28
Jan
11

Kenegarawanan : Pentingnya Ekonomi Konstitusi dan Kepemimpinan Pancasila

RR: Ekonomi Konstitusi Jadi Solusi Ciptakan Kesejahteraan RI

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 27/01/2011 | 20:56 WIB RR: Ekonomi Konstitusi Jadi Solusi Ciptakan Kesejahteraan RI

Jakarta – Presiden SBY pernah menyatakan bahwa PDB Indonesia meningkat seiring dengan turunnya tingkat kemiskinan masyarakat. Namun hal tersebut dibantah oleh mantan Menko Perekonomian dan Menkeu, Rizal Ramli (RR) yang juga mengkritisi arah ekonomi pemerintahan saat ini.

Menurut tim ekonomi Indonesia Bankit ini, apa yang dikemukakan SBY bukan indikator sesungguhnya. Angka kemiskinan juga belum berkurang. “Coba bandingkan dengan Presiden Brasil yang berkuasa selama delapan tahun. Ia mampu mengangkat puluhan juta rakyat miskin ke tingkat yang lebih sejahtera. Jadi, bohong kalau SBY bilang kita lebih sejahtera,” ujar Rizal di Jakarta, Kamis (27/1/2011).

Arah ekonomi saat ini, menurutnya, merupakan ekonomi neoliberal yang merupakan pintu masuk awal ke arah neokolonialisme. “Tidak mungkin neoliberal seperti sekarang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat. Karena selalu ada keberpihakan pada modal besar baik modal asing atau dalam negeri,” tutur Menko Perekonomian era Presioden Gus Dur ini.

Ia juga mengatakan jika hal ini terus terjadi, negara akan masuk dalam perangkap hutang dan kesenjangan antara kaya dan miskin makin besar. “Solusinya adalah ekonomi konsitusi yang arahnya berpihak pada negara dan rakyat,” ujar Rizal. “Dari situ kebijakan-kebijakan yang menyimpang dan pengkhianatan kepada UUD 45 (Pasal 33) akan terlihat,” imbuhnya.

Di bawah Presiden SBY, lanjut dia, ekonomi konstitusi (kerakyatan) kian ditinggalkan, demokrasi menjadi kleptokrasi dan Neoliberalisme kian meluas, sementara peberantasan korupsi makin mandul, maka tinggal tunggu waktu, maka pemerintahan SBY berganti atau jatuh. Demikian peringatan Rizal.

Setelah Orde Lama dan Orde Baru, menurut Rizal, permerintahan SBY saat ini adalah rezim pencitraan yang penuh kepalsuan sebab ekonomi korupsi dan demokrasi kriminal makin menjadi-jadi dewasa ini..Presiden harus sadar bahwa label pembohong yang disampaikan para tokoh lintas agama telah membuat rakyat tidak percaya lagi kepada pemerintah dan SBY-Boed dicap rezim pembohong.

“Padahal para tokoh lintas agama itu menyampaikan kritik agar pemerintah SBY-Boed  berubah sikap dan menjadi amanah, bukannya membela diri, defensif dan balik nuding para tokoh agama berpolitik. Itu malah jadi blunder bagi SBY-Boed sendiri. Saya  kira pemerintah bakal jatuh kalau tak hati-hati dan tak amanah,” tuturnya.

“Pemerintahan SBY adalah rezim pencitraan yang penuh dengan kepalsuan. Dan pencitraan itu dibiayai oleh negara. Jadi mereka menolak subsidi untuk kelompok miskin, seperti nelayan, tapi pencitraan diri mereka disubsidi negara,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dirinya dan tokoh-tokoh gerakan lain mencanangkan tahun ini sebagai tahun kebenaran. “Tahun ini adalah tahun berani menyatakan kebenaran,” tegasnya.

Diingatkan, gelombang ketidakpercayaan masyarakat terhadap berbagai hal di negeri ini semakin menunjukan bahwa kapasitas Presiden dipertanyakan dan tinggal menunggu waktu sebelum pemerintahan jatuh dan berganti. “Kredibilitas dan integritas presiden yang sedang dipertanyakan menunjukan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah. Ini sama seperti periode akhir sebelum Soeharto lengser.,” tukasnya.

Mengenai prediksi kapan rezim SBY akan berganti, Rizal mengatakan dengan tegas, “Hanya tinggal tunggu waktu sebelum pemerintahan berganti.”Mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) Rizal Ramli, mengkritik habis mengenai gaji Presiden SBY.

Hal ini diungkapkannya di sela-sela disela-sela acara temu akbar nelayan seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis (27/1). Menurut Rizal, gaji presiden sudah lebih dari cukup. Selain 67 juta yang diterima per bulan, presiden juga menerima ribuan dolar setiap kali perjalanan keluar negeri.

Begitu juga jika presiden melakukan perjalanan dalam negeri. “Tidak jujur untuk mengatakan kalu gaji hanya segitu. Kan ada pendapatan yang lainnya,” ujar Rizal sembari menambahkan, jika keuntungan yang diterima presiden jauh lebih besar dari gajinya.

“Total benefit yang diterima jauh lebih besar dari gajinya. Belum lagi Presiden dan wapres kalau pensiun dapat rumah senilai 20-30 miliar di daerah menteng,” pungkasnya.

Setelah melihat film perjuangan sukarno dan kawan-kawannya, menurut Rizal, presiden terlalu lembek. “Saya prihatin setelah melihat film sejarah bung karno kemarin. Dibandingkan pendiri negeri ini, kalau seorang presiden mengeluh berarti cengeng sekali.”

Lebih lanjut ia menuturkan ini sudah beberapa kali SBY mengeluh soal gajinya yang lebih kecil dari dirut BUMN. “Kalau kalah dari BUMN, mending mundur jadi presiden dan jadi dirut BUMN saja,” tegasnya. (*/MIOL/Rimanews)

Apa yang Diberikan SBY pada Rakyat?

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 27/01/2011 | 21:24 WIB Apa yang Diberikan SBY pada Rakyat?

Jakarta – Koordinator Grup Diskusi Angkatan 77-78, M Hatta Taliwang menilai konyol ucapan Presiden SBY yang mengeluhkan gajinya tidak naik. Ia pun mengingatkan SBY agar meniru presiden di Negara lain yang justeru memotong gajinya untuk keperluan kesejahteraan rakyat di negaranya.

“Sebagai bentuk keprihatinan atas ekonomi rakyatnya Presiden Meksiko F Calderon menurunkan gajinya 10 persen di awal tahun 2006. Bersamaan dnegan itu Presiden Bolivia Evo Morales menurunkan gajinya hamper 60 persen dari lebih kurang 3.300 dolar AS menjadi 1.875 dolar AS,” tutur Hatta mencontohkan.

Lebih lanjut, mantan anggota DPR RI dari Fraksi Reformasi ini memaparkan, dalam beberapa riwayat Khalifah Umar bin A Azis pernah memerintahkan agar gajinya dipotong 0,5 dirham per hari untuk baitulmal, sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyatnya yang prihatin.

Para aktivis tidak memiliki gaji dan berseru: “Kami rela memotong kebahagiaan kami (waktu dan tenaga) yangs eharusnya untuk keluarga/kesenangan, tapi kami gunakan untuk demo menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan di negeri ini.”

“Presiden SBY berkorban apa dan memberi apa untuk rakyat Indonesia yang sangat menderita saat ini?” seru Hatta Taliwang yang juga anggota LSM Gerakan Indonesia Bersih (GIB). (ira)

“SBY Sudah Keterlaluan, Lebihi Cara Soeharto”

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 27/01/2011 | 13:57 WIB "SBY Sudah Keterlaluan, Lebihi Cara Soeharto"

Jakarta – Sikap dan tindak tanduk Presiden Susilo Bambng Yudhoyono (SBY) belakangan ini selalu mendapat protes keras dari berbagai kalangan, karena dianggap gagal dan tak mampu mencerminkan sebagai sosok pemimpin yang bijak dan pengayom. Menanggapi hal tersebut, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lily Wahid juga memiliki penilaian pribadi. Menurutnya SBY melebihi cara-cara mantan Presiden Soeharto dalam menanamkan doktrin pribadi kepada anak-anak bangsa.

“Dibanding Pak Harto ini SBY sudah melebihi segala-galanya. Melebihi Pak Harto dan segala-galanya. Pak Harto saja walaupun otoriter itu ada aturan mainnya, dan hanya lewat penataran P4 yang cuma normatif. Ini lebih telanjang personalisasi pribadi SBY. Ini sudah keterlaluan,” tukas Lily kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/1/2011).

Menurut adik kandung Gus Dur ini, peredaran buku serial SBY ke sekolah-sekolah tingkat menengah bisa jadi untuk membentuk generasi-generasi loyalis SBY. “Bisa saja ini untuk membentuk loyalis-loyalis SBY. Tujuan pencitraannya memang ke sana,” tukas Lily.

Lebih jauh Lily khawatir buku ini sebagai salah satu cara untuk pemilih pemula nanti. “Buku itu dibagikan kepada siswa-siswa sekelas SMP. Itu kan konyol banget. Karena mungkin dihitung, mereka itu tiga tahun lagi sudah bisa menjadi pemilih dalam pemilu,” terangnya.

Anggota Komisi XI itu sangat yakin peredaran buku tersebut punya tujuan untuk politik pencitraan. “Dia ingin memberi kesan bahwa dia pemimpin yang berhasil dan bagus. Sehingga publik diharapkan bisa memilih lagi calon dari partai dia nanti,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi X menemukan buku-buku tentang Presiden SBY yang terselip di antara buku-buku pelajaran yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat. Buku-buku ini berisi tentang sosok, pemikiran, dan kiprah Presiden SBY. Banyak pihak menilai buku ini tidak pantas untuk dijadikan buku pengayaan di sekolah, karena terlalu bermuatan politis dan hanya mencitrakan satu orang saja.

Orde Citra ala SBY = Orba
Ketua Umum PMKRI  Stefanus Gusma dan mantan Aktivis ITB Ir S Indro Cahyono melihat Presiden SBY terpuruk belakangan ini karena kesejahteraan rakyat merosot dan pembangunan tanpa kesejahteraan kian meluas akibat Orde Citra yang diusung SBY-Boed. ”Jika kesabaran rakyat hangus, akibat kegagalan SBY-Boed, maka gerakan ekstraparlementer meletus,” kata Stefanus. Orde Citra menggelar demokrasi kriminal dan korup, Orde Baru menggelar otoriterianisme pembangunan yang korup.

Dalam kaitan ini, Prof Dr Ikrar Nusa Bhakti, periset senior LIPI bahkan mengaku, kini kita tak tahu pasti apakah ucapan Presiden soal gaji yang tak naik sejak 2004, ditujukan agar para anggota TNI/Polri merasa kesejahteraannya sudah mendapatkan perhatian amat baik dari Presiden,  ataukah ini bagian dari politik pencitraan dan politik pengalihan? “Dari sudut pandang apa pun, ucapan SBY menunjukkan, betapa politik pencitraan masih jadi bagian dari gaya berpolitik SBY,” kata Ikrar.

Namun, lagi-lagi gaya ini tak pas dan tak layak lagi dilakukan Presiden saat rakyat menuntut kinerja pemerintah yang jauh lebih baik, khususnya dalam menangani kasus megaskandal Bank Century dan penggelapan pajak terkait kasus Gayus. ‘’Isu Century dan mafia pajak jelas tak mungkin diselesaikan Boediono, sebab tak ada aparat yang segan dan hormat serta patuh pada Boediono, pelaku utama skandal Century,’’ imbuh Indro Cahyono.

Pada akhirnya, ungkap Ketua Umum PMKRI  Stefanus Gusma, Orde SBY adalah Orde Citra (Pencitraan) yang ditunjang subsidi negara, sementara Orde baru adlaah Orde otoriter yang menggunakan kekerasan. ‘’Hanya soal waktu Orde Citra yang memberlakukan demokrasi kriminal bakal berlalu kayak Orde Baru yang otoriter, karena rakyat geram dan kecewa berat dengan tiadanya kesejahteraan dan keadilan sosial,’’ tegasnya. (Inilah/Rimanews)

Advertisements

0 Responses to “Kenegarawanan : Pentingnya Ekonomi Konstitusi dan Kepemimpinan Pancasila”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,348,934 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: