Nasionalisme : Keragaman Bahasa Daerah Jadi Modal Kebinekaan

BAHASA DAERAH

Keragaman Jadi Modal Kebinekaan

Kamis, 29 Oktober 2009 | 03:58 WIB

Palembang, Kompas – Keragaman bahasa daerah di Nusantara seharusnya tidak menjadi sarana untuk membeda-bedakan. Sebaliknya, keragaman ini merupakan modal penting untuk memahami kebinekaan, merekonstruksi sejarah suatu suku, dan mengangkat budaya-kearifan lokal.

Demikian salah satu kesimpulan dari seminar dan lokakarya nasional ”Bahasa-bahasa Daerah di Sumatera Selatan”, Rabu (28/10) di Palembang. Kegiatan yang diprakarsai Balai Bahasa Sumsel itu menghadirkan beberapa pembicara, di antaranya Mahsun (pakar bahasa Universitas Mataram), Abdul Gaffar Ruskhan (Pusat Bahasa Depdiknas), dan Djohan Hanafiah (budayawan Sumatera Selatan). Ratusan peserta dari kalangan praktisi, pengamat, dan dosen-guru bahasa daerah hadir di acara ini.

Mahsun mengatakan, di balik keragaman bahasa daerah sebenarnya tersimpan sebuah persamaan. Dia mencontohkan kata ”loro”, ”duo”, ”dua”, ”due”, yang merupakan kata dalam bahasa Jawa, Sumatera Selatan, Melayu, dan Komering.

Menurutnya, kata-kata itu ternyata punya hubungan kekerabatan karena berasal dari bahasa Jawa atau Melayu purba, yakni ”roro”. Kemudian dalam perkembangannya terjadi peleburan huruf awal serta ada inovasi kata di tingkat lokal.

Abdul Gaffar menyoroti pengaruh keragaman bahasa daerah dalam sistem pendidikan. Menurut dia, mustahil jika semua bahasa atau dialek ini diajarkan dalam kurikulum bahasa di suatu daerah karena pasti akan muncul banyak kendala.

”Contohnya di Sumatera Selatan, terdapat ratusan dialek bahasa lokal. Makanya, akademisi dan pemerintah perlu menentukan satu bahasa daerah yang patut diajarkan,” ujarnya. (ONI)

Nasionalisme : Bhinneka Tunggal Ika [Mpu Tantular]

Bhinneka Tunggal Ika

By Republika Newsroom
Rabu, 28 Oktober 2009 pukul 05:13:00

Bhinneka Tunggal Ika Karya Gemilang Mpu Tantular

 

DENPASAR–Lahirnya semboyan Bhineka Tunggal Ika yang terpampang melengkung pada sehelai “pita” yang dicengkram kedua kaki burung garuda lambang negara RI, terinspirasi dari buku Sutasoma karya gemilang Mpu Tantular.

“Wawasan pemikiran pujangga besar yang hidup di jaman kejayaan Kerajaan Majapahit itu, terbukti telah melompat jauh ke depan. Nyatanya, semboyan itu hingga sekarang masih relevan terhadap perkembangan bangsa, negara dan bahkan kemajuan iptek yang pesat di era global,” kata Ketua Sekolah Tinggi Agama Budha Syailendra Salatiga, Jawa Tengah, Hastho Bramantyo MA di Denpasar, Selasa.

Ketika tampil sebagai pembicara pada seminar nasional “Sutasoma Lintas-agama dan Landasan Teologi Kerukunan”, ia mengatakan, sebanyak 17 huruf dalam tiga kata Bhineka Tunggal Ika, bermakna mendalam yang mampu menggambarkan secara utuh dan menyeluruh hakekat keberagaman jagat semesta raya.

Karya besar itu lahir melalui dinamika proses perenungan dan kristalisasi pemikiran yang panjang, setidaknya membutuhkan waktu satu dasawarsa atau sepuluh tahun.

Konsep dan formulasi Bhineka Tunggal Ika hasil buah pemikiran gemilang Mpu Tantular, dicetuskan tujuh abad silam dalam karya berjudul Kekawin (pembacaan ayat-ayat suci agama Hindu-Budha) Purusadasanta, atau kini lebih populer dengan sebutan Kekawin Sutasoma.

Pada seminar nasional yang digelar Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar itu, Hastho Bramantyo menjelaskan, Kekawin Sutasoma menempati posisi penting bersama dengan karya lainnya seperti Pararaton dan Negara Kertagama.

Kekawin Sutasoma berfungsi sebagai ilmu tentang keagamaan atau teologi bagi Raja Rajasanegara pada zaman kerajaan Majapahit. Bagi Indonesia modern, kitab itu juga memberikan inspirasi dan tempat ditemukannya moto Bhineka Tunggal Ika.

Sejumlah peneliti dalam dan luar negeri belum bisa menemukan sumber yang definitif tentang Kekawin Sutasoma, namun yang jelas kekawin tersebut bercorak Budhis.

Peneliti Sutasoma tersebut antara lain Ida Bagus Sugriwa (1956), Eisink (1967), Soewito Santoso (1975) dan Zoetmulder (1983), tutur Hastho Bramantyo. ant/ahi

Nasionalisme : Mengawal Keputusan Kongres Kebudayaan

Mengawal Keputusan Kongres Kebudayaan

KOMPAS, Sabtu, 5 September 2009 | 02:50 WIB

Nunus Supardi

Menyimak artikel H Hardi, Departemen Kebudayaan, Isu Basi Menjelang Penentuan Menteri (Kompas, 22/8/2009), menanggapi artikel Kebudayaan, Bagaimana Nasibmu? (Kompas, 18/9/2009), saya terpanggil untuk memberi tanggapan balik.

Tidak ada yang ganjil dari tanggapan itu, tetapi perlu ada penjelasan guna membangun wacana lebih luas.

Hanya potret

Pada alinea kedua, Hardi menyatakan, penulis (Nunus Supardi) kurang bisa membedakan pengertian ”kebudayaan” sebagai proses dialektis pada masyarakat yang tak kunjung usai dengan kebudayaan yang dianggap produk dari unsur suatu lembaga yang di-set up sebuah birokrasi.

Rasanya tulisan saya tidak menyiratkan pendapat yang bisa melahirkan kesimpulan seperti itu. Tulisan itu potret pemikiran budayawan, seniman, dan cendekiawan yang menginginkan Kementerian Kebudayaan.

Ketika keinginan itu dirangkai sejak Musyawarah Kebudayaan di Sukabumi tahun 1945 hingga Kongres Kebudayaan (KK) 2008 di Bogor ternyata telah menjadi catatan sejarah panjang perjuangan kebudayaan. Jika ditambah aneka forum, catatan akan kian panjang. Memang terkesan menjadi isu lama. Namun, di balik langkah itu, kita dibuat sadar, betapa mereka gigih dalam memperjuangkan kesepakatan.

Potret itu juga melahirkan sejumlah pertanyaan. Mengapa usul itu terus diulang dan tak kunjung mendapat tanggapan? Bukankah keinginan itu merupakan cermin tekad dan kesepakatan yang dicetuskan dalam forum tingkat tinggi, yaitu Kongres Kebudayaan? Adakah yang salah dengan kebudayaan?

Mungkin benar pendapat Robert Klitgaard, pakar pemberantasan korupsi yang pernah diundang membantu Indonesia tahun 2006. Melihat kurang mesranya hubungan antara pakar kebudayaan dan pengatur kebijakan, ia bertanya, ”Jika kebudayaan itu penting dan orang telah mempelajarinya berabad-abad, mengapa kita tidak mempunyai hubungan profesional antara yang mempelajari kebudayaan dengan yang membuat serta mengatur kebijakan?” Jangan-jangan pernyataan Robert Klitgaard (1992) sedang terjadi di Indonesia.

Khawatir

Sebagai anggota Panitia Pengarah, Putu Wijaya sejak awal sudah khawatir dengan rekomendasi KK 2008 itu. Khawatir pemerintah tidak akan menyambut estafet rekomendasi kongres 2003 di Bukittinggi yang diangkat lagi oleh kongres di Bogor. Selama ini aneka keputusan dalam kongres hanya berhenti sebagai keputusan. Tidak pernah ada tindakan. Secara berseloroh Putu menganggap ”sudah saatnya ada kongres untuk membicarakan tabiat kongres itu sendiri” (1997).

Untuk mengantisipasi kekhawatiran, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata mengambil langkah tepat dan cepat, membentuk Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia (BPKKI), terdiri delapan orang. Tugas pokok badan ini adalah mengawal keputusan KK 2008 dan menyosialisasikan hasil kepada masyarakat. Agar kerja badan tidak macet, dilengkapi fasilitas kantor dan anggaran belanja memadai.

Langkah yang perlu dilakukan badan ini adalah menggelar jumpa pers dan sosialisasi melalui stasiun TV. Selain itu, harus melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait serta lembaga-lembaga kebudayaan, termasuk lembaga kebudayaan asing.

Mengawal dan menyosialisasikan keputusan kongres harus menjadi komitmen semua anggota BPKKI. Sebab, selain harus bertanggung jawab kepada menteri, badan ini juga harus bertanggung jawab kepada peserta kongres yang telah melahirkan keputusan kongres. Jika BPKKI tidak optimal mengawal dan menyosialisasikan hasil, peserta kongres akan menuntut pertanggungjawaban.

Wacana yang berkembang sekarang dapat menjadi salah satu argumen. Munculnya ”klaim” Malaysia atas tari pendet, menyusul kasus-kasus sebelumnya, media-media gencar memberitakan dan mengulas masalah itu.

Ada tiga hal yang dapat dicatat. Pertama, dari berbagai ulasan, hampir semua menilai lemah dan kurangnya perlindungan pemerintah atas kekayaan kebudayaan bangsa.

Kedua, memasuki era industri budaya, persaingan pemanfaatan budaya kian tajam. Industri budaya akan menjadi primadona ekonomi karena diyakini mampu memberi kontribusi besar bagi devisa negara. Mau tidak mau pemerintah yang akan mengambil langkah kebijakan dalam memperkuat potensi budaya.

Ketiga, seperti dikatakan Samuel Huntington (2000) tentang kebangkitan peran budaya, kebudayaan punya andil dalam membentuk kemajuan manusia. Malaysia termasuk yang kini sibuk dengan konsep itu. Peluang itu juga harus ditangkap Indonesia sebagai bangsa multietnik dan multikultur yang memerlukan perhatian lebih serius dibandingkan dengan bangsa lain. Lagi-lagi, pemerintah perlu mengambil posisi yang tepat dalam mengelola potensi budaya untuk memajukan bangsa.

Ketiga catatan ini menambah alasan perlunya penataan ulang posisi kelembagaan kebudayaan di pemerintahan. Sayang, jika rekomendasi kongres yang menghabiskan dana miliaran rupiah itu terbuang sia-sia?

Nunus SupardiAnggota Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia

CATATAN REDAKSI:
Dengan munculnya artikel ini, polemik diakhiri. Redaksi

Nasionalisme : Salah Kaprah Paten Budaya

Salah Kaprah Paten Budaya

KOMPAS, Jumat, 9 Oktober 2009 | 03:44 WIB

 

Oleh Arif Havas Oegroseno

Tajuk Rencana Kompas (3/10) berjudul ”Batik Milik Dunia” berisi: ”Untuk menghindarkan klaim negara lain terhadap produk budaya nasional, Indonesia perlu segera mematenkannya di lembaga internasional”. Pernyataan ini sangat mengejutkan, paling tidak karena tiga perkara.

Pertama, paten adalah perlindungan hukum untuk teknologi atau proses teknologi, bukan untuk seni budaya seperti batik. Kedua, tak ada lembaga internasional yang menerima pendaftaran cipta atau paten dan menjadi polisi dunia di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Ketiga, media terus saja mengulangi kesalahan pemahaman HKI yang mendasar bahwa seolah-olah seni budaya dapat dipatenkan.

Dalam urusan HKI, ada sejumlah hak yang dilindungi, seperti hak cipta dan paten dengan peruntukan yang berbeda. Hak cipta adalah perlindungan untuk ciptaan di bidang seni budaya dan ilmu pengetahuan, seperti lagu, tari, batik, dan program komputer. Sementara hak paten adalah perlindungan untuk penemuan (invention) di bidang teknologi atau proses teknologi. Ini prinsip hukum di tingkat nasional dan internasional. Paten tidak ada urusannya dengan seni budaya.

Jadi, pernyataan ”perlu mematenkan seni budaya” adalah distorsi stadium tinggi. Penularan distorsi pemahaman oleh media ini menjalar lebih cepat daripada flu burung. Tidak kurang dari Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa produk budaya dan seni warisan leluhur idealnya dipatenkan secara internasional (Antara, 25/8/2009) atau Gubernur Banten yang akan mematenkan debus (Antara, 28/8/2009).

Distorsi ini sangat berbahaya karena memberikan pengetahuan yang salah kepada publik secara terus-menerus, akibatnya kita terlihat sebagai bangsa aneh karena di satu sisi marah-marah karena merasa seni budayanya diklaim orang lain, tetapi di sisi lain tak paham hal-hal mendasar tentang hak cipta dan paten.

Salah kaprah lain adalah keinginan gegap gempita untuk mendaftarkan warisan seni budaya untuk memperoleh hak cipta. Para gubernur, wali kota, dan bupati berlomba-lomba membuat pernyataan di media bahwa terdapat sekian ribu seni budaya yang siap didaftarkan untuk mendapat hak cipta. Tampaknya tak disadari bahwa dalam sistem perlindungan hak cipta, pendaftaran tidaklah wajib. Apabila didaftarkan, akan muncul konsekuensi berupa habisnya masa berlaku hak cipta, yakni 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jadi, seruan agar tari Pendet didaftarkan adalah berbahaya karena 50 tahun setelah pencipta tari Pendet meninggal dunia, hak ciptanya hilang dan tari Pendet dapat diklaim siapa saja.

Kita harus hati-hati menggunakan kata klaim apabila terkait urusan sebaran budaya. Adanya budaya Indonesia di negara lain tidak berarti negara itu secara langsung melakukan klaim atas budaya Indonesia. Karena apabila ini kerangka berpikir kita, kita harus siap-siap dengan tuduhan bangsa lain bahwa Indonesia juga telah mengklaim budaya orang lain; misalnya bahasa Indonesia yang 30 persen bahasa Arab, 30 persen bahasa Eropa (Inggris, Belanda, dan Portugis) serta 40 persen bahasa Melayu. Bagaimana dengan Ramayana yang oleh UNESCO diproklamasikan sebagai seni budaya tak benda India? Apakah Indonesia telah mengklaim budaya India sebagai budaya kita karena di Jawa Tengah sendratari Ramayana telah menjadi bagian budaya?

Dalam narasi proklamasi UNESCO atas wayang sebagai seni tak benda Indonesia, disebutkan ”Wayang stories borrow characters from Indian epics and heroes from Persian tales”. UNESCO menyatakan kita meminjam budaya orang lain dalam wayang kita. Apakah meminjam sama dengan mengklaim? Rabindranath Tagore dalam Letters from Java justru terharu dan bangga melihat budaya India dilestarikan di Jawa, bukannya menganggap ini sebagai klaim Indonesia, lalu marah dan meneriakkan perang.

Solusinya

Pertama, media sebagai kekuatan sosial politik keempat harus berani belajar untuk menyajikan substansi yang benar tanpa takut kehilangan rating.

Kedua, pemerintah daerah perlu memberdayakan aparat mereka agar paham masalah-masalah HKI. Upaya mudah dan murah, kalau mau.

Ketiga, database tentang seni budaya Indonesia dikumpulkan di satu instansi tertentu, lalu disusun dengan klasifikasi kategorisasi sesuai standar Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).

Keempat, database ini dilindungi instrumen hukum nasional, lalu dijadikan rujukan dalam perjanjian bilateral guna membatalkan pemberian hak cipta yang meniru seni budaya Indonesia.

Kelima, Indonesia bersama negara-negara berkembang terus melanjutkan keberhasilan perundingan di Sidang Majelis Umum WIPO pada 1 Oktober 2009 yang memutuskan bahwa WIPO akan menegosiasikan suatu instrumen hukum internasional yang akan mengatur perlindungan masalah pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumber genetika.

Mari bekerja keras dengan nasionalisme yang cerdas.

Arif Havas Oegroseno Alumnus Harvard Law School

 

Nasionalisme : Sabang Tersandera Masa Lalu

Kompas/Mahdi Muhammad

Teluk Sabang pernah menjadi salah satu pelabuhan paling ramai di wilayah Asia Tenggara pada awal tahun 1900-an. Kapal-kapal penumpang berukuran besar pernah singgah di Pelabuhan Sabang di teluk ini. Namun, kini pelabuhan ini tinggal kenangan tanpa kegiatan ekonomi yang memadai, seperti tampak pada awal Agustus lalu.

Sabang Tersandera Masa Lalu

KOMPAS, Rabu, 23 September 2009 | 02:51 WIB

Jalan Perdagangan, Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam, awal Agustus. Jarum jam menunjuk pukul 20.00. Kendaraan dan pedagang berebut tempat di jalanan ini. Satu-dua toko masih membuka pintu, terhalangi pedagang kaki lima yang memenuhi separuh badan jalan dan trotoar. Malam itu, lagu Tak Gendong milik Mbah Surip yang sedang ngetop-ngetop-nya terdengar nyaring dari salah satu lapak penjual cakram padat. Di sini, sekeping cakram padat bajakan dihargai Rp 10.000, sedikit lebih mahal ketimbang seporsi sate gurita bersaus kacang lengkap dengan irisan lontong yang hanya Rp 7.000.

Jalan Perdagangan adalah jantung perekonomian Sabang. Beberapa gedung di jalan itu juga adalah kantor perdagangan asing pada awal tahun 1900-an. Bila kita berjalan sedikit ke arah barat, bisa ditemukan gudang tua yang sebagian besar tak terawat meski beberapa di antaranya masih digunakan.

Sabang dengan sisa keramaian di Jalan Perdagangan adalah nukilan masa lalu yang indah. Bagi Mustofa (60), Sabang kini sama sekali tidak ada apa-apanya. Yang tersisa di Sabang saat ini belum ”seujung kuku” kejayaan Sabang di masa lalu. Pada periode 1970-an, Sabang adalah kota pelabuhan yang ramai. Aktivitas perdagangan dihidupkan oleh kemudahan masuknya barang impor berharga murah.

Sejak akhir era 1970-an sampai menjelang era 1990-an sering kali Mustofa, yang pegawai di salah satu badan usaha milik negara (BUMN), kerap pergi-pulang Jakarta-Medan-Banda Aceh, termasuk ke wilayah yang dikenal dengan barang impor nan murah. Kala itu, ia mengibaratkan Sabang sebagai sebuah kota yang tidak pernah mati. Seringnya kapal dagang dari berbagai negara, seperti Malaysia dan Singapura, merapat di kota itu membuat Kota Sabang melek 24 jam. ”Kalau tak salah, Jalan Perdagangan adalah jalan yang paling ramai. Di sana pusat penjualan barang impor, murah. Hampir semua ada,” katanya.

Mustofa mengingat Jalan Perdagangan sebagai lokasi penjualan yang padat. Hanya pejalan kaki yang bisa lewat dengan santai di jalanan sepanjang hampir satu kilometer itu. Trotoar di kanan-kiri jalan serta sebagian badan jalan digunakan sebagai tempat berjualan. Barang pecah belah, mulai dari piring, gelas, mangkuk, hingga lampu kristal, berserakan di pinggiran jalan.

Mustofa menuturkan, bila ada kapal barang yang hendak merapat ke pelabuhan, jengek atau kuli barang pelabuhan berlomba mendekat dan membawa barang itu ke daratan. Tak jarang, jengek menaruh barang itu di balik bajunya. ”Sampai-sampai badannya kelihatan gemuk. Kempis lagi setelah barang itu diturunkan di sekitar Jalan Perdagangan,” kenang dia.

Bayangan Jalan Perdagangan sebagai pusat grosir barang impor masih membekas ketika kini jalan ini masih merupakan kawasan utama perdagangan di Pulau Weh atau Kota Sabang. Namun, barang yang dijualbelikan tidak seperti dulu. Meski masih banyak toko kelontong di sana, barang-barang sebagian besar dipasok dari kota-kota di Sumatera dan Pulau Jawa.

Lupakan juga soal mobil impor wah, namun berharga murah, yang dulu pernah jadi ikon Sabang. Tidak ada lagi surga mobil impor dari Singapura, Thailand, dan Malaysia. Mobil yang masuk mangkrak di gudang importir, tidak bisa keluar, karena polisi tidak bisa lagi menerbitkan surat.

Kemandekan Sabang berimbas pada kenaikan harga barang. Dullah, warga Sabang, menuturkan, harga barang bahkan lebih mahal dibandingkan dengan harga barang yang sama di Banda Aceh. Praktis di Sabang hanya gula impor yang masih murah. Satu zak ukuran 50 kilogram, gula impor hanya dihargai Rp 340.000, sementara harga gula lokal di Banda Aceh bisa mencapai Rp 420.000. Harga murah itu hanya bisa dinikmati warga Sabang karena gula impor terbatas bisa diedarkan di Kota Sabang.

Boleh juga mencoba membawanya sebagai oleh-oleh ke Banda Aceh. Namun, cerita ada seorang penduduk yang ditangkap karena membawa gula impor sebanyak tiga zak (saja!) sudah telanjur menyebar di kawasan Pelabuhan Sabang. ”Padahal, berapa sih orang Sabang menghabiskan gula? Gula kalau kelamaan basah, harganya turun,” kata Aching (60), pedagang gula di Jalan Perdagangan.

Kapan hidup lagi?

Sejak benar-benar terhenti pada awal era 1990-an, cahaya Sabang sebagai kawasan pelabuhan bebas redup. Namun, upaya untuk menghidupkan Sabang sebagai pelabuhan bebas kembali muncul awal 2000. Kemunculan itu sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. DPR mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang. Untuk melaksanakan isi UU itu, pemerintah membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Namun, apa lacur. Sejak badan itu berdiri, sampai sekarang kondisi Sabang seperti mati suri. Dana ratusan miliar yang digelontorkan pemerintah untuk menghidupkan kembali kawasan Sabang belum terasa sampai sekarang. Bahkan, sebaliknya, konflik antara manajemen BPKS dan Dewan Kawasan Sabang lebih mengemuka dibandingkan dengan upaya pembangunan kembali kawasan ini. Di tingkat pusat, keinginan DPR mengubah status kawasan pelabuhan bebas Sabang menjadi status kawasan ekonomi khusus menenggelamkan upaya untuk menghidupkan kembali wilayah ini. Puncak konflik adalah permintaan penonaktifan kepala badan oleh Gubernur kepada DPR Aceh untuk kedua kalinya, awal September 2009.

Sekarang Sabang lebih dikenal sebagai salah satu tempat penyelaman yang menarik di Aceh. Kawasan Iboih, Gapang, dan Sumur Tiga menjadi salah satu daya tarik Sabang. Namun, kawasan Gapang mulai ditinggal turis karena lokasi itu tidak dikelola lagi oleh operator asing. Belum ada lagi operator baru untuk mengelola kawasan ini.

Tampaknya warga Sabang masih harus menunggu dalam waktu lama untuk bisa melihat kotanya menggeliat lagi. Konflik lebih mengemuka dibandingkan upaya pembangunan kembali. (Mahdi Muhammad/Sidik Pramono)

KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD

Tugu Sabang-Merauke di Sabang, Aceh, mencatat posisi geografis. Gambar diambil Agustus lalu.

Tentang Jejak dan Janji

Kamis, 24 September 2009 | 02:55 WIB

Memasuki wilayah Lhokseumawe, ada yang berbeda dari tepian jalur utama Banda Aceh-Medan sejak awal 2008. Ada bagian jalan yang masih pengerasan, ada bagian yang sudah dipasang batangan besi. Awal Agustus silam, di Krueng Geukuh, ibu kota Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, berdiri bangunan yang disiapkan sebagai stasiun, lengkap dengan gerbong kereta yang belum beroperasi. Jalur Bireuen-Lhokseumawe adalah jalur pertama yang dibangun dalam program Trans Sumatera Railway Development ini.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, jaringan rel diharapkan selesai akhir tahun 2021. Total anggaran bisa mencapai sekitar Rp 7,26 triliun hanya untuk kebutuhan pembangunan jaringan rel kereta api, belum termasuk anggaran untuk pembebasan tanah rakyat dan armada.

Pembangunan jalur kereta api Bireuen-Lhokseumawe seolah membangkitkan kenangan lama. Data PT Kereta Api menyebutkan, pada masa lalu jalur Atjeh Tram dibangun pertama kali oleh Belanda tahun 1875, berselang sembilan tahun dari pembangunan kereta api di tanah Jawa. Masa itu, kereta api Aceh digunakan untuk mendukung gerakan tentara Belanda menumpas perlawanan rakyat Aceh. Kepentingannya lebih untuk perang ketimbang ekonomi dan sosial.

Barulah setelah perlawanan rakyat Aceh surut dengan tertangkapnya Cut Nyak Dhien pada 1904, perkeretaapian di Aceh mulai diserahkan kepada pemerintahan sipil pada tahun 1917 dan resmi dikelola Staatspoorwegen. Sayang, tahun 1978, karena nilai ekonominya terus menurun dan suku cadangnya sulit, kereta api tak lagi beroperasi di Aceh. Lokomotif dan salah satu gerbong barang dari kereta api yang diletakkan di monumen di Jalan Sultan A Mahmudsyah, Banda Aceh, adalah pengingat kehadiran kereta api di Aceh.

Lebih dari sepuluh tahun silam, pascareformasi 1998, Presiden BJ Habibie sempat menjanjikan pembangunan kembali jalur kereta api. Pada 2002 sempat dibuat Rencana Umum Pengembangan Kereta Api Sumatera yang merupakan kesepakatan para gubernur seluruh Sumatera. Namun, pembangunan baru belakangan dimulai.

Pada 15 April 1999, Menteri Perhubungan Giri Suseno menyatakan, bakal dibangun fasilitas transportasi di Aceh yang meliputi perpanjangan landasan Bandara Sultan Iskandar Muda; pembangunan Pelabuhan Sabang, Lhokseumawe, dan Kuala Langsa; serta pembangunan kembali jaringan kereta api.

Sekalipun jalur kereta api nantinya rampung terbangun, Lhokseumawe telanjur tak sama lagi dengan era 1980-an, misalnya. Pada masa-masa keemasan itu, kota dihidupkan seiring dengan investasi besar yang masuk ke Aceh sejak 1970-an. Pada era Orde Baru, sejumlah perusahaan multinasional masuk ke Aceh menanam investasi.

Kini industri besar di Lhokseumawe satu demi satu berguguran. Operasi pabrik Kertas Kraft Aceh mandek. Pabrik Pupuk Iskandar Muda sulit mendapatkan pasokan gas alam yang stabil untuk menjaga kelangsungan industri. Aceh Asean Fertilizer sudah tutup. Praktis hanya ExxonMobil yang masih beroperasi sampai kini.

Sabang semakin sepi

Melengkapi gambaran lebih luas mengenai Aceh, tengok pula Kota Sabang saat ini. Suasana Pulau Weh di ujung barat wilayah Indonesia itu terasa semakin sepi, amat berbeda ketika Sabang dengan pelabuhan bebasnya sedang berada di masa jaya. Pada akhir 1970-an sampai awal 1980-an, lalu lintas perdagangan yang padat membuat orang ramai beraktivitas di Sabang. Saat itu, uang bisa diperoleh relatif gampang di Sabang.

Bukan semata-mata dari perdagangan, harga cengkeh, dan pinang sedang lumayan tinggi. Membeli emas puluhan mayam (satuan lokal untuk setiap tiga gram emas) bukan hal sulit buat warga Sabang. ”Sekarang ini tidak ada apa-apanya. Tapi sudahlah, yang lalu sudah tidak mungkin kembali, buat apa diingat-ingat,” kata Bang Jack, warga Gapang, Kota Sabang.

Masih terekam di ingatan: pada 6 Desember 2000, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri meresmikan penancapan tiang pancang dermaga Pelabuhan Sabang. Perjalanan berikutnya, membangkitkan kembali Sabang terus menjadi obsesi. Misalnya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memuat ketentuan yang memperkuat dan memperjelas status Sabang sebagai daerah perdagangan dan pelabuhan bebas. Status itu sebenarnya memungkinkan Sabang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari tata niaga, pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, serta pajak penjualan atas barang mewah. Namun nyatanya kini, kejayaan Sabang belum kunjung kembali.

Mantan Pejabat Sementara Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Mustafa Abubakar pernah mengatakan, sampai sekarang rakyat Aceh masih dibuai dengan berbagai dongeng dan cerita mengenai kejayaan masa lalu. Orang Aceh teramat bangga dengan heroisme dan kejayaan masa lalu. Yang selalu jadi rujukan, di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh masa lalu menjadi salah satu kerajaan yang disegani di dunia.

Namun sepanjang perjalanan Aceh bersama Indonesia, ketegangan antara pusat dan daerah dengan diwarnai konflik dan kekerasan seolah menjadi lagu lama. Masa ”rekonsiliasi” juga telah memberikan kesempatan lebih terbuka bagi siapa pun untuk membangun Aceh. Setidaknya pada akhir 2006, Aceh menjadi pionir kehadiran calon perseorangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah—salah satunya untuk mengakomodasi masuknya eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke panggung politik.

Terbukanya kesempatan bagi semua itu pula yang membuat tebaran janji untuk Aceh semakin menumpuk. Seiring waktu: ada janji, ada jejak yang bisa ditelusur suatu saat nanti. Sepanjang jejak itu pula tersebar janji. Berjalan bersama masa depan, rakyat Aceh pun (terus) menanti dan menagih bukti.

(Mahdi Muhammad/Sidik Pramono)

Patriotisme : Rapat Raksasa di Tambaksari, Surabaya, 21Sep45

lusi_d@rantar.de , NASIONAL-LIST, 21 September 2009

Dalam proses pengkonsolidasian Republik Indonesia yang masih muda banyak peristiwa-peristiwa catatan sejarah yang dialami pada awal kemerdekaan kita. Kalau di Jakarta kita mengenal ada Rapat Raksasa di Lapangan IKADA pada tanggal 19 September 1945 dan di Surabaya terjadilah Rapat Raksasa di Lapangan Tambaksari pada tanggal 21 September 1945. Jaman itu istilah rapat akbar belum dikenal rakyat.
Yang populer waktu itu istilah rapat raksasa atau rapat samodera.
Sekarang kita masih beruntung bisa mendapat cerita langsung dari Pak Soemarsono, usia 88 tahun, salah seorang yang punya peranan utama dalam penyelenggarakan Rapat Samodera itu dan sekaligus harapan dari salah seorang pelopor kemerdekaan kita ini kepada generasi muda.

Saya kutipkan bagian yang mengenai Rapat Samodera Tambaksari dari buku yang berjudul : Revolusi Agustus, diterbitkan oleh Hasta Mitra, 2008, Jakarta.

———— ——— ——— ——–

RAPAT RAKSASA di LAPANGAN TAMBAKSARI SURABAYA

Sebelum tanggal 19 September 1945 di Surabaya datang Aidit dari Jakarta menemui saya. Kami ada hubungan dalam perjuangan, karena waktu itu saya juga turut dalam gerakan pemuda proklamasi. Dalam pertemuan itu dia minta supaya di Surabaya juga diadakan momen aksi, dengan menyelenggarakan Rapat Samudra pada tanggal 19 September 1945. Dalam mempersiapkan rapat raksasa 19 September 1945 ini saya clash dengan Roeslan Abdulgani. Pada waktu itu Roeslan Abdulgani masih pimpinan Angkatan Muda Indonesia di Surabaya, lengkap dengan para pengurusnya termasuk Bambang Kaslan, Supardi, Isman, Oetomo, Soetomo. Roeslan Abdulgani mengatakan, bahwa dia tidak setuju momen aksi itu. Jadi maksud Roeslan Abdulgani bukan dengan jalan begitu, sebab bisa clash dengan Jepang, lain waktu saja nanti dilihat situasinya, sekarang situasinya dianggap tidak favorable. Begitulah pendapat Roeslan Abdulgani yang kami dengar dari Chaerul Saleh. Mendengar sikap Roeslan Abdulgani itu kami memang terbakar: “Mari kita demonstrasi ke tempat Roeslan Abdulgani rame-rame”. Kemudian Roeslan Widjajasastra, saya, Rambe, anak-anak muda lalu datang berame-rame ke tempat Roeslan Abdulgani. Waktu itu Roeslan Abdulgani sedang mengadakan rapat di gedung SMA dengan para pengurusnya. Kami masuk ruangan itu dan Roeslan Widjajasastra sambil kakinya dinaikkan di meja berkata: “Adakan rapat raksasa, ini tidak bisa ditolak oleh pengurus saja, kami menghendaki diadakan rapat raksasa, kami dari bawah!” Roeslan Abdulgani tidak menjawab apa-apa. Tetapi secara kebetulan pada tanggal 19 September 1945 itu terjadi Insiden Bendera di Jalan Tunjungan itu. Itulah sebabnya mengapa momen rapat raksasa yang mestinya 19 September 1945 itu digeser menjadi tanggal 21 September 1945. Kampanyenya dari mulut ke mulut, memakai corong saja: “Ayo rapat samudra di Tambaksari, rapat samudra di Lapangan Tambaksari!” Yang datang di Tambaksari itu ratusanribu orang tumplek-blek – membeludak, belum pernah ada rapat sebesar itu.
Kepada wartawan-wartawan yang ada di situ lalu saya tanya : “Kira-kira ada berapa orang yang datang di Rapat Umum ini?”. “Yah…paling tidak 150-ribu”, jawabnya. Jumlah sekian pada waktu itu sudah besar sekali. Seratus limapuluh ribu di Tambaksari itu! Rapat raksasa di Tambaksari itu diakhiri dengan mengikrarkan semboyan kebulatan tekad “Merdeka atau Mati!”.
Dalam rapat raksasa di Tambaksari itu mana Roeslan Abdulgani berani muncul?  Dia tidak ada. Yang bicara pada waktu itu Roeslan Widjajasastra, dia bilang pada saya: “Bung, biar saya yang bicara dulu, kalau ditembak oleh  Jepang biar saya yang di tembak dulu.Bung sudah punya istri.”
Memang, Roeslan Widjajasastra lalu naik mimbar dan bicara dia:  “Supaya kita dukung kemerdekaan kita hidup atau mati! Berani mati untuk kemerdekaan!”
Lalu datang pada saya Sapia, dia pimpinan Pemuda Indonesia Maluku -PIM, dulu pernah ikut dalam pemberontakan Kapal Zeven-Provincien, dia bilang: “Bolehkah saya bicara, saya bekas pemberontak kapal Zeven-Provincien?
“Ya, boleh saja” jawab saya. Dia naik ke mimbar dan bicara dengan penuh agitasi.
Pada akhirnya saya yang bicara. Saya masih ingat Pancasila, pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, pada waktu itu terkenal dengan istilah Lima K.

Yang kesatu yaitu Ketuhanan, kedua Keadilan, yang kemudian jadi Kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga Kebangsaan, keempat Kemerdekaan, kelima Keadilan Sosial; ini standar.

Belakangan Bung Karno juga menyebut seperti yang saya serukan di Tambaksari dulu, yaitu:
“Lima Sila ini kalau disatukan menjadi kepal, menjadi tinju untuk meninju imperialis, lawan-lawan bejat, lawan-lawan kemerdekaan, penjajah yang menjajah Indonesia. Ini kepal rakyat Indonesia yang bersatu!”. Wah… saya mendapat sambutan keplokan – tepuk tangan gemuruh – iya itu yang membakar semangat rakyat.

Pada zaman penjajahan, kalau Bung Karno bicara bisa membangkitkan semangat rakyat dan sekarang ini untuk melawan musuh-musuh kemerdekaan, untuk memperoleh pemerintahan yang baik, perlu massa, perlu membangkitkan massa. Jadi pemudalah yang bisa melaksanakan revolutionaire geest – jiwa revolusioner, revolutionaire wil – keinginan berrevolusi dan revolutionaire daad – melaksanakan revolusi itu – sebagai satu kesatuan. Kalau kita yang tua-tua ini revolutionaire wil-nya masih ada, tetapi revolutionaire daad fisiknya sudah lemes! Lha itu perlunya pemuda. Waktu saya diundang oleh kawan-kawan di Eropa untuk menyampaikan pengalaman, saya ditanya oleh anak saya: “Bapak
nanti, apa kiranya yang akan dibicarakan di sana?” “Ya kalau saya ditanya mengenai fakta-fakta sejarah, ya apa adanya, tanpa catatan.
Karena memori saya masih fit, masih segar, saya akan bicara semua yang saya ingat.” “Keinginan apa yang akan disampaikan kepada mereka?” tanya anak saya lagi. “Wah saya menginginkan dan ingin menyampaikan kepada pemuda-pemuda jangan sampai menjadi rusak karena masalah narkotika.
Sebab saya lihat pemuda-pemuda sekarang ini rusak, akibat kebudayaan imperialis ini”. Itulah penjelasan saya padanya. Narkotik di Australia tiap empat pemuda satu kena, di Indonesia tiga pemuda satu kena narkotik. Kalau sudah kena narkotik wah.. ini… mana ngerti untuk menanggapi cita-cita, karena sakit. Ini saya ingat perang candu Tiongkok. Akibat perang candu, imperialis berhasil masuk Tiongkok. Bukan satu imperialis tetapi beberapa imperialis sekaligus menjajah Tiongkok. Dan sekarang narkotik ini membikin pemuda kita rusak. Tetapi bukan narkotik saja, saya lihat itu pemuda yang istilahnya Bung Karno dengan musik ngak-ngik-ngok – hingar-bingar – yang bisanya hanya jingkrak-jingkrak kayak begitu sudah merasuk ke perorangan, tidak ada cita-cita kemasyarakatan, lupa akan cita-cita bersama kepentingan bangsa. Tetapi sekarang ini bukan pemuda saja, elit juga sama. Coba lihat saja mereka yang memerintah, apa DPR, apa menterinya, apa pegawai-pegawai tingginya di sana, mana yang memikirkan kepentingan rakyat. Yang dipikirkan bagaimana memperkaya diri. Bobrok moralnya! Lha kalau mempunyai pemerintah yang elitnya kayak begitu, aparatnya begitu, jenderal-jenderalny a juga begitu, kerjanya sibuk memperkaya diri apa yang mau diharapkan dari satu pemerintah yang begitu? Pemuda-pemuda yang masih segar, masih fresh, masih bersih, masih jernih musti bangkit. Dalam hal ini saya ingin mengajukan kampanye untuk melawan itu narkotik, melawan semua yang datangnya dari kebudayaan imperialis untuk menanamkan jiwa perjuangan revolutionaire geest, revolutionaire wil, revolutionaire daad. Dulu di Surabaya waktu saya bicara di Tambaksari mendapat sambutan yang hangat, saya teriak-teriak begitu dan mereka itu benar bersemangat sekali waktu itu.

Setelah saya ngomong seperti itu, lalu ditanya lagi oleh anak saya: “Apakah itu tidak untuk menyenangkan bapak saja?”. Jadi waktu saya ditanya oleh anak saya, itu saya jawab, bahwa saya akan mendorong untuk melakukan kampanye bagaimana membangkitkan revolutionaire geest, revolutionaire wil, revolutionaire daad, artinya bukan saya saja. Kalau saya kan hanya tenaga satu orang, tetapi akan dilakukan oleh siapa saja yang sekarang ada pengertian yang bersambung dengan saya. Marilah kita berkampanye –untuk membangkitkan bagaimana pemuda bangkit berjuang!

Persatuan Indonesia : Akulturasi Hindu dan Islam Lahirkan Keunikan Bali

Keunikan Bali

By Republika Newsroom
Senin, 21 September 2009 pukul 13:53:00

WORDPRESS.COM

DENPASAR–Setangkai bunga menyambut di pintu masuk, sepotong kertas cokelat kecil tersisip diantara daunnya, sebaris pesan tertulis di atasnya, damai di langit, damai di bumi dan damai di setiap hati umat manusia.

Sebuah keharusan dijalani, jika umat manusia ingin hidup berdampingan secara damai. sikap toleransi itu dapat dikembangkan seperti yang selama ini dilakoni Forum Komunikasi Antarumat Beragama Provinsi Bali yang diketuai, Drs Ida Bagus Gede Wiana.

Upaya mewujudkan kerukunan dan keharmonisan umat beragama itu sebenarnya tidak terlalu berat dalam penerapannya, asalkan dilandasi toleransi dan rasa saling menghormati satu sama lain.

Kerukunan antar umat beragama di Bali selama ini sangat mantap dan harmonis, hidup berdampingan satu sama lainnya yang diwarisi secara turun-temurun sejak sekitar lima ratus tahun silam.

Kerukunan antar umat beragama sangat kokoh berkat Konsep “menyama braya”, yakni persaudaraan yang betul-betul diterapkan dalam kehidupan umat beragama di Bali, tutur seorang tokoh muslim di Bali Drs Haji Mulyono (76).

Pria kelahiran Solo yang menetap di Bali sejak 1962 yang pernah menjabat sebagai Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali itu menilai, kehidupan umat beragama yang “mesra dan harmonis” yang dapat diwujudkan Pulau Dewata diharapkan dapat tetap terpelihara dengan baik.

Upaya tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi yang aman, nyaman dan tenteram, sekaligus memberikan kesejukan di hati umat manusia.

Agama Islam dan Hindu sesungguhnya memiliki banyak persamaan bahkan terjadi akulturasi menyangkut seni dan budaya dari kedua agama tersebut di Pulau Dewata, tutur suami dari Ntin Charoh NHG.

Kesamaan itu antara lain terdapat pada buku dan “Geguritan” (pembacaan ayat-ayat suci Hindu), yang ternyata di dalamnya mengandung unsur nuansa Islam. Bukti lain dari terjadinya akulturasi Islam-Hindu adalah di Desa Pegayaman Kabupaten Buleleng, Kepaon Kota Denpasar dan Desa Loloan di Kabupaten Jembrana.

Desa Pegayaman misalnya, sebagian besar warganya memeluk agama Islam, namun nama depannya sama seperti orang Bali pada umumnya, sehingga muncul nama seperti Wayan Muhammad Saleh atau Made Jalaluddin.

Dalam budaya, umat Islam Bali telah “berbaur” dengan budaya setempat, terlihat dari lembaga adat yang tumbuh di masyarakat muslim Bali sama dengan lembaga adat masyarakat Bali Hindu.

Sistem pengairan bidang pertanian tradisional (subak) misalnya, umat muslim menerapkan pola pengaturan air seperti yang dilakukan petani yang beragama Hindu, meskipun cara mensyukuri saat panen berbeda.

Umat Islam yang mengolah lahan pertanian di Subak Yeh Sumbul, Medewi, Pekutatan dan Subak Yeh Santang, Kabupaten Jembrana, daerah ujung barat Pulau Bali, menerapkan sistem pengairan secara teratur seperti umumnya dilakukan petani Pulau Dewata, ungkap ayah dari lima putra-putri yang telah dikaruniai lima cucu.

Adanya unsur kesamaan antara Islam dan Hindu itu dapat dijadikan tonggak lebih menciptakan `kemesraan` dan tali persaudaraan antara Hindu dan Islam, termasuk umat lain di Pulau Dewata, bahkan di Nusantara.

Berbagai keunikan itu menjadi daya tarik tersendiri dari berbagai segi, baik oleh wisatawan mancanegara, sosiolog maupun budayawan dari belahan dunia.

Kondisi demikian tidak mengherankan, jika Pulau Seribu Pura itu bertambah tenar, bahkan terkadang melampaui keterkenalan Indonesia, negara yang berpenduduk muslim terbesar, ujar Mulyono yang dipercaya sebagai Ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Provinsi Bali.

Sejak 500 tahun silam
Akulturasi dan kerukunan antarumat beragama di Bali sangat mesra dan harmonis, tidak pernah terjadi “benturan”. Hal itu diwarisi secara turun-temurun sejak 500 tahun lalu.

Terciptanya kerukunan hidup beragama demikian itu berkat adanya saling pengertian serta saling hormat-menghormati antarwarga berlainan suku maupun agama di Pulau Dewata, tutur Kepala Bidang Bimas Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Bali, Haji Musta`in SH

Kerukunan antarumat beragama yang hidup berdampingan satu sama lainnya itu diharapkan dapat terus dipelihara dan dipupuk dalam mengembangkan kerukunan yang dinamis, sekaligus terhindar pengaruh luar yang negatif.

Kerukunan telah menjadi satu pandangan yang sama dalam membangun kualitas kehidupan yang lebih baik di Pulau Dewata. Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra misalnya mengundang para tokoh dan umat muslim untuk berbuka puasa bersama.

Demikian pula Wakil Gubernur Bali Drs Anak Agung Ngurah Puspayoga yang semuanya itu mencerminkan tekad untuk memelihara keharmonisan dan kerukunan umat beragama yang selama ini sangat mantap dan kokoh.

Masyarakat Bali dikenal sangat toleran terhadap para pendatang maupun wisatawan dalam menikmati liburan di Pulau Dewata dan hampir tidak pernah ada masalah.

Bahkan di Bali satu-satunya di Indonesia yang telah terbentuk persatuan etnis Nusantara. Mereka satu sama lain telah terjalin kerjasama yang baik, bertekad untuk menjaga keutuhan Bali, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menilai, meskipun masyarakat Bali sesama pendatang maupun umat lain hampir tidak pernah ada masalah, namun gesekan-gesekan antar satu desa adat dengan tetangganya sering terjadi.

Kondisi itu sangat rawan terhadap kemungkinan terjadinya konflik, atau hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Gubernur Pastika dalam setiap kesempatan mengajak masyarakat kembali pada jati diri orang Bali, melakoni hidup rukun, aman, damai dan saling menghargai.

Keunggulan lokal yang dimiliki masyarakat Bali hendaknya dapat dipegang kokoh, mengingat dalam era globalisasi ada kecenderungan nilai-nilai kehidupan masyarakat Bali mengalami pergeseran.

Para tokoh-tokoh dan masyarakat diingatkan untuk memegang teguh kepatuhan, maupun sopan santun dan keramah-tamahan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.ant/kpo

Nasionalisme : Kongres Gabungan Politik Indonesia (GAPI), 19-20 September 1939

Tekad GAPI (Gabungan Politik Indonesia)

Keputusan Kongres GAPI 19-20 September 1939, merupakan suatu usaha untuk mempercepat proses Indonesia Merdeka, sebagai berikut :

1. Dianggap perlu adanya satu Parlemen yang anggota2nya dipilih oleh rakyat, dan pemerintah harus bertanggung jawab pada Parlemen pilihan rakyat itu
2. Djika tuntutan GAPI agar Indonesia ber-PARLEMEN diterima oleh Pemerintah Belanda, maka GAPI bersedia menganjurkan kepada rakyat Indonesia untuk mendukung pemerintah Belanda
3. Anggota2 GAPI tidak diperkenankan untuk mengadakan pernyataan sendiri, tetapi harus mengeluarkan pandangannya dalam satu ikatan GAPI (semua pandangan politik harus diketahui oleh pimpinan GAPI)

Keputusan Kongres Rakyat Indonesia 23-25 Desember 1939 :

1. Dalam menuntut Indonesia ber-PARLEMEN, diserahkan kepada pimpinan GAPI untuk mengurusnya
2. Kongres menetapkan bahwa Bendera Persatuan adalah Merah Putih, lagu kebangsaan : Indonesia Raya, bahasa persatuan : adalah bahasa Indonesia
3. Kongres Rakyat, sejak tanggal 24 Desember 1939 ditetapkan sebagai badan tetap dengan tujuan mencapai Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat

Resolusi GAPI 10 Agustus 1940 :

1. Mendesak pada Pemerintah Belanda agar segera metobah bentuk Volks Raad menjadi Parlemen. Parlemen itu harus dibentuk melalui pemilihan secara bebas oleh rakyat sehingga akan benar2 merupakan perwakilan semua golongan dalam masyarakat
2. Agar jabatan Kepala2 Departemen dirobah menjadi Menteri, dan Menteri2 tersebut harus bertanggung jawab kepada Parlemen

Tokoh2 GAPI antara lain : AK Gani, Dr Sam Ratulangi, Amir Sjarifudin, Husni Thamrin, Abikusno, dlsb

Partai2 yang bergabung antara lain : PNI. PSII, Partindo, GERINDOM, Parpindo, dlsb

Sumber : Sejarah Pergerakan Pemuda Indonesia, Peter Tomasoa, 1972

Nasionalisme : Rapat Raksasa Ikada 19 September 1945

Peristiwa Rapat Raksasa Ikada 19 September 1945

Kabinet pertama (Presidensiel) baru terbentuk pada tanggal 5 September 1945 dimana Bung Karno bertindak selaku perdana menteri dan sejumlah pemuka ditunjuk sebagai menteri dalam 12 Kementerian. Pemerintahan ini juga memiliki 4 orang menteri negara dan 4 pimpinan lembaga lainnnya yaitu, Ketua Mahkamah Agung, Jakasa Agung, Sekretaris Negara dan Juru bicara negar. Daerah Jakarta Raya dizaman Jepang berbentuk daerah khusus kota besar (Tokobetsu) dan Soewiryo menjabat wakil walikota. Pada saat kemerdekaan tahun 1945 Soewirjo mengambil alih jabatan walikota tersebut kemudian menunjuk Mr Wilopo sebagai wakilnya. Meskipun Pak Wirjo begelar Walikota namun dia lebih dikenal sebagai Bapak Rakyat Jakarta. Sebagai orang yang berkecimpung lama dalam Pemerintahan Kota aktifitas beliau amat khusus. Kantornya dibalai kota jalan Merdeka selatan Jakarta sekarang. Saat Proklamasi 17 Agustus 1945 dipegangsaan timur 56, Pak Wiryo bertindak selaku ketua panitia mempersiapkan dan menyelenggarakan acara tersebut. Ketua KNI Jakarta Raya adalah Mr Mohammad Roem. Setelah 17 Agustus 1945, berita Proklamasi dari Jakarta segera menyebar kseluruh tanah air melalui media elektronik (saat itu radio dan kontak-kontak telegrafis) dan cetak maupun dari mulut kemulut. Dengan sendirinya timbullah reaksi spontan yang amat bergelora. Akibatnya selama bulan Agustus dan September 1945 telah diadakan berbagai kegiatan massa seperti rapat-rapat regional wilayah maupun rapat-rapat lokal ditingkat kecamatan-kelurahan atau pada tempat-tempat berkumpul lainnya. Rapat wilayah kota Jakarta yang cukup besar terjadi pada ahir bulan Agustus 1945. Yaitu rapat rakyat dalam rangka menyambut berdirinya KNI yang bertempat dilapangan Ikada. Setelah rapat bubar, sebahagian massa mengadakan gerakan pawai berbaris mengelilingi kota dengan mengambil rute Ikada, Menteng Raya, Cikini dan Pegangsaan Timur. Dimuka rumah Pegangsaan Timur 56, Presiden Sukarno dan Ibu Fatmawati serta sejumlah menteri menyambut.Kegiatan rakyat seperti ini menarik perhatian pihak Jepang dan khawatir akan menimbulkan hal-hal yang berlawanan dengan dengan ketentuan penguasa Jepang sesuai instruksi sekutu. Maka pada tanggal 14 September 1945 dikeluarkan larangan untuk berkumpul lebih dari 5 orang. Ditambah larangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan provokasi yang memunculkan demonstrasi melawan penguasa Jepang. Padahal saat itu sedang dipersiapkan sebuah rapat yang lebih besar dan sudah bersifat rapat raksasa yaitu Rapat Raksasa Ikada. Ide pertama rencana tersebut, datangnya dari para pemuda dan mahasiswa dalam organisasi Commite van Actie yang bermarkas di Menteng 31 Jakarta, untuk mengadakan peringatan 1 bulan Proklamasi pada tanggal 17 September 1945. Gagasan ini didukung oleh Pak Wirjo selaku walikota Jakarta Raya dan ketua KNI Jakarta Raya, Mr Mohammad Roem. Maka dengan serentak Pemuda-Mahasiswa menyelenggarakan persiapan teknis berbentuk panitia. Lebih lanjut kemudian mereka mengkomunikasikan rencana tersebut pada pimpinan rakyat tingkat kecamatan (saat itu bernama Jepang, Siku) maupun kelurahan. Akibatnya berita ini menyebar amat luas sampai keluar Jakarta. Tapi rencana ini tidak dapat segera terlaksana karena Pemerintah Pusat menolak menyetujuinya dengan pertimbangan kemungkinan terjadinya bentrokan fisik dengan tentara Jepang yang masih berkuasa yang seperti dikatakan diatas, sudah befungsi sebagai alat sekutu. Melihat situasi ini pihak panitia kemudian memundurkan acara menjadi tanggal 19 September 1945 dengan harapan Pemerintah mau menyetujuinya. Menurut Pemuda-Mahasiswa Rapat Raksasa ini amat penting. Karena meskipun gaung Kemerdekaan sudah menyebar kemana-mana sejak Proklamasi, namun rakyat belum melihat terjadinya perubahan-perubahan nyata ditanah air. Misalnya hak dan tanggung jawab Pemerintah belum nampak dalam aktifitas kenegaraan sehari-hari, apalagi kalau dikaitkan dengan amanat Proklamasi. Maka Rapat Rksasa amat perlu untuk menggambarkan bahwa NKRI memiliki legitimasi sosial-politik dengan cara mempertemukan langsung rakyat dan pemerintah. Dan dalam kesempatan ini diharapkan rakyat mendukung Pemerintah RI yang merdeka dan berdaulat. Mungkin Presidenpun akan memberikan komando-komandonya. Dalam perkembangan selanjutnya meskipun telah diadakan pertemuan antara panitia dan Pemerintah tetap tidak dicapai kata sepakat. Ahirnya pada tanggal 19 September 1945 tiba juga. Sejak pagi hari rakyat yang sudah yakin akan diadakan rapat raksasa tersebut sejak subuh pagi hari berduyun-duyun mendatangi lapangan ikada dan berkumpul membentuk kesatuan massa yang amat besar. Untuk menenangkan massa rakyat ini, pihak Pemuda-Mahasiswa mengajak bernyanyi. Atas usaha panitia, telah siap sistim pengeras suara yang cukup memadai, ambulance kalau-kalau diperlukan ada yang membutuhka pertolongan medis, dokumentasi yang dilaksanakan oleh juru foto dari kelompok ikatan jurnailistik profesional maupun amatir serta camera man Berita Film Indonesia (BFI). Pihak penguasa Jepang yang melihat derasnya arus rakyat yang menuju Ikada dan telah berkumpulnya massa yang besar, memanggil para penaggung jawab daerah Jakarta. Pak Wiryo dan Mr Roem mendatangi kantor Kempetai dan berusaha menjelaskan maksud dan tujuan dari berkumpulnya rakyat di Ikada dan mengatakan gerakan spontan ini hanya bisa diatasi oleh satu orang yaitu Presiden Soekarno sendiri. Tapi pihak Jepang tidak mau mengambil resiko dan mengirim satuan tentara yang dilengkapi kendaraan lapis baja. Penjagaan segera dilaksanakan oleh pasukan bersenjata dengan sangkur terhunus dilengkapi peluru tajam. Sementara kabinet Pemerintah RI tetap menolak. Bahkan ada berita kalau Presiden dan kabinetnya kalau perlu akan bubar. Mahasiswa segera mengambil inisiatip. Mereka mendatangi Presiden Soekarno pagi subuh tanggal 19 September 1945. Dijelaskan bahhwa Jepang tidak mungkin akan bertindak keras karena sesuai dengan tugas`sekutu, amat berbahaya bagi keselamatan kaum internira. Selain itu tentara Jepang akibat kalah perang telah kehilangan semanngat. Nampaknya Presiden mau diajak kompromi dan berjanji akan membicarakannya dalam rapat kabinet pagi hari. Pada tanggal 19 September 1945 pagi hari memang berlangsung rapat kabinet untuk membicarakan antara lain akan dibentuknya Bank Negara Indonesia. Rapat yang sedang berlangsung digedung ex Jawa Hokokai tidak kunjung selesai juga sampai waktu telah menunjukkan pukul 16.00. Para Pemuda-Mahasiswa mendesak terus agar Presiden segera berangkat ke Ikada. Mereka mengatakan bahwa tidak akan bertanggung jawab kalau masa berbuat sesuatu diluar kontrol, padahal rakyat hanya menginginkan kedatangan para pemimpinya untuk menyampaikan amanat sebagai kelanjutan Proklamasi. Sebagai jaminan Pemuda-Mahasiswa akan menjaga keselamatan para anggota kabinet tersebut. Ahirnya Presiden Sukarno mengambil keputusan akan ke Ikada. Bagi para anggota kabinet lainnya yang berkeberatan dipersilahkan untuk tidak ikut. Namun nyatanya semua yang hadir dalam gedung ex Jawa Hokokai dengan kendaraan masing-masing juga menuju Ikada. Presiden Sukarno dikawal Pemuda-Mahasiswa dengan menggunakan mobil menuju lapangan Ikada dengan lebih dahulu mampir di Asrama Prapatan 10 Jakarta karena akan bertukar pakaian. Ketika Presiden tiba rombongannya ditahan oleh sejumlah perwira Jepang utusan dari Jenderal Mayor Nishimura yaitu yang dipimpin oleh Let.Kol Myamoto. Jelas ini bukan Kempetai dan menggambarkan Jepang memakai kebijaksanaan lunak. Dalam pembicaraan tersebut Presiden menjamin akan mampu mengendalikan massa meskipun nampaknya massa rakyat sudah siap bentrok fisisk. Hal ini dapat terlihat dimana rakyat yang mempersenjatai diri dengan bambu runcing, golok, tombak dan sebagainya. Ternyata Presiden hanya bebicara tidak lebih dari lima menit lamanya. Yang isinya : Percayalah rakyat kepada Pemerintah RI. Kalau saudara-saudara memang percaya kepada Pemerintah Republik yang akan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan itu, walaupun dada kami akan dirobek-robek, maka kami tetap akan mempertahankan Negara Republik Indonesia. Maka berilah kepercayaan itu kepada kami dengan cara tunduk kepada perintah-perintah dan tunduk kepada disiplin. Setelah pidato Presiden selesai rakyat yang sudah bertahan di Ikada selama lebih dari 10 jam ahirnya bubar dengan teratur tampa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal kalau diperhitungkan massa yang besar tersebut sudah bersifat ancaman terjadinya konflik fisik yang mungkin dapat memunculkan pertumpahan darah yang tidak terkira. Nampaknya semua pihak puas. Rakyat puas atas kemunculan Presiden dan para menterinya. Demikian pula Pemerintah senang karena dapat memenuhi tuntutan pemuda mahasiswa. Lebih-lebih Jepang yang terhindar dari sikap serba salah. Rupanya mereka takut mendapat sangsi pihak sektu kalau tidak mampu mengatasi keadaan Jakarta dari keadaan yang teteram dan damai.

posted by Rushdy Hoesein

PERISTIWA IKADA 19 SEPTEMBER 1945 (STUDI TENTANG PERANAN COMITë VAN ACTIE PASCA PROKLAMASI KEMERDEKAAN)

Oleh :
Heru Prayitno

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu

(1) apa yang melatar belakangi rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945? (2) Bagaimana peran Comitë van Actie dalam perencanaan dan pelaksanaan rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945?

(3) Bagaimana pengaruh rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945 terhadap gerakan para pemuda serta Pemerintah Republik Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah

(1) mengetahui latar belakang rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945. (2) Menjelaskan peran Comitë van Actie dalam perencanaan dan pelaksanaan rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945.

(3) Menjelaskan pengaruh rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945 terhadap gerakan para pemuda serta terhadap Pemerintah Republik Indonesia?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah meliputi empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Informasi-informasi yang terkumpul dikritik sehingga menghasilkan fakta-fakta. Fakta-fakta tersebut diinterpretasikan dan kemudian ditulis dalam sebuah cerita sejarah/historiografi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal:

(1) latar belakang rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945 adalah ketidak puasan Comitë van Actie terhadap kondisi dan struktur politik pada awal kemerdekaan. (2) Comitë van Actie sebagai wadah para pemuda dan mahasiswa berperan dalam merencanakan rapat raksasa di lapangan Ikada, memobilisasi massa dan mendesak pemerintah untuk hadir dalam rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945.

(3) Rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945 merupakan bukti dan perwujudan yang nyata bahwa Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia dibawah pimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta betul-betul mendapat dukungan dan kepercayaan penuh dari rakyat Indonesia dan juga merupakan pembuktian kepada dunia internasional terutama Sekutu termasuk Belanda, bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu kenyataan, dan bukan ciptaan Jepang.

RAPAT RAKSASA LAPANGAN IKADA
19 SEPTEMBER 1945

Lapangan Ikada Lapangan Ikada merupakan lapangan luas di bagian pojok timur yang saat ini ditempati oleh kawasan Monas. Sejak jauh sebelum Senayan dibangun, Lapangan Ikada yang sebelumnya dikenal sebagai Lapangan Gambir, merupakan pusat kegiatan olahraga. Nama Lapangan Ikada baru muncul pada masa pendudukan Jepang tahun 1942. Ikada sendiri merupakan singkatan dari Ikatan Atletik Djakarta. Di sekitar kawasan tersebut terdapat sejumlah lapangan sepak bola milik klub sepak bola era 1940-an dan 1950-an seperti Hercules, VIOS (Voetbalbond Indische Omstreken Sport) dan BVC, yang merupakan kesebelasan papan atas kompetisi BVO (Batavia Vootball Organization). Setelah kemerdekaan, kesebelasan tersebut digantikan oleh Persija. Selain lapangan sepak bola, di sekitarnya terdapat pula lapangan hoki dan lapangan pacuan kuda untuk militer kavaleri. Sebelum [Senayan|Stadion Gelora Bung Karno] selesai dibangun untuk menyambut Asian Games 1962 IV tahun 1962, Ikada merupakan tempat latihan dan pertandinggan PSSI. Pada acara Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-2 tahun 1952, dibangun Stadion Ikada di sebelah selatan lapangan ini. Lapangan ini pada awalnya oleh Gubernur-Jenderal Herman William Daendels (1818). Mula-mula bernama Champ de Mars karena bertepatan penaklukan Belanda oleh Napoleon Bonaparte. Ketika Belanda berhasil merebut kembali negerinya dari Perancis, namanya diubah menjadi Koningsplein (Lapangan Raja). Sementara rakyat lebih senang menyebutnya Lapangan Gambir, yang kini diabadikan untuk nama stasion kereta api di dekatnya. Catatan VIOS mempunyai lapangan sendiri bernama Viosveld (lapangan Vios), kini Stadion Menteng. Sekarang lapangan ini terletak di jalan HOS Cokroaminoto no.87, Jakarta

PERISTIWA SEJARAH LOKAL 19 SEPTEMBER 1945 Pada tgl 19 September 1945 mulai pukul 10.00 pagi bertempat digedung KNIP Lapangan Banteng Jakarta (Mahkamah Agung samping Dep.Keuangan sekarang) diadakan Rapat Kabinet yang langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno. Cukup banyak yang dibicarakan dalam rapat tersebut termasuk rencana pembentukan Bank Negara Indonesia (BNI) oleh ayahnya Prof DR Soemitro Djojohadikusumo yaitu Margono. Tetapi ada agenda cukup penting yang rupanya dibicarakan secara khusus, yaitu berlangsungnya “Rapat Raksasa Ikada” yang penyelenggaraannya dipersiapkan dan dilaksanakan rakyat Jakarta dan sekitarnya yang dimotori Pemuda-Mahasiswa Jakarta.Rencana Rapat Akbar yang sejak awal tempatnya sudah ditetapkan yaitu Lapangan Ikada (sekarang pojok timur Monas), pada mulanya dimaksudkan untuk memeperingati satu bulan Proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi rencananya dilaksanakan pada tanggal 17 September 1945. Tapi rupanya rencana ini ditanggapi fihak Pemerintah Republik Indonesia secara maju mundur. Ada kesan Pemerintah sangat berhati-hati atau nyaris takut kepada kekuasaan Militer Jepang yang baru saja kalah perang. Untuk ini Kabinet sudah membahasnya dalam rapat tgl 17 September 1945. Kurang disetujuinya rencana rapat tersebut oleh Pemerintah, antara lain atas pertimbangan rakyat yang berkumpul cukup banyak , yang akan memancing kemarahan militer Jepang dan mungkin mengakibatkan bentrokan fisik dimana dikhawatirkan akan jatuhnya banyak korban sia-sia. Memang fihak militer Jepang jauh hari telah mengeluarkan larangan berkumpulnya massa lebih dari lima orang. Dan bukan hal yang tidak mungkin fihak Jepang yang sekarang telah menjadi alat sekutu, sudah menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh SEAC (South East Asia Command) yaitu untuk mempertahankan keadaan Status Quo. Fihak panitia penyelenggara yang terdiri dari banyak Pemuda dan Mahasiswa yang menggunakan nama panitia “Komite aksi”, menganggap Pemerintah harus didesak dan dimotivasi terus agar sadar bahwa Rapat Raksasa ini penting untuk diselenggarakan guna menunjukkan bahwa rakyat Indonesia mendukung Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Inilah perwujudan nyata dari proses demokrasi dan harus dikampanyekan kepada dunia. Bukankah Republik Indonesia secara defacto sudah ada melalui fakta adanya Rakyat, Wilayah dan Pemerintah. Dalam Rapat Ikada inilah khsusnya penduduk Jakarta dan sekitarnya akan membuktikan suatu legitimasi politik bahwa “Indonesia sekarang telah Merdeka” yang didukung rakyat. Karena tidak kunjung jawaban dari Pemerintah Republik Indonesia, ahirnya fihak penyelenggara memutuskan untuk mengundurkan rencana acara tgl 17 menjadi tanggal 19 September 1945. Sedangkan tempat masih tetap direncanakan dilapangan Ikada.Pada tanggal 18 Sptember 1945 jam 11.00 pagi, tiba-tiba Mr Achmad Subardjo selaku menteri Luar Negeri RI mengadakan konferensi Pers untuk menyampaikan keputusan Pemerintah yang isinya sepertinya menghilangkan harapan rakyat yaitu menolak rencana Rapat Raksasa Ikada. Beliau juga memerintahkan agar rencana pembatalannya diberitakan dalam Berita Indonesia (sebuah surat kabar pada saat itu). Reaksi para pemuda dan mahasiswa yang hadir dalam konferensi tersebut sudah bisa diperkirakan sejak semula. Mereka menyatakan sikap bahwa “Apapun yang akan terjadi Rapat Raksasa Ikada akan tetap diadakan pada esok pagi yaitu tgl 19 September 1945”. Sikap ini sebenarnya bukan hanya luapan emosi semata, tapi beralasan antara lain karena persiapan Rapat Raksasa Ikada sudah berjalan cukup jauh, termasuk usaha untuk mengundang rakyat dari berbagai peloksok Ibu kota dan daerah sekitar Jakarta. Cara pemberitaan ini cukup sukses padahal alat komunikasi sangat terbatas. Pada umumnya penyampaian berita undangan dilakukan secara berantai melalui sistim pembagian wilayah pada zaman Jepang dan organisasi RT/RW saat itu (Tonarigumi). Pemuda-mahasiswa protes kepada Pemerintah dan berusaha menjelaskan duduk perkaranya kepada Pemerintah dan meminta keputusan ditinjau kembali. Desakan para hadirin agar Pemerintah sekali lagi bersidang, ahirnya ditanggapai oleh Men.Lu Achmad Subardjo dan berjanji untuk menyampaikannya kepada Presiden Sukarno. Setelah bubaran, para pemuda-mahasiswa tidak langsung pulang kerumah tapi berkumpul ditempat kelompoknya masing-masing, untuk membicarakan tindakan selanjutnya. Sedikit gambaran Pasca Proklamasi, setidaknya ada 3 kelompok besar pemuda-mahasiwa yang berbeda dalam latar belakang politiknya. Yang pertama kelompok Prapatan 10 (asrama mahasiswa kedokteran Ikadaigakho) yang 100 % terdiri dari mahasiswa, kelompok Menteng 31 yang sebagian besar terdiri dari pemuda dan kelompok BAPERPI (Badan Permusyawaratan Pelajar Indonesia) jl Cikini no.71. Terdiri dari campuran Mahasiswa dan Pelajar. Diluar itu ada juga kelompok yang tidak kalah partisipasinya dalam persiapan ini yaitu kelompok pelajar SMT (Sekolah menengah Tinggi) Jakarta. Dan dalam jumlah kecil ada juga para pemuda yang tergabung dalam asrama Indonesia merdeka dijalan Kebon Sirih no.80 Jakarta, dan pemuda dari Barisan Pelopor Jakarta. Mereka semua merupakan motor-motor persiapan Rapat Raksasa Ikada pada saat itu. Anehnya berbagai kelompok pemuda/mahasiswa ini yang pada zaman Jepang dan awal Revolusi berbeda faham, tapi kini menjelang Rapat Raksasa bisa bersatu dan saling bahu membahu bekerja sama. Jangan dilupakan juga pada saat itu terdapat banyak para pemuda ex tentara PETA dan HEIHO yang sudah menceburkan dirinya dalam BKR (Barisan Keamanan Rakyat). Organisasi mereka juga punya peranan yang menentukan dalam persiapan pengamanan Rapat Raksasa Ikada. Komandan BKR Jakarta pada saat itu adalah mantan Shodanco Mufraini Mukmin yang belakangan akan menjadi Komandan Resimen Jakarta. Yang tidak kalah pentingnya Polisi ex Jepang (Polisi macan) yang sudah menyatakan sumpah setia kepada Republik Indonesia. Merekalah satu-satunya kekuatan bersenjata yang ada difihak RI pada saat itu , termasuk untuk pengamanan keselamatan Presiden, Wakil Presiden dan para menteri kabinet.Untuk persiapan pendukung, telah siap pula anggota PMI (Palang Merah Indonesia), ibu-ibu penyelenggara Dapur Umum , dokter-dokter serta dokter-dokter muda CBZ (Centralle Burgerlijk Ziekenhuis) yang sejak zaman Jepang sudah berganti nama menjadi Roemah Sakit Pergoeroen Tinggi. Mereka mempersiapkan obat-obatan, dan alat-alat medis lainnya serta telah dipersiapkan pula beberapa buah Ambulance. Yang tidak kalah menentukan adalah wartawan dan dokumentator, Radio Republik Indonesia , Juru Foto IPPHOS, serta Cameraman dari Studio Multi Film atau bahasa Jepangnya “Nippon Eiga Sha” (ex perusaan film Propaganda Jepang yang belakangan menjadi PFN) yang akan mendokumentasikan peristiwa penting ini. Hasil dokumentasi mereka ini nantinya meru-pakan satu-satunya visualisasi seluloid tentang hal tersebut sampai sekarang. Setelah menunggu beberapa saat rupanya Pemerintah menepati janjinya untuk mengadakan rapat kabinet kembali. Pada tgl 18 September 1945, jam 20.00 bertempat dikediaman Presiden Sukarno, jl Pegangsaan Timur 56, Men.Lu Achmad Subardjo melaporkan kepada Presiden tentang pertemuannya dengan pemuda-mahasiswa pada pagi hari dimana mereka pada dasarnya tetap bertekad untuk melaksanakan Rapat Raksasa Ikada. Meskipun Rapat sebagian anggota kabinet ini berlangsung sampai jam 4.00 pagi, tapi tidak menghasilkan apa-apa dan diputuskan akan dilanjutkan di kantor KNIP di Lapangan Banteng besok paginya tgl 19 September 1945 dalam rapat pleno dimana anggota kabinet lengkap. Kembali kepada penuturan awal diatas dimana sedang berlangsungnya Rapat Kabinet tgl 19 September 1945, nampaknya semua unsur mengalami kegelisahan yang cukup mencekam.. Disatu fihak pemuda-mahasiswa panitia penyelenggara dari Komite Aksi yang sejak pagi hari sudah menghadapi masa yang terus berbondong-bondong menuju Ikada yang diperkirakan telah mencapai lebih dari 100.000 orang. Kepada panitia ini massa rakyat menuntut untuk menghadirkan segera para pemimpin bangsa, khususnya Presiden Sukarno. Difihak yang lain Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta dan seluruh anggota Kabinet bersama anggota KNIP masih mengulur-ngulur waktu tampa tau harus berbuat apa. Nampaknya disini dibutuhkan seseorang tokoh sentral yang berani dan tegas untuk berkata ya atau tidak sama sekali. Sementara sekitar jam 12.00, kabinet sudah mengutus Mohammad Roem (Ketua KNIP Jakarta) dan Soewirjo (Walikota Jakarta) untuk menemui fihak militer Jepang untuk membicarakan hal-hal mengenai rapat raksasa tersebut. Dalam pembicaraan ini ada kesan bahwa fihak Jepang mulai kewalahan melihat pengumpulan masa yang makin lama makin besar tampa bisa berbuat sesuatu. Mereka meminta Roem dan Suwirjo, membubarkan kumpulan massa rakyat tersebut. Hal ini dijawab Roem dan Soewirjo bahwa yang bisa membubarkan kumpulan massa itu hanya satu orang yaitu Presiden Sukarno. Kedua utusan Kabinet ini juga sempat menyaksikan keadaan dilapangan Ikada secara langsung, termasuk persiapan pasukan Tentara Jepang yang sudah sempat memobilisir sejumlah besar pasukan infantri bersenjata lengkap dengan sangkur terhunus yang didukung pasukan tank dan panser. Semua hal tersebut kemudian dilaporkan kepada Presiden Sukarno. Ahirnya menjelang pukul 16.00 Presiden Sukarno tidak mungkin berpangku tangan lagi dan dengan tegas menyatakan “ Saudara-saudara menteri dengarkan keputusan saya. Saya akan pergi kelapangan Ikada untuk menentramkan rakyat yang sudah berjam-jam menunggu. Saya tidak akan memaksa saudara-saudara untuk ikut saya. Siapa yang mau tinggal dirumah boleh, terserah kepada saudara masing-masing”. Dengan adanya keputusan tersebut maka berahirlah sidang kabinet, dan secara resmi Pemerintah menyetujui Rapat Raksasa Ikada dilangsungkan. Dan hampir semua hadirin dalam sidang digedung KNIP ini ternyata ikut menuju Lapangan Ikada mengikuti Presiden, menurut caranya masing-masing. Presiden Sukarno sendiri telah dijemput pemuda-mahasiswa dari panitia penyelenggara Komite Aksi. Mobil yang dipergunakan mahasiswa tidak tanggung-tanggung sebuah mobil berwarna hijau militer Jepang (kuning hijau) bekas milik salah seorang pimpinan Kempetai. Kendaraan ini dikendarai oleh mahasiswa Sujono Joedodibroto (sekarang profesor ahli mata) dan dimuka dikawal dua buah motor indian yang dikendarai Subianto Djojohadikusumo (gugur sebagai letnan satu Polsi Tentara dalam peristiwa lengkong Tanggerang awal tahun 1946) dan Daan Yahya (mantan Panglima Divisi Siliwangi tahun 1948 dan gubernur militer Jakarta Raja tahun 1950). Rupanya rombongan tidak langsung kelapangan Ikada tapi mampir di Asrama mahasiswa kedokteran jalan Prapatan no.10 Jakarta, karena Presiden Sukarno mau mengganti pakaian dahulu yang berwarna putih yang diambil dari rumah. Sekitar jam 16.00 tepat barulah rombongan Presiden yang dikawal mahasiswa ini yang kini sudah bertambah, termasuk mahasiswa Eri Sudewo, Sujono markas, Patiasina, Kamal dan sebagainya. Sebelum masuk kelapangan Ikada (kira-kira dimuka PLN sekarang), rombongan Presiden turun dari mobil yang langsung disambut rakyat. Bersama rombongan besar rakyat inilah Presiden dan anggota kabinet berjalan bersama menuju tempat yang sudah disediakan. Nampak beberapa tokoh mendekati Presiden, antara lain Hatta, Adam Malik, Ali Sastroamidjojo, Mufraini Mukmin dan sebagainya. Tapi baru beberapa meter mereka berjalan tiba-tiba sudah dihadang beberapa perwira Jepang yang meminta agar Rapat dibubarkan. Salah seorang perwira Jepang ini adalah Let.Kol Myamoto yang ditugaskan pimpinan militernya untuk berunding. Melalui penterjemah yang juga seorang mahasiswa, Presiden Sukarno kemudian menjelaskan bahwa dia harus menentramkan rakyat yang sejak pagi menanti kedatangannya. Kalau dia dihalangi maka bisa saja akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menyulitkan tentara Jepang sendiri. Ahirnya rombongan diizinkan melanjutkan perjalanan menuju lautan manusia yang mengelu-elukan para pemimpin mereka. Lautan manusia ini dilengkapi ribuan bendera Merah Putih yang berkibar dengan megahnya yang tidak terbayangkan pada saat sebelumnya pada masa pendudukan Jepang. Tampak beberapa spanduk besar bertuliskan antara lain “ Kalaoe ada orang bertanya berapakah jumlah moe, maka jawablah kami satoe”. Menunggu kesempatan baik, rombongan lebih dahulu menuju tribune utama. Dan pada saatnya sebagaimana harapan rakyat maka naiklah Presiden Sukarno keatas podium kayu setinggi kurang lebih 3 meter dikawal ajidan dan seorang anggota polisi. Ketika itulah terdengarlah teriakan Merdeka…Merdeka…Merdeka, yang sambung menyambung. Maka Presidenpun berpidato dimuka lautan rakyat yang mulai senyap tampa bersuara antara lain beliau berkata : “ Kita sudah memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini tetap kami pertahankan, sepatahpun tidak kami cabut. Tetapi dalam pada itu, kami sudah menyusun suatu rancangan. Tenang, tentram, tetapi tetap siap sedia menerima perintah yang kami berikan. Kalau saudara-saudara percaya kepada Pemerintah Republik Indonesia yang akan mempertahankan proklamasi kemerdekaan itu walaupun dada kami akan robek karenanya, maka berikanlah kepercayaan kepada kami dengan tunduk kepada perintah-perintah kami dengan disiplin. Sanggupkah saudara-saudara “ dijawab dengan serentak oleh rakyat “Sanguuup”. Lalu Presiden melanjutkan “Perintah kami hari ini, marilah sekarang pulang semua dengan tenang dan tenteram, ikutilah perintah Presidenmu sendiri tetapi dengan tetap siap sedia sewaktu-waktu. Saya tutup dengan salam  nasional….. MERDEKA….” . Maka terjadilah keajaiban tersebut. Kumpulan massa yang dianggap fihak Jepang akan sukar dikendalikan, ternyata mau menurut Presidennya dan pulang kerumah masing-masing dengan teratur. Apakah arti peristiwa Rapat Raksasa Ikada ini ?. Bahwa rakyat Indonesia pada dasarnya mudah disatukan dalam langkah dan geraknya oleh kekuatan dari sebuah figur kharismatik serta diarahkan dan dikendalikan untuk tujuan yang postif dengan syarat jangan mengecewakan mereka. Bung Karno sebagai Presiden memiliki itu semua yang harus menggambarkan antara lain bahwa, para pemimpin harus tegas dan lugas dan merupakan bagian dari mereka, dimana hal tersebut dimungkinkan kalau para pemimpinnya sendiri selalu turun kebawah. Para pimpinan rakyat khususnya pemuda dan mahasiswa amat menentukan dalam pembuatan kebijakan Nasional yang disepakati bersama, semua fihak dengan lebih dahulu dimusyawarahkan secara demokratis. Peristiwa sejarah lokal yang menyangkut masalah Demokrasi, yang terjadi setelah setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 ini selalu menarik dikaji karena benar-benar diselenggarakan oleh rakyat, untuk kepentingan perjuangan Nasional dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selanjutnya rakyat menyadari bahwa hal itu amat penting sekali terutama dalam mewujudkan utuhnya Kepemimpinan Nasional. Meskipun usaha ini dilakukan di Jakarta secara lokal, tapi maksud utamanya secara Nasional untuk melegitimasi Pemerintahan RI yang sah baik yang menyangkut lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sesungguhnya hal ini penting mengingat gaung Proklamasi belum cukup merata kepeloksok tanah air. Selain itu belum terlihat tindakan bangsa Indonesia untuk mewujudkan Negara Kesatuan RI secara nyata sebagaimana diamanatkan dalam Naskah Proklamasi maupun UUD 1945. Dan yang lebih penting lagi timbulnya keraguan masyarakat akan kedaulatan NKRI padahal dengan mata telanjang sejak awal September 1945 rakyat Indonesia menyaksikan masih eksisnya balatentara Jepang, pasukan sekutu yang mulai berdatangan yang diyakini diboncengi pula pasukan Belanda, sementara Pemerintah RI yang dipimpin Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta tidak nampak berbuat banyak. Ada sebuah kekhawatiran lain dari fihak penguasa politik Bangsa pada waktu itu baik yang beraliran Nasionalis, Islam maupun Sosialis bahwa masa pendudukan Jepang berpengaruh sangat dalam dalam rencana pembangunan Bangsa dan Negara pasca Perang Dunia ke II. Konflik ini sangat mencuat mengingat baik Soekarno maupun Hatta adalah tokoh-tokoh yang erat bekerja sama dengan Jepang termasuk dalam mewujudkan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya beberapa gelintir tokoh politik yang benar-benar bersih dari kerja sama dengan Jepang, namun tidak dapat berbuat banyak karena nilai kepemimpinannya tidak dihargai rakyat sebegitu besar yang dimiliki Soekarno, atau penokohannya tidak dikenal. Situasi inilah yang menggambarkan masa transisi dari pendudukan Jepang kepada zaman Kemerdekaan dalam tahun 1945. Berkaitan dengan hal diatas Soekarno sebagai Presiden dari kabinet Presidensiel pertama (sering disebut kabinet Buco) harus mampu menerima kritik maupun tuduhan-tuduhan politik yang belum tentu benar termasuk keabsahan dirinya sebagai pimpinan eksekutif yang diangkat rakyat. Adalah Sjahrir dan Tan Malaka yang paling vokal menyebar luaskan berbagai kelemahan Soekarno selama masa pendudukan Jepang. Dan hal ini banyak ditelan bulat-bulat oleh sebagian kaum muda yang tergabung dalam kelompok pemuda-mahasiswa. Buat Belanda yang memiliki badan NICA (Netherlands Indie Civil Administration) yang baru kemudian secara resmi tiba di Jakarta pada awal Oktober tiba di Jawa, isu politik ini amat menguntungkan dan mulai membina masyarakat Indonesia yang pro Belanda serta melakukan persiapan-persiapan akan kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda yang kabur ke Australia ketika Jepang secara resmi masuk ke Indonesia pada tgl 8 Maret 1942. Diantara tokoh NICA yang tiba lebih dahulu dengan tentara sekutu adalah Van der Plas. Usaha-usaha yang dilakukannya adalah mulai merehabiliter ex tentara KNIL baik yang bebas maupun yang baru lepas dari camp interniran Japang. Agitasi dan provokasi Van der Plas cs, membuat Jakarta menjadi kurang aman karena dimana-mana timbul konflik bersenjata yang memakan korban tidak sedikit. Padahal kelompok pemuda-mahasiswa Jakarta sedang giat-giatnya melakukan pengambil alihan badan-badan Pemerintah ex Jepang untuk difungsikan dalam Pemerintah RI atau setidaknya Pemerintahan Daerah Jakarta Raya. Slogan-slogan anti Kolonialisme dan Imperialisme bermunculan yang ditulis oleh pemuda-mahasiswa Jakarta pada dinding-dinding gedung, trem dan kereta api maupun dalam spanduk-spanduk yang dapat dibaca dipersimpangan jalan-jalan, Semua ini dengan harapan dapat dibaca siapa saja khususnya tentara sekutu bahwa “Indonesia sudah Merdeka dan berdaulat”. Menanggapi tuntutan massa untuk berpidato dalam rapat raksasa Ikada, nampaknya Bung Karno melihat segi negatif dan positifnya usaha rakyat tersebut. Segi negatifnya kalau saja fihak-fihak terkait baik rakyat yang sudah menyemut yang diperkirakan berjumlah 300.000 orang, maupun fihak penguasa militer Jepang yang sudah harus bertanggung jawab kepada fihak sekutu sebagai pemenang perang dunia dan kini melakukan stelling tempur kearah rakyat. Keduanya bisa mengalami konflik fisik, yang dapat diperkirakan akan menimbulkan pertumpahan darah hebat. Segi positifnya adalah terbetuknya sosok Persatuan, Kesatuan Nasional serta munculnya nilai-nilai Demokrasi. Serta yang lebih pasti adalah legitimasi Pemerintah Republik Indonesia yang berdaulat dibawah Presiden Soekarno. Sebagaimana tertulis dalam sejarah, tidak banyak yang diucapkan dalam pidato tersingkat yang pernah disampaikan Soekarno. Namun apa yang tersirat dalam pidato tersebut sungguh sebuah monumen nasional yang tidak akan dilupakan orang. Semua fihak baik mengagung-agungkan dirinya, mencerca dirinya dan mengancamnya selama zaman Jepang dan disekitar Proklamasi, termasuk yang berpikiran naif tentang manusia bernama Soekarno ini, pada ahirnya mengakuinya bahwa Republik ini dalam mengusahakan perjuangan bangsa selanjutnya setelah Preoklamasi 17 Agustus 1945 membutuhkan seorang PEMIMPIN NASIONAL yang tidak pernah ada duanya dalam sejarah Indonesia.

Galery Rapat Raksasa Lapangan Ikada 19 September 1945

RAPAT RAKSASA IKADA Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi hari bertempat dimuka rumah dijalan Pegangsaan Timur no.56 telah diadakan upacara PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA. Dalam peristiwa ini Ir Sukarno dihadapan rakyat Jakarta Raya membacakan teks Proklamasi yang berbunyi : Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan KEMERDEKAAN INDONESIA, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Peristiwa ini dapat berlangsung berdasarkan musyawarah para pemuka rakyat dari seluruh Indonesia menjelang pagi hari dirumah Laksama Maeda jalan Imam Bonjol no.1[1] Jakarta, yang berpendapat bahwa telah tiba saatnya untuk menyatakan kemerdekaan itu. Mengingat lembaga dimana para pemuka rakyat Indonesia ini bergabung pada zaman Jepang bernama PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (disingkat PPKI) maka dapat dikatakan lembaga inilah yang kemudian bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut amanat PROKLAMASI. Pada tanggal 18 Agustus 1945 bertempat digedung BP7 sekarang[2], Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengambil keputusan, mensahkan dan menetapkan UUD dasar negara Republik Indonesia. Isi UUD ini yang utama adalah membentuk Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan ditangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian. Setelah itu PPKI melaksanakan pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang dalam hal ini secara aklamasi disetujui Bung Karno sebagai Presiden dan Bung Hatta sebagai wakil Presiden. Selain itu ditetapkan pula bahwa untuk sementara waktu Presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional (KNI). Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI menetapkan adanya 12 Kementerian dalam Pemerintahan NKRI dan pembagian daerah menjadi 8 Propinsi yang dikepalai seorang Gubernur. Setiap Propinsi dibagi dalam Kresidenan yang dikepalai oleh seorang Residen. Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional daerah. PPKI berhubung dengan semangat baru dalam alam kemerdekaan, secara singkat kemudian disebut PANTIA KEMERDEKAAN (PK) [3]. Dalam sidangnya tanggal 22 Agustus 1945 PK membentuk Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat. Anggota KNI pusat (KNIP) dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 oleh Presiden Sukarno.bertempat digedung Kebudayaan (sebelumnya bernama gedung Komidi sekarang gedung Kesenian). Dalam sidang KNIP malam hari telah terpilih Mr Kasman Singodimedjo sebagai ketua, Sutardjo Kartohadikusumo sebagai wakil ketua I, Mr.J.Latuharhary sebagai wakil ketua II dan Adam Malik sebagai wakil ketua III. Pada tanggal 31 Agustus 1945, atas perintah Presiden dikeluarkan maklumat Pemerintah yang berisi, berhubung dengan pentingnya kedudukan dan arti KNI untuk memusatkan segala tindakan dan susunan persatuan rakyat maka gerakan dan persiapan PNI untuk sementara waktu ditunda dan aktivitasnya harus dicurahkan kedalam KNI. Kabinet pertama (Presidensiel) baru terbentuk pada tanggal 5 September 1945 dimana Bung Karno bertindak selaku perdana menteri dan sejumlah pemuka ditunjuk sebagai menteri dalam 12 Kementerian yang disebut diatas. Pemerintahan ini juga memiliki 4 orang menteri negara dan 4 pimpinan lembaga lainnnya yaitu, Ketua Mahkamah Agung, Jakasa Agung, Sekretaris Negara dan Juru bicara negara. IBUKOTA JAKARTA Daerah Jakarta Raya dizaman Jepang berbentuk daerah khusus kota besar (Tokobetsu) dan Soewiryo menjabat wakil walikota. Pada saat kemerdekaan tahun 1945 Soewirjo mengambil alih jabatan walikota tersebut kemudian menunjuk Mr Wilopo sebagai wakilnya. Meskipun Pak Wirjo begelar Walikota namun dia lebih dikenal sebagai Bapak Rakyat Jakarta. Sebagai orang yang berkecimpung lama dalam Pemerintahan Kota aktifitas beliau amat khusus. Kantornya dibalai kota jalan Merdeka selatan Jakarta sekarang. Saat Proklamasi 17 Agustus 1945 dipegangsaan timur 56, Pak Wiryo bertindak selaku ketua panitia mempersiapkan dan menyelenggarakan acara tersebut. Ketua KNI Jakarta Raya adalah Mr Mohammad Roem. Pengurus pusat Komite Nasional dan cabang kota Jakarta serta pengurus besar PNI berkantor dibekas gedung Jawa Hokokai (sekarang gedung Mahkaman Agung disamping Departemen Keuangan lapangan Banteng Jakarta). Gedung milik RI inipun dipergunakan sebagai tempat rapat-rapat kabinet yang pertama. Setelah 17 Agustus 1945, berita Proklamasi dari Jakarta segera menyebar kseluruh tanah air melalui media elektronik (saat itu radio dan kontak-kontak telegrafis) dan cetak maupun dari mulut kemulut. Dengan sendirinya timbullah reaksi spontan yang amat bergelora. Akibatnya selama bulan Agustus dan September 1945 telah diadakan berbagai kegiatan massa seperti rapat-rapat regional wilayah maupun rapat-rapat lokal ditingkat kecamatan-kelurahan atau pada tempat-tempat berkumpul lainnya. Rapat wilayah kota Jakarta yang cukup besar terjadi pada ahir bulan Agustus 1945. Yaitu rapat rakyat dalam rangka menyambut berdirinya KNI yang bertempat dilapangan Ikada. Setelah rapat bubar, sebahagian massa mengadakan gerakan pawai berbaris mengelilingi kota dengan mengambil rute Ikada, Menteng Raya, Cikini dan Pegangsaan Timur. Dimuka rumah Pegangsaan Timur 56, Presiden Sukarno dan Ibu Fatmawati serta sejumlah menteri menyambut[4]. RAPAT RAKSASA IKADA Kegiatan rakyat seperti ini menarik perhatian pihak Jepang dan khawatir akan menimbulkan hal-hal yang berlawanan dengan dengan ketentuan penguasa Jepang sesuai instruksi sekutu [5]. Maka pada tanggal 14 September 1945 dikeluarkan larangan untuk berkumpul lebih dari 5 orang. Ditambah larangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan provokasi yang memunculkan demonstrasi melawan penguasa Jepang. Padahal saat itu sedang dipersiapkan sebuah rapat yang lebih besar dan sudah bersifat rapat raksasa yaitu Rapat Raksasa Ikada. Ide pertama rencana tersebut, datangnya dari para pemuda dan mahasiswa dalam organisasi Commite van Actie yang bermarkas di Menteng 31 Jakarta[6], untuk mengadakan peringatan 1 bulan Proklamasi pada tanggal 17 September 1945. Gagasan ini didukung oleh Pak Wirjo selaku walikota Jakarta Raya dan ketua KNI Jakarta Raya, Mr Mohammad Roem. Maka dengan serentak Pemuda-Mahasiswa menyelenggarakan persiapan teknis berbentuk panitia. Lebih lanjut kemudian mereka mengkomunikasikan rencana tersebut pada pimpinan rakyat tingkat kecamatan (saat itu bernama Jepang, Siku) maupun kelurahan. Akibatnya berita ini menyebar amat luas sampai keluar Jakarta. Tapi rencana ini tidak dapat segera terlaksana karena Pemerintah Pusat menolak menyetujuinya dengan pertimbangan kemungkinan terjadinya bentrokan fisik dengan tentara Jepang yang masih berkuasa yang seperti dikatakan diatas, sudah befungsi sebagai alat sekutu. Melihat situasi ini pihak panitia kemudian memundurkan acara menjadi tanggal 19 September 1945 dengan harapan Pemerintah mau menyetujuinya Menurut Pemuda-Mahasiswa Rapat Raksasa ini amat penting. Karena meskipun gaung Kemerdekaan sudah menyebar kemana-mana sejak Proklamasi, namun rakyat belum melihat terjadinya perubahan-perubahan nyata ditanah air. Misalnya hak dan tanggung jawab Pemerintah belum nampak dalam aktifitas kenegaraan sehari-hari, apalagi kalau dikaitkan dengan amanat Proklamasi. Maka Rapat Rksasa amat perlu untuk menggambarkan bahwa NKRI memiliki legitimasi sosial-politik dengan cara mempertemukan langsung rakyat dan pemerintah.. Dan dalam kesempatan ini diharapkan rakyat mendukung Pemerintah RI yang merdeka dan berdaulat. Mungkin Presidenpun akan memberikan komando-komandonya. Dalam perkembangan selanjutnya meskipun telah diadakan pertemuan antara panitia dan Pemerintah tetap tidak dicapai kata sepakat. Ahirnya pada tanggal 19 September 1945 tiba juga. Sejak pagi hari rakyat yang sudah yakin akan diadakan rapat raksasa tersebut sejak subuh pagi hari berduyun-duyun mendatangi lapangan ikada dan berkumpul membentuk kesatuan massa yang amat besar. Untuk menenangkan massa rakyat ini, pihak Pemuda-Mahasiswa mengajak bernyanyi. Atas usaha panitia, telah siap sistim pengeras suara yang cukup memadai, ambulance kalau-kalau diperlukan ada yang membutuhka pertolongan medis, dokumentasi yang dilaksanakan oleh juru foto dari kelompok ikatan jurnailistik profesional maupun amatir serta camera man Berita Film Indonesia (BFI). Pihak penguasa Jepang yang melihat derasnya arus rakyat yang menuju Ikada dan telah berkumpulnya massa yang besar, memanggil para penaggung jawab daerah Jakarta. Pak Wiryo dan Mr Roem mendatangi kantor Kempetai dan berusaha menjelaskan maksud dan tujuan dari berkumpulnya rakyat di Ikada dan mengatakan gerakan spontan ini hanya bisa diatasi oleh satu orang yaitu Presiden Soekarno sendiri. Tapi pihak Jepang tidak mau mengambil resiko dan mengirim satuan tentara yang dilengkapi kendaraan lapis baja. Penjagaan segera dilaksanakan oleh pasukan bersenjata dengan sangkur terhunus dilengkapi peluru tajam. Sementara kabinet Pemerintah RI tetap menolak. Bahkan ada berita kalau Presiden dan kabinetnya kalau perlu akan bubar. Mahasiswa segera mengambil inisiatip. Mereka mendatangi Presiden Soekarno pagi subuh tanggal 19 September 1945. Dijelaskan bahhwa Jepang tidak mungkin akan bertindak keras karena sesuai dengan tugas`sekutu, amat berbahaya bagi keselamatan kaum interniran [7]. Selain itu tentara Jepang akibat kalah perang telah kehilangan semanngat. Nampaknya Presiden mau diajak kompromi dan berjanji akan membicarakannya dalam rapat kabinet pagi hari. RAPAT KABINET Pada tanggal 19 September 1945 pagi hari memang berlangsung rapat kabinet untuk membicarakan antara lain akan dibentuknya Bank Negara Indonesia. Rapat yang sedang berlangsung digedung ex Jawa Hokokai [8] tidak kunjung selesai juga sampai waktu telah menunjukkan pukul 16.00. Para Pemuda-Mahasiswa mendesak terus agar Presiden segera berangkat ke Ikada. Mereka mengatakan bahwa tidak akan bertanggung jawab kalau masa berbuat sesuatu diluar kontrol, padahal rakyat hanya menginginkan kedatangan para pemimpinya untuk menyampaikan amanat sebagai kelanjutan Proklamasi. Sebagai jaminan Pemuda-Mahasiswa akan menjaga keselamatan para anggota kabinet tersebut. Ahirnya Presiden Sukarno mengambil keputusan akan ke Ikada. Bagi para anggota kabinet lainnya yang berkeberatan dipersilahkan untuk tidak ikut. Namun nyatanya semua yang hadir dalam gedung ex Jawa Hokokai dengan kendaraan masing-masing juga menuju Ikada. Presiden Sukarno dikawal Pemuda-Mahasiswa dengan menggunakan mobil menuju lapangan Ikada dengan lebih dahulu mampir di Asrama Prapatan 10 Jakarta karena akan bertukar pakaian. Ketika Presiden tiba rombongannya ditahan oleh sejumlah perwira Jepang utusan dari Jenderal Mayor Nishimura yaitu yang dipimpin oleh Let.Kol Myamoto. Jelas ini bukan Kempetai dan menggambarkan Jepang memakai kebijaksanaan lunak. Dalam pembicaraan tersebut Presiden menjamin akan mampu mengendalikan massa meskipun nampaknya massa rakyat sudah siap bentrok fisisk. Hal ini dapat terlihat dimana rakyat yang mempersenjatai diri dengan bambu runcing, golok, tombak dan sebagainya [9]. PIDATO 5 MENIT Ternyata Presiden hanya bebicara tidak lebih dari lima menit lamanya. Yang isinya : Percayalah rakyat kepada Pemerintah RI. Kalau saudara-saudara memang percaya kepada Pemerintah Republik yang akan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan itu, walaupun dada kami akan dirobek-robek, maka kami tetap akan mempertahankan Negara Republik Indonesia. Maka berilah kepercayaan itu kepada kami dengan cara tunduk kepada perintah-perintah dan tunduk kepada disiplin. Setelah pidato Presiden selesai rakyat yang sudah bertahan di Ikada selama lebih dari 10 jam ahirnya bubar dengan teratur tampa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal kalau diperhitungkan massa yang besar tersebut sudah bersifat ancaman (prediksi) terjadinya konflik fisik yang mungkin dapat memunculkan pertumpahan darah yang tidak terkira. Nampaknya semua pihak puas. Rakyat puas atas kemunculan Presiden dan para menterinya. Demikian pula Pemerintah senang karena dapat memenuhi tuntutan pemuda mahasiswa. Lebih-lebih Jepang yang terhindar dari sikap serba salah. Rupanya mereka takut mendapat sangsi pihak sektu kalau tidak mampu mengatasi keadaan Jakarta dari keadaan yang teteram dan damai. ARTI DAN MAKNA RAPAT RAKSASA IKADA 19 SEPTEMBER 1945. Sebagai titik pangkal dukungan politik dan kesetiaan rakyat secara langsung atas telah berdirinya NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai realisasi amanat Proklamasi, rakyat kemudian melakukan pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang termasuk pengambil alihan semua fasilitas pemerintahan. Kesetiaan rakyat ini merupakan awal dari gerakan mempertahankan kemerdekaan selanjutnya. Tindakan yang segera dilakukan adalah pengambil alihan fasilitas militer dari Jepang. Dan setelah September 1945, muncullah perlawanan bersenjata rakyat terhadap kaum penjajah diberbagai daerah seperti, pertempuran Surabaya, disekitar Jakarta, Bandung lautan Api, pertempuran 5 hari di Semarang, di Magelang, Ambarawa, di Palembamg, di Medan dan masih banyak lagi. Pihak sekutu yang wakil-wakilnya sudah mulai berdatangan ke Indonesia, melihat bahwa informasi Pemerintah Hindia-Belanda dipengasingan tidak benar bahwa Pemerintah RI yang baru berdiri hanya semata-mata bikinan Jepang atau merupakan boneka Jepang. Pemerintah RI adalah Pemerintah sah yang legitimate yang didukung rakyat. Dan rakyat Indonesia tidak bersedia untuk dijajah kembali. Kekhawatiran pihak sekutu terutama pada keselamatan ratusan ribu kaum interniran yang berada dipedalaman. Mereka masih bertanya-tanya langkah apa yang terbaik yang harus dilakukan. Melihat kepatuhan rakyat dalam Rapat Raksasa Ikada ini kepada Soekarno, mereka mengambil sikap untuk mengajak kerja sama pemerintah RI dalam penyelesaian pengangkutan Jepang dan evakuasi para interniran dan mengumpulkannya di Jakarta. Panitia kerja sama Inggris-Indonesia ini dalam tahun 1946 resmi bernama PANITIA OEROESAN PENGANGKUTAN DJEPANG DAN APWI (POPDA) FOOTNOTE Dizaman Jepang bernama jalan Myakodori Jalan Pejambon, disebelah gedung Pancasila sekarang. Osman Raliby, Documenta Historica, 1953, hal 15 Berita Film Indonesia no.2 tahun 1945. Setelah Jepang takluk tanggal 15 Agustus 1945, resminya yang berkuasa adalah sekutu sebagai pemenang perang dunia ke 2. Tanggal 8 September 1945 mendarat di kemayoran dengan payung sejumlah perwira sekutu. Dan tanggal 16 September 1945, tiba di Tanjung Priok sejumlah kapal perang sekutu dipimpin Laksamana Peterson. Diatas kapal bendera Cumberland, ikut sejumlah pejabat sipil dan militer Belanda. Commite van Actie mula-mula bermarkas di Prapatan 10, kemudian pada tanggal 25 Agustus 1945 pindah ke Menteng 31. Tugas sekutu adalah melucuti Jepang dan mengevakuasi APWI (Allied Prisoner of War). Sekarang gedung Mahkamah Agung Lapangan Banteng Jakarta Sebenarnya rakyat Jakarta bukan sama sekali tidak terlindungi. Pada tanggal 22 Agustus 1945 telah terbentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat). Dalam badan ini bergabung tenaga professional ex PETA, HEIHO, kaum para militer seperti KEIBODAN, SEINENDAN, disamping pemuda-mahasiswa yang sudah terlatih dibidang militer dizaman Jepang. Selain itu sudah sempat dikumpulkan sejumlah senjata dan munisi kalau-kalau Jepang akan menggunakan kekuatan militernya. Pimpinan BKR Jakarta adalah ex`Shudancho Mufraini Mukmin.

Link :

http://id.wikipedia.org/wiki/Lapangan_Ikada http://id.wikipedia.org/wiki/Rapat_Raksasa_Lapangan_Ikada http://sejarahkita.blogspot.com/2006/06/peristiwa-sejarah-lokal-19-september.html http://sejarahkita.blogspot.com/2006/09/61-tahun-rapat-raksasa-ikada.html http://sejarahkita.blogspot.com/2007/09/peristiwa-rapat-raksasa-ikada-19.html

Idul Fitri : Amanat dari Vatikan

Amanat dari Vatikan

By Republika Newsroom
Rabu, 16 September 2009 pukul 08:06:00

JAYAPURA–Umat Katolik di Papua-wilayah paling timur dari Republik Indonesia menerima amanat Idul Fitri yang dikeluarkan Dewan Kepausan Vatikan untuk Dialog Antar-Umat Beragama bertemakan “Umat Kristiani dan Umat Islam Bersama Mengentaskan Kemiskinan”.

Dari Jayapura, Rabu, ANTARA melaporkan, amanat Takhta Suci Vatikan untuk akhir bulan suci Ramadhan – Hari Raya Idul Fitri 1430 H/2009 AD itu mulai dibaca dan didiskusikan serta didalami banyak warga Gereja Katolik di wilayah ini.

Amanat Vatikan ini pun mendapat perhatian serius dari para mahasiswa Katolik yang sedang belajar di berbagai Perguruan Tinggi di tanah Papua khususnya para mahasiswa yang sedang menekuni ilmu-ilmu agama di lembaga pendidikan para calon pastor, biarawan-biarawati dan calon guru agama Katolik.

Di dalam perkumpulan-perkumpulan keluarga-keluarga Katolik, amanat Vatikan ini dibahas para anggota keluarga dan diperdalam isi amanat itu untuk dilaksanakan dalam kehidupan setiap hari di tengah kemajemukan umat beragama di tanah Papua.

Dewan Kepausan untuk Dialog Antar-Umat Beragama yang diketuai Jean-Louis Cardinal Tauran dan Sekretaris, Uskup Agung Pier Luigi Celata itu mengawali pesan Idul Fitri 1430 H dengan menyapa umat Islam sebagai Saudara yang terkasih.

“Saudara Umat Islam yang terkasih, pada Hari Raya, ketika Anda sekalian mengakhiri bulan suci Ramadhan ini, kami ingin menyampaikan kepada Anda sekalian Ucapan Selamat kami, disertai dengan harapan akan kedamaian dan kebahagiaan bagi Anda sekalian. Melalui Ucapan Selamat ini pula kami ingin menyampaikan tema yang kiranya dapat menjadi bahan permenungan kita bersama: Umat Kristiani dan Umat Islam: Bersama Mengentaskan Kemiskinan,” kata Jean-Louis Cardinal Tauran

Berkaitan dengan tema pesan Idul Fitri tahun ini, masalah manusia yang berada dalam situasi kemiskinan adalah sebuah topik yang, dalam pelbagai iman kepercayaan, justru berada di jantung perintah-perintah agama yang kita junjung tinggi.

Perhatian, belarasa dan bantuan yang kita semua, sebagai sesama saudara dan saudari dalam kemanusiaan, dapat memberikan kepada mereka yang miskin untuk membantu mereka mendapatkan tempat mereka yang sebenarnya di dalam tatanan masyar ak at yang ada, adalah sebuah bukti yang hidup dari Cinta kasih Allah yang Mahatinggi, sebab justru itulah yang menjadi kehendak -Nya, bahwa kita dipanggil-Nya untuk mengasihi dan membantu mereka sebagai sesama manusia tanpa pembedaan yang mengkotak-kotakkan.

Kita semua mengetahui, bahwa kemiskinan memiliki kekuatan untuk merendahkan martabat manusia dan menyebabkan penderitaan yang tak tertanggungkan. Tidak jarang hal itu menjadi penyebab keterasingan, kemarahan, bahkan kebencian dan hasrat untuk membalas dendam.

Hal itu dapat memancing tind akan tindakan permusuhan dengan mempergun ak an segala macam cara yang mungkin, bahkan tidak tanggung-tanggung memberinya pembenaran diri melalui landasan-landasan keagamaan, atau dengan merampas kekayaan seseorang bersama dengan kedamaian dan rasa amannya, atas nama apa yang dianggapnya sebagai? keadilan ilahi?.

Itulah sebabnya, mengapa apabila kita memperhadapkan gejala-gejala ekstremisme dan kekerasan, tidak boleh tidak, kita harus mengikutsertakan juga perihal penanganan kemiskinan dengan memajukan pengembangan manusia seutuhnya.

Dalam pidatonya pada kesempatan Hari Perdamaian Sedunia, pada 1 Januari 2009, Paus Benediktus XVI membedakan dua macam kemiskinan yakni kemiskinan yang harus diperangi dan kemiskinan yang harus dirangkul.

Kemiskinan yang harus diperangi ini diketahui oleh semua orang: misalnya kelaparan, tidak adanya air bersih, pelayanan kesehatan yang sangat terbatas, papan tempat tinggal yang kurang memadai, tatanan pend id ikan dan kebudayaan yang t ak memadai, tuna-aksara, belum lagi bentuk-bentuk baru kemiskinan “di dalam masyar ak at-masyar ak at yang kaya, di mana terdapat pula bukti-bukti masih adanya marginalisasi, seperti juga adanya kemiskinan afektif, moral dan spiritual?” (Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia, 2009).

Adapun kemiskinan yang harus dirangkul adalah gaya h id up sederhana dan mendasar, yang menghindarkan pemborosan dan menghormati lingkungan serta kebaikan ciptaan. Kemiskinan ini dapat juga, sekurang-kurangnya pada saat-saat tertentu dalam satu tahun, mengambil bentuk berupa laku matiraga dan puasa. Ini adalah kemiskinan yang menjadi pilihan sadar kita dan yang memungkinkan kita untuk melewati batas diri sendiri, dan memperluas wawasan hati kita.

Sebagai orang beriman, kerinduan untuk menjalin kerja-sama untuk mencari cara yang tepat dan dapat bertahan lama untuk memecahkan masalah pengentasan kemiskinan, tentu juga harus disertai dengan refleksi terhadap masalah-masalah berat jaman kita sekarang ini dan, apabila mungkin, juga dengan saling berbagi keprihatinan yang sama untuk mencabut sampai ke akar-akarnya permasalahan itu.

Dalam pandangan ini, pembahasan tentang segi-segi kemiskinan yang terkait dengan gejala globalisasi dalam masyar ak at-masyar ak at kita dewasa ini, memiliki pula damp ak spiritual dan moral, karena kita semua turut mengambil-bagian dalam panggilan yang sama untuk membangun satu keluarga umat manusia, di mana semuanya, baik pribadi-pribadi perseorangan, maupun suku dan bangsa, masing-masing bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip persaudaraan dan rasa tanggungjawabnya.

Dengan mempelajari secara seksama gejala-gejala kemiskinan tersebut, kita bukan saja ak an dibawa sampai kepada asal-usul permasalahannya, yakni kurangnya rasa hormat kepada martabat koderati manusia, tetapi juga seharusnya mengundang kita untuk membentuk suatu sol id aritas global, misalnya melalui penerapan suatu “kode etik bersama” yang norma-normanya bukan saja memiliki kar ak ter konvensional, tetapi yang t id ak boleh t id ak harus juga ber ak ar pada hukum alam yang telah disuratkan oleh Sang Khalik sendiri di dalam hati nurani setiap orang.

Rupanya, di pelbagai tempat di dunia ini, kita sudah melewati jenjang toleransi dan memasuki era pertemuan bersama, mulai dengan pengalaman-pengalam an h id up yang kita hayati bersama dan dengan berbagi keprihatinan nyata yang sama pula. Ini merup ak an sebuah langkah maju yang penting.

Dalam membagikan kepada setiap orang kekayaan hid up doa kita, puasa kita dan saling cintakasih kita satu sama lain, tidak mungkinkah hal ini semua akan semakin menjadi daya dorong bagi dialog dari orang-orang yang justru sedang berada dalam ziarah menuju kepada Allah?

Kaum miskin bertanya kepada kita, menantang kita, tetapi di atas semuanya itu mereka mengundang kita untuk bekerja-sama untuk urusan masalah yang mulia ini, yakni mengentaskan kemiskinan.

“Ucapan Selamat Idul Fitri yang dikeluarkan oleh Dewan Kepausan untuk Dialog Antar-Umat Beragama seperti ini, telah menjadi tradisi yang kita pupuk bersama dan yang senantiasa menjadi kerinduan yang dinantikan setiap tahunnya. Dan ini sungguh-sungguh telah menjadi sumber kegembiraan kita bersama,” tulis Dewan Kepausan itu.

Dari tahun ke tahun, di banyak negara, hal ini telah menjadi suatu kesempatan untuk perjumpaan dari hati ke hati antara bany ak Umat Kristiani dan Umat Islam. T id ak jarang pula perjumpaan itu menyapa suatu masalah yang menjadi keprihatinan bersama, dan dengan demikian membuka suatu jalan yang kondusif ke arah pergaulan yang ditandai oleh rasa saling percaya dan keterbukaan.

“Bukankah semua unsur ini secara langsung dapat dipahami sebagai tanda-tanda persaudaraan di antara kita, yang harus kita syukuri di hadapan Allah?” kata Dewan Kepausan untuk Dialog Antar-Umat Beragama itu. ant/taq