Posts Tagged ‘Tourism



04
Apr
10

Historia : Gedung Pancasila, Pejambon, Jakarta Pusat

Gedung Pancasila

ASAL MULA GEDUNG PANCASILA

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda berkuasa di Indonesia, sejumlah bangunan gedung pemerintahan didirikan di sekitar kawasan yang kini disebut sebagai Taman Pejambon dan Lapangan Banteng di Jakarta. Gedung-gedung tersebut ialah Dewan Perwakilan Rakyat (Volksraad) di Jalan Pejambon 6, Dewan Hindia Belanda di Pejambon 2 (Raad van Indie, sekarang menjadi bagian dari gedung Departemen Luar Negeri), Gereja Katolik Roma di sisi timur Lapangan Banteng, dan Gedung Keuangan. Susunan letak dari keempat gedung tersebut seolah-olah berada dalam sebuah lingkaran yang besar.

Di sisi timur terletak gedung Pengadilan Tinggi, Benteng Pangeran Frederick (bekas benteng bawah tanah pasukan Belanda), Gereja Immanuel dan Stasiun Kereta Api Gambir yang terletak berhadapan di Jalan Merdeka Timur. Bangunan Benteng Pangeran Frederick telah dipugar dan di bekas lahannya tersebut saat ini telah didirikan Masjid Istiqlal yang megah.

Gedung Volksraad saat ini dikenal sebagai Gedung Pancasila dan sekarang menjadi bagian dari kompleks bangunan Gedung Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Tidak ada catatan resmi mengenai kapan tepatnya Gedung Pancasila tersebut mulai dibangun. Beberapa literatur menunjukkan bahwa pembangunannya dilaksanakan kira-kira pada tahun 1830. Gedung tersebut awalnya dibangun sebagai rumah kediaman Panglima Angkatan Perang Kerajaan Belanda di Hindia Belanda, yang juga merangkap sebagai Letnan Gubernur Jenderal.

Sebelumnya Panglima Angkatan Perang tinggal di gedung yang sekarang berdiri Gereja Katedral. Melalui surat keputusan tanggal 5 Desember 1828, rumah kediaman Panglima dijual kepada Yayasan Gereja Katolik dengan harga 20.000 gulden. Yayasan Gereja kemudian membongkar rumah tersebut dan mendirikan gereja. Karena sebab-sebab yang tidak diketahui, gereja tersebut roboh pada tanggal 9 April 1880. Akhirnya dibangunlah Gereja Katedral di tempat tersebut yang diresmikan satu dekade kemudian pada tahun 1901.

Karena rumah kediaman panglima tersebut dijual, maka perlu dibangun sebuah rumah baru. Gedung ini selanjutnya dibangun di atas sebuah taman yang indah yang kemudian dikenal dengan Taman Hertog. Nama ini berasal dari Hertog van Saksen Weimar yang menjabat sebagai Panglima dari tahun 1848-1851. Nama tersebut kemudian berganti menjadi Taman Pejambon. Di sekitar Pejambon  dahulu juga terdapat sebuah kompleks militer.

Panglima berdiam di Taman Hertog sampai tahun 1916. Pada tahun 1914-1917, Departemen Urusan Peperangan Hindia Belanda dipindahkan ke Bandung yang diikuti juga dengan kepindahan Panglima ke kota tersebut.

GEDUNG VOLKSRAAD

Gedung bekas kediaman Panglima yang oleh Belanda mungkin dipandang cukup memadai untuk tempat persidangan Dewan Perwakilan Rakyat (Volksraad) kemudian diresmikan sebagai Gedung Volksraad pada Mei 1918 oleh Gubernur Jenderal Limburg Stirum.

Dalam katalog Pameran Peringatan Hari Ulang Tahun ke-300 Kota Batavia yang diselenggarakan di musium di Amsterdam pada bulan Juni dan Juli 1919, terdapat catatan bahwa Volksraad pernah digunakan juga sebagai tempat pertemuan para anggota Dewan Pemerintahan Hindia Belanda (Raad van Indie). Kemudian pemerintah membangun gedung tersendiri untuk Raad van Indie yaitu gedung yang ada di sebelah barat gedung Volksraad di Pejambon No. 2.

Volksraad adalah sebuah dewan yang wewenangnya sangat terbatas. Semula Dewan hanya diberi hak untuk memberi nasehat kepada pemerintah, tetapi pada tahun 1927 dewan rakyat tersebut diberi wewenang untuk membuat Undang-Undang bersama-sama dengan Gubernur Jenderal. Tetapi wewenang itu tidak banyak berarti penting karena Gubernur Jenderal memegang hak veto.

Dalam suatu masa jabatan, jumlah keseluruhan anggota Volksraad pernah mencapai 60 orang terdiri atas 30 wakil rakyat Indonesia (19 dipilih tidak langsung dan 11 ditunjuk langsung), 25 orang bangsa Belanda (15 dipilih tidak langsung dan 10 diangkat), 4 wakil dari golongan keturunan China (3 orang dipilih tidak langsung dan 1 diangkat), dan seorang wakil golongan keturunan Arab yang diangkat. Setiap tahun diadakan dua kali sidang. Sidang pertama dimulai setiap tanggal 15 Mei dan sidang kedua pada hari Selasa ketiga Oktober bulan. Lamanya kedua sidang itu berlangsung selama empat setengah bulan.

Selama empat belas tahun (1927-1941), Volksraad hanya mampu mengajukan 6 rancangan undang-undang, 3 diantaranya diterima pemerintah. Hasil-hasil itupun dicapai setelah tiga orang anggota Volksraad tersebut yaitu Salim, Stokvis, Soetadi, dan Djajadiningrat menyampaikan kritiknya pada tahun 1923 yang mengatakan bahwa “kalau kita ikuti sejarah perkembangan Volksraad sejak tahun 1918, kita hanya bisa berkata dengan rasa penyesalan bahwa hasil-hasil yang dicapainya tidak ada sama sekali”.

BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN

Pemerintah Belanda memaklumkan perang terhadap Jepang sesudah Jepang menyerang Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941. Dalam usaha menghadapi serangan Tentara Jepang ke-16 dibawah pimpinan Letnan Jenderal Imamura, pertahanan Belanda dalam waktu singkat terdesak dan akhirnya Panglima Angkatan Bersenjata Belanda Letnan Jenderal Ter Poorten atas Tentara Sekutu di Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang tanggal 8 Maret 1942.

Pada tahun 1943, Pemerintah Militer Jepang di Indonesia membentuk badan Tyuuoo Sangi-In yaitu Badan Pertimbangan Pusat di Jakarta. Badan tersebut bertugas mengajukan usulan kepada pemerintah dan menjawab pertanyaan pemerintah tentang soal-soal politik dan memberikan pertimbangan tentang tindakan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Militer Jepang. Jumlah total anggota Tyuuoo Sangi-In 43 orang, terdiri dari 23 orang yang diangkat oleh Saiko Syikikan (Penguasa Tertinggi Pemerintah Militer Jepang), 18 orang utusan dari setiap syu (karesidenan) dan Batavia Tokubetsu Syi (Kotapraja Istimewa Jakarta), dan 2 orang utusan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.

Sidang Tyuuoo Sangi-In yang pertama dan sidang-sidang berikutnya berlangsung di  bekas Gedung Volksraad, Jalan Pejambon No. 6, Jakarta. Dalam persidangan pertama yang berlangsung pada tanggal 16-20 Oktober 1943 telah dibentuk 4 Komisi yang bertugas untuk menjawab pertanyaan Saiko Syikikan tentang cara bagaimana mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik.

Situasi Perang Pasifik tidak selalu menguntungkan pihak Jepang. Sesudah pasukan Tentara Sekutu, terutama tentara Amerika Serikat, dapat mengkonsolidasikan diri, maka setapak demi setapak, pulau demi pulau di Pasifik direbut kembali. Kedudukan Tentara Jepang di Indonesia juga terancam, khususnya dari udara.

Dalam keadaan bertahan tersebut, Perdana Menteri Koiso dalam Taikoku Gikai atau sidang istimewa Parlemen Jepang ke-85 di Tokyo, 7 September 1944 kemudian menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia “di kelak kemudian hari nanti”. Ketika usaha Jepang dalam peperangan sudah mengalami kemunduran dari seluruh garis pertahanannya di Pasifik, maka pada tanggal 1 Maret 1945 Saiko Syikikan mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

Tujuan politik pembentukan BPUPK tersebut ialah agar rakyat Indonesia tetap memberikan dukungan kepada Jepang, sekalipun kedudukan militer Jepang di front Pasifik sudah goyah. Tugas badan ini ialah untuk mempelajari soal-soal yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, dan tata-pemerintahan yang diperlukan dalam usaha pembentukan Indonesia yang merdeka “di kelak kemudian hari”.  Dalam pidato radio tanggal 9 Maret 1945, pihak Gunseikan mengatakan bahwa kemerdekaan itu “ibarat mendirikan gedung. Sebelum mendirikan gedung, terlebih dahulu batu besar itu haruslah dibikin sekuat-kuatnya, tetapi sebelum batu-batu besar itu diujudkan, maka perlu sekali dibikin rancangan yang sempurna.”

Pemikiran klasik kolonial serupa diulangi lagi oleh Gunseikan, yaitu ketika pada tanggal 29 April 1945 mengangkat anggota BPUPK menegaskan bahwa BPUPK berkewajiban “mempelajari dan menyelidiki segala urusan yang penting mengenai hal-hal politik, ekonomi, tata-usaha pemerintahan, kehakiman, pertahanan, lalu lintas, dan sebagainya yang diperlukan dalam usaha pembentukan Negara Indonesia, dan hal-hal itu harus dilaporkan kepada Gunseikan.”

Dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPK, seorang anggota BPUPK yang bernama Soekarno mengkritik tugas BPUPK seperti yang dirumuskan pihak Jepang dengan mengatakan bahwa “kalau benar semua ini harus diselesaikan terlebih dahulu, sampai njlimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, tuan tidak akan mengalami Indonesia Merdeka,  kita semua tidak akan mengalami Indonesia Merdeka – sampai di lobang kubur!”

Upacara pembukaan BPUPK dilakukan pada 28 Mei 1945 di bekas gedung Volksraad. Acara pembukaan tersebut dihadiri oleh Panglima Wilayah ke-7 Jenderal Itakagi, dan Panglima Tentara ke-16 di Jawa Letnan Jenderal Nagano. Dalam upacara pembukaan tersebut diadakan acara pengibaran  bendera Jepang Hinomaru yang dilakukan oleh Mr. A.G. Pringgodigdo dan pengibaran bendera Indonesia Sang Merah Putih yang dilakukan oleh Toyohiko Masuda.

Sidang BPUPK diadakan dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan dilanjutkan mulai tanggal 10-17 Juli 1945. Sidang-sidang tersebut diselenggarakan di bekas gedung Volksraad atau pada zaman Jepang dikenal sebagai Gedung Tyuuoo Sangi-In, yaitu Gedung Pancasila sekarang.

SIDANG BPUPK 1 JUNI 1945

Anggota BPUPK terdiri dari 62 orang bangsa Indonesia, termasuk 4 orang dari golongan keturunan China, Arab, dan Belanda ditambah 7 anggota istimewa bangsa Jepang. Badan ini diketuai oleh Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat, dibantu dua Wakil Ketua yaitu seorang Jepang bernama Yoshido Ichibangse dan R.P.Soeroso. Ketua BPUPK mengajukan pertanyaan kepada sidang mengenai  “Apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk?”

Pertanyaan ini pada hakekatnya memberi peluang dan kesempatan kepada para anggota untuk menghindari kemauan pihak Jepang yang meminta BPUPK untuk lebih dahulu mengadakan persiapan-persiapan secara terperinci, sebelum membicarakan tentang Dasar Negara Indonesia Merdeka.

Pada tanggal 1 Juni 1945, anggota BPUPK Ir. Soekarno mendapat giliran untuk menjawab pertanyaan Ketua tersebut dan kesempatan itu juga digunakan untuk menanggapi uraian pembicara-pembicara sebelumnya. Jawaban Ir. Soekarno berisi lima sila yang diusulkan untuk dijadikan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Kelima Sila tersebut adalah: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pidato tersebut telah mendapat sambutan hangat dari segenap anggota BPUPK. Menurut notulen rapat dicatat sebagai tepuk tangan yang “riuh”, “riuh rendah” dan “menggemparkan”. Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut, yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan Ketua BPUPK Dr. Radjiman Wedyodiningrat menyebut pidato Ir. Soekarno itu berisi “Lahirnya Pancasila,” dan “telah keluar dari jiwanya secara spontan, meskipun sidang ada dibawah pengawasan keras dari Pemerintah Balatentara Jepang”.

Sebagai seorang yang mengikuti dan mendengar sendiri pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945, Dr. Radjiman Wedyodiningrat juga menyatakan bahwa “Lahirnya Pancasila” ini adalah buah “rekaman stenografis” dari pidato Bung Karno yang diucapkan dengan tidak tertulis dahulu dalam sidang yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945 ketika sidang membicarakan “Dasar Negara kita” sebagai penjelmaan dari angan-angannya. Tentunya kalimat-kalimat sesuatu pidato yang tidak tertulis dahulu kurang sempurna tersusunnya, tetapi yang penting ialah isinya.

Menanggapi pidato 1 Juni 1945, bekas Wakil Ketua BPUPK Yoshido Ichibangse dalam laporannya yang disimpan di salah satu arsip resmi di Amsterdam menulis bahwa “Mayoritas kaum nasionalis menuntut kemerdekaan sekarang, sekalipun persiapannya belum sempurna, kata Ir. Soekarno. Kemerdekaan adalah ibarat jembatan. Di seberang jembatan kita sempurnakan masyarakat kita. Saya mendapat kesan bahwa Ir. Soekarno akan memutuskan hubungan dengan Jepang apabila Jepang tidak segera memberikan kemerdekaan pada Indonesia”.

Dengan kata-kata lain, bekas Ketua BPUPK Dr. Radjiman Wedyodiningrat menyatakan bahwa “memang jiwa yang berhasrat merdekatak mungkin dikekang-kekang”, dan bahwa “selama Fasisme Jepang berkuasa di negeri kita, Ide Demokrasi tersebut tak pernah dilepaskan oleh Bung Karno, selalu dipegangnya teguh-teguh dan senantiasa dicarikannya jalan untuk mewujudkannya.

MENUJU INDONESIA MERDEKA

Sidang pertama BPUPK yang dimulai tanggal 29 Mei 1945 dan berakhir tanggal 1 Juni 1945 memutuskan untuk membentuk Panitia Kecil yang diketuai Ir. Soekarno dengan tugas untuk merumuskan kembali Pancasila berdasarkan pidato yang diucapkan Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Panitia tersebut juga ditugaskan untuk menyusun rancangan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar bagi Indonesia Merdeka. Dari Panitia Kecil itu dipilih 9 orang yang terdiri dari Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakar, H. Agus Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin untuk melaksanakan tugas merumuskan Pancasila.

Tugas tersebut mereka selesaikan pada tanggal 22 Juni 1945 dan hasilnya oleh Muhammad Yamin diberi nama “Piagam Jakarta”. Adapun urutan dan rumusannya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya, Kerakyatan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam sidang kedua yang diadakan dari tanggal 10 Juli 1945 hingga 17 Juli 1945, BPUPK menerima dan mengesahkan Piagam Jakarta dan membentuk tiga panitia, yakni Panitia Hukum Dasar yang diketuai Prof. Mr. DR. Soepomo, Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Drs. Mohammad Hatta, dan Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai Abikusno Tjokrosujoso. Selama persidangan tersebut, BPUPK menghendaki agar Indonesia dapat merdeka selekasnya.

Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPK mendengar laporan dari Panitia Hukum Dasar. Sesudah keesokan harinya dibacakan, maka pada tanggal  16 Juli 1945, sidang BPUPK menerima rancangan Hukum Dasar tersebut.

Satu hari sesudah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima, maka pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. Susunan keanggotaan PPKI tersebut terdiri dari Ir. Soekarno sebagai Ketua, Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua, dan anggota-anggota yakni Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, K.H. Hadikusumo, Otto Iskandardinata, P. Sorjohamidjojo, P. Purbojo, S. Kartohadikusumo, Dr. Soepomo, Abdulkadir, Dr. Yap Tjwan Bing, Dr. M. Amir, Dr. Sam Ratulangi, Laturharhary, I Gusti Ketut Pudja, Hamidan, R.P. Soeroso, Wahid Hasjim dan Mochamad Hassan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Ketua PPKI kemudian menambah 6 orang anggota baru, yaitu Wiranata Kusumah, K.H. Dewantoro, Kasman Singodimedjo, Sajuti Melik, Iwa Kusumasumantri, dan Achmad Subarjo. PPKI tidak pernah dilantik oleh Jepang.

DETIK-DETIK MENJELANG PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Setelah dipastikan bahwa Jepang sudah menyerah, maka pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta, masing-masing selaku Ketua dan Wakil Ketua PPKI mengundang semua anggota badan ini untuk mengadakan rapat pada tanggal 16 Agustus 1945 di Pejambon No. 6. Berlainan dengan BPUPK yang susunan keanggotaannya masih terdapat beberapa orang Jepang, PPKI sepenuhnya terdiri dari Bangsa Indonesia.

Pada malam tanggal 15 Agustus 1945, kelompok pemuda mendesak Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Karena tidak tercapai kesepakatan terhadap permintaan para pemuda tersebut, maka pada pagi buta tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta ‘diamankan’ oleh para pemuda ke Rengasdengklok.

Pagi hari tanggal 16 Agustus 1945, para anggota PPKI berangkat dari penginapan mereka di Hotel Des Indes, Jl. Gajahmada menuju gedung Pejambon No. 6 untuk memenuhi undangan Ketua dan Wakil Ketua PPKI. Namun rapat tersebut tidak jadi berlangsung karena Ketua dan Wakil Ketua PPKI masih belum kembali ke Jakarta.

Dalam buku “Bung Hatta Menjawab”, Mohammad Hatta memperkirakan bahwa seandainya rapat tersebut jadi dilaksanakan, Proklamasi Kemerdekaan RI mungkin akan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 di Pejambon No. 6. Perkiraan ini didasarkan bahwa pada malam tanggal 15 Agustus 1945, kelompok pemuda telah melakukan desakan yang kuat agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamirkan. Bahkan pada malam itu, Mohammad Hatta sudah mempersiapkan bahan rapat, antara lain mengetik Pembukaan Undang-Undang Dasar yang sampai saat itu direncanakan sebagai naskah proklamasi.

Tetapi sejarah menentukan lain. Proklamasi Kemerdekaan berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur No. 56 dimana sehari sebelumnya pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta baru saja tiba kembali ke Jakarta dari Rengasdengklok. Terjadilah kesibukan-kesibukan luar biasa di luar pengetahuan Pemerintahan Militer Jepang.

Masalah-masalah penting yang harus diputuskan ialah apakah proklamasi akan dilakukan atas nama PPKI atau tidak dan bagaimana isi proklamasi yang akan berkumandang ke seluruh dunia itu. Sesudah mempertimbangkan keinginan kelompok-kelompok pemuda yang sejak semula bergerak aktif untuk menyongsong datangnya kemerdekaan, maka Bung Karno dan Bung Hatta bertindak atas nama seluruh bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi di Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta.

TAHUN-TAHUN AWAL KEMERDEKAAN

Dengan demikian, melalui hasil kerja PPKI, bangsa Indonesia mampu menunjukkan kemampuan mereka untuk mewujudkan takdir dan keinginannya dengan rela berkorban demi kebebasan dan kedaulatan yang telah dicapai. Tak lama kemudian, republik yang baru lahir tersebut akan melancarkan perjuangan bersenjata yang akan membawa kembali negara ke alam penjajahan. Perjuangan tersebut dimulai pada Agustus 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949 ketika Belanda secara formal akhirnya mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Pada saat itulah mesin dari pada pemerintahan republik baru ini, yang ibukotanya ketika itu sempat berpindah ke Yogyakarta sebagai Ibu Kota Revolusi, mulai dipindahkan kembali ke Jakarta.

Ketika Pemerintah RI hijrah ke Yogyakarta, Belanda menciptakan ‘negara-negara bagian’ yang tergabung dalam wadah Pertemuan Konsultasi Federal atau Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO). Hal ini tentunya jelas bertujuan secara politik menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sidang-sidang BFO dilakukan di Gedung Pancasila. Ketika BFO dibubarkan karena sudah tercapai kesepakatan dalam Persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB),  sidang penutupan BFO juga dilangsungkan di Gedung Pancasila dengan dihadiri 15 wakil dari 18 ‘negara bagian’.

Sampai saat ini belum ditemukan catatan dan belum ada pihak yang menyatakan dengan tegas mengenai penamaan resmi Gedung Pancasila. Namun secara obyektif terdapat kenyataan sejarah bahwa di gedung ini para pemimpin bangsa telah mengambil keputusan sejarah yang sangat penting ketika pada bulan Mei, Juni dan Juli 1945 secara sepakat menentukan dasar negara yang akan dijadikan landasan bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu PANCASILA.

DEPARTEMEN LUAR NEGERI

Indonesia secara resmi diterima menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Bendera Indonesia dikibarkan secara serentak pada hari itu juga di depan gedung Markas Besar PBB di Lake Success, Amerika Serikat dan Gedung Pancasila di Jakarta. Sejak saat itu, baik di PBB maupun forum-forum internasional lainnya, Indonesia selalu berada di garis terdepan dalam gerakan dekolonisasi yang akhirnya mengakhiri segala bentuk penjajahan di dunia. Indonesia bekerja keras di Komite Dekolonisasi PBB untuk mengadopsi diterimanya dua resolusi di Majelis Umum PBB tahun 1960 mengenai pengakuan kemerdekaan bagi negara-negara jajahan dan daerah-daerah yang tidak berpemerintahan. Di PBB dan berbagai forum lainnya, Indonesia tanpa kenal lelah membela dan memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di dunia.

Pada awal tahun 1950, gedung yang menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah yaitu bekas gedung Volksraad dan Tyuuoo Sangi-In dan yang kita kenal sebagai Gedung Pancasila tersebut diserahkan kepada Departemen Luar Negeri. Nama Gedung Pancasila mulai semakin dikenal ketika pada tanggal 1 Juni 1964 di Departemen Luar Negeri diperingati secara nasional hari lahirnya Pancasila yang dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Penunjukan Gedung Pancasila sebagai kantor Departemen Luar Negeri terasa selalu memberi bimbingan kepada Departemen Luar Negeri sebagai aparat pemerintah yang mengemban tugas menjalankan politik luar negeri agar berpegang teguh pada pedoman hidup, falsafah bangsa dan dasar negara Pancasila yakni ikut serta memajukan perdamaian dunia, keadilan sosial dan kemakmuran yang adil dan merata.

Bagi Indonesia, volume kegiatan diplomatik sejak awal 1950 terus meningkat. Dalam rangka menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Departemen Luar Negeri menyadari adanya kebutuhan mendesak untuk memiliki kader-kader diplomat yang cakap dan terlatih. Departemen Luar Negeri segera mengadakan pendidikan dan pelatihan yang menekankan praktek kerja di lapangan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dengan merekrut pejabat diplomatik dan konsuler baik administrasi maupun persandian.

Untuk memenuhi kebutuhan jangka menengah, maka didirikan Akademi Dinas Luar Negeri (Academic Voor de Buitenlandze Dienst) pada tahun 1949 menyusul kemudian didirikan Akademi Dinas Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Akademi Sinologi. Sebelumnya Akademi Ilmu Politik telah berdiri di Yogyakarta pada masa pemerintahan revolusioner.

Ruang depan Gedung Pancasila pernah ditempati oleh Sekretariat Akademi Dinas Luar Negeri. Kuliah-kuliah ilmu ekonomi diberikan sendiri oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta kepada para mahasiswa yang seringkali diadakan di Gedung Pancasila. Dalam dasawarsa 1960-an, Gedung Pancasila dipergunakan pula untuk mendidik calon-calon diplomat Indonesia melalui kursus Atase Pers, kursus Caraka dan Susdubat I yaitu Kursus Dasar Umum Pejabat Dinas Luar Negeri.

Menjelang Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang bersejarah itu, Gedung Pancasila menjadi pusat kegiatan Sekretariat Bersama Konferensi yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri dengan anggota-anggotanya terdiri dari para Duta Besar Birma, India, Pakistan, dan Sri Lanka di Jakarta.

Ketika Israel, Inggris dan Perancis melancarkan agresi bersama terhadap Mesir pada 1956, massa rakyat mengadakan demonstrasi ke Departemen Luar Negeri untuk menyatakan dukungan rakyat Indonesia kepada Mesir dan mengutuk agresi yang dilakukan oleh tiga negara tersebut.

Pada tahun 1957, pembangunan gedung tambahan Departemen Luar Negeri selesai sehingga mulai saat itu kantor Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Jenderal pindah ke gedung baru. Walaupun pusat Departemen Luar Negeri berpindah ke gedung baru, tetapi Gedung Pancasila masih tetap digunakan sebagai kantor sampai menjelang dipugar. Bahkan gedung ini masih tetap mencatat berbagai peristiwa penting yang bersejarah.

Gedung Pancasila tidak hanya menjadi saksi bisu menjelang runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru. Selama pergolakan politik di penghujung tahun 1965 dan awal 1966, Gedung Pancasila menjadi sasaran demonstrasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang menentang komunis. Massa pelajar dan mahasiswa yang marah tersebut telah menyebabkan kerusakan di beberapa bagian gedung tambahan dan tidak terkecuali Gedung Pancasila.

Dalam rangka melaksanakan program Kabinet Ampera (25 Juli 1966-17 Oktober 1967), Departemen Luar Negeri menggariskan tahap-tahap pelaksanaan kebijaksanaan luar negeri khususnya pendobrakan keadaan isolasi yang diakibatkan oleh politik luar negeri Orde Lama agar supaya politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan kepada kepentingan nasional dan menuju perdamaian dunia dapat ditegakkan kembali. Isolasi akibat politik luar negeri Orde Lama tersebut tercermin ketika Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia.

Namun tepat lima bulan setelah munculnya Orde Baru melalui Surat Perintah 11 Maret 1966, pada tanggal 11 Agustus 1966 Indonesia dan Malaysia mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konfrontasi. Peristiwa bersejarah dalam membina hidup bertetangga kedua negara yang bersahabat tersebut telah direkam pula di Gedung Pancasila. Pada hari itu, para wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia masing-masing Menteri Utama Bidang Politik/Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak membubuhkan tanda tangan mereka pada naskah persetujuan normalisasi hubungan kedua negara.

Dalam rangka memenuhi harapan bangsa Indonesia terhadap pemeliharaan dan perbaikan warisan budaya yang bersejarah, pemugaran terhadap Gedung Pancasila dilakukan oleh Departemen Luar Negeri pada tahun 1973 sampai 1975. Pemugaran untuk bagian dalam gedung telah diusahakan sejauh mungkin mengembalikan coraknya yang asli, tanpa mengadakan perubahan-perubahan struktural. Pengisian perabotan dan permadani disesuaikan dengan kebutuhan untuk masing-masing ruangan.

Sesudah selesai dipugar, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Departemen Luar Negeri ke-30 pada tanggal 19 Agustus 1975, Presiden Republik Indonesia Soeharto membuka selubung prasasti sebagai pertanda peresmian gedung yang terletak di Jalan Pejambon No. 6 Jakarta sebagai GEDUNG PANCASILA. Upacara tersebut disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia kedua Sri Sultan Hamengku Buwono ke-IX; Mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta; para Menteri Kabinet; Kepala-kepala Perwakilan negara sahabat dan undangan lainnya. Pada acara tersebut, Presiden Soeharto mengatakan bahwa, “salah satu cara yang tepat untuk meneruskan pengalaman dan memelihara semangat, tujuan dan cita-cita kemerdekaan itu adalah memelihara dan mewariskan benda-benda, tulisan-tulisan dan tempat-tempat bersejarah kepada generasi yang akan datang, malahan juga alam pikirannya.”
GEDUNG PANCASILA SAAT INI

Gedung Pancasila saat ini dimanfaatkan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan internasional seperti resepsi untuk menghormati kunjungan petinggi-petinggi asing ke Indonesia, penandatanganan perjanjian dengan negara lain dan organisasi internasional, pertemuan bilateral dan resepsi diplomatik dalam rangka menyambut kunjungan para menteri luar negeri negara sahabat serta jamuan makan resmi dan tidak resmi.

Menteri Luar Negeri menjaga tempat bekerja beliau yang berada di Gedung Pancasila dan menyambut rekan-rekan beliau di gedung bersejarah ini. Menteri juga memimpin upacara sumpah jabatan bagi para pejabat senior, konsul jenderal maupun upacara untuk mengakhiri masa jabatan dinas luar negeri di gedung tersebut.

Mulai dari Januari 2002, Gedung Pancasila juga menjadi tuan rumah untuk acara jamuan makan pagi Foreign Policy Breakfast, dimana Menteri Luar Negeri mengundang para pemimpin dan tokoh dari kelompok-kelompok masyarakat untuk mendiskusikan kebijakan luar negeri dan masalah-masalah hubungan internasional. Foreign Policy Breakfast merefleksikan satu transformasi yang terjadi karena era reformasi dimana suara rakyat adalah hal yang sama pentingnya dengan parlemen dan partai politik, organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil, media masa, akademisi dan para pakar, memilki kepentingan yang lebih besar dalam formulasi dan pengadaan kebijakan luar negeri Indonesia. Tentu saja, peranan para tokoh atau lembaga tersebut merupakan unsur pokok kebijakan luar negeri dan pelaku-pelaku penting dalam hubungan internasional sebagai konsekuensi perwujudan masyarakat yang demokratis dan terbuka.

22
Mar
10

Historia : Dari Bukittinggi Ke Jakarta

Bukittinggi, Fort de Kock, Berawal dari Pasar
Sebagian pemandangan Bukittinggi dari pincak Jam Gadang. Gunung Merapi menghampar di depan mata.
Senin, 22 Maret 2010 | 09:25 WIB


KOMPAS.com — Parijs van Sumatra adalah sebutan dua kota di Sumatera pada masa kolonial. Di pulau Jawa, Bandung-lah yang mendapat julukan Parijs van Java. Tak lain karena pemandangan nan indah, pegunungan, berkelok-kelok, dan cuaca yang sejuk. Di Pulau Sumatera, Medan (Sumatera Utara) dan Bukittinggi (Sumatera Barat) mendapat julukan seperti tersebut di atas. Kali ini, giliran Parijs van Sumatra yang di Bukittinggi. Kota dengan liukan pegunungan nan elok, pemandangan hijau royo-royo, ngarai, serta Tri Arga (tiga gunung) yaitu Gunung Merapi – gunung tertinggi di Sumatera Barat – Gunung Singgalang, dan Sago.

Sebenarnya tak hanya tiga gunung itu yang mengelilingi Bukittinggi. Tapi ada 27 bukit lain yang membuat Bukittinggi begitu sejuk dan cantik. Istana Negara di kota ini juga dinamakan Tri Arga dan kemudian menjadi Istana Negara Bung Hatta.

Bukittinggi ada di 91 km sebelah utara kota pesisir Padang di mana terdapat Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandar Udara Tabing. Untuk menuju ke Bukittinggi yang berada di dataran tinggi, baik jalan raya maupun jalur kereta api harus melalui banyak tanjakan dan tikungan. Belanda sudah membangun jalan raya Padang-Bukittinggi pada 1833 sedangkan jalur kereta api pada 1890. Seperti di Ambarawa, jalur kereta api Padang-Bukittinggi juga mempunya tiga rel karena jalur tersebut menanjak.

Kini, jalur kereta api sudah berganti dengan bus tapi jalur kereta api masih bisa terlihat mengular. Sayangnya semua itu tinggal kenangan.

Tiba di Bukittinggi, siapapun yang terbiasa hidup dengan cuaca Jakarta pasti akan sedikit bergidik. Suhu udara berkisar antara 19-23 derajat Celcius. Sejuk sangat, dengan udara yang masih bersih, langit siang hari yang begitu cerah. Suasana dan cuaca di pagi hari, sekitar pukul 07.30, masih terasa sepi, tenang, nyaman, sejuk. Berbeda dengan Jakarta yang tak pernah berhenti dari kesibukan dengan polusi yang bikin langit Jakarta seakan mendung.

Sebagai Parijs van Sumatra – dengan pemandangan elok, maka wisatawan yang datang ke tempat ini pasti tak akan melewatkan Ngarai Sianok. Decak kagum pastilah keluar dari mulut siapapun yang pertama kali melihat Ngarai Sianok yang berkelok-kelok dengan Sungai Batang Sianok mengalir di dasarnya.

Dalam Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia, Zulqayyim, staf pengajar jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang, menulis tentang “Pembangunan Infrastruktur Kota Bukittinggi Masa Kolonial Belanda”. Dalam tulisan itu ia menyertakan sejarah berdirinya Bukittinggi yang dimulai dari sebuah pasar yang didirikan dan dikelola oleh para penghulu Nagari Kurai.

Pada awalnya pasar, atau orang Minangkabau menyebutnya sebagai pakan, itu hanya dibuka tiap Sabtu, setelah makian ramai, maka ditambah dengan hari Rabu. Karena pasar itu terletak di salah satu bukik nan tatinggi (bukit yang tertinggi) maka kemudian jadilah sebutan Bukittinggi untuk pasar sekaligus Nagari Kurai itu. Nama pasar itu kini menjadi Pasar Atas (Pasar Ateh) dan berada di jantung kota ini.

Dalam referensi lain disebutkan, pasar tersebut berdiri di atas tempat bernama Bukik Kubangan Kabau. Pada tahun 1820 diadakan pertemuan adat suku Kurai untuk mengganti nama Bukik Kubangan Kabau menjadi Bukik Nan Tatinggi. Nama bukik (bukit) yang terakhir itulah yang kemudian menjadi Bukittinggi. Nama Pasar Kurai menjadi Pasar Bukittinggi.

Bagi Belanda, setelah perjanjian Plakat Panjang 1833, menjadikan pusat kegiatan ekonomi Fort de Kock. Nagari Kurai adalah salah satu nagari yang ada di daerah Luhak (kabupaten) Agam dan terdiri atas Lima Jorong. Jauh sebelum kedatangan Belanda di Dataran Tinggi Agam, 1823, Pasar Bukittinggi sudah ramai didatangi penduduk.

Pada sekitar 1825-1826, Kepala Opsir Militer Belanda untuk Dataran Tinggi Agam, Kapten Bauer, mendirikan benteng Fort de Kock di Bukit Jirek – 300 meter sebelah utara Pasar Bukitinggi. Nama Fort de Kock diambil dari nama Komandan Militer dan Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda Baron Hendrik Markus de Kock. Benteng itu dibangun untuk membantu Kaum Adat menghadapi Kaum Paderi (Agama). Sejak itu pemerintah Hindia Belanda menyebut kawasan itu sebagai Fort de Kock sedangkan warga Minangkabau tetap menyebut Bukittinggi.
WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

Jam Gadang, Kini Tanpa Patung Hermes dan Harimau
Selasa, 23 Maret 2010 | 09:18 WIB


KOMPAS.com — London boleh bangga punya Big Ben, tapi Bukitinggi boleh lebih berbangga, tak hanya punya Jam Gadang (Jam Besar), tapi juga pemandangan alam yang tak terbandingkan. Tengok saja Ngarai Sianok, dengan Goa/Lubang Jepang-nya. Belum lagi sederet gunung yang melingkari kota ini.

Sebagai tengara kota, Jam Gadang setinggi 26 meter ini dibikin oleh putera Bukittinggi, Yazid Sutan Gigiameh. Dari paparan tim Rehabilitasi Jam Gadang, disebutkan, Jam Gadang dibangun oleh opzichter (arsitek) bernama Yazid Abidin (Angku Acik) yang berasal dari Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam.

Jam yang merupakan hadiah Ratu Belanda kepada Controleur Oud Agam (sekretaris kota), HR Rookmaker, ini dibangun di “bukit tertinggi” (Bukik Nan Tatinggi) dan menghadap ke arah Gunung Merapi. Jam Besar ini didatangkan dari Rotterdam, Belanda, melalui Teluk Bayur (1926). Mesin Jam Gadang hanya ada dua di dunia, satu lagi tak lain adalah Big Ben.

Pada paparan tim, disebutkan pula, bangunan tersebut dibuat tanpa menggunakan besi peyangga dan adukan semen. Campurannya hanya kapur, putih telur, dan pasir putih.  Ruangan bawah Jam Gadang pernah dimanfaatkan sebagai loket karcis terminal, pos polisi, dan gudang pada 1970.

Bentuk klokkentoren, menara jam, demikian Jam Gadang disebut dalam literatur Belanda, berbentuk empat persegi dengan jam di  masing-masing sisi puncak. Sebetulnya, di zaman Belanda, toren alias menara itu dibangun untuk mengintai gerak-gerik pengikut Imam Bonjol semasa Perang Paderi.

Puncak Jam Gadang mengalami tiga kali perubahan. Semula puncak Jam Gadang dibuat setengah lingkaran seperti kubah masjid. Di atasnya dipasang patung ayam jago, menghadap arah timur, yang sedang berkokok. Sengaja dibikin demikian untuk menyindir masyarakat Agam Tuo yang kesiangan, demikian ditulis Zulqayyim dalam buku “Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia”.

Di zaman Jepang, puncak Jam Gadang berubah lagi. Sesuai selera Jepang. Maka Jam Gadang di zaman Jepang berbentuk atap bertingkat menyerupai Pagoda. Di masa kemerdekaan, atap itu diganti dengan gonjong rumah adat seperti rumah adat Minangkabau.

Di masa awal, di sisi kanan dari taman Jam Gadang ini (berhadapan dengan Jam Gadang sisi depan) terdapat Patung Hermes di atas semacam tiang/tonggak dan juga patung harimau. Namun sudah tak terlacak lagi ke mana kedua patung itu dan kapan mereka hilang.

Dalam pertemuan antara Wakil Rektor Universitas Bung Hatta, Padang, Eko Alvarez, dengan rombongan dari Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) yaitu dewan pimpinannya, Pia Alisjahbana dan Han Awal, serta Direktur Eksekutif BPPI, Catrini Kubontubuh; serta arkeolog Hardini Sukmono, persoalan Hermes juga mengemuka.

Bahkan kemudian dalam acara Sosialisasi Rehabilitasi Jam Gadang di Bukittinggi beberapa waktu lalu, masalah keberadaan kedua patung itu juga diangkat. Namun tentu saja jawabannya tak bisa langsung didapat. Salah satu tetua adat menyatakan, harimau adalah perlambang Agam.

Angka empat pada Jam Gadang yang menggunakan sistem Romawi, juga sering disinggung dengan urusan mistik. Angka empat pada sistem penomoran Romawi harusnya ditulis IV namun pada Jam Gadang, angka empat ditulis IIII. Beberapa sumber menyebutkan, penomoran itu dimungkinkan karena si pembuat tak terlalu paham dengan sistem angka Romawi atau memang sengaja dibikin demikian agar tak membingungkan jika angka-angka itu menghadap ke luar, bukan menghadap ke arah jam (arah dalam). Di luar urusan angka jam, kesahalan tulis seperti itu sering terjadi di belahan dunia manapun, seperti angka 9 yang ditulis VIIII (harusnya IX) atau angka 28 yang ditulis XXIIX (seharusnya XXVIII).

Jam ini masih tetap beroperasi. Dentingnya masih bisa didengar setiap jam. Bahkan kini, dari puncaknya juga akan selalu terdengar suara pengawas mengingatkan warga agar tak membuang sampah sembarangan. Di masa puasa, denting jam ini juga berfungsi sebagai penanda imsak dan berbuka puasa.

Memang, tempat sampah mudah sekali ditemukan di taman sekitar Jam Gadang. Alhasil, taman ini terlihat bersih. Dan tak ada bau pesing di sana. Pasalnya, taman mungil ini juga dilengkapi dengan WC umum. Kini WC umum itu sedang direnovasi.

Saat pertama Jam Gadang dibangun, 1926,  lingkungan sekitar tak ketinggalan ikut dihidupkan. Ada terminal bus, bangunan kantor Asisten Residen Afdeeling Padangsche Bovenlanden – kini jadi kompleks Istana Negara Bung Hatta. Di sisi barat, pom bensin, kantor polisi, dan kantor Controleur Oud Agam. Tempat perhentian bendi atau dokar pun disiapkan. Kemudian tak jauh dari perhentian bendi terdapat Loih Galuang serta beberapa loods (los), orang Minangkabau menyebut loih, lain.

Loih Galuang (Los Melengkung) dibangun pada 1890. Los lain juga dibangun untuk pedagang kelontong, kain, juga daging dan ikan. Penataan pasar dilakukan di awal abad 20 oleh Sekretaris Kota Agam Tuo (Controleur Oud Agam) LC Westenenk.

Bukittinggi, kota kelahiran Proklamator RI, Bung Hatta, di masa Jepang, menjadi pusat pengendalian militer untuk kawasan Sumatera. Nama Stadsgemeente Fort de Kock diubah menjadi Bukittinggi Si Yaku Sho. Di masa perjuangan kemerdekaan, kota ini ditunjuk sebagai Ibu Kota Pemerintahan Darurat RI setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada 1948-1949. Kota ini juga pernah ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Sumatera dan Sumatera Tengah.


WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

Komunikasi Lewat Sovenir, Tak Sekadar Kenang-kenangan
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat peluncuran “Jakarta Punya” akhir pekan lalu. Produk tas berwarna oranye itu adalah salah satu bentuk sovenir yang ditawarkan.
Kamis, 18 Maret 2010 | 09:31 WIB


KOMPAS.com – Sovenir, cendera mata, buah tangan, tanda mata, atau kenang-kenangan jadi bagian penting dunia pariwisata. Jakarta, bukan tak punya yang namanya tanda mata. Selama ini buah tangan itu dijual lokal, hanya di tempat-tempat tertentu atau pada kegiatan-kegiatan tertentu. Sejak Sabtu (13/3) lalu, Kadin meluncurkan Jakarta Punya, sovenir khusus Jakarta dalam berbagai bentuk.

Dalam rangkaian upaya menjadikan Jakarta sebagai destinasi wisata, setiap daerah, termasuk ibu kota harus memenuhi tiga syarat. Yaitu bahwa daerah terkait harus memiliki “sesuatu untuk dilihat”. Artinya, harus ada obyek dan atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki daerah lain. Suatu daerah harus mempunyai daya tarik khusus dan atraksi wisata sebagai entertainment.

Tiap daerah juga harus memiliki “sesuatu untuk dilakukan”. Harus ada fasilitas rekreasi dan hiburan yang membuat turis betah. Kemudian setiap daerah harus menyediakan “sesuatu untuk dibeli”, artinya tentu tersedianya fasilitas belanja, khususnya barang-barang sovenir khas daerah serta kerajinan rakyat setempat sebagai oleh-oleh, kenang-kenangan, atau buah tangan. Demikian syarat itu disebutkan Oka A Yoeti dalam “Pengantar Ilmu Pariwisata”.

Cendera mata biasanya dijadikan bukti atau kenangan atas kunjungan ke suatu tempat, kota, negara. Sovenir ini tentu punya syarat tertentu agar tak hanya memenuhi fungsi sebagai kenang-kenangan tapi juga alat promosi. Biasanya, cendera mata itu digerakkan oleh perajin tradisional dan industri kecil di daerah tertentu dan mestinya barang yang dijual tak seragam.

Sebuah sovenir tentu harus mempunyai ciri khas,  bernilai seni, berkualitas baik, dibikin sedemikian rupa hingga menarik wisatawan untuk membeli. Sovenir lebih baik mengambil bentuk yang mudah dibawa dan satu hal yang juga penting adalah, harga yang terjangkau. Perajin dituntut mengasah diri agar menghasilkan sovenir yang tak biasa-biasa saja. Pada akhirnya perajin setempat tak hanya akan merasakan “kue” pariwisata tapi juga membaginya dengan membuka peluang kerja.

Sebagai produk wisata dan produk kerajinan, bentuk sovenir tentulah beragam. Tergantung kreativitas perajin. Dalam “Aneka Wisata”, disebutkan, sebagai salah satu komponen produk wisata, sovenir dituntut menampilkan identitas agar menumbuhkan citra tertentu. Untuk itu perlu pemahaman atas lingkungan dan obyek wisata tertentu. Khususnya jika pencantuman nama digunakan untuk melengkapi “gambaran” tentang sebuah obyek.

Sabtu (13/3), bukan hanya pencanangan Jakarta Kota Kreatif, di dalamnya diselipkan peluncuran produk-produk sovenir Jakarta – “Jakarta Punya”. Jakarta memang haus akan cendera mata berkualitas yang memungkinkan penggunanya berbangga menunjukkan jati diri. Sebagai sebuah identitas, seperti sudah disebutkan di atas, cendera mata yang paling populer karena mudah dibawa dan mudah dipamerkan, juga sebagai alat promosi berjalan, tak lain adalah t-thirt – kaos.

Tak pelak, dengan desain dan warna yang menggoda, kaos produk “Jakarta Punya” lumayan diperebutkan di hari peluncuran produk tersebut. Selain kaos, mug (cangkir) juga menjadi bentuk yang populer dan digemari konsumen. Yang paling murah, kecil, tapi menyentak mata yang jeli tak lain adalah pin. Meski kecil, pin dengan desain, warna, dan pesan yang tepat, “memaksa” orang untuk tak sekadar melihat tapi juga memegang, untuk kemudian berucap, “Beli di mana?” Sebuah ungkapan yang sudah pasti berarti setuju dengan isi pesan dalam pin.

WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

Menatap Jakarta Lama via Sovenir

TropenmuseumPradaningrum Mijarto

Awal abad 20, suasana Jalan Prinsenstraat, kini Jalan Cengkeh di antara gedung Dasaad Musin dan Kantor Pos, dan Stadhuisplein (Taman Balai Kota). Trem menuju Pasar Ikan, sado, dan tampak di kejauhan (arah utara) adalah Gerbang Amsterdam.
Kamis, 18 Maret 2010 | 15:00 WIB


KOMPAS.com – Ada yang sedikit mengganggu pada desain “Jakarta Punya”, sovenir resmi Jakarta yang baru saja diresmikan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Sebuah sovenir dituntut menampilkan identitas serta perlu ada pemahaman atas lingkungan dan obyek wisata. Barangkali ini sedikit terlewat.

Dalam jumpa pers sebelum pertunjukan “Video Mapping” – sebagai pertanda dimulainya Jakarta Kota Kreatif – perwakilan dari Kadin Jakarta, pemilik “Jakarta Punya”, menyatakan produk-produk tersebut sudah melalui proses penelitian dengan mengikutsertakan antropolog, sosiolog, desainer, ahli komunikasi, ahli ekonomi, dan entah ahli apa lagi, tapi produk yang tersebar pada khalayak, sama sekali tidak membantu warga Jakarta mengetahui tentang sejarahnya sendiri.

Yuliandre Darwis, si wakil dari Kadin Jakarta, kala itu juga melontarkan pernyataan, dari hadirin yang ada di ruangan tersebut, bisa dites, pemahaman sejarah dan keberadaan Jakarta. Baiklah, memang sudah dapat dipastikan, begitu banyak orang tak paham perkara sejarah kota ini. Termasuk soal kapan embrio Jakarta dimulai, kapan nama Sunda Kalapa berubah menjadi Jayakarta, atau tentang nama Museum Sejarah Jakarta yang bukan Museum Fatahillah.

Di sinilah seharusnya produk keren seharga Rp 85.000 itu – yang juga didukung penuh oleh Pemprov DKI, dengan ahli-ahli yang berderet di belakangnya, dengan penelitian sebelum menjadi produk – menjadi salah satu media untuk memberi pemahaman pada publik. Sehingga pengguna tak lagi ragu mengenakannya sebagai identitas.

Lantas di mana sebenarnya letak hal yang mengganggu itu? Kecil tapi berarti besar. Pada salah satu produk kaos, tas, dan pin “Jakarta Punya” ada desain yang berisi tulisan, kisah nama Sunda Kalapa menjadi Jakarta. Di sana tertulis 1526 Jayakarta. Sedangkan pada buku-buku sejarah, dan yang sudah dipahami oleh sebagain besar penggila Kota Tua, Jayakarta baru ada mulai 1527. Yaitu ketika Fatahillah berhasil menaklukkan Portugis dan Pajajaran dan kemudian Sunda Kalapa ia ubah namanya menjadi Jayakarta.

Kemudian pada desain lain di kaos bergambar Museum Sejarah Jakarta (MSJ), pada bagian depan, di sisi kiri bawah tertulis Fatahillah. Ini adalah satu hal yang sangat salah. Kisah tentang Fatahillah pun masih jadi missing link di MSJ. Jadi tidaklah tepat museum itu disebut Museum Fatahillah.

Gedung MSJ  lebih pas kalau kita sebut “Stadhuis” (balai kota) – dan bukannya “Standhuis” seperti juga tertulis di bagian belakang kaos, atau sebut “Gedung Bicara”. Gedung tersebut, gedung balai kota ketiga, digunakan sebagai kantor administrasi Kota Batavia. Di mana orang mengurus pernikahan, di dalamnya terdapat ruang pengadilan, penjara, menjatuhkan hukuman gantung, bahkan juga sempat ada ruang yang dijadikan gereja. Karena gedung itu tempat di mana orang pada bicara, maka disebut “Gedung Bicara”.

Kumpulan sejarah Batavia yang kemudian disatukan Adolf Heuken ke dalam “Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta” menyebutkan, di dalam gedung itu terdapat “College van Schepenen” (Dewan Kotapraja), “Raad van Justitie” (Dewan Pengadilan).

Kalau mau bicara soal sejarah keberadaan museum itu sendiri, Hans Bonke dan Anne Handojo dalam buku “Dari Stadhuis Sampai Museum” menuliskan, sebelum menjadi MSJ, namanya adalah “Museum Sejarah Batavia” yang kemudian berubah menjadi “Museum Jakarta Lama”.

Nama Fatahillah muncul karena MSJ berada di Jalan Fatahillah, sepotong jalan yang sebelum ada revitalisasi, membelah “Stadhuisplein” –  Taman Balai Kota yang kini jadi Taman Fatahillah – dengan sederet gedung  yaitu Kafe Batavia,  Dasaad Musin, dan Kantor Pos.  Nama Jalan Fatahillah baru ada sekitar 20-30 tahun lalu.

Hingga tahun 1960-an, ketika trem dihapus oleh Presiden Soekarno, jalur trem melintas di kawasan Taman Balai Kota. Kala itu belum ada Jalan Fatahillah karena sepotong lintasan itu masih masuk dalam Taman Balai Kota. Jalan utamanya, selain Binnen Nieuwpoortstraat (Jalan Pintu Besar Utara) adalah Prinsestraat (sebelum tahun 1800) kemudian menjadi Prinsenstraat lantas berubah jadi Jalan Cengkeh (di antara Dasaad Musin dan Kantor Pos hingga ke utara di mana pernah ada Gerbang Amsterdam). Dari gerbang ini, pemandangan lurus ke arah selatan tak lain adalah Balai Kota Batavia.

Jalan Cengkeh kini terputus. Sebagian jalan ini kini masuk dalam Taman Fatahillah, demikian pula keberadaan Jalan Fatahillah, sudah tak lagi ada. Sepotong Jalan Cengkeh di taman bertemu dengan Jalan Kalibesar Timur III (arah utara) yang dibatasi dengan pembatas jalan. Di seberangnya, barulah muncul lagi Jalan Cengkeh.

Wajar saja kalau publik mengharap banyak dari cendera mata ini, yang pekerjaannya diroyok oleh para ahli, didahului dengan penelitian, dijadikan sovenir resmi Jakarta. Harusnya menghasilkan produk yang berkualitas tak hanya dari sisi bahan tapi juga isi. Cendera mata adalah media komunikasi, cara lain menyampaikan pesan kepada publik. Lantas, kalau pesan itu sendiri masih saja tidak pas, kerugian ada pada konsumen.

Apalagi, produk demikian sudah banyak dan sudah lama beredar di kalangan pecinta Kota Tua, dan tentu saja, informasi di dalam pin, mug, atau kaos yang mereka bikin jauh lebih akurat. Padahal pekerjanya tak lain hanyalah penyuka seni, penggila sejarah, penggerak komunitas, dan “kuncen-kuncen” Kota Tua. Tak ada ahli di sana, pun penelitian. Semua berjalan berdasarkan pengalaman di lapangan dan tentu saja riset data sejarah.
WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

“Jazz Moment” Menggebrak dari Jalan Kunir

Pradaningrum MijartoPradaningrum Mijarto

Pertunjukan pembuka Jazz Moment di Cafe Gazebo. Pengunjung cukup memadati hingga ke bagian atas kafe yang direncanakan sebagai ruang biliar.
Selasa, 23 Maret 2010 | 15:01 WIB

KOMPAS.com — Sabtu malam (20/3), hujan enggan turun di kawasan inti Kota Tua. Padahal rintik-rintik air dan angin “basah” sudah sempat turun dan berhembus di kawasan tersebut. Di belahan lain Jakarta, hujan deras sudah lebih dulu turun. Awan yang tampak gelap lama-kelamaan berubah cerah. Maka makin meriah pula kawasan itu. Khususnya di satu tempat nongkrong yang terbilang baru di Jalan Kunir.

Inilah perhelatan pertama, dengan sponsor besar, yang berhasil memboyong jazz ke Kota Tua. Perhelatan ini tak terlalu besar, memang, tapi untuk ukuran kafe yang baru berdiri, ini sebuah lompatan besar. Belum pernah ada, sebuah kafe di kawasan Kota Tua menggelar acara seperti “Jazz Moment”, akhir pekan lalu. Adalah anak muda bernama Marshall Pribadi, si pemilik Gazebo Café, yang berupaya terus menggaet orang untuk mampir ke Kota Tua dan ke kafe miliknya.

“Ini baru pemanasan dan, orang bisa lihat, acara seperti ini baru pertama kali ada di Kota Tua,” begitu tandas Marshall. Ya, ia yakin Kota Tua bisa tambah semarak dengan acara reguler yang digelar di kafe miliknya. Ia menggebrak kawasan Jalan Kunir lewat kedatangan Barry Likumahuwa Project, sebuah band yang melenakan penonton dengan musik beraliran fusion, funk, soul yang kemudian diracik dengan sentuhan rock ala Andy/Rif ditimpal suara empuk Aji “Idol” yang menyemburkan aroma swing.

Pergelaran itu juga jadi pengalaman pertama warga di sekitar jalan tersebut. Alhasil, dari balik tembok-tembok tinggi di belakang kafe ini, muncullah “penonton gelap” yang tak beranjak dari tempatnya sejak acara dimulai hingga pengisi acara pulang. “Lumayan, nonton gratis,” begitu pasti gumam mereka. Meski tentu saja ada warga yang terpaksa hanya bisa melihat keriuhan di kafe dan mendengar musik karena letak tembok mereka persis di atas panggung, tapi semangat tetap tinggi. Maklum, belum pernah mereka “dihibur” acara seperti itu.

Kafe ini memang tak terlalu luas, tapi dengan sedikit taman, kolam, dan tempat duduk di balkon terbuka, tempat nongkrong ini jadi terasa berbeda karena tak melulu berada di dalam ruangan. Pengunjung pun bebas memilih tempat, bahkan di lahan yang masih kosong, yang direncanakan untuk ruang biliar, juga jadi tempat kongkow peminat musik. Sambil mengamati empat pelukis jalanan, yang biasa mangkal di Jalan Pintu Besar Selatan, beraksi, pengunjung ikut bergoyang manakala Matthew, vokalis Barry Likumahuwa Project, membuka pertemuan dengan sebuah lagu milik Ne Yo, “Miss Independent”.

Untuk mengisi perut dan melancarkan tenggorokan, ada beberapa makanan yang bisa dipesan. Di tempat ini Es Ragusa pun membuka cabang, Dudung Roxy demikian pula. Mi Aceh Kutaraja tak mau ketinggalan, bersama sate padang khas Pariaman, Soto Dadang Gang Lamceng, dan Bakoel Nasi. Mau makanan ala barat pun ada. Ngidam mengisap shisha? Di sini juga tersedia.

“Gua baru tahu ada tempat nongkrong oke di sini, besok-besok kita nongkrong di sini aja,” ujar Barry yang kemudian disambut tepuk riuh pengunjung. Penampilan band ini memang pantas diacungi jempol, bahkan ketika mereka memainkan lagu “Di Antara Kalian” milik D Masiv, penonton seperti terhipnotis menantikan aransemen macam apa yang akan mereka munculkan.

Malam terus beranjak, pengunjung tetap mengalir, giliran Andy/Rif menggetarkan kafe lewat “High and Dry” dari Radiohead dan “Come Together” milik The Beatles. Paduan fusion, rock, soul menjadikan lagu-lagu tadi makin nikmat di telinga. Belum lagi aksi panggung Andy/Rif yang khas membuat penampilannya sedap dipandang.

Sebelum acara benar-benar usai, serbuan kembang api mengagetkan penonton sekaligus bikin suasana makin semarak. Sayang, tuan rumah memang tak berencana menggelar acara hingga lewat tengah malam. Boleh jadi karena ini acara perdana. Perlu membaca antusiasme pengunjung. Meski masih banyak terjadi hal-hal yang tak diinginkan, secara keseluruhan acara tersebut sukses dan perlu bergulir, berlanjut. Pengunjung yang datang dan makan di beberapa warung yang buka di kafe ini pun meningkat dari akhir pekan biasanya.

Jika baru saja Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meluncurkan Jakarta Kota Kreatif, kemudian Deputi Gubernur DKI bidang Kebudayaan dan Pariwisata Aurora Tambunan berharap gedung di kawasan tersebut difungsikan oleh pemiliknya, maka Marshall sudah mencoba itu. Dan tentu saja, ia perlu disokong, bukan?
WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

Tahun 2012 Kampus IKJ Mulai Beroperasi di Kota Tua?

Pradaningrum Mijarto‘);” width=”70″ border=”0″ height=”52″ hspace=”2″>Pradaningrum Mijarto‘);” width=”70″ border=”0″ height=”52″ hspace=”2″>Pradaningrum Mijarto‘);” width=”70″ border=”0″ height=”52″ hspace=”2″>

Salah satu aset Pemprov DKI di kawasan Kota Tua, yaitu di Jalan Nelayan yang luasnya lebih dari 12.000 m2.
Jumat, 19 Maret 2010 | 10:10 WIB

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah mantap akan membuka kampus Institut Kesenian Jakarta (IKJ) di Kota Tua pada 2012. Pada tahun itu, kampus baru IKJ di Kota Tua sudah harus menerima murid baru. Yang jadi pertanyaan, gedung mana yang dipilih Pemprov DKI untuk disiapkan jadi sekolah. Hingga kini, Pemprov DKI masih dalam proses negosiasi dengan pihak BUMN, apakah harus dibeli atau  kerja sama operasi.

“Kita belum bicara soal harga, apakah harus beli atau kerja sama operasi. Prinsipnya asal mereka bersedia gedungnya dipakai. Dan IKJ ini nantinya dikelola DKI, kita harapkan akan jadi pemicu gedung lain,” kata Deputi Gubenur DKI Jakarta bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Aurora Tambunan, beberapa waktu lalu.

Pembukaan kampus IKJ tak lain sebagai upaya menjadikan kawasan tersebut sebagai sentra industri kreatif khususnya bidang seni dan perfilman. Sejak revitalisasi Kota Tua berlangsung, bangunan milik BUMN dirasakan Pemprov DKI sebagai hambatan, pasalnya jumlah bangunan di Kota Tua memang kebanyakan milik BUMN dan lebih banyak yang telantar.  Padahal untuk menghidupkan kawasan itu perlu juga memfungsikan bangunan tua milik BUMN sehingga tidak jadi sarang pemulung atau dibiarkan hancur.

Lola, demikian Aurora biasa disapa, menambahkan, di Kota Tua bangunan milik Pemprov DKI hanya empat – harusnya enam, yaitu empat museum (Museum Bahari, Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, serta Museum Seni Rupa dan Keramik), gedung Balai Konservasi, dan satu bangunan yang sudah tak utuh lagi di Jalan Nelayan (seberang Jembatan Kota Intan)  –  dari total 284 bangunan kuno di Kota Tua. Sebanyak 23 bangunan lain adalah milik BUMN dan sisanya milik swasta dan perorangan. Pemprov DKI berharap, jika bangunan BUMN bisa difungsikan maka gedung lain milik swasta dan perorangan akan mengikuti.

“Kita maunya bergulir, bertahap. Kalau ada gedung BUMN hidup, swasta dan perorangan diharapkan juga menghidupkan gedung mereka. Memang perlu ada insentif dan disinsentif pajak, tapi itu kan bukan kewenangan Pemprov DKI. Tapi kalau belum ada insentif aja sudah ada pemilik yang memfungsikan gedungnya, apalagi kalau sudah ada kebijakan keringanan pajak,” imbuhnya, ketika tahu bahwa sudah ada satu lagi gedung milik perorangan yang sudah difungsikan menjadi Gazebo Café di Jalan Kunir.

Ia menambahkan, jika pemilik bangunan tidak mengelola bangunannya dengan baik, pemerintah berhak mengambilalih pengelolaan. “Itu ada dalam UU (Benda Cagar Budaya), dan itu harus disadari oleh pemilik bangunan,” tandas Lola.

Sementara itu pengelola bangunan milik Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Robert Tambunan menyatakan, “Belum ada pihak Pemprov DKI yang datang ke kita untuk membicarakan soal ini. Memang sudah ada izin jual dari Menneg BUMN yaitu untuk Cipta Niaga. Enggak ada sistem sewa. Tapi kita belum diajak bicara, kok.”

Menurutnya, hingga kini belum ada penawaran proposal padahal Menneg BUMN yang dulu, Sofyan Djalil, sudah menyarankan agar DKI bicara dengan pemilik bangunan. “Pemilik bangunan kan PPI, jadi bukan ke Menneg dulu, tapi ke kami dulu, baru ke Menneg,” tambahnya.
Cipta Niaga yang ada di ujung Jalan Pintu Besar Utara dan Jalan Kalibesar III, dulu sudah pernah direncanakan akan dijadikan hotel tapi rencana itu kandas. Bangunan seluas 6.000 m2 di atas tanah seluas 4.000 m2 itu ada di kawasan inti atau zona inti Kota Tua. Dari data yang diberikan pihak Kelurahan Pinangsia, NJOP kawasan itu nyaris Rp 7 juta/m2.

Beberapa gedung lain

Gedung Cipta Niaga adalah gedung keempat di Batavia yang rancangannya dibuat oleh Biro Arsitek Ed Cuypers en Hulswit dan dibangun pada tahun 1913. Gedung yang pernah digunakan oleh PT Tjipta Niaga ini dahulu bernama “Internationale Credit en Handelsvereeniging Rotterdam” atau dikenal dengan nama “Rotterdam Internatio”.  Perusahaan Rotterdam Internatio merupakan salah satu dari lima perusahaan besar di Hindia Belanda yang dikenal dengan nama “The Big Five”. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perbankan dan perkebunan.

Bangunan di sebelahnya, bangunan G Kolff & Co, di sudut Jalan Kalibesar Timur III, dan Jalan Kalibesar Timur, juga menjadi milik PT Tjipta Niaga. Bangunan dari tahun 1860 ini adalah bekas toko buku pertama di Batavia. Kini bangunan ini juga kosong dan dalam kondisi buruk.

Di Jalan Nelayan, Pemprov DKI punya aset seluas lebih dari 12.000 m2. Bangunan yang ada di sana sudah tak utuh lagi, ada pula bangunan yang masih terbilang utuh di bagian dalam masuk ke Jalan Cengkeh.

Dari pintu masuk di Jalan Nelayan (tak jauh dari Jembatan Kota Intan)  terlihat lahan kosong di dalam kawasan milik Pemprov DKI itu biasa untuk parkir truk. Secara keseluruhan aset Pemprov DKI ini terletak tak jauh dari lokasi yang diperkirakan bekas tempat berdirinya Gerbang Amsterdam. Beberapa waktu lalu, Wali Kota Jakarta Barat, Djoko Ramadhan pernah menegaskan, aset itu bisa dijadikan lahan parkir.

Di Jalan Kunir, tak jauh dari kawasan inti Kota Tua, juga ada gedung yang masih tegak. Kondisinya masih sangat baik. Hanya saja gedung itu kosong, bahkan di bagian depan ditutup seng. Gedung bekas kantor Geo Wehry & Co ini mulai dibangun sekitar tahun 1925-1926 dan didesain oleh arsitek yang juga mendesain Stasiun Jakarta Kota, FJL Ghijsels. Gedung Geo Wehry lainnya ada di Kota Lama Padang, tak jauh dari Jembatan Siti Nurbaya. Bangunan tersebut termasuk yang terkena dampak gempa akhir September tahun lalu.


WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

06
Mar
10

HISTORIA : Wisata Tempo Doeloe

Mengemas Kerumunan di Kota Tua

Pradaningrum MijartoPradaningrum MijartoPradaningrum Mijarto

Beginilah suasana uji coba Wisata Malam. Pemandangan ini terjadi di malam Imlek tahun ini. Meski di Taman Fatahillah dan Kalibesar orang banyak berkerumun, kebanyakan pelajar, namun bisnis kuliner yang bukan PKL cuma jadi tontonan.
Jumat, 5 Maret 2010 | 09:53 WIB

KOMPAS.com — “Kayak Taman Ria, ya,” celetuk beberapa orang melihat kerumunan di seputaran Taman Fatahillah hingga ke Kalibesar. Yang lain tak sepenuhnya mengungkapkan dengan kata yang persis sama. Namun intinya, keramaian orang yang mengepung Taman Fatahillah hingga Kalibesar, apalagi di malam hari, belakangan ini memang makin meningkat. Bagi sebagian orang, katakan saja pedagang kaki lima, ojek sepeda yang kian beragam—tak lagi khusus sepeda ontel—keramaian itu tentu saja merupakan potensi. Pengunjung inilah yang diharapkan akan membuang uang untuk menyewa sepeda, minum, makan, dan lain-lain.

Namun, apakah keramaian yang seperti itu yang diharapkan dalam rangka revitalisasi Kota Tua Jakarta? Sebuah keramaian yang tak jelas arahnya? Kerumunan orang yang datang sekadar datang dan bikin penuh kawasan itu? Tentu saja tidak karena, jika demikian, maka upaya menjadikan kawasan tersebut sebagai kekuatan ekonomi kreatif akan jadi angan-angan belaka.

Mana ada yang tertarik jika melihat kondisi kawasan tersebut sekarang ini. Tengok saja upaya menggelar Wisata Malam di sana, yang sudah sejak tahun lalu diembuskan oleh Wali Kota Jakarta Barat Djoko Ramadhan bersama Robert Tambunan, pengelola bangunan tua milik Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Bangunan berjuluk “Toko Merah”, “Kerta Niaga”, dan “Cipta Niaga” adalah sedikit dari bangunan beken milik PPI yang ada di bawah Menteri Negara BUMN itu.

Uji coba menggelar wisata kuliner di sepanjang Jalan Pintu Besar Utara berdurasi 24 jam tak menyiratkan tanda yang baik. Pasalnya, kerumunan di kawasan tersebut lebih banyak pelajar yang isi koceknya terbatas. Kerumunan orang yang tumpah di kawasan itu tak datang untuk sesuatu yang sudah ajeg, misalnya untuk menikmati makan malam atau menghabiskan malam di Kafe Batavia dan Kafe Gazebo di Jalan Kunir, atau misalnya menyerbu sebuah kegiatan yang sudah terjadwal. Tak hanya di seputaran Taman Fatahillah, tentunya, tapi kegiatan dan keberadaan kafe—dengan harga terjangkau dan makanan khas—yang menyebar hingga ke Jembatan Kota Intan, misalnya.

Saya hanya ingin mengingatkan, lebih ke utara dari Jembatan Kota Intan sebenarnya sudah ada pelopor yang mencoba menghidupkan kawasan dekat Pelabuhan Sunda Kelapa. Kafe Galangan namanya (siapa tahu ada yang sudah lupa). Kafe ini akhirnya tak kuat menahan beban produksi karena keramaian tak mencapai kawasan tersebut.

Kembali ke upaya menggelar Wisata Malam di kawasan Taman Fatahillah, Robert Tambunan belum-belum sudah bersuara berat, “Siapa yang mau beli makanan di Wisata Malam kalau yang datang cuma pelajar yang tidak terarah tujuannya.” Mungkin, hal itu terjadi karena penataan di kawasan tersebut bersifat parsial, tidak menyeluruh. Dari kegiatan yang terjadwal, kegiatan yang tak berpusat pada Taman Fatahillah, akses jalan, lahan parkir, kebersihan, dan WC umum tak ditata dalam satu perencanaan.

Keberadaan khalayak pelajar atau anak muda yang hanya ingin bermain di sana bukan sebuah kesalahan. Pasalnya, di mana lagi ada taman seterbuka, seluas, dan sekeren di Kalibesar dan Fatahillah. Kerumunan itu hanya perlu diarahkan. Tentu dengan berbagai kegiatan yang jelas, semisal kegiatan wisata jalan-jalan, wisata kuliner, pergelaran kesenian, kebudayaan, pemutaran film kuno seperti mis-bar atau gerimis bubar, lomba foto, lomba lukis, penampilan seni kontemporer, apa pun.

Apalagi, kawasan Kota Tua yang masuk dalam Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari, termasuk Glodok, sebetulnya bisa menghasilkan pemasukan lebih dari Rp 11 miliar per tahun hanya dari PBB saja. Seperti kata Lurah Pinangsia, Sumanta, “Target PBB tahun lalu sekitar Rp 9,7 miliar. Realisasinya Rp 9,3 miliar, belum 100 persen. Karena masih banyak tunggakan,” ujarnya. Kenapa? karena banyak bangunan tua yang tak jelas kepemilikannya. Ada pula yang luas tanah dan bangunan tak sesuai antara fakta di lapangan dan yang tercantum dalam PBB.
WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

Jelajah Lima Museum Sambil Belajar Tentang Kota Kreatif

TropenmuseumTropenmuseum

Balai Kota Batavia di sekitar akhir abad 19, trem melintas di jalan yang kini ada di antara gedung Kantor Pos dan Dasaad Musin. Jalan itu menembus ke Jalan Kalibesar Timur.
Kamis, 4 Maret 2010 | 16:12 WIB

KOMPAS.com – Liverpool, Inggris, setelah Perang Dunia II dihadapkan pada tugas membenahi perumahan warga yang hancur kena bom. Lebih luas, membenahi kota yang sudah sejak tahun 1920-an morat-marit. Tahun 1950-an dan 1960-an kota ini gencar membangun kembali pusat kota mereka dan perumahan warga dalam bentuk flat.

Industri di Liverpool mengalami perkembangan dahsyat di antara tahun 1950-an dan 1960-an namun kemudian berubah di penghujung 1970 hingga 1980-an akibat resesi ekonomi. Alhasil, kota ini jadi kota yang ditinggalkan, jadi kota pengangguran dengan tingkat masalah sosial yang tinggi. Buntutnya adalah kerusuhan di tahun 1981.

Di tahun 1980-an Albert Dock, sebuah kompleks dermaga dan gudang dari tahun 1840-an dipugar kemudian berubah fungsi menjadi kawasan hiburan. Kawasan ini dialihfungsikan menjadi bar, toko, dan restoran.

Sejak itu, Liverpool terus berupaya mempromosikan wisata kota tersebut melalui pusaka budaya sebagai daya tarik.

Contoh lain adalah Glasgow, sebuah kota industi yang berkembang di abad 19. Pada 1980-an Glasgow menjadi kota pengangguran, tak sehat dan kota dengan citra negatif. Kemudian kota ini segera tanggap dengan mendesentralisasi dan menciptakan perusahaan lokal di kawasan yang paling terpinggirkan dan pemerintah mendanai upaya tersebut. Usaha itu berbuah, pada 1986 ada 38.000 pengangguran, begitu masuk tahun 2003 angka tadi sudah menjadi 17.000.

Kira-kira demikian yang akan disampaikan British Council Minggu 7 Maret nanti. British Council menggandeng Komunitas Jelajah Budaya (KJB) menggelar “Jelajah Kota Toea: Kota Kreatif  Dulu dan Sekarang, Pengalaman dari Inggris dan Indonesia.”  Acara tersebut gratis tapi terbatas hanya untuk 150 orang.

Menurut Ketua KJB Kartum Setiawan, jelajah kali ini akan mengambil rute ke lima museum di Kota Tua, yaitu Museum Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia, Museum Wayang, Museum Sejarah Jakarta, dan Museum Seni Rupa dan Keramik. “Kita mulai jam 7.30 pagi dari Museum Bank Mandiri. Selain menjelajah museum, akan ada pemutaran film pendek tentang regenerasi Kota Tua di Inggris dan Indonesia. Kalau mau daftar silakan hubungi no hp 0817 99 401 73,” ujarnya.

Acara Jelajah Kota Toea kali ini menjadi bagian dari program Kota Kreatif Jakarta Punya! hasil kerja sama British Council, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan KADIN Jakarta. Acara berlangsung 7-13 Maret dan akan menghadirkan lokakarya dengan pakar manajemen kota kreatif Inggris, pemutaran film, serta puncak acara pertunjukan Video Mapping Projection karya seniman Inggris dan Indonesia . Melalui permainan cahaya 3-Dimensi yang diproyeksikan ke fasade Museum Sejarah Jakarta, penonton diajak menyaksikan masa depan kawasan ini sebagai ruang bermain kreatif abad ke-21.

Sekadar mengingatkan, kawasan Kota Tua Jakarta juga punya kisah tak terlalu jauh dengan dua kota di Inggris tadi. Sebagai kota pelabuhan yang pernah berjaya, Jakarta atau Batavia di masa jayanya, pernah berjuluk “The Queen of The East”.  Kalibesar yang kini bercitra bau dan kumuh, prnah jadi urat nadi perekonomian dan kehidupan Batavia.

Kota Tua terbentang dari Pelabuhan Sunda Kelapa-Kampung Luar Batang di utara hingga kawasan Glodok-Pecinan di ujung selatannya. Dalam usia yang nyaris 5 abad, wilayah seluas nyaris 850 hektar itu telah melalui transformasi yang panjang dan berliku, dari hutan rawa sebelum abad ke-14, benteng Belanda dan pusat pemerintahan abad ke-17, hingga ladang pembantaian bagi penduduk Tionghoa di abad 18. Di masa setelah kemerdekaan, jadi kota para begal. Kemudian zona inti Kota Tua, disebut Taman Fatahillah di mana berdiri bangunan bekas balai kota dari abad 18.

Di sana pernah pula jadi terminal bus dan masrkas militer. Revitalisasi Kota Tua dimulai secara fisik pada 2006/2007. Namun hingga kini, belum ada upaya membangkitkan kegiatan yang terarah di kawasan tersebut.
WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

Keraton Kanoman Terengah-engah Melintas Zaman
Rabu, 3 Maret 2010 | 10:17 WIB

SEBUAH pendopo dikelilingi tembok bercat putih, tak terawat. Salah satu sisi gapuranya hanya menunjukkan bekas porselen dari Tiongkok yang pernah ditanamkan di temboknya. Belum lagi coretan dinding yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab ditambah rerumputan tumbuh meninggi di beberapa tempat di halaman. Demikianlah pemandangan yang terlihat begitu menginjakkan kaki di depan gerbang sebuang keraton.

Itu hanya sebagian gambaran dari Keraton Kanoman yang ada di Kota Cirebon. Kondisi kurang baik ini diperparah dengan lokasi yang berada di balik keramaian Pasar Kanoman. Untuk menuju ke keraton, baik mobil maupun becak harus menerobos kerumunan para pedagang.

Tak terbayangkan bahwa tempat itu menyimpan sejarah panjang tentang kepahlawanan, juga syiar Islam, jika tidak menatap baik-baik bangunan utama. Memang tidak sebesar bangunan-bangunan di Keraton Yogyakarta atau Surakarta tetapi masih memancarkan kharisma tersendiri.

Rasa penasaran menggiring langkah merambahi halamannya yang teduh. Jika lebih teliti mengamati, maka akan tampak keistimewaan pagar maupun pintu gerbangnya yaitu berhiaskan piring-piring porselen yang cantik.

Beruntung, saat mengunjungi keraton itu, Warta Kota bertemu dengan putra  kelima dari almarhum Sultan Kanoman XI, yaitu Pangeran Raja Mohamad Qodiran yang menjabat sebagai Pangeran Patih Kanoman.

Menurut Mohamad Qodiran, Kesultanan Kanoman ini awalnya  merupakan bagian dari Kesultanan Cirebon. Namun Sultan Banten, Ki Ageung Tirtayasa, kemudian menobatkan dua pangeran dari Putra Panembahan Adining Kusuma (Kerajaan Mataram) untuk memegang kekuasaan di dua kesultanan. Yaitu Pangeran Badriddin Kartawijaya di Kesultanan Kanoman bergelar Sultan Anom dan Pangeran Syamsuddin Martawijaya di Kesultanan Kesepuhan bergelar Sultan Sepuh.

Kesultanan Kanoman diresmikan tahun 1677. “Di antara  keraton-keraton  lain  yang  ada  di  Cirebon,  seperti Keraton Kasepuhan dan Keraton Kacirebonan, hanya Keraton  Kanoman yang  menjadi pusat peradaban Kesultanan Cirebon,” tuturnya.

Keraton  ini juga  dikenal  lebih  taat dan konservatif  dalam  memegang  adat istiadat  dan  pepakem. Contohnya  tradisi  Grebeg Syawal, seminggu  setelah  Idul Fitri . Grebeg Syawal intinya adalah ziarah sultan dan keluarganya ke Makam Sinuhun  Sunan Gunung Jati di Desa Astana, Kecamatan Cirebon Utara

Kebiasaan itu sangat berbeda  dengan  Keraton Kasepuhan, yang  dalam sejarahnya masih saudara  tua, dan Keraton Kacirebonan. Keraton yang disebut terakhir itu dikenal hanya mempunyai satu sultan atau sultan sepengadegan, yakni Sultan Carbon  (abad 18) di mana anak cucu mereka, sesuai keputusan pengadilan  Belanda ketika itu, ditetapkan tidak memiliki hak lagi sebagai sultan.

Koleksi museum

Daya tarik utama Keraton Kanoman baru bisa dinikmati ketika memasuki museum yang terletak di sisi kanan bangunan utama. Di bangunan yang tidak terlalu besar itu tersimpan peninggalan-peninggalan keraton, mulai dari kereta kerajaan, peralatan rumah tangga, hingga senjata kerajaan.

Menurut pengamatan Warta Kota, perawatan pada barang-barang tersebut kurang diperhatikan. Dibiarkan berdebu dan lembab sekian lama. Bahkan gedung museum tersebut sepertinya nyaris roboh karena di plafonnya banyak jejak-jejak air akibat bocor.

“Memang kami kekurangan dana dan tenaga untuk mengelola tempat ini. Tidak mungkin hanya mengandalkan dana dari pemerintah. Sebagai penerusnya, tentu kami berusaha untuk menjaganya,” ungkap Mohamad Qodiran.

Beberapa koleksi tampak tidak utuh. Di jajaran kereta, paling menonjol adalah Kereta Paksi Naga Liman. Kereta itu, seperti tertera dalam keterangan, dibuat dari kayu sawo pada tahun 1350 Saka atau tahun 1428 Masehi oleh Pangeran Losari. Itu adalah kereta kebesaran Sunan Gunung Jati, leluhur Kesultanan Cirebon, yang memerintah 1479 -1568.

Pemberian nama itu berkaitan dengan pahatan kayu di bagian depan yang menggambarkan gabungan bentuk paksi (burung), naga, dan liman (gajah) memegang senjata. Paduan bentuk itu melambangkan persatuan tiga unsur kekuatan di darat, laut, udara dan menyimbolkan keutuhan wilayah.

Keistimewaannya terletak pada bagian sayap patung yang bisa membuka-menutup saat sedang berjalan, juga bentuk rodanya yang berbeda dengan roda pedati biasa. Roda kereta dibuat cekung ke dalam. konstruksi roda seperti itu sangat berguna jika melewati jalanan berlumpur yang basah. Kotoran tidak akan menciprat mengotori penumpangnya.

Kereta yang lain adalah Jempana, kereta kebesaran untuk permaisuri dengan hiasan bermotif batik Cirebon. Kereta berbahan kayu sawo itu juga dirancang dan dibuat atas arahan Pangeran Losari pada tahun yang sama.

Kereta-kereta itu menempati bagian tengah ruangan. Bagian pinggir museum dipenuhi koleksi yang lain. Di antaranya koleksi wayang golek papak, kursi pengantin, gamelan, meja tulis lengkap dengan perlengkapan menulis daun lontar dan ijuk aren yang berfungsi sebagai alat menulis, kotak-kotak termasuk kotak dari Mesir. Di salah satu sudut, bisa dilihat koleksi senjata, mulai dari aneka pedang lokal dan pedang Eropa, keris, senjata api, aneka perisai, dan meriam.

Ada pula singgasana Sri Sultan yang terbuat dari gading, berusia lebih dari 700 tahun. Kursi ini dipakai pada awal pemerintahan Kesultanan Cirebon hingga periode Sri Sultan Kanoman VIII.  Karena kondisi kursi yang tidak memungkinkan lagi untuk diduduki, maka mulai Sri Sultan Kanoman IX  kursi tersebut dimuseumkan.

Peninggalan-peninggalan bersejarah di Keraton Kanoman erat kaitannya dengan syiar agama Islam yang giat dilakukan Sunan Gunung Jati, yang juga dikenal sebagai Syarif Hidayatullah.

Sayangnya, orang jarang menengok keraton ini, bahkan di musim libur. Masalah klasik, seperti publikasi, promosi tentu jadi biang keladi. Jangankan urusan publikasi dan promosi, untuk urusan pemugaran saja pihak keraton sudah ngos-ngos-an. Perlu upaya kerja sama dengan pihak swasta yang didukung pemerintah, apalagi keraton tersebut adalah salah satu daya tarik Kota Cirebon.


Warta Kota Dian Anditya M

Gotong Toa Pekong, Wisata Budaya di Pecinan

Pradaningrum MijartoPradaningrum Mijarto

Arak-arakan dalam Pawai Budaya Gotong Toa Pekong dimulai. Suasana di Jalan Kemenangan penuh sesak. Pawai dalam rangka Imlek dan Cap Go Meh pada 28 Februari 2010 itu harusnya jadi momentum pengembangan wisata budaya di Pecinan.
Selasa, 2 Maret 2010 | 15:39 WIB

“Dalam pesta Cap Gou Meh yang menjadi penutup tahun, kita main dengan teng (lampion) yang berupa macam-macam seperti kodok ikan, burung dengan lilin di dalamnya. Yang menggunakan semacam roda ditarik dan yang memakai tali gantungan ditengteng beramai-ramai mengelilingi kampung Tionghoa.

Tanjidor mulai membarang (mengamen) dari rumah ke rumah dan mendapat seperak (f. 1,-). Jika hari mulai malam, terutama pada malam hari tahun baru, biasa berkeliling rupa-rupa tontonan terutama Gajah Dungkul dengan seorang pengangon (penggembala) yang sambil memukul tambur kecil bernyangi: Gajah saya Gajah Dungkul/ kasi makan rumput sepikul/ saya beberes belon betul/ yang nonton suda kumpul.

Sejak malam ke-13 tontonan sudah ramai, yang paling disukai Wayang Cokek yaitu empat perempuan berbaju kurung merah dll. Sebagai wayang, meski wanita, tapi memakai thau cang (kucir panjang) yang dililitkan di kepala. Mereka menandak (menari) dan menyanyi diiringi gambang kromong.”

Demikian Tio Tek Hong mengenang Cap Go Meh, dalam “Keadaan Jakarta Tempo Doeloe: Sebuah Kenangan 1882-1959”,   di sekitar tahun 1903.

Di Jakarta, akhir pekan lalu, di pagi nan terik dan menyengat di pukul 08.30 pagi, suasana meriah sudah terasa di kawasan Kota Tua Jakarta, khususnya lagi di  kawasan Pecinan. Dari Museum Bank Mandiri, serombongan peserta Komunitas Jelajah Budaya (KJB), memulai perjalanan Cap Go Meh di Pecinan, dari kawasan Pintu Kecil berlanjut ke pusat Pecinan Kota seperti Jalan Perniagaan, Jalan Kemenangan, kemudian masuk ke Pancoran.

Jalan Perniagaan, menunjukkan perubahan cepat. Kendaraan yang semula lancar lambat laun menjadi tersendat dan makin sulit bergerak. Di Jalan Kemenangan, di mana Klenteng Toa Se Bio berada, sudah tak bisa dilalui kendaraan apapun sejak pagi. Orang menyemut di sana. Baik mereka yang akan sembahyang di klenteng, rombongan orang yang bersiap ikut dalam pesta budaya, pecinta budaya, dan penggila foto.

Semakin siang, matahari semakin membakar, manusia makin berimpit, bagaikan sarden. Mereka menantikan dimulainya Pesta Budaya, Gotong Toa Pekong dari klenteng tersebut. Terlihat para tetua seperti Ketua Panitia Pesta Budaya Youanto Kenchana, Ketua Yayasan Dharma Jaya Toasebio Hariyanto Gunawan, Ketua Paguyuban Kota Tua Jacky Sutiono, anggota DPRD DKI Ernawati Sugondo, dan Camat Tamansari Rustam Effendi juga bersiap melepas kirab budaya tersebut.

Wakil Walikota Jakarta Barat Sukarno yang melepas pawai mengatakan, Pawai Budaya Gotong Toa Pekong merupakan momentum penting untuk mempromosikan kawasan Kota Tua pada wisatawan. “Kami berharap acara ini digelar rutin. Ini sebagai upaya pengembangan budaya dan kepariwisataan di kawasan Kota Tua. Karena kita ingin kawasan ini jadi pusat wisata seni, budaya, dan sejarah, tandasnya.

Tentu saja, dalam rangka revitalsasi Kota Tua, kawasan Pecinan memegang peran penting sebagai kawasan industri kreatif yang sudah hidup – tapi dikhawatirkan mati. Tengok saja seni budaya, tradisi, yang masih bersisa di sini, yang masih bisa lebih dikembangkan, belum lagi kuliner peranakan yang sudah hidup lebih dari 60 tahun, bahkan lebih; tak ketinggalan pengobatan tradisional Tionghoa.

Doa sejahtera dan pelestarian budaya
Mari membesuk, menengok, Klenteng Toa Se Bio dengan atraksi gotong toapekong-nya. Nama Klenteng Toa Se Bio atau Toa Sai Bio, diberikan karena karena dewa yang dipuja di kelenteng ini dikenal sebagai Toa Sai Kong atau Paduka Duta Besar. Nama Toa Sai Bio kemudian, karena pelafalan, menjadi  Toa Se Bio. Nama jalan di sepanjang itu pun dulu adalah Jalan Toasebio sebelum berganti menjadi Jalan Kemenangan III, bahkan sebuah gereja berasitektur klenteng juga diberi nama Gereja Toasebio atau yang dikenal juga sebagai Gereja Santa Maria de Fatima.

Adalah seorang warga Hokkian yang membangun klenteng ini. Diperkirakan klenteng ini ada jauh setelah Klenteng Kim Tek Ie, abad 17, klenteng pertama di Batavia. Sementara itu, tradisi gotong Toa Pekong sudah ada berabad silam. Intinya adalah untuk membersihkan kota dari segala malapetaka. Di Toa Se Bio, pada acara Gotong Toa Pekong, satu per satu empat patung dewa diarak. Sesuai kepercayaan umat, arak-arakan dewa itu harus dimulai pukul 13.00. Secara berurutan dewa-dewa yang diarak adalah Kong Co (anjing langit) sebagai pembuka jalan, menyusul Cheng Goan Cheng Kun, Ma Kwan Im, dan Ma Copo.

Menurut Youanto, ritual gotong Toa Pekong selain bermakna doa keselamatan dan sejahtera, juga bentuk pelestarian budaya Tionghoa. Replika dewa digotong dengan joli (tandu) dan digotong para pria. Acara dimulai dengan ritual dari para Tangsin (orang pintar) di kelenteng.

Tangsin yang kerasukan dipercaya sebagai perantara antara dewa dan manusia. Seperti debus, seorang Tangsin menancapkan besi di lidah mereka kemudian melukai lidah mereka dengan senjata tajam. Kemudian, dengan kuas, ia mengusap darah dari lidahnya dan menuliskan sesuatu pada kertas berwarna kuning yang siacung-acungkan warga sepanjang jalan.

Kertas yang sudah terusap darah dari lidah Tangsin ini dipercaya sebagai obat, membawa keberuntungan, dan lain sebagainya.

Sekali lagi, sebuah nostalgia, kali ini dari David Kwa, pemerhati budaya Tionghoa peranakan yang pernah menuliskan pengalamannya di Majalah Kita Sama Kita edisi Februari 2003, begini: “Tjap Gouw Meh atawa Cap Go Me berarti Malam ke-15. Perayahan ini diadaken pada malem (meh) kelima blas (tjap gouw) sesudanya  Sin Tjhia, tanggal 15 bulan kesatu dari taon yang baru. Di ini malem menurut traditie turun menurun di Betawie orang pada jalan-jalan sembari bawa tengloleng, ataua lampion, yang dirupaken macem-macem binatang. Ada pulah orang buang sial (kwee swee) di ini taon yang abru dengen menyaruh sebagi orang prampuan (buwat orang lelaki), atawa sebaliknya.

Tidak jarang orang pada ngibing di tengah jalan dengen iringan muziek gambang kromong yang alat-alat muzieknya bisa dibawa-bawa oleh para panjaknya yang juga ikut kuliling bersama.

Tjap Gouw Meh juga diadaken di Tanahabang, Paal Mera, dan Meester Cornelis (Jatinegara) pada malem  ke-16 (Tjap Lak Meh). Salaennya itu, ini macem keramean juga dibikin di Buitenzorg (Bogor) sama pada malem ke15, di Tjiampea (deket Bogor) malem ke-16, di Tjiandjoer malem ke-19 (Tjap Kauw Meh) dan paling penghabisan di Soekaboemi malem ke-21 (Djie It Meh).

Di harian Tjap Gouw Meh biasanya tida lupa orang adaken juga upacara Gotong Toapehkong. Ini ritueel dimaksudken buwat jaga keselamatannya seantero penduduk dari ganggugan seitan iblis reriwa pejajaran. Di taon 1950-an, Toahpekong yang digotong biasanya ada dari tiga klenteng di Kota, Klenteng Tan Seng Ong Bio di Sampanliauw, Jalan Blandongan; Klenteng Hong San Bio (Toa Saij Bio) di Jalan Toasaijbio; dan Klenteng Han Tan Kiong di pekarangan depan Klenteng Kim Tek Ie di Jalan Klenteng, Petak Sembilan.

Dari Klenteng Han Tan Kiong rombongan  jalan meliwatin Kemenanangan 3 depan Klenteng Toa Saij Bio kluwar ke Toko Tiga Sebrang, mengalor ke sepanjang Pintoe Ketjil terus mengetan menuju Asemka, biluk lagi mengalor meliwatin Bank Mandiri (nama sekarang), mengiterin taman di depannya Statsion Kereta Api Kota (Beos), masuk ke Pintu Besar Selatan terus sampe ke Bioscoop Orion (yang sekarang suda jadi Orion Plaza), meliwatin Hayam Wuruk, muter mengalor di depan pompa bensinke Gajah MAda, masuk ke Gang Torong (Kemurnian) buwat balik kombali ke Klenteng Han Tan Kiong.
WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

Es “Aci Aren van Garut”, Bikin Kangen
Minuman tradisional yang asli ini hanya ada di Alun-alun Garut. Selasa, 2 Maret 2010 | 10:30 WIB

JANGAN lewatkan jajanan khas tanah Priangan ini jika kebetulan lewat, melintas, atau mampir di Kabupaten Garut. Meski warnanya kurang menarik tapi es berbahan dasar saripati pohon aren (biasa disebut aci) ini punya cita rasa yang unik. Bukan hanya rasa manis, tapi juga rasa gurih dari adonan saripati aren sangat terasa. Bukan hanya untuk menggelontor rasa dahaga, tetapi cita rasa manis gurih itu bikin lidah ingin terus mengecapnya. Minum satu gelas bisa jadi kurang.

Jajanan tradisional yang sederhana ini juga diolah dengan campuran buah alpukat, potongan roti tawar, pacar cina, kelapa muda, dan kolang-kaling. Tak lupa ditambah sedikit susu kental manis. Jadi, muncul rasa yang bermacam-macam.

Terkenalnya es goyobod ini, juga jadi bahasan di sejumlah blog penyuka kuliner. Berbagai macam komentar muncul dan yang pasti, minuman ini selalu diburu saat berkunjung ke Garut. “Pokoknya jangan lupa, kalau ke Garut cari dan nikmati, tuh, es goyobod, yang asli dan mak nyus,” ungkap salah seorang blogger penyuka kuliner.

“Kalau ditanya, apa yang khas di Garut, ya ini. Karena, kalau masakan sunda semua kan hampir mirip. Apalagi lalapan dan sambel. Ini masuk ke jenis minuman tradisional, karena awalnya dari Garut. Meski di sejumlah daerah lain, seperti Bandung, Tasikmalaya, dan Ciamis, bahkan Banjar, ada juga yang jual es ini. Tapi, mungkin rasa sudah ada perbedaan sedikit. Karena, ada yang sudah tidak pakai saripati atau aci aren, tetapi diganti tepung kue,” tutur Mang Apin, penjual es goyobod generasi ketiga yang berdagang di Alun-alun Garut, kepada Warta Kota beberapa waktu lalu.

Soal adanya sedikit perubahan cita rasa es goyobod yang ada belakangan ini, bagi Apin hal itu wajar-wajar saja. Orang memang suka berkreasi dengan makanan dan minuman tradisional. Bahkan, lanjut Apin, model adonan es goyobod pun ada yang sudah dicampur berbagai jenis buah, salah satu contohnya yang disajikan di restoran dan hotel.

Tak tergantikan

Untuk tetap mendapatkan cita rasa es goyobod asli Garut, yang harus dipertahankan adalah penggunaan saripati atau aci aren. “Itu yang bikin perbedaan rasa. Gurih dan manisnya adalah paduan dari aci aren, kelapa, dan manis dari gula serta susu,” jelas Apin, yang sudah mempertahankan usaha es goyobod keluarga hampir 30 tahun.

Adonan aci aren ini memang tidak tergantikan. Rasa gurih yang muncul ketika mengunyah aci aren di mulut, terasa halus sebelum kemudian muncul rasa gurih.

Ini berbeda ketika mengunyah adonan tepung kue atau kanji sebagai pengganti aci aren. Menurut Apin, rasa gurih itu tidak sekuat dan sekental aci aren. “Jika ingin merasakan yang asli, aci aren belum tergantikan. Hanya saja, sekarang mungkin agak sulit cari aci aren. Di pasar kampung pun mulai jarang, kalau ada dan mau banyak, pesan dulu,” imbuhnya.

“Bagaimana, ya, namanya rasa, apalagi buat orang yang doyan makan. Susah euy, mau enggak mau kalau rasa orisinil, ya, cari aci aren. Sesuai namanya, goyobod, itu karena sebutan untuk bahan utama, aci aren ini,” ungkap Apin.

Yang Asli, Ya, di Alun-alun Garut

Jangan salah pilih, jika ingin mencoba es goyobod asli Garut, mampir saja ke Alun-alun Garut, dekat tembok penjara. Khusus di lokasi itu, hanya ditemukan satu penjual es goyobod, yaitu Es Goyobod Alun-Alun, milik Apin.

Pedagang es goyobod itu, sampai tiga turunan masih mempertahankan keaslian bahan utama aci aren. Cukup merogoh kocek Rp 3.000, segelas es goyobod bisa dinikmati. “Di Garut ini sudah ada belasan orang yang jualan es goyobod, seperti yang tampak mangkal di seberang RSUD Slamet. Tapi, jangan salah, cuma yang di alun-alun paling mantap, dan masih asli banget rasanya,” ujar Hanif, warga Cipanas, Garut.

Hanya saja, calon pembeli harus sabar jika ingin merasakan es goyobod Apin. Pembelinya banyak. Maka, saat berkesempatan mampir di Garut, Warta Kota terpaksa antre beberapa menit sebelum bisa melepas kangen pada rasa es situ. Kangen yang sudah ditahan selama 14 tahun, akhirnya terbalaskan.
WARTA KOTA Celestinus Trias HP

Menanti Keadilan Bagi Tiga BCB di Pangkalpinang

istimewaistimewa

Inilah bentuk eks Bioskop Aurora,yang kemudian berganti nama menjadi Surya, di detik-detik menjelang ajal 28 Februari 2010.
Senin, 1 Maret 2010 | 23:50 WIB
Pemerintah Kota Pangkalpinang kembali berulah. Ulahnya makin bikin banyak pihak gemas. Jumawa, sombong, lupa diri, begitulah komentar yang lalu lalang dalam pesan pendek. Wali Kota Pangkalpinang, Zulkarnain Karim, kembali menghancurkan bangunan bersejarah. Kali ini , dua sekaligus, yaitu gedung eks Bioskop Garuda dan Surya. “Ritual” penghancuran dimulai 28 Februari sejak pukul 03.00 WIB. Tepat satu bulan lebih delapan hari setelah ia memerintahkan, dan kemudian “mencuci tangan”, agar eks Bioskop Banteng atau Hebe dilindas buldoser  pada 20 Januari.

Sumber Warta Kota juga membisiki, Zulkarnain sama sekali tak menghiraukan permohonan dari berbagai pihak, bahkan dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar), agar menghentikan rencana pembongkaran karena tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kalau sekelas Menbudpar saja tak mempan, apalagi “hanya” seruan dari banyak elemen warga. Zulkarnain jelas tutup telinga dan mata atas permintaan berbagai elemen masyarakat agar ia menunda pembongkaran dan memberi waktu pada adanya kajian terhadap dua gedung itu.

Kepada Warta Kota, Kepala Seksi Pelestarian dan Pemanfaatan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jambi, R Setyorini, menyatakan, pihaknya sudah melakukan registrasi sebelum ada pembongkaran. Sementara itu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, H Eko Maulana Ali, mengatakan, dirinya sudah mengingatkan Wali Kota Pangkalpinang agar memperhatikan surat dari Menbudpar dan menunda pembongkaran.

“Sehari sebelum pembongkaran Hebe, saya juga sudah mengingatkan Pak Wali Kota. Tapi tetap saja dilaksanakan,” jawab Eko Maulana kepada Warta Kota. Saat ditanya, apakah itu berarti Wali Kota melanggar perintah? Eko menjawab, “Mungkin Pak Wali Kota punya dasar argumentasi yang kuat. Saya hanya menyampaikan arahan Bapak Menbudpar.” Sayangnya, Zulkarnain tidak menjawab Warta Kota.

Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Hari Untoro Drajat menjawab singkat, “Kita ikuti saja ketentuan hukum yang berlaku.” Bicara soal hukum,  Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA),  Joe Marbun, menegaskan, “Kami mendesak kepolisian menyelidiki kasus tersebut dan meminta tanggung jawab Wali Kota Pangkalpinang. Sejak kasus Hebe, Wali Kota tidak pernah menghiraukan imbauan agar menantikan kajian sebelum membongkar. Ada indikasi pelanggaran pidana kriminal di sini.”

Dalam UU No 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (BCB) , pasal 1 ayat 1a menyatakan, “BCB adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.” Ketiga gedung esk bioskop di Pangkalpinang itu jelas punya nilai penting dalam sejarah perfilman Pangkalpinang bahkan Bangka Belitung.

Ketiga gedung yang dihancurkan tadi mewakili perkembangan perfilman dan perbioskopan Indonesia. Bioskop Banteng atau Hebe dibangun pada 1917, Bioskop Garuda pada 1919, dan Bioskop Aurora (kemudian menjadi Surya) didirikan pada 1924.

Sumber Warta Kota yang enggan disebutkan jatidirinya mengatakan, “Penetapan sebagai BCB tak perlu diperkuat Kepmen (Keputusan Menteri – Red) karena yang menentukan adalah bendanya sendiri. Lagipula kajian BP3 Jambi sudah menyatakan bahwa gedung itu sebagai BCB. Itu sudah cukup. Mereka (BP3) kan lembaga yang diserahi tugas oleh pemerintah untuk melakukan pelestarian BCB.”

Dasar hukum yang kuat

Kembali ke UU No 5 tahun 1992, di pasal 15 ayat 1 dikatakan, “setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya” tapi kenyataannya, Pemkot Pangkalpinang sendirilah yang merusak. Beranjak ke pasal 24 ayat 1 tertulis, “pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap benda cagar budaya beserta situs yang ditetapkan.” Lagi-lagi, Zulkarnain, entah menggunakan cara pandang yang mana, malah membantai tiga bangunan bersejarah yang sudah masuk dalam BCB dan sudah didaftarkan sebagai BCB.

Di pasal 26 tertera, “barangsiapa dengan sengaja merusak BCB dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No 5 tahun 1992, pasal 44  ayat 1 menyatakan, “setiap rencana kegiatan pembangunan yang dapat mengakibatkan tercemar, pindah, rusak, berubah, musnah, atau hilangnya nilai sejarah BCB, tercemar, dan berubahnya situs beserta lingkungannya wajib dilaporkan dulu kepada menteri.”
Dalam ayat 2 ditambahkan, “laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan hasil studi analisis dampak lingkungan.”

Ayat 3 berbunyi, “berdasarkan hasil studi arkeologis terhadap rencana kegiatan pembangunan, setelah berkonsultasi dengan menteri lain atau instansi pemerintah yang bersangkutan, menteri terkait, antara lain, dapat menyatakan apakah tetap mempertahankan keberadaan BCB dan situs atau menyarankan perubahan rencana pembangunan.”

Urusan penghancuran ini seharusnya tak perlu terjadi jika ada etika yang diperhatikan. Etika bahwa, penghancuran bangunan yang diduga BCB hendaknya tak dilakukan terburu-buru dan bahwa semua pihak harus menunggu hasil kajian pihak berwenang. Demikian pula, pihak terkait hendaknya segera melakukan pengkajian terhadap benda yang diperdebatkan.

Hal tersebut juga harusnya tak terjadi jika pemimpin punya etika. Menghargai pendapat banyak orang; tidak keras kepala berlagak sebagai si empunya dunia; tidak menerjemahkan UU menurut cara pandangnya sendiri dan tak lazim, pula; mengingat kembali janjinya saat dilantik; bertindak dan besikap lebih bijak terhadap argumentasi masyarakat; dan menempatkan identitas budaya masyarakat sejajar dengan pertumbuhan ekonomi.

Hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp 100 juta bagi mereka yang melanggar UU BCB memang terlalu kecil. Sanksi itu tentu saja membuat pelaku kejahatan terhadap BCB tak peduli. Penjahat sejarah, menghilangkan jejak sejarah milik begitu banyak orang, hendaknya mendapat hukuman setimpal baik secara moril maupun materiil. Hal itu juga penting untuk memberi efek jera. Juga agar si pelaku, pihak yang paling bertanggungjawab, tidak lagi bisa “cuci tangan.”
WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

Stasiun Angke dan Stasiun Duri, Pintu Gerbang ke Batavia
Senin, 1 Maret 2010 | 15:22 WIB

KOMPAS.COM – Batavia dan jalur kereta api. Batavia dan kanal. Batavia dan rimbun pepohonan. Itu dulu, berabad lampau. Kini, Jakarta dan macet. Jakarta dan kanal yang menyempit dan dangkal, alias got. Jakarta yang gersang. Jakarta yang tak nyaman. Jakarta yang tak punya transportasi massal yang terpadu dan dikelola pemerintah, bukan Organda. Transportasi massal dan terpadu adalah bentuk layanan publik yang harusnya disediakan oleh pemerintah. Itu adalah pertanggungjawaban atas semua pajak warga, Anda dan saya.

Saya hanya bisa membayangkan ketika Jakarta masih Batavia dengan trem, kereta yang menghubungkan Tanjungpriuk-Batavia-Meester Cornelis-Weltevreden yang pada akhirnya menghubungkan Batavia dengan kota-kota di Jawa Barat, Timur, dan Tengah. Bahkan jika sempat Anda tengok jalur kereta api dari puncak Monas, maka akan terlihat, Batavia dikelilingi jalur lintas kereta api. Jenis transportasi yang pertama kali dibawa Nederlandsche Indische Spoorweg Maatschappij (NISM) ini sungguh jadi andalan Batavia

Pada akhirnya, seluruh kawasan Batavia bisa dijangkau dengan kereta api. Foto-foto kuno milik KITLV menunjukkan beberapa halte trem Tanah Abang West-Weltevreden. Ketika masa NISM berakhir, Staatspoorwegen (SS) menggantikan urusan penyelenggaraan jaringan kereta api. Di Batavia, hidup makin sumringah ketika pada   April 1875 dibuka jaringan kereta listrik oleh Electrische Staatspoorwegen. Maka kawasan pinggiran yang di masa itu sulit dijangkau, kawasan di luar Batavia, kini mudah dicapai.

Beberapa waktu lalu, saya sempatkan mampir kembali ke Jembatan Lima, Jakarta Barat. Kawasan ini tak hanya dipenuhi jembatan tapi juga dilalui jalur kereta api. Hanya saja, lintas ini jarang disebut-sebut. Padahal, dari catatan Dinas Museum tahun 1993, Kampung Jembatan Lima merupakan pintu gerbang orang dari kulon ke Batavia. Penghubungnya tak lain kereta api, dengan Stasiun Angke yang membawa orang dari Tangerang, Pandeglang, Banten, Baturaja, Rangkasbitung, dll.

Kini, stasiun itu sudah berubah total dengan toko yang memenuhi hampir seluruh gedung stasiun yang ada di areal pasar buah, Angke. Setelah Stasiun Angke dengan lintasan yang tak pernah sepi dari warga berkegiatan, maka muncullah Stasiun Duri. Kondisi lintasan di sini juga tak jauh berbeda. Sore hari, ketika orang menanti kereta, warga sekitar juga memenuhi lintasan. Anak-anak bahkan bermain bola.

Tak seperti Stasiun Angke, Stasiun Duri masih menyisakan tanda-tanda sebagai stasiun kuno. Bangunan itu telihat baru saja dicat ulang namun tak tampak nama stasiun seperti yang biasa ada pada setiap stasiun lengkap dengan angka ketinggian stasiun.

Dua stasiun tadi, termasuk Tanah Abang, Paal Merah, memang stasiun kecil. Hanya sebagai stasiun antara yang mengantar warga di lintas barat Batavia. Meski kecil, stasiun-stasiun dan jalur tersebut bukanlah jalur biasa karena sudah dibikin oleh Belanda. Kisah jalur kereta api hingga ke Bayah, jalur mati, dan Merak tak kalah menarik dengan jalur Batavia-Buitenzorg atau jalur dalam kota Batavia. Hanya saja, kisah itu tampaknya kurang terangkat. Sejarah, perkiraan tahun pembangunan jalur dan stasiun kecil tersebut di atas pun belum terlacak. Semoga ini menjadi perhatian Divisi Pelestarian PT KA.

Stasiun Utama
Dalam rangka mengembangkan angkutan massal berbasis kereta api, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerjasama dengan PT Kereta Api (KA), berencana mengembangkan layanan transportasi kereta lingkar kota (loopline) di wilayah utara Jakarta yang langsung terhubung dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Untuk keperluan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pernah menyatakan, akan menjadikan Stasiun Duri sebagai salah satu stasiun utama. Sehingga stasiun ini akan mulai direvitalsiasi pada tahun ini.

Untuk itu, revitalisasi Stasiun Duri harus menyeluruh, temasuk penyediaan transportasi pendukung (feeder) dan pembenahan permukiman liar. Selain itu, menurut Fauzi, tahun ini Pemprov DKI juga akan membangun Pluit City Terminal, yaitu stasiun lengkap dengan jalur kereta yang langsung menuju bandara.
WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

20
Feb
10

Historia : Wisata Tempo Doeloe

Inilah salah satu pemandangan kota lama Semarang. Gereja Blenduk akan terlihat dari sudut manapun.

Plesiran ke Little Nederland, Semarang

Artikel Terkait:

Pradaningrum Mijarto Inilah salah satu pemandangan kota lama Semarang. Gereja Blenduk akan terlihat dari sudut manapun. Senin, 15 Februari 2010 | 14:20 WIB

KOMPAS.COM – Libur panjang di akhir pekan masih dua pekan lagi, saat itu bertepatan pula dengan perayaan Cap Go Meh. Barangkali Semarang bisa jadi alternatif tujuan wisata, termasuk wisata ke Pecinan, tentunya. Semarang, Little Holland, atau Little Nederland, punya banyak daya tarik. Kota lama beserta bangunan bersejarah, Pecinan, dan kuliner legendaris bagaikan magnet yang sulit ditolak.

Arsitektur bangunan di kawasan Kota Lama Semarang beragam. Ada Gereja Blenduk (Nederlandsch Indische Kerk) bikinan 1750 dengan atap kubah yang dipugar pada 1894. Di hadapan gereja ini berdiri gedung karya Thomas Karsten di tahun 1916 yang kini menjadi gedung Asuransi Jiwasraya. Tak lupa bangunan Stasiun Tawang yang mencoba tetep bertahan dari terjangan rob. Tambahan lagi, Pasar Semawis yang menghidupkan Pecinan.

Liem Thian Joe, dalam Riwayat Semarang, menyebutkan, kehidupan di Pecinan Lor yang kini bernama Gang Warung, di masa silam adalah pusat perhubungan. Ke sebelah barat bisa berhubungan dengan kampung pribumi yang sekarang jadi Kampung Kranggan dan Pasar Semarang (kini Pasar Damaran). Sementara ke arah utara melintasi kali berhubungan dengan apa yang kini dikenal sebagai Petudungan, Pandean, Jerukkingkit, Ambengan, dll.

Dalam buku itu ia juga mengisahkan asal usul Pasar Johar. Di tahun 1860, pasar ini merupakan bagian dari alun-alun, di bagian tepi sebelah timur yang berbatasan dengan jalan, tumbuh pohon johar atau mahoni. Pohon itu bikin teduh, sehingga banyak orang senang berteduh di sana. Lama-lama-pasar-pasar kecil pun tumbuh di bawah pohon ini. Pasar kecil ini pun berkembang dan membesar. Pada 1865 bagian alun-alun ini telah jadi pasar dengan pohon johar yang jug masih berdiri. Maka jadilah nama pasar itu, Pasar Johar. Pembesar kota kemudian membangun los dan pohon johar pun ditebang. Tapi tetap saja nama pasar itu, Pasar Johar.

Seperti juga Gereja Blenduk, Pasar Johan adalah kreasi Thomas Karsten. Karsten tak berhenti sampai di Pasar Johar. Karya lain, sebut saja Lawang Sewu, gedung yang kini jadi kantor Asuransi Jiwasraya, dan Perkampungan Mlaten.

Pada literatur lain disebutkan, struktur Little Nederland selesai dibangun pada tahun 1741 dan merupakan kawasan untuk orang Belanda. Di sini pernah ada perkantoran, hotel, perumahan, dan bangunan perdagangan lainnya dengan ikon Gereja Blenduk.

Semarang Tempo Dulu: Teori Desain Kawasan Bersejarah yang ditulis Wijanarko menyebutkan juga, Kampung Kauman, Pecinan, Kampung Melayu, dan Little Nederland mengelilingi apa yang dinamakan kota lama Semarang. Yang layak disebut Kota Lama Semarang harusnya adalah Kanjengan. Namun kompleks Kanjengan serta alun-alunnya sudah tak ada, hanya tersisa Masjid Agung Kauman. Sementara apa yang disebut Little Nederland adalah kawasan di sekitar Gereja Blenduk dengan berbagai gaya bangunan.

Semarang memang sangat menarik untuk ditelusuri. Selain urusan mata, yaitu terkait sejarah kota dan bangunan bersejarah, maka urusan perut juga tak boleh terlewatkan. Pasar Semawis di Pecinan layak dikunjungi. Deretan warung kaki lima yang pastinya bikin lupa diri siap unjuk rasa.

Belum lagi resto legendaris, Toko Oen, yang juga layak disambangi. Meskipun Toko Oen berawal di Yogyakarta pada 1922, namun kemudian si empunya toko, Liem Gien Nio memutuskan Semarang sebagai cabang pertama di tahun 1936. Toko Oen tak hanya jadi cabang pertama tapi juga jadi resto pertama di Semarang. Penganan ala Eropa hingga sekarang masih dipertahankan, antara lain es krim.

Dalam rangka mengenal Semarang dan Cap Go Meh, Komunitas Sahabat Museum menggelar Plesiran Tempo Doeloe ke Little Nederland pada 26-28 Februari. Biaya Rp 1,5 juta/orang antara lain untuk transportasi menggunakan kereta api; menginap di hotel tua; dan naik loko uap di Ambarawa sekaligus Museum Ambarawa.

“Kita akan ditemani Pak Prianto, ahli sejarah dari Universitas Diponegoro. Kita juga akan lihat stasiun pertama di Semarang, dipandu Pak Tjahjono. Pastinya enggak ketinggalan ke Pecinan, kelenteng, dan ngerasain kuliner legendaris Semarang,” kata Ketua Komunitas Sahabat Museum Adep Purnama.

Ia juga mengatakan, peserta akan diberi tempat di hotel bersejarah, Hotel Bellevue. Hotel bergaya art deco ini dibangun pada 1919 dimiliki oleh Van Demen Wars. Kemudian sejak 1961  nama hotel berubah jadi Hotel Candi Baru. Untuk mendaftar atau mengetahui informasi lebih detil, ia bisa dihubungi di adep@cbn.net.id.
WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

Nasi Jamblang, Daun Jati Dan Seabrek Lauk

Dian Anditya Mutiara Inilah nasi jamblang yang beken di Cirebon. Keunikannya ada pada daun jati pembungkus nasi serta beragam lauk yang siap dilahap bersama nasi. Senin, 15 Februari 2010 | 14:17 WIB

KOMPAS.COM – Rasanya ada yang kurang bila datang ke kota Cirebon tanpa mencicipi nasi jamblang. Saat memasuki kota itu, dengan mudah kita bisa temui jajaran warung yang menjual nasi yang dibungkus dengan daun jati itu.

Berdasarkan data dari buku kuliner khas Cirebon, ada sekitar 300 penjual nasi atau sega jamblang, baik yang mangkal (warung) maupun yang dijajakan keliling. Nama Jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon tempat asal pedagang makanan ini. Ciri khas makanan ini adalah penggunaan daun jati sebagai bungkus nasi. Makanan disajikan secara prasmanan.

Menu yang tersedia antara lain sambal goreng (yang agak manis), tahu sayur, paru, semur hati atau daging, perkedel, sate kentang, telur dadar/telur goreng, telur masak sambal goreng, semur ikan, ikan asin, tahu dan tempe serta tidak ketinggalan ‘blakutak’, sejenis cumi-cumi yang dimasak bersama tintanya.

Awalnya nasi jamblang ini dibuat untuk para pekerja paksa di zaman Belanda yang sedang membangun jalan raya Daendels dari Anyer ke Panarukan yang melewati wilayah Kabupaten Cirebon, tepatnya di Desa Kasugengan. Sega Jamblang saat itu dibungkus dengan daun jati, mengingat bila dibungkus dengan daun pisang kurang tahan lama sedangkan dengan daun jati bisa tahan lama dan tetap terasa pulen. Hal ini karena daun jati memiliki pori-pori yang membantu nasi tetap terjaga kualitasnya meskipun disimpan dalam waktu lama. Uniknya, akan lebih nikmat dimakan secara tradisional dengan ‘sendok jari’ dan alas nasi beserta lauk pauknya tetap menggunakan daun jati.

Sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa pada nasinya, hanya nasi putih biasa yang harus didinginkan terlebih dahulu beberapa jam, baru setelah itu dibungkus dengan daun jati. Ukuran nasinya tidak terlalu banyak, hanya segenggaman tangan orang dewasa.  “Kalau dibungkus pada saat panas akan membuat nasi berubah menjadi merah. itu yang kita tidak mau. Biasanya setelah nasi matang, langsung dikipas dan diangin-anginkan dan hal ini bisa membuat nasi tahan lama,” jelas Umar (40), pengelola Warung Nasi Jamblang Mang Dul yang ada di Jalan Ciptomangunkusumo, Cirebon.

Warung Nasi Mang Dul ini menjadi salah satu tempat favorit bagi orang Cirebon dan para pendatang dari luar kota yang ingin mencicipi nasi jamblang. Setiap hari, sekitar pukul 06.00-08.00  pasti orang berjubel tengah menikmati nasi jamblang sebagai sarapan pagi. “Nanti ramai lagi sekitar jam makan siang,” tutur Umar.

Sejak sang ayah, Abdul Rojak, meninggal pada tahun 1994, maka namanya diabadikan sebagai nama warung. Sejak tahun 1968 sang ayah sudah berjualan nasi jamblang dengan cara dipikul dan berkeliling kota Cirebon. “Dulu Bapak cuma menjual sekitar 50 bungkus sehari,” Umar mengenang. Setelah mendapat bantuan kredit dari salah satu bank, Mang Dul bisa mangkal di dekat kolam renang dan Stadion Gunungsari yang kini menjadi pusat perbelanjaan Grage Mal.

Saat sang ayah berjualan, lauk pauknya tidak sebanyak sekarang. Dulu hanya ada sembilan macam, di antaranya tahu, tempe, daging, ati, oncom, sambal merah. Saat ini jumlah lauknya ada 20 macam. Harga lauknya berkisar Rp 800-Rp 6.000. Meski sambalnya berwarna merah, sama sekali tidak pedas. Karena terbuat dari cabai merah besar lalu diiris tipis-tipis, bawang merah, serai, lengkuas  dan ditumis dengan minyak. Hanya makan dengan sambal saja, bisa tambah nasi berkali-kali.

Selain Warung Mang Dul, masih di sekitar Grage Mal, di Jalan Tentara Pelajar, juga berjajar warung nasi jamblang serupa yang buka 24 jam. Ada sekitar enam warung tenda. Lauk pauk yang dijual pun beraneka ragam.

Warung itu juga menjual makanan kecil seperti keripik, jajanan, buah-buahan yang dijual satuan. Para pedagang ini rata-rata juga sudah berjualan puluhan tahun.

“Dulunya para pedagang disini mangkalnya di areal kolam renang (Grage Mal_Red). Kalau di sini ramainya siang dan malam hari. Biasanya para penjaga toko dan pekerja malam cari makan di sini,” ujar Titin Kartini (57). Untuk mempersiapkan semua lauk pauk, ia mempekerjakan empat tukang masak. Selain Titin, anak pertamanya pun turut membuka warung yang sama disebelahnya.

Percaya konsumen

Tidak mudah memasak bermacam lauk dalam sehari, apalagi dengan permintaan yang begitu banyak. Untuk itu di Warung Mang Dul diterapkan sistem masak dalam dua shift. Pada pagi hari masak mulai pukul 09.00-19.00, lalu malam hari masak mulai pukul 19.00-07.00. Untuk itu ada enam juru masak yang membantunya.

“Memang kami masak tidak pernah berhenti. Karena selain untuk di sini, kami masih punya empat outlet lagi yang ada di aal,” jelasnya.

Meski permintaan banyak, namun tidak membuat Umar sembarangan memasak makanan. Ia mengaku, sangat ketat dalam pengawasan makanan.”Jangan sampai pelanggan komplain, karena kita hanya memikirkan kejar setoran. Kalau seperti ini kami bisa ditinggal pelanggan,” kata anak keempat dari lima bersaudara ini.

Untuk memenuhi kebutuhan daun jati, persediaan didatangkan dari daerah Majalengka atau Subang, karena di sana terdapat hutan produktif  jati. Untuk menjaga kesegaran daun tersebut,  daun jati harus baru setiap hari. Yang dipilih adalah daun jadi berusia dua minggu, yang masih lentur sehingga tidak robek saat digunakan sebagai bungkus nasi.

Setiap hari Umar memasak satu kuintal beras sedangkan di akhir pekan kalau akhir pekan bisa dua kali lipat. Dari rekaman bukti bon yang ada di kasir, dalam sehari pengunjung warung ini bisa mencapai 1.000 orang.

Warung Nasi Jamblang Mang Dul bisa bertahan karena rasa kepercayaan kepada para pelagganan. Pada saat mengambil lauk, konsumen diperbolehkan memilih dan mengambil sendiri lauk pauk yang diinginkan. Para pelayan hanya melayani pengambilan nasi saja atau melayani orang yang ingin membawa pulang nasi jamblang. Jadi ketika akan membayar, konsumen tinggal menyebutkan lauk pauk apa saja yang telah disantap.

“Ini juga pesan mendiang Bapak, bahwa kita harus percaya kepada konsumen. Dan kami pun harus selalu berpikir positif,” tandas Umar.

Warta Kota Dian Anditya M

08
Jan
10

Historia : Stasiun Militer Cimahi

Anjangsana ke Stasiun “Militer” Cimahi
Kamis, 7 Januari 2010 | 17:27 WIB

SEKADAR mengingatkan, pada Juni 1864 Gubernur Jenderal LAJW Baron Sloet van Beele  memulai pembangunan jalur kereta api pertama di Jawa. Jalur pertama itu dibangun oleh the Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij – NISM – (Maskapai Kereta Api Hindia Belanda) menghubungkan Samarang-Tangoeng (Semarang-Tanggung). Jalur itu secara resmi dibuka pada 10 Agustus 1867.

Jalur yang kemudian terbukti tidak menguntungkan ini kemudian dilanjutkan dengan bantuan dana dari pemerintah. Ketika itu masih tersisa jarak 166 km menuju Yogyakarta sampai ke Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran pembangunan jalur kereta api ini terkuras karena NISM menggunakan trek standar gauge (jarak antara dua batang rel yang sejajar/lebar sepur) yaitu 1435 mm. Ini adalah trek yang biasa dibikin di Eropa karena kereta api di sana berukuran besar.

Kemudian trek gauge pun dievaluasi dan pada 1869 JA Kool and NH Henket menemukan bahwa gauge yang lebih sempit, yaitu  1067 mm lebih pas buat Hindia Belanda dan memang lebar sepur di Nusantara ini ditetapkan 1067 mm. Pembangunan jalur kereta api selanjutnya menggunakan gauge 1067 mm. Termasuk ketika NISM merambah jalur Batavia – Buitenzorg pada 1869 yang kemudian diresmikan pada 31 Januari 1873. Demikian data yang dikumpulkan Indra Krishnamurti dari berbagai buku seperti Jan de Bruin dalam Het Indische Spoor In Oorlogstijd: De Spoor- en Tramwegmaatschappijen in Nederlands-Indië In De Vuurlinie, 1873-1949 dan AE Durrant dalam Lokomotip Uap.

Setelah jalur Batavia-Buitenzorg, pada 1878 untuk pertama kali Staatsspoor en Tramwegen in Nederlandsch-Indië – SS (perusahaan pemerintah Belanda) membuka jalur Surabaya – Pasuruan do Jawa Timur dan tiga tahun kemudian giliran Buitenzorg (Bogor) – Cicurug untuk kemudian berlanjut ke Cilacap di Jawa Tengah. Perusahaan kereta api milik negara terus mengembangkan jalur di timur hingga pada 1884 mencapai Surakarta dan empat tahun kemudian jalur sisi barat mencapai Cilacap.

Alhasil Jakarta – Surabaya pun terhubung pada 1894 setelah jalur Maos dan Cibatu bisa diselesaikan. Setelah kesulitan anggaran di pembangunan jalur pertama, lagi-lagi, NISM kewalahan mengurus jalur Batavia – Buitenzorg yang  terpisah dari jalur di Jawa Tengah dan Timur. Akhirnya pada 1913 NISM menjual jalur ini ke SS. Di akhir abad 19, jalur kereta api semakin semarak, menghubungkan Jawa. Dari Surakarta, jalur ke Priangan (Jawa Barat) kemudian dibuka pada awal abad 20.

Di antara pembangunan jalur tadi, khususnya di jalur yang menghubungkan Jakarta hingga Bandung dan kemudian Surakarta, maka Stasiun Cimahi pun terlewati. Cimahi, tak hanya dilalui jalur Anyer – Panarukan tapi juga jalur kereta api. Stasiun ini terletak cukup tinggi, lebih dari 732 m di atas permukaan laut (perhatikan papan nama stasiun dan angka yang ada di bawahnya).  Cimahi tak akan terlewatkan sehingga stasiun di kota militer ini sudah ada pada 1884. Karena menjadi pusat militer Belanda itulah maka transportasi dari dan ke Cimahi menjadi begitu penting.

Hingga kini stasiun ini masih berdiri tegak meskipun ada perubahan di sana sini, khususnya pada perubahan fungsi di sisi kiri – masih menjadi bagian stasiun – yang kini jadi semacam toko kecil. Tapi dari jauh, atap stasiun masih bisa dikenali sebagai atap bangunan stasiun lama.

Nio Joe Lan, menuliskan pengalamannya di zaman Jepang, dalam buku Dalem Tawanan Djepang,  saat ia akhirnya tiba di Stasiun Cimahi setelah berdesakan bersama tahanan lain dari Serang. Ia tak pernah melupakan saat pertama menginjakkan kaki di Stasioen Tjimahi ketika gelap masih mendekap di pagi Februari 66 tahun lalu. Dari Stasioen Tjimahi para tawanan dipaksa berjalan bersama barang bawaan menuju kamp tahanan. Di sana kemudian mereka dipisahkan, disebar. Kereta wisata melewati jalur kereta api kuno, mungkin perlu dipikirkan. Meski, tentu saja, harus menghidupkan kembali jalur di sekitar itu yang mungkin sudah mati.

07
Nov
09

Wisata Sejarah : Lok Uap di Muaro Sijunjung – Pekanbaru

Lok Uap di Muaro, Sisa Jalur Kereta Api Maut Muaro Sijunjung – Pekanbaru
Lokasi lok uap yang tersisa di jalur maut Sumatera, Muaro Sinjunjung – Pekanbaru berada di Jorong Silukah Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung.
Jumat, 6 November 2009 | 14:40 WIB

MENYUSUR kawasan yang rusak diguncang gempa Sumatra Barat akhir 30 September lalu, maka jalur transportasi tak akan luput dari pantauan. Jalur transportasi tertua di Sumatera Barat, sama seperti di Jawa, tak lain adalah jalur kereta api. Sebelum menengok jalur kereta api yang melintas di Padang, ada baiknya kita menjenguk  jalur yang agak berbeda, baik dari sisi kesulitan kawasan maupun dari proses pembangunan.

Jika semua jalur kereta api dibangun oleh Belanda, maka untuk jalur ini dibangun di masa pendudukan Jepang. Jalur mati ini tak lain adalah jalur Muaro Sijunjung – Pekanbaru. Yang menarik di kawasan hutan Sumatera ini tak lain adalah sisa lok uap zaman Jepang yang hingga kini masih teronggok di kawasan Muaro Sijunjung. Berdiri sendiri dengan kondisi yang sudah tak lengkap dan karatan, lok uap yang dari rodanya samar-samar terlihat angka 1904 itu sengaja ditempatkan di pinggir  jalan kecil di antara hutan sebagai benda cagar budaya.

Untuk tiba ke lokasi, bukan hal yang mudah karena harus melewati jalanan sempit di antara hutan, sungai lebar, dan tebing-tebing. Jarak dari Sawahlunto ke  Sijunjung sekitar 15 km tapi harus melalui jalan berkelok yang curam dan sulit dilalui. Rupanya kisah lok uap ini merupakan kisah penindasan puluhan ribu Romusha yang dipaksa bekerja oleh Jepang. Lok uap ini di masa Jepang pernah jadi lok yang menarik kereta di jalur Muaro – Pekanbaru.

Jalur kereta api Muaro-Pekanbaru (Logas), menurut pecinta sejarah kereta api, Tjahjono Rahardjo,  selesai dibangun pada 15 Agustus 1945. Jalur yang kini sudah tak lagi terlihat bekasnya itu juga merupakan kuburan massal sekitar 50.000 romusha. Jalur Muaro – Pekanbaru merupakan bagian dari  jalur  yang  direncanakan pemerintah Belanda untuk menghubungkan  pantai timur dan barat Sumatera. “Tapi hambatannya sangat berat; banyak terowongan, viaduk dan jembatan harus dibangun. Karena belum dianggap layak, rencana itu tersimpan saja di arsip Nederlandsche-Indische Staatsspoorwegen (Perusahaan Negara Kereta Api Hindia Belanda).

Tahun 1942, ketika Jepang menduduki Indonesia, mereka menemukan rencana itu. Jalur rel itu akan membuat jalur transportasi yang menghindari Padang dan Samudera India yang dijaga ketat kapal perang Sekutu. “Jalur itu memperpanjang jarinngan Staatsspoorwegen ter Sumatra Weskust (SSS) sepanjang 215 ke pelabuhan Pekanbaru,” begitu tulis Tjahjono.

Material kereta api yaitu  rel, lokomotif, dan gerbong didatangkan dari tempat lain termasuk beberapa lokomotif bekas Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) dan Semarang Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS).

Dalam referensi lain disebutkan,  sebagian besar trayek Muaro-Pekanbaru sepanjang 220 km mengikuti jalur yang dirancang Staatsspoorwegen (SS)  pada dasawarsa 1920-an, yang karena krisis ekonomi batal dibangun. Jalur rancangan ini memiliki tanjakan maksimum satu persen. Sekitar 85 persen jalur yang dibangun Jepang mengikuti rencana ini, namun tanjakan maksimum menjadi dua persen.

Perihal jalur kereta api maut, sejarah mencatat, Jepang menorehkan kisah kejam tak hanya di jalur Muaro Sijunjung – Pekanbaru, tapi juga di Banten Selatan di jalur Saketi – Bayah. Sebelumnya, Jepang sudah membuka jalur kematian dari Thailand ke Burma. Sebuah jalur kereta api yang juga sudah direncanakan oleh pemerintah Inggris, namun karena kondisi alam yang berat maka rencana itu dikesampingkan. Jepanglah yang kemudian mengacak-acak dokumen Belanda dan Inggris dan menemukan rencana jalur tersebut untuk kemudian mewujudkannya melalui tangan, darah, dan nyawa para romusha yang tak hanya terdiri atas bangsa Indonesia tapi juga Australia, Inggris, Amerika, dan Belanda.

Jadi selama Perang Dunia II (1938-1945) Jepang membangun tiga jalur kereta api di dua wilayah di Asia Tenggara yaitu jalur Thailand-Burma, Muaro Sijunjung-Pekanbaru, dan jalur Saketi-Bayah. Jepang menggunakan tahanan yang dipaksa kerja  dan seperti dikirim ke neraka karena puluhan ribu jiwa melayang dalam proyek pembangunan jalur kereta api tersebut. Jalur kereta api di dua wilayah Indonesia itu tak lagi bersisa, seperti juga tragedi kekejaman Jepang yang seakan terlupakan.

Meski lok uap ini dijadikan cagar budaya, sayangnya lebih banyak orang yang tak tahu akan keberadaannya. Bahkan banyak orang tak tahu ada jalur kereta api Muaro Sijunjung-Pekanbaru. Lokasi cagar budaya berupa sisa lok uap di Muaro juga jadi salah satu kendala, yaitu di hutan Sumatera, meski panoramanya indah, dengan jalanan di sepanjang aliran sungai Batang Kuantan, tapi tak ada penanda yang menunjukkan arah lokasi.

Lokasi lok uap sisa jalur maut Sumatera itu ada di Jorong Silukah Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung. Lokomotif uap itu ditemukan masyarakat Silukah pada tahun 1980 saat pembuatan jalan darat dari Silokek ke Durian Gadang dan terus ke Tapus.

Selain di Silukah, jalur kereta api itu juga melewati Silokek, di mana romusha yang baru didatangkan dari Jawa, diturunkan di daerah Ngalau Cigak Nagari Silokek. Di sepanjang jalur Silukah-Silokek inilah terdapat kuburan masal dari ribuan bahkan puluhan ribu romusha. Silokek kini jadi tempat wisata karena pemandangannya.

04
Nov
09

Wisata Sejarah : Sawahlunto, Kota Tambang Batubara

Gudang Ransum, Sehari Memasak 4.000 Kg Beras

Warta Kota/PradaningrumWarta Kota/Pradaningrum

Ketel besar untuk menanak nasi. Dahulu, setiap hari, sekitar 65 pikul beras atau nyaris 4.000 kg harus dimasak untuk dibagikan ke ribuan mulut yang terkait dengan pertambangan.
Senin, 2 November 2009 | 11:10 WIB

KOTA Sawahlunto boleh jadi mungil, tapi tak berarti kota ini tak berisi apa-apa. Kota ini kaya pusaka yang terkait dengan pertambangan batubara. Kota tambang tua ini sudah melek pelestarian pusaka, setidaknya sejak kota ini dipimpin seorang Amran Nur, sang wali kota. Inventarisasi kekayaan pusaka Sawahlunto sudah dilakukan, kemudian satu per satu dihidupkan kembali. Intinya, bekas kota tambang batubara ini harus hidup lagi dengan memanfaatkan pusaka yang ada.

Sebagai kota tambang, berbagai peninggalan terkait usaha penambangan masih lengkap di sana. Selain lubang atau terowongan bekas tambang yang kini sudah mulai dihidupkan kembali menjadi wisata tambang, bekas dapur umum atau gudang ransum bisa menjadi benang merah kisah penambangan di  sini. Di kompleks dapur umum yang sangat luas dan terdiri atas beberapa bangunan seperti pabrik es batangan, rumah sakit, rumah kepala ransum, rumah karyawan, gudang persediaan padi dan bahan mentah lain, bahkan rumah jagal hewan.

Dari dapur umum inilah keperluan makan sehari-hari para pekerja tambang dan keluarga mereka, pasien, dll yang jumlahnya ribuan orang disiapkan. Maka jangan heran jika seluruh peralatan masak di sini berukuran besar. Setiap hari, 65 pikul beras atau nyaris 4.000 kg beras harus dimasak untuk dibagikan ke ribuan mulut yang terkait dengan pertambangan.

Bangunan dari tahun 1918 ini kini jadi Museum Gudang Ransum. Di sini masih terlihat dua tungku pembakaran berukuran besar bikinan Jerman tahun 1894. Pabrik yang membuat tungku itu adalah Rohrendampfkesselfabrik DR Patente No 13449 dan 42321. Selain cerobong atau tungku itu, ada pula periuk ukuran besar yang biasa digunakan memasak beras. Sejak tahun 1945 dapur umum  ini sudah tidak digunakan lagi untuk pegawai tambang tapi untuk tentara. Periode 1950-1960 bekas dapur umum ini digunakan sebagai kantor administrasi bagi perusahaan Tambang Batubara Ombilin.

Dari sini, napak tilas kehidupan tambang bisa dilanjutkan ke Museum Kereta Api Sawahlunto. Belanda membangun jalur kereta api dari Emma Haven (Pelabuhan Teluk Bayur) ke Sawahlunto sepanjang 95 km yang kelar dibangun pada 1894. Sedangkan Teluk Bayur dibikin 1982. Jalur kereta api itu tak lain sebagai sarana mengangkut hasil batubara ke luar Sawahlunto.

Tambang Batubara Ombilin tak bisa terpisah dari sejarah pembangunan jalur kereta api. Pada saat pertambangan dimulai, 1891-1892,  jalur kereta api pertama dibangun dari Pulau Air (Padang) ke Padang Panjang. Dari Padang Panjang dilanjutkan ke Bukittinggi,  kemudian dari Padang Panjang ke Solok. Solok-Muara Kalaban dan Padang-Teluk Bayur kelar pada 1892 dan kemudian Muara Kalaban-Sawahlunto selesai 1894. Jalur Muara Kalaban-Sawahlunto ini harus menembus bukit sehingga terowongan sepanjang sekitar 900 meter harus dibikin sebelum jarak antarkota sepanjang dua kilometer itu bisa terhubung.

Tak jauh dari Museum Kereta Api Sawahlunto, akan terlihat semacam tugu tinggi di mana tugu itu dilengkapi dengan Masjid Agung Nurul Islam. Sebelum menjadi masjid, kawasan itu adalah kompleks PLTU yang dibangun pada 1894. Pada 1924 bangunan itu tak lagi digunakan sebagai PLTU dan pada 1930 areal itu kemudian dibangun masjid.

Urusan penginapan, di kota ini ada hotel tua dari tahun 1918, namanya Hotel Ombilin Heritage. Tentu saja hotel ini masih perlu sentuhan pemugaran agar tak terkesan menyeramkan.
WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

Potret hari Ini
Warta Kota/Pradaningrum
Kota Tambang Sawahlunto
Dua tunggku uap berbabahan bakar batubara. Dua tungku pembakaran ini bikinan Jerman tahun 1894. Pabrik yang membuat tungku itu adalah Rohrendampfkesselfabrik DR Patente No 13449 dan 42321.
Potret hari Ini
Warta Kota/Pradaningrum
Kota Tambang Sawahlunto
Kompleks bekas gudang ransum. Kompleks dapur umum ini sangat luas dan terdiri atas beberapa bangunan seperti pabrik es batangan, rumah sakit, rumah kepala ransum, rumah karyawan, gudang persediaan padi dan bahan mentah lain, bahkan rumah jagal hewan.
04
Nov
09

Wisata Sejarah : Pentingnya Peta Pusaka Kota

Pentingnya Pemahaman dan Peta Pusaka pada Setiap Kota

Bangunan tua yang tidak terawat dan dibiarkan telantar di Padang, Sumatera Barat
Jumat, 30 Oktober 2009 | 11:39 WIB

PENDIDIKAN pusaka, seperti yang sudah diuji coba oleh Badan Pelestari Pusaka Indonesia (BPPI) pada kurikulum di 11 sekolah dasar di Yogyakarta sejak tahun lalu – dan akan dikembangkan ke Sawahlunto, Solo, Denpasar, dan Jakarta – tampaknya memang perlu dilanjutkan bahkan diperluas. Bukan hanya bagi generasi muda tapi terlebih bagi para punggawa kota di Indonesia, lebih khusus lagi bagi penentu kebijakan di kota-kota pusaka yang tergabung dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Tentu saja dengan materi dan cara penyampaian yang berbeda antara murid SD dan penguasa wilayah.

Pemahaman akan arti pusaka, apa keuntungan dari pelestarian pusaka, siapa yang harus turun tangan dalam melestarikan pusaka, atau sejauh mana pusaka itu berharga menjadi begitu penting dengan kehadiran JKPI. Anggota JKPI tentu diasumsikan paham tentang hal tersebut di atas bahkan diharapkan mereka bisa menyebarkan pemahaman tersebut kepada seluruh warganya, dan tak ketinggalan, rekan sesama walikota.

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dalam pelestarian pusaka. Tengok saja kota-kota di negeri maju, mereka selalu berupaya memanfaatkan kembali sebuah pusaka melalui olah desain arsitektur pusaka . Tujuannya tak lain agar bangunan pusaka mampu membiayai diri sendiri melalui pemanfaatan yang memiliki nilai ekonomi.

“Indonesia punya banyak pusaka, alam, budaya, bangunan, bahasa, saujana, sampai pusaka karya rakyat seperti kedai, warung yang unik, yang sudah turun temurun terus dilestarikan. Jadi, pusaka itu luas, tidak hanya bangunan atau yang tangible tapi juga yang intangible itu tidak dimiliki oleh bangsa lain harus dilestarikan, dikembangkan, dijadikan aset kota sehingga punya nilai ekonomi,” demikian Dr Laretna Adhisakti menegaskan dalam pengantar diskusi pada Kongres I JKPI di Gedung Pusat Kebudayaan Sawahlunto, Sumbar, pekan lalu.

Dosen Arsitektur Fakultas Teknik UGM yang juga penggiat pelestarian pusaka itu menambahkan, inventarisasi perlu dilakukan sebelum pusaka yang ada dijadikan aset. Setelah itu baru ada tindakan. “Jadi ini tentu kerja lintas sektoral. Perlu ada jejaring. Dan semua itu harus didukung aturan, UU.” Inventarisasi pusaka kemudian juga harus dilanjutkan dengan pembuatan peta pusaka yang wajib dimiliki setiap kota. Peta pusaka berguna ketika bencana meluluhlantakkan kota, seperti tsunami di Aceh, gempa Yogyakarta, dan Padang Pariaman. Dari peta pusaka, keberadaan pusaka yang hancur atau lenyap bisa cepat ditemukan dalam rangka penilaian cepat kerusakan pusaka (damage heritage rapid assesment).

“Libatkan masyarakat dalam rencana pelestarian, proteksi masing-masing kota ditingkatkan. Pembangunan kota jangan malah merusak kota, kota itu kan tempat hidup. Belum banyak kota yang punya peta pusaka. Kalaupun ada, kebanyakan terbatas ikon padahal pusaka rakyat juga penting tapi belum tersentuh,” papar Sita, begitu ia biasa disapa.

Persoalan peta pusaka yang lengkap dan tak hanya berisi ikon kota itu disebabkan karena pemahaman yang minim terhadap pusaka dan peran pusaka. Dalam kasus gempa Sumbar (Padang Pariaman), penilaian cepat atas kerusakan pusaka dilakukan sekitar dua minggu setelah gempa.

“Penilaian data awal saja, setelah itu baru detil kawasan. Standarnya gitu. Sistem penanggulangan ini baru ada setelah gempa Yogya. Dalam data itu harus ada kriteria kerusakan, perhitungan dana yang diperlukan. Sekali lagi yang dicek bukan hanya bangunan atau pusaka fisik tapi juga yang tak benda. Misalnya waktu gempa Yogya, kami langsung lihat kampung batik, kemudian kita recovery. Untuk Padang, kampung songket juga harus didata, apanya yang rusak, tempat mereka masih bisa digunakan atau tidak, apa perlu lahan lain,” begitu Sita menjelaskan dalam kesempatan Temu Pusaka di Jalan Veteran I beberapa waktu lalu sambil menambahkan Prince Claus Fund sudah membantu 5.000 euro khusus untuk pusaka di Sumbar. Sumber lain malah menyatakan total bantuan itu mencapai 25.000 euro.

WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto
Menghidupkan Pusaka demi Meningkatkan Perekonomian

Warta Kota/Agus HimawanWarta Kota

Bangunan ini konon adalah tempat tinggal Pitung. Bangunan ini merupakan salah obyek wisata pesisir yang akan dijual Jakarta Utara
Sabtu, 31 Oktober 2009 | 11:13 WIB

MENGGULIRKAN ekonomi di kawasan Jakarta Utara, itu hasil akhir yang diharapkan terwujud. Upaya mewujudkan perbaikan ekonomi tak hanya sebatas di mulut, karena aksi nyata sudah dijalankan. Pemkodya Jakarta Utara kini menjadi satu-satunya kawasan di DKI Jakarta yang sudah siap dengan 12 destinasi wisata pesisir. Destinasi itu antara lain Pasar Ikan Muara Angke, Hutan Bakau Muara Angke, Pelabuhan Sunda Kelapa, Taman Impian Jaya Ancol, Pusat Perbelanjaan Mangga Dua, Stasiun Kereta Api Tanjungpriuk, Bahtera Jaya, Rumah Si Pitung, dan Kampung Tugu.

Gagasan destinasi wisata pesisir Jakarta Utara datang dari Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono. Ia sadar, sebagai kawasan yang memiliki jalur pesisir sepanjang 35 km, berbagai potensi wisata terkandung di dalamnya. Sebut saja wisata religi, budaya, kuliner, hiburan, dan belanja. Sayangnya, memang semua potensi itu belum dikelola dengan baik, apalagi dipromosikan.

Masalah promosi menjadi satu hal penting yang diangkat oleh Bambang di Kongres I Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) di Sawahlunto, Sumatera Barat pada Jumat (23/10) hingga Minggu (25/10) lalu.  “Dengan terbentuknya JKPI, maka promosi wisata kota-kota pusaka di Indonesia, termasuk  wisata pesisir Jakarta Utara ini, bisa meluas. Mudah-mudahan dalam kongres kota- kota pesisir bisa sharing soal bagaimana mengelola dan mengembangkan wisata pesisir,” ujarnya kepada Warta Kota, Kamis (22/10), sebelum kongres itu dimulai.

Buat Bambang, ia tak perlu menunggu segala sesuatunya siap, yang penting sambil jalan sambil dilakukan pembenahan. “Kami engak mungkin membangun semua jaringan dulu baru jalan. Yang penting kami promosikan dulu bahwa ada banyak wisata budaya di Jakarta Utara, sambil jalan kami isi, kami benahi,” lanjutnya.

Bicara soal promosi, mantan Kepala Bapeko Jakarta Pusat ini mengharapkan dalam kongres JKPI bisa ditemukan satu formula bersama untuk masalah promosi. Pasalnya, kekurangan pada pariwisata di Jakarta tak lain adalah masalah minimnya promosi.

Untuk tahun depan, Bambang sudah menyiapkan program pembenahan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, saluran, penerangan, kios informasi pariwisata, dan transportasi umum ke kawasan destinasi pesisir.  “Di sisi lain, tahun depan kami juga punya program mengisi kegiatan di destinasi-destinasi itu. Misalnya ada padepokan di mana pengunjung bisa latihan silat di Rumah si Pitung. Pokoknya jangan kosong, biar meriah,” tandasnya.

Intinya, program destinasi wisata pesisir ini harus terus bergulir dengan partisipasi dari stakeholder dan juga pemerintah baik daerah dan pusat sehingga  ekonomi bergulir yang pada akhirnya kesejahteraan warga kawasan itu bisa berkembang.

Sementara itu sekitar 30 wali kota yang tergabung dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) berkumpul di Sawahlunto, Sumatera Barat, sejak Jumat (23/10) hingga Minggu (25/10) untuk mengikuti Kongres I JKPI. Dalam kongres pertama itu ditetapkan AD/ART JKPI, ketua umum, serta rencana kerja untuk 2009-2012.  Kongres ini juga dihadiri oleh Ketua Menteri Malaka, Dt Muhammad Ali, yang akan menyampaikan ceramah tentang kota pusaka.

Selain kegiatan yang sudah disebutkan di atas, lima wali kota juga akan memaparkan program terkait wisata budaya dan wisata pusaka daerah mereka. Salah satunya adalah Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono dengan program 12 Destinasi Wisata Pesisir.
Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) adalah kumpulan kota-kota di Indonesia yang mempunyai sejarah panjang dan peninggalan pusaka. Hingga saat ini sudah ada sekitar 30 kota yang bergabung. Pertengahan Juli lalu, Jakarta Utara dan Barat menjadi tuan rumah acara Pra Kongres JKPI. Dilanjutkan dengan kongres I di Sawahlunto, di mana Wali Kota Sawahlunto Amran Nur dinilai berhasil menghidupkan kembali bekas kota tambang itu melalui wisata pusaka mereka.
WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

Sebuah Kesepakatan dari Kota Tambang
Sabtu, 31 Oktober 2009 | 11:41 WIB

INVENTARISASI atas pusaka alam, pusaka budaya, dan saujana yang ada di wilayah anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) perlu segera dikaji dan kemudian perlu penetapan hukum untuk melindungi pusaka yang dimiliki tiap kota dari kerusakan dan perusakan.

Sumber daya manusia yang bertugas memelihara dan melestarikan pusaka perlu ditingkatkan. Kerja sama antarlembaga terkait, masyarakat, dan dunia usaha juga harus dikembangkan dalam rangka pelestarian pusaka.

Demikianlah antara lain kesepakatan yang terangkum dalam Kongres I Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) yang berlangsung di Gedung Pusat Kebudayaan Sawahlunto, Sumbar, 23-25 Oktober. Ada 32 kota pusaka di Indonesia yang ikut dalam kongres itu, 16 di antaranya dihadiri oleh wali kota masing-masing. Dari Jakarta, hadir Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono dan wakil dari Jakarta Barat, Kasudin Pariwisata Witarsa Tambunan dan Kasudin Kebudayaan I Nyoman Wedhana.

Selain kesepakatan tersebut, kongres juga memilih Wali Kota Sawahlunto Amran Nur, menjadi Ketua JKPI 2009-2012 dan Ternate sebagai tuan rumah Kongres JKPI 2010. Kongres I JKPI juga menetapkan rapat kerja JKPI setahun sekali.

Mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan pusaka perlu dikembangkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama antarkota dan kabupaten sesama anggota JKPI perlu dikembangkan dalam upaya mempromosikan pelestarian serta hasil-hasil pelestarian.

Amran Nur dan Joko Widodo (wali kota Solo) merupakan contoh wali kota yang sudah melakukan pelestarian kota mereka dan dinilai sudah berhasil. Sementara itu Bambang Sugiyono (wali kota Jakarta Utara) merupakan wali kota yang kini memulai usaha pelestarian lewat kampanye wisata pesisir.

Bersamaan dengan kongres, Melaka membuka Galeri Melaka di Sawahlunto. Tepatnya di Kawasan Iptek Centre  – Museum Gudang Ransum di “Kota Tambang”. Galeri yang diresmikan oleh Datuk Latiff Bin Tamby Hichik akhir pekan lalu itu berisi tentang sejarah dan budaya Melaka. Datuk Latiff adalah Pengurus Jawatan Kuasa Negeri Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Kerajaan Melaka.

Dengan adanya galeri itu maka Sawahlunto dan Melaka makin erat menjalin hubungan. Amran Nur pun menyatakan, mulai tahun depan Sawahlunto tak lagi jadi kota mati di malam hari. “Kalau biasanya jam 7 malam sudah sepi, saya akan bikin supaya sampai tengah malam, restoran buka. Supaya pelancong yang ke Sawahlunto bisa menikmati kota ini di malam hari,” tandasnya.
WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

Pelestarian Pusaka Minim Perhatian

Warta Kota/PradaningrumWarta Kota/Pradaningrum

Bangunan tua yang rusak akibat gempa di kota Padang. Pelestarian pusaka belum menjadi perhatian pemerintah. Dalam UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, masalah pelestarian pusaka sama sekali tidak disentuh.
Sabtu, 31 Oktober 2009 | 12:19 WIB

KONGRES I Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) baru saja usai. Peserta, baik para wali kota maupun yang mewakili, boleh jadi membawa hasil kesepakatan kongres di Kota Tambang Sawahlunto sebagai oleh-oleh bagi warga dan kota mereka masing-masing. Oleh-oleh itu berupa pengalaman dari beberapa kota yang sudah berjalan lebih dulu dengan program pelestarian sekaligus wisata pusaka.

Persoalan pelestarian memang bukan satu hal yang populer di Indonesia. Meski demikian, pelestarian pusaka termasuk kota pusaka kini mulai diperbincangkan. Khususnya sejak Sawahlunto dan Solo bergiat melestarikan kota beserta seluruh pusaka mereka. Komitmen Wali Kota Solo Joko Widodo dan Wali Kota Sawahlunto Amran Nur dalam pelestarian kini jadi contoh dan penyemangat bagi banyak kota pusaka di Indonesia. Tapi itu tak berarti bahwa pelestarian sudah diperhitungkan oleh para pengambil keputusan.

Dr Laretna T Adhisakti, penggiat pelestari pusaka, mengakui, persoalan pelestarian di Indonesia masih perlu perjuangan. “Itu tantangan kota-kota pusaka Indonesia. Pelestarian kota pusaka, lingkungan, olah desain hasil pusaka, termasuk peluang menyelesaikan masalah di kota pusaka,” ujar Dosen Arsitektur Fakultas Teknik UGM itu. Menurutnya, Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia yang dibikin tahun 2003 mengacu kepada Piagam Washington di mana dalam piagam itu disebutkan, kota pusaka juga perlu dilestarikan.

Dalam pengantar diskusi pada Kongres I JKPI akhir pekan lalu, penggagas Omah UGM yang tak lain adalah upaya pelestarian kerajinan perak “homemade” Kotagede itu, menjelaskan, pelestarian berbeda dengan preservasi. “Dalam pelestarian ada penambahan, penyesuaian sedangkan preservasi hanya mengawetkan. Contoh, kain batik atau songket yang semula hanya untuk acara tradisional sekarang dipakai di mana-mana. Itu dilestarikan tapi ada penyesuaian. Manajemen perubahan perlu mempertimbangkan mana yang diawetkan, mana yang dilestarikan. Itu semua tergantung kreativitas, kepekaan, dan selera pemimpin. Makanya pelu ada aturan dan perencanaan pelestarian jangka panjang, ” papar Sita, begitu ia biasa disapa.

Dengan demikian, perencanaan kota, rencana tata ruang harusnya sudah menyangkut isu pelestarian pusaka sehingga jadi bagian sosial budaya kota. Benda pusaka mempunyai nilai ekonomi sehingga pelestarian pusaka erat hubungannya dengan pembangunan ekonomi.

Pada kenyataannya, pelestarian pusaka belum menjadi perhatian pemerintah. Contohnya, dalam UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, masalah pelestarian pusaka sama sekali tidak disentuh. Pembangunan di Indonesia tidak mempedulikan pelestarian pusaka.
WARTA KOTA Pradaningrum Mijarto

27
Oct
09

Lingkungan : Aceh Jadi Kampung Dunia Pasca Tsunami

Aceh Jadi “Kampung Dunia” Pascatsunami
Peta Nanggroe Aceh Darussalam

Selasa, 27 Oktober 2009 | 03:17 WIB

BANDA ACEH, KOMPAS.com–Kalangan birokrat, terutama bidang keprotokolan harus memahami bahwa Provinsi Aceh telah menjadi “kampung dunia” pascatsunami 26 Desember 2004, kata Sekretaris Provinsi Aceh, Husni Bahri TOB.

“Pascatsunami, Aceh mulai kedatangan berbagai tamu penting dunia untuk menyalurkan  bantuan, termasuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga provinsi ini menjadi ’kampung dunia’ di Indonesia,” katanya di Banda Aceh, Senin.

Saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Keprotokolan se Aceh,  Husni  mengharapkan para petugas keprotokolan harus dapat memahami dan mempelajari bagaimana tatacara melayani para tamu  sesuai prosedur tetap (protap) yang berlaku.

Sebaliknya, jika penempatan para tamu daerah dan negara yang datang ke Aceh tidak sesuai protap yang berlaku, maka akan memberikan kesan yang tidak baik terhadap provinsi ujung paling barat Indonesia ini, jelas dia.

“Tata cara keprotokolan baik tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan wajib diketahui oleh pihak Pemprov Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, khususnya yang membidangi keprotokolan,” kata Husni menambahkan.

Untuk itu, ia minta pejabat Pemda yang bertugas  bidang keprotokolan harus betul-betul memahami aturan penempatan dan pelayanan tamu baik para pejabat di tingkat nasional maupun dunia.

“Jadi saya minta aparatur bidang keprotokolan tahu persis bagi pelayanan  tamu dan para undangan lainnya sesuai posisi dan kedudukannya masing-masing,” ujarnya menegaskan.

Aceh pastsunami dan konflik, katanya, berbagai agenda nasional dan internasional juga digelar di provinsi berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa tersebut.

Oleh karenanya, untuk  membangun hubungan yang kondusif dan efektif serta citra positif daerah dan negara maka sangat tergantung pada diplomasi dan komunikasi yang diperankan para petugas keprotokolan.

“Saya melihat pada kegiatan-kegiatan yang memerlukan penanganan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota saat ini  terkesan belum maksimal,” kata sekretaris provinsi.

Hal itu dapat dilihat pada suatu penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang  belum berjalan secara terkoordinasi, lancar, tertib, efektif dan efisien.
JY

Editor: jodhi
Sumber : Ant

26
Oct
09

Kepariwisataan : Ekonomi Tumbuh 7%, Pariwisata Meningkat 10%

Pariwisata 10%

VIVAnews

By Antique, Elly Setyo RiniSenin, Oktober 26
Tabanan, Bali

Ekonomi Tumbuh 7%, Pariwisata Meningkat 10%

VIVAnews – Dengan target pertumbuhan ekonomi tujuh persen, diperkirakan sektor pariwisata akan mampu meningkat melebihi angka tersebut, bahkan mencapai 10 persen.

“Sektor pariwisata, termasuk perhotelan dan restoran, akan tumbuh rata-rata di atas 10 persen per tahun jika regulasi mendukung,” kata Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yanti Sukamdani di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dengan demikian, diperkirakan pada tahun 2015, wisatawan mancanegara akan menembus 14 juta orang dan wisatawan lokal mencapai 275 juta orang.

Untuk mencapainya, menurut Yanti, beberapa regulasi harus dibenahi misalnya, pembentukan kementerian khusus pariwisata (tourism board), pembenahan angkutan udara terutama izin penerbangan asing yang dipersulit masuk ke Indonesia, pembenahan infrastruktur yang mendukung,

ketentuan visa on arrival, dan dukungan promosi pemerintah mengingat biaya promosi Indonesia yang hanya sepersepuluh biaua promosi Malaysia.

“Selain itu, UU Ketenagakerjaan harus dibenahi. Sebab, selama ini membuat investor takut karena tidak ada insentif dan stimulus untuk mereka,” ujarnya.

Khusus untuk sektor hotel dan restoran, pengenaan pajak penjualan barang mewah minuman impor yang mencapai 400 persen cukup memberatkan.

Di luar Bali, potensi pariwisata Indonesia masih bisa digali, misalnya Jakarta, Yogyakarta, atau Manado. “Tidak hanya andalkan pemandangan alam, tapi eco tourism sambil belanja jadi kalau turis datang maka perekonomian akan bergerak,” ujar Yanti.

antique.putra@vivanews.com




Blog Stats

  • 2,000,680 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers