Erwin Djali

LANDASAN BERPIKIR DAN STRATEGI PERJUANGAN

GERAKAN POLITIK

RESTORASI AMANDEMEN UUD 1945

Oleh :

Prof. Dr. M. Dimyati Hartono, SH

Kepada Bangsaku,

Dalam kehidupan bersama satu bangsa, perbedaan pendapat yang berupa pro dan kontra atau kontroversi adalah sesuatu yang wajar. Namun ada satu hal yang pasti dan diperlukan yaitu : SOLUSI.

Apalgi kalau kontroversi itu mengenai dasar penyelenggaraan Negara yang disebut Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Tanpa solusi terhadap kontroversi tentang UUD 1945 seperti dialami bangsa Indonesia saat ini, terjadilah disorientasi politik nasional dan arah pembangunan menjadi tidak jelas.

Quo Vadis Indonesia ?

Sumbangsih Penulis ini dimaksud sebagai upaya untuk mengakhiri kontroversi dengan menyampaikan suatu solusi sekaligus memasuki era baru JAMAN RESTORASI .

Jakarta, 3 Maret 2007

Penulis

KALIMAT PEMBUKA

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa konstitusi atau hukum dasar suatu negara terdiri dari hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis. Bagi NKRI hukum dasar yang tertulis disebut UUD 1945. Oleh karena hukum dasar tertulis itu merupakan sebuah dokumen historis yang asli terkait dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang merupakan detik kelahiran NKRI, dan berisi sendi – sendi dasar kehidupan NKRI, maka perubahan yang terjadi terhadap dasar dan sendi-sendi asli kenegaraan kita tersebut wajar bila menimbulkan pro dan kontra. Kontroversi tersebut tetap berjalan setelah amandemen dianggap selesai, bahkan diawal tahun 2007 ini masalah pro dan kontra tersebut telah bergeser kepada masalah baru tentang sah atau tidaknya Amandemen yang telah terjadi.

Dalam buku ini sengaja tidak secara eksklusif menampilkan pasal – pasal dalam UUD 1945, tetapi esensinya tetap berpijak pada pasal – pasal yang ada. Gaya penyajian penulis yang demikian ini dimaksudkan agar memudahkan pembaca mencerna permasalahan yang terkait dengan amandemen, suatu persoalan yang berat dan serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Cara ini dimaksudkan agar rakyat pada umumnya lebih bisa mengerti, menyadari, dan menjiwai semangat Perjuangan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Karena itu pro dan kontra terhadap Amandemen tersebut perlu dibahas secara popular dengan memberikan solusi terhadap perbedaan yang ada melalui pemikiran tentang ’’Restorasi Amandemen UUD 1945’’ atau secara lengkap disebut Gerakan Politik Restorasi terhadap Amandemen UUD 1945.

Jakarta, 3 Maret 2007

Penulis

Prof .Dr.M.Dimyati Hartono,SH

DAFTAR ISI

KALIMAT PEMBUKA …………………………………………………………………………………………….

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………………….

  1. PENGANTAR …………………………………………………………………………………………….
  2. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN ……………………………………………………………….
  3. JAMAN REFORMASI ……………………………………………………………………………………
  4. Tujuan Awal Reformasi ……………………………………………………………………..
  5. ReformasiKebablasan………………………………………………………………………..
    1. BEBERAPA HASIL AMANDEMEN YANG DIANGGAP KONTROVERSIAL ………………………….
    2. GERAKAN POLITIK RESTORASI AMANDEMEN UUD 1945 : SEBUAH SOLUSI …………………
    3. Dasar Pemikiran ……………………………………………………………………………..
    4. Pengertian Restorasi………………………………………………………………………..
    5. Tujuan Restorasi Amandemen UUD 1945 ……………………………………………..
    6. Strategi Perjuangan politik ………………………………………………………………
      1. MEKANISME PERJUANGAN POLITIK ……………………………………………………………..
      2. HASIL YANG DIHARAPKAN DARI RESTORASI AMANDEMEN UUD 1945
      3. PENUTUP……………………………………………………………………………………………..
      4. LAMPIRAN
      5. Naskah Priklamasi.
      6. Undang – Undang Dasar 1945 ( Asli )
      7. Amandemen Undang – Undang Dasar 1945.
      8. The Declaration Of Indepedence

The Constitution Of The United States Of America

  1. I. PENGANTAR
  1. Sebagaimana dalam kalimat Pembukaan telah disebutkan bahwa hukum dasar atau konstitusi terdiri dari hukum dasar yang tertulis yang disebut UUD (Undang – Undang Dasar ) dan yang tidak tertulis. Konstitusi bagi satu Negara yang merdeka dan berdaulat adalah sangat penting. Sebab, didalam konstitusi itulah tertuang rumusan falsafah hidup suatu bangsa, ideologi suatu negara dan sekaligus merupakan dasar dan sumber hukum tertinggi bagi penyelenggaraan negara.

Selanjutnya Konstitusi juga bukan sekedar dasar dan sumber hukum tertinggi, tetapi merupakan kompas yang menentukan arah kehidupan masa depan suatu bangsa yang meliputi hampir semua aspek kehidupan dari ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan lain – lain. Bahkan juga menjadi dasar pembentukan kepribadian dan watak bangsa. Singkatnya hal-hal yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang akan diwujudkan dalam suatu negara. Konstitusi berisi apa yang secara populer disebut Cita – cita Nasional.

2.      Secara praktis dalam pembentukan negara dan penyelenggaraan negara, Konstitusi berisi konsep dasar yang meliputi antara lain bentuk negara, prinsip pembagian kekuasaan dan sistem penyelenggaraan negara, yang menjadi landasan penyusunan sub-sub sistem penyelenggaraan negara di tiap-tiap bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan secara keseluruhan berada didalam kerangka satu Sistem Nasional. Oleh karena itu pembentukan suatu konstitusi didalam suatu negara harus direncanakan dengan seksama dan dipikirkan secara mendalam, agar konstitusi dapat merupakan satu Sistem Nasional yang lengkap dan utuh dan benar-benar memenuhi fungsi sebagai sumber dan dasar hukum tertinggi pelaksanaan penyelenggaraan negara.

3.      Selain apa yang tersebut diatas, kelahiran suatu negara, begitu juga kelahiran suatu konstitusi dari tiap-tiap negara, tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut ‘’Situation Gebundenheit’’atau Historical Background alias Latar belakang Sejarah, yang merupakan kondisi obyektifnya. Itulah sebabnya bila kita cermati kelahiran berbagai negara dan pembentukan konstitusinya, walaupun secara harfiah sama-sama berstatus sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, sama-sama berbentuk Negara Republik, sistem pemerintahan yang sama –sama Presidencial, tetapi makna dan penuangannya di dalam konstitusi masing-masing negara berbeda. Atau lebih tepat dikatakan mempunyai karakteristik yang tidak sama. Hal ini disebabkan oleh karena factor – factor obyektif  yang melatarbelakangi kelahirannya pun berbeda.

4.      Para Bapak pendiri NKRI ini sangat waskitha (arif dan bijaksana) dalam merumuskan kedudukan dan fungsi Konstitusi atau UUD 1945 sebagai falsafah bangsa, ideologi negara, sumber dan dasar hukum tertinggi bagi pembentukan dan penyelenggaraan negara yang baru diproklamasikan. Para Bapak  Bangsa kita ini sangat memperhatikan dan menghargai latar belakang sejarah perjuangan yang panjang, factor persamaan rasa senasib dan sepenanggungan akibat penjajahan serta keinginan bersama atau cita-cita nasional yang akandiwujudkan di masa depan, bila negara yang dicita-citakan terbentuk.

Konstitusi bukan dibuat oleh para Bapak Pendiri Republik ini secara instan, tetapi melalui hasil renungan jiwa yang bersih, rasa kepedihan dan keprihatinan sebagai bangsa yang lama terjajah dan cita-cita luhur untuk membangun kehidupan berbangsa yang mulia, dan dibarengi dengan memohon tuntunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

II. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

1.   Proses pembentukan UUD 1945 yang asli, sangat berbeda dengan Amandemen UUD 1945 yang secara tuntas selesai di tahun 2002 dan terjadi di Era Reformasi. Amandemen dibuat secara instan dalam waktu relatif pendek, dengan pertimbangan situasional dan praktis yang didorong oleh euphoria demokratisasi dan pandangan yang pragmatis. Jadi tidaklah heran bila ada pihak yang memberi julukan pada hasil amandemen UUD 1945 ini sebagai karya tambal sulam, tanpa konsep dan dasar yang jelas. Yang tidak mengenakkan, bahkan ada yang mensinyalir bahwa Amandemen UUD 1945 bukanlah hasil pemikiran asli kaum Reformis Indonesia, tetapi ternyata mereka sekedar menjalankan pesan sponsor.

2.   Yang menjadi masalah kemudian adalah, bukan saja pada awal gerakan Reformasi untuk melakukan Amandemen terhadap UUD 1945 telah mengundang pro dan contra, tetapi hasil Amandemen tersebut juga dinilai menjadi sumber ketidakpastian dan kontroversi sebagai dasar penyelenggaraan negara. Belakangan ini hal tersebut makin menampakkan diri dalam bentuk gerakan –gerakan politik yang menolak hasil Amandemen dengan berbagai tema yang intinya ingin kembali lepada semangat dan jira perjuangan 17 Agustus 1945. Oleh karena gerakan tersebut menyangkut dasar dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara maka perlu dicari solusi melalui jalan yang konstitusional dengan melakukan Gerakan Politik Restorasi terhadap Amandemen UUD 1945. Sebab yang perlu diluruskan bukanlah Pancasila atau UUD 1945 yang asli, tetapi Amandemen yang telah terjadi terhadap UUD 1945 yang bersifat kontroversial tersebut.

  1. II. JAMAN REFORMASI

Amandemen terhadap UUD 1945 ini terjadi pada jaman Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998, sebagai salah satu gerakan politik untuk melakukan reformasi atau perbaikan, yang puncaknya menghasilkan Amandemen terhadap UUD 1945 secara tuntas selesai tahun 2002.

1.   Tujuan Awal Reformasi

a.   Reformasi berasal dari kata ‘’to reform’’, artinya memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Sebuah gerakan yang merupakan kegiatan politik yang awalnya untuk melakukan koreksi atau ‘’to reform’’terhadap kekeliruan –kekeliruan, kesalahan-kesalahan dalam praktek penyelenggaraan negara yang salah dan berakibat timbulnya kesengsaraan rakyat dan melanggar hak-hak rakyat.

b.   Pada awalnya, reformasi bukanlah dimaksudkan untuk membuat negara baru, sistem atau sebuah tatanan negara baru, tatanan pemerintahan atau tatanan social, ekonomi, politik, hukum yang baru, apalagi dengan meninggalkan prinsip-prinsip dasar dari sistem ketatanegaraan dan tatanan asli yang sudah ada. Reformasi dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan –kesalahan, kekeliruan yang terjadi selama Orde Baru dalam praktek penyelenggaraan negara. Memperbaiki apa yang tidak benar atau yang salah dalam praktek penyelenggaraan negara pada masa Orde Baru untuk diperbaiki pada Era Reformasi.

  1. 2. Reformasi Kebablasan

a.   Tetapi gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 dengan jatuhnya rezim Orde Baru, ternyata telah kebablasan bahkan berjalan tanpa konsep dasar 6yang jelas. Reformasi tidak hanya ingin memperbaiki keadaan yang tidak betul dalam penyelenggaraan negara yaitu sebuah pemerinyahan orde baru yang otoriter, tidak demokratis, dan diskriminatif, tetapi ternyata telah melakukan perubahan mendasar atas prinsip –prinsip dasar bernegara dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945 berkali-kali, yang puncaknya Amandemen selesai pada tahun 2002.

Melalui hasil Amandemen tersebut terbukti gerakan Reformasi tidak hanya memperbaiki kesalahan atau kekeliruan dalam praktek peneyelenggaraan negara, tetapi telah merubah prinsip-prinsip dasar dan sistem penyelenggaraan negara, sekaligus telah memasukkan sistem lain yang bersumber pada nilai-nilai asing yang kontradiktif dengan sistem yang asli.

Terjadilah sebuah tatanan dalam struktur kenegaraan yang baru dan berbeda atau menyimpang dari tatanan nasional yang telah didasarkan lepada falsafah pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila.

b.   Gerakan Reformasi yang telah melakukan Amandemen UUD 1945 secara tntas pada tahun 2002 tersebut, ternyata bukan gerakan politik untuk memperbaiki kesalahan atas praktek penyelenggaraan negara saja, tetapi telah melakukan Amandemen dalam arti telah merombak secara mendasar UUD 1945 yang asli. Hasil Amandemen yang demikian itulah yang oleh sementara kalangan disebut telah dinyatakan kebablasan, karena telah diklasifikasikan sebagai melahirkan Undang-Undang dasar Baru Tahun 2002. Walaupun hasilnya dikatakan oleh kaum Reformis pendukung Amandemen sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang telah di Amandemen, tetapi faktanya oleh par pihak yang tidak disetujui dengan amandemen dikatakan itu bukan merupakan amandemen, melainkan penggantian UUD 1945 dengan UUD Baru tahun 2002.

Secara konkrit jika dilihat dari sudut teknik perundang-undangan saja, memang telah terjadi perubahan yang drastis. Jika struktur UUD 1945 yang asli terdiri atas : Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan, kenyataannya hasil Amandemen hanya Pembukaan saja yang maíz dipertahankan sedangkan Batang Tubuh UUD 1945 telah mengalami perubahan yang significan bahkan sistematiknya pun telah mengalami perubahan yang mendasar.

c.   Yang lebih fundamental lagi, dilihat dari struktur dan esensi adalah penjelasan UUD 1945 sama sekali dihapus. Dengan catatan bahwa spirit atau jiwa yang terkandung pada penjelasan UUD 1945 itu kemudian dipreteli satu persatu secara non sistematik dimasukkan dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945 hasil amandemen. Sedangkan materi yang tidak bisa ditampung ditinggalkan begitu saja. Inilah alasan untuk menyebut amandemen bersifat tambal sulam.

Karena itu sangatlah beralasan bagi pihak –pihak yang tidak setuju dengan amandemen, menyebut amandemen UUD 1945 yang telah dikatakan tuntas pada tahun 2002 itu, bukanlah gerakan politik untuk memperbaiki kekeliruan, kesalahan terhadap praktek penyelenggaraan Negara, tetapi lebih tepat disebut sebagai gerakan politik pembentukan UUD Baru Tahun 2002. Ini pula alasan untuk dapat menyebut bahwa reformasi yang telah menghasilkan amandemen itu kebablasan, karena tanpa ada dasar dan konsepsi yang jelas. Sebuah tambal sulam konstitusional yang dapat merusak sistematika ketatanegaraan secara nasional dan menjadi sumber kontroversi pembuatan legislasi nasional, sekaligus ketidakpastian sebagai dasar penyelenggaraan negara.

d.   Semula banyak pihak yang menganggap gerakan reformasi yang menghasilkan Amandemen terhadap UUD 1945 itu sebagai hasil otak dan pemikiran yang cemerlang dari putra – putri Indonesia sendiri yang tergabung dalam Gerakan Reformasi. Belakangan ternyata ada indikasi kuat bahwa mereka sekedar agen-agen asing yang menjalankan pesan sponsor. Pesan Sponsor tersebut telah tertuang dalam grand strategic design yang dikenal dengan semboyan ’’Democratic Reform, Constitutional Reform, and Yudicial Reform’’yang secara konseptual kemudian telah berhasil menyisip dan menyusup serta mendominasi struktur, sistem dan esensi UUD 1945 yang telah dihasilkan oleh amandemen.

e.   Gerakan Reformasi dengan melakukan Amandemen terhadap UUD 1945 ternyata tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Bahkan sebaliknya hasil Amandemen terhadap UUD 1945 tersebut telah melahirkan ketidakpastian, kontroversi dan menjadi dasar terjadinya berbagai penyimpangan di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan hankam dalam penyelenggaraan negara. Negara ini telah kehilangan pedoman dan arah, disebabkan oleh amandemen ini, GBHN telah dihapus. Dengan demikian penyelenggaraan negara di semua bidang berjalan tanpa pedoman dan arah yang jelas.

Memang kemudian dilahirkan sebuah undang – undang RPJPN ( Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ) dengan maksud sebagai pengganti GBHN, tetapi itu adalah sebuah undang-undang teknis bukan sebuah Road Map pembangunan Negara. Undang-undang teknis dengan mudah dapat diganti dengan undang-undang yang lain yang sederajat, sedangkan GBHN yang menjadi ’’Road Map’’perjalanan bangsa dan negara kedepan, tidak bisa digeser oleh Undang-undang teknis apapun karena tingkat perundang-undangannya lebih tinggi dari sebuah undang-undang biasa. Karena itu Undang – undang tentang RPJP tidak bisa menggantikan posisi GBHN. Kondisi tersebut telah menimbulkan gejolak dan rasa tidak puas terhadap hasil Amandemen dan mendorong adanya gerakan untuk kembali ke UUD 1945, karena hilangnya Road Map terhadap masa depan bangsa dan negara.

f.    Titipan dan sisipan dalam amandemen tersebut, terasa adanya pengaruh paham individualisme, liberalisme, dan neo kolonialisme atau penjajahan dalam bentuk baru dalam sistem pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Sejak awal, sebenarnya sudah terlihat bahwa gerakan reformasi bukan gagasan murni dari bangsa Indonesia sendiri, tetapi sebuah infiltrasi ideologi dari kekuatan global.

IV. BEBERAPA HASIL AMANDEMEN

YANG KONTROVERSIAL

Di bawah ini disajikan beberapa contoh konkrit hasil amandemen yang menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan negara dan perubahan yang mendasar mengenai sistem ketatanegaraan yang kontroversial, dilihat dari segi filosofi, ideologi,  prinsip, fungsi dan struktur, antara lain adalah sebagai berikut :

1.   MPR-RI

Amandemen telah merubah status MPR-RI sebagai Lembaga Negara Tertinggi, di ’down grade’ menjadi Lembaga Tinggi Negara, dan sekaligus dikebiri kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pada tahun 2004 ketika ada hasil pemilihan umum Presiden langsung timbul masalah, apakah MPR masih berwenang melantik presiden sedangkan Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan MPR bukan lagi Lembaga Tertinggi Negara. Yang ironis ketika ada pelantikan Presiden hasil Pemilihan langsung, para mantan Presiden dan Wakil Presiden tidak ada yang hadir.

Sekarangpun fungsi MPR lebih bersifat sebagai lembaga dekoratif demokrasi yang tidak efektif, karena tidak memiliki status dan kewenangan yang jelas. Ada pihak yang ingin menyatukan Pimpinan MPR dengan DPR, dan belakangan malah timbul kembali keinginan MPR untuk diperluas kewenangannya dari kondisi sekarang.

Perubahan struktur ini secara sadar harus kita waspadai sebagai tindakan yang telah secara prinsip mengubah sistem demokrasi perwakilan yang ada pada pembukaan UUD 1945 menjadi sistem pemilihan atau demokrasi langsung. Sebuah contoh soal betapa amburadulnya dasar penyelenggaraan negara sebagai akibat Amandemen.

2.   GBHN

Dengan Amandemen tahun 2002, GBHN telah dihapus. Dengan demikian NKRI sebagai suatu negara yang besar tidak memiliki Road Map dalam Pembangunan Negara. Sebelum ada Undang-undang yang mengatur masalah pembangunan ini, Presiden terpilih memiliki kewenangangan untuk menetapkan masa depan Indonesia. Setidak-tidaknya 5 (lima) tahun kedepan sejak Presiden terpilih. Dan kalau Presidennya berganti pada masa lima tahun berikutnya, terserah kepada Presiden yang menggantikannya. Quo Vadis Indonesia ?

Sekarang memang sudah disiapkan RUU tentang RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ), tapi wadahnya adalah sebuah Undang-Undang biasa. Secara teknis perundangan – undangan RPJPN dituangkan dalam Undang-Undang biasa, sangat mudah diubah. Apalagi kalau Presiden terpilih didukung mayoritas Legislatif.

Jangan lupa NKRI adalah salah satu Negara Kepulauan yang terbesar di dunia dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4(empat ) di dunia yang harus dijamin masa depannya dengan adanya sebuah Road Map pembangunan, bukan dijamin dengan ketidakpastian.

3.   MPR dan DPR-RI

Oleh hasil Amandemen, disamping Lembaga legislatif yang disebut DPRRI, telah diciptakan lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) yang merupakan ’’saudara kembar’’dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi menjadi tidak jelas status atau tugasnya begitu juga fungsinya, apakah dalam penyusunan  undang-undang setara dengan DPR sebagai lembaga Tinggi Negara atau bagian dari DPR-RI. Kelahiran intitusi baru ini dapat di klasifikasikan sebagai mengubah kewenangan pembentukan Undang-Undang yang sebelumnya ada pada satu lembaga. Kondisi tersebut dapat diindikasikan menciptakan ’Pseudo Bikameral’.

Karena tidak adanya aturan main yang jelas dalam UUD 1945 yang telah di amandemen, menjadi lebih ruwet lagi ketika Presiden SBY pada upacara peringgatan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2006, telah melakukan dua kali Pidato Kenegaraan di DPR dan DPD. Bukankah ini sebuah pengakuan bahwa di lembaga Legislatif ada 2 (dua) kamar ? Jika Presiden tidak ragu sebenarnya dapat juga melakukan hal serupa di depan MPR, sebab secara konstitusional MPR masih diakui sebagai lembaga Negara tinggi yang eksis di bidang Legislatif.

4.   Dewan Pertimbangan Agung ( DPA)

Amandemen UUD 1945 juga telah menghapus Lembaga Tinggi Negara yang disebut Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Suatu Lembaga Negara yang lahir dari konsep yang berdasarkan atas prinsip kekeluargaan atau semangat Gotong Royong dalam penyelenggaraan negara. Kelemahan DPA dalam melaksanakan tugas-tugasnya di masa lalu sebagai penyelenggara negara, yang berfungsi sebagai ’’Advisory Council’’, telah dipakai sebagai alasan untuk menghapus sebuah struktur kenegaraan yang secara konstitusional dan filosofis memang diperlukan sejak mendirikan NKRI.

Kenyataannya sekarang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai kebutuhan tersebut, karena tidak ada DPA maka presiden mendirikan Tim Penasehat Presiden melalui Keputusan Presiden.

5.   Mahkamah Konstitusi (MK).

Oleh Amandemen juga telah dilahirkan sebuah institusi yang tidak jelas akar politis kewenangannya yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah ini dalam prakteknya sekarang merupakan lembaga yang sangat berkuasa, oleh karena memiliki kewenangan untuk menilai apakah sebuah Undang – undang sah atau tidak, bertentangan atau tidak dengan UUD 1945 (yang telah di Amandemen)

Mahkamah Konstitusi bukanlah sebuah lembaga politik yang lahir berdasarkan atas konsep dan proses demokratis yang bersumber langsung kepada kewenangan rakyat atau kedaulatan rakyat sebagaimana MPR-RI dan DPR-RI. Tetapi diciptakan sebagai hasil amandemen yang sebagian anggotanya melalui Fit and Proper Test oleh DPR-RI. Sedangkan Undang – Undang merupakan produk hukum hasil keputusan politis bersama anggota DPR-RI dengan Pemerintah ( Presidium ). Dalam hal ini Presiden memiliki landasan politis yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat dan DPR adalah Lembaga Politik yang mewakili kedaulatan rakyat.

Berbeda dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga Peradilan Tertinggi yang sejak awal memang ditetapkan oleh UUD 1945 sebagai Lembaga Tinggi Negara yang setara dengan DPR atau Presiden seperti halnya DPA. Dalam praktek menjalankan tugas MK juga sangat memprihatinkan, karena Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh 9 ( sembilan ) Hakim Konstitusi yang dalam mengambil keputusan dapat cukup hanya dengan 3 ( tiga ) orang .

Bandingkan dengan pembuatan Undang – undang yang dihasilkan oleh Fraksi- Fraksi yang mewakili Partai Politik sebagai penyaluran aspirasi rakyat pemilik kedaulatan di negara ini. Bahayanya adalah apabila ada masalah yang menyangkut konstitusi dinilai bertentangan antara pasal-pasal dalam konstitusi diajukan ke Mahkamah Konstitusi, keputusan MK bersifat menentukan . Begitu juga jika ada dugaan bahwa presiden melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan undang-undang, oleh DPR diajukan kepada MK. Bagaimana bila MPR sebagai lembaga politik yang dipilih oleh rakyat tidak setuju dengan keputusan MK ? Sebuah Kontroversi dalam konsep dari hasil Amandemen yang membahayakan.

Lembaga yang tidak mempunyai kewenangan langsung dari rakyat, sumber dan dasar politis yang lemah pembentukannya ini, dapat menetapkan keputusan-keputusan yang bersifat konstitusional. Mengalahkan tidak hanya produk lembaga politik yang dipilih langsung oleh rakyat tetapi juga pejabat yang langsung dipilih oleh rakyat (Presiden dan Wakil Presiden ) .

Yang lebih membahayakan adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk melakukan koreksi atas putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Presiden adalah jabatan politik hasil Pemilihan Umum langsung oleh rakyat. Hasil Amandemen ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan satu institusi yang ’’powerful’’tanpa ada pihak yang berwenang mengawasi.

6.  Kedudukan Partai Politik ( Parpol )

Adanya amandemen yang telah merombak struktur ketatanegaraan ( pseudo bikameral DPR-RI ) dan bersifat kontroversial tersebut, membuka peluang kepada Parpol untuk memberi interpretasi subyektif mengenai posisi parpol di dalam lembaga legislatif . Partai politik ada yang beranggapan bahwa Amandemen telah mengubah secara diam – diam Sistem Pemerintahan yang Presidential menjadi ’’Semi Parlementer’’, dan karena itu merasa tidak mempunyai pegangan untuk bisa menyatakan posisi dirinya dan fungsinya didalam DPR.

Berdasar anggapan tersebut, ada partai politik yang setelah amandemen tiba-tiba menyatakan menjadi Partai pemerintah dan yang lain menjadi Partai Oposisi. Padahal di dalam sistem yang kita miliki yaitu sistem Presidensil berdasarkan UUD 1945 yang asli jelas bukan sistem Parlementer, dan tidak mengenal sistem politik yang disebut Partai Oposisi dan Partai Pemerintah. Sebab, didalam sistem penyelenggaraan negara yang kita anut, fungsi pengawasan terhadap Eksekutif menjadi kewajiban bersama DPR secara keseluruhan, baik yang menamakan diri partai oposisi maupun yang menamakan diri partai pemerintah, melalui fraksi – fraksi. Karena itu nama Badan Legeslatif kita bukan Parlemen, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat, juga bukan Dewan Perwakilan Partai.

Fraksi – fraksi yang ada di dalam DPR RI secara keseluruhan dan bersama – sama mewakili rakyat menjalankan 3 (tiga) fungsi :

  1. Membuat Undang-undang (Fungsi Legislatif);
  2. Menetapkan APBN (Fungsi Anggaran);
  3. Mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan negara oleh eksekutif (Fungsi Pengawasan).

Ketiga fungsi tersebut, termasuk fungsi ketiga, menjadi tugas seluruh fraksi yang mewakili partai-partai yang ada, bukan tugas satu atau dua kelompok fraksi, tetapi seluruh Fraksi yang ada di dalam DPR-RI. Perbedaan persepsi oleh partai-partai atau fraksi-fraksi dalam DPR-RI tersebut adalah juga akibat dari hasil amandemen UUD 1945.

Jangan heran bila DPR-RI atau fraksi-fraksi di dalam DPR, bahkan di antara anggota-anggota DPR sulit memiliki platform berpikir yang sama. Kontroversi ini juga merupakan contoh soal hasil Amandemen, yang melahirkan ketidakpastian.

7.Mahkamah Agung (MA)

Contoh lain adalah kedudukan lembaga Negara Tinggi, Mahkamah Agung. Lembaga MA dari hasil Amandemen ditempatkan pada titik kemandirian yang supra dan memiliki kebebasan, tetapi diartikan secara salah. Yang dimaksud kebebasan peradilan, baik bagi Hakim, Hakim Tinggi dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, adalah bukan kebebasan mengenai Lembaga Peradilannya (PN, PT dan MA), baik yang terendah, menengah, tinggi, sampai yang teratas, tetapi kebebasan para Hakim.

Kebebasan peradilan yang dimaksud adalah kebebasan para Hakim pada saat hendak memutus suatu perkara, yang secara umum disebut mengambil keputusan-keputusan yustisial. Bukan juga mengenai status kepegawaian pejabat dan institusinya yang memiliki kebebasan, sebab Lembaga Peradilan adalah Lembaga  Negara di bidang Yudikatif yang berada dibawah naungan NKRI berdasarkan UUD 1945.

Dalam sistem ketatanegaraan yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 yang asli, Lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif ditambah BPK dan DPA (sebelum dibubarkan), semuanya disebut penyelenggara negara. Para Faunding Fathers sangat menyadari adanya teori ketatanegaraan mengenai Pembagian Kekuasaan yang disebut Trias Politica. Tetapi sengaja tidak menerapkan begitu saja secara membabi buta teori tersebut,  melainkan dengan penyesuaian terhadap kondisi Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks pembagian kekuasaan didalam negara yang integralistik ini tidak menggunakan istilah Separation of Power tetapi Distinction of Power. Bukan Pemisahan Kekuasaan tetapi Pembedaan Kekuasaan.

Artinya memang harus ada pembedaan Kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, tetapi satu sama lain tidak bisa dipisahkan (separate), tetapi hanya bisa dibedakan (distinct) secara tegas, karena ketiganya memiliki kesamaan visi dan misi yaitu sebagai penyelenggara negara di bidangnya masing – masing yang berdasar Pancasila untuk mewujudkan cita-cita nasional.

Sebelum ada amandemen UUD 1945, pengawasan terhadap tingkah laku Hakim, masalah organisasi, administrasi dan keuangan ditangani oleh Departemen Kehakiman, sedangkan MA melakukan pengawasan teknis yustisial. Dengan adanya Amandemen UUD 1945, maka fungsi pengawasan administratif, pengelolaan keuangan dan organisasi yang semula ditangani Departemen Kehakiman dan dipusatkan seluruhnya di MA. Ditambah fungsi pengawasan yang sudah ada yaitu Pengawas  eknis Yustisial maka Mahkamah Agung menjadi ”Super Body”.

Karena posisi Amandemen yang tidak jelas, MA yang merasa dirinya sebagai super body itu menjadi ”untouchable”. Ini dibuktikan ketika ada tuduhan terhadap Ketua MA melakukan korupsi, malah masa pensiunnya diperpanjang sendiri oleh Ketua MA dengan membuat interpretasi subyektif terhadap Undang-undang Mahkamah Agung. Begitu juga saat ini ketika Wakil Ketua MA pensiun jabatan Wakil Ketua dirangkap oleh Ketua MA.

Dewasa ini MA merupakan sebuah institusi yang tidak memiliki lembaga lain yang mengontrol, sebuah ”super body dan untouchable” dalam negara kita yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Ini juga sebuah contoh hasil Amandemen terhadap UUD 1945.

8.   Departemen hukum dan HAM.

Perubahan nama Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan HAM bertentangan dengan bunyi UUD 1945, sebab dalam UUD 1945 disebut adanya ”kekuasaan kehakiman” yang dielaborasi kedalam Departemen Kehakiman. Di hapuskannya istilah Departemen Kehakiman yang dalam bahasa Inggris disebut Department of Justice, menjadi Department of Law and Human Right, menimbulkan masalah bila ada sengketa Hukum Internasional yang memerlukan legal opinion. Yang diakui dunia adalah legal opinion dari Minister of Justice, bukan dari Minister of Law and Human Right.

9.   Organisasi Pertahanan Negara

Satu contoh lain, Undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip dasar UUD 1945 adalah Undang-undang tentang Pertahanan Negara. Dalam konstitusi disebutkan bahwa Presiden adalah Pemegang Kekuasaan Tertinggi atas AD (Angkatan Darat), AU (Angkatan Udara), AL (Angkatan Laut). Tetapi dalam undang-undang ini, TNI ditempatkan berada di bawah Menteri Pertahanan, sedangkan Menteri Pertahanan adalah pembantu Presiden, sebuah deviasi terhadap UUD. Sebaliknya Polisi ditempatkan langsung dibawah Presiden, sedangkan dalam UUD 1945 yang asli tidak ada satu katapun yang menyebut institusi Polisi, yang ada secara jelas adalah Kekuasaan Kehakiman.

Perubahan posisi TNI yang sangat drastic setelah Amandemen tersebut lebih didorong oleh sentimen terhadap kesalahan-kesalahan dalam praktek penyelenggaraan Negara pada Orde Baru yang telah menjadikan TNI (ABRI termasuk POLRI pada waktu itu) sebagai alat penguasa. Sekali lagi perubahan posisi TNI sangat drastic ini dengan meninggalkan ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 tersebut diatas. Bukan saja didasari oleh sentiment, tetapi juga dampak negative euphoria demokratisasi dalam era Reformasi. Begitu juga undang-undang yang terkait dengan TNI, Polisi dan Pertahanan Negara bersifat controversial, karena bersumber pada Amandemen sebagai sumber hokum yang tertinggi.

Belakangan ini ketika Pemerintah akan membuat Undang-undang tentang Keamanan Nasional, timbul silang pendapat tentang penempatan Polri atau reposisi Polri. Beberapa contoh ketidakpastian dan kontroversi undang-undang lain dalam konteks ini disebabkan karena semuanya mengacu pada hukum dasar yang telah diamandemen yaitu hasil amandemen UUD 1945 yang keempat (IV) dengan lahirnya UUD tahun 2002.

Sikap Polri yang secara terbuka menolak RUU tentang Keamanan Nasional menggambarkan suatu kontroversi yang nyata dalam penyelenggaraan Negara berdasar hasil Amandemen. Polisi adalah institusi dibidang eksekutif sedangkan RUU diajukan oleh Departemen Pertahanan yang juga institusi dalam bidang eksekutif. Semua berada dibawah pimpinan Presiden.

10.  Sistem Presidensial.

Hasil Amandemen terhadap Sistem Presidensial juga dalam praktek menimbulkan kontroversi. Dalam Sistem Presidensial diakui bahwa Presiden adalah Kepala Negara (Head of the State), Kepala Pemerintahan (Chief of the Executive Power) dan Pemimpin Angkatan Perang atau pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Dalam sistem Presidensial kewenangan Presiden sebagai kepala negara memang harus diperjelas, yaitu :

a.      Bahwa kekuasaan Presiden untuk mengangkat Panglima TNI seharusnya tidak bisa dicampuri oleh DPR karena Presiden per konstitusi memang ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU.

b.      Begitu juga kekuasaan Presiden untuk mengangkat Kapolri seharusnya juga tidak bisa dicampuri oleh DPR karena Polisi adalah bagian dari unsur penegak hukum yang berada dibawah kekuasaan Presiden.

c.      Kekuasaan Presiden untuk mengangkat Duta besar dan  Konsul juga tidak perlu dicampuri oleh DPR karena pejabat  tersebut adalah wakil negara. Apalagi kekuasaan Presiden untuk menerima Duta Besar  dan Konsul dari negara lain tidak bisa dicampuri DPR karena pejabat tersebut mewakili negaranya.

Itulah sekelumit hasil amandemen yang kontroversial dan dapat menimbulkan kerancuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Contoh – contoh lain masih bisa diperbanyak.

V. GERAKAN POLITIK

RESTORASI AMANDEMEN UUD 1945 :

SEBUAH SOLUSI

1.   Dasar Pemikiran Restorasi

a. Pro dan kontra Amandemen yang telah ada sejak awal akan dilakukan Amandemen terhadap UUD 1945 yang asli, terus berlangsung selama proses Amandemen terjadi dan makin mencuat setelah hasil  Amandemen yang tuntas tahun 2002. Kontroversi tidak saja dalam wujud wacana, tetapi telah berubah menjadi gerakan politik untuk kembali ke UUD 1945 yang asli. Akhir-akhir ini kelompok yang ingin mempertahankan Amandemenpun mulai menggeliat, akan melawan Gerakan kembali ke UUD 1945.

Kontroversi yang ada didalam masyarakat akibat Amandemen UUD 1945, tidak hanya antara yang menentang Amandemen dengan yang ingin mempertahankan Amandemen saja, bahkan dikalangan yang menentang hasil Amandemenpun terdapat perbedaan tentang cara memperjuangkan aspirasinya. Ada kelompok yang ingin menempuh cara inkonvensional dengan mendorong lahirnya Dekrit  Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Ada yang menyebut dirinya Kelompok Garis Lurus bahkan ada yang ingin menempuh jalan ”Revolusi Nurani”, dan lain – lain. Bagi kelompok-kelompok yang menentang Amandemen, walaupun berbeda cara berjuangnya, tapi ada kesamaan ideologis yaitu : ingin kembali kepada semangat perjuangan yang terkandung didalam Pancasila dan UUD 1945 yang asli.

b. Secara prinsip dan idiil, gerakan kembali ke semangat perjuangan UUD 1945 yang asli adalah suatu langkah politik yang situ. Tetapi secara faktual dihadapkan pada kenyataan konstitusional, bahwa UUD 1945  telah diamandemenkan. Artinya telah ada unsur baru baik filosofis, ideologis, politis, ekonomis dan lain-lain yang telah disisipkan kepada naskah UUD 1945 yang asli. Kembali ke UUD 1945 hanya dengan menerapkan berlakunya kembali naskah asli UUD 1945 saja tidak mungkin, karena telah ada unsur-unsur ”titipan” dan unsur-unsur ”sisipan” tersebut yang secara konstitusional tidak bisa begitu saja dibuang, tetapi harus dinilai kembali dan bila perlu diakomodasikan.

Kondisi obyektif Tanah Air yang diwarnai kontroversi atas hasil Amandemen yang demikian itu adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Tetapi menjadi tidak wajar, ketika gerakan demokrasi tersebut menjadi tindakan yang kontra konstitusi.

c.   Jika UUD 1945 yang asli merupakan ”Original and Historical Document”, karena tutntutan perubahan dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan amandemen, maka logika konstitusional tersebut harus berlaku sama dan konsisten terhadap hasil amandemen UUD 1945. Artinya, jika naskah Asli UUD 1945 saja bisa diamandemen, maka hasil Amandemen UUD 1945 itupun dapat diubah, demi tuntutan memenuhi kebutuhan dinamika kehidupan  bagi masa depan bangsa dan negara.

d. Masalahnya disini adalah what to do and how to do, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya? Kembali ke UUD 1945, sebagai prinsip dan semangat perjuangan memang tepat, tetapi kalau perjuangan hanya sekedar mengetrapkan kembali Naskah Asli UUD 1945 lalu selesai, jelas tidak mungkin. Karena kenyataannya UUD 1945 yang asli telah diamandemen dengan memasukan “sisipan” dan “titipan” kedalamnya. Jadi harus ada solusi, untuk mewadahi hasil Amandemen yang kontradiktif, sekaligus mengakomodasi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang timbul setelah diadakan Amandemen.

e.   Untuk menghilangkan kontradiksi, pro dan kontra, ketidakpastian, penyimpangan bagi penyelenggaraan Negara tersebut, wajib diadakan pelurusan terhadap kontradiksi, penyimpangan hasil Amandemen. Meletakan kembali pada posisi yang benar dengan melakukan Restorasi atas kesalahan-kesalahan Amandemen UUD 1945, dengan melakukan Gerakan politik yang disebut Gerakan Politik Restorasi terhadap Amandemen UUD 1945, disingkat Restorasi Amandemen UUD 1945.

2. Pengertian Restorasi

a.   Bila diteliti secara mendalam, kesalahan utama amandemen terletak pada format amandemen yang berdampak besar pada penyelenggaraan negara, baik dari segi system maupun materi. Oleh karena itu Gerakan Politik Restorasi Amandemen UUD 1945 pada hakekatnya mengembalikan semangat perjuangan 17 Agustus 1945 sebagai dasar penyelenggaraan Negara dengan menata kembali kesalahan – kesalahan yang telah terjadi pada amandemen. Artinya memperbaiki kesalahan Amandemen dengan meletakkan kembali pada tatanan yang benar atau to restore kesalahan yang telah terjadi atas amandemen UUD 1945.

Fokus perjuangan gerakan politik kembali kepada semangat UUD 1945 bukan sekedar memberlakukan kembali naskah UUD 1945 yang Asli, tetapi terutama setelah itu adalah meluruskan, menata kembali, menempatkan posisi amandemen yang salah pada posisi yang asli atau yang benar. Jadi fokusnya adalah ‘’to restore the amandement’’ untuk kembali ke semangat dan tatanan yang ada pada UUD 1945 yang asli. Oleh karena itu gerakan tersebut lebih tepat disebut sebagai Gerakan Politik Restorasi Amandemen UUD 1945. Kembali ke jiwa dan prinsip perjuangan bangsa sesuai dengan UUD 1945 yang asli, baik yang tersurat maupun yang tersirat, tetapi sekaligus juga menampung dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah tercantum dalam Amandemen dan juga menampung dinamika kehidupan yang lahir setelah itu.

Penggunaan slogan Perjuangan Gerakan Politik Restorasi Amandemen UUD 1945, disamping memang tepat pada tujuan yang ingin dicapai oleh gerakan politik ini yaitu ingin kembali ke UUD 1945 yang Asli, sekaligus juga menampung dinamika kehidupan yang telah tercantum dalam Amandemen dan juga menampung dinamika kehidupan negara yang timbul setelah itu.

Dengan demikian tidak memberikan peluang kepada mereka yang ingin mempertahankan amandemen untuk menuduh dan memberi interpretasi yang negatif kepada gerakan ini sebagai anti kepada perubahan, dan diklasifikasikan sebagai kaum konservatif atau kaum Ultra Nasionalis yang ingin menyakralkan UUD 1945.

  1. Sebuah contoh soal tentang Amandemen yang populer adalah negara Amerika Serikat, yang sering menjadi kiblat para politisi dan cendikiawan kita yang tidak kritis tentang demokrasi.

Amerika serikat juga melakukan berkali-kali reformasi dengan melakukan amandemen terhadap konstitusinya. Tetapi bukan dengan merusak struktur konstitusional dan sistem nasional yang sudah ada yang tercantum dalam naskah asli yang berjudul ’’The Unanimous Declaration of the Thirheen United States of America’’ atau dikenal dengan sebutan ’’The Declaration of Independence’’ pada tanggal 4 Juli tahun 1776 dan ’’The Constitution of the United States of America’’ yang dirancang oleh ’’The Constitution Convention’’ tahun 1787 serta mulai berfungsi pada tahun 1789, yang keduanya berada dalam satu buku.

Naskah Asli ( The Original Text ) keduanya tetap dipertahankan secara utuh. Tidak hanya susunannya, kalimat-kalimat bahkan kata-katanya tidak satupun yang diubah. Seluruh dinamika kehidupan yang timbul sesudah terbentuknya konstitusi asli tersebut dituangkan dalam Amandemen– Amandemen yang tahun berbentuk Addendum terhadap naskah Asli. Sepanjang sejarah negara tersebut seluruhnya telah terjadi 27 ( dua puluh tujuh ) kali Amandemen. Sepuluh Amandemen yang pertama disebut Bill of Rights diratifikasi tahun 1791 dan Amandemen yang ke XXVII disahkan pada tahun 1992.

Semua naskah asli ( The Original Text), The Declaration of Independence tanggal 4 Juli 1776, The Constitution of the United States of America, dengan adanya Amandemen yang berkali-kali tidak mengalami perubahan apapun.

Tetapi Amandemen sebagai wadah untuk menampung dinamika berbangsa dan bernegara, diformat dalam bentuk Addendum terhadap naskah-naskah asli yang bersifat historis dari para pendiri Negara tersebut.

Amandemen UUD 1945 yang terjadi di Indonesia, telah merombak tidak hanya kata-kata, kalimat, dan struktur yang asli, tetapi sekaligus system dan substansinya UUD 1945 yang asli.

Oleh karena itu janganlah heran bila Amandemen UUD telah melahirkan pro kontra, kontroversi bahkan ketidakpastian terhadap konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi dan dasar penyelenggaraan Negara.

Sedangkan di Negara kita naskah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dipisahkan dengan UUD 1945, bahkan tidak memiliki tempat konstitusional yang jelas, walaupun setiap tanggal 17 Agustus, diucapkan secara khidmat dihadapan rakyat Indonesia.

  1. Gerakan politik Restorasi Amandemen UUD 1945, yang disingkat Restorasi Amandemen UUD 1945 adalah perjuangan bangsa untuk membangun kembali masa depan bangsa Indonesia di Tengah – tengah gelombang globalisasi yang menghempas dari kiri dan kanan, agar bangsa Indonesia tetap dapat mewujudkan cita-cita nasionalnya, sebagaimana telah ditetapkan pada saat Indonesia merdeka.

Cita – cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 intinya antara lain adalah : melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bukan mewujudkan keadilan social dan kemakmuran untuk satu golongan tertentu, satu kelompok, etnik, ras, agama tertentu atau satu daerah tertentu saja, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika. Juga bukan untuk kepentingan bangsa Asing. Amandemen terhadap UUD 1945 sama sekali tidak punya hak untuk merubah cita-cita nasional tersebut .

3.   Tujuan Restorasi Amandemen UUD 1945

Apa yang disebutkan diatas adalah baru dasar-dasar pemikiran yang perlu dielaborasi secara lengkap dan detil. Masing – masing dari segi filosofi, pandangan hidup, system ketatanegaraan, pemerintahan, ekonomi, politik, budaya, sosial, hukum, pertahanan dan keamanan negara, dan lain-lain yang hasilnya merupakan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

  1. Jadi tujuan Restorasi terhadap Amandemen UUD 1945 adalah jelas yaitu menempatkan kembali prinsip dan tekad perjuangan bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah disepakati oleh para Bapak Pendiri Bangsa yang tertuang dalam konstitusi bangsa Indonesia. Dan sejak awal, berisi tekad perjuangan rakyat serta telah disepakati dan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 sebagai dasar dan sumber perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam mencapai cita-citanya.
  1. Meletakkan kembali secara tepat konstitusi sebagai dasar Negara yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 yang asli secara utuh, yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasannya, dengan memposisikan kembali falsafah bangsa Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar penyelenggaraan Negara dalam semua aspeknya.
  1. Walaupun gerakan Restorasi bertujuan ingin kembali kepada semangat perjuangan dan cita-cita nasional, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945 yang asli, tetapi mengingat sifat masyarakat yang dinamis, maka tujuan gerakan ini juga menerima kenyataan bahwa ada dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik yang telah tertuang dalam amandemen tahun 2002 maupun yang timbul sesudah itu, yang akan tetap diakomodasikan sejauh tidak bertentangan dengan jiwa dan prinsip-prinsip yang ada pada Pancasila dan UUD 1945 yang asli.
  1. Selanjutnya tujuan Gerakan   Restorasi Amandemen UUD 1945 adalah membangun kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kerangka sebuah Sistem Nasional yang benar-benar berdasarkan falsafah dan pandangan hidup bangsa sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan membangun sub sub system sebagai bagian dari Sistem Nasional kehidupan bangsa di bidang ekonomi, politik, social, budaya, hokum, pertahanan dan keamanan dan lain-lain yang berdasarkan prinsip dasar bernegara yang  bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Kita memaklumi bahwa setiap kurun waktu sejarah memiliki awal dan akhir, juga memiliki predikat historisnya masing-masing sesuai dengan kondisi obyektifnya. Tetapi kita juga menyadari bahwa itu semua merupakan bagian dari sejarah kehidupan suatu bangsa. Dan sejarah adalah suatu kesinambungan “History is a Continuity, to day we live, from the past we have the strength to build the future”. Ada jaman pergerakan, jaman perang kemerdekaan, jaman Pembangunan Watak Bangsa (Jaman Nation and Character Building) yang ole Orde Baru disebut Jaman Orde Lama, jaman Orde Baru dan jaman Reformasi.  Semua merupakan bagian dari kurun waktu sejarah yang ada awal dan akhirnya, dan ada kelanjutannya. Sejarah tidak pernah berhenti seperti halnya waktu TEMPUS PANTA REI

Penggunaan kata Restorasi disamping dimaksud untuk meluruskan dan menampung dinamika kehidupan bangsa seperti disebut diatas, juga memiliki makna historis dengan tujuan untuk mengakhiri kurun waktu sejarah masa reformasi yang tidak menentu dan tidak jelas arahnya. Dengan cara demikian dapat diakhiri pro dan kontra, kontroversi dalam penyelenggaraan Negara sebagai akibat hasil Amandemen yang merupakan produk jaman Reformasi.

Sekaligus menandai datangnya Era Baru dalam tahap sejarah kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik yaitu JAMAN RESTORASI.

4.   Strategi Perjuangan Politik.

Sebagai suatu Gerakan Politik, langkah-langkah yang akan diambil harus memiliki strategi politik yang jelas. Artinya pemikiran dan perencanaan harus terfokus pada tujuan akhir yang kemudian harus dapat diwujudkan secara nyata.

Di depan  telah diuraikan tentang dasar, pengertian dan tujuan Gerakan Restorasi. Berdasarkan  pemikiran diatas, maka Strategi Perjuangan Gerakan Politik Restorasi Amandemen UUD 1945 secara garis besar terdiri atas 2 (dua) langkah :

  1. Melakukan Restorasi terhadap Amandemen UUD 1945 diawali dengan cara melakukan analisis terhadap hasil Amandemen terutama atas hal-hal yang bersifat kontroversial dengan prinsip dasar dan cita-cita nasional sebagaimana tertuang di dalam naskah UUD 1945 yang asli mewadahi seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut dalam wadah Addendum. Selanjutnya menyusun konsep Restorasi Amandemen UUD 1945 yang lengkap dan komprehensif yang meliputi seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menuangkannya ke dalam satu Sistem Nasional dan sub-sub sistemnya.

Langkah ini diawali lebih dahulu memberlakukan kembali seluruh naskah historis yaitu Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, dan penjelasannya yang asli. Ditambahkan kemudian hasil analisis terhadap Amandemen yang kemudian ditampung dalam satu naskah sendiri dengan format Addendum. Dengan cara ini Gerakan Restorasi tidak meninggalkan prinsip-prinsip perjuangan bangsa dan tidak mengubah cita-cita nasional, tetapi memberi tempat kepada tuntutan kebutuhan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara secara benar.

Karena Gerakan Restorasi tidak saja ingin melakukan restorasi terhadap hsil Amandemen, tetapi sekaligus juga menata seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara secara tepat-to restore- maka pada saat itulah saat yang tepat untuk memberi tempat yang pasti terhadap Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam satu posisi yang strategis yaitu sebagai bagian dari naskah-naskah historis yang strategis tersebut.

Dimasukkannya  Naskah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 ke dalam konsep Restorasi Amandemen UUD 1945, karena Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai Proclamation of Independence adalah dokumen historis yang merupakan momentum detik awal lahirnya NKRI dan Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan Declaration of Independence yang merupakan anak kandung yang dilahirkan oleh Proklamasi 17 Agustus 1945. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, begitu juga dengan ketiga naskah historis yang  tersebut pertama, karena merupakan Konsep dasar yang bersifat integratif dan strategis, sekaligus dijadikan dasr dan isi dalam menyusun suatu kerangkan Sistem Nasional. Gerakan Restorasi bukan saja meluruskan apa yang salah pada Amandemen UUD 1945, tetapi sekaligus menata dan meluruskan hal – hal yang bersifat mendasar dan secara konstitusional yang memang seharusnya menjadi bagian dari konstitusi.

Artinya apa yang tercantum dalam seluruh naskah historis yang terkait dengan kelahiran dan cita cita, bangsa dijadikan secara resmi bagian dari konstitusi. Naskah-naskah tersebut menjadi dasar Penyelenggaraan Negara dan kehidupan bersama seluruh bangsa yang meliputi bidang  filosofi, ideologi dan sistem ketatanegaraan dan lain-lain serta menjadi sumber pembentukan sub-sub sistem dalam penyelengaraan negara dibidang poltik, pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, dan lain-lain yang seluruh sub-sub sistem ini tetap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 (yang asli).

b.   Menyusun langkah konstitusional yang konkrit dibidang politik dan hukum. Langkah konstitusional awal di bidang politik dan hukum adalah dengan menetapkan berlakunya Naskah Konsep Restorasi Amandemen UUD 45 yang lengkap dalam satu buku yang terdiri atas naskah-naskah historis sebagai berikut:

1.   Teks Proklamasi 17 Agustus 1945;

2.   Naskah Pembukaan UUD 1945;

3.   Naskah Batang Tubuh UUD 1945;

4.   Naskah Penjelasan UUD 1945; dan

5.   Naskah hasil analisis terhadap Amandemen yang diformat dalam Addendum yang merupakan akomodasi terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah muncul dalam Amandemen maupun dinamika kehidupan bangsa kemudian.

Hasil kajian ini menetapkan, materi yang tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 diteruskan dan ditampung dalam amandemen dalam bentuk Addendum pada naskah asli. Sedangkan terhadap materi yang memang bertentangan dan tidak sesuai dengan cita-cita nasional dicabut atau dirombak. Setelah itu baru kita wadahi seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menghadapi masa depan. Seluruhnya dituangkan dalam bentuk Addendum-addendum terhadap UUD 1945. Dengan cara ini kita telah memiliki sistem dan mekanisme untuk menghadapi perubahan dan tantangan Konstitusional di masa depan.

Dari sanalah seluruh nilai-nilai dasar, menjadi landasan penyusunan seluruh Sistem Nasional, dan dengan demikian sistem nasional ini menjadi dasar penyelenggaraan negara di seluruh bidang, melalui sub-sub sistem di seluruh bidang dan strata. Seluruh konsep yang dibangun tersebut mengarah kepada satu tujuan konkrit, yaitu mewujudkan cita-cita nasional yang tersurat dan tersirat didalam UUD 1945 yang asli.

Kelima naskah tersebut adalah Konsep yang bersifat strategis, sekaligus merupakan dasar dalam menyusun kerangka dan isi Sistem Nasional yang akan dibangun. Artinya apa yang menjadi dasar kehidupan bersama seluruh bangsa ini dilihat dari segi dasar dan pola kehidupan sebagai suatu bangsa yang selanjutnya tertuang ke dalam sub sub sistem politik, pemerintahan, kenegaraan, hukum, sistem ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan negara, dan lain-lain, yang seluruh sub-sub sistem ini tetap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 (yang asli).

Dengan demikian sistem nasional ini menjadi dasar dari penyelenggaraan negara di seluruh sub sistem meliputi seluruh bidang dan strata. Seluruh konsep yang dibangun tersebut mengarah kepada satu tujuan yang konkrit, yaitu kembali kepada semangat dan jiwa UUD 1945 yang asli untuk mewujudkan cita-cita nasional.

Perlu diingat bahwa Gerakan Restorasi ini tidak sekedar kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 yang asli saja, tetapi juga harus menetapkan format amandemen dengan tidak merusak sistem yang telah ada pada UUD 1945 yang asli. Bentuk yang tepat adalah berupa Addendum, sebagai wadah akomodasi terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan memberikan format yang tepat dalam bentuk Addendum, Gerakan Restorasi terhadap amandemen UUD 1945 merupakan perjuangan rakyat untuk kembali ke UUD 1945, dengan menampung dinamika kehidupan dalam bentuk atau format yang lebih praktis, tidak merusak sistem dasar yang telah ada dan melalui jalan yang konstitusional. Sekaligus juga memberi  solusi berupa jalan keluar tentang pro dan kontra terhadap amandemen dan hasil UUD 1945.

Untuk mendukung langkah konstitusional tersebut diatas, diawali dengan langkah politik yaitu menetapkan dan menata kembali mind set bangsa berdasar strategi perjuangan yang telah disusun diatas. Untuk itu, langkah politik awal yang dapat dilakukan adalah mensosialisasikan hasil kesatuan konsep strategis tadi kepada seluruh komponen bangsa dan unsur masyarakat Indonesia agar dapat menjadi pedoman perjuangan bersama.

Setelah itu melalui lembaga-lembaga, institusi, perorangan melalui tokoh-tokoh dan lain-lain secara bersama-sama berjuang menjadikan gerakan politik ini sebagai Gerakan Politik Bangsa yang konstitusional untuk memperjuangkan kepentingan bersama menyelamatkan cita-cita nasional, menyelamatkan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan cara ini Gerakan Politik Restorasi Amandemen telah dapat menjawab dan memecahkan masalah mendasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan melakukan Restorasi.

Dengan menggunakan mekanisme Amandemen dalam bentuk Addendum tidak merusak sistem penyelenggaraan negara yang tertuang dalam naskah asli dan tidak menyimpang dengan semangat 17 Agustus 1945. Disamping itu dari segi teknik perundang-undangan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara  yang merupakan kebutuhan yang timbul setiap saat, lebih mudah diakomodasikan dan Addendum lebih mudah dilaksanakan. Sekaligus dapat memberi kepastian dan yang terpenting mengakhiri pro kontra dan kontroversi yang bersumber dari interpretasi subyektif. Cara ini pulalah yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang menjadi kiblat para politisi dan cendikiawan kita yang American Oriented tentang Konstitusi dan Demokrasi.

VI. MEKANISME PERJUANGAN POLITIK

Gerakan Restorasi terhadap Amandemen UUD 1945 memang bukan pekerjaan ringan, karena akan menyentuh sendi-sendi dasar kehidupan kita berbangsa dan bernegara dalam menentukan masa depan kita semua.

Marilah kita belajar dari sejarah keberhasilan para Pendahulu kita. Jangankan bangsa asing, bangsa Indonesia sendiripun pada saat masih dijajah tidak percaya bahwa kita mampu mengenyahkan penjajah penjajah dari bumi pertiwi ini dan menjadikan kita semua satu bangsa yang merdeka, negara yang merdeka. Tetapi berkat kesatuan sikap, kesatuan tekad dan kesatuan tujuan serta keteguhan dan keyakinan yang kuat akan datangnya kehidupan yang lebih baik, maka secara bersama – sama rakyat Indonesia berjuang  ternyata mampu merebut kemerdekaan. Hal yang semula dirasa mustahil itu ternyata menjadi kenyataan. Begitu pula Gerakan Poltik Restorasi Amandemen UUD 1945 ini. Tetapi bila sikap, tekad dan tujuan kita satu maka akan menjadi terwujud.

Seperti di depan telah dinyatakan bahwa strategi perjuangan politik harus terfokus pada tujuan yang ingin diwujudkan. Maka mekanisme perjuangan mencapai tujuan tersebut harus dilakukan, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

  1. Setelah selesai menata seluruh konsep Restorasi ke dalam naskah-naskah dasar yang strategis tadi, maka melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui institusi atau lembaga, maupun tokoh masyarakat dan lain-lain.
  2. Tujuan sosialisasi adalah untuk menata dasar dan pola pikir bangsa atau mind set bangsa bahwa kita sebagai bangsa mempunyai cita-cita nasional bersama sebagaimana tertuang dalam naskah strategis hasil Restorasi. Disamping itu tujuan sosialisasi adalah menyatakan sikap, tekad dan tujuan dalam mewujudkan Restorasi.
  3. Bila kesatuan sikap, tekad dan tujuan bersama tadi telah dicapai, pada hakikatnya Gerakan Politik Restorasi terhadap Amandemen UUD 1945 ini telah menjadi milik seluruh rakyat, yang perlu dioptimalisasikan pada gerakan politik formal menuju pada gerakan politik yang konstitusional sebagaimana telah ditetapkan pada Tujuan Gerakan Restorasi terhadap Amandemen UUD 1945.

Dengan istilah Restorasi, obstacles politis psychologis yang ada akan dapat dengan mudah ditepis karena perjuangan politik Restorasi memang bukan berkutat kepada mengembalikan atau memberlakukan naskah asli UUD 1945 saja, tetapi juga menampung dinamika dan tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara yang timbul suatu saat, dengan tanpa merusak sistem yang telah ada berdasarkan naskah Asli UUD 1945.

Sekali lagi ditegaskan, jika UUD 1945 yang asli dan merupakan ”Original and Historical Document” karena tuntutan perubahan dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diubah melalui Amandemen, maka logika konstitusional tersebut  harus berlaku sama dan konsisten terhadap hasil Amandemen. Artinya jika naskah Asli UUD 1945 saja dapat diamandemen, maka hasil Amandemen atas UUD 1945 itupun dapat diubah demi memenuhi tuntutan kebutuhan dinamika kehidupan bagi masa depan bangsa dan negara.

VII. HASIL YANG DIHARAPKAN

DARI

GERAKAN RESTORASI TERHADAP

AMANDEMEN UUD 1945.

Secara konkrit hasil yang diharapkan oleh Gerakan  Konstitusional Restorasi terhadap Amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut :

  1. Memberlakukan kembali jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945 berdasar naskah historis yang asli dilengkapi dengan Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan menampung dinamika kehidupan bangsa yang tercantum dalam Amandemen  dalam bentuk Addendum terhadap konstitusi hasil Proklamasi 17 Agustus 1945.
  1. Mengakomodasikan hasil analisis terhadap prinsip dasar, sistem, bentuk dan struktur berbangsa dan bernegara sebagai hasil Amandemen yang tidak sesuai dengan UUD 1945 yang asli dan mewadahi dinamika kehidupan sebagai wujud aspirasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang baru semuanya dalam format Addendum.
  1. Menyusun Sistem Nasional dengan sub-sub sistem yang meliputi seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang benar, berdasarkan jiwa Pancasila dan prinsip-prinsip dasar yang ada pada UUD 1945 yang asli.
  1. Menetapkan Sistem Nasional hasil Amandemen sebagai dasar menyusun Road Map Pembangunan NKRI ke depan dan memberi peluang terhadap kebutuhan dan dinamika yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui mekanisme yang praktis yaitu Addendum.

VIII. PENUTUP

1.         Perlu disadari oleh semua komponen bangsa, bahwa bila kita selalu berkutat pada masalah kontroversi pro dan kontra tentang Amandemen yang telah terjadi saja, hal itu merupakan kegiatan yang tidak produktif dan sebuah pemborosan energi Bangsa, serta membuang waktu yang sia-sia. Sedangkan dalam era Globalisasi ini kita berpacu dengan negara-negara lain.

Karena itu, secara bersama – sama kita semua wajib berjuang menjadikan Gerakan Politik Restorasi terhadap Amandemen UUD 1945 ini sebagai Gerakan Poltik Bangsa yang Konstitusional, untuk memperjuangkan kepentingan bersama dalam rangka meluruskan garis perjuangan bangsa dan memberi kepastian tentang masa depan dengan meluruskan garis perjuangan bangsa.

2.         Para pemimpin masyarakat, partai politik, penyelenggara negara di semua bidang dan strata sudah  waktunya menyadari bahwa hampir satu dasawarsa negara dan bangsa kita telah terpuruk dan citra negara kita dimata dunia internasional juga merosot, akibat masing-masing telah terjebak kepada kegiatan membela kepentingan pribadi, golongan partai atau kelompok dengan menempatkan kepentingan nasional pada prioritas yang terendah.

3.         Ada seorang diplomat negara tetangga yang bertugas lebih dari 10 (sepuluh) tahun di Amerika Serikat menulis dalam sebuah majalah Far Eastern Economic Review sebagai berikut : ”The Structure Of America Government is designed not for non America or Americanised country”. Ini adalah ungkapan seorang diplomat yang cerdas yang mau memetik pengalaman negara lain, dan berguna untuk kita pakai sebagai pelajaran dan kita renungkan bila ingin menyerap sesuatu dari luar negari lain.

4.         Ada yang baik dapat kita ambil dari catatan tersebut tentang negara Amerika Serikat. Bahwa kebesaran Amerika Serikat tidak hanya terletak pada kekuatan ekonomi dankekuatan militernya, tetapi juga terletak pada :

*          Konsepsi nasional yang matang;

*          Sistem Nasional yang mantap;

*          Mekanisme kerja yang lugas, dan last but not least

*          Dilaksanakan secara konsisten.

5.         Kejujuran  untuk melihat kelemahan diri dan belajar dari keberhasilan Negara-negara lain, Gerakan Restorasi terhadap amandemen UUD 1945 mengajak untuk membangun sebuah konsepsi Nasional Indonesia yang matang, membangun Sistem Nasional yang mantap (sekaligus sub-sub sistemnya), membangun mekanisme yang lugas diantara para penyelenggara Negara, dan hubungan antar para penyelenggara Negara dengan raktat.

Dan yang penting bahwa Konsepsi Nasional yang telah tertuang ke dalam Sistem Nasional tersebut di atas wajib dilaksanakan secara konsisten oleh para penyelenggara Negara dari tingkat yang paling atas sampai yang paling bawah.

Inilah kunci keberhasilan kita membangun NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 dimasa depan menjadi sebuah Negara yang besar, kuat, adil makmur serta disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. SEMOGA!.


3 Responses to “POLITIK PELURUSAN KONSTITUSI R.I.”


  1. 1 H ANIS
    February 12, 2010 at 2:05 am

    SEHARUSNYA PEMDA DKI JAKARTA MENUTUP
    PT CAHAYA ABADI LAUNDRI DI JLN PANJANG CIDODOL
    NO 109 RT 03 RW 13 KEB LAMA JAKSEL
    MILIK H HENDRIK…….!

    KEPADA YTH
    DIREKTUR ESEKUTIF
    REDAKSI LIPUTAN 6 COM
    DI
    TEMPAT.

    JAKARTA JUMAT 12 FEBRUARI 2010

    SALAM SEJAHTERA,
    MEMBACA UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2009 BAB XI PERAN MASYARAKAT PASAL 70 AYAT 1) MASYARAKAT MEMILIKI HAK DAN KESEMPATAN YANG SAMA DAN SELUAS-LUASNYA UNTUK BERPERAN AKTIF DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.AYAT 2) PERAN MASYARAKAT DAPAT BERUPA :
    A) PENGAWASAN SOSIAL
    B) PEMEBRIAN SARAN PENDAPAT, USUL KEBERATAN , PENGADUAN DAN /ATAU
    C) PENYAMPAIAN INFORMASI DAN ATAU LAPORAN.
    SEKALIGUS BAB XV KETENTUAN PIDANA PASAL 97 TINDAK PIDANA DALAM UNDANG UNDANG INI MERUPAKAN KEJAHATAN. PASAL 98 AYAT 1 SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN DILAMPAUINYA BAKU MUTU UDARA AMBIEN ,BAKU MUTU AIR, BAKU MUTU AIR LAUT, ATAU KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP , DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN DAN PALING LAMA 10 (SEPULUH) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKT RP 3.000.000.000,00(TIGA MILYAR RUPIAH ) DAN PALING BANYAK 10.000.000.000,00 (SEPULUH MILYAR RUPIAH)

    AYAT 2 APABILA PERBUATAN SEBAGIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) MENGAKIBATKAN ORANG LUKA DAN/ATAU BAHAYA BAHAYA KESEHATAN MANUSIA , DIPIDANA DENGAN PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 12 (DUA BELAS) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT RP 4.000.000.000,00 (EMPAT MILYAR RUPIAH) DAN PALING BANYAK RP 12.000.000.000,00 (DUA BELAS MILYAR RUPIAH)

    AYAT 3 APABILA PERBUATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) MENGAKIBATKAN ORANG LUKA BERAT DAN MATI , DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5(LIMA) TAHUN DAN PALING LAMA 15 (LIMA BELAS) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT RP 5.000.000.000,00(LIMA MILYAR RUPIAH) DAN PALING BANYAK RP 12.000.000.000,00 (LIMA BELAS MILYAR RUPIAH)

    KAMI ATAS NAMA DEWAN PENGURUS WILAYAH KONTAK BUDAYA KOMUNIKASI INDONESIA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (DPW KOBUKI DKI JAKARTA ) SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA LIMBAH ASAP YANG DIHASILKAN DARI PENCUCIAN JEIN OLEH PT CAHAYA ABADI LAUNDRI DI JLN PANJANG CIDODOL NO 109 KEL GROGOL SELATAN KEC. KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN . YANG DIDUGA MENGAKIBATKAN SEBAGIAN WARGA DISEKITARNYA MENGALAMI GANGGUAN SESAK NAFAS DAN SAKIT SEMENTARA HAL TERSEBUT ADALAH WEWENANG PEMDA DKI JAKARTA SESUAI DENGAN UU RI NO 32 TAHUN 2009 DAN PERDA NO 2 TAHUN 2005.

    HARAP DI SAMPAIKAN PADA SEGENAP AKTIVIS PERS DAN GUBERNUR DKI JAKARTA DAN STRUKTUR DI BAWAHNYA .

    DEWAN PENGURUS WILAYAH
    KONTAK BUDAYA KOMUNIKASI INDONESIA
    DEARAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
    (DPW KOBUKI DKI JAKARTA)

    TERTANDA
    H ANIS
    PEMBINA DPW KOBUKI DKI JAKARTA

    SALAM DARI KAMI LSM KOBUKI

  2. December 15, 2011 at 9:32 pm

    itu artikelnya menurut pendapat anda kondisi bangsa saat ini dilihat dari bidang pendididkan, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan itu bagaimana???

  3. December 15, 2011 at 9:35 pm

    menurut pendapat anda mengenai artikel anda itu analisis tentang kondisis bangsa vasaat ini dilihat dari bidang pendididkan, ekonomi, sosial, budaya dan pertahaanan keamanan itu bagaimana????


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 2,242,836 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers

%d bloggers like this: