29
Jan
11

Politik : Demo TRITURA Mahasiswa Serbu Istana SBY

Demo ‘Tritura’ Mahasiswa Serbu Istana SBY

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 28/01/2011 | 19:28 WIB Demo 'Tritura' Mahasiswa Serbu Istana SBY

Jakarta – Ratusan mahasiswa menyerbu Istana Negara, Jakarta Barat, Jumat (28/1) sore. Ribuan polisi dikerahkan untuk mengamankan aksi Gerakan Pemuda untuk Revolusi Indonesia itu. Benteng kawat berduri pun dipasang mengelilingi Istana untuk mengantisipasi kericuhan.

Aksi mahasiswa dimulai dengan long mars dari Stasiun Gambir hingga depan Istana Negara. Mereka membagi-bagikan selebaran yang berisi tiga tuntutan rakyat.  Adapun tiga tuntutan itu yakni mendesak Presiden SBY dan Wapres Boediono lengser dari jabatan. Tuntutan kedua yaitu menangkap pengemplang pajak. Terakhir, mahasiswa menuntut penurunan harga-harga pangan yang kian mencekik rakyat.

Mahasiswa pun melakukan gerakan terselungkup dan merayat di atas aspal. Mereka mengaku aksi itu sebagai bentuk kekecewaan rakyat. Mereka pun menilai pemerintah sebagai pengkhianat bangsa karena telah mengumbar kebohongan.

Ratusan mahasiswa itu di antaranya Front Aksi Mahasiswa (FAM) Universitas Indonesia, FAM Universitas Trisakti, FAM Universitas Mpu Tantular, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia. Sejumlah organisasi kemasyarakatan pun hadir dalam aksi itu seperti Serikat Pekerja PT PLN, forum Petisi 28, Gapura, Guntur 49, dan Jamper.

Selain unsur mahasiswa, aksi massa demo tersebut juga terdiri dari gabungan berbagai elemen masyarakat, pemuda dan buruh.  Mereka mengeluarkan Tritura (tiga tuntutan rakyat) terhadap pemerintah saat ini. Sekitar 1000 orang berjalan menuju Istana Negara. Tiga hal yang dituntut adalah turunkan harga, tangkap dan penjarakan koruptor dan pengemplang pajak, serta turunkan rezim SBY-Boediono. “Pertama, turunkan harga. Kedua, tangkap koruptor. Ketiga, turunkan rezim SBY-Budiono,” teriak Hakim, koordinator Gerakan Pemuda untuk Revolusi Indonesia (GPRI).

GPRI memandang pemerintah, DPR dan seluruh penegak hukum telah mengkhianati rakyat. Pemerintahan dijalankan dengan penuh rasa bohong dan munafik. “Kita kaum muda tak pernah sembunyi terhadap rezim SBY-Budiono yang telah menindas rakyat dengan tingginya harga sembako. Apakah pantas SBY jadi pemimpin kita,” seru salah satu orator dalam aksi yang berdiri di atas mobil bak terbuka. (*/Metrotvnews/jpc)

Dicari Pemimpin yang Haramkan Kebohongan!

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 28/01/2011 | 11:26 WIB

Jumat, 28/01/2011 | 11:26 WIB Dicari Pemimpin yang Haramkan Kebohongan!

Dicari Pemimpin yang Haramkan Kebohongan!
Oleh: Tubagus Januar Soemawinata (Universitas Nasional)

KABARNYA, pada Januari 2011 ini setiap pegawai negeri PNS/TNI/Polri diam-diam sudah terima uang ‘kejut’ atau ‘uang kaget‘ puluhan juta rupiah per orang. Bahkan gaji ke-13 sudah dijanjikan akan diberikan pada Juni 2011. Apa ini upaya untuk ‘menyogok‘ PNS/TNI/Polri agar mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena posisi SBY sekarang goyang terancam jatuh? Pasalnya, unsur birokrasi bisa dipolitisasi seperti era Orde Baru yang menyeret jalur B (Birokrasi) dan jalur A (ABRI) sebagai basis kekuatan politik Golkar saat itu disamping ormas kino-kino.

Meminjam istilah seniman monolog Butet Kartaredjasa bahwa kepemimpinan SBY di era Orbo (Orde Bohong-bohongan) saat ini, rezim penguasa dicurigai meniru era Soeharto dalam ‘memanfaatkan’ birokrasi dan TNI/Polri untuk tidak netral alias menjadi simpatisan partai penguasa. Tak hanya jabatan Menteri dijadikan jabatan politis, bukan profesional. Namun juga jabatan eselon I dipolitisasi yang seharusnya jabatan karier kepegawaian. Padahal, pegawai negeri harus netral sebagai aparat negara, bukan sebagai begundal atau alat penguasa. Birokrasi harus memihak kepada rakyat, bukan kepada partai politik penguasa.

Oleh karena itu, beberapa waktu lalu pernah terjadi sorotan terhadap Ketua DPR Marzuki Alie begitu dikabarkan melakukan intervensi melalui politisasi birokasi dengan memasukkan orang dekatnya atau kroni-kroninya menjadi pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Hal seperti ini tidaklah mengherankan, karena politisisasi birokrasi juga sudah kerap dilakukan oleh kalangan pejabat kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota, yakni pejabat yang bukan teman atau tidak sealiran dengan kepentingannya digusur dengan alasan yang tidak jelas. Padahal, jika pergantian para pejabat di lembaga negara ada intervensi, maka unsur KKN di Republik ini masih berlaku.

Nampaknya, aparat di negeri ini masih kental dengan nuasa KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan bahkan virus penyakit KKN sudah mewabah di setiap lapisan birokrasi. Ada laporan bahwa di setiap Kementerian atau badan/lembaga negara, hampir semua para calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diterima ada hubungannya dengan pejabat atau pegawai setempat. CPNS yang diterima menjadi PNS biasanya ada hubungan dengan pejabat/pegawai Kementerian/instansi pemerintah yang berangkutan. Bisa anaknya, menantu, keponakan, ipar, saudara, titipan teman atau sejenisnya. Akibatnya, unsur prestasi diabaikan dan profesionalisme tersisihkan. Ini bisa membuktikan bahwa dalam penerimaan pegawai negeri masih dipenuhi unsur nepotisme. Memang sulit mengurai benang kusut KKN yang sudah menjadi lingkaran setan dan menggurita di negeri ini.

Kembali kepada adanya bonus atau ‘uang kaget’ yang diberikan kepada kalangan pegawai negeri saat ini, maka boleh diduga pemerintahan SBY akan melakukan kegiatan dan strategi untuk kebohongan publik. Bahkan, dengan remunerasi kepada pegawai-pegawai di lingkungan kementerian dan lembaga negara, bisa jadi tujuan pokoknya adalah membeli pengaruh atas ketidakmampuan Presiden SBY menangani beberapa kebobrokan dan kehancuran ipolegsosbudag di negara ini. Seharusnya, tak hanya pegawai negeri saja yang harus disejahterakan, tetapi juga rakyat kecil kaum buruh/pekerja swasta yang menjadi bagian mayoritas bangsa ini. Bagaimana nasib petani dengan diterapkannya beras/gula impor? Lalu nasib nelayan dengan langkanya BBM solar? Juga nasib kalangan buruh/pekerja rendahan dengan meroketnya harga-harga barang di era pemerintah SBY sekarang ini? Dan banyak lagi kaum lapisan bawah yang masih melarat dan sengsara kehidupannya sampai mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri!

Dengan berbagai kebijakan pemerintah sekarang ini, ternyata ekonomi akan lebih terpuruk ketika income per kapita jauh lebih tidak sesuai dengan tidak meratanya bila dibandingkan dengan daya beli masyarakat. Sehingga, bukan tidak mustahil beban utang negara akan membengkak dan tanggal jatuh tempo dan pembayaran utang pun akan molor alias beban masyarakat bawah semakin terseok-seok. Inilah yang disebut dengan sistem demokrasi kapitalis emosional yang diikuti atau dibarengi penerbitan/peredaran buku profil SBY sekarang ini yang telah beredar diantaranya di sekolah-sekolah di Tegal (Jawa Tengah) sebagai pencitraan SBY yang tidak jelas dan memaksakan untuk menambah ketenaran sang presiden.

Perilaku semacam ini bukan upaya mengangkat bangsa ini dari keterpurukan dengan berbuat yang terbaik, tetapi malah sebaliknya. Yakni, berbuat dengan mengangkat pengaruh citra pemaksaan yang tidak jelas kemana arahnya sehingga mengandung pro dan kontra negatif atas keberadaan SBY belakangan yang menjadi buah bibir kenegatifannya. Artinya, sekarang ini ada juga kelompok-kelompok yang sengaja mencitrakan positif (menjilat) SBY. Padahal, hal ini bisa menjadi bumerang untuk menambah serangan opini publik semakin gencar terhadap SBY yang kini citranya melorot tajam.

Bukan mustahil, situasi dan kondisi sekarang ini sebagai hukum karma SBY yang tidak lagi memenuhi janji-janji kampanyenya sehingga lambat laun terungkap pula keburukan yang dibungkus dengan kepalsuan pencitraannya. Uang negara jangan dihamburkan semaunya, pikirkan berapa alokasi untuk gaji dan untuk proyek fisik. Kalau APBN kesedot terlalu banyak untuk gaji lalu rakyat sebagai pembayar pajak dapat apa? Disamping itu daya beli buruh nasibnya bagaimana? Nampaknya, negara ini tidak butuh pemimpin pintar, melainkan butuh orang cerdas dan punya hati nurani serta bisa melihat realita di lapangan, bukan cuma banyak omong kosong. Tepatnya, negara buka lowongan: “Dicari, pemimpin yang haramkan kebohongan!” (*)

Gerakan Koin untuk SBY Muncul di Yogya

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 28/01/2011 | 19:38 WIB Gerakan Koin untuk SBY Muncul di Yogya

Jakarta – Curahan hati (curhat) Presiden SBY terkait gajinya yang tujuh tahun tak naik-naik ditanggapi oleh massa Yogyakarta. Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Revolusi Rakyat melakukan aksi mengumpulkan koin untuk Presiden SBY di sepanjang Tugu hingga kawasan titik nol Yogyakarta, Jumat (28/1/2011).

Launching koin untuk presiden SBY akan dilakukan sekitar enam sampai tujuhhari  ke depan dan akan dikirim langsung ke SBY.  Koordinator aksi Slamet Wasair mengatakan sebagai seorang presiden sebenarnya tidak pantas mengeluhkan gajinya di tengah masyarakat yang masih berada dalam kondisi kelaparan. Terlebih, masih banyak pula buruh yang tidak mendapatkan upah layak.

”Upah minimum bagi buruh hanya dijadikan simbolisasi keadilan dan pengharapan bagi para buruh tanpa pernah direalisasikan. Ditengah kondisi demikian justru presiden mengeluarkan statement tentang gajinya yang sudah tujuh tahun tidak naik. Ini jelas tidak pantas untuk diucapkan,” tutur dia. Gerakan koin untuk Presiden sebelumnya juga muncul di Surabaya.

Koin Peduli Gaji SBY Rambah Blora
Pernyataan Presiden SBY tentang gajinya yang sudah lama tidak naik disikapi sejumlah anggota DPRD Blora, Selasa (25/1). Para wakil rakyat itu menyediakan kardus dan ditempeli kertas bertuliskan Koin Peduli Gaji SBY.

Kardus ditempatkan di atas meja di ruang Komisi B. Hanya, tidak diketahui dengan pasti siapa yang berinisiatif menyediakan kardus yang ditempeli kertas tersebut. Sejumlah anggota Komisi B yang berada di dalam ruangan saling menunjuk nama rekannya ketika ditanya siapa yang mempunyai inisiatif, sehingga terkesan hanya guyonan belaka.

Hal itu dibuktikan juga dengan tidak adanya uang logam di dalam kardus. Anggota Dewan yang berada di ruang ketika itu adalah Seno Margo Utomo, Suhada Hasan, Irma Isdiana, Mustafidah, Susanto dan Ketua Komisi B, Subroto. Tak lama berselang masuk anggota DPRD lainnya, Yulianto.

Namun ketika didesak apakah koin peduli tersebut serius, mereka pun menyikapinya dengan berupaya mendapatkan uang logam di saku celana dan dompetnya masing-masing. Hanya uang yang dimaksud tidak ada.

Seno Margo Utomo sempat hendak memasukan uang kertas dua ribu rupiah. Namun diurungkan karena anggota Dewan lainnya menyatakan tidak sesuai dengan gerakan koin peduli gaji SBY. Setelah mendapatkan uang logam Rp 500, Seno Margo Utomo memasukan koin tersebut ke dalam kardus.

Sejumlah wartawan yang berada di dalam ruangan Komisi B mengabadikan momen tersebut. “Ini bahan berita menarik loh. Jika tidak ada yang berkomentar, ya dijadikan berita foto saja,” tambah Seno, yang juga anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Lalu, akan dikemanakan jika uang logam dari gerakan tersebut benar-benar terkumpul? “Kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut,” tandas Seno seperti dilansir CyberNews. (*/Rep/SM)

Gerakan ‘Koin untuk Presiden’ Meluas ke Jatim

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 29/01/2011 | 22:35 WIB Gerakan 'Koin untuk Presiden' Meluas ke Jatim

Sumenep – Gerakan ‘Koin untuk Presiden‘ makin meluas hingga ke Jawa Timur. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep menggelar aksi teaterikal pengumpulan koin untuk SBY di taman Adipura Sumenep, Sabtu (29/1/11).

Dalam aksi teaterikal itu, satu mahasiswa memerankan sebagai SBY, duduk di bangku, dan disebelahnya mahasiswa membawa kotak bertuliskan ‘Koin untuk SBY‘. Sementara mahasiswa lain memerankan sebagai rakyat yang menderita, namun menyempatkan diri untuk memasukkan uang receh ke kotak ‘Koin untuk SBY‘.

Korlap aksi, Suryadi Syah mengatakan, curhat SBY memang ditafsirkan beragam. Namun pihaknya tetap menganggap hak itu sebagai bentuk ketidakpekaan seorang Presiden terhadap kondisi rakyatnya.

“Kalau tidak salah hitung, sudah tiga kali SBY curhat tentang gaji. Hanya saja yang pertama dan kedua tidak terekspose media,” kata Suryadi.

Ia menilai, curhat tersebut sudah melukai hati rakyat Indonesia. “Tidak salah jika kemudian muncul anggapan bahwa SBY sama dengan pejabat lain di negara ini yang rakus akan materi,” tandas Suryadi.

Menurutnya, tidak etis seorang Presiden membicarakan gaji di depan umum, karena gaji sebesar Rp 62 juta diterima secara utuh. “Kebutuhan keluarga Presiden itu kan ditanggung negara. Masih ditambah dana taktis Rp 2 milyar,” papar Suryadi.

Ia bahkan menuding curhat itu mencerminkan jika Presiden setengah hati mengurus rakyatnya. “Mengapa pak Presiden harus membicarakan gajinya yang tidak pernah naik, sementara masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan,” tandasnya.

Suryadi menerangkan, pengumpulan koin ini sebagai bentuk kritik dari para mahasiswa untuk Presiden. “Kami miris dan prihatin terhadap pemimpin kami yang masih mengutamakan materi daripada kepentingan rakyat,” tegasnya. (Inilah)

Advertisements

0 Responses to “Politik : Demo TRITURA Mahasiswa Serbu Istana SBY”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,348,934 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: