31
Jan
11

Kenegarawanan : Sikap Warga Indonesia di Swiss dan di Indonesia

Korwanis Demo SBY di Swiss 

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 31/01/2011 | 08:29 WIB

DELEGASI Indonesia di World Economic Forum (WEF) yang dibawa Presiden SBY ke Davos, Swiss, karena begitu besarnya, memerlukan sarana khusus. Setidaknya, tiga hotel mewah digunakan sebagai tempat menginap dan pesawat Garuda jenis Airbus 300 diparkir khusus di Bandara Zurich, Swiss.

Pantauan Komunitas Warga Indonesia Swiss (Korwanis) menunjukkan hal itu. Sebuah pesawat berbendera Garuda dan berlogo Burung Garuda diparkir di Bandara Zurich dari Kamis (27/1/2011) hingga Sabtu (29/1/2011). Sementara Hotel Mövenpick dan Radisson di Zurich digunakan sebagai tempat menginap puluhan delegasi Indonesia. Sedangkan di Davos, delegasi kesenian yang berjumlah 20 orang diinapkan di Hotel Seebuel, yang terletak dipinggir Danau Davos.

Ketika Korwanis mendatangi Hotel Radisson, tampak muka muka melayu berjas dan berdasi yang fasih berbahasa Indonesia di hotel yang bertarif sedikitnya Rp 3 jutaan per malam itu. Petugas receptionist Radisson Hotel membenarkan adanya delegasi Indonesia yang menginap di hotelnya. “Mereka menggunakan kelas bisnis. Hanya pasti kalau rombongan ada diskonnya,” katanya.

Kalangan wartawan diinapkan di Hotel Mövenpick Zurich yang bertarif tak jauh berbeda dengan Radisson. Petugas Hotel Mövenpick memberikan daftar harga yang berkisar antara 150 – 300 swiss franch, setara Rp 1,5 hingga Rp 3 jutaan. Tak hanya wartawan yang menginap di Mövenpick, beberapa staf KBRI Swiss juga menempati hotel serupa.

Spanduk Disita
Dari Davos, sedikitnya puluhan Korwanis bergerak menuju pusat WEF. Dalam perjalanan ke kota kecil di atas gunung itu, puluhan anggota Korwani diinterograsi polisi Swiss. Hanya saja, lantaran tidak ditemukan aksi kekerasan, mereka akhirnya dilepaskan. “Kami diperiksa sekitar 30 menitan. Spanduk, pamflet dan lain lain disita,” kata salah satu anggota Korwanis.

Mereka juga dilepaskan karena bertujuan mendemo Presiden SBY yang membawa rombongan terlalu besar. “Mereka maklum dan kami dilepaskan asal tak membuat onar,” katanya.

Selanjutnya mereka bergerak mendekati Kongreszentrum, gedung pusat arena WEF. Ribuan polisi, termasuk sniper yang berada di atap atap hotel mengincar kalangan demonstran. Tanpa spanduk, akhirnya mereka meneruskan demo damai di kota yang kini dijaga sangat ketat itu. Tiga anggota delegasi Indonesia di Davos sempat ditemui Korwanis. Sisa petisi juga sempat diberikan.

“Pada mulanya mereka ramah, tapi setelah membaca petisi, mereka langsung kabur,” kata salah satu anggota Korwanis. Demonstran yang lain mendukung upaya kami menyebarkan pamflet yang berisi protes kepada delegasi Indonesia. Orang orang lokal juga antusias ikut membantu menyebarkan pamflet itu.

Hotel Seebuel di Davos sudah ditinggalkan delegasi kesenian sejak Jumat (28/1/2011) lalu. Kalangan penghibur ini, salah satunya pemain biola Hendry Lamiri dan pemetik harpa Maya Hasan sudah kembali ke tanah air Jumat (28/1/2011). Melihat banyaknya hotel yang digunakan, serta pesawat jenis Air Bus yang dibawa rombongan ini, diperkirakan delegasi tersebut lebih dari 60 orang.

Rombongan SBY Jadi Bahan Tertawaan
Komunitas Warga Indonesia Swiss (Kowarnis) atau Indonesian Swiss Community menilai rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kunjungannya ke Davos, Swiss, yang berjumlah 60 orang terlalu berlebihan dan jadi bahan tertawaan.

Slamet Triono, Kordinator Kowarnis, dalam press release yang dikirim ke email Tribunnews.com mengungkapkan, rombongan SBY yang menghadiri pertemuan tahunan World Economic Forum 2011 berjumlah 60 orang yang terdiri atas 20 wartawan, 20 delegasi kesenian, dan 20 delegasi pemerintah.

Berikut pernyataan sikap Komunitas Warga Indonesia Swiss:

1. Kedatangan Presiden SBY yang membawa sekitar 60 delegasi (20 wartawan, 20 delegasi kesenian, 20 delegasi pemerintahan) sangat berlebihan.

2. Kedatangan rombongan paling besar dari seluruh petinggi negara dunia ini, hanya menjadi bahan tertawaan dan ejekan masyarakat Swiss dan dari bangsa lain.

3. Di tengah penderitaan masyarakat dan kenaikan harga bahan pokok, pengangguran yang semakin bertambah, korupsi merajalela, membawa rombongan banyak tidak tepat dan efektif.

4. Ketika Presiden Swiss Doris Leuthard ke Indonesia setahun silam, rombongan pemerintah Swiss ini hanya membawa lima wartawan dan mereka pun membayar sendiri perjalanan dinasnya.

5. Lagi-lagi siapa yang membiayai delegasi besar Indonesia itu? Tentu saja rakyat yang taat membayar pajak, demi bisa menitipkan hidup di bumi Indonesia.

6. Misi kesenian di ajang Davos World Economic Forum (WEF) juga kurang pada tempatnya. WEF lebih menekankan kepada kerja sama ekonomi antara satu negara dengan negara lain. (Tribunnews)

60 Rombongan SBY Nginap di Hotel Mewah, Swiss 

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 31/01/2011 | 00:04 WIB 60 Rombongan SBY Nginap di Hotel Mewah, Swiss

Davos – Komunitas Warga Indonesia Swiss (Kowarnis) atau Indonesian Swiss Community menilai rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kunjungannya ke Davos, Swiss, yang berjumlah 60 orang terlalu berlebihan dan jadi bahan tertawaan.

Apalagi, mereka menginap di hotel mewah, sementara rakyat Indonesia banyak yang susah hidupnya. Nampaknya, Presiden SBY tidak sensitif terhadap kemiskinan bangsanya di Indonesia, membawa 60 orang rombongan ke Davos (Swiss) dan menginap di tiga hotel mewah.

Komunitas Warga Indonesia Swiss yang mengecam kedatangan rombongan Presiden SBY ke Davos, Swiss mengabarkan sempat ditahan dan dinterograsi polisi. Berbagai alat demostrasi seperti spanduk dan pamflet disita pihak Kepolisian Swiss.

“Tapi bisa diambil lagi nanti jika keluar Davos. Kami diinterograsi 30 menit. Secara santai kami ditanya kenapa demo?” ujar Slamet Triono, Kordinator Kowarnis, dalam press release yang dikirim ke email Tribunnews.

Slamet menyebutkan pihaknya bukan bertujuan untuk mendemo World Economic Forum (WEF) yang dihadiri rombongan kenegaraan dari Indonesia. Namun, lanjutnya, demo terbut ditujukan pada terlalu banyaknya delegasi indonesia. “Mereka, (Polisi Swiss), tersenyum saja kami dilepaskan setelah interograsi itu,”

Ia menegaskan pihaknya akan tetap meneruskan demonstrasi secara damai. Semua atribut demonstrasi yang disita akan kembali dibuat secara sederhana. “Sekitar 20-an orang indonesia mengikuti demo ini. Bukan hal mudah di swiss mengumpulkan banyak orang semua sibuk dengan pekerjaan masing-masing,” pungkasnya.

Komunitas Warga Indonesia Swiss (Kowarnis) atau Indonesian Swiss Community menilai rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kunjungannya ke Davos, Swiss, yang berjumlah 60 orang terlalu berlebihan dan jadi bahan tertawaan. (*)

Penegakan Hukum Lelet, Butuh Pemimpin Bernyali 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 30/01/2011 | 23:27 WIB Penegakan Hukum Lelet, Butuh Pemimpin Bernyali

Jakarta – Penegakkan hukum di Indonesia kian mengkhawatirkan buruk dan terpuruk. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berusaha keras mengubah keadaan, ternyata tak berdaya. Kuatnya berbagai kepentingan telah melemahkan hukum dan membuat bangsa tak berdaya.

“Itulah cermin penegakkan hukum di Indonesia  sehingga jangan berharap hukum bisa menjadi sandaran, melindungi apalagi mengayomi rakyat pencari keadilan,” kata Ketua Alumni Pasca Sarjana (S-2) Universitas Indonesia, Agun Gunandjar Sudarsa, di sela-sela persiapan diskusi soal reformasi hukum di Indonesia, pada siaran pers yang diterima redaksi Jakartapers.com, Minggu (30/1).

Dalam siaran pers tersebut dikemukakan diskusi reformasi hukum itu akan digelar di Asean Room Hotel Sultan, Jakarta, pada Rabu, 2 Februari 2011 itu menampilkan sejumlah tokoh yang ahli di bidangnya antara lain Prof. Ronny Nitibaskara, Prof Muhammad Mustofa, Mas Achmad Santosa, Rudi Satriyo dan Paulus Wirutomo. Acara akan dipandu Kriminolog UI Adrianus Meliala.

Lebih lanjut, Agun mengatakan, reformasi saat ini disikapi secara salah. Akibatnya terjadi benturan antara norma lama yang belum selesai dipahami dan norma baru yang belum dimengerti. “Dalam kondisi ini mestinya dibutuhkan pemimpin yang kuat, tegas dan bernyali. “Tanpa itu kepemimpinan tidak akan ada hasilnya, reformasi tak bunyi. Apalagi kalau hanya mengedepankan popularitas” ujarnya.

Melalui diskusi yang akan digelar ini, Agun dan juga semua alumni Pascasarjana Kriminologi (S-2) UI mengingatkan semua pihak, khususnya pemerintah, agar mengambil langkah-langkah konktre dan berani.

“Presiden harus cepat sadar bahwa reformasi hukum saat ini belum memberi manfaat bagi rakyat.  Sangat penting peran langsung presiden, tanpa harus basa-basi, apalagi kahwatir disebut intervensi,” kata Agun. (wan)

Din akan Terus Melawan Kebohongan SBY 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 30/01/2011 | 22:55 WIB Din akan Terus Melawan Kebohongan SBY

Brebes – Ketua umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin menegaskan, dirinya akan terus konsisten melanjutkan gerakan melawan kebohongan yang dilakukan Presiden SBY.

“Meski ada reaksi dari sekelompok masyarakat yang menamakan Gerakan Massa Anti Din Samsudin yang disingkat GADIS, kami akan terus melakukan pertemuan tokoh lintas agama untuk membahas tentang kebohongan pemerintah, dan membahas berbagai kasus korupsi,” kata Din di sela-sela Musyawarah Daerah (Musda) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes, di Pondok Pesantren (Ponpes) SMK Muhammadiyah Wanasari, Kabupaten Brebes (Jateng), Minggu (30/1).

Din juga menyayangkan munculnya gerakan massa anti dirinya. Din mengaku bersedih dan menyayangkan sikap pemerintah dan pendukungnya, yang dinilai mengalihkan persoalan dari substansi kepada persoalan-persoalan yang sangat tidak substansi, bahkan bernada personal.

“Gerakan tokoh lintas agama adalah gerakan moral untuk perbaikan dan kemajuan kehidupan bangsa, dan diharapkan pesan-pesan moral dari para tokoh agama tersebut walaupun menyentuh persoalan-persoalan politik kebangsaan, bisa disikapi terutama dengan memperhatikan substansinya,” kata Din.

Pada bagian lain, Din mengungkapkan, pemerintah telah gagal dalam mengusut kasus mafia pajak dan hukum Gayus Tambunan. Menurut Din, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus merealisasikan 12 butir hasil pertemuan dengan tokoh lintas agama beberapa waktu silam. (Py)

Elemen Masyarakat Mulai Bersatu Menentang SBY 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 30/01/2011 | 17:07 WIB Elemen Masyarakat Mulai Bersatu Menentang SBY

Jakarta – Seperti sebuah gelombang protes yang tak kunjung berhenti, gerakan ekstra parlementer makin hari makin merapatkan barisan. Sebuah pertemuan lintas aktivis dan elemen masyarakat hari ini, Minggu (30/1), semakin mempertegas gelombang ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang dipimpin Presiden SBY.

Yudi Latief dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dan Hatta Taliwang yang merupakan aktivis 77-78 menjadi inisiator dari pertemuan lintas generasi dan lintas elemen ini. “Sebenarnya saya sudah tua, malu kalau mesti turun seperti ini. Tapi kita sudah menghadapi kondisi orde baru jilid dua,” ujar Hatta yang juga mantan anggota Fraksi Reformasi DPR RI.

Menurut Hatta Taliwang, mahasiswa dan pemuda harus mulai aktif dalam mengakomodir suara rakyat. Dalam pertemuan yang diikuti beberapa elemen masyarakat dan pemuda seperti gerakan Indonesia bersih, Bendera, Petisi 28, mantan aktivis 77-78 dan beberapa perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini mempertegas bahwa tuntutan atas arah pemerintah SBY yang tidak mampu mengakomodir dan mensejahterakan rakyat.

“Penghinaan terhadap bangsa sudah kelewatan. Jadi, kalau anda yang muda-muda tidak bergerak selamat tinggal saja pada negeri ini,” kata Koordinator Group Diskusi Angkatan 77-78 ini.

Sebelumnya, ia juga mengatakan gerakan dan elemen masyarakat yang cenderung terpisah saat ini harus melakukan konsolidasi agar terjadi perluasan gerakan.

Gabungan Aktivis Gelar Mimbar Anti-SBY, Selasa
Puluhan elemen masyarakat yang terdiri dari oraganisasi pemuda, mahasiswa dan koalisi rakyat sepakat akan menggelar mimbar bebas untuk mengaspirasikan kekecewaan terhadap Presiden SBY pada Selasa nanti. Hal ini ditegaskan Adian Napitupulu, aktivis Bendera dan Haris Rusly, aktivis Petisi 28.
“Kita akan menggelar mimbar bebas di UBK (universitas Bung Karno) Selasa (1/2). Kita tunjukan pada daerah kalau kita (organisasi gerakan) yang ada di Jakarta sudah bersatu,” ujar Adian, Minggu (30/1).

Dalam rapat gerakan yang dilakukan di Jakarta hari ini, berbagai elemen masyarakat yang berbasis di Jakarta dan sekitarnya menyepakati bahwa rezim pemerintahan SBY harus turun. Kesepakatan lainnya yang juga dihasilkan adalah penyatuan beberapa organisasi massa yang selama ini cenderung sendiri dalam mengambil sikap.

Rencananya, menurut Adian dan Haris, mimbar bebas ini akan mengundang beberapa orator handal baik dari kalangan gerakan maupun tokoh agama. Keduanya juga menghimbau agar seluruh jaringan organisasi anti-SBY untuk datang dan menyuarakan aspirasi mereka dengan damai. Mimbar bebas ini sendiri menargetkan diikuti ribuan peserta.

Gelombang Pergolakan Timur Tengah Menuju Indonesia?
Pergolakan politik di negara-negara Timur Tengah dalam beberapa minggu terakhir ini ibarat gelombang yang bergerak dengan daya dobrak tinggi dari satu negara ke negara yang lain. “Menggunakan frame analyses-nya Samuel Huntington, pergolakan itu ibarat gelombang demokrasi keempat setelah Perang Dunia ke-II dari Eropa Selatan, Amerika Latin, Asia Timur-Tnggara dan sekarang ke Timur Tengah,” kata pakar hubungan internasional, Andreas Pareira di Jakarta, Minggu (29/1).

Pemicunya, menurut Andreas, adalah kelaliman rezim otoritarian, kemiskinan, dan ketidkadilan.  Gerakan perlawanan terhadap kekuasaan, sambungnya, biasanya dipicu krisis pangan, lemahnya daya beli masyarakat, kemiskinan, ketidakadilan, dan kelicikan pemerintah yang berkuasa.  “Apakah gelombang perlawanan itu akan merambat ke Indonesia?” Tanya Andreas.

Indonesia, kata dia, pernah mengalami pada akhir dekade 90-an dalam fase gelombang ketiga. “Melihat proses reformasi yang ambradul, kepemimpinan nasional yang semakin kehilangan kepercayaan, tingginya angka kemskinan, bukan tidak mungkin gelombag kembali ke Indonesia.” (*/MIOL)

Tokoh PDIP: “SBY Kaya Meski Gajinya Kecil” 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 30/01/2011 | 16:09 WIB Tokoh PDIP: "SBY Kaya Meski Gajinya Kecil"

Jakarta – Curhat presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal gajinya yang tidak naik-naik mendapat reaksi keras dari berbagai pihak. Politisi, akademisi dan juga mahasiswa menilai bahwa tak pantas seorang presiden bicara apalagi mengeluh soal gaji. Politisi senior PDIP AP Batubara juga menilai bahwa tak sepantasnya SBY bicara soal gaji tersebut.

Bahkan menurutnya, meskipun SBY bergaji kecil tetapi ia sudah kaya raya. “Sebagai seorang presiden, SBY tak pantas bicara apalagi mengeluh soal gaji. Karena sebetulnya meskipun SBY bergaji kecil, tetapi kaya raya,” ungkap AP Batubara kepada jakartapress.com, Minggu (30/01).

Lebih jauh, AP Batubara ia menduga bahwa kekayaan tersebut tentu bukan didapat dari gaji melainkan dari berbagai sumber termasuk penerimaan yang tidak lazim. “Lihat saja rumahnya di Cikeas yang megah. Apa mungkin itu semua di dapat gaji?” tanya penasihat politik manttan presiden Megawati Soekarnoputri ini.

Senior PDIP itu pun menilai bahwa sebenarnya korupsi bukan hanya terjadi di tingkatan bawah, tetapi juga di kalangan elit tak terkecuali Istana. Dalam hal ini, ia mengaku pesimis dengan langkah SBY dalam pemberantasan korupsi.

“Pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh SBY tidak akan berhasil maksimal. Karena bagaimana mungkin dapat memberantas korupsi, sementara ‘sapu’ SBY sendiri kotor,” tegas anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) DPP PDIP ini.

Apa yang diungkapkan oleh AP Batubara tersebut senada dengan para aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) yang dimotori oleh Adhi Massardhi, Fadjroel Rahman, Ray Rangkuti dan juga Yudi Latif. Dalam demo anti korupsi beberapa waktu lalu, mereka juga menyatakan bahwa pemberantasan korupsi mesti dimulai dari Istana. (Boy Mahromi)

PPP Usulkan Gaji Pejabat Negara Diturunkan 

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 30/01/2011 | 20:09 WIB PPP Usulkan Gaji Pejabat Negara Diturunkan

Jakarta – Keinginan Kementerian Keuangan untuk menaikkan gaji Presiden dan 8.000 pejabat negara nampaknya tidak 100% diamini politikus Senayan. Di tengah kegundahan masyarakat terkait tingginya harga kebutuhan bahan pokok dan rencana pembatasan BBM bersubsidi, pemerintah justru diharapkan dapat menurunkan gaji pejabat tersebut.

Menurut Anggota DPR F-PPP M Romahurmuziy, apabila melihat kenyataan yang ada, para pejabat negara saat ini sudah mendapatkan tunjangan gaji yang layak. Belum lagi hal itu ditunjang dengan berbagai fasilitas yang diyakininya jauh lebih dari cukup. Sementara apabila dibandingkan dengan keadaan masyarakat yang merasa tertekan dengan melambungnya berbagai harga komoditas dirasakan tidak sepatutnya jika diwacanakan adanya kebijakan kenaikan gaji.

“Kalau sekarang mau dinaikkan situasinya sangat tidak tepat, kita dan pejabat pemerintah itu sudah mendapatkan gaji yang pantas dan belum lagi jika ditambah dengan fasilitas yang ada. Kalau pemerintah akan menaikkan gaji maka itu akan memberikan tekanan kepada masyarakat lagi dari sudut ekonomi,” kata Romy, begitu ia kerap disapa, Minggu (30/1/2011).

Selanjuntya Romy menuturkan, pemerintah diharapkan mempunyai tingkat sensifitas yang tinggi dari situasi yang berkembang di masyarakat saat ini. Sehingga wacana kenaikkan gaji pejabat negara diharapkan dapat diubah menjadi rencana penurunan gaji. Terutama bagi gaji pejabat-pejabat BUMN yang dinilai angkanya jauh melebihi gaji kepala negara.

“Gaji Gubernur BI, gaji direksi bank BUMN, gaji direksi Pertamina itu justru yang harus dikoreksi bukan malah menaikkannya. Kalau kami di DPR juga sudah merasa pantas kok jadi tidak perlulah. Tapi nanti kita tunggu saja bagaimana perkembangannya karena hal itu semua kan harus ada persetujuan DPR,” ujarnya.

Sebelumnya Sekjen Kemenkeu Mulia P Nasution mengungkapkan kenaikkan gaji pejabat dan presiden bisa direalisasikan tahun ini. Bahkan menurutnya Kemenkeu hanya perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan penaikan gaji pejabat tersebut. Alasanhya dalam pagu anggaran belanja pegawai yang ditetapkan di APBN 2010 dan 2011 sebenarnya memungkinkan penaikkan gaji pejabat. (jurnalparlemen.com)

Hai SBY, Soal Gaji Tirulah Walikota Solo! 

lokasi: Home / Berita / Tokoh / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 30/01/2011 | 10:42 WIB Hai SBY, Soal Gaji Tirulah Walikota Solo!

URUSAN gaji pejabat tinggi belakangan ini kian ramai dibicarakan. Pemicunya, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal gajinya yang sudah tujuh tahun tidak juga naik. Tapi tidak semua pejabat negara mempermasalahkan gaji. Walikota Solo Joko Widodo, misalnya.

Walikota yang tengah menjalani masa jabatan dua periode ini ternyata belum pernah sekali pun mengambil gajinya. Bahkan, mobil dinas walikota yang saat ini dipakainya juga merupakan ‘barang bekas’ atau ‘warisan’ pejabat walikota sebelumnya, Slamet Suryanto.

Jokowi panggilan akrab walikota Solo ini menuturkan, Sabtu 28 Januari 2011  hingga hari ini belum pernah melihat ataupun menerima amplop gaji bayarannya sebagai walikota. “Kalau teken saya memang teken tapi tidak pernah lihat amplopnya. Ambil gimana, wong lihat amplopnya saja tidak pernah,” ungkap walikota yang dikenal sederhana ini.

Ketika ditanya kenapa tidak mengambil gajinya, dengan rendah hati ia tidak mau menjawabnya. “Nggak, nggak, saya tidak mau menjawabnya karena terlalu riskan. Yang penting saya tidak pernah ambil gaji. Kalau tidak percaya, tanya saja kepada sekretaris atau ajudan saya,” tegas dia.

Soal mobil dinas, dia juga enggan menggantinya dengan yang baru. Mobil dinas Toyota Camry keluaran tahun 2002 ini merupakan peninggalan mobil dinas walikota Solo sebelumnya, Slamet Suryanto. “Mobil asal bisa dinaikin, tidak perlu mobil baru,” ujar Jokowi.

Selain itu, dia mengaku memang tidak suka gonta-ganti mobil. Seperti halnya mobil pribadinya yang sudah 14 tahun tidak diganti. “Saya bukan sok, tapi saya memang orang nggak punya birahi terhadap mobil baru. Jenis mobil dinasnya keluaran tahun berapa, saya juga tidak tahu. Silakan tanya Pak Suli saja (sopir walikota). Pokoknya saya naik dan selamat saja,” tutur dia. (VIVAnews)

GMNI Kumpulkan Koin untuk SBY 

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 30/01/2011 | 09:59 WIB GMNI Kumpulkan Koin untuk SBY

Batam – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi pengumpulan koin untuk Presiden SBY, Sabtu (29/1/2011).

Aksi ini merupakan yang kesekian kalinya digelar. Sebelumnya aksi serupa dilakukan oleh mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STT Ibnu Sina, STAI Ibnu Sina, IMM, dan HMI Cabang Batam.

Mereka melakukan aksi di kawasan Jodoh Boulevard, Sabtu sekitar pukul 09.00 WIB. Dalam aksinya, para mahasiswa ini juga membawa kotak pengumpulan koin yang ditujukan bagi pengendara di jalan. Aksi yang dilakukan GMNI ini untuk menyikapi curhat Presiden SBY atas tidak naiknya gaji presiden selama tujuh tahun terakhir.

“Aksi ini dilakukan oleh mahasiswa baik dari GMNI Batam maupun Tanjung Pinang,” ungkap Ketua GMNI Kota Batam, Abdurrahman.

Wibawa Presiden Cuma Seharga Koin
Gerakan rakyat, itulah hasil keluh kesah SBY soal gajinya yang tak naik-naik. Salah satu bentuk gerakan rakyat tersebut diimplementasikan sejumlah kalangan dengan mengumpulkan uang recehan untuk disumbangkan kepada SBY. Ini tentunya bukan bentuk simpati atas seorang presiden, tapi potret kemuakan rakyat atas pemimpinnya.

Gerakan spontan mengumpulkan recehan ini dipicu oleh keluhan Presiden SBY bila gajinya belum naik, meskipun ia sudah 7 tahun memimpin Indonesia. Gerakan yang berawal dari situs jejaring sosial Twitter dan Facebook ini didukung anggota DPR dengan memberikan “Koin Untuk Presiden”.

Koin untuk Presiden merupakan sindiran bagi SBY yang sering mengeluhkan gajinya, ketimbang membahas kinerja pemerintah yang masih amburadul. Sepanjang menjabat Presiden, sudah 3 kali SBY mengeluhkan gajinya yang belum naik.

Pertama, pada 5 Januari 2009 saat Presiden berpidato dalam penyerahan daftar isian penyelenggaraan anggaran (DIPA). Kedua, pada 3 April 2009, di hadapan guru-guru di Surabaya. Ketiga, di hadapan ratusan perwira TNI/Polri dalam Rapat Pimpinan TNI/Polri Jumat (21/1) pekan lalu.

Politisi Partai Golkar Nudirman Munir menilai aksi “Koin Untuk Presiden” yang terjadi di Gedung DPR merupakan pembelajaran agar Presiden tidak mudah mengeluh urusan pribadi. Apalagi, menyangkut gaji dan tunjangan.

“Ini sebuah pembelajaran. Bahwa untuk masalah pribadi, tidak usah dikeluhkan. Masyarakat sudah cerdas, sehingga cepat menanggapi dengan aksi itu. Ini pembelajaran bagi pemimpin. Lain kali, untuk pribadi tidak usah dikeluhkan. Biar kita aja yang tahu di DPR,” ungkapnya, Selasa (25/1) lalu.

Apabila Presiden suka berkeluh-kesah soal gaji. Masyarakat arus bawah yang tidak mampu bisa lebih sering mengeluh. “Kalau Presiden saja kurang, apalagi rakyat kecil. Presiden kan dari ujung rambut sampai kakinya sudah ditanggung negara. Tapi bagaimana rakyat di pedesaan yang untuk panen saja susah. Kadang tidak dapat apa-apa. Itu jauh lebih menyedihkan,” kecamnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Jamil menegaskan aksi “Koin Untuk Presiden” bukanlah ingin melecehkan wibawa Presiden. “Bukan untuk melecehkan, tapi sebagai bentuk keprihatinan. Walaupun Istana salah menanggapi. Ingat! Lembaga kepresidenan bukan lembaga sakral, tapi itu punya semua rakyat dan punya anggota DPR,” katanya.

Hasil koin yang terkumpul di DPR rencananya akan diserahkan kepada kelompok sipil yang sudah menggalang aksi serupa di beberapa tempat. “Terserah mereka mau diperuntukkan ke mana. Kalau ada kelompok sipil kami akan serahkan. Mubazzir kalau tidak diserahkan,” ungkapnya.

Gerakan “Koin Untuk Presiden” ini rupanya membuat kubu Demokrat gusar. Mereka tak ingin wibawa SBY terinjak oleh gerakan pengumpulan koin. Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai gerakan pengumpulan koin bukanlah bentuk kritik dalam demokrasi. “Itu lebih merupakan cermin dari sinisme dan kenyinyiran politik yang tidak mengesankan dan jauh dari asas manfaat,” katanya.

Tapi, Demokrat juga perlu diingatkan bahwa pada saat keterpurukan negeri kita saat ini. Sosok pemimpin menjadi cerminan dari keberhasilan kita keluar dari jeratan krisis. Karena itu, pemimpin yang kuat dan tangguh diperlukan disaat rakyat mulai lemah menghadapi beban hidup yang semakin berat.

Presiden yang arif dan bijaksana mestinya lebih menjadikan berbagai persoalan besar, bencana dan tragedi yang berakibat fatal dan langsung terhadap hayat hidup mayoritas warga bangsa sebagai fokus utama yang harus dituntaskan bersama. Ini bisa tercermin secara konsisten di dalam prioritas keberpihakan anggaran pemerintah untuk pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penuntasan masalah emergensi dan urgen.

Keluhan Presiden tentang gajinya, apapun alasannya, telah mengabaikan tuntunan arif yang mencirikan seorang pemimpin publik yakni Sense of Crisis atau kepekaan akal dan nurani terhadap krisis, khususnya krisis yang melanda mayoritas kaum miskin yang tak berdaya. (*/Tribunnews/rmn)

Mafia dan SBY 

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 30/01/2011 | 09:24 WIB

Mafia dan SBY
Oleh: Bambang Soesatyo (Komisi III DPR)

SIKAP dan posisi Presiden harus jelas dalam perang melawan korupsi skala besar yang dikendalikan mafia hukum dan mafia pajak. Sikap tegas Presiden harus terlihat nyata oleh rakyat, karena kemauan politik Presiden SBY memerangi mafia hukum dan mafia pajak mulai diragukan. Mundurnya Fraksi Partai Demokrat dalam hak angket mafia pajak di DPR merupakan indikasi sikap basa-basi bahkan kesan melindungi mafia pajak.

Ketidakpercayaan itu terus meluas karena ambivalensi presiden. Sikap dan posisi presiden tampak meyakinkan hanya pada wacana dan pernyataan tentang penegakan hukum, termasuk pernyataan perang melawan korupsi. Namun, implementasi di lapangan benar-benar tak mampu meyakinkan rakyat. Tak hanya ragu, tapi juga bersikap mendua.

Muncul kesan, Presiden seperti sosok yang terperangkap. Kesan ini mengemuka karena Presiden tidak berani memberi instruksi tegas atau intervensi bagi berjalannya proses hukum skandal Bank Century serta pengungkapan jaringan mafia pajak.

Saat DPR menginisiasi Hak Angket Mafia Pajak, Presiden tidak mengerahkan semua kewenangan dan partai pendukungnya untuk mendukung inisiatif DPR itu. Padahal, Gayus Tambunan sudah terang-terangan mengungkap adanya pemain besar dalam mafia pajak.

Memeragi korupsi skala besar harus dimulai dengan memusnahkan mafia hukum, mafia pajak (sektor penerimaan negara) dan mafia proyek (sektor belanja negara). Sebab, jaringan mafia sudah mengontrol hampir semua institusi negara. Institusi negara sudah masuk perangkap mafia. Buktinya, sejumlah oknum birokrat negara justru mengotaki kerja mafia merampok kekayaan negara.

Agar perang melawan mafia berjalan efektif, presiden dan partai politik (parpol) pendukungnya harus menunjukkan sikap yang jelas, tidak mencla-mencle atau plintat-plintut. (*)

SBY, Doktor Ilmu Pertanian yang Gagal Wujudkan Harga Beras Murah bagi Rakyat 

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 21/01/2011 | 21:04 WIB

SBY, Doktor Ilmu Pertanian yang Gagal Wujudkan Harga Beras Murah bagi Rakyat
Oleh: Derek Manangka (Wartawan Senior)

MUNCULNYA tudingan tokoh lintas agama kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa rezim ini sudah melakukan banyak kebohongan sebetulnya bisa dimengerti. Bisa dipahami.

Sejauh ini, pertemuan Presiden SBY dengan para tokoh lintas agama belum sepenuhnya melegakan semua pihak. Selain respon presiden yang dianggap masih terlalu normatif dan belum menyentuh akar persoalan, digelarnya pertemuan secara tertutup juga menimbulkan rasa kecewa di kalangan tokoh lintas agama.

Betapa tidak, SBY adalah doktor pertanian, namun justru harga beras dan sembako lain meningkat terus, membuat rasa miris. Banyak orang meramalkan, akan terjadi  krisis pangan dan kerusukan sosial. Menyedihkan, mengerikan.

Sekalipun terminologi yang digunakan terasa vulgar untuk ukuran kesopan santunan budaya Indonesia, tetapi isi tudingan itu pada tatanan tertentu mengandung banyak kebenaran. Kalau boleh menerka-menerka mengapa tudingan itu demikian vulgar bahasanya padahal yang berbicara adalah orang-orang santun, figur-figur yang tahu tata krama.

Boleh jadi karena para tokoh lintas agama itu, terlalu mencintai Presiden SBY. Karena kecintaan itu mereka sangat berharap, SBY bisa sukses membawa bangsa ke kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera.

Ironisnya, sudah 7 tahun, sejak 2004 mereka menunggu, ingin melihat persembahan keberhasilan dari SBY. Namun yang ditunggu tak kunjung tiba. SBY kelihatan sibuknya luar biasa, tetapi hasil kesibukannya itu tidak dirasakan rakyat. SBY rajin berwacana, malas berintrospeksi.

Kalau boleh berspekulasi, sebagai refleksi dari sebuah ungkapan cinta yang tak terbalas, maka perasaan itu berubah bentuk, sebuah amarah bercampur kebencian. Bagaimana tidak marah dan benci?

Sejak SBY menjadi Presiden, barang-barang menjadi serba mahal. Yang murah ujar orang yang sinis, cuma harga diri (bangsa). Beras misalnya yang merupakan komoditi terpenting bagi jutaan rakyat Indonesia, harganya tidak terkendali.

Pada 2004 ketika Indonesia dipimpin Megawati harga beras berkualitas terbaik, kurang dari Rp.3.000 per kilogram. Di 2011, harga beras jenis yang sama mencapai Rp.9.000. Dampak dari kenaikan harga beras ini, merembet kemana-mana.

Sebmilan bahan kebutuhan pokok (sembako), harganya naik berlipat. Kenaikan ini tentunya tidak akan dirasakan sebagai sebuah beban. Kalau saja pendapatan tetap (gaji) maupun yang tidak tetap (honorarium) ikut mengalami kenaikan. Faktanya, harga barang kebutuhan naik, pendapatan rakyat (pekerja) tidak!

Bagi orang awam, lonjakan harga ini tidak bisa dimengerti. Sebab dalam dua kali kampanye Pilpres, SBY menjanjikan lebih baik. Apalagi bagi para tokoh agama yang tingkat intelektualitas mereka rata-rata lebih baik. Mereka pasti bertanya atau heran. Mengapa negara agraris, kok tidak bisa memberikan beras berkualitas berharga murah?

Terhadap pertanyaan ini, presiden pasti punya jawabannya. Tetapi jawabannya itu tetap saja tidak menjawab pertanyaan apalagi menyelesaikan persoalan. Bahkan kalau jawaban itu terlalu teoritis, akademis dan dogmatis, presiden bisa dianggap berbohong lagi.

Ketidak mengertian atas kenaikan harga produk pertanian ini, terus berlanjut. Sebab SBY merupakan presiden pertama Republik Indonesia yang bergelar doktor di bidang pertanian.

Menjelang Pilpres 2004, SBY berhasil meraih doktornya di Institut Pertanian Bogor. Sehingga diam-diam banyak yang berharap kepakaran SBY di bidang pertanian ini bakal dapat mendongkrak kehidupan menjadi lebih baik dari para petani Indonesia.

Namun dengan kegagalan SBY membuktikan bahwa dia seorang pakar pertanian, maka banyak orang bertanya untuk apa ilmu yang dipelajarinya itu kalau tak bisa diaplikasikan? Jangan-jangan tesis dan gelar doktor itu hanya dibuat, dikejar untuk kebutuhan pencitraan semata.

Banyak kalangan yang melihat, SBY sebetulnya seorang yang pintar. Karena kepintarannya itu, maka ia memiliki demikian banyak obsesi. Salah satu obsesinya ia ingin dicatat sejarah sebagai presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Nah akibat keinginannya itu, ia tidak ingin punya cacat. Itu sebabnya ia prioritaskan masalah pencitraan.

Dalam abad modern, pencitraan memerlukan biaya dan kosmetik. Konsekwensinya biaya pencitraan menjadi mahal. Pencitraan menjadi sebuah industri. Industri pencitraan memerlukan bahan kosmetik. Sementara sebuah kosmetik dibutuhkan untuk membungkus kemasan.

Sebuah kemasan sebagai produk pencitraan harus bisa menutupi semua kekurangan. Yang kurang dibilang sudah genap, busuk dibilang wangi, yang gagal dibilang berhasil. Paradigma inilah yang digunakan SBY untuk memimpin Indonesia.

Iromisnya, Pak Presiden sangat percaya pada konsep pecitraan itu. Sehingga dalam melihat dirinya, meneropong hasil-hasil kerjanya, menanggapi keluhan hidup rakyatnya, Pak Presiden akan selalu berbeda dengan siapapun atau para tokoh lintas agama tersebut.

Ada lagi hal lain yang tidak disadari presiden, kepekaannya terhadap lingkungan yang jauh dari lingkar kekuasannya, menjadi sangat berkurang. Sekalipun SBY besar dari lingkungan rakyat kebanyakan, tetapi sistem dan protokol yang mengikatnya selama lebih dari 6 tahun ini, telah membuat dia tidak bisa merasakan lagi derita atau kesulitan yang dialami rakyat kebanyakan.

Coba simak, tatkala banyak rakyat sedang dilanda kesulitan, baik oleh bencana alam ataupun bencana yang tidak terlihat, SBY masih bisa mengundang media merekam dan memberitakan kegiatan di waktu lowongnya bernyanyi solo diiiringi Home Band Cikeas. Ini merupakan sebuah pemandangan yang absurd. Lain halnya kalau hal itu tidak diekspose dan dicitrakan.

Hampir tujuh tahun menjadi presiden, dapat dipastikan, SBY tidak pernah lagi membawa uang, kartu kredit ataupun dompet. Kemanapun dia pergi, dia tidak akan takut terlantar. Keadaan ini tanpa disadarinya telah membuatnya tidak tahu lagi situasi dan harga-harga barang di luar. Sehingga SBY sudah tidak bisa membedakan adanya kenaikan harga semua barang-barang.

Omongan SBY sebagai pemimpin banyak yang ‘nyambung’ dengan tema yang dibicarakan rakyat banyak. Hal ini terkesan dari reaksi Sidang Kabinet terhadap kenaikan harga cabe yang sudah mendekati Rp100 ribu per kilogram.

Kata seorang peserta sidang kabinet yang dipimpin presiden, kalau mau harga cabe turun, rakyat harus mengurangi konsumsi makanan pedas. Pernyataan tersebut enak dikutip menjadi berita, tapi rasa pedasnya sampai ke sum sum. (inilah/rimanews)

SBY Layak Diberi Gelar Presiden Plin-Plan? 

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 21/01/2011 | 20:57 WIB

SBY Layak Diberi Gelar Presiden Plin-Plan?

Oleh: Tb. Januar Soemawinata (Universitas Nasional)

BOHONG, menipu, mengibuli, asal bunyi (asbun), omong doing (omdo) alias NATO (no action, talking only), atau melakukan kebohongan, adalah predikat yang jelek di mata masyarakat. Oleh karena itu, begitu ada tudingan dari sejumlah tokoh lintas agama bahwa rezim pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kebohongan, maka pihak Istana bereaksi keras dan berupaya ‘panik’ membantahnya. Bahkan, SBY mengundang tokoh lintas agama itu untuk bertemu di Istana, Senin (17/1) malam.

Menurut saya, mestinya SBY tak perlu mengudang pertemuan tertutup dengan para tokoh yang mengritiknya itu, karena hal ini terkesan ada politicking dan ada pencitraan bahwa para tokoh tersebut sudah berhasil ‘dilunakkan’ oleh Presiden. Mestinya, Presiden bekerja keras saja dan berusaha keras pula untuk mengerjakan tugasnya yang belum beres selama ini seperti diungkapkan dalam 18 kebohongan tersebut, termasuk janji-janji kampanye SBY dalam perbaikan ekonomi, penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat.

Saya sebenarnya menyesalkan digelarnya pertemuan tertutup antara SBY dengan sejumlah tokoh lintas agama. Jangan-jangan pertemuan dengan sejumlah tokoh agama , hanya trik untuk ‘mengibuli’ masyarakat bahwa mereka sudah ‘damai’ dengan SBY. Mestinya Din Syamsuddin Cs harus menolaknya dan minta saja pertemuan terbuka agar tidak ada manipulasi dan dusta diantara kita, yakni peretmuan harus tebruka dan diekpose oleh televisi sehingga bisa dilihat langsung oleh rakyat Indonesia. Bukan pertemuan tertutup yang bisa melahirkan publikasi yang banyak manipulasi dan pengakuan.

Demikian juga selama ini SBY hanya mengatakan, kasus Gayus harus diusut tuntas. Ini semacam retorika dan kata-kata pernyataan belaka seperti pengamat bicara. Seharusnya, SBY mengatakan langsung bahwa dirinya akan memimpin pengusutan kasus Gayus. Kalau berkata seperti ini, barulah SBY seperti bersumpah tau berjanji untuk menuntaskan kasus Gayus karena resikonya jika tidak dilakukan akan mendapat ‘hukuman’ sosial. Namapknya, trik atau tipu muslihat atau retorika kata memang dalam dunia politik praktis kerap nongol dalam upaya untuk menipu atau mengibuli lawan politik dan rakyat.

Dengan sikap para tokoh agama yang menyetujui tawaran SBY untuk melakukan pertemuan tertutup itu sama saja mereka sudah mau diajak berkolusi dan berbohong. Saya menduga ini adalah cara-cara langkah trik SBY yang ‘pintar’ berbohong dan membodohi para tokoh agama untuk mendapatkan nilai, agar masyarakat dapat menuduh para tokoh agama pun mudah dipengaruhi imbalan-imbalan politik atau apa pun yang menjadi bergeming kekuasaan untuk membungkamnya.’

Apalagi, lebih konyol kalau ternyata nantinya para tokoh ada yang diberi fasilitas ‘suap’ miliaran atau dikasih proyek tertentu agar tokoh agama bungkam. Makanya, kalau para tokoh agama itu tidak mau dituduh telah menerima ‘sesuatu’ dari SBY, maka mereka harus segera mengadakan konferensi pers dan membuka hasil pertemuan yang telah dilakukannya dengan SBY Senin malam kemarin, secara terbuka dan blak-blakan. Hal ini untuk membuktikan kemurnian para tokoh agama ini dalam mengklaim gerakan moral bangsa.

Kalau memang para tokoh lintas agama sudah mengerti dan mengetahui dosa-dosa SBY yang sudah dilontarkan ke masyarakat, jangan dijilat lagi dengan pertemuan tertutup. Ini sama saja dengan para tokoh agama tersebut melecehkan diri sendiri, dan SBY-lah yang menjadi pemenangnya. Artinya, rakyat akan menilai bahwa ternyata para tokoh agama itu setelah bertemu SBY, menjadi kutuk, lunak dan melempem. Bisa ada tuduhan bahwa tokoh agama itu dapat sesuatu dari SBY, misalnya disuruh berpikir dulu untuk menerima tawaran kursi menteri atau jabatan ‘basah’ lainnya?

SBY juga jangan plintat plintut alias plin-plan. Dulu dia pernah melontarkan pernyataan terkait Kesultanan Yogyakarta dalam RUUK DIY, bahwa monarkhi tidak baik. Namun, kabarnyan kini SBY mau menerima gelar raja Batak? Benar kata pengamat hukum senior Prof Sahetapy SH, yang mengingatkan bahwa tahun 2014 nanti SBY akan tercatat sebagai presiden plin plan.

Apa SBY mau membangun dinasti ‘kerajaan’ sendiri dengan mencalonkan istrinya, Kristiani Herawati atau Ani Yudhonono sebagai capres 2014, dan anaknya Ibas Yudhoyono di jabatan teretntu lagi meski sekarang sudah menjadi Wakil Ketua Umum KADIN dan Sekjen Partai Demokrat? Soal bantahan ‘politik’ SBY bahwa pihaknya tidak akan mencalonkan keluarganya untuk menjadi capres 2014 apakah bisa dipercaya? Kini kredibilitas SBY sudah rendah, ada krisis kepercayaan yang makin lama makin besar alias bias dianggap cuma omong dong (omdo). Nampaknya, orang sudah tak percaya lagi dengan bantahan SBY.

Kini, bagi SBY yang bagus adalah instropeksi atau mawas diri dengan memebanhi segala kerja dna kinerjanya, termasuk 18 kebohongan yang dilontarkan tokoh lintas agama. SBY tidka perlu bantah membanatah dan mengelajk, tapi justeru harus bekerja keras dan membaut kritik sebagai acuan atau cambukan. Selain itu, mulai sekarang SBY harus jeli dan teliti dengan orang-orang sekitarnya. Jangan mau menerima laporan ABS (Asal Bapak Senang).

SBY mesitnya sadar bahwa banyak orang yang mengelilinginya hanya untuk mencari kepentingan pribadi, kekayaan dan fasilitas untuk menjadi ‘calo’ proyek. Orang-orang dekat SBY itu bisa berwujud politisi, LSM, ormas atau ‘berbaju’ lainnya. Mereka cuma ndompleng lingkaran kekuasaan SBY, tapi begitu SBY jatuh, mereka akan berusaha untuk berpindah menjadi antek kekuasaan pengggantinya. SBY akan ditinggalkan begitu saja di penjara. Mereka memang petualang dan pecundang.

Demikian juga SBY harus sadar bahwa para menteri hanya mendekat dan ‘pura-pura’ setia kepada dirinya agar tidak direshuffle. Apalagi, Menteri yang menjadi ‘ATM’ partai politiknya maka jabatan menteri sangat penting untuk menghidupi ‘kehidupan’ partainya. Tapi, apabila ada tanda-tanda SBY akan jatuh maka mereka akan mundur atau mengaku bukan orangnya SBY, mirip sejumlah menteri Ginandjar Cs dulu yang mundur dari kabinet begitu mengetahui Pak Harto akan jatuh. Mereka berpura-pura sebagai kaum reformis dan agar tidak dicap sebagai orangnya Soeharto. Saat itu, hanya Mensesneg Sadilah Mursid yang secara jentel menemani Pak Harto hingga kejatuhannya dan tidak takut dicap sebagai orangnya Soeharto. Yang lainnya ngibrit alias colong playu. Memang bangsa ini bansga ‘kampret’ dan munafik? (*)

Jika Terus Berbohong, SBY bisa di-Ben-Ali-kan? 

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 21/01/2011 | 21:00 WIB

Jika Terus Berbohong, SBY bisa di-Ben-Ali-kan?
Oleh: Arief Poyuono *)

STAF khusus Presiden mengatakan SBY lebih suka dikatakan gagal daripada dikatakan pembohong dalam hal  memerintah serta capaian capaian yang diperoleh SBY, Tapi sayangnya dalam klaim yang di beberkan oleh SBY , tidak sekalipun SBY mengatakan bahwa Dia telah gagal dalam menjalankan pemerintahannya atau Gagal mensejahterakan rakyat, atau Gagal memberantas Korupsi, berarti itu sama saja SBY tidak mau jujur alias dianggap Bohong. Hal ini tentu akan semakin membuat rakyat tidak percaya pada SBY.

Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali mengundurkan diri setelah berkuasa selama 23 tahun dan Ben Ali meninggalkan negaranya di tengah tuntutan yang meningkat agar ia mengundurkan diri meski pada ia menyatakan tidak akan mengupayakan perpanjangan masa jabatan setelah 2014, tentu ini ada kesamaan dengan di Indonesia dimana makin banyak tuntutan dan peringatan kepada SBY untuk mundur dari elit politik dan aktivis, sampai tokoh tokoh agama sudah turun gunung untuk mengingatkan pada SBY tentang 18 kebohongan pemerintah SBY kepada Rakyat , padahal semua tahu bahwa tahun 2014 SBY tidak akan bisa maju lagi sebagai presiden.

Performance ekonomi Tunisia boleh dikatakan lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia sepanjang lima tahun terkahir  dimana data tahun 2009 setelah krisis global  tahun 2008 tetap tumbuh pada 4,4%  dan begitu pula Indonesia ekonomi berhasil tumbuh 4,9 % dengan total penduduk yang lebih besar dari Tunisia  , Tingkat inflasi di Tunisia pada tahun 2009 hanya 5 % sedangkan Indonesia 9,9 % , sedangkan untuk GDP  perkapita di Tunisia pada tahun 2009 adalah 7200 US dollar sedangkan Indonesia hanya 3830 US dollar , untuk tingkat kemiskinan di indoensia mencapai 17, 8 % dan Tunisia hanya 7,4 %. Dari data data ekonomi Tunisia lebih baik tapi kenyataan pengangguran di Tunisia lebih tinggi yaitu 14,`1 % dari Indonesia  yaitu 8,4 % ini menunjukan bahwa ada suatu dugaan kebohongan yang disajikan oleh pemerintah SBY dalam hal pengangguran.

Tentu saja ini menunjukan bahwa klaim kemajuan Tunisia saja tidak menjamin untuk rakyat tidak menjatuhkan Presidennya , apalagi Indonesia hal Pemakzulan SBY akan semakin mungkin bisa oleh rakyat atau bisa juga oleh DPR  , dimana persoalan yang dihadapi oleh Tunisia adalah hampir sama dengan Indonesia dalam hal politik dan hukum dimana , hasil pemilu yang dimenangkan Ben Ali hampi r 94% tapi menuai protes akibat kecurangan , begitu juga dengan SBY yang relatif hasil pemilu juga tidak jujur atau terkesan curang akibat sistim DPT yang amburadul , tapi dari hasil pemilu rakyat Indonesia dan Tunisia masih maklum .

Namun dari sisi penegakan hukum terutama pemberantasan Korupsi di Tunisia , presiden Ali gagal melaukan pemberantasan korupsi yang dilakukan kroni kroninya serta pemerintahnya , gejala ini juga mulai terjadi pada pemerintahan SBY , dimana SBY telah gagal menangkap Big Fish dari kasus Gayus serta Bank century , tentu ini akan bisa menyulut kemarahan rakyat untuk menjatuhkan SBY seperti yang terjadi di Tunisia .

Di sektor lapangan kerja juga terjadi dikatakan menurut data ekonomi Tunisia tumbuh walaupun saat terjadi krisis global tapi kenyataannya jumlah rakyat Tunisia banyak menganggur hampir 14,1 persen dari populasi yang bekerja serta maraknya PHK di Tunisia , begitu juga Indonesia Ekonomi tumbuh tapi tingkat pengangguran tetap tinggi , dari hal ini kaum elit (DPR) , aktivis mahasiswa  Tunisia serta tokoh agama  dengan disokong oleh Kaum Buruh yang kesal akibat susahnya pekerjaan dan akhirnya melakukan pengulingan pemerintahan Ben Ali walaupun harus berhadapan dengan Polisi Tunisia , tetapi kenyataannya tentara militer Tunisia justru ikut dalam pendukungan juga untuk menggulingkan SBY  , jadi hal seperti ini mungkin saja terjadi pada diri SBY , kalau SBY tidak sadar , pasti SBY digulingkan dan yang pasti tentara Indonesia pun akan ikut bersama kaum elit , tokoh agama, mahasiswa dan buruh.

Buruh Juga Rasakan Kebohongan SBY

Kaum pekerja sebenar juga sudah merasakan bahwa  pemerintah SBY sudah banyak bohong dan terkesan gagal dalam menciptakan kesejahteraan dan perlindungan bagi buruh , satu hal yang secara kasat mata dapat kita lihat adalah bahwa pemerintah SBY telah gagal melakukan perlindungan terhadap TKI diluar negeri ,dengan  banyaknya TKI yang disiksa , dibunuh , diperkosa , tidak dibayar gajinya serta ribuan TKI di araba Saudi yang terlantar di bawah jembatan  yang samapi sekarang tidak ada langkah apapun yang konkrit dari pemerintah untuk memulangkan TKI ke Indoonesia.

Kaum pekerja sebenar juga sudah merasakan bahwa  pemerintah SBY sudah banyak bohong dan terkesan gagal dalam menciptakan kesejahteraan dan perlindungan bagi buruh , satu hal yang secara kasat mata dapat kita lihat adalah bahwa pemerintah SBY telah gagal melakukan perlindungan terhadap TKI diluar negeri ,dengan  banyaknya TKI yang disiksa , dibunuh , diperkosa , tidak dibayar gajinya serta ribuan TKI di araba Saudi yang terlantar di bawah jembatan  yang samapi sekarang tidak ada langkah apapun yang konkrit dari pemerintah untuk memulangkan TKI ke Idnonesia. Jadi , wajar kalau  pemerintah SBY itu memang tukang bohong.

Tak itu saja dalam hal melakukan kebijakan ekonomi terutama yang terkait pada sektor industri SBY selalu mengorbankan kaum pekerja, contoh yang paling nyata adalah pembatasan pengunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan berflat hitam , serta kenaikan TDL (tariff dasar listrik) diatas 18 % terhadap sector industry , pasti akan berujung pada PHK besara besaran . Jadi ,klaim SBY yang megatakan pengangguran berkurang itukan bohong besar .

Jadi, wajar saja kalau nanti buruh pun bisa ikut bergabung dengan Tokoh agama, elit politik serta Mahasiswa untuk mewacanakan pengulingan pemerintah SBY, kalau SBY terus terusan tidak mau sadar dan melakukan perubahan untuk kesejahteraan buruh. (**)

*) Arief Poyuono SE – Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat (KPP) FederasiSerikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu

Klaim Kemajuan Ekonomi SBYnomic Pakai Data-data Mistik 

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 21/01/2011 | 20:55 WIB

Klaim Kemajuan Ekonomi SBYnomic Pakai Data-data Mistik
*) Arief Poyuono *)

INFLASI tidak terkendali yang terjadi di pemerintah SBY akibat data-data yang disajikan mengenai inflasi dan pertumbuhan ekonomi  oleh pemerintah SBY-Boediono terkesan ngacau, dan berpengaruh pada minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini bisa tercermin dengan dengan kepanikan di pasar saham yang selalu jadi acuan klaim  keberhasilan ekonomi pemerintah SBY.

Satu demi satu mulai terkuak borok-borok  dan kebohongan dari klaim-klaim SBY yang mengatakan ekonomi Indonesia mengalami kemajuan, dimana kemajuan ekonomi yang diklaim oleh SBY pada rapat kerja kemarin, hanyalah hitungan angka-angka mistik. Ini bisa dibuktikan dengan mulai naiknya suku bunga perbankan akibat inflasi yang tidak terkendali, serta harga-harga bahan pokok dan keperluan rumah tangga yang tidak berhasil distabilkan oleh pemerintah SBY.

Akibat data inflasi yang terkesan berbau mistik atau ngacau, ancaman capital flight mulai dirasakan di sektor pasar modal dan pasar uang, dimana investor asing mulai melepas kepemilikannya baik di saham, obligasi maupun surat utang negara.

Data BPS (Badan Pusat Statistik) awal Januari menun¬jukkan peningkatan inflasi tahun 2010 mencapai angka 6,96 per¬sen, nampaknya data ini jauh dari kebenaran dan terkesan merupakan data mistik. Sebab, yang terjadi secara realistis pemerintah sampai saat ini tidak mampu mengatasi volatilitas harga pangan dan cenderung semakin liar. Contohnya, harga cabai yang tidak bisa turun ke harga normal dalam waktu 2 minggu. Selain itu, makin meroketnya harga beras akibat kegagalan operasi pasar yang banyak diselewengkan. Serta kenaikan gula yang tidak terkontrol.

Kenaikan TDL (tarif dasar listrik) yang dilakukan pemerintah SBY terhadap sector industry secara diam-diam, juga mulai menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan TDL industri hanyalah bohong belaka. Dari data yang kami terima, banyak industri yang sudah mulai ancang-ancang untuk gulung tikar atau memindahkan usahanya ke luar Indonesia. Daya beli masyarakat yang semakin menurun akibat inflasi, serta ancaman PHK pada tahun 2011 pun tidak dapat dihindarkan, sehingga pengangguran akan semakin meningkat dan jumlah orang miskin akan terus bertambah. Jadi, ini bukti bahwa borok-borok kebobrokan ekonomi SBYnomic mulai terkuak.

Sejumlah tokoh lintas agama pun yang mulai resah akibat dari data data mistik ekonomi yang disajikan SBYnomic juga mulai bereaksi untuk meminta Persiden SBY jujur dalam menjalankan pemerintahannya terutama dalam hal membangun ekonominya. Kekesalan sejumlah aktivis yang melemparkan telur busuk dan cabai ke Istana akibat kegagalan dari pemerintah untuk menstabilkan harga-harga sembako serta desakan SBY untuk mundur.

Kami dari serikat pekerja BUMN juga mulai mencium bau busuk, adanya skenario penyelewengan data-data keberhasilan ekonomi SBYnomic ini ditandai dengan keinginan pemerintah SBY untuk menjual 11 BUMN dengan alasan Go Publik. Tidak itu saja, kami juga menduga skenario menunda kenaikan tarif kereta api tanpa pemerintah menggelontorkan dana subsidi PSO (public service obligation) adalah cara-cara pemerintah untuk mengkerdilkan PJKA yang pada akhirnya akan terjadi swastanisasi kereta api.

Pemerintah SBY yang terkesan neolib juga terbukti, bahwa yang menjadi acuan keberhasilannya adalah naiknya IHSG dan kuatnya rupiah, bukan berapa jumlah pengangguran yang dapat dikurangi serta bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, serta berapa besar ouput yang dihasilkan dari sektor industri bukannya output yang dihasilkan dari eksploitasi sumberdaya alam. (**)

*) Arief Poyuono SE – Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat (KPP) Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu

SBY Pakai Jurus Pendekar Mabuk?

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 29/01/2011 | 09:31 WIB

SBY Pakai Jurus Pendekar Mabuk?
Oleh: Tb. Januar Soemawinata (Universitas Nasional)

Sabtu, 29/01/2011 | 09:31 WIB SBY Pakai Jurus Pendekar Mabuk?

EDAN tenan, si penyuap tidak ditangkap tetapi justeru penerima suap yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para tersangka penerima suap dalam bentuk traveller’s cheque (cek perjalanan) ratusan juta/milyaran rupiah untuk pencalonan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), ditangkap oleh KPK. Anehnya, justru si pemberi suap hingga kini tidak pernah ditangkap KPK dan terkesan memang tak serius mau menangkapnya.

Sejumlah mantan anggota Komisi IX DPR yang diduga telah menerima uang suap tersebut sudah ditangkap, tetapi pihak pemberinya yang diduga melibatkan Miranda dan Nunun Nurbaeti dibiarkan saja oleh KPK. Selain melanggar azas keadilan, KPK juga terkesan tebang pilih. Pertanyaan dan persoalannya, apakah sikap KPK yang ‘berat sebelah’ akibat adanya tekanan atau intervensi rezim penguasa SBY?

Pasalnya, penangkapan mantan anggota DPR RI yang kebanyakan dari PDIP dan Golkar ini berbarengan dengan gencarnya desakan Hak Angket kasus mafia pajak dan penggoyangan kembali kasus Bank Century yang bisa mengancam posisi SBY. Ditambah lagi, sekarang ini SBY dipusingkan dengan tudingan pemerintahannya melakukan kebohongan publik dan adanya pelecehan koin presiden terhadap dirinya.

Jadi, bisa jadi ada benang merah kaitan antara pusingnya SBY yang sarat goyangan sekarang ini dengan dugaan terkooptasi KPK oleh sang rezim penguasa tersebut. Maklum, KPK juga manusia yang doyan nasi dan duit, sehingga sulit untuk bermental ‘berani mati’ dalam melakukan pemberantasan korupsi. Kalau ada sedikit berani saja yang mengotak-atik kasus korupsi terkait dengan pihak Istana, maka nasibnya bisa seperti Bibit-Chandra dan Antasari Azhar yang telah mengalami dugaan kriminalisasi sehingga menyulitkannya melakukan tugas KPK?

Pihak PDIP sendiri mencium aroma pengalihan isu dalam penjemputan paksa politikus senior PDIP Panda Nababan oleh KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (28/1). Panda ditangkap agar kasus mafia pajak Gayus Tambunan redup? Dugaan pengalihan isu tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP bidang Hukum Trimedya Panjaitan. Anak buah Megawati Soekarnoputri ini tahu saat ini KPK mulai mengusut kasus Gayus.

Sebagaimana diketahui, 19 orang mantan anggota Komisi IX DPR yang ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Enam orang diantaranya adalah kader Partai Golkar. Yakni, Paskah Suzetta, Baharudin Aritonang, TM Nurlif, Asep Ruchimat Sudjana, Reza Kamarullah, dan Achmad Hafiz Zawawi. Tujuh orang lainnya berasal dari PDIP, yaitu Ni Luh Maryani, Max Moein, Engelina Pattiasina, M Iqbal, Poltak Sitorus, Soewarno, dan Matheos Formes.

Satu orang lainnya berasal dari PPP, yakni Daniel Tanjung. Dalam kasus ini, terdapat 26 mantan anggota Komisi IX DPR yang menjadi tersangka. Mereka didugan menerima suap berupa cek pelawat (travellers’ cheque) dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada 2004. Pada pemilihan tersebut, terpilih Miranda Swaray Goeltom.

Dalam kasus ini, 19 politisi mantan Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI periode 1999-2004 ditahan KPK, termasuk mantan Kepala Bappenas yang juga politisi Golkar, Paskah Suzetta, beserta anggota Komisi III bidang Hukum dari Fraksi PDIP DPR, Panda Nababan. Lima tersangka lainnya akan ditahan pekan depan, karena berhalangan hadir.

Penahanan ini diprotes salah Paskah Suzetta sebelum menjalani pemeriksaan kemarin. Paskah mempertanyakan langkah KPK yang tidak ‘menyentuh’ kepada orang yang diduga menyuap. “Nah, sekarang sudah berapa lama penyuapnya tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka. Ini tidak benar,” kata anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004 dari Fraksi Partai Golkar itu, seperti dikutip situs berita.

Menurut Paskah, KPK tidak pernah bertanya siapa yang telah mencoba menyuap saat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 2004 yang dimenangkan Miranda Goeltom tersebut. “Tidak pernah ada pertanyaan. Seharusnya ditetapkan terlebih dahulu siapa pemberinya,” aku mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas itu.

Biar pun politisi yang telah ditangkap KPK tersebut ngedumel atau ngomel tak karuan mencela dan memprotes KPK, tapi lembaga anti korupsi pimpinan Busyro Muqoddas ini seolah menerapkan jurus ‘biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu’. Berbagai pihak, ada yang curiga bahwa langkah KPK ini adalah sebagai ‘titipan’ (pesanan) rezim penguasa SBY. Jika benar SBY menekan KPK untuk menangkap dulu si penerima suap tanpa mau menangkap si pemberi suap, ini diduga sebagai jurus pendekar mabuk yang diterapkan SBY. Maklum, dalam politik itu biasa berpikir ‘daripada dibunuh lebih baik membunuh duluan’. (*)

Klaim Keberhasilan SBY Hanya Fatamorgana 

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 21/01/2011 | 20:53 WIB

Klaim Keberhasilan  SBY Hanya Fatamorgana
Oleh: Arief Poyuono *)

KEMARIN, jajaran penyelenggara negara menggelar rapat kerja yang pertama di tahun 2011. Sejumlah arahan soal progam aksi pemerintah tahun 2011, disampaikan Presiden SBY dalam rapat tersbeut. Arahan meliputi program di bidang kesra, hukum, keamanan dan perekonomian. Sedangkan pesertanya adalah para Menteri KIB-II, Wantimpres, UKP4, pimpinan Lembaga Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, pejabat di lingkungan kementrian/lembaga setingkat eselon-I, KIN dan KEN, pelaku dan pimpinan BUMN. Juga hadir para pengusaha swasta nasional.

Dalam raker tersebut Presiden SBY mengklaim telah berhasil dalam 10 bidang selama menjalankan pemerintahan hingga 2010. Pertama, kata SBY, pertumbuhan ekonomi terus tumbuh dan berkembang dengan fundamental yang makin kuat. “Lihat IHSG kita, daya saing kita di dunia global lebih baik,” kata Presiden.

Sungguh sangat memprihatinkan klaim SBY yang mengatakan ekonomi tumbuh dengan fundamental yang kuat dicontohkan dengan nilai IHSG yang menguat padahal, ilmu ekonomi apapun IHSG bukanlah ukuran bahwa ekonomi suatu negara dikatakan berhasil. Catatan yang paling penting untuk menilai keberhasilan ekonomi suatu negara adalah diantaranya jumlah penganguran yang menurun serta yang dijadikan patokan orang bekerja buka orang yang berkerja serabutan atau 3 jam dalam seminggu.

Namun kenyataannya, acuan orang yang bekerja 3 jam dalam seminggu tidak masuk kategori underemployment /pengangguran . sebab kuatnya IHSG tidak menjamin tumbuhnya lapangan kerja karena Indeks Harga Saham gabungan di bursa saham Indonesia tidak ada bedanya  Casino di Makao tempat liburan Gayus Tambunan.

Selain dari angka penganguran yang menjadi acuan untuk menghitung keberhasilan suatu ekonomi negara, tingkat daya beli masyarakat juga menjadi ukuran yang tepat bagi keberhasilan. Namun, bukan tingkat daya beli rakyat terhadap saham saham yang ada di bursa saham. Sebab, pemain saham tidak ada yang namanya rakyat yang berpenghasilan pas pasan, dan kenyataannya saat ini indeks daya beli masyarkat semakin menurun dengan kenaikan harga-harga akibat inflasi dan ketidakmampuan pemerintahan SBY menjaga kestabilan harga harga, terutama harga sembako.

Hal ini dikarenakan karena pendapatan rakyat makin hari makin tergerus  dan tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan , perlu dicatat bahwa hampir 60 % buruh bergaji dibawah 1,8 juta  menurut hasil survey BPS. Jadi dari indicator ini saja menunjukan bahwa sebenarnya  gaji mereka sudah tidak dapat mencukupi.
Klaim SBY tentang turunnya kemiskinan sebenarnya hanya dalam angka saja kenyataannya yang terjadi saat ini rakyat semakin bertambah miskin serta pengangguran semakin meningkat.

Bagaimana tidak, berapa banyak rakyat yang kehilangan hartanya dan pekerjaan akibat terjadinya Climate change/perubahan cuaca dimana climate change telah merubah pranata ekonomi dipedesaan akibat gagal panen dan, nelayan yang tidak bisa melaut. Kemudian, bencana alam  dimana korban bencana alam sampai saat ini tak kunjung  diurusi secara tuntas oleh pemerintah.

Contoh saja berapa banyak rakyat sidoarjo yang kehilangan pekerjaan akibat lumpur Lapindo, bencana gempa Jogyakarta, Gempa Padang, Gempa di Mentawai. selain itu PHK pun terjadi akibat deindusrialisasi sebab investasi yang banyak tertanam di Indonesia pada periode 2010 lebih didominasi dengan investasi  untuk ekspolitasi sumberdaya alam Indonesia yang tidak memberikan banyak lapangan kerja , serta hasil yang diekpor pun tidak memberikan nilai tambah  ekonomi bagi bagi rakyat.

Klaim untuk kemajuan SBY yang patut diberi kan apresiasi hanyalah keberhasilan SBY menjual asset-asset negara berupa BUMN dengan harga sangat murah, serta rencana penjualan asset BUMN di tahun 2011.
Peserta Raker yang tertidur dan ber-Balck Beri-an merupakan signal bahwa, banyaknya pejabat negara yang sudah  bosan dengan celoteh-celoteh SBY yang penuh dengan ketidakbenaran dan hanya lips service saja, tanpa direalisasikan dengan kenyataan, seperti janji Pemerintah SBY membangun infrakstruktur  ternyata tak kunjung terealisasi yang akibatnya pangsa pasar industri yang berbasis manufaktur semakin mengecil, sedangkan industri berbasis sumber daya alam terus menguat. Dan yang terjadi, ekonomi Indonesia yang tumbuh hanyalah fatamorgana saja  dan mengarah pada deindustrialisasi.

Perlu dicatat deindustrialisasi akan berdampak pada menurunnya nilai tambah industri nasional dan tergerusnya aktivitas perekonomian yang akhirnya menciptkan PHK . Industri manufaktur domestik masih kental dengan muatan impor. Hal ini berpotensi menimbulkan defisit, terlebih bila mengandalkan arus modal masuk jangka pendek. Sedangkan investasi langsung dari luar negeri (foreign direct investment/ FDI) pada 2010 meningkat. Dan  FDI lebih berorientasi pasar domestik daripada. Kondisi ini membuat FDI bakal meningkatkan impor. karena sektor riil membutuhkan dukungan pembiayaan jangka panjang, selain bertumpu pada perbankan domestik.

PDB yang meningkat yang diklaim sebagai keberhasilan SBY juga hanya hitungan Fatamorgana saaja kenyataannya PDB yang hampir 750  milyar  US dollar pada tahun 2010 lebih didominasi dengan ekspor bahan baku , dibandingkan dengan barang barang hasil produksi /final production yang sudah melewati proses ekonomi.

Tim Ekonomi SBY Hanya Ciptakan Pengemis Jalanan
Ancaman inflasi yang akan mencapai dua digit hampir dipastikan tidak dapat dihindari, inflasi tahun 2011 yang diperkirakan akan mencapi dua digit. Ini disebabkan karena kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok (sembako) yang hampir rata rata mencapai 50 % lebih serta dengan kenaikan harga minyak dunia yang menyentuh hampir 100 US dollar akibat tingginya permintaan minyak dunia oleh negara negara di Eropa dan Amerika Serikat akibat cuaca buruk sehingga berimbas pada ekonomi Indonesia.

Sementara kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia akibat APBN yang tidak mampu lagi menanggung subsidi BBM adalah dengan membatasi  atau melarang mobil mobil berpelat hitam mengunakan BBM subsisdi, tentu saja hal ini juga akan semakin memicu inflasi sampai dua digit untuk ekonomi Indonesia.

Hal  ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila tim ekonomi SBY sejak jauh-jauh hari mampu melakukan memprediksi dampak dari climate change terhadap perekonomian nasional, terutama terhadap ketangan pangan nasional, dimana isu Climate change/perubahan iklim yang sangat ekstrim bukanlah isapan jempol. ‘

Isu Climate change sudah didengung-dengungkan sejak 5 tahun terkahir, dari segi kebijakan  ekonomi tidak terlihat jelas langkah-langkah Tim ekonomi SBY untuk menghadapi dampak dari climate change, seperti sudah dipastikan bahwa dampak climate change akan merubah semua pranata perekonomian masyarakat di pedesaan terutama di sektor pertanian dan kelautan, serta akibat dari perubahan pranata perekonomian di dua sektor tersebut juga akan meyebatkan pengangguran.

Seperti saat ini, akibat dari climate change sudah banyak para nelayan yang beralih profesi ke sektor pekerjaan lain, daintaranya buruh harian di kota-kota besar, tukang becak, pedagang asongan, tukang ojek, dan malah sampai menjadi pengemis di jalanan demi untuk menghidupi keluarganya. Dampak lain adalah arus urbanisasi masyarakat pedesaan ke kota besar semakin besar jumlahnya. (**)
*) Arief Poyuono SE – Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat (KPP) Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu

Advertisements

1 Response to “Kenegarawanan : Sikap Warga Indonesia di Swiss dan di Indonesia”


  1. 1 nobody
    January 31, 2011 at 4:22 pm

    Kekuatan FreeMason Yahudi di balik masalah Gayus dll.?
    Semua orang saling berusaha untuk menutupi agar kedok anggota mafia FreeMason utama tidak sampai terbongkar.
    Jika memang benar demikian, maka tidak akan ada orang yang bisa menangkap, mengadili, dan menghukum Gembong tersebut, selain Mahkamah Khilafah!
    Mari Bersatu, tegakkan Khilafah!
    Mari hancurkan Sistem Jahiliyah dan terapkan Sistem Islam, mulai dari keluarga kita sendiri!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,348,934 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: