19
Sep
10

Politik Bahan Bakar Minyak : Penataan Ulang Pasokan dan Konsumsi

Jatah Premium & Solar Bakal Habis Awal November

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 17/09/2010 | 16:36 WIB Jatah Premium & Solar Bakal Habis Awal November

Jakarta – PT Pertamina (Persero) memperkirakan jatah BBM bersubsidi yaitu premium dan solar sebesar 32,628 juta kiloliter (KL) akan habis pada awal November mendatang. Saat ini pemerintah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasinya.

“Kita ketahui berdasarkan informasi dari Pertamina kalau kita tidak melakukan sesuatu maka dikhawatirkan awal November ini BBM bersubsidi akan habis,” ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), Tubagus Haryono usai acara halal bihalal di Kantor BPH Migas, Jl. Kapten Tendean, Jakarta, Jumat (17/9/2010).

Untuk itu, lanjut Tubagus, pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai cara untuk menekan lonjakan konsumsi BBM bersubsidi di masyarakat. Pembatasan tidak hanya dilakukan dari sisi pasokan, tapi juga dari sisi konsumsi.

Untuk membatasi penjualan BBM bersubsidi yaitu solar dan premium di kawasan-kawasan elit di Indonesia, pemerintah menugaskan Pertamina untuk mengurangi jumlah dispenser premium dan solar yang ada di kawasan itu, kemudian menggantinya dengan dispenser BBM non subsidi.

Rencananya kebijakan ini akan diterapkan mulai akhir September. “Itu diterapkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Mungkin awal-awalnya akan diterapkan di Jakarta,” jelasnya.

Sementara dari sisi konsumsi, pemerintah saat ini tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No.55/2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri.

Dengan merevisi Perpres tersebut maka kriteria mengenai siapa saja yang boleh dan tidak boleh mengkonsumsi BBM bersubsidi akan diubah. Revisi Perpres ini nantinya akan digunakan sebagai payung hukum pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bagi pengguna mobil yang diproduksi tahun 2005 ke atas.

“Selain payung hukum, Pertamina juga harus menyiapkan infrastruktur peralatannya. Misalnya, alat deteksinya apakah akan menggunakan stiker atau chip atau seperti apa, itu yang sedang kami bahas dengan Ditjen Migas, Ditlantas, dan Gaikindo dan berbagai pihak yang terkait. Jadi ini butuh waktu untuk persiapannya,” jelasnya.

Selain dapat menghemat konsumsi BBM bersubsidi pada transportasi darat, lanjut tubagus, revisi Perpres ini juga memungkinkan adanya penghematan penggunaan BBM bersubsidi dari transportasi laut.

Seperti diketahui, dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa semua kapal yang berbendera Indonesia boleh menggunakan BBM bersubsidi. Sementara ada azas cabotage yang memerintahkan seluruh kapal yang beroperasi di Indonesia wajib berbendera Indonesia.

“Akibatnya semuanya harus memperoleh BBM subsidi dan itu diperhitungkan akan menambah beban BBM Subsidi sebesar 1,5 juta KL. Nah oleh karena itulah, ini perlu penyempurnaan apakah nanti special kargo yang diberi atau nelayan saja,” katanya.

Sejumlah langkah antisipasi itu harus dilakukan karena hingga bulan Juli saja, rata-rata realisasi konsumsi tiga jenis BBM bersubsidi yang sudah disalurkan mencapai 21,83 juta kiloliter atau 59,8% dari kuota BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan dalam APBN-P 2010 sebesar 36,5 juta kiloliter (KL).

Berdasarkan catatan BPH Migas, sepanjang Januari-Juli 2010, volume Premium yang terjual mencapai 13 juta kiloliter (KL) atau 60,65% dari kuota APBN-P 2010 yang dipatok di level 21,434 juta KL.

Sementara untuk solar telah terjual sebanyak 7,38 juta KL atau 65,92% dari kuota 11,194 juta KL. Sedangkan, konsumsi kerosine (minyak tanah) mencapai 1,45 juta kiloliter atau sekitar 38,15% dari kuota 3,8 juta KL minyak tanah yang ditetapkan dalam APBN-P 2010. “Kalau kita tidak melakukan sesuatu nanti dikhawatirkan akan habis,” tambahnya.

Premium & Solar di Kawasan Elit Dibatasi Mulai Akhir September
Pemerintah akan mempercepat pembatasan pendistribusian BBM bersubsidi yaitu solar dan premium di kawasan-kawasan elit di Indonesia mulai akhir September. “Klusterisasi penjualan BBM bersubsidi harus segera mungkin dilakukan. Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah bisa,” kata Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono.

Tubagus menyatakan dirinya telah mengirimkan surat kepada PT Pertamina (Persero) agar bisa melakukan persiapan agar kebijakan ini bisa segera diterapkan di kawasan elit yang berada di kota-kota besar.

Menurutnya, kebijakan ini tidak sulit untuk diterapkan karena Pertamina hanya harus mengganti dispenser premium dan solar dengan dispenser BBM non subsidi. “Ini harus cepat dilakukan agar penggunaan BBM bersubsidi sudah bisa dihemat,” jelasnya.

Hingga kini Tubagus masih belum dapat menyebutkan secara rinci di wilayah mana saja pembatasan pendistribusian BBM bersubsidi ini akan dilakukan. Ia juga belum mengetahui berapa jumlah dispenser premium dan solar yang akan dikurangi dan diganti dengan dispenser BBM non subsidi.

“Itu semua kami serahkan kepada Pertamina. Begitupun juga untuk jatah volume BBM subsidi di kawasan elit pada setiap kotanya, itu Pertamina yang akan urus” katanya.

Seperti diketahui, awalnya pemerintah akan membatasi pendistribusian BBM bersubsidi di kawasan-kawasan elit di Indonesia mulai Oktober mendatang. Pembatasan konsumsi itu dilakukan dengan mengganti dispenser BBM bersubsidi di daerah-daerah elit tersebut dengan BBM non subsidi.

Selain itu, pemerintah juga masih menggodok pembatasan konsumsi BBM bersubsidi berdasarkan tahun pembuatan kendaraan. Jika kedua kebijakan ini diterapkan maka jumlah BBM bersubsidi yang dapat dihemat yaitu sekitar 800-850 juta KL per tahun.

YLKI: Semua Mobil Pribadi Dilarang Pakai Premium
Yayasan Lembaga Konsumsen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah bersikap tegas dengan melarang seluruh mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi seperti premium. Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, seluruh opsi pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang digodok pemerintah, secara teknis akan sulit diterapkan di lapangan.

“Pemerintah ini nyalinya kecil, mencari berbagai untuk mengurangi konsumsi BBM bersubsidi, tapi sulit untuk diterapkan. Seharusnya pemerintah yang tegas memutuskan mobil pribadi tidak boleh pakai BBM bersubsidi,” ujar Tulus, Jumat (17/9/2010).

Tulus justru mempertanyakan keberpihakan pemerintah jika para pemilik mobil yang masuk golongan mampu masih terus mendapatkan BBM bersubsidi. “Masa tarif kereta api ekonomi yang digunakan masyarakat kelas bawah akan dinaikkan, sementara mobil pribadi masih disubsidi. Lalu di mana keberpihakan pemerintah?” katanya.

Ia pun menilai BBM bersubsidi sebenarnya hanya layak dikonsumsi oleh transportasi umum sehingga seluruh kendaraan pribadi termasuk motor seharusnya dilarang untuk menggunakan solar dan premium. Saat ini, 70 persen BBM bersubsidi habis dikonsumsi oleh kendaraan roda dua itu.

“Tapi karena pemilik motor belum tentu orang mampu dan secara politis ini juga sulit direalisasikan dalam waktu dekat, maka sebaiknya mobil pribadi dulu yang dilarang, baru motor. Jadi mau tidak mau memang harusnya kendaraan umum saja yang disubsidi,” jelasnya. (*/dtc/red)

Advertisements

0 Responses to “Politik Bahan Bakar Minyak : Penataan Ulang Pasokan dan Konsumsi”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,948,310 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Advertisements

%d bloggers like this: