26
Aug
09

Politik : Mendesain Ruang Oposisi

Mendesain Ruang Oposisi

KOMPAS, Rabu, 26 Agustus 2009 | 03:03 WIB

Oleh M Faishal Aminuddin

Pertunjukan yang sedang dimainkan kubu Partai Demokrat (PD) yang mendekati PDI-P kian menjauhkan optimisme akan munculnya tradisi oposisi politik yang baik dan terlembaga.

Oposisi sebagai penegasan atas perbedaan cara pandang memang belum menjadi fatsun politik. Perbedaan telanjur dianggap sebagai benih perpecahan yang melahirkan konflik sehingga koalisi dibuat untuk menghindari konflik dan menjadi bagian akomodasi politik.

Pilihan untuk menjadi oposan berbeda dengan pelembagaan sikap oposisi. Mengingat hal itu terkait erat dengan haluan partai yang niscaya juga membawa banyak artikulasi kepentingan di dalamnya. Mutu berpolitik amat ditentukan oleh maksimalnya fungsi kontrol dalam rangka menjaga keseimbangan dalam mengelola negara.

Absennya oposisi pasca-Pemilu 2009 jelas sangat tidak memberi kemajuan bagi demokratisasi. Koalisi yang dibangun secara sentimentil atas prakarsa elite partai yang menegasikan platform partai hanya akan memandulkan upaya untuk memperoleh kebijakan yang baik dilihat dari segala sisi. Parlemen hanya menjadi tempat bagi-bagi peran yang secara substansial kehilangan sensitivitas kepublikannya.

Membatasi koalisi

Koalisi yang dibangun perlu dibatasi. Tujuannya untuk menghindari pragmatisme. Parpol perlu diingatkan untuk tetap menjaga dan menjadikan haluan ideologi sebagai dasar pijakan.

Tidak dapat dimungkiri bahwa tarikan untuk berkoalisi lebih banyak disebabkan alasan ekonomi politik yang kuat. Semua partai di Indonesia hidup dari asupan kekuasaan untuk menggerakkan mesin politiknya.

Nyaris tidak ada pertimbangan lain untuk membangun koalisi selain daripada akses bagi tersedianya sumber daya logistik bagi partai. Alasan lain, semisal kesamaan visi, kemiripan platform, dan kepaduan orientasi, hanyalah pepesan kosong.

Di dalam negara demokrasi yang tidak memiliki partai relatif independen dan mampu mandiri dari sokongan negara, koalisi politik lebih banyak terjadi atas keinginan pemimpin atau elite partai. Bagi partai pemenang pemilu, mereka menjadi formateur yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk. Pihak formateur ini akan mengundang tokoh-tokoh partai lain dan menjadikannya mitra koalisi.

Akhirnya, hasil pemilu tidak serta-merta menunjukkan sebuah permainan yang habis dibagi (zero sum game). Dalam logika ini, mestinya Partai Demokrat akan melenggang menikmati sendiri hasil kemenangannya. Mungkin sedikit berbagi dengan partai koalisinya dalam Pemilu Presiden 2009.

Kerdilnya partai

Tesis yang dikemukakan Riker (1962) kembali menemukan relevansinya. Dia menyatakan bahwa partai membuat koalisi demi kebesarannya sebagaimana mereka memercayai akan memastikan kemenangan dan tidak ada lagi yang besar selain mereka.

Merapatnya PDI-P ke koalisi PD dengan dalih apa pun bukan hanya mempertegas kerdilnya partai, melainkan justru membuat PD benar-benar membuktikan dirinya mampu mengontrol penuh pemerintahan.

Memutuskan untuk membangun koalisi merupakan kehendak setiap partai. Namun, harus diingat, keputusan berkoalisi tidak boleh meniadakan kehendak konstituennya. Logika konstituensi yang benar mengharuskan setiap koalisi benar-benar berawal dan membawa kepentingan partai sampai ke tingkat bawah.

Koalisi yang hanya dibangun oleh kepentingan sepihak elite partai akan menyebabkan ketidakpercayaan konstituen dan berdampak pada kemunduran loyalitas pendukungnya.

Menegaskan oposisi

Gejala tidak sehat bagi demokratisasi dengan tiadanya oposisi politik tidak bisa dibebankan penyelesaiannya di kalangan partai. Perlu ada desain kelembagaan yang mengatur mekanisme koalisi dan penegasan ruang bagi oposisi.

Ada tiga hal yang bisa memaksa parpol agar mereka tidak menempuh cara pragmatis dalam mendapatkan kekuasaan.

Pertama, batasan konstitusional yang diatur melalui revisi undang-undang partai politik dan undang-undang tentang susunan dan kedudukan (representasi di parlemen). Landasan koalisi yang dibenarkan adalah atas dasar identifikasi haluan ideologi partai dan program mereka yang dipublikasikan dalam kampanye pemilihan umum.

Kedua, membuat mekanisme pertanggungjawaban parpol terhadap konstituennya. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan jaminan atas konsistensi jalan politik yang ditempuh oleh partai bersangkutan. Konstituen harus diberi kekuasaan untuk mengambil sikap yang menentukan setiap kebijakan atau manuver elite partainya.

Ketiga, melembagakan konsep integritas politik. Selama ini yang dituntut publik lebih banyak berkisar pada integritas politisi, tetapi belum mengarah kepada institusinya. Pelembagaan integritas politik bisa dilakukan dengan memperketat syarat bagi partai yang ingin mendapatkan dukungan dari pemilih. Cara ini membutuhkan tingkat partisipasi politik yang tinggi dari publik dan aktivisme politik yang bertanggung jawab dari politisi.

Di masa datang, parpol tidak perlu khawatir untuk mengambil posisi sebagai oposan. Negara perlu mengatur dengan baik dan menjamin bahwa hidup matinya parpol bukan tergantung dari asupan negara, tetapi dari dipercaya atau tidaknya mereka oleh konstituen.

M Faishal Aminuddin Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, Malang

Advertisements

0 Responses to “Politik : Mendesain Ruang Oposisi”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,348,934 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: