesungguhnya yang dimaksud di dalam setiap ungkapan yang berbunyi dengan revolusi ?.

Dalam salah satu kamus politik disebutkan bahwa revolusi sebagai lawan kata dari evolusi memiliki arti perubahan yang berjalan secara cepat dan bersifat total atau menyeluruh. Karenanya, berangkat dari pemahaman seperti ini. Di dalam setiap revolusi, perubahan akan menyentuh setiap sendi kehidupan manusia. Dimana, akibat atau hasilnya pun akan tercermin dalam perubahan sistem kehidupan yang terbentuk olehnya.

Revolusi Politik di Perancis pada abad XVIII dengan berbagai konsekuensinya, melahirkan apa yang disebut sebagai sistem demokrasi modern.

Rontoknya sistem feodalisme oleh kekuatan revolusioner dalam masa revolusi. Ternyata, tidak saja memberikan ruang bagi terjadinya koreksi terhadap sistem kekuasaan yang berjalan. Tetapi, membawa juga Perancis tampil sebagai patron bagi lahirnya sistem demokrasi modern di dunia. Kelahiran badan parlemen sebagai fungsi kontrol terhadap berjalannya sebuah sistem pemerintahan, merupakan buah revolusi yang harus diakui oleh siapapun politisi di kemudian hari. Sementara, dengan sistem pemerintahan yang demokratis ini pulalah, yang kemudian mampu mendorong kepada lahirnya perubahan besar sistem kekuasaan dan pemerintahan yang bukan saja hanya di Eropa, tetapi menjalar hingga di Amerika.

Berbeda dengan revolusi yang terjadi di Perancis. Revolusi industri di Inggris rupanya mampu merubah gaya dan watak kehidupan di Inggris dengan berbagai akibat sampingannya. Sebuah revolusi yang mampu membawa Inggris menggeser Belanda sebagai negara global dengan kematangan kapitalismenya.

Dengan sistem negara kesejahteraan (welfare state) yang dibangunnya, Inggris tidak saja mampu menginspirasi dunia hingga mengalami kemajuan teknologi yang luar biasa akselerasinya seperti yang bisa lihat dan rasakan sekarang ini.

Tetapi, dengan solusi kompromi yang mengawinkan antara kapitalisme dan marxisme pada akhir masa itu pulalah, filsafat materialisme melahirkan cucu pertamanya di Inggris yang kemudian setelah dewasa bernama globalisme (globalisasi) seperti yang kini sedang diyakinkan oleh negara-negara kapitalis dalam membangun harapan barunya paska Perang Dunia II.

Revolusi sosial di Rusia (1917), Revolusi Jerman (1918). Revolusi kebudayaan di Tiongkok yang kemudian membidani lahirnya negara Republik di Cina pada tahun 1949. Revolusi nasionalisme di Indonesia di paruh awal abad XX yang kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa terjajah di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Melahirkan negara-negara baru yang seolah terbangun dari mimpi deritanya, bangkit melawan imperialisme-kolonialisme yang menceng-keram sistem kehidupannya.

Dari ungkapan diatas. Terungkap bahwa setiap revolusi akan membawa perubahan dan dinamikanya sendiri, yang hasilnya pun bisa dilihat dan dibaca kembali oleh setiap generasi sesudahnya.

Namun, dari uraian diatas, saya baru memberi contoh-contoh revolusi yang lahir dari dan dalam kancah sosio-politik dan kebudayaan. Tetapi coba kita lihat lagi, bagaimana temuan listrik oleh James Watt, temuan Einstein tentang teori relativitetnya, temuan chip dalam bidang teknologi digital, dan masih banyak lagi yang lainnya yang mampu merubah sistem kehidupan dunia secara revolusioner. Semua ini adalah bagian juga dari revolusi yang oleh banyak orang disebut sebagai revolusi ilmu pengetahuan.

Memang, revolusi akan selalu melahirkan akibat yang sering disosialisasikan sebagai korban. Tetapi, jangankan revolusi sosial-politik yang lahir dari pertarungan kepentingan dan berakhir dengan perebutan kekuasaan sebagai bagian dari pembuktian akan kebenaran dari sebuah keyakinan. Keberadaan kabel listrik sebagai buah dari revolusi yang lahir dari kandang ayampun melahirkan berbagai protes (perlawanan) dari mereka yang merasa sebagai korban. Karena apa ?. Karena pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi yang dibangun oleh pemerintah, melintasi sawah dan tanah pekarangannya. Sementara, manisnya listrik sebagai bagian dari konsumsi manusia modern, tidak atau belum bisa mereka rasakan.

Setiap revolusi, tidak peduli apakah itu revolusi sosial, politik, kebudayaan atau ilmu pengetahuan. Bisa dipastikan, akan melahirkan akibat, baik negatip maupun positip.

Bahkan tidak hanya itu. Jangankan revolusi. Perubahan yang bersifat evolusi pun sama-sama melahirkan akibat negatip dan positip. Hanya, yang satu hasilnya lebih cenderung ke hitam-putih. Yang lainnya bisa melahirkan warna abu-abu tipis sekali. Inilah revolusi.

Perubahan adalah sebuah kepastian yang akan selalu berjalan sepanjang kehidupan manusia masih ada. Demikian pula, dengan cara cepat atau lambat hanyalah pilihan untuk menggandeng bagaimana perubahan itu membawa manfaat bagi kehidupan baru. Namun demikian, pilihan cepat atau lambat (pelan-pelan), revolusi atau evolusi, tidak hanya ditentukan oleh kehendak. Melainkan, juga ditentukan oleh konstelasi sosial-kemasyarakatan yang ada, pra perubahan. Karenanya, kenapa kita musti takut atau ngeri dengan sebuah kepastian ?. Demikian pula dengan satu kata yang bernama   r  e  v  o  l  u  s  i  ?!.

Dalam ranah kehidupan kemasyarakatan yang serta merta di dalamnya hidup dan tumbuh kehidupan politik. Tidak peduli apakah  itu dalam lingkup desa, negara, atau dunia. Ada atau tidak ada revolusi. Orang tersisih, penikmat, dan mereka yang masa bodoh, akan selalu ada dalam tata hubungan kemasyarakatan. Demikian pula dengan kesadaran manusia. Mereka yang paham, tidak paham, dan yang acuh, selalu pula ada, mewarnai dan melingkupi alam kehidupan manusia.

Kemudian, kenapa kita harus memilih jalan revolusioner ?.

Ada sedikitnya 2(dua) alasan mengapa kita harus mengambil jalan revolusi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, akselerasi perubahan sistem kehidupan yang terjadi di dunia paska revolusi industri merupakan sebuah realitas sosial,ekonomi, dan politik yang tidak bisa dihindari oleh siapapun dan negara manapun, baik menyangkut hal-hal yang bersifat positip maupun yang negatip. Karenanya, kondisi semacam ini mengharuskan kepada siapapun termasuk kita, untuk mampu melakukan antisipasi dengan kecepatan tinggi pula. Hanya saja, agar apa yang kita lakukan tidak hanya bersifat reaksioner dan hanya berfungsi sebagai pelengkap penyerta, terlebih lagi penderita, dalam setiap dinamika atau perubahan yang terjadi. Maka, kita pun harus mampu melakukan dinamisasi meliputi semua aspek kehidupan dengan cara yang akseleratip pula. Akselerasi inovasi di bibidang sosio-politik, dan ilmu pengetahuan, akan sangat menentukan berhasil tidaknya kita sebagai bangsa menjalankan amanah kehidupannya. Sudah tentu, hal ini pun akan sangat tergantung pula kepada seberapa jauh kita mampu melakukan peningkatan kemampuan penanganan terhadap ekses negatip yang muncul sebagai akibat ikutannya.

Kedua, semakin meningkatnya sifat eksploitatif yang diakibatkan oleh semakin kuatnya sifat individualistik di kalangan masyarakat luas sebagai konsekuensi bagi diberlakukannya semangat pasar bebas. Terbukti telah mengakibatkan terjadinya degradasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, terlebih lagi apabila didekati dengan pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini terjadi karena Institusionalisasi sistem eksploitasi dunia, baik itu  dengan instrumen yang bernama IMF, WTO, GATT, dlsb. Bukan saja telah tidak berhasil menciptakan interdependensi serta keadilan ekonomi diantara negara-negara anggotanya. Melainkan sebaliknya, justru melahirkan angka kesenjangan dan ketergantungan yang cukup tinggi, baik diantara sesama warga negara di dalam suatu negara, maupun antara negara kaya dan miskin di dalam hubungan perekonomian internasional.

Keadaan seperti ini tentu saja tidak bisa dibiarkan berlanjut. Terlebih lagi oleh negara-negara yang dalam posisi tereksploitir, khususnya negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Karenanya, bagi negara-negara ini. Melakukan perlawanan secara sistemik terhadap berbagai keadaan yang menimpanya, menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda-tunda.

Kedalam, mereka harus berani melakukan perubahan mendasar terhadap orientasi kebijakan yang ada, yang tidak hanya menyangkut bidang ekonominya saja. Melainkan, menyangkut keseluruhan aspek kehidupan dalam sistem bernegaranya. Dan, keluar, membangun solidaritas internasional bagi terbentuknya tatanan dunia baru yang memenuhi azas keadilan atas dasar saling memperkuat dalam saling ketergantungan antar negara.

Karenanya, dengan melihat hal diatas. Kita tidak boleh terkooptasi oleh pendapat bahwa persoalan yang muncul menyangkut persoalan ekonomi, hanya bisa diatasi oleh pakar ekonomi saja. Demikian pula dengan bidang-bidang yang lain. Bangunan ekonomi kapitalistik hanya bisa hidup subur diatas fondasi politik yang liberal. Sementara, sistem politik liberal hanya bisa berjalan diatas bangunan budaya yang individualistik. Karenanya, memperkuat kembali budaya gotong royong sebagai basis bagi perlawanan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan, akan menjadi kekuatan utama bagi berbagai bentuk kebijakan yang dibangun diatasnya.

Inter korelasi antar bidang keilmuan dan interdependensi antar departemental dalam sistem kehidupan bernegara merupakan sebuah keharusan faktual. Hal ini, tentu saja apabila kita masih melihat eksistensi negara sebagai satu kesatuan. Karenanya, membedah setiap persoalan secara komprehensif dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi sebuah keharusan akali yang tidak perlu ditakuti, terlebih lagi dihindari.

Berbagai kerancuan dan kekisruhan yang menyelimuti sistem kehidupan umat manusia sebagai produks dari berlakunya sistem kapitalisme, tidak bisa diatasi hanya dengan cara tambal sulam, atau yang sering disosialisasikan sebagai reformasi. Melainkan, harus dengan cara yang menyeluruh, terintegrasi, dan memiliki sifat akseleratip. Atau dengan kata lain,  r e v o l u s i !.

 

Penutup

Dari uraian diatas, jelas bahwa pola berpikir radikal-revolusioner bukanlah seperti apa yang selama ini banyak disosialisasikan oleh kaum liberal-kapitalis dengan penguasaannya atas media, sebagai sebuah cara berpikir yang berorientasi kepada tindak kekerasan yang dilandasi oleh watak asal menang sendiri. Melainkan, sebuah cara berpikir sistemik di dalam membedah setiap persoalan, yang di dalam penanganan atau pun pencapaian terhadap solusi yang dihasilkannya, dilakukan dengan gerak cepat dan bersifat total, meliputi semua bidang dan aspek kehidupan(revolusioner).

Di dalam praktek kehidupan. Cara berpikir seperti ini lebih

Posted at 10:11 pm by FKBYO

Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : Berpikir Radikal Revolusioner, Membangun Karakter Bangsa”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,948,310 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Advertisements

%d bloggers like this: