13
Jan
10

Perbankan : Kemelut PerPPU No. 4 / 2008 tentang JPSK

DPR Kembalikan Surat
Ada Kesalahan Rujukan dalam Surat Presiden

Rabu, 13 Januari 2010 | 04:22 WIB

Jakarta, Kompas – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (12/1), memutuskan, mengembalikan surat untuk Ketua DPR tertanggal 11 Desember 2009 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

DPR menilai ada kesalahan rujukan dalam surat perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Kesalahan rujukan terjadi karena dalam surat itu ditulis, rapat paripurna DPR tanggal 30 September 2009 tidak menyetujui Perppu No 4/2008 tentang JPSK. ”Padahal di tanggal tersebut tidak ada paripurna yang menjelaskan masalah itu,” kata Ketua DPR Marzuki Alie.

Perdebatan terjadi sebelum DPR memutuskan mengembalikan surat tersebut. Gayus Lumbuun dari Fraksi PDI-P mengatakan, surat presiden itu tidak ada artinya untuk dibahas karena Perppu No 4/2008 sudah tidak disetujui DPR pada 18 Desember 2008.

Nurul Arifin dari Partai Golkar juga menilai, surat presiden tersebut sudah tidak relevan dan kehilangan momentum.

Jika surat itu diterima, lanjut Tjahjo Kumolo dari Fraksi PDI-P, keputusan DPR untuk membentuk pansus guna menyelidiki kasus Bank Century dan audit investigasi BPK terhadap bank tersebut akan sia-sia.

Namun, Anas Urbaningrum dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan, Pasal 36 UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, bila perppu ditolak oleh DPR, pemerintah mengajukan RUU pencabutan.

Seusai sidang Anas berharap pembantu presiden lebih cermat dalam mengurus masalah teknis hingga kesalahan serupa tidak terjadi lagi.

”Yang penting, rujukannya diperbaiki. Tentang apakah pemerintah akan mengirim kembali atau ada pemikiran lain, itu menjadi urusan pemerintah,” kata Anas tentang sikap yang perlu diambil pemerintah setelah menerima surat pengembalian dari DPR.

Saat ditanya kapan Perppu No 4/2008 dicabut, Anas meminta untuk melihat notulensi. Sementara pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin menegaskan, Perppu No 4/2008 tidak berlaku sejak tidak disetujui DPR pada 18 Desember 2008. Jika saat itu DPR menyetujuinya, perppu tersebut sudah harus menjadi undang-undang.

”Oleh karena itu, semua kebijakan yang diambil berdasarkan perppu tersebut, setelah tanggal 18 Desember 2008, menjadi tidak memiliki dasar hukum lagi,” jelas Irman.

Dia menambahkan, kesalahan rujukan ini tidak bisa dilihat sebagai kesalahan biasa. Kesalahan itu dapat berdampak buruk dalam perjalanan konstitusi, khususnya dalam relasi antara Presiden dan DPR.

Kepala Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan Indra Surya mengatakan, surat presiden tersebut seyogianya tidak perlu dikembalikan. ”Etika politiknya, surat itu dibahas terlebih dahulu. Masalah setuju atau tidak setuju, itu nanti dalam pembahasan,” katanya. (NWO)

Tiga Kali Surat Presiden Dikembalikan

Anis Matta Menduga SBY Sering Terima Informasi Salah

Republika Online, Rabu, 13 Januari 2010, 07:18 WIB

printSend to friend

JAKARTA–Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan kesalahan substansi pada surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono No R-61/Pres/12/2009 tanggal 11 Desember 2009 kemungkinan karena Presiden sering menerima informasi yang salah dari orang di sekitarnya. “Surat Presiden yang dikembalikan untuk diperbaiki kali ini bukan kesalahan yang pertama, tapi sudah ketiga kali,” kata Anis Matta, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakan Anis Matta menyikapi keputusan rapat paripurna DPR, Selasa, yang memutuskan mengembalikan surat Presiden No R-61/Pres/12/2009 tanggal 11 Desember 2009 untuk diperbaiki. Dikatakanya, sebelumnya Presiden pernah mengirimkan surat yang salah ke DPR yakni surat perihal usulan rancangan undang-undang (RUU) tentang Pajak serta usulan RUU tentang Hakim Agung.

Kali ini, surat Presiden perihal usulan RUU tentang Pencabutan Perppu No 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) tertanggal 11 Desember 2009, juga ada kesalahan sehingga dikembalikan untuk diperbaiki. Menurut dia, surat dari Presiden ke DPR terjadi kesalahan sampai tiga kali menunjukkan bagian administrasi hukum di lembaga Presiden kurang cermat dan tidak teliti dalam membuat konsep surat dan sering memberikan informasi yang salah kepada Presiden.

Anis mengimbau kepada Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap bagian administrasi hukum di lembaga Presiden untuk bisa bekerja lebih baik dan teliti untuk membuat surat yang benar. “Terjadi kesalahan sampai lebih dari satu kali bisa menurunkan kredibilitas Presiden di mata publik,” katanya.

Sebelumnhya, rapat Paripurna DPR memutuskan mengembalikan surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal usulan RUU tentang Pencabutan Perppu No 4 tahun 2008 tentang JPSK untuk diperbaiki.

Keputusan tersebut diambil pimpinan DPR setelah melakukan lobi dengan fraksi-fraksi pada rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa. “Karena ada kesalahan pada surat dari Presiden maka rapat paripurna memutuskan mengembalikan surat tersebut ke Presiden untuk diperbaiki,” kata Ketua DPR Marzuki Alie ketika memimpin rapat paripurna. Sejumlah anggota DPR segera berteriak, “Setuju …!” Marzuki kemudian mengetuk palu tanda disepakatinya keputusan tersebut.

Sebelumnya, ketika rapat paripurna baru dibuka dan Marzuki Alie meminta tanggapan dari anggota DPR, sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Hanura menolak secara tegas surat tersebut.

Mereka menilai surat itu sudah kadaluwarsa dan Perppu No 4 tahun 2008 tentang JPSK sudah tidak berlaku karna sudah ditolak oleh DPR pada 18 Desember 2008. “Tidak perlu ada pembahasan lagi soal Perppu tentang JPSK karena sudah ditolak DPR,” kata Akbar Faizal dari Fraksi Hanura.

Dalam lampiran surat Presiden, pada darft RUU tentang Pencautan Perppu No 4 tahun 2008 tentang JPSK pada butir c disebutkan Perppu No 4 tahun 2008 tidak mendapat persetujuan dari DPR. “Itu artinya Perppu tersebut tidak berlaku, karena tidak disetujui,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Tapi pada pasal 2 ayat (2) disebutkan, Perppu No 4 tahun 2008 tentang JPSK tetap sah dan mengikat. “Ini dua hal yang kontradiktif dalam satu surat yang sama,” katanya.
Redaksi – Reporter

Red: krisman
Sumber Berita: ant

Boediono Century

detikcom

detikcom – Rabu, 13 Januari
Boediono Tak Pernah ‘Jelas’ di Mata Pansus Century

Keterangan yang diberikan mantan Gubernur BI tidak pernah memuaskan anggota pansus Century. Dua kali dipanggil, pansus tidak pernah merasa puas.

“Itu dia mengambil mengambil posisi abu-abu, posisi aman, mungkin dia menunggu perkembangan, Pak Boediono kan figur yang penyabar tidak kontroversial,” sindir anggota pansus Century dari FPDIP Prof Hendrawan Supratikno.

Hal ini disampaikan Hendrawan usai pansus Century melakukan pemeriksaan Boediono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2010) malam.

Pendapat serupa disampaikan anggota pansus Century dari FPKS Fahri Hamzah. Fahri kecewa karena Boediono menurutnya tidak menjelaskan secara clear.

“Kita secara bertubi-tubi dihadapkan dengan penjelasan yang tidak tuntas dan publik dihadapkan pada situasi yang tidak enak,” keluh Fahri.

Padahal, menurut Fahri, Boediono adalah tokoh kunci dalam skandal Century. Kalau keterangan tidak jelas, bisa saja posisi Boediono malah makin sulit.

“Saya mengatakan Pak Boediono berkelit. Padahal kalau kita telan mentah-mentah audit BPK, dia yang paling bertanggungjawab,” jelas Fahri.

Pemanggilan sebelumnya, dalam topik merger Century, Boediono juga dinilai sama tidak jelasnya. “Waktu itu Pak Boediono membantah audit BPK,” kritik Hendrawan.

Fahri pun mengkritisi serupa. Fahri tidak melihat progres berarti dari keterangan yang disampaikan Boediono selama dua pemanggilan pansus. “Karena itu momen pertama saya bisa mengerti dia lebih banyak menjelaskan dengan asumsi yang terbatas. Tapi sekarang jangan-jangan dia nonton (TV), tertutup pun dia harus punya report agar dia bisa minta breafing, kan dia punya partai disini (FPD), kesannya dia tidak siap,” ujar Fahri kesal.

“Dia tidak pernah memperjelas apa yang ditanyakan anggota pansus. Saya curiga memang dibuat tidak jelas karena waktu kita sempit, jadi nanti ada negosiasi politik,” tutup Fahri dengan nada kecewa.

Boediono Century

detikcom

detikcom – Rabu, 13 Januari
Boediono Tak Mau Jawab Polemik Uang Negara di Century

Wakil Presiden yang juga Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan Anggota Pansus Hak Angket Century terkait dana Rp 6,7 triliun yang digunakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyuntik Bank Century.

“Apakah uang negara atau bukan. Saya serahkan kepada ahli hukum,” ujar Boediono di menjawab pertanyaan Anggota Pansus Ahmad Muzani dalam rapat Pansus DPR di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (12/01/2010).

Sebelumnya Anggota Pansus Ahmad Muzani menanyakan apakah dana yang digunakan oleh LPS merupakan uang negara atau bukan.

Boediono sempat menjelaskan, dana yang digunakan LPS memang terdiri dari modal awal Rp 4 triliun yang diambil dari APBN. “Dan kemudian dari bank-bank yang ikut penjaminan. Namun saya serahkan pengujiannya kepada para ahli apakah uang negara atau bukan,” kata Boediono.

Mendengar jawaban Boediono yang tidak memuaskan maka Anggota Pansus lainnya, Maruarar Sirait menambahkan.

“Kalau tidak bisa disampaikan oleh Boediono dana yang digunakan LPS apakah uang negara atau bukan itu sangat ironis sekali. Bagaimana, seorang Gubernur BI tidak bisa memberikan pandangan kepada Pansus Angket ini,” papar Maruarar.

Boediono Century

detikcom

detikcom – Rabu, 13 Januari

Wakil Presiden yang juga Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono menegaskan dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) di Century bukan alasan penyelamatan Bank Century.

Boediono mengatakan, berapa pun besarnya kerugian yang diderita BI untuk menyelamatkan Bank Century di waktu krisis tidak akan menjadi masalah dibandingkan dengan harus menutup bank tersebut.

“Itu (dana YKKBI) tidak mempengaruhi, Bank Century diselamatkan sebagai upaya dari kondisi krisis dimana ada bank gagal yang berdampak sistemik,” ujar Boediono menjawab pertanyaan Anggota Pansus di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (12/01/2010).

Beberapa anggota Pansus menduga Bank Century diselamatkan agar BI tidak mendapatkan kerugian dari dana yang digelontorkan melalui Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) yang keduanya mencapai sekitar Rp 770 juta.

Boediono menyatakan BI tidak memperhatikan siapa saja yang menjadi deposan besar maupun deposan kecil di Bank Century sebelum bank itu diselamatkan. “Setiap deposan baik besar atau kecil tidak menjadi sebuah masalah dari penyelamatan Bank Century,” ungkapnya.

BI, lanjut Boediono, memang bertugas menjaga kestabilan sistem perbankan. “Malah kalau tidak menjaga kestabilan itu dosa besar, maka kestabilan yang diutamakan,” ungkap Boediono.

Kehadiran Marsilam Simanjuntak

Selain itu, Anggota Pansus Ganjar Pramono menanyakan kehadiran Marsilam Simanjuntak dalam rapat-rapat menjelang penyelamatan Bank Century.

Ganjar menanyakan status kehadiran Marsilam dalam beberapa rapat antara BI dengan KSSK maupun rapat konsultasi. “Marsilam selalu mengikuti rapat-rapat, sebenarnya apakah peran Marsilam?. Dalam notulen rapat yang diterima pansus Marsilam datang sebagai Unit Kerja Presiden Percepatan Pembangunan dan Reformasi (UKP3R) apakah hal itu benar,” demikian pertanyaan Ganjar.

Boediono bersikeras kehadiran Marsilam dalam rapat-rapat selama ini statusnya adalah sebagai narasumber. “Marsilam sudah menjadi narasumber saat KSSK bernama FSSK (Forum Stabilitas Sistem Keuangan),” jelasnya.

Namun, Ganjar lantas menanggapi dengan menyatakan bahwa Bank Indonesia telah melanggar Pasal 41 UU Perbankan dimana yang dapat mengetahui kerahasiaan data dana deposan sebuah bank yakni untuk kepentingan parpajakan, Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.

“Dalam rapat pada tanggal 13 November 2008, Marsilam mengetahui aliran-aliran dana yang dibeberkan BI, maka BI melanggar pasal 41 UU Perbankan,” tegas Ganjar.

Boediono kembali menjelaskan, Marsilam merupakan pihak yang sengaja diundang dan memang terafiliasi dalam penyelamatan Bank Century dalam rapat konsultasi pada tanggal 13 November 2008. “Saya kira tidak (melanggar), karena Bapak Marsilam merupakan pihak yang terafiliasi,” kata Boediono.

Anggota-anggota Pansus tampaknya merasa kecewa atas jawaban-jawaban Boediono dimana tidak menjelaskan sesuatu yang baru. “Bapak hanya menjawab dengan kata-kata nanti saya cek kembali atau saya bukan ahlinya’,” kata Fahri Hamzah.

“Saya merasa kecewa, penjelasan tidak ada yang meyakinkan, banyak yang bapak tidak tahu padahal seorang Gubernur Bank Indonesia,” tambah Fahri.

Hal ini membuat para Anggota Pansus terlihat menggebu-gebu dalam bertanya kepada Boediono.

Advertisements

0 Responses to “Perbankan : Kemelut PerPPU No. 4 / 2008 tentang JPSK”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,374,605 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: