31
May
10

Politik : 9 (Sembilan) Pilar Perubahan di Indonesia dan Titik Balik ParPol

Mungkinkah Terjadi Perubahan di Indonesia dalam Waktu Dekat?

Sabtu, 29/05/2010 | 20:47 WIB Mungkinkah Terjadi Perubahan di Indonesia dalam Waktu Dekat?

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Mungkinkah Terjadi Perubahan di Indonesia dalam Waktu Dekat?
Oleh: M Hatta Taliwang (Koordinator Grup Diskusi Aktivis 77-78)
MELIHAT kondisi bangsa yang carut marut ini terasa kuat keinginan untuk melakukan PERUBAHAN. Tapi bagaimana caranya? Salah satu syarat PERUBAHAN adalah dukungan KELAS MENENGAH (KM) yang peduli pada nilai-nilai keadilan, kejujuran dan idealisme untuk kejayaan bangsa. MENGAPA PERUBAHAN terasa sulit terjadi di INDONESIA? Karena Kelas Menengah-nya banyak yang tidak peduli pada nilai nilai tersebut di atas. Kelas Menengah di Indonesia masih lapar ‘makan’ Mercy, ‘menelan’ apartemen, borong hutan dan gunung. Mereka tak pernah merasa kenyang. Mereka rakus. Karena itu sebagian sangat ‘peritungan’ kalau mau bantu pejuang. Kelas Menengah Indonesia tak kuat tahan panas seperti kerbau ingin cepat mencari pohon rindang. Mereka tak merasa Indonesia sebagai rumahnya tetapi cuma kebun yang hasilnya diangkut ke negeri seberang.

Kelas Menengah Indonesia bertuan di Singapura Hongkong atau AS dan ikhlas menjadi jongos kapitalis. Kelas Menengah Indonesia banyak berlumuran dosa karena itu mereka saling sandera, saling memeras dosanya. Mereka malu jadi PATRIOT. Banyak dari mereka cuma jadi ‘pejuang salon’ yang hanya berteriak kalau ‘gula-gulanya’ diselingkuhi tetangganya. Kelas Menengah Indonesia sebagian penipu, narsis, hedonis (selingkuh? narkoba? kejar gelar? mancing? golf? ‘zikir melulu’?), oportunis, pragmatis dan tak peduli pada derita rakyat. TRAGIS, negeri kaya tapi penghuninya miskin harga diri, sunyi kebanggaan. Perubahan radikal atau revolusioner hanya ilusi? Yang pasti degradasi makin menjadi jadi. Tulisan di atas adalah coretan kekecewaan saya sebulan yang lalu tatkala kasus Century tidak jelas rimba ujungnya.

Sekarang kita bedah secara singkat sikap dari tiap tiap elemen kelas menengah yang kita harap menjadi motor atau lokomotif perubahan;

1. PARTAI POLITIK. Sudah jadi pengetahuan umum partai politik di Indonesia tak ada yang serius dan berani menjadi partai oposisi. Mereka lebih menikmati sebagai mahluk yang tidak jelas jenis kelaminnya dan sangat oportunis, pragmatis, kurang nyali dan tidak jelas keberpihakannya pada rakyat bahkan pada negara sekalipun! Kalaupun ada yang kritis kekuatannya sangat kecil untuk mempengaruhi perubahan. Sebenarnya ada yang berharap pada PDIP namun sayangnya Megawati kurang cekatan menangkap sinyal untuk membangun aliansi dengan gerakan LSM atau kekuatan lain yang potensial.

2. MASSA ISLAM. Sebenarnya massa Islam sangat potensial untuk bergabung dlm barisan PERUBAHAN. Namun persoalan internal mereka yang sudah lama diobok-obok oleh berbagai jaringan kepentingan membuat mereka sulit diajak bersatu. Banyak yang asyik dengan majelis zikir, asyik dengan kesolehan individual dan tak mau membuka mata atas persoalan sosial bangsanya yang dililit kapitalis dan neokolonialis, yang akan melenyapkan dan menindas hari depan anak cucu mereka. Kadang mereka melakukan gerakan yang justru kontraproduktif dan justru ‘menari di atas gendang musuh’. Hanya sedikit tokohnya yang faham peta masalah negara dan bangsanya. Mereka terlalu asyik dengan ritual-ritual yang bahkan menjemukan jamaahnya sendiri. Menyedihkan. Mereka yang faham kebanyakan memilih jalan aman, menjadi pemberi legitimasi atas ‘kebenaran rezim’.

3. KAMPUS DAN MAHASIWA. Di masa lalu kekuatan ini adalah motor dalam berbagai perubahan. Sekarang terfragmentasi dalam berbagai kepentingan. Ada yg sibuk bela Srimulyani ada yang asyik menghujat para aktifis pendemo SBY. Tak kita temukan Rektor sperti Mahar Mardjono (UI), Alisjahbana (ITB) atau Ismail Sunni (UMJ). Malah yg kedengaran rektor bagi bagi proyek penelitian di saat kasus Century memuncak. Kampus sudah menjadi ‘agen kapitalis’? Apakah di Indonesia telah terjadi apa yang disinyalir J.BENDA, ‘pengkhianatan kaum cendekiawan atau prostitusi akademik’?

4. MEDIA MASSA. Media massa seperti koran, TV dan online adalah kekuatan yg relatif masih terdengar nyaring kebepihakannya pada rakyat. Walaupun di sana sini kita menangkap ‘kusir kapitalis’ tetap mengendalikan dalam isu-isu tertentu, mereka kencang pada isu-isu lainnya namun adem atau malah ikut bermain dalam pengalihan perhatian massa. Bahkan ada media yang disinyalir panen kenaikan iklan sampai 35% lebih tatkala isu skandal Century memuncak. Ada mediamassa yang dicurigai membela konglomerat hitam (skandal BLBI) dan tidak berpihak pada rakyat yang berkait pada isu-isu pengurasan sumber daya alam Indonesia. Namun secara umum media massa masih memiliki idealisme utuk perubahan bangsa yang lebih baik.

5. AKTIFIS GERAKAN, LSM. Banyak yang idealis yang menginginkan negara ini lebih baik, rakyat lebih sejahtera. Mereka pertaruhkan nyawanya pada demo demo berbagai isu. Sayangnya mereka adalah minoritas yang kesepian. Kondisi hidupnya pas-pasan , untuk datang ke arena demo atau diskusi kadang harus numpang motor teman. Namun keringat dan bahkan air mata mereka belum kering dan akan terus berjuang. Walaupun tentu saja ada aktifis ‘bayaran’, tergantung order, tergantung isu, tergantung sikap sponsor, tergantung target. Namun mayoritas mereka ‘anak baik baik’ yang mencintai bangsanya, yg ingin Indonesia tidak terus menerus jadi bangsa kuli. Mereka menunggu momentum, entah kapan lagi. Karena momentum seperti kasus Century yang sangat terang benderang ‘nilai kejahatannya’, kaum kelas menengah lainnya tidak serius ‘mengolahnya sebagai pintu masuk menuju perubahan’. Tidak mungkin cuma aktifis yang bertepuk sebelah tangan.

6. TENTARA. Sebenarnya kalau memakai ukuran Thailand, masalah negara dan bangsa Indonesia sdh sangat keterlaluan dan sudah pasti tentara Thailand akan melakukan kup. Tetapi tradisi tentara Indonesia yang ditanam oleh pendirinya agar menjauhkan diri dari perebutan kekuasaan dg kekerasan, telah menjadi kendala psikologis dan kultural di tentara Indonesia. (walaupun peristiwa tahun 1965 menimbulkan tanda tanya tentang peranan tentara!). Apapun, kenyataannya banyak indikasi bahwa sebagian tentara juga ingin perubahan. Banyak jenderal purnawirawan senior dari semua Angkatan terlibat berbagai diskusi dan bahkan demo. Mereka sangat prihatin dengan kondisi bangsa dan sungguh-sungguh ingin perubahan.

7. KELOMPOK PENGUSAHA. Pengusaha biasanya masuk dalam kategori oportunis. Pasti ada yang menginginkan perubahan. Terutama mereka yang jadi korban kebijakan rezim yang terlalu pro pasar bebas, sementara mereka belum siap bertarung di pasar bebas. Tetapi mereka adalah silent majority. Pada tataran elit tentu saja mereka masih banyak yang kecewa, karena tak mendapat perlindungan atau privelege atau kalah bertarung dalam permainan yang tidak fair, Dan mereka pun siap untuk ikut dalam barisan perubahan, paling tidak jadi donatur?

8. KELOMPOK PENEGAK HUKUM. Meskipun isu markus (makelar kasus) telah melanda semua lembaga penegak hukum namun pasti masih banyak polisi, jaksa, pengacara, dan hakim yang baik dan memiliki idealisme yang menginginkan hari depan Indonesia yang lebih baik. Karena itu kita masih bangga dengan tokoh tokoh penegak hukum seperti Adnan Buyung Nasution, Mahfud MD, walaupun ada kontroversi kita salut sama Susno Duadji yang nyalinya begitu besar. Serpihan-serpihan penyuara kebenaran seperti itu sangat bernilai dalam menyongsong perubahan nasib bangsa.

9. BAPAK BANGSA. Sebagai bangsa yang mayoritas paternalistik kebutuhan adanya bapak bangsa sangat nyata. Tadinya kita berharap pada tokoh-tokoh politik yg pernah menduduki jabatan tinggi kenegaraan apakah ketua MPR, DPR, MK, BPK, MA dan lain-lain tampil menjadi NEGARAWAN dan menjadi BAPAK BANGSA. Begitu jg tokoh tokoh agama dan masyarakat yang memiliki kredibilitas. Tempat terkahir rakyat ‘mengadu dan mengeluh serta mencari solusi yang arif’. Namun banyak dari orang yg kita harap itu malah lebih senang tampil sebagai politisi dan tidak mau ‘naik kelas’. Kita tak memiliki lagi orang sekelas Bung Hatta, Natsir, AH Nasution, Frans Seda, TB Simatupang, Sultan HB IX, Wilopo dan lainnya. Untung kita masih ada orang tua yang tak kenal lelah ‘berteriak’ seperti Syafii Ma’arif atau dalam batas tertentu Jusuf Kalla. Kita masih berharap pada figur Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, agar lebih kencang menyuarakan kebenaran dan keadilan, agar rakyat yakin bahwa masih ada yang berpihak pada mereka dan harapan perubahan menjelma.

Kalau kesembilan pilar tersebut bersinerji membahas nasib bangsa ini dan dengan sadar menyusun agenda perubahan maka kita optimis bangsa ini akan menemukan jalan keluar yang lebih baik.tapi kalau masih percaya pada agenda konsitusi setiap lima tahun pemilu dengan sistem yang sekarang maka alhamdulillah sistem kekuasaan yang sekarang akan terus bercokol dan akan membangun dinasti seperti nasib FILIPINA. Mungkinkah kita melakukan perubahan dengan sistem yang ada sekarang (setiap lima tahun) sementara “RAKYAT YANG DIPERKOSA TELAH JATUH CINTA PADA PEMERKOSANYA?” (*)

JAJAK PENDAPAT KOMPAS
Saatnya Titik Balik Partai Politik

Senin, 31 Mei 2010 | 02:53 WIB

Oleh Anung Wendyartaka

Perhelatan akbar forum tertinggi tiga partai besar: Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Demokrat, usai digelar. Tekad menjadi partai yang lebih aspiratif, modern, dan transparan tampak sama-sama dicanangkan. Masihkah publik berharap banyak pada sosok partai politik ke depan?

Di tengah meningkatnya peluang politik dan daya kritis publik, partai politik tampak berupaya merumuskan ulang identitas politik di mata publik. Pasca-Kongres II, Partai Demokrat maju dengan ketua umum berusia muda: Anas Urbaningrum, 41 tahun. PDI-P dalam Kongres III sebelumnya berupaya memperkuat visi ideologis kerakyatan dan institusi kelembagaan. Sementara Partai Golkar, yang sudah relatif ”rampung” dengan proses pelembagaan, sejak Munas VIII tampak sudah lebih dahulu sibuk bermain di panggung elite melalui forum Sekretariat Gabungan.

Terlepas dari hiruk-pikuk kiprah parpol di tataran internal dan panggung politik, di mata publik sosok parpol relatif belum banyak beranjak dari stagnasi ketidakpuasan dibandingkan dengan situasi menjelang pemilu parpol 2009. Hasil jajak pendapat Kompas, 26-27 Mei lalu, memperlihatkan gambaran ketidakpuasan masih disuarakan dalam berbagai fungsi politik partai, seperti representasi, fungsi sosialisasi politik, mobilisasi, partisipasi, legitimasi, dan aktivitas politik. Upaya parpol menjalankan fungsi representasi termasuk yang paling lemah diapresiasi publik (68,9 persen) ketimbang fungsi-fungsi lainnya.

Ketidakpuasan responden terhadap parpol dapat pula dilihat dari penilaian mereka terhadap kiprah parpol dalam melakukan pendidikan politik dan kaderisasi terhadap warga negara. Minimnya aktivitas partai dalam memberikan pendidikan politik secara lugas membuat rakyat tidak paham logika politik dan ”muara”-nya. Mereka menjadi tidak berani menyuarakan aspirasinya secara konkret atau dalam tindakan nyata. Padahal, seharusnya partai sepantasnya berupaya menggalang warga negara untuk lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan politik, seperti memilih pemimpin, membangkitkan kesadaran berpolitik, penggalangan dana, dan kegiatan politik lainnya.

Tawar-menawar parpol dengan kekuasaan politik melalui berbagai ”barter isu”, termasuk mundurnya Menkeu Sri Mulyani baru-baru ini, tak lepas pula dari sorotan publik. Akibatnya, ada sedikit perubahan positif dalam citra parpol terkait penegakan hukum. Meski publik meyakini masih berkelindannya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam tubuh parpol, di sisi lain upaya parpol berjuang di DPR dalam beberapa isu, seperti kasus Bank Century, mafia hukum, dan mafia pajak, membuat citra parpol relatif membaik. Dibandingkan dengan masih melempemnya fungsi representasi, kaderisasi, dan kontrol; fungsi penegakan hukum dan peran memberantas KKN oleh parpol relatif paling diapresiasi (lihat tabel).

Penguatan institusi

Penguatan partai pada tingkat akar rumput dan kelembagaan partai kerap kali menentukan hidup matinya sebuah parpol di negeri ini. Kenyataannya, terlepas dari kontroversinya, bisa dibilang baru partai lama yang mapan seperti Golkar yang sudah relatif rapi dalam format organisasi modern, tidak bergantung pada figur orang, dan memiliki mekanisme yang relatif ”demokratis” dalam pemilihan struktur pengurus partai. Dua partai besar lainnya, PDI-P dan Demokrat, sebenarnya relatif dalam tahap membangun institusi ketika mereka tiba-tiba menjadi pemenang Pemilu 1999 dan 2009.

Buktinya, dalam Pemilu 2009 ada wilayah di Jawa Barat di mana tidak terdapat struktur formal sebuah partai besar di tingkat cabang, tetapi dalam pemilu tetap saja menang dengan suara terbanyak. Setelah menang, baru sibuk ”mencari” pengurus. Demikian juga dengan contoh lain, sehari menjelang pengumuman Pemilu 1999, ada tokoh partai politik takut jika partainya benar-benar menang dalam pemilu pada tahun-tahun yang kalut secara politik itu. Penyebabnya? Ketidaksiapan partainya secara organisasi kelembagaan yang pastinya harus mengemban tanggung jawab di tingkat negara sebagai partai pemenang pemilu.

Menurut Wicipto Setiadi (2010), pelembagaan partai biasanya dilakukan melalui penguatan empat komponen kunci, yakni pengakaran (party rooting), legitimasi partai (party legitimacy), aturan dan regulasi (rule and regulation), dan daya saing partai (competitiveness). Becermin pada keempat komponen kunci di atas, tampaknya lampu kuning masih menyala bagi keberadaan parpol saat ini apabila secara kelembagaan parpol tidak mulai berbenah untuk memperbaiki diri menjadi sebuah partai yang modern: punya basis massa yang loyal, organisasi yang rapi, mempunyai mekanisme memilih pemimpin yang demokratis, dan punya daya saing yang tinggi.

Bagi bagian terbesar publik, tampaknya tidak terlalu sulit menunjukkan kelemahan parpol. Hal ini terlihat dari pengamatan dan penilaian responden terhadap aktivitas dan kondisi partai di wilayahnya selama ini. Lebih dari separuh (54 persen) responden mengamati bahwa selama ini tidak ada aktivitas organisasi yang berarti dari parpol-parpol yang ada di wilayahnya. Sebagian besar responden tidak pernah mengetahui kegiatan maupun aktivitas partai seperti dalam hal perekrutan anggota, pendidikan politik, penggalangan dana, maupun dalam pendampingan-pendampingan saat situasi krisis berlangsung di wilayah mereka.

Apabila dilihat dari orientasi politik pada Pemilu 2009, ketidaktahuan responden terhadap adanya kegiatan parpol ini relatif sama, baik terhadap partai yang dipilih maupun partai lainnya. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa sebagian besar responden tidak merasakan kehadiran parpol di kehidupan sehari-harinya. Aktivitas parpol di akar rumput di tempat yang seharusnya merupakan ujung tombak partai masih sangat kurang dan lemah. Padahal, untuk membangun basis massa yang kuat, kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di akar rumput harus diperkuat. Sejauh ini, kehadiran parpol lebih banyak dirasakan sesaat menjelang pemilu. Setelahnya, tidak lagi membekas.

Langgam politik

Terdelegitimasinya fungsi parpol tampak dari makin banyaknya kiprah politik yang menjadikan partai sekadar kendaraan politik ketimbang sebuah lembaga yang menjadi wadah artikulasi politik. Tampilnya wajah-wajah baru di elite parpol tanpa melalui tempaan pendidikan politik dalam parpol, termasuk dari kalangan artis, usahawan, akademisi, dan latar belakang nonpolitisi parpol, menunjukkan ketidakberdayaan parpol membentuk dan menawarkan kader sendiri. Di sisi lain, mekanisme politik langsung dalam pemilu kian mengimpit parpol yang dalam era kebebasan demokrasi saat ini pun, menurut seorang petinggi Golkar, rupanya belum ada yang betul-betul mandiri menggalang dana dari anggotanya.

Ketidakmandirian dalam soal anggaran berarti sangat besar kemungkinan tidak mandiri pula dalam soal-soal yang sifatnya lebih strategis haluan politik. Fakta bahwa parpol mungkin hanya ditunjang oleh beberapa konglomerat dan sekelompok simpatisan partai membuat keputusan parpol tak bisa lepas dari koridor kepentingan politik tertentu. Apalagi kalau yang terjadi merupakan ”perkawinan politik” antara pengusaha dan kepentingan politisi sebagaimana disitir dalam pidato politik Menkeu Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Ketidakpuasan publik terhadap kinerja parpol di negeri ini menunjukkan bahwa parpol belum membentuk diri menjadi sebuah lembaga yang diidamkan rakyat, atau paling tidak, belum mampu mengikuti langgam politik masyarakat. Menjadi tidak mengherankan jika kepercayaan publik responden terhadap parpol relatif lebih rendah dibandingkan dengan terhadap lembaga-lembaga lain, yang sejauh ini memang mendekatkan diri dengan ”tuntutan pasar”. Dalam jajak pendapat ini parpol hanya menduduki peringkat keempat (9,6 persen) setelah media massa (35,5 persen), lembaga agama (22 persen), dan lembaga swadaya masyarakat (14 persen) sebagai lembaga yang paling dipercaya menyalurkan aspirasi (baca: kebutuhan) masyarakat.

Sudah bukan zamannya lagi parpol hanya sibuk atau kelihatan ada aktivitasnya pada saat menjelang pemilu atau kongres dan hanya berorientasi untuk memperoleh suara di parlemen. Sekadar menjadi ”electoral party”—partai yang hidup hanya untuk tujuan memenangi pemilu, tanpa mampu mereformulasi dan memperkokoh sosok dan visi politik—membuat parpol makin kehilangan kepercayaan dari pemilihnya. Seusai perhelatan akbar tiga partai politik terbesar di negeri ini, memang sudah sepantasnya saat ini mulai menjadi titik balik kebangkitan bagi partai politik. (LITBANG KOMPAS)

Advertisements

0 Responses to “Politik : 9 (Sembilan) Pilar Perubahan di Indonesia dan Titik Balik ParPol”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,995,821 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Advertisements

%d bloggers like this: