23
Nov
08

Hajat Hidup Orang Banyak

 

 

Makalah ini disiapkan bagi acara Diskusi Publik “Jalan Tol CIPULARANG Salah Konstruksi Atau Korupsi” tanggal 22 Desember 2005 bertempat di Hotel Maharani, Jakarta Selatan.

 

Undang Undang Dasar 1945

 

Amanat Pasal-33 (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

 

Seminar Sehari tentang Demokrasi Ekonomi, 17 Desember 1996 oleh Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia dan Lembaga Ketahanan Nasional, merumuskan Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : … /MPR/1998 tentang Demokrasi Ekonomi sebagai berikut :

 

  1. Cabang produksi yang penting bagi Negara adalah “Kegiatan produksi strategis yang berkaitan dengan keadilan, keamanan dan kestabilan nasional yang memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat”;

 

  1. Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah “ produksi barang dan jasa yang vital seperti air, energi dan transportasi umum” dan “produksi barang dan jasa yang dirasakan vital bagi kehidupan manusia dalam kurun waktu tertentu”;

 

  1. Dikuasai oleh Negara adalah “ berarti tidak harus dimiliki oleh Negara, kecuali untuk menjamin fungsi penguasaan oleh Negara dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat”.

 

Sesungguhnya, Rancangan yang serupa juga dapat ditemui pada RanTap MPR RI No : … /MPR/1993 tentang Demokrasi Ekonomi.

 

Dengan demikian, seharusnya, pemahaman wewenang Negara (dalam hal ini seringkali melalui BUMN sebagai operatornya) untuk menguasai hajat hidup orang banyak adalah sebatas Hak Kuasa atas kekayaan nasional qq kekayaan milik rakyat, dengan lain perkataan, sebetulnya Hak Milik tetap pada pihak seluruh rakyat Indonesia sebagai warga Negara Republik Indonesia.

 

Dengan demikian, misalnya, perlakuan hukum terhadap biaya pembebasan/penguasaan lahan bagi kepentingan right-of-way [ruang manfaat jalan ( badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya) + sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan, Pasal-11 UU No. 38/2004 tentang Jalan] yang dibebankan atas anggaran BUMN adalah tidak berarti dapat secara serta merta dipindah-artikan/dikonversi misalnya menjadi biaya investasi kepemilikan lahan yang bersangkutan. Biaya pembebasan/penguasaan lahan tersebut diatas sebaiknya diperlakukan sebagai kumpulan biaya-biaya konstruksi, mengingat juga bahwa lahan tanah right-of-way itupun pada saatnya juga mengalami tahap olah konstruksi tanah bagi kepentingan bangunan-bangunan struktural diatas dan dibawahnya.

 

Dalam pengertian termaksud diatas, maka dampak ketidakpastian akan kepemilikan seluruh rakyat sebagai warga Negara atas lahan tanah yang dibebaskan/dikuasai Negara atas nama BUMN yang berkaitan dapat senantiasa terkendali, dan yang lebih penting lagi mampu menangkal munculnya tafsir Judicial Corrupt di kemudian hari.

 

Selebihnya, paling tidak kedua RanTap MPR RI tersebut diatas sudah dapat diperlakukan sebagai Soft Law (seperangkat ketentuan yang belum mengikat secara hukum tetapi sepatutnya dipatuhi karena alasan lain selain pertimbangan hukum, misalnya pertimbangan ekonomis, moral dan sebagainya). Apalagi, sesungguhnya, pemberlakuan Soft Law itu dapat berperan sebagai perangkat promosi hukum lingkungan dalam arti kata pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara benar, dalam kerangka prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks Jalan Raya Bebas Hambatan sebagai bagian daripada domain Transportasi Umum.

 

Bagaimanapun, tindak pengelolaan dan pengendalian ketidakpastian bahkan ketidakteraturan atas kekayaan nasional atau milik seluruh rakyat Indonesia adalah sungguh bernilai strategik bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama setelah 60 tahun merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945.

C A T A T A N

UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Pasal-1

  1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia

  2. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

  3. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

Pasal-2

  1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

  2. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :

    1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemelihara-an bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

    2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

    3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hokum antara orang-orang dan perbuat-an-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

  3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

  4. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah- daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah

 

UU No. 3/2003 tentang Pertahanan Negara

Pasal-1

  1. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

  2. Sistim pertahanan Negara adalah sistim pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman

  3. Penyelenggaraan pertahanan Negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan Negara.

Pasal-2

Hakikat pertahanan Negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga Negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Pasal-4

Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Pasal-6

Pertahanan Negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal Negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

Pasal-9

  1. Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara.

  2. Keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui (d) pengabdian sesuai dengan profesi

 

UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Pasal-1

  1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

  1. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

Kedaulatan Rakyat Demokrasi Ekonomi

 

Pada tahun 1931, Bung Hatta melahirkan istilah Kedaulatan Rakyat (Volkssouvereiniteit) pada majalah Daulat Ra’jat, yang berbeda dengan paham serupa di dunia Barat yang hanyalah men-cakupi pengertian demokrasi politik, sedangkan Kedaulatan Rakyat ciptaan Bung Hatta mencakupi demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi. Lebih daripada, Kedaulatan Rakyat di Indonesia menurut Bung Hatta bersumber dari sifat-sifat dan sikap hidup bangsa Indonesia sendiri.

 

Kemudian pada tahun 1932, diuraikan tentang Kedaulatan Rakyat Indonesia itu pada brosur Kearah Indonesia Merdeka sebagai berikut : “Kalau Indonesia sampai merdeka, mestilah ia menjadi Kerajaan Rakyat, berdasarkan keamauan rakyat. Asas Kerakyatan mengandung arti, bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (recht, peraturan-peraturan negeri) haruslah bersandar pada perasaan Keadilan dan Kebenaran yang hidup dalam hati rakyat yang banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralasan kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat inilah yang menjadi sendi pengakuan segala jenis manusia yang beradab, bahwa tiap-tiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Pendeknya cara mengatur pemerintahan Negara, cara menyusun perekonomian rakyat, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat. Pendek kata rakyat itu daulat alias raja atas dirinya. Tidak lagi orang seorang atau sekumpulan orang pandai atau segolongan kecil saja yang memutuskan nasib rakyat dan bangsa, melainkan rakyat sendiri. Inilah arti kedaulatan rakyat ! Inilah dasar demokrasi atau kerakyatan yang seluas-luasnya. Tidak saja dalam hal politik, melainkan juga dalam hal ekonomi dan social ada demokrasi; keputusan dengan mufakat rakyat yang banyak”.

 

Soal demokrasi Barat itu diterangkan Bung Hatta bahwa “Cita-cita Volkssouvereiniteit yang timbul pada bagian kedua daripada abad yang ke-18 adalah bekas atau anak daripada teori dan semangat individualisme, yang dibangkitkan dengan giat oleh beberapa ahli ilmu social pada abad ke-17 dan ke-18. Yang ternama sekali diantara mereka ialah J.J. Rousseau. Sebagai dasar teori individualisme disebutnya, bahwa ‘manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka’, ia boleh membuat saja menurut suka hatinya, asal saja jangan mengganggu keamanan orang lain. Dalam dua macam soal dasar individualisme itu memajukan perlawanan ! Nyatalah sekarang ! Semangat individualisme lahir untuk memecah belenggu pergaulan hidup dan meruntuhkan feodalisme serta memberi kemerdekaan kepada orang-orang untuk menentukan nasib sendiri. Diatas dasar individualisme itulah berdiri Demokrasi Barat. Dan itulah pula yang menjadi pangkal kepincangannya. Demokrasi hanya terdapat dalam hal politik dan hak. Dalam perihal perekonomian dan pergaulan social masih berlaku otokrasi. Rakyat yang banyak masih menderita kemegahan kaum kapitalis dan majikan. Ujud Revolusi Perancis yang utama, yaitu ‘Kemerdekaan, Persamaan dan Persaudaraan’ tidak pernah tercapai. Yang tercapai hanya politieke democratie, economische democratie bertambah jauh. Oleh karena itu persamaan hak tidak membawa kepada kaum yang lemah dan tidak pula mendatangkan persaudaraan, melainkan perpecahan yang dibuktikan oleh perjuangan kelas dan kasta. Selain dari melepaskan roh manusia daripada kongkongan kerajaan kaum diatas, semangat individualisme membawa kemerdekaan berpikir, sehingga tampak kemajuan yang cepat dalam ilmu, terutama ilmu tekinik. Serentak dengan individueele revolutie (kemerdekaan orang seorang) di Perancis, timbul industrieele revolutie (lahirnya zaman mesin) di Inggris. Kedua-duanya menjadi motor dan kodrat modern kapitalisme. Semangat individualisme memajukan politik liberalisme, dan liberalisme memperkuat roh kapitalisme. Dalam ekonomi semangat individualisme memakai semboyan : laissez faire, laissez passer, artinya merdeka berbuat dan merdeka berjalan !”.

 

“Sekarang nyatalah, bahwa perbedaan antara Volkssouvereiniteit, keyakinan Rousseau, dengan Kedaulatan Rakyat paham Pendidikan Nasional Indonesia tersebab oleh berlainan asas. Yang pertama (Volkssouvereiniteit) bersendi kepada semangat individualisme; yang kedua berdasar kepada rasa bersama, kolektiviteit. Bagi Pendidikan Nasional Indonesia, kerakyatan tidak saja dalam pergaulan politik, melainkan juga dalam urusan ekonomi dan sosial. Rakyat harus diberi hak untuk menentukan nasibnya dalam pengertian yang seluas-luasnya, yaitu berhak menyusun pemerintahan sendiri dan

mengatur ekonomi sendiri. Keadaan demokrasi Barat sekarang memberi bukti bahwa pemerinahan rakyat yang sebetulnya tidak akan tercapai kalau rakyat tidak berhak untuk menentukan sendiri dengan mufakat, bagaimana ia mesti hidup, dan apa yang harus harus dihasilkan untuk memenuhi kebutuhannya serta menambah kemakmurannya. Maupun dalam politik, dalam ekonomi, nasib orang banyak harus ditentukan oleh orang banyak pula, tidak boleh satu golongan kecil yang berbahagia. Sungguhpun Kedaulatan Rakyat yang dimajukan oleh Pendidikan Nasional Indonesia, berupa baru, sebenarnya ia tidak asing lagi bagi rakyat Indonesia, karena cita-cita itu tersusun diatas demokrasi tua yang ada di tanah air kita. Rupanya baru, karena ia disesuaikan dengan kehendak zaman untuk mencapai suatu masyarakat yang berdasar keadilan dan kebenaran. Adapun demokrasi asli yang ada di desa-desa Indonesia mempunyai tiga sifat yang utama, yang harus dipakai sebagai sendi Perumahan Indonesia Merdeka.

 

Pertama : Cita-cita rapat yang hidup dalam sanubari Rakyat Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang dan tidak luput karena tindasan yang berbagai rupa. Rapat ialah tempat rakyat atau utusan rakyat bermusyawarah dan mufakat tentang segala urusan yang bersangkutan dengan persekutuan hidup dan keperluan bersama. Disini tampaklah dasar demokrasi, pemerintahan rakyat.

 

Kedua : Cita-cita massa-protest yaitu hak rakyat untuk membantah dengan cara umum segala perauran negeri yang dipandang tidak adil. Hal ini besar artinya terhadap pemerintahan despotisme atau otokrasi yang tersusun diatas pundak desa demokrasi. Dan demokrasi tidak dapat berlaku, kalau tidak ada hak rakyat untuk mengadakan protes bersama. Dalam hak ini tercantum hak rakyat untuk merdeka bergerak dan merdeka berkumpul.

 

Ketiga : Cita-cita tolong-menolong ! Sanubari rakyat Indonesia penuh dengan rasa bersama, kolektiviteit. Kalau seseorang diseda hendak membuat rumah atau mengerjakan sawah ataupun ditimpa bala kematian, maka ia tak perlu membayar tukang atau menggaji orang kuli untuk menolong dia. Melainkan ia ditolong bersama-sama oleh orang sedesa. Disini tersimpan perekonomian-berkoperasi. Inilah satu bukti, bahwa terhadap perusahaan yang agak besar rakyat kita memakai sifat usaha bersama. Dan kalau kita perhatikan lagi, bahwa tanah, yaitu mata penghasilan yang terutama didalam masyarakat kita, terhitung milik bersama, orang seorang hanya mempunyai hak memakai – maka jelaslah, bahwa persekutuan asli di Indonesia memakai asas kolektivisme. Bukan kolektivisme yang berdasar sentralisasi (satu pimpinan dari atas), melainkan desentralisasi, yaitu tiap-tiap bagian berhak menentukan nasibnya sendiri. Bukti ini ternyata pada sifat hak ulayat atas tanah. Bukan negeri seumumnya yang mempunyai hak ulayat atas tanah, melainkan desa.

 

Inilah sendi tiga daripada demokrasi asli di Indonesia ! Jika lingkungan dasarnya diluaskan dan disesuaikan dengan kemajuan zaman, ia menjadi dasar kerakyatan yang seluas-luasnya, yaitu Kedaulatan Rakyat seperti paham Pendidikan Nasional Indonesia”.

 

“Indonesia Merdeka haruslah suatu republik yang bersendi kepada pemerintahan rakyat, yang dilakukan dengan perantaraan wakil rakyat atau badan perwakilan. Dari wakil-wakil atau dari badan-badan perwakilan itu terpilih anggota-anggota pemerintahan yang menjalankan kekuasaan Negara. Dan pemerintahan ini senantiasa takluk kepada keamuan rakyat, yang dinyatakan atau oleh badan-badan perwakilan rakyat atau dengan referendum, keputusan rakyat dengan suara yang dikumpulkan. Oleh karena Indonesia terbagi atas beberapa pulau dan golongan maka haruslah tiap-tiap golongan, kecil atau besar, mendapat otonomi, mendapat hak untuk menentukan nasib sendiri. Satu-satunya dapat mengatur pemerintahan sendiri menurut keperluan dan keyakinan sendiri, asal saja peraturan masing-masing tidak berlawanan dengan dasar-dasar pemerintahan umum. Jadinya terhadap keluar Indonesia satu, dan kedalam terdiri dari atas beberapa badan yang mempunyai otonomi yang sempurna dan hidup.”

“Perekonomian Indonesia Merdeka diatur dengan usaha bersama. Dengan ini tidak dimaksud akan mematikan perusahaan yang kecil-kecil yang hanya dapat dikerjakan oleh orang-seorang saja dan tidak menyinggung keperluan umum. Usaha bersama dilakukan terhadap penghasilan yang besar-besar yang mengenai keperluan umum dan kemakmuran rakyat semuanya. Desentralisasi ekonomi dilakukan memakai koperasi sebagai dasar perekonomian. Jadinya Indonesia ibarat satu tanaman berisi pohon-pohon koperasi, yang buahnya dipungut oleh rakyat yang banyak. Jadinya bukan koperasi yang bersaingan satu sama lain mencari untung besar, melainkan yang bekerja bersama-sama untuk membela kebutuhan rakyat semuanya dan keperluan umum seperti pelajaran, seni, dan lain-lain”.

 

Kedaulatan Rakyat versi Barat hanya mencakupi pengertian Demokrasi Politik saja sedangkan Kedaulatan Rakyat versi Bung Hatta mencakupi pengertian Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi sekaligus serta bersumber dari sifat dan sikap hidup bangsa Indonesia sendiri. Bung Hatta juga menegaskan bahwa bagi Indonesia, kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan orang seorang

 

Pada tahun 1933, Bung Karno menguatkan bahwa keberadaan Demokrasi Asli Indonesia itu dalam Mencapai Indonesia Merdeka dengan melahirkan istilah Sosio-Demokrasi

 

Pada tahun 1943, KRT Radjiman Wediodiningrat, Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, telah menyebutkan bahwa Adam Smith adalah cerdik pandai yang tidak menganggap “kepentingan diri sendiri” atau “pamrih diri sendiri” sebagai penyakit masyarakat demokrasi. Teori Ekonomi Barat memang berpedoman pada kepentingan pribadi perorangan sebagai sukma kapitalisme, dan itulah yang ditolak oleh para Founding Fathers NKRI.

 

Catatan stenografis pada tanggal 29 Mei 1945 tentang pidato R.M.T.A Soerjo, anggota BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) adalah mengemukakan bahwa tujuan Negara Baru yang harus Subur dan Makmur membutuhkan perekonomian yang sehat dan praktis. Akan tetapi karena perekonomian ini berhubungan erat dengan keadaan rakyat jelata, maka seharusnya kita pandang lebih dahulu keadaan rakyat pada dewasa ini. Dengan sendirinya nampak pada kita kerendahan penghidupan dan kelemahan dalam segala-galanya. Dari antara kelemahan-kelemahan itu yang kami pandang terpenting sendiri, ialah kesehatan. Karena usaha-usaha yang baik-baik akan kandas belaka, apabila orang yang menjalankannya, menderita sakit. Dengan menyesal kita mengakui bahwa kebanyakan dari antara kita Indonesia umumnya dan rakyat jelata khususnya, banyak yang menderita penyakit macam-macam, seperti : malaria, luka-luka, frambusia, trachoom, teering, mijnworn, dan penyakit lain yang lebih jahat, dan yang sungguh-sungguh melemahkan tenaga lahir dan batin umumnya, hingga kita menjadi bangsa yang lemah ini. Ta’ usah kita menyalahkan siapapun juga, akan tetapi harus merasa berkewajiban, untuk berusaha secepat mungkin, guna menyembuhkan rakyat kita dari beberapa penyakit tersebut diatas. Kesehatan badan akan menimbulkan kesehatan batin dan keteguhan tekad, hingga kita kuat akan menjalankan perekonomian baru, yang dalam Negara Merdeka amat penting sekali. Adapun guna melaksanakan cita-cita tersebut, haruslah kita melengkapkan : tenaga orang, obat-obat dan alat-alat. Tidak ketiganya perlengkapan ini dapat dilaksanakan dengan lekas-lekas dalam masa peperangan yang segmenting ini, akan tetapi tenaga orang seakan-akan dapat kita percepat. Maka seharusnyalah dengan segera kita mengadakan pendidikan dokter-bantuan (hulp-dokter) sebanyak mungkin, hingga akhirnya saban kali mempunyai seorang dokter-bantuan sebagai anggota Perabot-desa guna mengobati penyakit rakyat tersebut dan untuk memimpin daerahnya dalam hidup yang sehat.

 

Catatan stenografis pada tanggal 29 Mei 1945 tentang pidato Mr Soesanto Tirtoprodjo, anggota BPUPK adalah bahwa soko guru dari Negara Indonesia Merdeka, dengan singkat, Perekonomian yang teratur dan terbatas menurut kebutuhan masyarakat, ini berarti membuang pendirian “liberalisme”.

 

Catatan notulis pada tanggal 29 Mei 1945 tentang pidato A.M. Dasaad, anggota BPUPK adalah bahwa Dasar ekonomi harus dapat perhatian. Saya akan memajukan rancangan bekerja di lapangan politik ekonomi.

 

Catatan notulis pada tanggal 30 Mei 1945 tentang pidato R. Abdoelrahim Pratalykrama, anggota BPUPK ikhwal Perekonomian : Ekonomi dalam arti seluas-luasnya perlu diperluas dan diperdalam dan disegala lapangan misalnya nasionalisasi dari perusahaan- perusahaan. Aturan-aturan hak tanah-tanah kommunal dihapuskan, tanah erfpacht,…. Dan postal harus dikembalikan pada rakyat via pemerintah. Catatan notulis pada tanggal 31 Mei 1945 tentang pidato R. Abdul Kadir, anggota BPUPK ikhwal Dasar-dasar pembentukan Negara baru : (3) Pembangunan untuk memajukan ekonomi yang sehat agar rakyat menjadi makmur.

 

Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof MR DR Soepomo, anggota BPUPK berpidato tentang a.l. perhubungan antara Negara dan perekonomian. Dalam Negara yang berdasar integralistik yang berdasar persatuan, maka dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistim “sosialisme Negara” (staatssocialisme). Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus oleh Negara sendiri, akan tetapi pada hakekatnya Negara yang akan menentukan dimana dan dimasa apa dan perusahaan apa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah atau yang akan diserahkan kepada sesuatu badan hukum prive atau kepada seseorang itu semua tergantung daripada kepentingan Negara, kepentingan rakyat seluruhnya. Dalam Negara Indonesia baru, dengan sendirinya menurut keadaan sekarang, perusahaan-perusahaan sebagai lalulintas, electriciteit, perusahaan alas rimba harus diurus oleh Negara sendiri. Begitupun tentang hal tanah. Pada hakekatnya Negara yang menguasai tanah seluruhnya. Tambang-tambang yang penting untuk Negara akan diurus oleh Negara sendiri. Melihat sifat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pertanian, maka dengan sendirinya tanah pertanian menjadi lapangan hidup dari kaum tani dan Negara harus menjaga supaya tanah pertanian itu tetap dipegang oleh kaum tani. Dalam lapangan ekonomi, Negara akan bersifat kekeluargaan juga oleh karena kekeluargaan itu sifat masyarakat timur, yang harus kita pelihara sebaik-baiknya. Sistim tolong menolong, sistim kooperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi Negara Indonesia. Dasar totaliter dari Negara kebangsaan yang bersatu itu mempunyai akibat-akibat pula dalam lapangan-lapangan lain, akan tetapi akan kepanjangan, jikalau saya membicarakan soal-soal dari lapangan-lapangan lain itu. Maka Negara hanya bisa adil, jikalau Negara itu menyelenggarakan rasa keadilan rakyat dan menuntun rakyat kepada cita-cita yang luhur, menurut aliran jaman

 

Catatan notulis pada tanggal 31 Mei 1945 tentang pidato MR R. Hindromartono, anggota BPUPK, bahwa Dasar-dasar pokok masyarakat baru di Indonesia : (1) Stelsel peri penghidupan dan stelsel tatanegara yang tidak saja memperkokoh sumber penghidupan penduduk dan keperluan Negara hingga tidak bergantung pada luar negeri, tetapi pula menjamin keadilan dalam pembagian benda-kekayaan masyarakat (billijke verdeling van het maatschappelijke inkomen) kemudian menjamin keberesan jalannya keadilan penghidupan lahir batin rakyatnya. (2) Tentara Rakyat yang kuat, yang sanggup pula mengadakan pertalian cinta mencintai dengan lapisan rakyat murba diluar dunia ketentaraan. Keadaan desa Indonesia yang belum mengenal adanya hak milik atas tanah dari penduduknya, inilah yang harus menjadi “dasar-rupa” (grondkleur) buat Negara Indonesia. Semua kekayaan alam dan kekayaan masyarakat yang penting bagi penghidupan semua atau sebagian besar penduduk desa adalah masyarakat desa yang memilikinya. Perbedaan tingkatan yang menyolok mata antara masing-masing penduduk, perbedaan kaya dan miskin yang mengerikan dalam masyarakat itu asing sama sekali. Walaupun begitu, disiplin tidak kurang teguhnya, kerukunan tidak kurang kokohnya. Narakarya (kaum romusha, pegawai rendahan dan sesamanya), Naradesa (penduduk yang menyediakan hasil bumi) disamping prajurit digaris depan, memberikan kurban dan tenaga guna mencapai kemenangan. Jadi harus dihargai dengan didalam asas hokum dasar Negara diadakan pengakuan dan peraturan bahwa kedudukan dan penghargaan atas golongan dua itu akan dapat perhatian sesuai dengan kepentingannya bagi masyarakat. Tentara rakyat (termasuk golongan polisi) harus dibentuk oleh rakyat dan mengabdi pada kepentingan rakyat. Dasar-dasar pokok ini tidak saja buat keselamatan masyarakat didalam negeri tetapi boleh dibanggakan pada medan dunia internasional.

 

Pidato Ki Bagoes Hadikoesoemo, anggota BPUPK pada tanggal 31 Mei 1945, a.l. Islam mementingkan perekonomian dan mengatur pertahanan Negara yang total, baik pertahanan lahir maupun batin. Tuan-tuan yang terhormat, niscaya tuan-tuan mengharapkan Negara kita ini mempunyai perekonomian yang kuat. Kalau benar demikian, cobalah dirikan Negara ini atas firman Allah : “Dan Ia (Allah) telah menyerahkan samudra kepadamu agar kamu makan ikannya yang lezat itu dan kamu keluarkan perhiasannya (mutiara dan sebagainya) untuk kamu pakai; akan kamu lihat kapal berlayar di samudra, maka hendaklah kamu nerusaha mencari rezeki anugerah-Nya dan hendaklah kamu bersyukur” (Surat Nahl:14). Sudah terang dan jelas arti ayat ini, ialah menyuruh kita mencari rezeki Allah diatas dan didalam laut dengan mengusahakan perikanan, pelayaran serta pencaharian mutiara dan sebagainya. Masih amat banyak ayat-ayat Qur’an yang searti dengan ini, yakni menganjurkan

pertanian, pengairan, peternakan, pertenunan dan lain-lain sebagainya, sebagaimana yang tersebut dalam surat Ibrahim, Nahl, Haddji dan lainnya. Oleh sebab itu agar perekonomian Negara kita ini kuat dan sentausa haruslah didirikan atas perintah-perintah Allah.

 

Saat berpidato pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno, anggota BPUPK, a.l. menyatakan bahwa Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial ! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu Adil, ialah sociale rechtvaardigheid, rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang didalamnya ada keadilan, dibawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun diatas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politiek democratie saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip : politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid (rechtvaardigheid = keadilan sosial)

 

Panitia Kecil Soepomo bekerja dari tanggal 11 Juli 1945 sampai tanggal 13 Juli 1945, yang hasilnya kemudian dibahas di Panitia Perancang UUD, a.l. :

 

Tentang Kesejahteraan Sosial Undang Undang Dasar (Rapat Besar Tanggal 13 Juli 2605 Panitia Perancang Undang-Undang Dasar) :

Pasal-32 (1) Perekonomian disusun sebagai uasaha bersama berdasar atas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal-33 Fakir dan miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Pemerintah.

Pasal-34 Pemerintah harus memanjukan kebudayaan nasional Indonesia dan bagi itu memaju- kan kebudayaan dari masing-masing daerah, sebagai rukun dari kebudayaan nasional itu. (Pasal ini dipindah ke bab Pendidikan, rumusannya berubah)

 

Bab XIII Kesejahteraan Sosial Undang Undang Dasar Rancangan UUD Kedua (Disampaikan pada tanggal 14 Juli 1945, dibahas pada tanggal 15 Juli 1945) :

Pasal-31 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal-32 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Pasal-33 Pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia.

 

Pembahasan Soal Perekonomian Indonesia Merdeka (Diterima oleh BPUPK pada tanggal 16 Juli 1945 tetapi tidak dibahas dalam sidang PPKI tanggal 18 dan 19 Agustus 1945) yaitu :

 

Orang Indonesia hidoep dalam tolong menolong ! Perekonomian Indonesia Merdeka akan berdasar kepada tjita-tjita tolong-menolong dan oesaha bersama, jang akan diselenggarakan ber-angsoer-angsoer dengan mengembangkan koperasi.

Pada dasarnja, peroesahaan jang besar-besar jang mengoeasai hidoep orang banjak, tempat beriboe-riboe orang menggantoengkan nasibnja dan nafkah hidoepnja, mestilah dibawah pemerintah. Adalah bertentangan dengan keadilan sosial. Apabila boeroek-baiknja peroesahaan itoe serta nasib beriboe-riboe orang jang bekerja didalamnja dipoetoeskan oleh beberapa orang partikoelir sadja, jang berpedoman dengan keoentoengan semata-mata. Pemerintah haroes mendjadi pengawas dan penga-toer, dengan diawasi dan djoega disertai dengan kapital oleh Pemerintah adalah bangoenan jang sebaik-baiknja bagi peroesahaan besar-besar. Semakin besar peroesahaan dan semakin banjak djoemlah orang jang menggantoengkan dasar hidoepnja kesana, semakin besar mestinja pesertaan

Pemerintah. Dengan sendirinja peroesahaan besar-besar itu meroepai bangoenan korporasi poeblik. Itoe tidak berarti, bahwa pimpinannja haroes bersifat birokrasi. Peroesahaan dan birokrasi adalah doea hal jang sangat bertentangan.

Tanah, sebagai faktor prodoeksi jang teroetama dalam masjarakat Indonesia, haroeslah dibawah kekoeasaan negara. Tanah tidak boleh menjadi alat kekoeasaan orang-orang oentoek menindas dan memeras hidoep orang lain.

Peroesahaan tambang jang besar dan jang seroepa dengan itoe dijalankan sebagai oesaha negara, sebab ia dikerdjakan oleh orang banjak dan tjara mengoesahakannja mempoenjai akibat terhadap kemakmoeran dan kesehatan rakjat. Dan tanah serta isinja negara jang poenja. Tetapi tjara mendjalankan exploitasi itoe bisa diserahkan kepada badan jang bertanggoeng djawab kepada Pemerintah, menoeroet peratoeran jang ditetapkan.

Ini tentang ideology perekonomian, jang hanja dapat diselenggarakan berangsoer-angsoer dengan didikan pengetahoean, organisasi, idealisme dan rohani kepada orang banjak.

Bagi Negara Indonesia Merdeka dalam masa perang ada empat matjam soal jang praktis, jang haroes dihadapi setiap waktoe.

  1. Pembagian oeroesan ekonomi antara Balatentara Dai Nippon dengan Pemerintah Kebangsaan Indonesia. Selama perang, soember-soember ekonomi dan peroesahaan-peroesahaan jang bersangkoetan langsoeng dengan peperangan soedah tentoe dipegang oleh Balatentara. Oentoek mentjapai hoeboengan harmonis antara Balatentara dan Pemerintah Kebangsaan Indonesia, perloe dipeladjari dan ditentoekan batas oesaha masing-masing dan perloe poela diselidiki betapa menjelenggarakan kerdja bersama-sama jang rapat, jang menambah effisiensi pekerdjaan kedoea belah pihak.

  2. Memperbesar prodoeksi dalam segala lapangan, jang akibatnja tidak sadja memperbaiki dasar penghidoepan, tetapi djoega menambah pendapatan padjak bagi negeri. Misalnya (a) Pertanian, (b) Indoestri dan Keradjinan, (c) Peternakan, (d) Perikanan, (e) Pengangkoetan. Djalannja dipikirkan, tjara dan tekniknja diadjarkan kepada rakjat, dengan djalan jang tepat. Oentuk mentjapainja itoe diadakan koordinasi jang sebaik-baiknja dalam pedjabatan Pemerintah. Meloeaskan prodoeksi diloear poelaoe Djawa tidak begitoe soekar, djika dipandang dari joeroesan banjaknja tanah. Tetapi kesoekaran timboel berhoeboengan dengan kekoerangan tenaga manoesia, sedangkan transmigrasi setjara besar-besaran dalam masa perang ini tidak dapat dilakoekan. Tambahan prodoeksi hasil boemi di Tanah Sebe-rang lebih moedah dan lebih ekonomis dilakoekan setjara extensive. Bagi tanah Djawa, tambahan prodoeksi mestilah ditjapai dengan oesaha intensif. Tenaga oentoek membantoe mengembangkan tjara prodoeksi jang intensif itoe haroes dididik dengan tjara jang agak besar-besaran. Sedjalan dengan itoe perbaikan irigasi dipercepat. “Particuliere Landrijen” didjadikan milik Pemerintah dan dibagikan kepada rakjat sekeloearga ataoe kepada kope-rasi rakjat. Milik tanah jang besar-besar jang ternjata tidak rasionil dan tidak prodoektif oesahanja, dibagikan kepada rakjat djelata jang beloem mempoenjai tanah. Tanah jang ma-sih kosong sedapat-dapatnja dikerdjakan dengan memindahkan keloearga-keloearga jang miskin dan tak poenja tanah dari daerah jang lain-lain. Oesaha soepaja tiap-tiap daerah se-dapat-dapatnja mentjoekoepi keperloean hidoepnya sendiri, diteroeskan, tetapi koordinasi prodoeksi dari daerah ke daerah diadakan. Pembaharoean hoetan haroes didjalankan dengan secepat-cepatnya, dengan menanam kayoe-kayoe jang lekas toemboeh dan besar, soepaja dengan itoe terpelihara pertanian dari bahaja bandjir dan kekoerangan air.

  3. Menjempoernakan tjara pengoempoelan dan pembagian barang keperloean hidoep sehari-hari kepada rakjat, soepaja tertjapai berangsoer-angsoer tjara pengoempoelan dan pembagian, jang dirasakan adil oleh rakjat. Kesoelitan dalam praktek jang dialami oleh Pemerintah Balatentara sampai sekarang, hendaklah mendjadi bahan pengalaman dan penoendjoek oentoek mentjapai tjara pengoempoelan dan pembagian jang lebih sempoerna. Kesoekaran-kesoekaran transport, kekoerangan ternak, psykhologi orang banjak serta penghidoepan djiwa tiap-tiap golongan djanganlah dipandang moedah mengatasinja. Dipikirkan betapa djalan jang tepat oentoek melawan segala kesoekaran itoe. Tjara mengatoer sistim distriboesi dengan djalan koperasi hendaklah berlakoe dengan soesoenan jang tepat, soepaja koperasi jang baik maksoednya, djangan mendjadi beban bagi rakjat dalam praktek. Latihan tjalon pemimpin koperasi hendaklah diperbesar dan diperhebat.

  4. Dalam system “ekonomi diatoer” jang mesti didjalankan oleh Pemerintah haroes ditjapai dengan demikian roepa, sehingga toedjoean oentoek meringankan beban hidoep bagi rakjat djelata dikota-kota dan didesa tidak diabaikan. Soal perekonomian jang mengenai kepentingan orang Nippon di Indonesia, diroendingkan kemoedian hari antara Pemerintah Dai Nippon dan Pemerintah Kebangsaan Indonesia.

 

Berita Repoeblik Indonesia Tahoen II No. 7 tanggal 15 Febroeari 1946 tentang Oendang-Oendang Dasar Bab XIV Kesedjahteraan Sosial, Pasal 33 (1) Perekonomian disoesoen sebagai oesaha bersama berdasar atas asas kekeloeargaan. (2) Tjabang-tjabang prodoeksi jang penting bagi Negara dan jang mengoeasai hadjat hidoep orang banjak dikoeasai oleh negara. (3) Boemi dan air dan kekajaan alam jang terkandoeng didalamnja dikoeasai oleh negara dan dipergoenakan oentoek sebesar-besar kemamoeran rakjat. Lebih lanjut, Pendjelasan Tentang Oendang-Oendang Dasar Negara Indonesia Bab XIV Kesedjahteraan Sosial Pasal 33 : Dalam Pasal 33 tertjantoem dasar demokrasi ekonomi. Prodoeksi dikerdjakan oleh semoea oentoek semoea dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masjarakat. Kemakmoeran masjarakatlah jang dioetamakan, boekan kemakmoeran orang seorang. Sebab itoe perekonomian disoesoen sebagai oesaha bersama berdasar atas asas kekeloeargaan. Bangoen peroesahaan jang sesoeai dengan itoe ialah kooperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmoeran bagi semoea orang ! Sebab itoe tjabang-tjabang prodoeksi jang penting bagi Negara dan jang mengoeasai hidoep orang banjak haroes dikoeasai oleh negara. Kalau tidak, tampoek prodoeksi djatoeh ketangan orang seorang jang berkoeasa dan rakjat jang banjak ditindasinja. Hanja peroesahaan jang tidak mengoeasai hadjat hidoep orang banjak, boleh ada ditangan orang seorang. Boemi dan air dan kekajaan alam jang terkandoeng dalam boemi adalah pokok-pokok kemakmoeran rakjat. Sebab itoe haroes dikoeasai oleh negara dan dipergoenakan oentoek sebesar-besar kemakmoeran rakjat.

 

Pada tahun 1977, kembali Bung Hatta menegaskan bahwa Pasal-33 UUD45 adalah Politik Perekonomian Menuju Kemakmuran Rakyat

 

Pada tahun 1993 telah dicapai RanTap MPR RI (sebagai Soft Law) yang menyatakan bahwa Demokrasi Ekonomi adalah prinsip-prinsip tata kehidupan ekonomi yang mengutamakan kemak-muran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang, menuju tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Demokrasi Ekonomi tampuk produksi dikerjakan oleh semua anggota masyarakat dan hasil produksinya didistribusikan secara merata kepada semua anggota masyarakat dengan pengawasan pelaksanaannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat luas. Dalam Demokrasi Ekonomi bekerjanya mekanisme pasar dikendalikan oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan perundangan.

 

Pada tahun 2002, Perubahan Ke-4 UUD45 menambahkan Pasal-33 dengan ayat-ayat : (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

 

Pada bulan Desember 2004, Ketua Mahkamah Konstitusi RI membenarkan bahwa ikhwal Perekonomian seperti Pasal-33 UUD45 itu adalah jarang tercantum dalam Konstitusi Tertulis negara2 lain, oleh karena itulah ketika Petisi Bela Tanah Air ke DPR-RI tentang UUMiGas 2001 diluncurkan pada bulan Januari 2005 juga ditegaskan bahwa Pasal-33 UUD45 itu adalah sesungguhnya jati diri NKRI dan merupakan Politik Hukum EkoKesRa atau Ekonomi Kesejahteraan Rakyat bagi NKRI yang harus senantiasa dikawal. Maka berkaitan dengan ikhwal Jati Diri ini, Press Release MASBETA telah diluncurkan pada tanggal 12 Juni 2005 yakni bahwa Mempertimbangkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan memperhatikan pentingnya pengawalan dan pengamalan makna Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama menghadapi derasnya arus Globalisasi kini dan esok, serta mengingat bahwasanya Politik Perubahan Nasional seharusnya adalah melekat dengan upaya-upaya Nation & Character Building, maka kami warga penggerak Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45 yang bertandatangan dibawah ini meminta kepada Pemerintahan Republik Indonesia (Majelis Permusyawaratan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden) agar supaya segera dapat menerbitkan Perundang-undangan tentang : (1) 9 (sembilan) Pusaka Negara Kesatuan Republik Indonesia : (1.1) Bendera Merah Putih, (1.2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, (1.3) Soempah Pemoeda 1928, (1.4) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1928, (1.5) Pancasila 1945, (1.6) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, (1.7) Undang Undang Dasar 1945, (1.8) Wawasan Nusantara, (1.9) Jiwa, Semangat, Nilai-nilai Kejuangan 45; (2) Tanggal 18 Agustus adalah Hari Nasional Pancasila (merujuk kepada tanggal pengesahan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945); Demikianlah Press Release ini dibuat dengan keyakinan dan kesadaran demi penguatan Kedaulatan Rakyat, Ketahanan Nasional dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Jakarta, 12 Juni 2005, Dewan Pimpinan Nasional, MASYARAKAT BELA TANAH AIR (MASBETA), tertanda Soeharto Hardjowijoto, SH / Ketua Dewan Penasehat, DR Ir Pandji R. Hadinoto, PE, MH / Ketua Harian.

 

Politik Ekonomi Kerakyatan atau Demokrasi Ekonomi

Berawal diketahui bahwa persinggungan pertama Bung Hatta dengan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi adalah ketika berbincang dengan Tan Malaka di Berlin pada bulan Juli 1922 a.l. diperoleh pemahaman “Selanjutnya, kaum pekerja yang sebelumnya telah tercerahkan dibawah panduan perjuangan kelas, akan mengambil peran sebagai penunjuk jalan dalam membangun keadilan….Hal itu akan dicapai dengan cara menyelenggarakan produksi oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan berbagai institusi dalam masyarakat. Hal tersebut jelas sangat bertolak belakang dengan diktatur personal [Indonesian Patriot, 1981] yang kemudian sebagai aktivis Perhimpoenan Indonesia ditindaklanjuti dengan berkunjung ke Denmark, Swedia dan Norwegia pada tahun 1925 guna mempelajari gerakan koperasi.

 

Berikutnya Bung Hatta menuliskan “Diatas sendi yang ketiga (cita-cita tolong-menolong) dapat didirikan tonggak demokrasi ekonomi. Tidak lagi orang seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan. Sebab itu, segala tangkai penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakyat harus berdasar pada milik bersama dan terletak dibawah penjagaan rakyat dengan perantaraan Badan-badan perwakilannya”[Menuju Indonesia Merdeka, 1932].

Selanjutnya Bung Hatta mengungkapkan kegusarannya menyaksikan kemerosotan kondisi ekonomi rakyat Indonesia dibawah penindasan penjajah pemerintah Hindia Belanda, dengan pengertian bahwa ekonomi rakyat adalah ekonomi kaum pribumi atau penduduk asli Indonesia kala itu dibandingkan dengan ekonomi kaum penjajah di lapisan atas dan ekonomi warga timur asing di lapisan menengah [Ekonomi Rakyat, Daulat Rakyat, 1933].

Kemudian Bung Hatta menulis artikel hal senada diatas berjudul Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya [1934]. Adapun sebagai ekonom pejuang, Bung Hatta memilih perkuatan potensi ekonomi rakyat melalui pengembangan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat. Kesadaran inilah yang menjadi titik tolak rumusan Pasal-33 UUD 1945 dimana Penjelasannya menyatakan “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Dari kutipan ini, ungkapan ekonomi kerakyatan memang tidak diketemukan namun ikhwal “kerakyatan” sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta dan penggunaan istilah “kerakyatan” pada sila ke-4 dari Pancasila, maka segera dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan itu adalah demokrasi ekonomi, artinya, ekonomi kerakyatan hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi [Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat, Revrisond Baswir, 1995]. Penegasan pentingnya peranan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia ini oleh Bung Hatta dituliskan sebagai “Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan

persamaan dan persaudaraan. Disebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia”[Demokrasi Kita, 1960].

 

Bung Hatta juga menyatakan bahwa “Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besar seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum,…, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa yang disebut dalam bahasa Inggris ‘public utilities’ diusahakan oleh pemerintah. Milik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya ditangan pemerintah…” [Pelaksanaan UUD 1945 Pasal 33, Majalah Gema Angkatan 45, 1977], berikut keputusan Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945 : IV Sektor Negara “ Kekayaan bumi, air, udara dan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dengan demikian pula cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak harus dikuasai mutlak oleh negara. Untuk merealisir hal-hal tersebut diatas perlu secepatnya ditetapkan suatu undang-undang yang menetapkan sektor-sektor produksi yang diusahakan oleh Perusahaan Negara”.

 

Kemudian Rancangan Ketetapan MPR RI Tahun 1993 dan 1998 tentang Demokrasi Ekonomi menyatakan bahwa Demokrasi Ekonomi adalah prinsip-prinsip tata kehidupan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang, menuju tercapainya kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Demokrasi Ekonomi tampuk produksi dikerjakan oleh semua anggota masyarakat dan hasil produksinya didistribusikan secara merata kepada semua anggota masyarakat dengan pengawasan pelaksanaannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat luas. Dalam Demokrasi Ekonomi bekerjanya mekanisme pasar dikendalikan oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan perundangan. Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah penguasaan negara atas industri barang dan jasa yang vital seperti air, energi dan transport. Dengan perkataan lain cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah penghasilan barang dan jasa yang dirasakan vital bagi kehidupan manusia dalam kurun waktu tertentu, sedangkan didalam kurun waktu bersangkutan, pasokannya terbatas, sehingga pemasoknya dapat menentukan harga dan syarat-syarat perdagangan lainnya yang merugikan rakyat banyak demi keuntungan pribadinya. Maka cabang-cabang produksi yang demikian harus dikuasai oleh negara, sampai pasokannya mencukupi untuk memperoleh persaingan yang memadai diantara para produsen/pemasok.

 

Sesungguhnya kehadiran Pasal-33 UUD 1945 itu bernilai kejiwaan istimewa sebagai wujud konstitusional jati diri bangsa Indonesia, para bapak pendiri Republik Indonesia sebagai kader bangsa yang negarawan dan negarawan yang kader bangsa kala itu dan dikenali banyak yang berlatarbelakang pendidikan tinggi dari peradaban kontinental Eropah saat itu, telah memikirkan paradigma yang jauh lebih maju daripada paradigma ekonomi kapitalistik model abad 18-19 sebagaimana Adam Smith. Buku Lahirnya UUD 1945 oleh Ananda B. Kusuma yang dosen FHUI (2004) dapat menjadi acuan Politik Kenegaraan yang tepat bagi Republik Indonesia kedepan. Apalagi sudah pula terpikirkan produk RanTap MPR RI tahun 1993 dan 1998 tentang Demokrasi Ekonomi itu, yang menurut hemat penulis, adalah dapat menjadi solusi bagi pilihan yang sulit kala ini dengan membentuk UU tentang Demokrasi Ekonomi mengacu dari RanTap MPR RI tahun 1993 dan 1998 tersebut.

 

Daftar Pustaka :

  1. DR Mohammad Hatta, Pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33, Majalah Gema Angkatan 45 No. 22, Oktober 1977

  2. Yayasan Pembela Tanah Air (YAPETA), Sejarah Lahirnya Pancasila, Maret 1995

  3. Prof DR Sri-Edi Swasono, Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat, Yayasan Hatta, 2002

  4. RM A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penerbit FHUI, 2004

  5. Revrisond Baswir, SE, MBA, Ekonomi Kerakyatan, Agustus 2005

 

Jakarta, 19 Desember 2005

 

Pandji R. Hadinoto / eMail : masbeta45@yahoo.com , HP : (0817) 983 4545

 

Komisariat DPN : Fax (021) 769 2992

 

 

Advertisements

0 Responses to “Hajat Hidup Orang Banyak”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 3,708,390 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Advertisements

%d bloggers like this: