Archive for March, 2009



19
Mar
09

FORMAPPI Dapat Menyesatkan

Press Release
FORMAPPI Dapat Menyesatkan

Berita Parpol Tak Siap Ikut Pemilu [Suara Pembaruan, 17 Maret 2009] sungguh dapat menyesatkan masyarakat pemilih hanya karena disimpulkan berdasarkan 5 (lima) kriteria FORMAPPI (Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia) yaitu (1) memiliki jaringan organisasi di seluruh provinsi dan seluruh kabupaten/kota, (2) mampu menyediakan caleg melebihi jumlah kursi yang diperebutkan, (3) memiliki program yang menyeluruh, (4) memiliki strategi yang menyeluruh, dan (5) memiliki program khusus pemilu yang lengkap.
Alasannya adalah bahwa FORMAPPI menerapkan kriteria yang prosedural semata bukan substansial, itupun tidak tepat pula disimpulkan, misalnya kriteria (1) tidak benar diterapkan karena proses verifikasi sudah dilakukan baik oleh DepKumHAM maupun oleh KPU, demikian pula kriteria (2) kualitas caleg seharusnya lebih penting daripada kuantitas caleg, sedangkan kriteria (3) khususnya bagi PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) setahu kami justru PKPI pasti mengemban program menyeluruh yang khas ideologi NKRI karena dari namanya saja sudah melekat sila ke-5 dan sila ke-3 Pancasila, bahkan demi sukses Pemilu 2009 ini, PKPI membekali para kadernya dengan sikap mempertahankan NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika [3 Desember 2008], demikian pula kami selaku kader PKPI telah pula memaparkan Pancasila Penghela Indonesia Digdaya 2045 di acara Ikatan Cendekiawan Marhaenis [19 Pebruari 2009] bertempat di Gedung DHN45, Jl. Menteng Raya 31, Jakarta Pusat yang diyakini memenuhi pula kriteria ke (4) karena menyangkut strategi politik kebangsaan, bahkan kami memprakarsai 7 (Tujuh) Resolusi Sumpah Pemuda 2008 [25 Oktober 2008] bertempat di Gedung LPMJ, Pulo Gadung bersama 6 (enam) generasi penerus JSN45 lain dari Jl. Menteng Raya 31, Jakarta Pusat. Dan bagi kriteria ke (5) kami selaku kader PKPI juga telah meluncurkan Gerakan Jarak Pagar Sejahtera (RaJaPaRa) yang berdampak luas kepada pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Rakyat (EkoKesRa) dan pantas juga disebut sebagai Poros Kebangkitan Perekonomian Indonesia ke seluruh media di Indonesia [7 Maret 2009] dengan umpan balik positif konstruktif masyarakat dari berbagai daerah.
Sangat boleh jadi penggiat FORMAPPI demikian ingin cepat tangkas sehingga luput menyimak berbagai perkembangan dinamika kreatifitas kader2 ParPol seperti dari PKPI.
Bagaimanapun, selaku sesama anak bangsa, kepada penggiat FORMAPPI dimintakan lapang dada menerima pandangan ini sebagai perangkat asah, asih, asuh dan kepada masyarakat pemilih yang kini ditandai lebih cerdas cermat diharapkan dapat tetap melaksanakan hak dan kewajiban demokrasi berdasarkan nalariah dan nuraniah terbaik.
Jakarta Selatan, 18 Maret 2009
Dr Ir Pandji R. Hadinoto, MH / http://www.pkpi.co.cc / HP : 0817 983 4545
CaLeg DPR RI, PKPI, DaPil Jakarta II (JakPus-JakSel-Luar Negeri) No.Urut 2

15
Mar
09

PKPI : Patriotisme Kenegarawanan Pilar Indonesia

PKPI : Patriotisme Kenegarawanan Pilar Indonesia

Bulan Maret bagi Indonesia juga bulan Patriotisme Kenegarawanan a.l. dikenang 7 (Tujuh) peristiwa politik kebangsaan yaitu 1 Maret 1949 Serangan Umum TNI ke Jogjakarta; 7 Maret 1915 Tri Koro Dharmo terbentuk oleh Satiman Wiriosandjojo di Gd Stovia, Batavia yang kemudian berubah nama jadi Jong Java [12 Juni 1918] yang kelak berfusi jadi Indonesia Muda; 8 Maret 1928 Pembelaan Moh. Hatta “Indonesia Merdeka” di Pengadilan Negeri Den Haag; 8 Maret 1943 POETERA (Poesat Tenaga Rakyat) berdiri, pimpinan Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro, KH. Mansyur, yang resmi terbentuk 9 Maret 1943 dan dibubarkan pada 8 Januari 1944 lalu berganti Djawa Hokokai (Himpunan Kebangkitan Rakyat Jawa); 24 Maret 1946 Peristiwa Bandoeng Laoetan Api; 25 Maret 1947 Persetujuan LINGGARJATI; 27 Maret 1949 Unjuk Bersenjata oleh Tentara Pelajar Solo.
Patriotisme atau Kepahlawanan adalah watak untuk berkorban guna sesuatu tugas Besar dan Cita2 Besar sebagai perluasan dari “Pahlawan adalah ia yang berkorban untuk Tugas besar dan Cita2 besar” [Un hero est celui, qui se sacrifie a un grand devoir, ou a une grande idée”; Livre d’Or, De la Comptesse Diane]. Kepahlawanan bukan monopolinya seseorang atau segolongan tetapi Kepahlawanan adalah suatu perhiasan watak, yang setiap rakyat kita dapat memiliki, asal ia bersedia berkorban untuk “un grand devoir” (untuk sesuatu Tugas besar) atau untuk “une grand idée” (untuk sesuatu Cita2 besar). Tugas besar dan Cita2 besar itu ialah tidak lain daripada hidup merdeka, bernegara kebangsaan, sederajat dengan bangsa2 lain dalam keadaan mana Rakyat semua memperkembangkan dan dapat menyuburkan nilai2 kemanusiaannya. Dan bila yang dimaksud dengan semangat Kepahlawanan itu adalah cara berdaya dan berusaha untuk menjalankan Tugas besar dan Cita2 besar itu, maka teranglah kiranya, bahwa cara amal dan cara perbuatan itulah yang penting sekali. Amal dan perbuatan, dijiwai dengan semangat bersedia untuk berkorban, menentukan nilai dan mutu Kepahlawanan setiap orang. Dan tidak sedikit pula yang diharapkan dari kita semua amal dan perbuatan yang sesuai dengan keadaan yang nyata daripada Rakyat kita dewasa ini. Untuk inipun diperlukan dari kita sekalian keberanian dan kejujuran dalam menilai keadaan dan perasaan Rakyat kita yang se-benar2-nya. Untuk Negara Pancasila, para pahlawan Rakyat kita dulu itu berjoang dan berkorban ! Dan mereka meninggalkan kepada kita dewasa ini, suatu Amanat suci dan Amanat keramat yakni Amanat Kepahlawanan Rakyat Indonesia, amanat tentang caranya melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat kita. Pada pokoknya, cara2 perjuangan dan kebaktiannya itu ialah secara revolusioner, secara dinamis, secara heroik dan patriotik, dan terutama secara jujur dan ikhlas, dengan selalu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi dalam situasi sekarang ini. Situasi yang penuh dengan dinamikanya transisi masyarakat kita, transisi yang masih mengharuskan kita semua mengenyahkan imperialisme dan kolonialisme dimana ia berada, baik dengan nama klasik kolonialisme maupun dengan nama neo kolonialisme. Situasi transisi dewasa ini masih perlu kita tanggulangi bersama dengan Jiwa Kepahlawanan itu. Malahan dalam keadaan perekonomian Rakyat yang berat ini, kita semua harus menunjukkan dengan perbuatan dan tindakan kesetiakawanan kita dengan kesulitan2 penghidupan Rakyat kita se-hari2. Memang kadang2 terasa bahwa medan pertempuran melawan musuh2 dari luar sewaktu 1945 – 1949 dulu itu, tidak sesulit dengan medan pembangunan perekonomian Rakyat melawan musuh2 dari dalam dan dari luar pada masa sekarang ini. Tetapi toch, kita semua harus tetap berkeyakinan, bahwa kita akan menang dalam medan bakti itu kalau kita tidak kehilangan kita punya Jiwa Revolusi dan Jiwa Kepahlawanan. Terus berjoang untuk memenangkan Jiwa Revolusi dan Jiwa Kepahlawanan Rakyat kita sebagai pangkalan untuk secara bertangga memenangkan ber-turut2 “honor, courage and fortunes” yaitu “kehormatan, keberanian dan seluruh kekayaan materiil” daripada Rakyat kita.
Pesan almarhum Dr H. Roeslan Abdulgani pada buku Api Revolusi di Surabaya [Peringatan 17 Tahun Hari Pahlawan 10 Nopember 1964] termaksud diatas sungguh masih relevan dalam konteks kekinian a.l. antisipasi terhadap berita Perekonomian Nasional yakni Depresi Ekonomi Segera Tiba [Koran Jakarta, 13 Maret 2009] dan Fokus Probabilitas Depresi Ekonomi Meningkat [Kompas, 13 Maret 2009] serta Puncak Jatuh Tempo Utang Hingga Tahun 2045 Tak Akan Lunas [Kompas, 14 Maret 2009] yang adalah pertanda Ketidakpastian menggayuti Indonesia artinya tersedia medan bakti bagi para Pimpinan Nasional Legislatif & Eksekutif produk Pemilu 2009 yaitu memerdekakan Rakyat dari jeratan Ketidakpastian tersebut, mengatasi tahun 2012 yang di-sebut2 sebagai peralihan peradaban umat dan penguatan tumpuan menggapai Indonesia Digdaya 2045.
Oleh karenanya, para Pimpinan Nasional itu sepatutnya berkriteria memenuhi Tiga Pilar Kenegarawanan (3pK), yang bermuatan Tiga Pilar Kebangsaan (9 Pusaka Bangsa, 7 Ketahanan Bangsa, Kepemimpinan Kebangsaan 45), Tiga Pilar Kepemimpinan Amanah (Pemimpin-Khalifah, Akhlak Mulia, Cinta-Kasih-Sayang) dan Tiga Pilar Kejuangan TRISAKTI (Politik Berdaulat, Ekonomi Berdikari, Budaya Berkepribadian) sebagai jaminan perilaku Pemimpin (leaders) bukan Penjual (dealers) seperti dimaksud pada Politika Budiarto Shambazy [Kompas, 14 Maret 2009] ketika dituntut mengusung 7 (Tujuh) Cita Politik Indonesia sebagaimana amanat Pembukaan UUD45, yaitu (1) Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan Perikemanusiaan dan Perikeadilan; (2) Kemerdekaan Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur; Pemerintahan Negara Indonesia yang (3) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (4) Memajukan kesejahteraan umum; (5) Mencerdaskan kehidupan bangsa, (6) Ikut melaksanakan Ketertiban Dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial; (7) Susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sehingga sungguh dipujikan bahwa bulan Maret 2009 ini bisa jadi awal tekad kebersamaan membangun Poros Kepahlawanan Perekonomian Indonesia [PKPI] a.l. berkapasitas IpTek Kreatif.
Jakarta, 14 Maret 2009
Pandji R. Hadinoto / Pusat Kebijakan Publik IpTek [PKPI] / http://www.pkpi.co.cc / HP : 0817 983 4545

15
Mar
09

7 (Tujuh) Rekomendasi Deklarasi Jakarta

7 (Tujuh) Rekomendasi Deklarasi Jakarta
Forum Ekonomi Islam Dunia ke-5, 3 Maret 2009

1.Rekomendasi untuk mengatasi krisis keuangan global
2.Langkah-langkah pengamanan produk makanan
3.Pengamanan energi
4.Pengembangan usaha kecil dan menengah secara global
5.Pengembangan bisnis yang dilakukan oleh perempuan di negara Muslim
6.Pengembangan kapasitas para pemimpin muda di negara-negara anggota Organisasi Konperensi Islam (OKI)
7.Kesepakatan untuk mengembangkan dunia pendidikan

11
Mar
09

Waspadai Intimidasi, Politik Uang Marak di Kampanye

/ Home / KOMPAS
Waspadai Intimidasi
Politik Uang Marak di Kampanye
Rabu, 11 Maret 2009 | 05:57 WIB
Martapura, Kompas – Terbatasnya waktu kampanye di setiap provinsi dan ketatnya persaingan antarcalon anggota legislatif maupun partai politik dikhawatirkan membuat peserta pemilu menghalalkan segala cara. Politik uang dan intimidasi diperkirakan bakal marak dalam kampanye terbuka, 16 Maret-5 April 2009.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz Anshary mengungkapkan hal itu seusai melakukan sosialisasi pemilu kepada tokoh masyarakat, parpol, dan penyelenggara pemilu di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Selasa (10/3).

Jumlah parpol yang besar dan sempitnya waktu kampanye rapat terbuka yang hanya 21 hari membuat setiap partai hanya memiliki kesempatan berkampanye maksimal dua kali di setiap provinsi.

Kondisi ini dikhawatirkan akan memunculkan pelanggaran aturan kampanye.

Luasnya wilayah Indonesia membuat kampanye yang melibatkan pimpinan partai akan menyedot biaya besar. Biaya besar itu juga harus dikeluarkan caleg yang daerah pemilihannya sangat luas, terutama daerah pemilihan di Indonesia timur yang umumnya berupa satu provinsi.

”Waktu yang tersedia sangat singkat, tetapi mereka (peserta pemilu) harus berusaha mengumpulkan dukungan suara sebanyak-banyaknya,” kata Hafiz.

Selain masalah politik uang, intimidasi, dan tekanan terhadap kelompok tertentu untuk memilih atau tidak memilih peserta pemilu tertentu, kampanye juga dinilai rawan memunculkan eksploitasi terhadap anak-anak.

Hafiz juga menggarisbawahi bahwa sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kehadiran para pegawai negeri sipil maupun kepala desa beserta perangkatnya dalam kampanye harus diwaspadai.

PNS dilarang menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Mereka juga dilarang mengerahkan PNS di lingkungannya untuk hadir dalam kampanye serta menggunakan fasilitas negara.

Awasi ketat

Pengajar ilmu hukum Universitas Indonesia, Topo Santoso, Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform Hadar N Gumay, dan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Ibrahim Fahmi Zuhdy Badoh, secara terpisah, meminta KPU mencegah politik uang dengan mendorong partai dan caleg tidak menghamburkan uang untuk memobilisasi massa.

Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilu juga dituntut memiliki strategi khusus dalam memantau praktik tersebut. Mekanisme pengawasan harus dilakukan secara ketat sehingga latar belakang pembagian uang dapat ditelusuri.

Menurut Topo, persaingan ketat antarcaleg di tengah waktu yang semakin sempit akan memperbesar kemungkinan politik uang.

”Ini masalah besar yang merusak kualitas pemilu. Namun, uang dianggap lumrah, bahkan masyarakat menganggap (pemilu) adalah kesempatan (untuk mendapat uang),” kata Hadar.

Untuk mengubah kebiasaan ini dan membersihkan pemilu dari politik uang, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, serta aparat harus bertindak tegas. Selain itu, semua pelanggaran pidana juga harus diproses.

Masyarakat diharapkan tidak enggan melapor kepada Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilu atau polisi bila melihat ada yang membagi-bagikan uang untuk mendapatkan dukungan. Ini akan memberikan efek jera. Sebab, pelakunya bisa dibatalkan kesertaannya dalam pemilu.

Polisi siap

Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri yakin polisi akan lebih siap mengamankan pemilu kali ini. Pemilu akan menjadi momentum penting pula untuk menguji efektivitas program Quick Wins Polri (program layanan cepat bagi masyarakat) yang telah disosialisasikan ke semua kepolisian daerah.

Hal itu disampaikan Bambang dalam acara silaturahim dengan para pemimpin media massa di Mabes Polri, Selasa. ”Pemilu harus sukses. Kami berupaya meminimalisasi potensi kerawanan di tiap TPS (tempat pemungutan suara),” katanya.

Rabu ini Kepala Polri akan memimpin apel kesiapan pengamanan Pemilu 2009 di Lapangan Monumen Nasional pukul 09.00. Jumlah personel polisi yang disiagakan untuk Pemilu 2009 mencapai dua pertiga atau 246.034 personel dari jumlah total seluruh anggota Polri sebanyak 371.614 orang.

Bambang mengatakan, kawasan yang dikategorikan perlu perhatian pengamanan khusus adalah Aceh, Maluku, dan Papua. Meski demikian, wilayah lain juga akan mendapat perhatian. Polri sejauh ini mengidentifikasi 80.000 dari 512.188 TPS dikategorikan rawan.

Menurut Kepala Badan Intelijen Keamanan Inspektur Jenderal Saleh Sa’af, tingkat kerawanan itu diukur dari berbagai aspek, seperti faktor geografis, jarak antar-TPS, kondisi keamanan secara umum, serta karakter sosial budaya masyarakat setempat.

SBY garap Jateng

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan berkampanye pada kampanye Rapat Umum Partai Demokrat di Jawa Tengah. Turunnya Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat menunjukkan bahwa Jateng berpotensi menyumbang suara bagi parpol besar.

Sekretaris Umum DPD Partai Demokrat Jateng Dani Sriyanto, Selasa, mengatakan, Yudhoyono akan berkampanye di Jateng bersama tokoh muda DPP Partai Demokrat, seperti Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng.

”Kami sudah mendapat jadwal kampanye Pak SBY yang sedianya ditetapkan pada 5 April 2009. Sesuai dengan jadwal KPU, Partai Demokrat memperoleh kesempatan terakhir untuk berkampanye rapat umum di Jateng,” kata Dani Sriyanto.

Sebagai Presiden RI, Yudhoyono tengah mempersiapkan diri untuk memproses izin cuti supaya bisa ikut berkampanye di Jateng. (MZW/WHO/SF/INA)

11
Mar
09

Beban Utang Bertambah 5,871 Miliar Dollar AS

/ Home / KOMPAS
Keuangan Negara
Beban Utang Bertambah 5,871 Miliar Dollar AS
Rabu, 11 Maret 2009 | 05:56 WIB

Jakarta, Kompas – Fluktuasi nilai tukar di dunia membuat beban utang pemerintah melonjak 5,871 miliar dollar AS selama 2008. Apalagi sebagian besar utang luar negeri pemerintah berdenominasi yen Jepang yang terapresiasi terhadap dollar AS. Pada saat yang sama, rupiah melemah terhadap dollar AS sehingga beban utang dalam rupiah pun melonjak.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto mengatakan hal itu di Jakarta, Selasa (10/3).

Menurut dia, nominal pinjaman luar negeri dalam 14 mata uang asing—yang didominasi yen Jepang sebesar 47,7 persen dari total utang—sebenarnya tetap sama. Namun, beban utang dalam rupiah menjadi lebih besar, setidaknya per 31 Januari 2009.

”Tambahan beban pembayaran utang akibat kurs itu bergantung pada nilai tukar rupiah terhadap dollar AS saat bunga dan pokok utangnya dibayar waktu jatuh tempo,” ujarnya.

Pada saat pemerintah mengonversi semua utang luar negeri ke dollar AS per 31 Desember 2008, yen terapresiasi terhadap dollar AS. Akibatnya, terjadi fluktuasi nominal utang luar negeri mencapai 5,871 miliar dollar AS.

Total utang luar negeri pemerintah pada 2008, setelah memperhitungkan tambahan utang baru dan menguranginya dengan pembayaran cicilan pokok, seharusnya 59,576 miliar dollar AS. Namun, akibat adanya fluktuasi mata uang, beban pinjaman luar negeri pemerintah bertambah 5,871 miliar dollar AS menjadi 65,447 miliar dollar AS.

Rahmat menegaskan, berapa pun beban pembayaran utang yang harus dibayar pada saat jatuh tempo, Indonesia tetap akan melunasinya. Sebab, jika tidak dibayar, Indonesia akan dikategorikan sebagai negara yang gagal bayar (default). ”Jika realisasi pembayaran kewajiban (bunga dan pokok) di atas pagu anggaran, kami akan tetap melunasinya. Kelebihan pembayaran itu akan dipertanggungjawabkan kepada DPR,” ujarnya.

Terbesar sejak 2001

Nominal tambahan beban pembayaran utang sebesar 5,871 miliar dollar AS itu merupakan yang terbesar sejak tahun 2001. Pada 2001, Indonesia justru mendapatkan keringanan beban akibat penguatan rupiah terhadap dollar AS sebesar 3,245 miliar dollar AS. Hal yang sama terjadi pada tahun 2005, senilai 5,392 miliar dollar AS.

Tambahan beban utang akibat fluktuasi nilai tukar terjadi pada tahun 2003, yakni 4,882 miliar dollar AS. Maka, beban pembayaran utang pada 2008 adalah yang tertinggi selama ini. ”Tambahan 5,871 miliar dollar AS itu adalah stok yang harus dibayar sampai 2055,” ujar Rahmat.

Pengamat ekonomi, Dradjad H Wibowo, mengatakan, Indonesia tetap akan bergantung pada utang, dilihat dari rencana pemerintah yang masih akan mencairkan pinjaman siaga dalam rangka mengantisipasi krisis perekonomian dunia. Pinjaman siaga itu sama dengan pinjaman biasa yang membebani anggaran pemerintah, tetapi dikemas dengan istilah utang siaga. (oin)

11
Mar
09

Resesi Besar Terjadi, Harga2 Saham di Amerika Serikat Tergelincir

/ Home / KOMPAS
Resesi Besar Terjadi
Harga-harga Saham di AS Tergelincir
Rabu, 11 Maret 2009 | 05:58 WIB
Dar Es Salaam, Selasa – Dunia saat ini berada dalam resesi besar dan pertumbuhan ekonomi global berada di bawah 0 persen pada 2009. Demikian peringatan yang diberikan pimpinan Dana Moneter Internasional di Paris, Selasa (10/3). Sementara itu, pasar saham terus tumbang.

China berjuang mengatasi deflasi, Jerman terpukul oleh penurunan ekspor yang drastis. Mahaguru investasi Warren Buffet menyatakan, perekonomian AS berada di bibir jurang dan menyerukan koordinasi internasional untuk mengatasi penurunan ekonomi global.

Uni Eropa meminta Dana Moneter Internasional (IMF) melipatgandakan dana untuk membantu negara-negara yang kesulitan keuangan akibat krisis.

Ketika berbicara pada pertemuan menteri keuangan di ibu kota Tanzania, Dar Es Salaam, Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn mengatakan, pertemuan itu berlangsung pada saat-saat kritis. ”Krisis finansial global saat ini dapat disebut sebagai resesi besar. IMF memperkirakan pertumbuhan global melemah hingga berada di bawah 0 persen tahun ini dan merupakan kinerja terburuk sepanjang sejarah,” ujarnya.

”Walaupun krisis sudah mereda ketika mulai menyentuh daratan Benua Afrika, kita tahu bahwa dampaknya akan sangat mengerikan. Ancaman tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga akan membuat jutaan orang kembali masuk ke bawah garis kemiskinan. Krisis ini tidak hanya soal bagaimana melindungi pertumbuhan ekonomi atau pendapatan rumah tangga, tetapi juga soal kerusuhan sipil, bahkan peperangan. Ini persoalan manusia dengan masa depannya,” kata Strauss-Kahn.

Jutaan orang Afrika terancam kembali miskin dan menghadapi konflik karena krisis finansial global ini. IMF menyerukan agar diambil langkah pencegahan segera.

Pekan lalu Strauss-Kahn juga mengatakan, pemulihan ekonomi kemungkinan tidak akan terjadi sebelum 2010.

Dampak krisis pada salah satu negara kaya, seperti Jerman, ditunjukkan dengan angka ekspor yang turun 20,7 persen

pada Januari 2009. Perekonomian Jerman sangat bergantung pada ekspor dan kini terpukul resesi paling buruk dalam enam dekade terakhir. Pemerintah memperkirakan output industri akan turun 2,25 persen tahun ini.

Perdana Menteri China Wen Jiabao, akhir pekan lalu, menyatakan harapannya bahwa perekonomian China masih bisa tumbuh 8 persen tahun ini. Namun, pertumbuhan itu dibayangi dengan deflasi. Harga makanan, pakaian, dan bahan bakar lebih murah 1,6 persen dibandingkan dengan tahun lalu dan hal ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam enam tahun terakhir.

Penurunan harga-harga tersebut, jika terus berlanjut, dapat menurunkan pertumbuhan. Ini bisa terjadi jika konsumen menunda untuk berbelanja dengan harapan harga akan terus turun.

”Kestabilan harga juga merupakan perhatian para pengambil keputusan karena perkiraan deflasi terkadang membuat konsumen menunda pembelian dengan konsekuensi pertumbuhan semakin lambat,” ujar Jing Ulrich, analis pada JP Morgan.

Terburuk sejak 1982

Di bursa saham Asia, indeks Nikkei ditutup melemah 0,44 persen menjadi 7.054,98 setelah harga-harga saham tergelincir di Wall Street sehari sebelumnya. Indeks di Wall Street mencapai titik terendah sejak Oktober 1982, yakni 6.547.

”Saya tidak pernah melihat orang Amerika setakut ini. Hanya perlu waktu 5 menit untuk penyebaran ketakutan dan perlu waktu panjang untuk meraih kembali rasa percaya diri. Sayangnya, sebuah sistem tidak akan bekerja tanpa keberadaan kepercayaan di pasar,” kata Buffet dalam wawancara dengan televisi CNBC.

Untungnya indeks harga-harga saham-saham di Eropa dan sebagian Asia masih naik. (AP/AFP/Reuters/joe)

11
Mar
09

Gas Bumi, Badak, Bontang, Kalimantan Timur

/ Home / KOMPAS
Pertamina Jajaki Badak
Produksi Kilang Bontang Berlebih
Rabu, 11 Maret 2009 | 04:45 WIB
Jakarta, Kompas – Pertamina sedang dalam pembicaraan untuk membeli gas elpiji dari PT LNG Badak. Kilang Bontang, yang dioperasikan oleh PT Badak, mengalami kelebihan produksi karena sejumlah pembeli luar meminta pengurangan pasokan elpiji.

”Kami sedang jajaki untuk mengambil 5-6 kargo gas dari Bontang, kalau dapat, ada tambahan gas elpiji sebanyak 200.000 ton mulai Mei sampai akhir tahun ini,” tutur Deputi Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Hanung Budya, Selasa (10/3), di sela-sela peninjauan stasiun pengisian elpiji di Tanjung Priok, Jakarta.

Program konversi

Kebutuhan elpiji domestik meningkat sejak program konversi minyak tanah ke gas elpiji digelar. Sebelum program konversi, konsumsi elpiji nasional rata-rata hanya sekitar 1 juta ton per tahun. Tahun ini, konsumsi diperkirakan menjadi empat kali lipat. Kebutuhan elpiji khusus untuk konversi tahun ini diperkirakan mencapai 3,2 juta ton. Sekitar 2 juta ton dipenuhi dari dalam negeri, yang berasal dari produksi kilang milik Pertamina dan kontraktor migas.

Pertamina sudah meneken kontrak impor elpiji sebanyak 800.000 ton, dipasok dari impor melalui Petredec. Sisa kekurangan gas sebanyak 1,4 juta ton ini yang sedang diusahakan untuk dipenuhi.

Hanung mengatakan, pasokan elpiji dari Bontang memanfaatkan kondisi produksi kilang yang berlebih. Untuk memastikan pasokan dalam jangka panjang, Pertamina kembali menggelar lelang impor elpiji. Pemilihan secara terbatas perusahaan pemasok elpiji dijadwalkan digelar semester kedua tahun ini.

Pertamina menargetkan bisa memperoleh tambahan 500.000 ton-1 juta ton elpiji dalam bentuk kontrak jangka panjang.

750.000 ton per tahun

Direktur Utama PT LNG Badak Agus Haryanto mengatakan, kapasitas elpiji dari kilang Bontang mencapai 750.000 ton per tahun.

Produksi LNG dari kilang Bontang tahun ini berlebih sebab sebagian besar konsumen utama di Jepang dan Taiwan mengurangi pengambilan karena turunnya permintaan di negeri mereka, sebagai dampak krisis ekonomi.

Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Achmad Faisal mengatakan, sesuai target APBN tahun 2009, Pertamina harus mendistribusikan paket tabung dan kompor elpiji kepada 23 juta keluarga.

”Sampai Maret ini, kami sudah membagikan 3,4 juta paket. Kalau tabung dan infrastruktur tersedia, target pemerintah bisa tercapai,” kata Faisal.

Pertamina merencanakan konversi elpiji seluruh wilayah Jawa bagian barat sudah selesai Maret, menyusul kemudian Jawa bagian tengah dan timur. Jika rencana itu terpenuhi, seluruh wilayah Jawa sudah menjalani konversi tahun 2010. Adapun konversi elpiji untuk luar Jawa diperkirakan baru bisa selesai pada tahun 2011.

Faisal mengatakan, Pertamina menunggu kebijakan pemerintah terkait status elpiji 12 kilogram. ”Pertamina, sih oke-oke saja selama ada penggantian dari kerugian penjualan elpiji 12 kilogram,” ujarnya.

Menurut Faisal, saat ini Pertamina masih menanggung selisih harga sebesar Rp 2.000 per kilogram. Dengan konsumsi elpiji 12 kilogram yang mencapai 100.000 ton per bulan, potensi kerugian dari penjualan elpiji 12 kilogram mencapai Rp 2,4 triliun.

Tidak memungkinkan

Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, kondisi keuangan pemerintah tidak memungkinkan untuk menyubsidi elpiji 12 kilogram. Kebijakan yang bisa diambil adalah memperjelas tata niaga elpiji.

”Keuangan pemerintah sedang pas-pasan, defisit APBN sudah mencapai 2,5 persen,” kata Purnomo.

Dirjen Migas Evita Legowo mengatakan, pihaknya masih mendiskusikan opsi subsidi elpiji kemasan 12 kilogram. (DOT)




Blog Stats

  • 4,028,359 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…