Posts Tagged ‘Statemanship



25
Aug
14

Peradaban : Revolusi Mental Trilogi 17845

Revolusi Mental Trilogi 17845

Minggu, 24 Agustus 2014 – 18:46 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Revolusi Mental Trilogi 17845

Tahap Transisi Pemerintahan dari Presiden RI No.6 ke Presiden RI No.7 seyogjanya dijalani bangsa Indonesia bersemangatkan Revolusi Mental TRILOGI 17845 guna mendasari tekad Politik TRISAKTI (Politik Berdaulat, Ekonomi Berdikari, Budaya Berkepribadian)

Sejarah mencatat bahwa 23 Agustus 2014 adalah tahun ke-69 dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang terbentuk 23 Agustus 1945 dan sebenarnya bisa dimaknai sebagai faktor (1) wujud daripada kelembagaan Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka terbukti kemudian beriwayat cikal bakal kelahiran ber-turut2 Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indonesia (TRI) lalu Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Spirit BKR itu kemudian juga mendorong faktor (2) spontanitas rakyat mendukung Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dengan berrapat raksasa seperti di lapangan Tambaksari Surabaya pada 18 September 1945 dan di lapangan IKADA, Gambir Jakarta (sekarang lapangan MoNas) pada 19 September 1945.

Dalam konteks proses transisi Presidensiil sekarang ini, maka kedua peristiwa rapat raksasa itu relevan dirujuk sebagai faktor (3) penguat persatuan dan kesatuan warga Indonesia mendukung “kepemimpinan” pemerintahan dan negara saat itu sekaligus faktor ekspresi sikap kegotongroyongan Pancasila warga saat gebyar hajatan rapat raksasa dibawah tekanan ketidakpastian.

Oleh karena itu maka kebersamaan Presiden No. 6 dan Presiden No. 7 peringati peristiwa Tambaksari Surabaya 18 September 1945 dan IKADA Jakarta 19 September 1945 itu adalah momentum penting bagi penguatan transisi pemerintahan terkini dan sekaligus dimaknai sebagai wakili faktor-faktor budaya TRILOGI 17845.

Kini budaya TRILOGI 17845 itu dipahami juga sebagai kumpulan ke-17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka + ke-8 butir Kepemimpinan Hastabrata + ke-45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

Semoga 19 September 2014 yang akan datang bisa jadi tonggak sejarah Revolusi Mental TRILOGI 17845 dan diserukan serta dipublikasikan bagi kepentingan umum.

Jakarta, 24 Agustus 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Minggu, 24 Agustus 2014 22:31 WIB
Iran Tembak Jatuh Pesawat Tak Berawak Terbaru
Minggu, 24 Agustus 2014 20:13 WIB
Putusan MK Timbulkan Luka yang Tak Bisa Diobati
Minggu, 24 Agustus 2014 18:46 WIB
Revolusi Mental Trilogi 17845
Minggu, 24 Agustus 2014 17:54 WIB
Dampak Putusan MK, Suara Buruh Bisa Diwakili Mandor
Minggu, 24 Agustus 2014 15:29 WIB
Israel Rontokkan Apartemen Gaza

Inilah Kejanggalan Hakim MK yang Punya Waktu Hanya 14 Hari

Minggu, 24 Agustus 2014 – 16:37 WIB

Jakarta – Koordinator Forum Advokat Pengawal Konstitusi, Petrus Selestinus, mempertanyakan kejanggalan putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang hanya memiliki waktu dalam 14 hari tetapi wajib memeriksa semua bukti dalam gugatan Prabowo-Hatta yang jumlahnya segudang lebih.

 

“Waktu sidang yang terbatas hanya 14 hari membuat majelis hakim MK menjadi terbelenggu, tersandera, bahkan hilang kebebasannya dalam memutuskan perkara hasil Pilpres 2014. Ditambah lagi jadwal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tersisa kurang dari dua bulan,” ungkap Petrus dalam keterangan persnya, Minggu (24/8/2014).

Seperti diketahui, Tim Hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam permohonan tertulisnya ke MK menggugat keputusan KPU RI yang memenangkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, karena ditemukan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurut Petrus, selama 10 hari bersidang, hakim-hakim konstitusi hanya berputar pada persoalan mendengarkan pembacaan permohonan/gugatan, perbaikan gugatan, menerima jawaban Termohon dan Pihak Terkait, kemudian mendengarkan keterangan Saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, yang jumlahnya ratusan orang dari ribuan saksi yang disiapkan, termasuk menerima foto copy bukti-bukti tertulis yang jumlahnya ribuan dokumen.

“Pertanyaannya kapan hakim-hakim MK membaca, mencermati, memverifikasi bukti-bukti yang jumlahnya ribuah foto copy antara Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait,” bebernya.

Apabila melihat ke belakang tentang sejarah peradilan untuk sengketa politik, khususnya ketika era Orde Baru seiring dengan dilahirkannya UU Peradilan Tata Usaha Negara pada tahun 1986, urai dia, maka di dalam salah satu pasal dari UU itu mengecualikan enam Keputusan PTUN yang tidak boleh digugat, termasuk Keputusan KPU tentang Hasil Pemilu.

“Tradisi hukum yang bersifat otoriter sebagai realisasi dari kekuasaan otoriter Orde Baru itu terjelma juga di dalam rumusan UU yang seharusnya melindungi hak-hak politk rakyat,” ungkapnya pula.

Sementara, lanjut dia, dari Pemilu ke Pemilu terdapat fakta sosial dan fakta hukum bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu tidak jujur, curang dan terdapat sikap serta perilaku tidak adil dari KPU terhadap peserta Pemilu/Partai Politik (Golkar, PDI dan PPP).

Hegemoni Golkar di era Orba yang tanpa batas telah runtuh dengan lahirnya era reformasi kemudian lahirlah Mahkamah Konstiusi yang salah satu fungsi dasarnya adalah mengadili sengketa Pemilu. Ternyata, fungsi Lembaga Peradilan MK terkait sengketa Pemilu inipun beda-beda tipis dengan kekuasan PTUN yang secara tegas melarang Keputusan KPU digugat ke Peradilan TUN.

“Mengapa beda-beda tipis? karena meskipun MK membukakan pintu untuk menggugat Keputusan KPU tentang hasil Pemilu ke MK, akan tetapi dengan jarak waktu yang hanya 14 hari sidang, kapan hakim MK memiliki keleluasaan, kebebasan dan kesungguhan untuk memeriksa dan mengadili sengketa Pemilu berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku,” paparnya mempertanyakan.

“Bukankah 14 hari sidang itu sebetulnya hanya untuk dua kali beracara yaitu membaca gugatan dan memperbaiki gugatan bagi persidangan sengketa bidang lain di MK maupun di lembaga peradilan lainnya,” tambahnya.(ram)

BERITA LAINNYA

Berita Terkini
Minggu, 24 Agustus 2014 22:31 WIB
Iran Tembak Jatuh Pesawat Tak Berawak Terbaru
Minggu, 24 Agustus 2014 20:13 WIB
Putusan MK Timbulkan Luka yang Tak Bisa Diobati
Minggu, 24 Agustus 2014 18:46 WIB
Revolusi Mental Trilogi 17845
Minggu, 24 Agustus 2014 17:54 WIB
Dampak Putusan MK, Suara Buruh Bisa Diwakili Mandor
Minggu, 24 Agustus 2014 15:29 WIB
Israel Rontokkan Apartemen Gaza

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-inilah-kejanggalan-hakim-mk-yang-punya-waktu-hanya-14-hari.html#ixzz3BOFUbNeI

 

2014-08-23 18:07 GMT+02:00 Adi Hidayat <adihidayat375@yahoo.com>:

Jokowi Tidak Boleh Dilantik, Berdasar UU Prabowo Harus Dilantik Sebagai Presiden RI

http://assets.kompasiana.com/statics/files/14025633181859464179.jpg

Jokowi tidak bisa dilantik jadi Presiden RI, jika dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Maka dia harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur DKI. Pengunduran diri itu harus mendapat persetujuan dari sidang paripurna DPRD DKI. Hal ini berdasar pasal 29 UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerntahan daerah,

Jika pengunduran dirinya ditolak oleh DPRD DKI, maka otomatis Jokowi harus di-diskualifikasi sebagai Calon Presiden RI. Jadi meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah memenangkan Jokowi, akan tetapi karena pengunduran diri Jokowi ditolak oleh DPRD DKI, sedangkan bedasar UU, Presiden tidak boleh merangkap jabatan sebagai Gubernur,  maka Jokowi tidak boleh dilantik sebagai Presiden RI.

Hal ini dmungkinkan, karena DPRD DKI yang baru, yang akan dilantik pada 25 Agustus 2014, jumlah anggota DPRD DKI dari koalisi “kurus” pendukung Jokowi hanya mempunyai 50 kursi. Sedangkan untu mendapat persetujuan dari DPRD DKI, dibutuhkan minimal 63 kursi anggota DPRD DKI.

Maka koalisi permanen “merah putih” sebagaimana dikemukakan oleh Prabowo adalah koalisi yang kompak mulai dari pusat sampai di daerah, maka sebagai koalisi yang menjaga kedaulatan NKRI, tentu akan menolak pengunduran diri Jokowi dari jabatannya sebagai Gubernur DKI.

Saat pengunduran diri Jokowi sudah ditolak oleh sidang paripurna DPRD DKI, maka berdasar UU Jokowi tidak boleh dilantik sebagai Presiden, meskipun mendapat suara terbanyak pada pilpres 2014, Dan harus di-diskualifikasi. Otomatis Presiden terpilih adalah peserta pilpres 2014 yang mendapat suara terbanyak berikutnya, yakni pasangan Prabowo Subianto – Hatta Radjasa.

Maka sangat tepat langkah dari tim hukum pasangan Prabowo – Hatta yang mengadukan permasalahan hukum sekitar pilpres 2014 pada DPR RI. Dan hal ini disambut baik oleh rakyat yang dalam hal ini dilakukan oleh para anggota DPR RI yang akan membentuk Pansus berkaitan dengan Pilpres 2014.Selain itu, tim  Prabowo – Hatta, juga mengadukan & menggugat persoalan sengketa pilpres ke POLRI, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Negeri di Jakarta.

Seperti yang disampaikan oleh tim koalisi merah putih, dalam pilpres 2014 ini bukan soal kalah atau menang. Selain untuk menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang ada, juga perlu dipertimbangkan siapa yang pantas & layak memimpin RI sebagai Presiden. Saat ini yang pantas menjadi Presiden hanyalah Prabowo Subianto, karena merupakan sosok yang berwibawa.

PARODI – Pendukung Prabowo Untuk Daulat Indonesia
D. Koesoema Poetra


Sumber: http://wartajawatimur.blogspot.com/2014/08/jokowi-tidak-boleh-dilantik-berdasar-uu.html

Jokowi Siapkan Pengadilan HAM Adhoc

 Senin, 25 Agustus 2014
alt

JAKARTA- Masyarakat dari para keluarga korban pelanggaran Hak Azasi Manusia tidak perlu ragu dengan komitmen Joko Widodo (Jokowi) –Jusuf Kalla. Khususnya yang menyangkut Hendropriyono.
 Hal ini disampaikan  anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva Kusuma Sundari kepada Bergelora.com di Jakarta Senin (25/8) menjawab berbagai pertanyaan soal keterlibatan Mantan Kepala Badan Intelejen Nasional itu dalam dugaan kasus-kasus HAM berat.
“Ada atau tidak Hendropriyono, soal penyelesaian kasus-kasus HAM sudah ada dalam visi-misi dan misi Jokowi-JK. Salah satu penyelesaiannya adalah dengan pembentukan pengadilan HAM Adhoc. Sudah ada sejak paparan depat capres awal,” ujarnya.
Bahkan menurut Eva Sundari, pengadilan HAM Adhoc tersebut sudah ada dalam program strategis dan rencana aksi pemerintahan Jokowi yang akan datang.
Baca Lanjut:
__._,_.___

Posted by: Demi Tanah Air <demitanahair@yahoo.com>

http://www.tempo.co/read/news/2014/08/24/063601821/Jokowi-Mau-Buat-Pengadilan-HAM-Ad-Hoc-Komnas-HAM-Ini-yang-Kami-Tunggu

Minggu, 24 Agustus 2014 | 06:45 WIB

Jokowi Mau Buat Pengadilan HAM Ad Hoc, Komnas HAM: Ini yang Kami Tunggu

Jokowi Mau           Buat Pengadilan HAM Ad Hoc, Komnas HAM: Ini yang Kami Tunggu            

Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, Senin (10/11). IKOHI menuntut pemerintah membentuk pengadilan Ad Hoc untuk penghilangan paksa 1997/1998 dan menuntaskan kasus pelanggaran ham di Indonesia. TEMPO/Puspa

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia mendukung rencana presiden terpilih Joko Widodo yang akan membentuk pengadilan HAM ad hoc. Anggota Komnas HAM, Roichatul Aswidah, mengatakan ada tujuh kasus pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan pemerintah.

“Ini yang sudah lama kami tunggu,” ujarnya ketika dihubungi, Sabtu, 23 Agustus 2014. Hingga kini, kata Roichatul, Komnas HAM belum dihubungi tim Jokowi terkait dengan rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang hak asasi manusia, khususnya membentuk pengadilan HAM ad hoc itu.

Ketujuh kasus yang telah diselidiki Komnas HAM antara lain kasus Trisakti Semanggi 1 dan 2, kerusuhan Mei 1998, kasus Talangsari, kasus penghilangan orang secara paksa 1998-1999, kasus pembunuhan misterius, Tragedi 1965, dan kasus Wasior di Wamena. Menurut Roichatul, secara prosedural, yang paling siap untuk diperiksa di pengadilan HAM ad hoc adalah kasus penghilangan orang secara paksa.

Alasannya, panitia khusus DPR pada 2009 lalu sudah merekomendasikan kasus tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk diperiksa di depan pengadilan HAM ad hoc. “Dari hasil penyelidikan Komnas HAM, penghilangan orang secara paksa indikasi pelakunya satuan Kopassus,” ujar Roichatul.

Dia enggan membeberkan nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Roichatul beralasan terganjal ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia. “Kami sudah ada nama-namanya. Kejaksaan Agung yang berhak menetapkan sebagai tersangka. Kami tunduk kepada hasil penyidikan Kejagung,” ujarnya.

Roichatul mengklaim berkas penyelidikan ketujuh kasus tersebut sudah lengkap. Hanya, pada Juni lalu, dikembalikan oleh Kejagung lantaran ada perbedaan persepsi soal kewenangan masing-masing. Karena itu, Roichatul dan tim akan membahas lagi tujuh kasus yang dikembalikan Kejaksaan Agung pada pekan ini. “Bagaimana Komnas dan Kejagung akan mencari titik temu. Kami berjanji usai pemilihan presiden untuk menyelesaikannya,” katanya.

Tujuh kasus itu, menurut Roichatul, tak semuanya diselesaikan dengan pengadilan HAM ad hoc. Untuk kasus Wasior, ujar dia, karena terjadi di atas tahun 2000 maka diselesaikan melalui pengadilan HAM permanen. Sedangkan untuk Tragedi 1965, Komnas HAM merekomendasikan dua cara, yakni dengan pengadilan HAM ad hoc atau penyelesaian non-yudisial.

LINDA TRIANITA

Ketua Bawaslu: Sebaiknya Satu Lembaga Peradilan Pemilu

Jakarta (Antara) – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad menyatakan perlu penyatuan lembaga peradilan tentang pemilu agar tidak terjadi tumpang tindih dan multitafsir.

“Banyak lembaga peradilan yang memutus perkara pemilu sehingga dimungkinkan adanya multitafsir,” kata Muhammad saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik “Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu” oleh Pusat Studi Hukum Publik di Jakarta, Senin.

Dia mengungkapkan di Indonesia banyak lembaga yang diberi kewenangan memutus perkara pemilu, yakni Mahkamah Konstitusi, Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu, Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dia mencontohkan kasus pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU dalam Pemilu Presiden terjadi dua putusan berbeda antara MK dan DKPP.

“MK justru mengapresiasi pembukaan suara itu, sedangkan DKPP memberikan peringatan keras terhadap komisioner KPU,” kata Muhammad.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya berharap perlu ada satu lembaga peradilan yang khusus memutus perkara pemilu.

Sementara pembicara lainnya, untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu tidak cukup memperbaiki peraturan peraturan pemilu, namun perlu ada penyatuan enam UU yang mengatur pemilu.

Didik mengungkapkan enam UU yang mengatur pemilu ini justru membuat kekosongan hukum dan tumpang tindih serta memunculkan putusan berbeda dalam pelaksanaan pemilu.

Keenam UU yang mengatur pemilu itu adalah UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pelaksanaan Pilkada, UU Nomor 8 tahun 2008 tentang Perubahan UU Pemda, UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Pemda, UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres, UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

“Hanya dengan cara itu (penyatuan UU Pemilu) kita lebih komprehensif mengatur pemilu,” kata Didik.

Dia juga lebih menekankan penyatuan UU tentang pemilu adalah UU Pemilu Legislatif dan UU Pilpres karena putusan MK yang menyatukan pelaksanaan Pemilu legislatif dan pilpres.

Hal yang sama juga diungkapkan Komisioner KPU Yuri Ardyantoro yang menyatakan beberapa peraturan yang multitafsir sehingga membuat komisioner harus memilih.

“Jadi penyelenggara pemilu harus betul-betul tidak hanya menguasai hal teknis, tetapi juga harus paham `orinal intens` (dari peraturan yang ada),” kata Yuri.

Dia mengatakan bahwa pihaknya harus memahami banyaknya peraturan yang tumpang tindih, dimana satu pasal dengan pasal lain yang bertabrakan.(rr)

16
Aug
14

Kenegarawanan : BaMus Nasionalis Pancasila 45

Logo NasPan45
 
BaMus Nasionalis Pancasila 45

Jumat, 15 Agustus 2014 – 10:25 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

BaMus Nasionalis Pancasila 45

Menyambut peringatan hari ulang tahun ke 69 Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, maka Kaum Nasionalis Pancasila 45 disingkat NasPan45 membentuk Badan Musyawarah (BaMus) Nasionalis Pancasila 45 yang kini beranggotakan tokoh-tokoh senior penggiat Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia yaitu Pandji R Hadinoto, Ki Bondan Kasiman, Erwin Broto Amidarmo, Regina Oesman, Badjoeri Widagdo.

BaMus NasPan45 bervisi Pembukaan UUD45 dan bermisi pembudayaan 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998 dengan seruan Kebangsaan yaitu Salam 5 Jari, Salam Pancasila sebagai terapi penguatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia, sebagaimana telah dirintis oleh Mpu Tantular sejak tahun 721 melalui sesanti Bhinneka Tunggal Ika seperti yang melekat tercengkeram oleh kedua kaki Garuda Pancasila, lambang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pandji R Hadinoto

Ketua BaMus Nasionalis Pancasila 45

 
BERITA LAINNYA
 
Berita Terkini
Jumat, 15 Agustus 2014 23:26 WIB
Enam Bulan untuk Atasi Virus Ebola
Jumat, 15 Agustus 2014 22:41 WIB
Juventus Ultimatum Manchester United
Jumat, 15 Agustus 2014 21:03 WIB
SBY Mengaku Bisa Jaga Stabilitas Makro Ekonomi
Jumat, 15 Agustus 2014 19:47 WIB
Layanan Kesehatan Jauh Api Dari Panggang
 

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-bamus-nasionalis-pancasila-45.html#ixzz3AYpCjcOZ

 Utopia Negara Kemerdekaan nan Pluralis
 

Share 

SH / dok

Ilustrasi.

Kemerdekaan itu bisa menyatukan pluralisme yang ada.

Benedict Anderson dalam buku monumentalnya, Imagined Communication: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism (1983), menulis tentang kesamaan ciri suatu bangsa, yakni memiliki kejayaan yang sama pada masa lalu dan memiliki keinginan yang sama saat ini, serta bercita-cita yang sama akan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pemikiran itu terinspirasi oleh pemikiran Ernest Renan (1823-1892) yang mengatakan, suatu bangsa adalah keinginan untuk hidup bersama dan kesepakatan untuk berkorban.

Pemikiran Renan itu juga menginspirasikan lahirnya pemikiran Otto Bauer (1881-1938), politikus Austria yang mengatakan, suatu bangsa adalah suatu masyarakat yang berkarakter sama, yang tumbuh dari suatu masyarakat yang bernasib sama.

Pemikiran-pemikiran Renan dan Otto Bauer itulah yang menginspirasi pemikiran Bung Karno. Itu terlihat dari banyak pemikiran Bung Karno yang selalu mengutip dan menyitir pemikiran-pemikiran kedua akademikus itu, terutama pemikiran Renan.

Masalahnya, saat kita merayakan Kemerdekaan Indonesia ke-69 tahun ini, apakah kita sebagai bangsa—dalam keanekaragaman—ini tetap memiliki keinginan hidup bersama—dan masih juga memiliki cita-cita yang sama, sekuat kita merebut kemerdekaan pada 1945?

Jembatan Emas Kemerdekaan
Masalah di atas menjadi menarik untuk dikerling, ketika realitas politik dan sosial Indonesia saat ini yang masih mengganjal kehidupan bersama, seperti masih ada kelompok umat beragama yang kesulitan membangun rumah ibadah dan aktivitas keagamaannya pun kerap diganggu kelompok sosial atau kelompok agama lainnya.

Di samping itu, terlihat juga jurang kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin yang kian lebar, penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing, serta wabah korupsi yang terus merajalela di kalangan elite negeri.

Itu tentu mengindikasikan semakin mengentalnya egoisme dan goyahnya semangat kebersamaan atau rapuhnya kebhinekaan, serta masih salah urus negara oleh para pemimpin.

Padahal, Bung Karno sejak jauh hari telah menyadari tantangan tersebut, menyadari karakter suku-suku dan kelompok di Indonesia yang begitu beraneka ragam dengan membangun visi tentang perlunya pembangunan karakter bangsa yang bernafaskan Pancasila. Perlu digarisbawahi, Pancasila hanya bisa bertahan jika bangsa ini sanggup mempertahankan kebhinekaan dan melestarikan pluralisme.

Sayang, semangat kebhinekaan itu diindoktrinasi begitu rupa pada zaman Orde Baru, sehingga “persatuan dan kesatuan” dibuat kelewat dominan, seperti dipaksakan, yang berwujud pada tata pemerintahan yang sentralistik dan otoriter.

Kebhinekaan tidak dibuat untuk diterima dan dipelihara secara sadar dengan penuh kebanggaan oleh seluruh bangsa. Kebhinekaan dan keanekaragaman yang menjadi kekayaan bangsa, dirasakan sebagai momok yang mengebiri ekspresi keanekaragaman tersebut.

Tidak heran, ketika roda Reformasi digulirkan dan demokratisasi digelar, kerusuhan dan amokrasi membuncah. Solidaritas kehidupan antarwarga bangsa pun berantakan pada awal Reformasi.

Untunglah ketika negara gagal memberi ruang terbangunnya solidaritas struktural dan fungsional, masyarakat dengan semangat kebersamaannya masih mampu membangun solidaritas horizontal. Itulah yang menjadi modal perekat bagi langgengnya kehidupan negara bangsa yang bernafaskan kebhinekaan.

Dalam artikel pendeknya, What is a Nation? (1882), Renan mengatakan kebangsaan harus dipahami sebagai suatu bentuk solidaritas moral yang dipupuk dan dipertahankan melalui kesadaran sejarah yang khas. Tanpa kehendak dari warganya untuk melanjutkan kehidupan bersama, suatu bangsa akan mengalami disintegrasi dan tenggelan ditelan sejarah.

Pemikiran Renan tersebut seperti disitir A Malik Gismar, kehendak sadar hari ini merupakan titik temu dari evaluasi pengalaman kehidupan berbangsa di masa lalu, dengan antisipasi atau proyeksi kehidupan berbangsa di masa depan. Masa lalu dan masa depan ini bertemu dalam prestasi-prestasi atau situasi kebangsaan hari ini.

Itulah yang kemudian dikatakan Bung Karno, kemerdekaan adalah jembatan emas, di seberangnya akan diwujudkan masyarakat adil dan makmur.

Di depan pengadilan penjajah terhadap dirinya pada 1930, Bung Karno mengatakan, perjuangan partainya adalah untuk membangkitkan dan menghidupkan keinsyafan rakyat bahwa ia punya masa silam yang indah, masa kini yang gelap gulita, dan janji-janji suatu masa depan yang melambai-lambai berseri-seri. Indonesia yang kini merayakan kemerdekaan ke-69 tahun, yang telah melewati masa lampau yang penuh perjuangan dan penderitaan itu, tepatnya menjadikan cita-cita bersama masa depan sebagai acuan kebersatuan untuk maju.

Octavio Paz, intelektual Meksiko dan pemenang hadiah Nobel, ikut menggunakan istilah ini untuk menggambarkan suatu bangsa yang perekat persatuannya adalah masa depan, bukan sejarah bersama masa lampau. Kebangsaan dijangkar pada janji-janji masa depan yang bisa jadi sangat ilusif, namun sangat kuat dalam membangkitkan imajinasi kolektif.

Apakah situasi bangsa yang masih diliputi aneka persoalan, termasuk konflik yang mencederai kebhinekaan itu masih menjadi energi untuk membangun masa depan yang lebih baik, sesuai cita-cita kemerdekaan?

Catatan
Di tengah berjubelnya pesoalan ekonomi, politik, dan sosial budaya di negeri ini serta dibelenggu kapitalisme neoliberalisme itu, kini di bawah kepemimpinan baru Indonesia pasca-Pilpres 2014, diharapkan kesanggupannya memperbaiki nasib bangsa, terutama dalam semangat kebhinekaan, dengan menampilkan diri sebagai pemimpin pluralis. Ini karena kebesaran bangsa bukan terutama terletak pada kekayaan alam dan luasnya wilayah, melainkan pada kemajemukan suku, agama, ras, dan budaya.

Sebuah harapan akan masa depan yang lebih baik dalam kebersamaan di atas landasan pluralisme, alias kebhinekaan yang telah menjadi ciri dan roh atau spirit kebangsaan. Ini karena pluralisme alias kebhinekaan merupakan warisan permanen sebagai pemberian alam (natural endowment), atau anugerah Ilahi yang hanya diterima dengan penuh rasa syukur.

Kewajiban pemimpin baru adalah berjuang merajut kebersamaan itu dalam tugas-tugas kemerdekaan dan kebangsaannya; bahwa Negara Kesatuan RI (NKRI) adalah penjelmaan dari rajutan-rajutan nilai-nilai plural dalam kesatuan wawasan politik kebangsaan. Para politikus juga harus menyadari, secara kultural bangunan yang mendasari NKRI adalah penghormatan dan komitmen terhadap pluralitas kultur dalam manajemen politik kebangsaan.

Dalam konteks ini, persyaratan wawasan pluralitas bagi kepemimpinan nasional tidaklah sekadar diharapkan, tetapi mutlak karena NKRI adalah proses mencairnya pluralitas untuk membentuk sintetik-sintetik baru, dalam nilai-nilai dan semangat kebersamaan itu. Jelas bahwa pemimpin bangsa selama ini belum maksimal memimpin bangsa, dengan benar-benar berbasiskan kebangsaan dan keragaman yang kental.

Karena itu, ke depan, bagi pemimpin baru bukan saja sekadar diharapkan dapat mengantarkan rakyat ke tingkat hidup yang lebih sejahtera, melainkan menuju kepada kesejahteraan yang membahagiakan lahir-batin. Kesejahteraan lahir-batin hanya dapat dirasakan dalam semangat kebersamaan yang selalu menjunjung tinggi pluralisme dan kebhinekaan. Itulah yang merupakan utopia sebuah negara kemerdekaan.

*Penulis adalah Direktur Social Developoment Center.

Sumber : Sinar Harapan

 

Editorial – Opini

  • Sekitar Proklamasi

    Persatuan yang diwarnai kesadaran kebangsaan jauh lebih penting.
  • ISIS dan Utopia “Khilafah”

    Eksistensi ISIS cenderung meluas.
  • ISIS dan Islam Republikan

    Negara memang menjadi instrumen utama, tetapi bukan ranah utama agama.
  • Menuju Kejayaan Indonesia

    Indonesia belum juga bisa lepas dari penjajahan.
  • Merdeka

    Pijakan kita adalah Pancasila dan konstitusi.
 
 
 
07
Aug
14

PEMILU : Pernyataan Prabowo Kontraproduktif

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/08/06/21024231/pernyataan.prabowo.di.sidang.mk.dinilai.kontraproduktif

Pernyataan Prabowo di Sidang MK Dinilai Kontraproduktif

Rabu, 6 Agustus 2014 | 21:02 WIB
altTRIBUNNEWS/DANY PERMANA Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengikuti sidang perdana perselisihan hasil pemilhan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (6/8/2014). Prabowo-Hatta menuntut agar MK membatalkan SK KPU yang menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014.


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Sudjito, menilai pernyataan yang disampaikan calon presiden Prabowo Subianto dalam sidang gugatan Pemilu Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) lebih banyak berisi opininya. Menurut Ari, apa yang dilontarkan Prabowo justru kontraproduktif dan tak fokus pada apa yang digugatnya. Pernyataan yang disampaikan Prabowo di antaranya menyebut pilpres di Indonesia seperti di negara totaliter, fasis, dan komunis (baca: Dalam Sidang MK, Prabowo Curhat soal Dituduh Ingin Kudeta).

Ari mengatakan, pernyataan itu justru menunjukkan sikap emosional Prabowo.

“Pernyataan Prabowo itu terlalu mengada-ada dan sangat emosional. Sama seperti pernyataan dia waktu menolak hasil pemilu presiden. Ini tidak melahirkan persepsi positif di masyarakat, justru negatif,” kata Ari saat dihubungi, Rabu (6/8/2014).

Seharusnya, kata Ari, Prabowo fokus pada materi gugatan. Sebab, dalam memutus sengketa, hakim hanya akan mempertimbangkan pembuktian di persidangan.

“Memang pernyataannya tidak ada data dan dasar yang kuat. Apa yang disampaikan bisa menjadi kontraproduktif di hadapan hakim. Apakah itu meyakinkan hakim? Malah sebaliknya,” ujarnya.

Ia juga berpendapat, seharusnya Prabowo menahan pernyataan yang sarat opini dan dianggap provokatif. Pernyataan Prabowo di hadapan sembilan hakim MK hari ini, lanjut dia, justru memperburuk citra Prabowo.

“Itu justru akan membuat posisi Prabowo tidak elegan di mata publik, makin terperosok,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2014 di Gedung MK, Prabowo turut menyinggung masa lalunya. Prabowo menyatakan ia pernah dituduh ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Prabowo juga menyinggung adanya intervensi asing dalam Pilpres 2014 ini. Namun, ia tak menyebutkan siapa pihak asing yang dimaksud.

Selain itu, Prabowo menilai pilpres di Indonesia seperti di negara totaliter, fasis, dan komunis. Menurut dia, telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu kali ini.

__._,_.___

Attachment(s) from Awind j.gedearka@upcmail.nl [nasional-list] | View attachments on the web

1 of 1 Photo(s)


Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>


07
Aug
14

PEMILU : Permohonan Prabowo-Hatta Ke MKRI

Sidang MK: 7 Poin Permohonan Prabowo-Hatta Pada Mahkamah Konstitusi

Share:

Hari ini Rabu 6 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menggelar sidang perdana perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh pasangan nomor urut satu Prabowo-Hatta.

Seperti kita ketahui pasangan nomor urut satu ini memang tak mengakui kemenangan pasangan nomor urut dua Jokowi-JK pada Pemilihan Presiden tahun 2014 yang telah di umumkan secara resmi hasilnya oleh KPU melalui rapat rekapitulasi suara nasional yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juli lalu.

Meski pasangan Prabowo-Hatta pada hari yang sama telah secara resmi mengumumkan penolakan mereka terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Namun KPU tetap tak bergeming dan akhirnya menetapkan pasangan Jokowi-JK yang di usung oleh 5 partai politik ini sebagai pemenang Pilpres 2014 berkat keunggulan 53,15% suara berbanding 46,85% milik pasangan Prabowo-Hatta.

Prabowo-Hatta yang tak terima dengan hasil keputusan KPU dan menuding terjadi kecurangan dalam Pemilu Presiden 2014 secara masif, terstruktur dan sistematis akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan secara resmi kepada Mahkamah Konstitusi. Hari ini (6-8-2014), Mahkamah Konstitusi akhirnya memproses gugatan dari pasangan Prabowo-Hatta dimana dalam sidang kali ini pihak Prabowo-Hatta yang di dampingi oleh tim Advokasi Merah Putih mengajukan 7 poin tuntutan utama mereka terhadap Mahkamah Konstitusi.

7 Poin Permohonan Prabowo-Hatta Kepada Mahkamah Konstitusi

  1. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS yang berada di Jawa Timur sepanjang Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, dan seluruh kota serta kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
  2. Memerintahkan KPU melaksanakan penghitungan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan di 287 TPS.
  3. Memerintahkan KPU melaksanakan penghitungan suara ulang di provinsi Maluku Utada di dua TPS Desa Sosangaji, Kabupaten Halmaherah Timur.
  4. Memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di Provinsi DKI Jakarta di 5.802 TPS.
  5. Memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di dua TPS di Provinsi Bali.
  6. Memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kapupaten Yahukimo, Kapupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Panial, Kabupaten Intan Jaya, Kaupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Provinsi Papua.
  7. Memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di Provinsi Papua Barat.
06
Aug
14

PARRINDO : Kontingen Garuda Merah Putih

Logo PARRINDO

Kontingen Garuda Merah Putih Duta Pancasila Obor Perdamaian Dunia

Selasa, 05 Agustus 2014 – 12:10 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Kontingen Garuda Merah Putih Duta Pancasila Obor Perdamaian Dunia

Menyikapi ketidakpastian kehidupan damai umat sedunia terkini, maka Presiden Terpilih KPU, Joko Widodo, perlu juga memprakarsai gerakan semisal pembentukan Kontingen Garuda Merah Putih bermisi Duta Pancasila Obor Perdamaian Dunia sesuai amanat Pembukaan UUD45 yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” selain merujuk pula pidato Bung Karno “To Build The World A New, 30 September 1960, di Perserikatan Bangsa Bangsa, New York”.

Langkah ini terhitung merupakan tanggung jawab mulia negara bangsa Indonesia kepada umat sedunia sekaligus langkah strategis penangkal berbagai aksi yang berpotensi ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan bagi Indonesia buah prakarsa berbagai pihak/unsur transnasional.

Politik Luar Negeri Bebas Aktif sungguh tepat melandasi misi Duta Pancasila Obor Perdamaian Dunia termaksud di atas. (*)

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Selasa, 05 Agustus 2014 21:39 WIB
Anggota DPR dari Nasdem Jadi Tersangka KPK
Selasa, 05 Agustus 2014 20:15 WIB
Tak Boleh Ada yang Titip Menteri ke Jokowi
Selasa, 05 Agustus 2014 19:03 WIB
Hamdan Tegaskan Hakim MK Netral
Selasa, 05 Agustus 2014 17:41 WIB
DPR akan Panggil Menkominfo Soal Video ISIS
Selasa, 05 Agustus 2014 15:34 WIB
PDIP Minta Masyarakat Tenang Hadapi Sidang MK
Selasa, 05 Agustus 2014 14:58 WIB
KPK Didesak Usut 20 Rekening Jokowi di Luar Negeri

Kurs Valuta Asing
KURS    JUAL    BELI
USD 11755.00 11725.00
SGD 9426.68 9386.68
EUR 15734.06 15634.06
AUD 10974.05 10894.05
Prakiraan Cuaca

31°C

  • Jakarta
  • Mostly Cloudy
  • NE 22.53 km/h
04
Aug
14

Kenegarawanan : Heboh Pemilu Presiden ?

Margarito: MK Jangan Seperti Kalkulator Hanya Menghitung Angka Saja

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis meminta Mahkamah Konstitusi (MK) jangan terjebak pada selisih angka-angka perolehan suara yang diperkarakan pemohon. Menurutnya, MK harus berperan sebagai pengawal konstitusi yang memiliki martabat dalam hukum dalam menyelesaikan perkara.

“MK itu jangan menyandera dirinya menjadi kalkulator untuk hitung-hitung angka saja. Kalau seperti itu, Pengadilan Negeri (PN) sudah cukup hebat. MK harus menempatkan sebagai pengawal konstitusi,” kata Margarito di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (4/8/2014).

Margarito menyayangkan bila Mahkamah Konstitusi hanya terjebak pada angka-angka perolehan suara Pemilu dalam menyelesaikan sebuah perkara. Dia menegaskan bahwa MK tidak boleh terpaku pada angka-angka selisih suara.

“Sebagai pengawal konstitusi, mereka (MK) tidak boleh terjebak pada soal angka-angka tetapi soal prosedur, soal ketaatan pada hukum, dan soal spirit,” ujarnya.

Lebih jauh Margarito mengatakan, tak jarang Mahkamah Konstitusi menggugurkan orang yang sudah menang karena kekeliruan prosedur penyelenggara dalam hal ini yang dilakukan Komisi Pemilihaan Umum (KPU).

Ia mencontohkan seorang calon sudah dinyatakan dokter tidak memenuhi syarat kesehatan tetapi tetap diloloskan menjadi calon Kepala Daerah oleh KPU.

“Prosedur itu yang harus diperhatikan oleh MK. Jangan hanya terpaku pada angka-angka saja,” ujarnya.

Baca Juga:

Fadli Zon Laporkan Pembongkaran Kotak Suara ke Mabes Polri

Posisi Ical di Golkar Dianggap Ilegal Jika Munas Tak Digelar Oktober

Rabu Sidang Perdana Gugatan Pilpres Digelar

Berita Lainnya

31
Jul
14

Kerakyatan : Temu 53 Persen versus 47 Persen Rakyat Indonesia

Logo NasPan45

Jimly: Pertemuan Jokowi-Prabowo Itu 53 Persen Versus, 47 Persen Rakyat Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, menilai pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto bukan pertemuan kedua belah pihak saja. Tetapi juga pertemuan antara 53 persen versus 47 persen masyarakat Indonesia.

“Jadi kita harus mengendalikan semuanya. Bukan dua pribadi atau empat pribadi. Ini persoalan 47 persen versus 53 persen rakyat Indonesia. Masing-masing ini emosi,” ujar Jimly di kediaman rumahnya, Pondok Labu Indah, Jakarta Selatan, kemarin.

Jimly pun berandai, jika 53 persen tersebut lebih banyak di masyarakat kelas menengah ke atas dan 47 persennya mayoritas kelas menengah ke bawah.

Diperlukan, kesabaran dalam mempertemukan kedua belah pihak. Sehingga, dirinya pun menyarankan jangan terburu-buru mempertemukannya seakan waktu sudah mulai habis.

“Yang biasanya itu pandai ribut, membangun keributan itu. Ini yang kelas menengah ke atas. Jadi musti sabar, kalau rakyat di bawah kan ikut-ikut saja,” tutur Jimly.

Lebih jauh dirinya mengatakan, pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo yang baik ketika Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan hasil persidangan hasil Pilpres 2014. “Ya, sehabis keputusan MK, kan masih ada waktu,” ucapnya.

Diketahui, kedua pasangan tersebut sehabis keputusan pengumuman hasil Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bertemu secara pribadi. Namun, ketika pada bulan Ramadan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertemukannya di Istana Negara sembari berbuka puasa bersama.

Baca Juga:

Soal Foto Dua Jari, Mahfud MD: Itu Foto Kampanye PKB

Ketua MK: Putusan Sengketa Pileg 2014 Minim Keluhan Dibandingkan 2009

Rumah Sederhana di Solo, Buah Cicilan Jokowi dan Iriana




Blog Stats

  • 2,209,202 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 121 other followers