Posts Tagged ‘Statemanship



28
Feb
14

Konstitusi : Hebatnya Vonis MK

GEDUNG-MKRI-JAKARTA1

Hebatnya Vonis MK

Oleh: Moh Mahfud MD

Baik melalui pertanyaan langsung saat bertemu maupun melalui SMS dan Twitter, saya kerap mendapat pertanyaan, ”Bagaimana jika vonis MK salah?

Bagaimana jika vonis MK dibuat karena penyuapan atau korupsi?” Jumat pagi (14-2-14) kemarin saya mendapat pernyataan dan pertanyaan dari seorang aktivis kondang yang menyatakan bahwa vonis MK tentang UU/ Perppu MK yang diketuk Kamis (13-2-14) terasa janggal dan melanggar etika.

Vonis itu, kata sang aktivis, tidak transparan dan tidak etis, karena saat menguji UU tentang Pemilu Presiden agar diserentakkan dengan Pemilu Legislatif memakan waktu sampai setahun lebih. Tetapi saat menguji UU/Perppu MK hanya diperlukan waktu 37 hari. Kesannya, MK meletakkan kepentingan diri hakim-hakimnya di atas kepentingan segalanya, termasuk kepentingan konstitusional rakyat tentang perlunya pemilu serentak. ”Bisakah MK dituntut untuk mempertanggungjawabkan itu?” tanyanya.

Sebenarnya ada banyak konteks yang harus dipahami untuk menyikapi putusan MK, antara lain konteks konsekuensi hukum dan konteks konsekuensi etis. Secara konstitusional setiap putusan MK mempunyai konsekuensi mengikat, harus diikuti, tak bisa dibatalkan dengan jalan hukum apa pun. Menurut Pasal 24C UUD 1945, putusan MK bersifat final dan mengikat.

Jika telah diketukkan palu putusan di depan sidang terbuka untuk umum, vonis MK mengikat dan harus dilaksanakan, meski salah sekali pun. Vonis yang salah dan dibuat dengan penyuapan atau korupsi harus diikuti juga? Ya, itulah hebatnya vonis MK. Pokoknya kalau sudah diketukkan palu vonis maka vonis itu langsung berlaku dan mengikat. Kalau ditanya, ”Mengapa begitu? Kok tidak dibuka ruang untuk meninjau, kalau-kalau, ada kesalahan dalam pembuatan vonis itu?”

Secara sederhana dan innocence, hakim-hakim MK tentu bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, ”Tak tahulah kami, ketentuan UUD 1945 yang mengatur begitu; hakim-hakim MK tak pernah membuat sendiri ketentuan seperti itu; kami hanya melaksanakan”. Kalau mau mempersoalkan, ya, persoalkanlah kepada MPR yang membuat isi UUD seperti itu. Tetapi secara yuridis-konstitusional kita pun tahu, MPR membuat ketentuan seperti itu karena alasan yang masuk akal.

Asumsi dasarnya, vonis-vonis MK terkait dengan agenda ketatanegaraan yang kerap harus dilaksanakan secara cepat dan tepat waktu, sesuai dengan jadwal periodisasi jabatan publik, tak bisa diulur-ulur. Misalnya menyangkut jadwal pelantikan anggota DPR, presiden, atau gubernur dan bupati. Kalau vonis MK masih bisa dilawan dengan upaya hukum lagi, akan banyak jabatan publik yang terkatung- katung tanpa kepastian hukum sampai habis penggalan periodenya.

Itulah alasan MPR mengatur ”final dan mengikatnya” vonis MK dalam sekali ketuk palu. Maka itu, MPR pun menentukan syarat, yang boleh menjadi hakim MK haruslah ”negarawan” yang paham konstitusi. Negarawan, tentulah selalu meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan diri atau kelompoknya, diyakini tidak akan ceroboh atau suka menjual belikan perkara.

Bagaimana kalau hakim-hakim yang semula dianggap negarawan itu ternyata ”bandit” yang membuat vonis secara kolutif dan koruptif. Kalau terpaksa terjadi begitu, vonisnya tetap berlaku dan tak bisa dibatalkan dengan cara hukum apa pun, tetapi hakimnya bisa diproses melalui hukum pidana untuk dijatuhi hukuman pidana.

Sang hakim maupun counter part korupsinya bisa dipidanakan, tanpa harus membatalkan vonis MK yang sudah keluar. Saya sendiri, sebagai warga negara yang cinta MK, merasa tidak puas dan kecewa atas vonis MK tentang UU/Perppu MK yang palunya diketukkan dua hari yang lalu. Tetapi saya pun harus mengatakan, ”tak ada efek hukum apa pun kalau kita mempersoalkan lagi vonis MK itu”. Kalau sudah diketukkan palu untuk itu, ya harus diikuti sebagai vonis hukum yang mengikat, suka atau tidak suka.

Saat memimpin MK dulu saya sering mengatakan, terhadap putusan MK selalu ada yang suka atau tak suka dan ada yang puas atau tak puas. Yang menang memuji, yang kalah memaki. Tetapi apa pun sikap orang luar, MK harus tetap independen, MK harus terus berjalan dengan tegak dan yakin akan kebenaran vonis-vonisnya.

MK tidak boleh takut pada opini dan tekanan publik. Independen bukan berarti hanya bebas dari intervensi penguasa tetapi juga harus berani menghadapi opini pers dan tekanan publik. Sikap seperti itulah yang dulu saya tegakkan. Sekarang pun harus saya katakan bahwa MK dan hakim-hakimnya harus bersikap seperti itu. Kalau memang putusan dianggap salah secara hukum setiap hakim MK harus siap menghadapi proses hukum.

Akan halnya pelanggaran etis, dapat dikatakan, dalam profesi apa pun ada kode etik dan dewan atau majelis etik yang bisa menegakkannya. Cuma, saat ini pembentukan majelis kehormatan hakim MK memang tergantung sepenuhnya pada hakim-hakim MK sendiri. Publik tak bisa berharap terlalu banyak untuk bisa mengawalnya.

Tetapi setiap penodaan terhadap tanggung jawab moral dan etik, meski bisa disembunyikan dan disamarkan dari publik atas nama kewenangan, pastilah hati nurani memberontak, hidup pun akan resah dan gelisah. Dosa-dosa akan terus menghantui. []

KORAN SINDO, 15 Februari 2014

Moh Mahfud MD ; Guru Besar Hukum Konstitusi

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

Soal Pemilu Serentak, Akil Nilai Mahfud Tidak Konsisten

Jumat, 31 Januari 2014 | 06:40 WIB
Kompas/Lucky PransiskaGedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/1). Kompas/Lucky Pransiska (UKI)
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menilai pendahulunya, Mahfud MD, tidak konsisten terkait putusan pemilu serentak pada 2019.Menurut Akil, sebelumnya Mahfud pernah menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu.

“Mahfud enggak konsisten. Kan dulu dia nolak, sekarangngabulin,” kata Akil di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (30/1/2014). Akil mengaku mengabulkan permohonan uji materi itu sejak pertama kali diajukan ke MK. Dia mengaku mengabulkan permohonan pemilu serentak digelar mulai 2014.

“Kalau dari pertama saya ngabulkan. Artinya, sejak diuji pertama dulu sudah saya kabulkan itu,” kata Akil. Sementara itu, mengenai putusan yang baru belakangan dibacakan, menurut Akil, bukan hal yang baru terjadi di MK.

Sebelumnya diberitakan, persidangan uji materi atas UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden itu telah selesai sejak 14 Maret 2013 dan para hakim konstitusi telah memutuskannya dalam rapat permusyawaratan hakim. Namun, putusannya baru dibacakan pada 23 Januari 2014. “Iya bisa. Ada yang lebih dari setahun, kok,” terang Akil.

MK memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tersebut yang diajukan Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Pasal yang diajukan ialah Pasal (3) Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Permohonan uji materi atas Pasal 9 tidak dikabulkan.

Namun, MK menyatakan putusan pemilu serentak baru berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. Uji materi itu diputus oleh sembilan hakim konstitusi saat masih dipimpin Mahfud MD dan Achmad Sodiki sebagai Wakil Ketua MK.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis : Dian Maharani
Editor : Palupi Annisa Auliani

Berita Pilihan

Personalisasi
  • images

    Kabinet Bayangan Dinilai untuk Redam Kasus Risma yang Merugikan PDI-P

  • images

    Jokowi Merasa “Haters”-nya Semakin Banyak

  • images

    “Raja Bertopeng” Bawa Heat Menang atas Knicks

  • images

    Sony Nasihati Apple soal iPhone

  • images

    Bedah Plastik Pengencangan Bokong Makin Diminati

 

MK Telah Putuskan Pemilu Serentak, Inilah Pelanggarannya

Selasa, 28 Januari 2014 23:34 WIB
MK Telah Putuskan Pemilu Serentak, Inilah Pelanggarannya

Tribunnews/HERUDIN
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva (tengah) memimpin sidang putusan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2014). Dalam sidang itu, MK mengabulkan permohonan Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili Effendi Ghazali bahwa Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) dilakukan serentak namun dilaksanakan pada tahun 2019 karena waktu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang sudah sangat dekat dan terjadwal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menemukan pelanggaran dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang diatur secara serentak dengan PemiluLegislatif.

Pelanggaran itu yakni perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan Effendi Gazali Cs tersebut telah diputus MK pada 26 Maret 2014 saat Mahfud MD masih menjabat sebagai Ketua MK. Namun putusan tersebut baru dibacakan 10 bulan berikutnya oleh majelis hakim  yang diketuai Hamdan Zoelva sekaligus Ketua MK.

Koordinator TPDI Petrus Selestinus menjelaskan, putusan permohonan Effendi Gazali Cs tersebut dilakukan oleh sembilan hakim konstitusi yang diketuai Mahfud MD dengan anggota Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hmdan Zulfan, Muhmad Alim, Ahmad Fadil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dn Anwar Usman pada 26 Maret 2013.

“ternyata terdapat 3 orang Hakim MK yang meskipun ikut sebgai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 14/PUU-XI/2013, pada tanggal 26 Maret 2013 masing-masing Moh Mahfud MD, M Akil Mochtar dan Achmad Sodiki, akan tetapi  tidak ikut menandatangani putusan MK dalam perkara tersebut yang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2014,” jelas Petrus Selestinus kepada Tribunnews.com ,Selasa (28/1/2013) malam.

Pada saat putusan dibacakan 23 Januari 2014, terdapat hakim konstitusi yang tidak pernah menjadi hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut,namun justru ikut menandatangani putusan. “Mereka adalah Patrialis Akbar dan Arief Hidayat,” jelas Petrus Selestinus.

Padahal, Pasal 46 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan bahwa Putusan MK ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus, dan penitera. Dan putusan MK memperoleh kekuatan hukum yang tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian terdapat fakta yuridis bahwa Putusan MK tersebut ternyata tidak
ditandatangani tiga hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu segera setelah diputuskan dalam sidang permusyawaratan tanggal 26 Maret 2013.

Dengan demikian, TPDI menilai bahwa putusan MK tersebut telah melanggar Pasal 46 UU MK tersebut.

Fakta yuridis lain yakni putusan MK itu sendiri tidak menciptakan situasi hukum baru. Namun putusan MK itu malah telah merusak cita-cita hukum yng terkandung di dalam ketentuan pasal 47 UU MK yang memerintahkan berlakunya putusan MK segera setelah putusan itu diucapkan atau dalam bahasa pasal 47  Undang-Undang No. 14 Ttg MK,

“Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian maka Putusan MK yang dibacakan pada tanggal 23 Januari 2014 kemarin yang memberi kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengikuti pilpres dengan mengacu kepada pasal 2 dari UU Pilres yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 23 Januari 2014,” lanjut Petrus.

jelas hal itu sebagai sebuah kesewenang-wenagan karena tidak terdapt satu aturan hukum pun yang memberi wewenang kepada MK untuk membolehkan berlakunya sebuahj pasal Undang-Undang yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi untuk dijalankan.

“Inilah sebuah model diktator baru dalam konstusi, tindakan sewenang-wenang tanpa ada dasar hukum yang jelas. Hakim-hakim MK telah menciptakn Bom Waktu bagi hasil pemilu 2014 dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih bahkan Legislatif terpilih dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum sehingga lahirlah kekacauan baru yang sangat mengganggu,” tambah Petrus.

Untuk itu jalan keluar dari problem yuridis sebagai aakibat Hakim Konstitusi salah dalam memutus perkara ini, adalah Gugatan Yusril terhadap perkara yang sama menjadi solusi untuk dipertimbangkan secara konsekuen, murni kepentingan bangsa dan demi prinsip negara hukum yang kita anut.

Oleh karena itu TPDI meminta agar hakim-Hakim MK harus berjiwa besar menyadari kekeliruannya dan harus menerima pernyataan bahwa Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014, harus dinyatakan batal demi hukum, dianggap tidak pernah dan tidak mempunyai sifat kekuatan mengikat apapun lagi.

Dan selanjutnya MK harus melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan yang diajukan Yursil sebagai upaya perbaikan. Jika tidak maka MK harus bersiap digugat atau hasil pemilu Legislatif dan Pilpres akan digugat ramai sehingga akan menjadi problem konstitusi yang luar biasa.

 

28
Feb
14

JAPRI : Wadah Kebersamaan Bina Karakter Kenegarawanan Pandu

Berita Terkini
Kamis, 27-02-2014 21:38

JAPRI, Wadah Kebersamaan Bina Karakter Kenegarawanan Pandu


Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

TERKAIT

JAPRI, Wadah Kebersamaan Bina Karakter Kenegarawanan Pandu
Oleh: Dr Ir Pandji R Hadinoto MH
(Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia)

Kata PANDU cakupi pengertian: penunjuk, penuntun, perintis, pencerah, pendamping, penyuluh, pembimbing  jalan lurus. Sebagaimana juga profesi Pemandu seperti Pemandu Wisata, Pemandu Kapal, dan lain sebagainya.

Jalur pembelajaran kenegarawanan PANDU sesungguhnya dapat ditempa antara lain melalui pemahaman pranata terkait budi pekerti di luar sekolah atau ekstra kurikuler seperti kepanduan sejak anak didik di usia Pemula 6-12 tahun.

Pemahaman pranata itu diawali Janji Pemula Pandu Rakyat Indonesia 28 Desember 1945 yaitu “Aku berjanji akan bersungguh-sungguh (1) Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Tanah Airku  (2) Menurut Undang Undang Pemula dan setiap hari berbuat kebaikan, dilengkapi Undang Undang Pemula yakni (3) Pemula itu menurut Abundanya (ayah bundanya) dan (4) Pemula itu berani dan tidak putus asa”.

Dalam praktek pendewasaan, sikap Manusia Merdeka yang mendasari sikap Negarawan Mandiri, Berani dan Teguh dapat bertumbuh baik dari penanaman pranata sebagaimana Pemula Pandu Rakyat Indonesia tersebut diatas.

Dan dalam proses pematangan sikap Manusia Merdeka dapat dimantapkan oleh Janji Pandu yakni “Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh (5) Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Tanah Airku dan Undang Undang Negara, (6) Menolong sesama hidup setiap waktu, (7) Menepati Undang Undang Pandu ialah (8) Kehormatan Pandu itu dapat dipercaya, (9) Pandu itu setia, (10) Pandu itu siap menolong dan wajib berjasa, (11) Pandu itu sahabat sesama manusia dan saudara bagi tiap-tiap Pandu, (12) Pandu itu sopan dan perwira, (13) Pandu itu penyayang sesama makhluk, (14) Pandu itu sanggup menjalankan perintah dengan tidak membantah, (15) Pandu itu sabar dan riang gembira dalam segala kesukaran, (16) Pandu itu hemat dan cermat, (17) Pandu itu suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

Praktek Kepanduan yang berproses 12 (dua belas) tahun sejak dibangku Sekolah Dasar, lanjut di Sekolah Lanjutan Pertama dan di Sekolah Lanjutan Atas berdasarkan ke-17 butir Pranata tersebut diatas, akan membentuk karakter penunjuk jalan lurus yang mantap.

Dan yang bila ditambah di kegiatan ekstra kurikuler saat di perguruan tinggi dan di organisasi masyarakat/profesi saat berkiprah sebagai sarjana, maka yang bersangkutan lebih mantab mengusung sikap Pribadi Kenegarawanan Pandu Indonesia dan lebih siap sebagai Pejabat Publik atau Pemangku Kenegaraan yang boleh disebut juga Pemandu Kemasyarakatan, Pemandu Kebangsaan, Pemandu Kenegaraan seperti juga profesi Pemandu Wisata, Pemandu Kapal dan lain sebagainya.

Dalam pengertian menuju jalan lurus inilah maka kini tersedia wadah kebersamaan bina karakter Kenegarawanan PANDU yakni JAPRI atau Jaringan Asosiasi Pandu Republik Indonesia. (*)

Editor : zafira

27
Feb
14

Kenegarawanan : Nusantara bukan Indonesia

Kalau tak ganti nama jadi Nusantara, Indonesia bisa hancur

Merdeka.comMerdeka.com 

MERDEKA.COM. Mencuatnya usulan mengganti nama Indonesia menjadi Nusantara kian marak. Arkand Bodhana Zeshaprajna, pria yang belasan tahun mempelajari metafisika ini satu di antaranya.

Doktor lulusan University of Metaphysics International Los Angeles, California, Amerika Serikat ini optimistis hal itu dapat terwujud. Alasannya, bila nama Indonesia tetap dipertahankan bakal menghasilkan sebuah kehancuran di negeri ini.

“Sangat optimis. Kalau kita tidak memperbaikinya, bubar kita. Kalau kita memperbaikinya, luar biasa. Optimisnya seberapa besar? ya sebesar besarnya,” kata Arkand kepada merdeka.com di Jakarta, Rabu (26/2).

Dia menambahkan, nama Nusantara sebenarnya sudah mendarah daging bagi negara ini. Selain itu, kata tersebut juga merupakan simbol semangat mempersatukan Indonesia yang besar.

“Nusantara itu tidak pernah jadi negara maupun nama kerajaan. Nusantara itu masih dalam tahap semangat. Semangat mempersatukan wilayah yg besar itu (Indonesia),” jelasnya.

Selain itu, pria bernama asli Emmanuel Alexander ini menjelaskan, dalam pencarian sebuah nama setidaknya harus disetujui semua pihak. Sedangkan nama Nusantara sendiri, kata itu paling berpotensi sebagai pengganti nama Indonesia.

“Karena kalau kita mau memperbaiki negara kita ini, kita harus mencari satu nama yang disetujui Oleh semua pihak. Bukannya nama nusantara ini sudah disetujui ya, tapi nama nusantara ini paling berpotensi disetujui,” ungkapnya.

Sementara itu, seniman asal Yogyakarta, Butet Kertaradjasa, juga menyatakan setuju terhadap pergantian nama tersebut.

“Ya saya setuju. Saya percaya sama dia,” ujar Butet.

Seperti diketahui, Arkand yang juga doktor University of Metaphysics International Los Angeles, California, Amerika Serikat itu tetap bersikukuh jika nama Nusantara adalah nama terbaik untuk pengganti nama Indonesia.

Sebab, menurutnya, dalam struktur nama Nusantara tak mempunyai angka merah dan bisa membuat kehidupan yang semakin baik untuk orang-orang yang berada di dalamnya kelak.

Analisa Arkand juga bukan tanpa alasan, dia sudah membuat piranti lunak atau software untuk menganalisa hitungan-hitungan struktur nama yang baik.

Baca juga:
Pakar metafisika sebut tahun 2020 puncak kehancuran Indonesia
Nama Republik Indonesia cocok diganti Viranegari Nusantara
Ubah nama biar tak dicap kere, Indonesia perlu tiru Kazakhstan?

Topik pilihan: Jokowi ahok | Indonesia Ganti Nama | Top List | Wanita merdeka | Smartphone

Sumber: Merdeka.com

27
Feb
14

Kenegarawanan : Pandu Indonesia Raya 1928

Berita Terkini
Senin, 24-02-2014 09:32

WR SOEPRATMAN

Pandu Indonesia Raya 1928


Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Pandu Indonesia Raya 1928
Oleh: Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS
(Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia)

WRS 3

 

 

 

 

 

 

WR Supratman yang bermakam di Surabaya seharusnya didapuk juga sebagai Bapak Pandu Indonesia, pasalnya kata-kata Pandu disebut 2 (dua) kali dalam lagu ciptaannya Indonesia Raya yang diperdengarkan pertama kali saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yaitu di kuplet-1 “Jadi Pandu Ibuku” dan di kuplet-3 “Majulah Pandunya”.

Kedua kata Pandu itu inspiratif bagi pemuda pemudi yang tergabung dalam Pandu Rakyat Indonesia yang terbentuk pada tanggal 28 Desember 1945, untuk memperingati Hari Baden Powell pada tanggal 22 Pebruari 2014 yang baru lalu. Inspiratif karena 5 (lima) alasan yakni (1) Pandu untaian kata terkait Indonesia Raya, (2) lekat pekat di setiap Pandu Indonesia, (3) ujud amanah pejuang kemerdekaan Indonesia, (4) terjabar dalam perilaku setiap Pandu Indonesia dan (5) amalan menuju Indonesia Jaya 2045.

Ke 5 (lima) alasan ini diyakini fundamental mendukung strategi bina ketahanan sumber daya manusia 2045 [Lembaga Ketahanan Nusantara 28 Januari 2014] selain telah terbukti turut  menginspirasi angkatan 45 saat proklamirkan Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.

Faktor-faktor fundamental itu dipandang penting bagi upaya-upaya menggapai Indonesia Mulia (2014-2024), Indonesia Bermartabat (2024-2034) dan Indonesia Sejahtera Lahir dan Bathin (2034-2044) menuju kearah Indonesia Jaya 2045 dst. Pelembagaan aspirasi kedua kata Pandu berasal usul lagu kebangsaan Indonesia Raya itu tiada lain adalah terwujudnya jiwa semangat nilai-nilai Pandu Indonesia Raya 1928 di setiap gerak langkah pemuda pemudi Indonesia saat bergiat membangun negarabangsanya.

Bagaimanapun disadari bahwa legitimasi pembudayaan kepanduan pemuda(I) Indonesia adalah Indonesia Raya 1928 itu, yang juga telah didapuk sebagai salah satu Pusaka Bangsa Indonesia, selain budaya “demi kehormatanku” warisan Baden Powell 1907. (*)

Editor : zafira

WRS 2

WRS 1

21
Feb
14

Perekonomian : Utang Indonesia Sudah Lampu Merah

Ekonom UGM: Utang Indonesia Sudah ‘Lampu Merah’

Arnold Sirait - Jum’at, 21-02-2014 13:51

Ekonom UGM: Utang Indonesia Sudah 'Lampu Merah' : aktual.co

Indonesia Tercekik Utang (Foto: Aktual.co/Dok Aktual)
Jakarta, Aktual.co —  Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Adiningsih menganggap kemampuan bayar utang Indonesia atau debt service ratio (DSR) dalam kondisi tidak aman. Dengan angka DSR sebesar 52,7 persen pada triwulan IV  menunjukkan lampu merah bagi perekonomian

“Itu dalam situasi tidak aman. Yang aman itu 20 persen, maksimum 30 persen,” katanya ketika dihubungi Aktual.co, Jumat (21/2).

Oleh karena itu, dia menghimbau kepada otoritas ekonomi untuk mewaspadai kondisi tersebut. Jangan sampai, hal tersebut menimbulkan goncangan bagi perekonomian Indonesia.

“Otoritas harus mewaspadai. Ini bisa menimbulkan gejolak ekonomi,” ungkapnya.

Dia juga menyarankan pemerintah untuk menegosiasikan utang jangka pendeknya. Selain itu pemerintah juga harus membantu swasta untuk memediasi mengenai utangnya.

“Hal tersebut perlu dilakukan agar dapat meyakinkan pasar,” ucapnya.

Ismed Eka Kusuma -

DSR Meningkat, Kemampuan Pembangunan Menipis

Arnold Sirait - Jum’at, 21-02-2014 14:17

DSR Meningkat, Kemampuan Pembangunan Menipis : aktual.co

Utang Indonesia (Foto: Aktual.co/Tino Oktaviano)
Jakarta, Aktual.co — Pengamat perbankan dari Universitas Gadjah Mada Paul Sutaryono mengatakan resiko utang Indonesia semakin tinggi seiring meningkatnya debt service ratio (DSR). 

“Makin tinggi ya DSR-nya, ya makin berisiko,” ujarnya ketika dihubungi Aktual.co, Jumat (21/2).

Menurutnya, dengan DSR yang mencapai 52,7 persen pada triwulan IV tahun 2013 membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) makin tidak berkualitas. Nantinya APBN, hanya akan digunakan untuk membayar utang.

“Potensi risikonya APBN makin terserap untuk membayar utang sehingga kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan menipis,” ucapnya.

Namun dia mengatakan utang tersebut masih aman. Itu jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

“Tapi ini mestinya juga dikaitkan dengan rasio utang terhadap PDB yang kini 30 persen. Masih aman. Bandingkan dengan rasio ukuran negara-negara Eropa maksimal 60 persen,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) mencatatkan debt service ratio (DSR) pada tahun IV tahun 2013 sebesar 52,7 persen. Angka ini melonjak  tinggi dibandingkan tahun 2012 yang besarnya mencapai 34,95 persen.

DSR tersebut terdiri dari DSR pemerintah 4,1 persen, dan DSR swasta sebesar 48,6 persen yang berasal dari pembayaran ULN sektor swasta sebesar USD27,9 miliar. Sektor swasta sendiri disumbang dari pembayaran fasilitas ULN yang posisinya nol sebesar 19,9 persen dan 28,8 persen dari yang memiliki posisi.

+++++

Pengamat: Kemampuan Bayar Utang Indonesia Membahayakan

Arnold Sirait - Jum’at, 21-02-2014 13:20

Pengamat: Kemampuan Bayar Utang Indonesia Membahayakan : aktual.co

Mata Uang Rupiah (Foto: Aktual.co/Tino Oktaviano)
Jakarta, Aktual.co — Pengamat Ekonomi dari Universitas Brawijaya, Profesor Ahmad Erani Yustika menganggap debt service ratio (DSR) yang mencapai 52,7 persen sudah dalam kondisi yang membahayakan. Ini karena sudah berada diatas  batas aman.

“Bahaya sekali, karena seharusnya di bawah 30 persen,” katanya ketika dihubungi Aktual.co, Jumat (21/2).
Dia menganggap DSR yang tinggi itu akibat dari merosotnya ekspor dan makin besarnya jumlah cicilan utang. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut ada dua cara, yakni  naikkan ekspor dan kurangi utang.
“Fokus saja menaikkan ekspor, syukur-syukur ditambahi dengan penurunan impor. Sekurangnya akhir tahun bisa jadi 30 persen sudah bagus,” ucapnya.
Namun hal tersebut kata dia juga tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. “Dalam jangka pendek nampaknya ini tidak bisa dilakukan, setidaknya butuh setahun,” jelasnya.
Sukardjito
Ismed Eka Kusuma -
++++

Bank Pakai Debt Collector Banyak Dilaporkan ke BI

Arnold Sirait - Jum’at, 21-02-2014 13:10

Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia mencatat jumlah pengaduan masyarakat sejak Agustus 2013 sampai Januari 2013  sebanyak 551  pengaduan. Dari jumlah tersebut pengaduan terbanyak mengenai kartu kredit.

Menurut Direktur Eksekutif Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Rosmaya Hadi dari 551 pengaduan, 86 persennya adalah mengenai kartu kredit. Salah satu yang dikeluhkan masyarakat adalah mengenai penagihan kartu kredit seperti menggunakan penagih utang / debt collector.
“Masyarakat banyak mengeluhkan penagihan yang tidak sesuai dengan etika penagihan. Padahal sudah ada aturannya seperti menagih harus sesuai etika dan  tidak menagih sesudah jam 8 malam,” katanya di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (21/2).
Selain itu ada juga yang mengeluhkan tentang penghitungan bunga kredit. Penghitungan bunga yang dilakukan oleh bank sering kali tidak sesuai dengan aturan. Dimana keuntungan bunga yang belum terbayar tidak bisa jadi komponen bunga selanjutnya.
“Istilahnya tidak boleh bunga berbunga. Kalau itu dilakukan kita akan panggil, konfirmasi, dan jika melanggar bisa dikenakan sanksi berupa teguran sampai pencabutan ijin,” ucapnya.
Sukardjito -
+++++

Utang Tidak Produktif, Lonceng Kematian Bangsa Indonesia

Arnold Sirait - Jum’at, 21-02-2014 10:31

Jakarta, Aktual.co — Utang yang dilakukan pemerintah selama ini sangat tidak produktif. Inilah yang membuat Indonesia berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Terlebih di tengah kondisi keseimbangan primer yang selama tahun 2013 mencapai Rp96 triliun. Demikian dikatakan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati.

“Ini kan alarm kematian. Utang Indonesia tidak produktif karena digunakan hanya untuk membiayai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM),” ujarnya ketika dihubungi Aktual.co, Jumat (21/2).

Selain itu, dia juga memperingatkan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mewaspadai tingginya debt service ratio (DSR) yang pada triwulan IV tahun 2013 angkanya menembus 52,7 persen. Dengan angka sebesar itu, menurutnya sangat rentan terhadap nilai tukar.

“Jika ada fluktuasi nilai tukar sangat berbahaya. Terlebih nilai tukar masih fluktuatif karena masih adanya defisit neraca perdagangan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) mencatatkan debt service ratio (DSR) pada triwulan IV tahun 2013 sebesar 52,7 persen. Angka ini melonjak  tinggi dibandingkan tahun 2012 yang besarnya mencapai 34,95 persen.

Ismed Eka Kusuma -
21
Feb
14

Politik Hukum : UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing

UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing – Perlindungan Masyarakat atau Fasilitasi Perdagangan Internasional

Opini UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing

UU Perdagangan akhirnya disahkan pada Selasa (11/2) dalam Rapat Paripurna DPR RI. UU Perdagangan pada saat ini adalah pengganti terhadap UU Perdagangan warisan kolonial yang disebut dengan Ordonansi Pengaturan Perusahaan (Bedrijfsreglementeerings Ordonnantie) dibuat oleh Belanda pada tahun 1934.

Namun apakah UU Perdagangan yang baru ini lebih baik dibandingkan dengan produk UU pada zaman kolonial? Dan apakah UU Perdagangan dapat menjamin perlindungan terhadap masyarakat yang sudah kadung dirugikan dan gulung tikar sebagai akibat pelaksanaan perjanjian perdagangan lalu?

Pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional. Bentuknya berupa Bilateral Investment Treaties (BIT) dengan bab investasi dan Free Trade Agreement. Setidaknya ada 63 BIT (Juni 2012) dan 45 dari 63 BIT sudah dilaksanakan. Selain itu juga terdapat 20 Free Trade Agreement (FTA) dengan bab investasi sampai dengan Januari 2013 yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia.

Baca Juga :
Pengesahan RUU Perdagangan Harus Ditunda ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-pengesahan-ruu.html?m=0

Noorsy : RUU Perdagangan Sangat NeoLiberal ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-menunggu-aksi-jenderal.html?m=0

Panglima TNI : Tolak paham NeoLiberalisme di Indonesia !!! ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-panglima-tni-tolak-paham.html?m=1

UU Perdagangan yang ada sekarang ini lebih memperlihatkan pengharmonisasian terhadap substansi FTA dengan substansi dari hukum atau undang-undang terkait yang sudah ada di Indonesia. Sementara itu, di dalam FTA, poin umum yang disepakati seperti penurunan tariff, liberalisasi layanan dibidang jasa, aturan dalam pengadaan barang-barang pemerintah (government procurement) dan penerapan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (IPR) menjadi semakin ketat dibandingkan yang tertuang didalam aturan yang lebih tinggi diatasnya seperti TRIP dan WTO. Provisi atau persyaratan yang diajukan dalam FTA tujuannya lebih memberikan atau melindungi investor yang seringkali dipersyaratkan didalam perjanjian.

Contoh FTA Indonesia dengan China yang diimplementasikan pada 2010. ACFTA telah merugikan Indonesia karena di dalam perjanjian tersebut China dapat mengekspor raw materials seperti mineral dan minyak dari Indonesia dengan berbagai kemudahan. Selain itu, pelaksanaan zero tariff pada 2010 secara keseluruhan untuk produk pertanian telah mengakibatkan membanjirnya produk impor di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, nilai impor dari Jakarta pada semester I/2010 mencapai US$31,41 juta atau naik 49% dibandingkan dengan periode sebelum implementasi ACFTA. Produk impor ini telah membanjiri pusat perbelanjaan dan ritel di DKI Jakarta dan kawasan sekitarnya.

Disamping banjirnya produk impor di pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia, pedagang tradisional juga menjadi salah satu pihak yang dirugikan dengan adanya UU Perdagangan ini. Masuknya investor dengan dalih revitalisasi pasar telah mengakibatkan matinya pedagang tradisional yang umumnya lemah terhadap manajemen pengelolaan pasar. Sebanyak 78% Pasar Rakyat yang ada di Indonesia terus menurun sepanjang tahun 2007 (IKAPPI). Selain itu menjamurnya pasar modern telah mematikan pedagang pasar dan juga pedagang kecil di wilayah yang berdekatan dengan pasar termasuk usaha usaha kecil di dalam kampung.

Perdagangan bebas seperti yang dimaksudkan oleh Adam Smith di dalam The Wealth of Nations (1776) membutuhkan spesialisasi ekonomi antar dua negara dan antara barang yang berbeda sehingga mendapatkan nilai lebih. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi perdagangan bebaspun, apabila memang Indonesia sudah kadung terjerat di dalam liberalisasi perdagangan, membutuhkan peran negara sebagai pengatur administrasi keadilan melalui hukum dan undang-undang. UU Perdagangan yang ada pada saat sekarang ini ternyata belum mampu memberikan jawaban terhadap hal itu

21
Feb
14

Kenegarawanan : Pemilu Hasil Putusan MK Cacat Hukum

Berita Terkini
Kamis, 20-02-2014 22:50

Pemilu Hasil Putusan MK Cacat Hukum, Segera Perbaiki !


Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

JAKARTA, PESATNEWS – Pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva yang mengatakan bahwa sikap MK menganggap Pemilu 2014 konstitusional dan meminta kita konsisten terhadap putusan itu karena putusan hakim adalah hukum, mendapat sorotan berbagai pihak.

Pasalnya, Praktisi Hukum Senior Buyung Nasution berpendapat bahwa “hati nurani” lebih penting daripada “puncak kearifan atau akal sehat (common sense)” sebagaimana telah didalilkan oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar.

Menurut pendapat saya, argumentasi “boleh berwacana, tetapi putusan hakim adalah hukum” adalah cerminan sudut pandang “puncak kearifan atau akal sehat (common sense)” belaka yang abaikan faktor “hati nurani” yang berkembang di masyarakat konstituen dan kontestan Pemilu.

“Kegalauan dan kegamangan ini kini kongkrit sudah terjadi, sehingga pelurusan hukum konstitusi mutlak dilakukan demi Politik Keadilan dan Persatuan Indonesia,” tutur Ketua Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia, Dr Ir Pandji R Hadinoto, Kamis (20/2/2014).

Pandji menegaskan, sebenarnya kini masih ada waktu bagi lembaga tinggi negara lain seperti DPR RI dan/atau MPR RI untuk segera bertindak hilangkan kecacatan hukum konstitusi termaksud diatas misal dengan membentuk adendum UU Pemilu tentang Pemilu Serentak 2014 terkait.

“Langkah ini strategik bagi kemuliaan daripada sejarah kenegarabangsaan Indonesia sendiri menuju kemartabatan dan kesejahteraan lahir bathin sebagai prasyarat Indonesia Jaya 2045,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, Pemilu 2014 konstitusional. “Boleh berwacana, tetapi putusan hakim adalah hukum. Ini sikap MK. Kita harus konsisten dengan putusan itu,” kata Hamdan Zoelva dalam Diskusi Indonesia Satu bertema “Kesiapan dan Tantangan Pemilu 2014″ di Jakarta, Rabu (19/2). (ris)

Editor : zafira

Penghargaan Negawaran Award untuk Pemimpin Bangsa

TRIBUNnews.comTRIBUNnews.com 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga think tank Negarawan Center akan memberikan penghormatan dan penghargaan berupa Negarawan Award (Anugerah Negarawan) kepada para pemimpin utama bangsa Indonesia yaitu para Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah menyumbangkan karya nyata yang monumental dan abadi (legacy) kepada bangsa dan negara.

Presiden Negarawan Center Johan O. Silalahi, di Jakarta, Jumat (21/2/2014). Johan menjelaskan, Negarawan Award sedang diverifikasi oleh tim panel yang melibatkan para tokoh nasional, pengamat dan akademisi, sebelum diserahkan kepada para pemimpin bangsa penerima penghargaan.

Menurutnya, misi Negawaran Award adalah untuk membangkitkan kesadaran, mengingatkan dan memberikan dukungan moral kepada para calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang akan datang bahwa, tugas, tanggung jawab dan amanah sebagai pemimpin utama bangsa dan negara itu sejatinya adalah untuk memberikan karya nyata yang monumental dan abadi (legacy) kepada bangsa dan negara, yang akan dikenang oleh seluruh generasi penerus bangsa Indonesia sepanjang masa.

Adapun para tokoh bangsa, para pemimpin utama bangsa, para Presiden Republik Indonesia yang mendapatkan Negarawan Award adalah :

1. Presiden RI Soekarno
Mendapatkan Negarawan Award atas karya nyata yang monumental dan abadi (Legacy) kepada bangsa dan negara, sebagai tokoh pendiri dan pemersatu bangsa, proklamator kemerdekaan dan Bapak Ideologi bangsa Indonesia.

2. Presiden RI Soeharto
Memodernisasi dan melakukan pembangunan fisik di Indonesia hingga dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan,

3. Presiden RI BJ Habibie
Membangun kesadaran akan inovasi dan teknologi bangsa Indonesia, mencerdaskan bangsa dengan program beasiswa bidang iptek, mewujudkan demokrasi yang seutuhnya di Indonesia.

4. Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Sangat konsisten dan teguh dalam memberikan perlindungan dan kesamaan hak kepada kaum minoritas di Indonesia, serta memberikan keteladanan dalam menjaga pluralisme di Indonesia.

5. Presiden RI Megawati Soekarnoputri
Menjadi Pemimpin Bangsa yang sangat kokoh dalam mengawal ideologi Pancasila, pemimpin yang sangat teguh pendiriannya dalam menjaga keutuhan NKRI.

Sedangkan para Wakil Presiden Republik Indonesia yang mendapatkan Negarawan Award adalah :

1. Wakil Presiden RI Muhammad Hatta
Mendapatkan Negarawan Award atas karya nyata yang monumental dan abadi (Legacy) sebagai proklamator kemerdekaan, memberikan keteladanan pemimpin yang sederhana dan bersahaja, membangun fondasi ekonomi kerakyatan di Indonesia.

2. Wakil Presiden RI Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Sangat berjasa dalam membangun budaya keteladanan dan kepemimpinan di Indonesia, sangat dikenal dengan jiwa sosialnya, serta keihklasannya berkorban untuk kemerdekaan Indonesia.

3. Wakil Presiden Try Soetrisno
Pemimpin bangsa yang bersahaja, selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat, teguh dan konsisten dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.

4. Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla
Mendapatkan Negarawan Award atas karya nyata yang monumental dan abadi dalam menciptakan perdamaian di Indonesia dan lingkup dunia, tokoh pemersatu bangsa, pemimpin yang pluralis dan merangkul semua orang, memiliki kesetiakawanan dan kepedulian sosial yang tinggi.

Baca Juga:

Alasan Komunike Tidak Masukkan Jokowi dalam 19 Tokoh Potensial Capres

Partai Politik Seharusnya Tak Kedepankan Oligarki Elite

Pengusaha Didesak Maju ke Arena Politik Pemilu 2014

19
Feb
14

Kenegarawanan : Pendidikan Politik

images

Pendidikan Politik

Oleh: Komaruddin Hidayat

Satu dasawarsa terakhir ini rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan politik yang amat berharga bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Politik sebagai ilmu dan aktivitas akan selalu hidup dalam masyarakat dan negara mana pun di dunia. Kebutuhan masyarakat pada politik tak ubahnya kebutuhan masyarakat pada sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Pada dasarnya politik sebagai ilmu maupun aktivitas ingin memberikan bantuan dan janji-janji bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut secara merata, tertib, dan berlangsung damai.

Kata “politik” itu sendiri sudah memiliki konotasi untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan berkeadaban yang dibebankan terutama kepada polisi sebagai instrumen negara untuk mengatur warganya. Jadi, agenda pokok politik adalah menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan hidup warganya. Secara teoretis sekarang ini Indonesia memiliki ribuan universitas dan fakultas yang berkaitan langsung dengan pembelajaran bagaimana menyelenggarakan kehidupan bernegara dengan baik seperti ilmu politik, ilmu hukum, kebijakan publik.

Meski semakin banyak sarjana ahli ilmu politik dan hukum, masyarakat sering kali heran dan bertanya-tanya, mengapa kondisi politik semrawut dan agenda penegakan hukum semakin merosot? Pertanyaan dan gugatan senada juga dialamatkan kepada para sarjana tata kota dan ahli pengairan. Mengapa perkembangan kota-kota besar tidak tertata rapi, bahkan semakin kacau? Demikianlah seterusnya.

Keluhan serupa tentu saja bisa disampaikan kepada sarjana-sarjana dan profesor ahli dalam bidang ilmu lainnya, mengapa terdapat jarak yang menganga antara teori ilmiah yang dipelajari di kampus dan realitas sosial-politik yang tengah berlangsung dalam tubuh pemerintah dan masyarakat? Sekarang ini terdapat perkembangan dan kesempatan sangat menarik bagi mereka yang peduli serta ingin belajar politik, yaitu berlangsung pembelajaran politik yang tidak dibatasi di ruang kelas universitas saja, melainkan berlangsung di ruang kehidupan secara kasatmata, terutama melalui medium televisi (TV), radio, dan surat kabar. Bahkan juga bersentuhan langsung dengan para aktivis politik.

Sejak dari proses pembentukan partai politik, kampanye mengenalkan visi, misi, program, dan tokoh-tokohnya, semua itu merupakan pembelajaran politik yang amat berharga bagi rakyat. Dalam hal ini, peran televisi sangat fenomenal. Rakyat semakin akrab dengan wajah politisi nasional, dari partai politik (parpol) mana, bagaimana gaya bicaranya serta etikanya waktu berdebat dan berbagai aspek lain.

Begitu pun siapa-siapa saja para pengamat sosial-politik, rakyat semakin mengenal. Meskipun ongkos sosial dan material sangat mahal, selama satu dasawarsa terakhir ini bangsa Indonesia tengah menjalani sebuah proses pembelajaran dan metamorfosis menuju kedewasaan dan kecerdasan berpolitik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, bersih, dan berwibawa. Dibandingkan dengan apa yang dialami beberapa negara di Timur Tengah, hiruk-pikuk demokratisasi dan reformasi di Indonesia tidak sampai menimbulkan perang saudara berdarah-darah seperti yang terjadi di Irak, Libya, Mesir, dan Suriah.

Sekarang ini tingkat kekecewaan terhadap proses politik dan penegakan hukum di Indonesia sudah kian merata dari Aceh sampai Papua. Begitu pun kepercayaan terhadap parpol kian tipis. Dari sisi pembelajaran politik, ini mengandung sisi positif. Artinya rakyat kian melek dan cerdas politik. Jika rakyat diposisikan sebagai mahasiswa, para ilmuwan politik dan elite parpol sebagai dosennya yang mesti menjelaskan, mengapa praktik politik di Indonesia mengalami pembusukan, lalu kapan model yang baik dan ideal menurut textbookyang baku?

Jadi, kalau satu dasawarsa terakhir ini merupakan bab yang menyajikan contoh politik amburadul, kapan rakyat diajak memasuki bab baru tentang politik yang rasional, etis, dan sehat? Yang juga ikut bertanggung jawab menyusun dan menyajikan kurikulum dan materi pembelajaran politik bagi rakyat adalah pemilik studio TV. Mereka telah berjasa menyajikan ruang kelas terbuka bagi publik tentang ragam teori dan praktik politik di Tanah Air. Pengelola TV mesti ikut mencerdaskan rakyat dan menjaga etika penyiaran. Ada beberapa TV yang lebih mementingkan bisnis dan kepentingan kelompoknya dengan mengabaikan tugas edukasi.

Kalau ini berkepanjangan, rakyat kita tidak akan naik kelas dalam belajar berpolitik. Mereka malah dibodohi dosen-dosen tidak bertanggung jawab yang agendanya sekadar mengejar keuntungan materi. Sangat dangkal dan banal. Yang menyedihkan, tetapi masih sulit diperbaiki, adalah proses dan kualitas rekrutmen wakil rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan, baik di daerah maupun pusat.

Mereka berlabel wakil rakyat, tetapi rakyat tidak merasa diwakili, bahkan menganggap rendah wakilnya. Ini pembelajaran dan praktik politik yang tidak bagus. Kapan bab ini mesti tutup buku? []

KORAN SINDO, 07 Februari 2014

Komaruddin Hidayat ; Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”
19
Feb
14

Legislatif : Anggota DPR Main Proyek APBN

Berita Terkini
Selasa, 18-02-2014 15:36

FITRA: Banyak Anggota DPR ‘Main Proyek’ APBN


Uchok Sky Khadafi

Uchok Sky Khadafi

JAKARTA, PESATNEWS – Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2009 – 2014, anggota DPR RI sudah mengalokasi anggaran untuk DPR sebesar Rp. 15.736.270.310.000.

“Alokasi anggaran ini memang besar sekali, tetapi, realisasi anggaran masih banyak yang meleset sehingga harus banyak dikembalikan ke kas Negara,” ungkap Uchok dalam rilisnya kepada redaksi, Selasa (18/2/2014).

Ia mencontohkan, data realisasi tahun 2009 – 2012, dimana alokasi anggaran sebesar Rp.9.4 Triliun, dan anggota dewan hanya bisa menghabiskan anggaran sebesar Rp.7.1 Trilun. Jadi, ada anggaran sebesar Rp.2.3 Triliun harus dikembalikan.

Kemudian, lanjut dia, banyak anggaran yang meleset dari target yang sudah ditentukan disebabkan adanya perencanaan anggaran yang disusun oleh anggota BURT dan dan pihak sekretariat jenderal DPR, memang jelek dan buruk lantaran tidak ada proses partisipasi publik dan kencenderungan program dan anggaran tersebut hanya proyek-proyek saja seperti pembangunan gedung parkir DPR (yang sampai saat ini belum dimanfaatkan) dan bukan untuk menguatkan fungsi anggota dewan.

“Maka tidak salah, publik terus menerus melakukan kritik agar program dan anggaran  tidak jadi dieksekusi dan dikembalikan kepada kas Negara,” bebernya.

Selain itu, papar dia, banyak alokasi anggaran yang meleset di DPR, disebabkan sebagian anggota dewan hanya “main Proyek” APBN setelah ditetapkan jadi anggota dewan demi menyumbangkan partai dan pribadi dalam rangka mempersiapkan biaya kampanye tahun berikutnya.

“Hal ini bisa dibuktikan dengan banyak anggota dewan yang tertangkap oleh KPK, dan setiap tersangka yang ditetapkan oleh KPK, selalu ada anggota dewan yang diduga terlibat dalam korupsi yang ditangani oleh KPK,” jelasnya.

Dengan begitu, menurut dia, wajar banyak alokasi anggaran yang meleset karena, sebagian anggota dewan tidak focus menjalankan fungsinya sebagai legislator,malahan lebih pintar  mengutak-atik APBN sebagai proyek untuk dikorupsi.

Oleh karena, tegasnya, sebagian anggota dewan pintar menguta-atik APBN, maka fungsi sebagai legislator bisa lupa untuk dilaksanakan. Lihat saja, program legislasi, anggota dewan tidak pernah mencapai target. Bila melihat data tahun 2011 dan 2012 saja, realisasi anggaran untuk legislasi hanya sebanyak 44.1 persen untuk tahun 2012, dan sebanyak 26.1 persen untuk tahun 2011.

Ia menambahkan, alokasi anggaran yang disiapkan pada tahun 2012 sebesar Rp.427.2 milyar hanya bisa dihabiskan sebesar Rp.188.4 milyar. Sedangkan pada tahun 2011, alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp.419.2 milyar, anggota dewan hanya sanggup menghabiskan anggaran sebesar Rp.109.7 milyar.

“Yang paling tragis adalah pada tahun 2014, dimana alokasi anggaran untuk legislasi hanya sebesar Rp.339.1 milyar. Penurunan alokasi anggaran ini, sebagai pertanda bahwa anggota dewan tidak akan banyak lagi pada ruang sidang-sidang untuk membahas sebuah RUU,” tambahnya.

Tetapi, tutur dia, akan lebih banyak berada di lapangan untuk mendulang suara demi agar terpilih kembali menjadi anggota dewan. Walaupun terjadi, penurunan alokasi anggaran untuk legislasi tahun 2014, tetapi untuk belanja gaji tidak ada penurunan sama sekali.

Dimana pada tahun 2014, alokasi anggaran untuk gaji tetap tinggi, sekitar Rp.554.8 milyar. Dengan demikian selama anggota dewan pada dapil masing-masing tetap digaji oleh rakyat melalui Negara walaupun mereka sebetul tidak “masuk kerja” berkantor di senayan.

Seharusnya, anggota dewan yang menjadi caleg, mengambil cuti tanpa tanggungan dari Negara sehingga belanja gaji tidak terkuras untuk anggota yang berada di dapil,atau anggota dewan tidak makan gaji buta.

“Walaupun banyaknya alokasi anggaran yang meleset atau tidak mencapai target oleh anggota dewan, tetapi ada juga alokasi anggaran bisa mencapai target oleh tangan ajaib anggota dewan, yaitu realisasi belanja gaji,” jelasnya .

Dari melihat data dari tahun 2009 – 2014, diperkirakan alokasi anggaran untuk belanja gaji sudah mencapai Rp. 3 Triliun dari 15 Triliun anggaran yang dialokasi buat DPR. kalau dibagi secara kasar atau rata-rata,  dimana alokasi anggaran sebesar Rp.3 Triliun dengan dibagi  dengan anggota dewan sebanyak 560 orang, maka setiap anggota sudah mengantongin lebih kurang sebesar Rp. 5.446.099.125.

“Jadi, dengan sumber penghasilan dari gaji saja, biaya kampanye untuk jadi anggota dewan sudah tertutup alias lunas dibayar oleh rakyat melalui Negara,” tandasnya.

Alokasi anggaran ini, jelas dia, belum menghitung anggaran reses untuk setiap tahun. Dimana Pada tahun 2012, anggaran reses DPR atau Komunikasi Intensip dalam rangka penyerapan aspirasi DPR sebesar Rp.539.481.045.000 dan pada tahun 2013 sebesar Rp.678.431.305.000.

Jadi alokasi anggaran reses dari tahun 2012 ke 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp.138.950.260.000. Berarti pada tahun 2012, setiap anggota DPR menerima anggaran reses sebesar Rp.963.359.009 pertahun untuk satu anggota DPR dan pada tahun 2013, anggota DPR menerima sebesar Rp.1.211.484.473 pertahun.

“Tetapi program reses ini hanya menghambur-hambur uang Negara saja, karena mereka juga turun ke bawah, dialog bersama rakyat, bukan untuk menyerap atau memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi, lebih “membujuk” rakyat agar terpilih lagi menjadi legislatif pada tahun 2014. Dan berarti hal ini tidak adil bagi caleg lain, atau merugikan bagi caleg yang bukan  Anggota DPR,” tandasnya. (*/ari)

Editor : zafira

18
Feb
14

Kenegarawanan : Gubernur Jenderal Papua ?

http://www.pesatnews.com/pictures/pandji-r-hadinoto-mh-201401272222031.jpg

Sejarah mencatat bahwa kiprah politik Gubernur Jenderal pernah berkibar di bumi Nusantara ini dalam konteks kolonialisme Belanda baik di era VOC (abad 17-18) dan di era Hindia Belanda (abad 18-20) yang cakupi peran militer selain peran sipil. Perhatikan statuta VOC yang selain peran berdagang juga melakoni peran militer sehingga muncul istilan Gun Boat Policy. Gagasan Gubernur Jenderal ketika itu sangat boleh jadi karena faktor tingkat kesulitan koordinasi jarak jauh antara lokasi negara Belanda sebagai entitas pusat dan lokasi Nusantara sebagai entitas daerah berikut komunikasi non digital dan angkutan laut antar samudera. Di abad 21 ini teknologi komunikasi digital sudah demikian maju dan angkutan udara dan laut non samudera sudah jauh lebih maju, seharusnya faktor koordinasi antara entitas pusat dan subentitas daerah juga jauh lebih serta merta ketimbang di era VOC dan Hindia Belanda itu.
Oleh karena itu, politik Gubernur Jenderal bagi Papua kini sudah tidak relevan dikiprahkan apalagi dipandang dari kiprah ideologi NKRI yaitu Pancasila khususnya sila ke-3 Persatuan Indonesia.
Penggagas politik Gubernur Jenderal Papua itu sungguh dapat membangunkan semakin melemahnya bahkan dapat berujung melumpuhkan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.
Jakarta Selatan, 18 Pebruari 2014
Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI

Pendapat diatas diketengahkan berkenaan dengan pendapat sebagai berikut :

http://www.sinarharapan.co/news/read/32555/gubernur-jenderal-papua-untuk-apa-

Gubernur Jenderal Papua, untuk Apa?

17 February 2014 Jimmy Demianus Ijie*

dok / antara

Otsus Plus yang muncul sejujurnya mengundang tanya.

Setahun yang lalu, sekitar akhir April 2013, Gubernur Papua Lukas Enembe melontarkan keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan Otonomi Khusus (Otsus) Plus bagi Tanah Papua.

Wacana yang muncul mendadak ini serta merta mengundang berbagai komentar, baik yang optimistis maupun pesimistis. Namun, sebelum itu, praktis tidak ada ide untuk merancang Otsus Plus. Aspirasi yang ada justru berkenaan dengan keinginan merevisi beberapa materi dalam UU Otsus Papua, termasuk aspirasi agar semua pihak berkomitmen dan konsisten melaksanakan UU Otsus Papua.
Untuk itu, ide Otsus Plus yang muncul sejujurnya mengundang tanya, apalagi yang akan diberikan kepada Tanah Papua. Itu karena materi dalam UU Otsus Papua saja belum secara konsisten dilakukan, meski beberapa ketentuan sudah dilakukan semisal anggaran untuk Tanah Papua. Seiring dengan wacana itu, pihak Papua kemudian menyiapkan draft RUU Otsus Papua Plus. Kini, draf itu sedang dibahas bersama Papua Barat karena Papua Barat praktis tidak terlalu terlibat sejak awal.

Untuk menjaga kebersamaan dan sebagai rasa saling hormat, Papua Barat merespons draf itu secara positif. Namun, tentu ada beberapa rumusan yang patut didalami dan dikaji lagi, sehingga ketika menjadi UU, benar-benar mampu mendorong kemajuan dan kesejahteraan di Tanah Papua dan menjadikan Tanah Papua damai dan layak bagi semua.

Setelah mengikuti beberapa kali pembahasan, setidaknya ada empat materi yang layak dikaji, didalami, dan dipikirkan kembali, sehingga justru dalam penerapan UU itu nantinya tidak membawa masalah baru di Tanah Papua, atau dalam hidup berbangsa dan bernegara di republik yang kita cintai ini, yakni ide gubernur jenderal, defenisi orang Papua asli, satu MRP untuk tanah Papua, serta pemilihan pasangan gubernur oleh DPRP. Namun, dalam kesempatan ini, penulis khusus menyoroti ide gubernur jenderal dan defenisi orang asli Papua.

Ide Gubernur Jenderal

Dalam salah satu draf rumusan RUU Otsus Plus, ada keinginan untuk membentuk gubernur jenderal di Tanah Papua. Artinya, Gubernur Jenderal membawahi seluruh Tanah Papua, termasuk dua gubernur yang ada saat ini, Papua dan Papua Barat. Ide ini muncul dari pihak Papua (Gubernur Barnabas Suebu ketika itu) “Pertemuan Biak” pada 2007 yang dihadiri pihak Provinsi Papua dan Papua Barat.

Penulis ketika itu secara tegas menolak ide tersebut karena tidak memiliki sejarah dan membayangkan untuk menemukan posisi gubernur jenderal dalam konstruksi bangunan ketatanegaraan Indonesia. Pertama, tidak jelas benar motivasi keberadaan gubernur jenderal. Kedua, kita tidak menemukan referensi yang tepat dalam sejarah Indonesia, selain pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

Untuk itu, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya rumusan gubernur jenderal dihapus dari draf RUU, menjadi rumusan mengenai alokasi satu menteri atau pejabat setingkat menteri, yang khusus menangani masalah Papua.

Usulan ini pun masih harus dikaji lagi karena berkaitan dengan hak prerogatif presiden. Tapi, tidak ada salahnya pejabat itu tetap diangkat presiden, dengan mempertimbangkan beberapa calon yang diajukan para gubernur di Papua kepada presiden atas saran dan pertimbangan dari Dewan Adat, MRP, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Papua di tingkat provinsi.

Siapa Orang Papua?

Isu kedua yang layak mendapat perhatian serius berkaitan dengan pengertian orang Papua asli dan orang Papua. Dalam draf itu hanya dikedepankan pengertian orang Papua asli. Pengertian ini sangat penting karena berkaitan dengan berbagai kebijakan afirmasi yang diperoleh orang asli Papua. Dengan draf RUU ini, praktis semua jabatan strategis dipegang orang asli Papua.

Lantas, bagaimana dengan orang Papua? Anak bangsa yang juga lahir dan besar di Tanah Papua, tapi tidak memiliki darah Melanesia atau memiliki darah Melanesia karena dilahirkan dari hasil perkawinan ibu asli Papua tetapi ayah bukan asli Papua karena masyarakat adat Papua menganut patrilineal.

Untuk itu, penulis memandang sangat penting memasukkan pengakuan bagi orang Papua, mereka yang datang dan menetap di Papua sebagai orang Papua. Tidak bisa dibayangkan bagaimana Papua tanpa peranan dari anak Maluku, Manado, Sangir, Timor, Jawa, dan sebagainya.

Sebagai contoh kecil, semua guru pada masa lalu datang dari wilayah-wilayah ini. Mereka beranak pinak di Papua, tapi kita mengabaikan begitu saja atau meniadakan begitu saja. Padahal, kita bisa mendapat pendidikan dan cerdas menyusun UU karena peran guru, pendeta, guru jemaat maupun ulama yang merantau ke Papua.

Orang Papua tidak boleh selamanya hidup dalam dendam. Orang Papua harus bangkit untuk optimistis menatap masa depan. Sikap optimistis ini hanya bisa muncul ketika kita bisa berdamai dengan sejarah.

Kita semua harus berhenti melampiaskan dendam, duduk bersama dengan kepala dingin untuk menyiapkan UU yang sangat dibutuhkan bagi generasi Papua di masa depan. Mari kita melihat jauh dan bicara sambil melihat masa depan anak dan cucu kita.

Ketika kita mengabaikan saudara-saudara kita, jangan kaget atau heran ketika saudara suku Nusantara itu hanya menjadikan Papua untuk tempat mencari rezeki semata, baik harta maupun jabatan, karena kita mengingkari mereka.

Kita ingin menghapus cinta mereka terhadap Papua. Sangat tidak arif dan tidak bijak untuk mengabaikan begitu saja orang yang sudah beranak cucu di Papua. Kalaupun pulang, mereka akan menjadi orang asing di tanah leluhur. Papua sudah menjadi kampung halaman. Sekali lagi ruang untuk orang asli Papua penting, tapi juga tidak boleh meniadakan begitu saja ruang bagi orang Papua.

Pengertian Orang Papua lebih pada perspektif demografis semata, sementara pengertian orang asli Papua mencakup dimensi yang luas baik demografis, sosiologis, antropologis, yuridis maupun politis, sebagai konsekuensi dari diskriminasi positif yang diberikan negara kepada rakyat Papua asli sebagai bentuk rekonsiliasi yang permanen antara Papua dan Jakarta yang diharapkan semua pihak.

*Penulis adalah politikus PDI Perjuagan dan ikut membahas draf RUU Otonomi Khusus Papua.

_

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia
CaLeg DPRRI/PKPI DaPil Jkt2 No2
www.jakarta45.wordpress.com




Blog Stats

  • 1,998,877 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers