Posts Tagged ‘Statemanship



05
Mar
14

Kenegarawanan : Peluang Kudeta Konstitusional Pemilu 2014

Rabu, 05-03-2014 18:03

Politik Hukum Adendum UU 42/2008

Penulis :

Surat Pembaca:
Politik Hukum Adendum UU 42/2008

Mencermati tulisan berjudul Peluang Kudeta Konstitusional Pemilu 2014 [Soleman B Ponto, Kepala BAIS TNI 2011-2013], maka menurut akal sehat, semestinya masih ada waktu bagi Lembaga Tinggi Negara yang berkewenangan sebagai pembentuk Undang Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat RI 2009-2014 untuk menerbitkan Adendum UU 42/2008 tentang Pemilu 2014 Serentak sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 23 Januari 2014 yang lalu guna memberikan kepastian politik hukum konstitusi terbaik sehingga kontroversi dapat diredam dan baik konstituen maupun kontestan Pemilu 2014 dalam suasana bathin berkepastian hukum.

Demikianlah himbauan kami, semoga dapat mendorong terbukanya pintu hati wakil2 rakyat di Senayan untuk bersegera terbitkan Adendum termaksud diatas.

Jakarta, 5 Maret 2014
Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI

Tolak Pemilu Cacat Hukum 2014 !

by Ponco Sulaksono, Ketua Front Nasional UNASKOALISI Masyarakat Sipil mengajukan Pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pokok gugatannya, memohon kepada MK agar mengabulkan permohonannya untuk melakukan pemilihan umum dan pemilihan presiden secara serentak sesuai amanah konstitusi UUD 1945.Pasal 22e ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun, di mana seharusnya pemilu itu mencakup pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD dan Pilpres.

Faktanya, di dalam Pasal 3 ayat 4, Pasal 9, Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 112 UU Pilpres semua ketentuan itu dilanggar karena memisahkan pelaksanaan pemilu legislatif dengan pilpres.

Pemilu itu dalam UUD 1945 dijelaskan dilakukan lima tahun sekali, artinya secara sekaligus serentak pada hari yang sama, bukan bulan ini diadakan pemilihan DPR, DPRD dan DPD lalu tiga bulan kemudian baru diadakan pemilihan presiden, karena nanti namanya pemilu dua kali dalam waktu lima tahun.

MK kemudian mengabulkan gugatan tersebut bahwa UU pilpres memang bertentangan dengan UUD 1945 tetapi pemberlakuan pemilu serentak dilaksanakan pada pemilu 2019 dengan segala pertimbangannya. Ini merupakan keputusan problematik yg menghasilkan masalah baru.

Artinya pemilu 2014 ini masih berlandaskan kepada UU pilpres tahun 2008 yang MK sendiri telah menyatakan bahwasannya UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Artinya anggota parlemen dan presiden yang dihasilkan oleh pemilu 2014 cacat hukum dan inkonstitusional.

Atas dasar itu, saya menyerukan kepada seluruh mahasiswa Indonesia bergerak dan menolak perhelatan akbar pemilu 2014. Karena akan menghasilkan anggota parlemen dan presiden yang tidak legitimate yang cacat hukum dan inkonstitusional. Karena mereka dihasilkan melalui pemilu yang masih berlandaskan kepada UU pilpres tahun 2008 yang jelas sudah dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 1945.

baca juga :
Peluang Kudeta Konstitusional Pemilu 2014 ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/03/medianusantara-peluang-kudeta.html?m=0

Gedung MKRI

Rujukan :

Peluang Kudeta Konstitusional Pemilu 2014

by Soleman B. Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI 2011-2013

Pada 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun, aneh tapi nyata, undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat itu oleh MK dinyatakan masih dapat dipakai dalam pelaksanaan Pemilu 2014.

Dengan demikian, secara jelas masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa pelaksanaan Pemilu 2014, apabila masih menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2008, hasilnya inkonstitusional atau tidak berdasarkan UUD 1945. Pihak-pihak yang menang, baik Presiden, Wakil Presiden, maupun anggota DPR, semuanya tidak sah karena menggunakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Akibat inkonstitusional Pemilu 2014, sangat mungkin pihak terkait, baik para pendukung status quo maupun yang kalah, memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat para pemenang. Dalam kondisi demikian ini, dapat dipastikan akan terjadi dua kubu yang saling klaim kemenangan dan kebenaran. Dua kubu ini berada pada jumlah, wilayah, dan kekuatan politik yang hampir seimbang. Maka yang akan terjadi adalah keadaan chaos, yakni sebuah kondisi yang mengarah ke pemberontakan bersenjata. Chaos bisa terjadi karena alamiah atau bisa pula rekayasa oleh pihak yang mau mengambil atau mendapat keuntungan oleh kondisi ini.

Dalam kondisi chaos inilah, apalagi kalau sudah menjurus ke arah pemberontakan bersenjata, posisi TNI menjadi sangat penting. Dalam sumpah prajurit di hadapan Tuhan, dinyatakan bahwa setiap anggota TNI akan setia kepada pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta tunduk kepada hukum. Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 34/2004 tentang TNI menyebutkan, “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

Sudah sangat jelas positioning TNI. Pertama, TNI akan dan harus berpihak kepada pihak yang mendukung pelaksanaan UUD45. Kedua, TNI harus tunduk kepada hukum, sehingga ia harus menjaga keutuhan bangsa. Bila keutuhan bangsa Indonesia terancam oleh chaos, TNI wajib melaksanakan Operasi Militer Selain Perang untuk mengatasi pemberontakan bersenjata, seperti yang tertulis pada pasal 7 ayat 2 titik 2 Undang-Undang No. 34/2004.

Di sisi lain, dari aspek hukum humaniter, pemberontakan bersenjata atau chaos yang mengarah ke perang saudara, karena menggunakan berbagai jenis senjata, masuk kategori konflik bersenjata internal, di mana rezim hukum yang berlaku adalah rezim hukum humaniter. Ini artinya, kekuasaan penuh berada di tangan militer. Dengan demikian, bila hal ini terjadi di Indonesia, kewenangan dan kewajiban untuk bertindak mengatasi chaos berada di tangan TNI.

Bila TNI tidak bertindak, pemimpin TNI (dalam hal ini Panglima) dapat dituntut sebagai pelanggar HAM karena melakukan pembiaran yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban. Masih hangat dalam ingatan kita bagaimana para perwira TNI yang bertugas di Timor-Timur dituduh sebagai pelanggar HAM karena melakukan pembiaran sehingga menyebabkan perang saudara setelah jajak pendapat. Apalagi saat ini sangat jelas perintah undang-undang kepada TNI agar menegakkan kedaulatan negara yang berdasarkan UUD 1945 serta menjaga keutuhan bangsa. Dan, yang tidak kalah penting, setiap anggota TNI akan dikutuk Tuhan apabila tidak melaksanakan sumpahnya.

Memang, dalam UU TNI Pasal 17 ayat (1) disebutkan, “(1) Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.” Juga dalam Pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa ketentuan tentang operasi militer untuk perang maupun selain perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pertanyaan besarnya, bagaimana TNI harus tunduk ketika posisi presiden maupun DPR dianggap tidak berdasarkan UUD 1945?

Dengan demikian, sangatlah jelas keputusan MK–yang membenarkan penggunaan undang-undang yang bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Pemilu 2014–akan mengakibatkan chaos, baik terjadi secara alamiah maupun memang dengan sengaja direkayasa oleh pihak-pihak yang diuntungkan. Bila chaos terjadi, terbuka peluang TNI melakukan “kudeta” konstitusional atau kudeta yang diperintah oleh undang-undang.

Nah, supaya hal ini tidak terjadi, pelaksanaan pemilu serentak harus dilaksanakan pada Pemilu 2014 ini. Karena itulah yang konstitusional. Lebih baik tertunda daripada tidak legitimated.

baca juga:

Kesengajaan MK Menunda Sidang Pleno Uji Materi UU Pilpres ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-kesengajaan-mk-menunda.html?m=0Potensi Krisis Legitimasi Presiden Terpilih Dari Uji UU Pilpres Versi Efendi Ghazali ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-potensi-krisis.html?m=0Transkrip Lengkap kelanjutan sidang Uji Materi UU Pilpres oleh Prof. Yusril di MK ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-transkrip-lengkap.html?m=0Yusril: MK itu bukan KPU, MK itu Bukan Tuhan, MK itu Hakim! ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-yusril-mk-itu-bukan-kpu.html?m=0Menyoal Legitimasi Presiden & Wakil Terpilih Di Mata Hukum ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-menyoal-legitimasi.html?m=0Putusan MK Adalah Kemenangan Kaum Status Quo & Oligarki Politik ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-putusan-mk-adalah.html?m=0Keputusan Misterius MK, Pemilu 2014 INKONSTITUSIONAL ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-keputusan-misterius-mk.html?m=0

Kesengajaan MK Menunda Sidang Pleno Uji Materi UU Pilpres

by @YusrilIhza_MhdPermohonan Uji UU Pilpres yg saya ajukan usai sidang pendahuluan 22 Januari hingga kini MK blm sidang lagi. Saya tidak tahu kapan MK akan buka sidang pleno bahas Uji UU Pilpres yg saya ajukan. Tidak lazim MK menunda sidang pleno begitu lama. Sudah lebih sebulan sesudah sidang pendahulan, pleno blm juga dimulai

MK nampak sengaja menunda2 sidang pleno, sementara Kampanye Pileg akan dimulai 16 Maret bulan depan. Dari segi waktu, kini hampir tidak mungkin permohonan saya akan diputus MK sebelum Kampanye Pileg dimulai 16 Maret mendatang. Itu berarti Pileg dan Pilpres tetap dilaksanakan terpisah. Penyatuan baru dilaksanakan dlm Pemilu 2019. Putusan terhadap uji UU Pilpres yg diajukan Efendi Ghazali dkk yg nampaknya akan diberlakukan. Itu berarti pula bahwa ambang batas atau presidential treshold dlm pencapresan masih akan tetap berlaku. Kalau seperti itu keadaannya, oligarki politik akan terus bertahan, setidaknya sampai 2019

Saya sdh berusaha lakukan perubahan. Kalaupun gagal, apa boleh buat, saya ambil hikmahnya. Sbg akademisi hkm tatanegara maupun sbg aktivis pergerakan, saya sdh berbuat apa yg saya yakini sbg yg terbaik bagi bangsa dan negara. Kalau terjadi sesuatu yg buruk dlm Pemilu kali ini dan jg dlm perjalanan bangsa 5 thn ke depan, semoga saya tdk dipersalahkan. Tugas saya hanyalah mengingatkan dan kewajiban saya adalah berbuat maksimal sesuai kemampuan saya, tdk lebih daripada itu

Semoga yg terbaik jugalah yg terjadi pada bangsa ini, yang makin hari dlm penilaian saya, makin carut marut. Orang seperti saya, mungkin lahir mendahului zaman, tak sesuai bagi zaman seperti sekarang. Demikian twt saya tentang uji UU Pilpres di MK. Tks banyak

baca juga :
Potensi Krisis Legitimasi Presiden Terpilih Dari Uji UU Pilpres Versi Efendi Ghazali ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-potensi-krisis.html?m=0

03
Mar
14

Kenegarawanan : Krisis Serius Mentalitas Bangsa Indonesia

Dok / SH

Indonesia mengalami krisis mentalitas bangsa yang sangat serius.

Ketika krisis Asia 1998 terjadi, Korea Selatan (Korsel) bangkit dengan cepat. Itu karena presiden, menteri, pejabat pemerintah, sampai diikuti seluruh rakyatnya menetapkan, memotong separuh gaji mereka demi pemulihan ekonomi bangsa.
Rasa cinta bangsa, memikirkan kepentingan bersama sebagai sesama senasib sebangsa mengakibatkan kerelaan dan tekad yang begitu besar untuk berkorban demi kepentingan dan kebangunan bersama. Inilah patriotisme.
Ketika Jepang mengalami gempa dan tsunami pada 2011, tidak satu pun rumah yang ditinggal mengalami penjarahan. Itu karena setiap orang sadar, ini bencana bangsa. Sangat hina mengambil milik sesama sebangsa yang sedang mengalami kesusahan. Ini menyebabkan Jepang begitu dipuji di mata internasional.
Bagaimana Indonesia? Saya begitu bangga keluar negeri menggunakan batik, kain yang menunjukkan kebangsaan Indonesia. Namun, kebanggaan ini sirna ketika mendarat di Bandara Frankfurt, Jerman. Orang-orang  di bandara tersebut memandang saya dengan pandangan menghina dan marah.
Alasannya, hari itu terjadi tragedi Mei 1998 yang disiarkan ke seluruh dunia. Ketika menyadari yang terjadi, saya sangat malu menjadi bangsa Indonesia. Mengapa bangsaku begitu biadab dan dipertontonkan di depan dunia. Pertanyaan tentang patriotisme pun muncul.
Patriotisme adalah sebuah isu kontroversial, sesuatu yang begitu penting dan sangat berdampak bagi suatu bangsa (JJ Rousseau, M Viroli). Patriotisme bisa juga sesuatu yang menjadi “agama” yang membodohkan bangsa dengan fanatisme (Samuel Johnson, Paul Gomberg). Namun, kita sepakat, jika rakyat tidak lagi bisa mencintai bangsanya, bangsa itu akan hancur dan terhina. Patriotisme harus dilihat dan dimengerti sebagai suatu upaya bangsa meningkatkan kualitas bangsa sehingga menimbulkan kebanggaan atas bangsa sendiri. Tanpa kualitas yang riil dan disadari, sulit bagi suatu masyarakat menghargai bangsanya.
Perjuangan kemerdekaan, ikrar Sumpah Pemuda, mukadimah, dan isi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebenarnya memberikan kita segudang modal untuk patriotisme Indonesia. Namun, fakta yang kita hadapi saat ini sangatlah mengenaskan. Para pejabat sibuk menjarah seluruh kekayaan bangsa. Para ekstremis agama memperlakukan saudaranya yang sebangsa sebagai musuh. Para pendidik lebih suka meniru model luar negeri atau lebih memaksakan hal-hal yang tidak esensial dari dalam negeri sendiri, seperti memaksakan mengajarkan bahasa Jawa kepada siswa asal Madura atau siswa dari keluarga Batak, ketimbang mengajak murid mengerti dan mendalami budaya Jawa dan membangun nilai-nilai luhur. Menghilangkan pelajaran bahasa Inggris dianggap sebagai jawaban. Sifat pragmatis dikembangkan, ketimbang membangun konsep cinta bangsa yang serius. Modal mencintai bangsa digerus secara rakus dan sistemik.
Kita dilahirkan dan hidup harus mendarat dan beridentitas jelas. Kegalauan identitas bangsa menyebabkan manusia kehilangan jati dirinya, sekaligus merusak bangsa. Tanpa rasa cinta bangsa, generasi muda Indonesia tidak akan memikirkan secara serius cara bangsa dan negara ini bisa maju. Hal yang dipikirkan adalah bagaimana saya bisa mendapat keuntungan dan bisa “menguras” kekayaan tanah dan bangsa ini bagi kepentingan sendiri dan keluarga. Inilah sifat oportunis yang merupakan dosa laten manusia.
Dampak tergerusnya rasa kebangsaan menyebabkan negeri ini menghina, merusak, dan menghancurkan diri. Kita tidak malu merusak semua properti bangsa, tidak ada rasa sayang bahwa itu menggunakan dana bangsa. Kita tidak sungkan mengotori dan membuang sampah sembarangan. Kita juga tidak sungkan menjarah sesama sebangsa yang sedang dalam kesusahan, menyerobot lampu merah di hadapan semua orang termasuk bangsa asing, dan banyak lagi. Semua ini menunjukkan, kita mengalami krisis mentalitas bangsa yang sangat serius.
Marilah kita membangun rasa cinta bangsa ini dari hal-hal yang esensial. Pertama, menghilangkan semua semangat devide et impera, yang sangat ampuh merusak bangsa. Semua keputusan, perilaku, dan isu yang bersifat memecah-belah dan mendiskriminasi bangsa harus diperangi bersama. Pemerintah harus menjadi penjaga yang menegakkan hukum kebangsaan dengan meniadakan diskriminasi ras, suku, agama, dan gender yang menimbulkan bibit bom pemecah-belah bangsa.
Kedua, tentu kita harus membangun nilai-nilai kebangsaan melalui semua unsur pendidikan. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia harus dibangun dengan dasar dan bukti yang riil, bukan penuh slogan, mimpi, atau janji bohong. Bangunan mentalitas cinta bangsa perlu disadarkan dan dikerjakan. Mark Twain menegaskan, kita harus mencintai negara lebih dari cinta pemerintah. Tuntutan membangun kualitas bangsa membuat kita bangga akan moralitas dan kualitas produksi Indonesia.
Ketiga, moral bangsa yang luhur perlu ditata kembali. Cinta bangsa bukanlah suatu fanatisme naif. Ini merupakan hal yang sulit dilakukan. Cinta bangsa adalah landasan kebudayaan, budaya bangsa adalah dasar dari harkat sebuah bangsa. Rakyat yang kehilangan cinta bangsa adalah rakyat yang sudah tidak lagi menginjakkan kakinya di tanah budayanya. Untuk mencintai bangsa, perlu ada nilai yang bisa dihargai.
Kebangkitan patriotisme bangsa bagi Indonesia belumlah terlambat. Di tengah kegalauan dunia akan diri dan kualitasnya, seharusnya Indonesia bisa bangkit menjadi satu bangsa yang berkualitas. Sebagai contoh, China—dari negara yang begitu terpuruk dengan kemiskinan, moralitas komunis yang begitu rendah, kualitas produksi yang begitu buruk—citranya berubah dengan drastis. Karena itu, mengubah Indonesia tentu tidak sesulit mengubah masyarakat yang begitu besar seperti China.
Tekad yang sungguh, dimulai dari komitmen para pemimpin bangsa, akan dengan cepat didukung seluruh rakyat. Perjuangan para patriot modern, seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Tri Rismaharini, dan semua yang berjuang dan berkorban demi bangsa ini menjadikan Indonesia berubah. Apakah ini hanya sebuah mimpi kosong? Setiap orang dari kita akan menjawabnya.
Penulis adalah pengamat sosial dan pendidikan.

Sumber : Sinar Harapan

res :  Badan besar sedikit amunisi, ibarat  macan ompong lemah syahwat.Winking smile

Jumat, 28 Februari 2014

RI Berpotensi Jadi Kekuatan Besar, Tapi Amunisi Masih Sedikit

Indonesia punya potensi untuk memperkokoh pengaruhnya di arena internasional. Sayangnya, potensi itu masih belum segera diwujudkan lantaran Indonesia belum memiliki instrumen-instrumen yang cukup memadai, seperti masih kecilnya anggaran untuk pembangunan internasional dan pertahanan. Pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional sebenarnya terus berkembang. Namun, negara ini belum akan menjadi kekuatan besar dalam jangka pendek dan menengah.

Demikian analisis pengamat Indonesia dari Lowy Institute for International Policy, Dave McRae. Dia menguraikan pengamatannya soal perkembangan dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional melalui laporan berjudul “More Talk than Walk: Indonesia as a Foreign Policy Actor,” yang dikirim ke VIVAnews hari ini.

Menurut dia, berdasarkan jumlah populasi, lokasi geografi, dan potensi ekonomi, di masa depan Indonesia akan memainkan peran lebih besar dalam hubungan internasional ketimbang saat ini. “Namun, sebenarnya, Indonesia kecil kemungkinan untuk langsung tampil sebagai aktor yang lebih berpengaruh secara signifikan dalam lima tahun ke depan untuk bisa naik dari kelompok negara-negara kelas menengah,” tulis McRae.

“Bila Indonesia ingin mencapai status sebagai kekuatan besar, seperti yang diperkirakan beberapa pengamat, maka baru akan tercapai dalam jangka waktu yang sangat panjang,” lanjut dia.

Dalam analisis setebal 17 halaman itu, McRae menguraikan beberapa elemen yang menjadi potensi dan tantangan Indonesia dalam memperluas pengaruhnya di gelanggang internasional. Selain jumlah penduduk yang besar dan lokasi yang strategis, meningkatnya profil Indonesia di panggung dunia juga berkat kinerja ekonominya yang relatif stabil, rata-rata tumbuh 5,7 persen per tahun dalam satu dekade terakhir.

“Pada 2012 Indonesia tumubuh menjadi ekonomi nomor 16 dunia, naik dari peringkat 27 pada tahun 2000. Pertumbuhan itulah yang membuat Indonesia kini masuk dalam kelompok elit G20,” tulis McRae.

Anggaran Kecil

Namun, raihan itu masih dipandang belum cukup bagi Indonesia untuk melesak jadi kekuatan besar dalam beberapa tahun mendatang. Pengaruhnya masih kecil. Salah satu faktor pertimbangan, Indonesia masih sedikit menyisihkan anggarannya untuk membantu pembangunan di luar negeri.

Menurut perhitungan kelompok negara OECD (Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan), Indonesia pada 2010 baru mengeluarkan sekitar US$10 juta untuk membantu pembangunan negara-negara tetangga yang masih miskin. Pada tahun yang sama, China menyisihkan sekitar US$2 miliar, Brazil US$500 juta, India US$640 juta dan Afrika Selatan US$118 juta.

Selain itu, menurut McRae, Indonesia belum didukung dukungan militer yang memadai untuk menjadi negara kuat. Meski sudah bertekad membiayai anggaran pertahanan sebesar 1,5 persen dari total Produk Domestik Bruto (GDP), belanja militer Indonesia masih di bawah 1 persen dari GDP.

Anggaran tahunan belanja pertahanan RI pun masih sepertiganya dari Australia dan belum sebanyak Singapura, tulis McRae dengan mengutip angka dari Stockholm Institute for International Peace Research dalam laporan “SIPRI Yearbook 2013: Armaments, Disarmament and International Security.”

Dia juga mengutarakan bahwa kebijakan luar negeri RI akan ditentukan oleh empat faktor. Pertama, Indonesia memproyeksikan citranya sebagai kekuatan besar meski kemampuannya masih tergolong kekuatan menengah. Kedua, Indonesia akan tetap non-blok namun cenderung mendekat ke AS.

Ketiga, ASEAN masih tetap menjadi platform utama bagi Indonesia dalam menyampaikan aspirasi di tingkat kawasan dan internasional. Faktor keempat, lanjut McRae, Indonesia akan lebih aktif dalam menyuarakan isu-isu yang menyangkut umat Muslim ketimbang mendorong kebijakan luar negeri yang Islami.

Terkait Indonesia-Australia, McRae melihat hubungan bilateral kedua negara itu tidak akan seerat seperti yang diperkirakan sebelumnya, apalagi saat kedua pemerintah sedang berseteru soal skandal penyadapan dan kontroversi penanganan pencari suaka atau imigran gelap. “Hubungan Indonesia dengan Australia kecil kemungkinan menjadi prioritas kebijakan luar negeri dalam beberapa tahun mendatang,” lanjut McRae.  (VivaNews)

+++++

Tahun 2014, TNI yang terkuat di Asia Tenggara

Reporter : Yulistyo Pratomo | Kamis, 5 September 2013 12:30

Merdeka.com - Keberhasilan pemerintah dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) membuat banyak pihak yakin TNI akan memiliki kekuatan yang cukup memadai. Salah satunya diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Dengan keyakinannya, Purnomo mengatakan pada 2014 mendatang, TNI akan memiliki daya kekuatan yang terbesar di antara negara lain di Asia Tenggara.

“Renstra pertama 2014, kekuatan TNI yang terkuat di Asia Tenggara,” kata Purnomo saat meresmikan dua Kapal Republik Indonesia di Batam, Kamis (5/9), seperti dilansir Antara.

Alasan itu diungkapkannya tercermin dari pengadaan alutsista oleh pemerintah yang melengkapi TNI AL, TNI AU dan TNI AD dengan senjata dan peralatan baru.

Dia menambahkan, ada banyak alutsista yang ditambah untuk ketiga angkatan bersenjata, di antaranya kapal patroli cepat untuk TNI AL, tank leopard untuk TNI AD dan penambahan pesawat sukhoi untuk TNI AU.

“Sukhoi akan diganti semua. Negara kita akan kuat, itu penting,” kata Menteri.

Khusus TNI AD, selain membeli 45 unit tank leopard, pemerintah juga mengadakan 28 unit helikopter dan delapan unit Apache tipe AH-64E. Purnomo menilai, TNI yang kuat memiliki banyak arti, baik bagi dalam negeri maupun luar negeri.

Meski begitu, Purnomo mengatakan penambahan alutsista dan penguatan TNI tidak ada hubungannya dengan pendirian pangkalan militer AS di Singapura dan Australia.

“Ini tidak untuk perlombaan senjata, ini memordernisasi,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Madya Marsetio mengatakan, pemerintah merencanakan pembangunan Kapal Cepat Rudal dengan panjang 40 meter sebanyak 16 unit dan kapal patroli cepat sebanyak 16 unit

28
Feb
14

Kenegarawanan : Revolusi Ekonomi Rakyat ?

merah putih

MENGAPA INDONESIA PERLU REVOLUSI EKONOMI RAKYAT?

Oleh: Safari ANS

Jika kita mau jujur, selama 63 tahun kita memproklamirkan kemerdekaannya, sebenarnya kita belum melakukan pembangunan apapun, yang ada hanyalah program mengatasi masalah yang bersifat simtomatis. Tata ruang negara kita amburadul, jelas peruntukannya tetapi tidak jelas realisasinya. Sementara itu, hak rakyat atas ekonomi dan kekayaan alam semakin hilang secara sistematis. Sekarang sedang terjadi besar-besaran perpindahan saham-saham pada kelompok tertentu saja, sehingga pemerintah akan kehilangan kontrol ekonomi atas negaranya sendiri, apalagi setelah diberlakukan akses pasar bebas dunia yang sebentar lagi terjadi.

Misalnya ketika ribuan kendaraan memadati jalan utama Ibukota Jakarta, maka keluarlah kebijakan Pemda DKI Jakarta untuk memberlakukan 3 in 1 (satu kendaraan minimal dengan tiga penumpang). Belum cukup dengan 3 and 1, kini DKI jakarta sedang mengatur jam kerja kantor dan anak sekolah agar berbagi jalan. DKI Jakarta lebih senang melakukan simulasi banjir dengan peralatan yang amat lengkap ketimbang bagaimana mengatasi banjir secara serius dan modern. DKI mengeluh, dana yang diajukan ke pusat tidak mendapatkan respon yang baik untuk mengatasi banjir. Sebaliknya, Presiden selalu marah pada Gubernur acap kali banjir merendam ibukota yang menjadi potret kewibawaan negara. Dan selalu begitulah yang terjadi. Demikian juga daerah lain, lebih parah daripada DKI Jakarta.

Ketika hampir seluruh negeri masyarakat antri membeli minyak tanah, serta merta pemerintah kemudian memberlakukan konversi dari minyak ke gas. Lalu diproduksilah secara massal dan cepat tabung gas dalam ukuran lebih kecil. Ketika memperoleh gas juga sulit, entah apa lagi yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat.

Cara seperti ini terus berlanjut, bahkan menjadi model kita sejak pemerintahan Soeharto hingga ke Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekarang. Pemerintah kita masih menganut seperti yang dilakukan oleh restoran makanan cepat saji. Padahal, sebuah negara harus memiliki program yang jelas. Untuk mencapai program yang jelas itu, rakyat juga harus mengerti atau harus diberi pemahaman bahwa kondisi ini hanya bersifat sementara saja menuju kepada program pembangunan yang sedang berjalan.

Sekarang kita tidak demikian. Semuanya diputuskan tanpa suatu riset yang mendalam. Tanpa ada kajian dan perencanaan yang jauh ke depan. Kita membuat jalan pun hanya untuk memenuhi kebutuhan kendaraan dalam setahun dua tahun saja. Ketika kendaraan membludak dalam hitungan tiga atau empat tahun saja, maka problem yang sama terulang kembali.

Kita tidak pernah membuat suatu standar yang baku misalnya, bahwa jalan di kota-kota harus ada ruang jalan khusus untuk kendaraan mobil atau roda empat/lebih, harus ada jalan khusus untuk kendaraan bermotor, harus ada jalan khusus untuk sepeda atau untuk pejalan kaki. Artinya, nagera harus membuat rakyat sebagai pengguna jasa negara, merasa nyaman, tenteram dan tenang tanpa harus ngotot atau tanpa harus memusuhi pengguna jalan lainnya.

Yang terjadi setiap hari memang demikian, khususnya di kota-kota besar. DiJakarta, misalnya. Pengendara mobil benci dengan pengendara sepeda motor yang selalu nyalip-nyalip dan sering mepet ke body mobil, sehingga membuat cat mobil tergores.. Sedangkan pengendara sepeda motor membenci pengendara mobil, karena terlalu rapat antar mobil sehingga tidak memberikan ruang bagi mereka untuk melaju. Begitulah seterusnya. Padahal, yang salah adalah pemerintahnya, karena belum melakukan pembangunan infrastruktur jalan secara benar dan baik. Belum melakukan strandarisasi kenyamanan pengguna jasa jalan bagi semua lapisan rakyat. Di luar negeri, bahkan ada jalur khusus untuk orangtua dan orang cacat, sebab bagaimana manapun mereka adalah warga masyarakat berhak mendapatkan fasilitas negara. Makanya di banyak negara maju, lampu stopan lampu merah selain menggunakan lampu hijau, kuning dan merah, juga menggunakan suara tertentu untuk memberikan fasilitas bagi warga yang buta atau tak bisa melihat lampu tanda stopan.

Negara manapun di dunia selalu membangun infrastruktur jalan atau apapun untuk jangka waktu lama puluhan bahkan ratusan tahun. Dulu orang bangga melihat bangunan bandara Soekarno Hatta, bahkan beberapa negara tetangga pun ingin belajar. Belum lima puluh tahun, bandara internasional kita itu terasa sudah tidak memadai. Kita kalah dengan Singapura, Kuala Lumpur dan Hong Kong. Mereka membangun bandaranya siap untuk memprediksi hingga ratusan tahun.

Sekali lagi kita belum membangun. Yang kita nikmati sekarang ini adalah sebagian besar hanya peninggalan sejarah penjajahan dan sejarah awal kemerdekaan. Pembangunan Indonesia modern sama sekali belum kita lakukan. Jalur distribusi barang dan jasa kita masih manual, sistem kemasyaratan kita masih klasik, pola pikir masyarakat kita masih berpikir ala kaum terjajah. Dan, pejabat kita masih berpikir bahwa dirinya adalah penguasa, bukan sebagai pelayan rakyat seperti yang dikehendaki oleh UUD 45 kita.

Pajabat kita masih suka rakyatnya mengemis untuk sekedar dapat kemurahan hati seorang pejabat agar mendapatkan sesuatu. Bahkan banyak daerah, telah menjadikan pajabat daerah sebagai sebuah kartel baru dalam kekuasaannya. Mereka memandang bahwa dirinya adalah penguasa tunggal. Mereka merasa bahwa dirinya akan hidup selamanya. Mengapa mereka tidak pernah belajar dari sejarah, bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Bahwa manusia itu ada batas-batas yang telah dibuat oleh Tuhan.

Sekali lagi kita belum membangun. Tak ada bedanya ketika seorang anak bangsa tewas terjatuh atau tergilas kerepa api lewat dengan seekor kambing mati tergilas kerepa api yang sama. Keduanya-duanya dibungkus koran, tergelatak tak bernyawa. Bedanya hanya, mayat manusia harus diotopsi oleh polisi sedangkan kambing telah jadi bangkai saja. Tak ada asuransi yang akan bertangggung jawab atas kematian seorang anak bangsa itu. Tak ada suatu lembaga yang bisa menangani mayat manusia itu setelah itu.

Bahkan pernah terjadi seorang ayah menggendong jenazah anaknya naik turun kereta api dari Jakarta ke Bogor hanya sekedar mencari tempat untuk mengubur anak kesayangannya. Untunglah ada seseorang yang menanyakan akan kondisi ayah tersebut yang kelihatan bingung dan ada kejanggalan anak yang digendong tak pernah bangun. Sehingga berbondong-bondonglah orang memberikan bantuan. Ini pertanda pemerintah belum berperan. Departemen Sosial yang menelan uang rakyat triliunan rupiah setiap tahunnya, hanya jadi biaya sistem berorganisasi bukan biaya untuk mengurusi rakyat susah.

Tak hanya itu, anak-anak terlantar, pakir miskin dan anak yatim yang menurut konstitusi kita harus dipelihara oleh negara, masih bertebaran di hampir seluruh wilayah nusantara. Orang gila tanpa busana berkeliaran di berbagai jalan utama kota besar. Kemana pajabat pemerintah yang berwenang menangani mereka.

Bahkan orang-orang jumpo jadi pengemis di pojok-pojok jalan dan bangunan masih sering kita lihat. Kemana saja dinas sosial bekerja. Tengoklah bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh korban lumpur Lapindo. Bupati yang mereka pilih, Bupati Sidoardjo telah melakukan jumpa pers bahwa Pemda yang dipimpinnya sudah meyerah tidak bisa berbuat banyak untuk menolong warganya yang tertimpa musibah itu. Padahal jabatan Bupati adalah refresentatif dari perpanjangan jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pernyataan Bupati adalah pernyataan pemerintah. Kalau pemerintah sudah secara terang-terangan menyatakan tak sanggup mencarikan jalan keluar bagi rakyatnya, lalu rakyat harus mengadu kepada siapa dan kemana?

Berbondong-bondonglah warga Sidoardjo yang menjadi korban mendatangi Jakarta dengan maksud hati bertemu dengan pemilik perusahaan pengerboran minyak dan gas tersebut. Tapi apalah mereka. Jangankan bertemu, sekedar untuk melihat daun pintu rumah pemilik Lapindo saja mereka tidak bisa. Rumahnya dipagari oleh tembok besar dan tertutup rapat.

Tak berhasil. Mereka gagal. Mereka sebenarnya sudah bertemu Menteri Sosial, Menteri Pekerjaan Umum, mengadu ke DPR RI, tetapi semuanya hanya mengatakan bahwa mereka akan bantu menyelesaikannya. Tetapi ucapan itu hanya sekedar menghibur rakyat. Tak ada yang berubah setelah pertemuan itu. Menemui Presiden SBY, belum pernah berhasil. Akhirnya mereka mengadukan dirinya ke Komnas HAM. Tapi sayang mereka tidak mengadukan dirinya Mahkamah Konstitusi.

Jika mereka mengadukan nasibnya ke MK, maka MK harus memproses, benarkan Presiden beserta jajarannya telah melanggar konstitusi terhadap kasus lumpur Lapindo? Entahlah

Tetapi ada kejadian menarik di negeri kita ini yang berkenaan dengan pengaduan seseorang ke MK yang kemudian mempengaruhi kebijakan negara dan membuat Presiden memaksakan agar tuntutan itu dipenuhi agar sesuai dengan kehendak konstitusi.

Hal tersebut, bermula dari pengaduan seorang guru dari Banyuwangi tahun 2008. Guru tersebut sengaja datang ke Jakarta untuk mengadukan Presiden telah melanggar kehendak UUD 45 dalam soal alokasi dana pendidikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan hitungan guru tersebut, anggaran pendidikan tahun 2008 tidak sesuai dengan UUD 45, yakni minimal sebesar 20 persen. Bunyi pasal 31 ayat 4 yang digugat guru tersebut berbunyi; “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Atas pengaduan seorang guru dari Banyuwangi tersebut, maka hakim MK bersidang dan membenarkan data-data yang diajukan. Kesimpulannya, MK memberikan teguran kepada Presiden agar anggaran pendidikan dicukupkan sesuai dengan UUD 45. Sebagai akibat dari teguran tersebut, maka untuk pertama kali APBN kita mengalokasikan anggaran pendidiakn sebesar 20 persen dari APBN pada tahun anggaran 2009. Dan penulis pikir langkah Pemerintah Pusat ini akan diikuti oleh Pemda dalam menyusun APBD mereka, ternyata tidak. Masih banyak Pemda enggan mencukupkan 20% anggaran pendidikan di APBD. Artinya, kehendak konstitusi pun masih berani mereka langgar, apalagi hanya sekedar peraturan yang berposisi di bawah UUD 45.

Artinya, penulis ingin menjelaskan bahwa jika korban lumpur Lapindo mengadukan nasib dirinya ke MK karena merasa haknya sebagai warga negara telah dicerderai oleh pemerintah. Andaikan pasal 28C ayat 2 UUD 45 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.”

Perlakukan yang diterima oleh masyarakat Sidoardjo, khusus korban lumpurLampindo agaknya akan masuk dalam kehendak pasal ini. Hanya persoalannya, sejauh mana itu dimungkinkan. Atau bisa saja pengaduan mereka ke Komnas HAM lalu komisi ini mengajukan kasusnya ke MK untuk dikaji lebih lanjut.

Apalagi ada pasal 18G ayat 1 UUD 45 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas arasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Tidak hanya itu. Kita memang belum membangun. Coba saja kita lihat bagaimana seharusnya negara memberlakukan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Seperti disebutkan pasal 34 UUD 45 yang menyebutkan; “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Pasal ini sebenarnya mengharamkan adanya pengemis di negeri kita. Pasal ini tidak membolehkan adanya pengemis di jalan-jalan atau di mana pun di seluruh wilayah Indonesia. Pasal ini juga mengharamkan adanya anak-anak terlantar seperti yang terdapat di berbagai sudut Ibokota Jakarta dan kota besar lainnya di Indonesia.

Namun apa yang terjadi, justru sebaliknya. Hampir di setiap sudut kota Jakarta masih dihuni oleh para anak-anak dan orang tua jumpo. Mereka berteduh dan berumah di kolong jembatan dan pinggiran kali. Mareka ada yang menjadi pengemis dan ada yang menjadi pendorong gerobak sampah dan sebagainya. Dan masih banyak anak-anak terlantar tersebut tidak bersekolah.

Jika ada satu saja anak terlantar tersebut mengadukan nasibnya ke MK, dan MK berhasil membuktikan bahwa anak yang mengadukan dirinya itu benar-benar terlantar, maka MK harus menegur Presiden. Jika teguran MK tidak diindahkan Presiden, maka MK bisa merekomendasikan DPR agar MPR RI bersidang untuk menyikapi keputusan MK tentang pengaduan seorang anak terlantar lagi. Tapi bersyukurlah, belum ada anak terlantar yang mengadukan dirinya ke MK. Tapi itu lebih kepada soal ketidak-tahuan anak terlantar bahwa dirinya dilindungi oleh konstitusi. Itu lebih kepada ketidak-pahaman para fakir miskin bahwa dirinya dilindungi oleh konstitusi agar negara mengurus mereka.

Tetapi penulis yakin, ketidak-tahuan dan ketidak-pahaman fakir miskin dan anak-anak terlantar ini hanya soal waktu saja. Jika mereka tau dan paham bahwa kehidupan mereka yang diabaikan negara bisa menjatuhkan seorang Presiden, penulis yakin suatu saat akan mengubah peta kehidupan masyarakat miskin di Indonesia.

Kenapa? Karena berdasarkan data statistik yang dilansir media massa nasional menyebutkan, bahwa masih ada sekitar 37 hingga 40 juta rakyat berpredikat miskin atau berkisar antara 16 hingga 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, 5,7 juta diantaranya menurut data tersebut masuk kategori rawan pangan alias kadang makan kadang tidak.

Jika ini benar terjadi, maka Presiden bisa dijatuhkan dengan adanya 5,7 juta jiwa yang terancam kelaparan di bumi pertiwi ini. Sebab jika itu terjadi, tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa kejadian tersebut adalah suatu bentuk pelanggaran konstitusi.

Tidak hanya itu. Di tengah kita belum membangun sekarang ini, kita sudah banyak kehilangan aset ekonomi. Kita telah banyak kehilangan kekayaan alam. Kita telah banyak kehilangan tanah leluhur kita. Sebagian besar penguasaan atas kekayaan alam kita telah dikuasai oleh pihak asing secara sistematis.

Yang dimaksudkan dengan penguasaan secara sistematis adalah pihak asing melakukan pembelian saham-saham perusahaan yang memiliki konsesi lahan tambang maupun lahan perkebunan. Pembelian saham tersebut bisa saja bersifat langsung melalui pemilik perusahaan, bisa juga melalui lantai bursa.

Lihat saja transaksi bursa saham yang tercatat di Bursa Indonesia sepanjang tahun 2008. Dalam sebuah jumpa pers akhir tahun disebut bahwa dalam transaksi jual beli saham terjadi penguasaan asing sebesar 67 persen dengan nilai Rp 436,3 triliun, sedangkan pemodal dalam negeri hanya 33 persen atau sebesar Rp 210,2 triliun.

Bahkan konglomerat Yahudi Australia yang bermarkas di London, Rio Tinto, dengan garangnya mengumumkan akan investasi sekitar USD 5,4 miliar bagi sebuah tambang emas di Sulawesi. Dan penulis pikir tidak ada pengusaha nasional yang mampu menandingi Rio Tinto tersebut. Keunggulan uang banyak seperti inilah yang membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah tak berkutik selain mengiyakan. Sebab, investasi bagi suatu daerah sekarang menjadi suatu keniscayaan untuk menyerap tenaga kerja dan mendorong pendapatan asli daerah dan aspek lainnya.

Bagi pemodal besar tentunya, mengharuskan dirinya menguasai mayoritas saham, dan biasanya hanya menyisakan sekitar 10 sampai 20 persen saja buat pengusaha nasional.

Yang paling menyakitkan dalam persoalan semacam ini adalah proses pengambil-alihan lahan yang menjadi obyek usaha tersebut. Baik untuk pertambangan, perkebunan atau pun untuk sentra bisnis lainnya, yang dirugikan selalu rakyat. Mengapa? Bagian tanah yang harus dibayar oleh sang investor hanyalah bagian permukaannya saja sesuai dengan yang tertera dalam NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak). Padahal dalam sistem perekonomian modern, sebuah lahan selain memiliki nilai jual, juga memiliki nilai ekonomis. Jangankan dalam dunia tambang, dalam membangun gedung atau pusat belanja saja nilai ekonomi sebuah tempat harus dihitung berdasarkan strategisnya dan sebagainya, sehingga harga tanah tersebut menjadi mahal. Lebih-lebih dalam pembebasan lahan perkebunan dan pertambangan, dimana deposit serta hasil atau keuntungan yang bakal didapat dalam lokasi tersebut sudah bisa dihitung.

Celakanya lagi, para investor hanya membayar tanda jadi yang tak seberapa nilainya itu, hak sudah berpindah tangan melalui tekenan seorang notaris untuk sekedar meyakinkan pihak bank bahwa lokasi tersebut sudah milik sang investor. Tetapi rakyat yang dalam posisi sulit, hidup melarat di kampung atau pedesaan mau saja menjual 2 hektar lahan hanya dengan harga Rp 2 juta. Dan ini terjadi di pulau Belitung, pulaunya Laskar Pelangi. Juga terjadi di banyak daerah yang penulis jumpai. Hal lain, karena rakyat patuh dengan SK Gubernur dan SK Bupati atas pembebasan lahan tersebut.

Artinya apa. Sebegitu mudahnya pengalihan kekayaan alam yang bernilai raturan triliun kepada seorang pengusaha asing, dimana cukup bermodalkan kepercayaan pihak bank untuk membiayai proyek tersebut dan kemudahan tekenan notaris untuk pengukuhan hak. Dan kepercayaan pihak bank tumbuh ketika ada SK Gubernur dan SK Bupati serta adanya badan usaha yang memilikinya (lokal) dan pengalihan lahan kepada perusahaan pengelola konsesi tadi.

Dari hasil kerjasama konyol ini, pemerintah mendapat royalti tambang dan pajak, masyarakat sekitar mendapat peluang untuk kerja. Dan hanya itu saja. Sekali lagi hanya itu saja. Tak lebih tak kurang. Jadi jangan heran ketika dunia terperangah dengan hasil ekspor komoditi Indonesia yang begitu hebat, tetapi cadangan devisa negera kita tetap saja kecil, dibawah USD 60 milyar. Sejak kita merdeka belum pernah memiliki cadangan devisa di atas itu.

Padahal kalau dihitung dari ekspor minyak sawit saja, cadangan devisa Indonesia minimal sama dengan Malaysia yang berada di atas USD 150 milyar. Belum lagi hasil pertambangannya yang setiap tahunnya puluhan milyar dollar Amerika Serikat. Mengapa tidak terjadi? Hampir setiap hasil penjualan ekspor Indonesia, uangnya selalu parkir di luar negeri. Misalnya di Singapura, Hong Kong atau Kuala Lumpur. Paling banter, para pengusaha asing tersebut hanya akan mengirimkan uangnya ke Indonesia ketika proyeknya membutuhkan biaya operasional dan untuk membayar gaji karyawan.

Ini pertanda negara kita tidak kuat. Ini pertanda negara kita tidak lagi mampu menguasai ekonominya. Coba kita ambil contoh lagi ketika Indonesia dilanda kesulitan minyak goreng yang bagi dunia internasional menjadi lucu dan heran karena Indonesia dikenal sebagai pengekspor minyak sawit terbesar.

Ketika kelangkaan minyak gorang terjadi, pemerintah hanya menghimbau kepada pengusaha sawit agar memprioritaskan pasar dalam negeri saja dulu, lebihnya baru ekspor. Himbauan itu tetap saja tidak digubris oleh pengusaha kelapa sawit. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah dagang, di mana produk mereka bisa diterima dengan harga yang lebih tinggi, maka di situlah mereka berjualan. Nah, kalau pemerintah Indonesia mau memenuhi permintaan dalam negeri ya harganya harus bagus, minimal setara dengan harga di luar negeri.

Karena memang posisi pemerintah kalah dalam hal ini, tentu tidak ada kewajiban hukum bagi pengusaha kelapa sawit untuk memenuhi himbauan pemerintah. Yang terjadi kemudian hanyalah mekanisme pasar murni. Ketika harga minyak sawit dunia turun di bawah pasar Indonesia, barulah mereka membanjiri pasar dalam negeri..

Hal yang sama juga terjadi di bidang energi minyak. Ketika krisis minyak tanah dan gas berlarut-larut, Pertamina memberikan alasan yang tidak masuk akal. Sebuah alasan yang kemudian terjadi lagi dan terjadi lagi. Mengapa? Yang terjadi sebenarnya adalah dua hal. Pertama, Pertamina selalu mengalami kesulitan dalam pembayaran kepada suplayer. Kesulitan pembayaran ini ada faktor karena Pertamina tidak punya dana cukup dan atau faktor lainnya, yakni tidak dimungkinkannya bank nasional mentransfer uang ke luar negeri lebih dari USD 25 juta sekali kirim. Padahal Pertamina terkadang harus membayar USD 1 miliar atau lebih.

Kedua, kemampuan pemerintah melalui Pertamina sudah bisa diukur oleh spekulan. Misalnya suatu wilayah suplai BBM, ditunda tiga hari saja truk pengangkut BBM, maka akan ada keuntungan berlipat bagi penjual BBM atau bandar BBM. Baik itu minyak tanah maupun gas. Sebab semua orang sudah tau, cadangan BBM Indonesia secara nasional secara fluktuatif hanya berkisar antara 14 sampai 20 hari saja, tidak lebih. Posisi ini tentu saja mudah untuk dimainkan untuk sekedar menambah keuntungan, apalagi pemerintahnya tidak tegas.

Pada era Soeharto, pasokan BBM tidak pernah seperti sekarang, antri. Mengapa? Pasokan BBM sebenarnya masih bagus era SBY ketimbang Soeharto. Bedanya, kepintaran Harmoko sebagai Menteri Penerangan ketika itu menyampaikan hasil-hasil sidang kabinet secara meyakinkan. Dia selalu mengatakan bahwa cadangan BBM dan bahan pokok cukup untuk sekian bulan dan sebagainya. Padahal posisi riilnya sama saja seperti sekarang.

Akan tetapi Pertamina dan pemerintahan SBY memang dituntut transfaran dalam segala hal termasuk dalam hal stock BBM nasional. Ya itulah jadinya, kemampuan pemerintah terbaca, dan rawan permainan. Itu sebuah konsekwensi, kecuali pemerintahan kuat sehingga tidak memberikan celah bagi spekulan untuk bermain.

Sekali lagi ini, dalam hal ini kita belum membangun. Kalau kita membangun, tentunya kita sudah membuat bunker BBM yang mampu menampung BBM nasional untuk 5 tahun atau 20 tahun seperti negara-negara maju dan pengeskpor minyak lainnya. Mengapa pemerintah tidak membangun stock BBM nasional yang berjangka panjang. Atau benarkah cadangan minyak bumi kita sudah habis, sehingga kita harus ekspor 100 persen seperti sekarang? Penulis yakin, ini hanya sebuah permainan besar yang sebentar lagi akan terungkap secara benar. Sebab rakyat semakin hari semakin pintar.

Di bidang keuangan pun kita belum membangun. Bukan hanya Pertamina yang mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi pembayaran, perusahaan minyak anak bangsa Medco Energy Group pun mengalami hal yang sama. Hal ini dikarenakan kita belum memiliki undang-undang offshore banking dan offshore financing seperti yang telah dimiliki Singapura dan Hong Kong. Bahkan Malaysia pun menerapkan hal yang sama pada Labuan, sebuah daerah yang berbatasan langsung dengan Singapura.

Bagi Bank Dunia, Indonesia bisa saja mendapat fasilitas tersebut dengan syarat cadangan devisa kita harus di atas USD 100 milyar. Selama kita merdeka, kita hanya pernah memliki cadangan devisa tertinggi tahun 2008, yakni sebesar USD 58 milyar. Itu pun merupakan upaya yang keras kalangan praktisi keuangan baik dari unsur pemerintah dan Bank Indonesia. Melihat kenyataan itu, kita adalah yang paling tertinggal dengan negara tetangga, apalagi dengan negara Tiongkok yang sekarang menjadi mitra dagang utama Indonesia.

Negeri tirai bambu itu saat tulisan ini dibuat memiliki cadangan devisa sekitar USD 1,3 trliun dengan penduduk lebih dari 1 milyar. Malaysia sendiri mendekati USD 200 milyar. Cadangan devisa merupakan kekuatan ekonomi sebuah negara. Bahkan dalam bisnis modern, hebat tidaknya surat berharga yang diterbitkan pada sebuah bank pada suatu negara, para praktisi perbankkan selalu mengacu kepada seberapa kuatnya cadangan devisa negara di mana bank tersebut berada. Dan, barangkali inilah penyebabnya mengapa surat berharga (commercial paper) dari perbankkan Indonesia dihargai sangat rendah oleh perbankkan di beberaoa negara.

Belum lagi citra Indonesia di mata para konsultan keuangan dunia yang sering dianggap sulit dan lamban berhubungan dengan institusi keuangan di Indonesia disamping sering menimbulkan biaya tinggi.

Pernah dalam suatu pertemuan para konsultan keuangan yang dihimpun oleh International Fund for Indonesia Development (IFID) di Hong Kong bersepakat untuk memindahkan uang klien mereka masing-masing yang ditaksir bisa mencapai USD 40 milyar. Tetapi semua klien mereka meminta dalam proses pemindahan tersebut tidak satu sen pun uang mereka terpotong seperti halnya ketika mereka berkirim uang dari dan ke Singapura atau Hong Kong.

Hasil pertemuan tersebut berdasarkan lobby dan pengalaman masing-masing, maka hal tersebut sangat mustahil terjadi di Indonesia. Setiap orang yang memasukkan uangnya ke Indonesia pastilah akan mengurangi jumlah nilai yang terkirim. Bahkan ada yang menyebut 5 persen bahkan ada yang menyebut bakal hilang hingga 20 persen.

Lalu, apa artinya. Kita belum membangun dunia perbankkan kita. Kita belum melakukan pembangunan di bidang sarana dan prasarana keuangan kita. Kita belum membangun perbankkan modern kita. Kita masih jauh tertinggal. Entah sampai kapan.

Beredar kabar yang kemudian menjadi bisnis yang menggiurkan bahwa Indonesia banyak menyimpan uang di luar bank. Ada uang merah yang dicetat di Asutralia pada era Soeharto. Uang merah ini kemudian tersimpan berpeti-peti yang nilainya bisa mencapai lebih dari Rp 90.000 triliun. Tapi entah mengapa kemudian ini hanya menjadi sebuah kisah saja.

Sebab berdasarkan data perbankkan per Agustus 2008, uang masyarakat yang ada di perbankkan hanya Rp 1.532 triliun dengan 81.015.681 rekening. Jika jumlah uang ini dibagi habis kepada 250 juta rakyat Indonesia, maka perorang hanya kebagian Rp 6 juta lebih saja. Yang berarti bahwa jika seorang menghabiskan Rp 500 ribu untuk biaya hidup sebulan, maka dana itu cukup. Tapi sayang bukan demikian logikanya.

Karena 551,77 triliun saja dikuasai oleh 25.316 rekening atau pemilik yang memiliki simpanan di atas Rp 5 milyar. Lalu diikuti oleh yang memilki simpanan antara Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar sebanyak 477.027 rekening dengan nilai Rp 408, 201 trilun.

Selebihnya adalah rekening yang berkisar Rp 1 milyar hingga Rp 5 milyar sebanyak 127.205 nasabah dengan nilai Rp 254,421 triliun.

Lalu disusul Rp 218 triliun yang dimiliki oleh 78.019.777 nasabah yang mempunyai simpan Rp 0—Rp 50 juta. Dan Rp 100,066 triliun yang dimiliki 1.366.360 nasabah yang memiliki simpanan Rp 50-100 juta.

Jumlah dana ini pun berkurang drastis ketika pemerintah menyatakan hanya akan menjamin simpanan bank hingga Rp 2 miliar saja. Tentu saja bagi orang yang memiliki rekening lebih dari Rp 2 miliar dia hanya akan melakukan dua hal. Pertama, membagi-bagi simpanannya sehingga menjadi bagian-bagian Rp 2 miliar saja. Kedua, mereka akan memindahkan uangnya ke negara lain yang labih aman, dimana negaranya menjamin 100 persen simpanan nasabah bank.

Tersiar kabar, kurang dari 3 bulan kebijakan itu dipublikasikan, Indonesia sudah kehilangan banyak nasabah bank. Mareka memindahkan uangnya ke Singapura dan Hong Kong.

Itu berarti kita belum membangun. Kalau negara belum mampu memberikan rasa aman diri dan harta bagi warga negara seperti yang dikehendaki oleh pasal 28G ayat 1 UUD 45, maka tetap saja kita masih belum bernegara secara benar.

Sekali lagi kita belum membangun. Melihat hak rasa aman harta benda inilah kemudian banyak pihak yang menjadikan alasan utama mengapa perlunya mereka menyimpang uang di Singapura. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh IFID dan timnya sepanjang tahun 2006, tercatat lebih dari Rp 800 triliun uang orang Indonesia yang disimpan di Singapura.

Hal ini pulalah yang menjadi alasan Singapura enggan menandatangani kerjasama ekstradisi buron koruptor dengan Indonesia. Sebab bisa saja, dari Rp 800 triliun lebih itu sebagian besar terkoneksi langsung maupun tidak langsung dengan kasus korupsi yang sedang diproses di Indonesia.

Agaknya Indonesia kesulitan untuk mendesak pemerintah Singapura untuk bersepakat soal itu hingga kini. Karena memang negara tetangga itu hanya hidup dari jasa. Sifat dari industri jasa, ialah mereka harus menumbuhkan kepercayaan (trust) yang tinggi bagi konsumennya. Kepercayaan yang tinggi bisa muncul kalau pengguna jasanya merasa aman untuk jangka panjang. Dan itulah Singapura. Sebuah negeri yang tidak akan pernah sudi pulau Batam lebih maju darinya, walaupun Indonesia bersungguh-sungguh membangun Batam sebagai penyangga negeri singa itu.

Tingginya ketergantungan Singapura akan aspek jasa ini terlihat dengan hancurnya pertumbuhan ekonomi negara itu ketika krisis global melanda dunia sejak tahun 2007. Dimana angka pertumbuhan ekonomi langsung dari 11% tahun 2007 menjadi dibawah 4% tahun 2008. Mengapa? Permintaan komoditi dunia juga menurun secara drastis. Sedangkan Singapura sebagai negara yang hanya berperan sebagai negara re-packnging bagi produk dan komoditi dari Indonesia ke pasar dunia, terpukul pertama kali, utamanya ketika Indonesia memperkuat pasar dalam negeri.

Misalnya hasil pertanian lada dari pulau Bangka dan Belitung. Setiap tahunnya bisa mencapai hingga 30.000 ton lada putih. Sekitar 75% dari hasil produksi lada itu diekspor langsung ke Singapura. Kemudian negara itu melakukan pengemasan yang lebih bagus serta mengganti dengan merek lain untuk dijual ke pasar Eropa dan negara dingin lainnya.

Untuk kasus ini, penulis pernah melakukan survei secara langsung. Dimana harga lada di tingkat petani di Bangka dan Belitung berkisar Rp 25.000/kg. Lalu panampung di Tanjungpandan (ibukota Kabupaten Belitung) menjualnya ke bandar lada di Pangkalpinang Bangka seharga Rp 50.000/kg (baca: buku Mafia Lada, karangan Safari ANS). Kemudian bandar Bangka menjual ke Singapura sekitar Rp 65.000 hingga Rp 100.000.kg. Nah setelah dire-packinging oleh Singapura dan diberi warna-warni dalam kemasan menarik, penulis menemukannya di restoran-restoran di Eropa. Juga penulis menelusuri di super market di Belanda. Penulis menemui label lada tadi seharga 100 Euro/kg atau setara dengan Rp 1,2 juta/kg pada saat itu (2005).

Kita bisa membayangkan betapa lemahnya posisi tawarkan komoditi Indonesia jika melihat sebagai perumpamaan dengan komoditi lada asal Bangka dan Belitung tadi. Kenyataan yang ada, komiditi Indonesia lainnya pun mengalami nasib serupa. Termasuk Malaysia yang kemudian mengklaim dirinya sebagai produsen timah putih di pasar dunia, padahal Malaysia sudah dinyatakan bukan lagi sebagai produsen timah putih dunia. Namun apa akal para pebisnis negeri jiran itu. Mereka membeli saham-saham perusahaan peleburan swasta yang ada di Bangka dan Belitung, lalau mereka memboyong hasil produksi berupa balok timah putih ke negeri jiran itu untuk dipasarkan ke berbagai negara.

Hal ini pulalah yang sempat membuat berang Presiden SBY, kok bisa-bisanya Malaysia mencatatkan dirinya sebagai produsen timah putih dunia yang nilai hampir setara dengan kemampuan suplai dengan Indonesia, sekitar 40.000 ton setahun. Itulah kemudian terbongkar atas konspirasi bisnis yang pintar negeri jiran. Yang kemudian SBY memerintahkan Mabes Polri untuk melakukan operasi penjualan timah dan pasir timah ilegal dari Bangka dan Belitung.

Hal yang sama juga terjadi terhadap betapa hebatnya Malaysia sebagai negara produsen kayu dan produsen minyak sawit dunia. Jika mengutif kajian pasar sawit dunia disebutkan bahwa kemampuan suplai Indonesia dan Malaysia berposisi 80%. Artinya, secara pasar modern, Malaysia dan Indonesia dijadikan satu paket sebagai negara produsen minyak terbesar di dunia. Padahal, mayoritas tanaman sawit Malaysia itu juga ada di Indonesia, hanya memang pemegang saham mayoritas perkebunan sawit di Indonesia dimiliki oleh pengusaha Malaysia.

Memang dalam hal jaringan pemasaran produk dan komoditi kita belum membangun. Kita belum membentuk jaringan pasar dunia. Jangankan komoditi pertanian, komoditi minyak bumi saja, Pertamina melalui anak perusahaannya Petral, masih menggunakan basis broker minyak yang berbasis di Singapura hingga kini. Sekali lagi kita belum membangun jaringan pemasaran yang baik untuk semua produk komoditi kita.

Seharusnya, Indonesia sudah bisa memasarkan produk dan komoditi langsung keuser bukan ke broker, sehingga petani Indonesia bisa menikmati harga yang lebih tinggi. Bukan hanya itu, jika Indonesia menguasai jaringan pemasaran komoditi sendiri, maka setidaknya Indonesia memiliki bargaining position di peta pemasaran dunia. Posisi ini penting, sehingga Indonesia akan ditempatkan sebagai jantung ekonomi dunia. Namun hal ini tidak mudah, mafia perdagangan dunia akan menghambat rencana ini. Posisi ini hanya akan tercapai apabila pemerintah Indonesia dipimpin oleh orang memiliki keberanian menegakkan posisi Indonesia. Ialah sebuah keberanian untuk mengatur tata ekonomi dunia baru.

Sebab, perubahan posisi dagang Indonesia di panggung internasional akan ikut mempengaruhi perubahan peta dagang dunia. Artinya, berbagai komponen di Indonesia harus berupaya keras untuk memposisikan Indonesia sebagai leaderdalam pemasaran produk pertanian dan tambang. Kegiatan itu harus terjadi dan sah dilakukan oleh anak bangsa Indonesia sendiri.

Dan kita benar-benar belum membangun dalam berbagai bidang kehidupan rakyat. Karena kita belum membangun padahal kita sudah merdeka 63 tahun. Kita belum membangun padahal kita sudah pernah memiliki enam presiden. Dan kita belum membangun, padahal kita sudah diingatkan oleh Tuhan dengan berbagai bencana sebagai tegoran Tuhan untuk segera berbenah. Dan semua ini terjadi sebelum berlakunya pasar bebas ASEAN yang menurut rencana akan diberlakukan tahun 2012. menyusul pasar bebas APEC tahun 2015. Ditambah lagi pasar global WTO yang akan diberlakukan 2020.

Bagi penulis, ada kengerian tersendiri bila melihat bangsa Indonesia dalam kondisi sekarang ini. Boleh jadi, Indonesia akan kehilangan segalanya setelah berlakunya paket-paket pasar bebas yang telah diteken pemerintah Indonesia bersama negara anggotanya sebagai konsekwensi pergaulan diplomatik internasional. Toh ditolak pun Indonesia tidak punya kuasa. Jalan satu-satunya Indonesia harus menerima dunia pasar bebas siap atau tidak siap masyarakat Indonesia menerima. Siap atau tidak siap seluruh rakyat Indonesia menerimanya.

Coba kita simak pertemuan puncak APEC 2009 yang sekaligus sebagai ulang tahun ke-20. Pertemuan akbar penentu ekonomi dunia itu berlangsung di Singapura dengan tema “Sustaining Growth Connecting the Region”. Dalam suatu jumpa pers jelang pertemuan itu, ditemui adanya ketegasan mereka akan menolak segala bentuk proteksionisme negara anggota. Dalam pertemuan itu APEC akan memfokuskan pasa aspek; realisasi intergrasi ekonomi regional, implementasi rencana aksi fasilitas perdagangan, serta penguatan dan revitalisasi pasar finansial global.

Tak ada pilihan lain, kecuali rakyat Indonesia melakukan Revolusi Ekonomi Rakyat (RER) sebagai upaya secara cepat untuk memberdayakan seluruh potensi rakyat Indonesia dengan cara membentengi diri dalam sebuah instrumen bisnis raksasa yang penulis sebut Badan usaha Milik Rakyat (BUMR).

Sekali lagi, karena kita belum membangun, kita perlu melakukan revolusi ekonomi rakyat untuk memperkuat posisi rakyat dalam menghadapi ganasnya ekonomi dunia mana kala negara manapun di dunia sudah tidak mampu mengendalikan ekonomi secara penuh. (saf).

28
Feb
14

Konstitusi : Hebatnya Vonis MK

GEDUNG-MKRI-JAKARTA1

Hebatnya Vonis MK

Oleh: Moh Mahfud MD

Baik melalui pertanyaan langsung saat bertemu maupun melalui SMS dan Twitter, saya kerap mendapat pertanyaan, ”Bagaimana jika vonis MK salah?

Bagaimana jika vonis MK dibuat karena penyuapan atau korupsi?” Jumat pagi (14-2-14) kemarin saya mendapat pernyataan dan pertanyaan dari seorang aktivis kondang yang menyatakan bahwa vonis MK tentang UU/ Perppu MK yang diketuk Kamis (13-2-14) terasa janggal dan melanggar etika.

Vonis itu, kata sang aktivis, tidak transparan dan tidak etis, karena saat menguji UU tentang Pemilu Presiden agar diserentakkan dengan Pemilu Legislatif memakan waktu sampai setahun lebih. Tetapi saat menguji UU/Perppu MK hanya diperlukan waktu 37 hari. Kesannya, MK meletakkan kepentingan diri hakim-hakimnya di atas kepentingan segalanya, termasuk kepentingan konstitusional rakyat tentang perlunya pemilu serentak. ”Bisakah MK dituntut untuk mempertanggungjawabkan itu?” tanyanya.

Sebenarnya ada banyak konteks yang harus dipahami untuk menyikapi putusan MK, antara lain konteks konsekuensi hukum dan konteks konsekuensi etis. Secara konstitusional setiap putusan MK mempunyai konsekuensi mengikat, harus diikuti, tak bisa dibatalkan dengan jalan hukum apa pun. Menurut Pasal 24C UUD 1945, putusan MK bersifat final dan mengikat.

Jika telah diketukkan palu putusan di depan sidang terbuka untuk umum, vonis MK mengikat dan harus dilaksanakan, meski salah sekali pun. Vonis yang salah dan dibuat dengan penyuapan atau korupsi harus diikuti juga? Ya, itulah hebatnya vonis MK. Pokoknya kalau sudah diketukkan palu vonis maka vonis itu langsung berlaku dan mengikat. Kalau ditanya, ”Mengapa begitu? Kok tidak dibuka ruang untuk meninjau, kalau-kalau, ada kesalahan dalam pembuatan vonis itu?”

Secara sederhana dan innocence, hakim-hakim MK tentu bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, ”Tak tahulah kami, ketentuan UUD 1945 yang mengatur begitu; hakim-hakim MK tak pernah membuat sendiri ketentuan seperti itu; kami hanya melaksanakan”. Kalau mau mempersoalkan, ya, persoalkanlah kepada MPR yang membuat isi UUD seperti itu. Tetapi secara yuridis-konstitusional kita pun tahu, MPR membuat ketentuan seperti itu karena alasan yang masuk akal.

Asumsi dasarnya, vonis-vonis MK terkait dengan agenda ketatanegaraan yang kerap harus dilaksanakan secara cepat dan tepat waktu, sesuai dengan jadwal periodisasi jabatan publik, tak bisa diulur-ulur. Misalnya menyangkut jadwal pelantikan anggota DPR, presiden, atau gubernur dan bupati. Kalau vonis MK masih bisa dilawan dengan upaya hukum lagi, akan banyak jabatan publik yang terkatung- katung tanpa kepastian hukum sampai habis penggalan periodenya.

Itulah alasan MPR mengatur ”final dan mengikatnya” vonis MK dalam sekali ketuk palu. Maka itu, MPR pun menentukan syarat, yang boleh menjadi hakim MK haruslah ”negarawan” yang paham konstitusi. Negarawan, tentulah selalu meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan diri atau kelompoknya, diyakini tidak akan ceroboh atau suka menjual belikan perkara.

Bagaimana kalau hakim-hakim yang semula dianggap negarawan itu ternyata ”bandit” yang membuat vonis secara kolutif dan koruptif. Kalau terpaksa terjadi begitu, vonisnya tetap berlaku dan tak bisa dibatalkan dengan cara hukum apa pun, tetapi hakimnya bisa diproses melalui hukum pidana untuk dijatuhi hukuman pidana.

Sang hakim maupun counter part korupsinya bisa dipidanakan, tanpa harus membatalkan vonis MK yang sudah keluar. Saya sendiri, sebagai warga negara yang cinta MK, merasa tidak puas dan kecewa atas vonis MK tentang UU/Perppu MK yang palunya diketukkan dua hari yang lalu. Tetapi saya pun harus mengatakan, ”tak ada efek hukum apa pun kalau kita mempersoalkan lagi vonis MK itu”. Kalau sudah diketukkan palu untuk itu, ya harus diikuti sebagai vonis hukum yang mengikat, suka atau tidak suka.

Saat memimpin MK dulu saya sering mengatakan, terhadap putusan MK selalu ada yang suka atau tak suka dan ada yang puas atau tak puas. Yang menang memuji, yang kalah memaki. Tetapi apa pun sikap orang luar, MK harus tetap independen, MK harus terus berjalan dengan tegak dan yakin akan kebenaran vonis-vonisnya.

MK tidak boleh takut pada opini dan tekanan publik. Independen bukan berarti hanya bebas dari intervensi penguasa tetapi juga harus berani menghadapi opini pers dan tekanan publik. Sikap seperti itulah yang dulu saya tegakkan. Sekarang pun harus saya katakan bahwa MK dan hakim-hakimnya harus bersikap seperti itu. Kalau memang putusan dianggap salah secara hukum setiap hakim MK harus siap menghadapi proses hukum.

Akan halnya pelanggaran etis, dapat dikatakan, dalam profesi apa pun ada kode etik dan dewan atau majelis etik yang bisa menegakkannya. Cuma, saat ini pembentukan majelis kehormatan hakim MK memang tergantung sepenuhnya pada hakim-hakim MK sendiri. Publik tak bisa berharap terlalu banyak untuk bisa mengawalnya.

Tetapi setiap penodaan terhadap tanggung jawab moral dan etik, meski bisa disembunyikan dan disamarkan dari publik atas nama kewenangan, pastilah hati nurani memberontak, hidup pun akan resah dan gelisah. Dosa-dosa akan terus menghantui. []

KORAN SINDO, 15 Februari 2014

Moh Mahfud MD ; Guru Besar Hukum Konstitusi

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

Soal Pemilu Serentak, Akil Nilai Mahfud Tidak Konsisten

Jumat, 31 Januari 2014 | 06:40 WIB
Kompas/Lucky PransiskaGedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/1). Kompas/Lucky Pransiska (UKI)
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menilai pendahulunya, Mahfud MD, tidak konsisten terkait putusan pemilu serentak pada 2019.Menurut Akil, sebelumnya Mahfud pernah menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu.

“Mahfud enggak konsisten. Kan dulu dia nolak, sekarangngabulin,” kata Akil di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (30/1/2014). Akil mengaku mengabulkan permohonan uji materi itu sejak pertama kali diajukan ke MK. Dia mengaku mengabulkan permohonan pemilu serentak digelar mulai 2014.

“Kalau dari pertama saya ngabulkan. Artinya, sejak diuji pertama dulu sudah saya kabulkan itu,” kata Akil. Sementara itu, mengenai putusan yang baru belakangan dibacakan, menurut Akil, bukan hal yang baru terjadi di MK.

Sebelumnya diberitakan, persidangan uji materi atas UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden itu telah selesai sejak 14 Maret 2013 dan para hakim konstitusi telah memutuskannya dalam rapat permusyawaratan hakim. Namun, putusannya baru dibacakan pada 23 Januari 2014. “Iya bisa. Ada yang lebih dari setahun, kok,” terang Akil.

MK memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tersebut yang diajukan Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Pasal yang diajukan ialah Pasal (3) Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Permohonan uji materi atas Pasal 9 tidak dikabulkan.

Namun, MK menyatakan putusan pemilu serentak baru berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. Uji materi itu diputus oleh sembilan hakim konstitusi saat masih dipimpin Mahfud MD dan Achmad Sodiki sebagai Wakil Ketua MK.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis : Dian Maharani
Editor : Palupi Annisa Auliani

Berita Pilihan

Personalisasi
  • images

    Kabinet Bayangan Dinilai untuk Redam Kasus Risma yang Merugikan PDI-P

  • images

    Jokowi Merasa “Haters”-nya Semakin Banyak

  • images

    “Raja Bertopeng” Bawa Heat Menang atas Knicks

  • images

    Sony Nasihati Apple soal iPhone

  • images

    Bedah Plastik Pengencangan Bokong Makin Diminati

 

MK Telah Putuskan Pemilu Serentak, Inilah Pelanggarannya

Selasa, 28 Januari 2014 23:34 WIB
MK Telah Putuskan Pemilu Serentak, Inilah Pelanggarannya

Tribunnews/HERUDIN
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva (tengah) memimpin sidang putusan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2014). Dalam sidang itu, MK mengabulkan permohonan Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili Effendi Ghazali bahwa Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) dilakukan serentak namun dilaksanakan pada tahun 2019 karena waktu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang sudah sangat dekat dan terjadwal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menemukan pelanggaran dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang diatur secara serentak dengan PemiluLegislatif.

Pelanggaran itu yakni perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan Effendi Gazali Cs tersebut telah diputus MK pada 26 Maret 2014 saat Mahfud MD masih menjabat sebagai Ketua MK. Namun putusan tersebut baru dibacakan 10 bulan berikutnya oleh majelis hakim  yang diketuai Hamdan Zoelva sekaligus Ketua MK.

Koordinator TPDI Petrus Selestinus menjelaskan, putusan permohonan Effendi Gazali Cs tersebut dilakukan oleh sembilan hakim konstitusi yang diketuai Mahfud MD dengan anggota Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hmdan Zulfan, Muhmad Alim, Ahmad Fadil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dn Anwar Usman pada 26 Maret 2013.

“ternyata terdapat 3 orang Hakim MK yang meskipun ikut sebgai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 14/PUU-XI/2013, pada tanggal 26 Maret 2013 masing-masing Moh Mahfud MD, M Akil Mochtar dan Achmad Sodiki, akan tetapi  tidak ikut menandatangani putusan MK dalam perkara tersebut yang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2014,” jelas Petrus Selestinus kepada Tribunnews.com ,Selasa (28/1/2013) malam.

Pada saat putusan dibacakan 23 Januari 2014, terdapat hakim konstitusi yang tidak pernah menjadi hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut,namun justru ikut menandatangani putusan. “Mereka adalah Patrialis Akbar dan Arief Hidayat,” jelas Petrus Selestinus.

Padahal, Pasal 46 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan bahwa Putusan MK ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus, dan penitera. Dan putusan MK memperoleh kekuatan hukum yang tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian terdapat fakta yuridis bahwa Putusan MK tersebut ternyata tidak
ditandatangani tiga hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu segera setelah diputuskan dalam sidang permusyawaratan tanggal 26 Maret 2013.

Dengan demikian, TPDI menilai bahwa putusan MK tersebut telah melanggar Pasal 46 UU MK tersebut.

Fakta yuridis lain yakni putusan MK itu sendiri tidak menciptakan situasi hukum baru. Namun putusan MK itu malah telah merusak cita-cita hukum yng terkandung di dalam ketentuan pasal 47 UU MK yang memerintahkan berlakunya putusan MK segera setelah putusan itu diucapkan atau dalam bahasa pasal 47  Undang-Undang No. 14 Ttg MK,

“Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian maka Putusan MK yang dibacakan pada tanggal 23 Januari 2014 kemarin yang memberi kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengikuti pilpres dengan mengacu kepada pasal 2 dari UU Pilres yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 23 Januari 2014,” lanjut Petrus.

jelas hal itu sebagai sebuah kesewenang-wenagan karena tidak terdapt satu aturan hukum pun yang memberi wewenang kepada MK untuk membolehkan berlakunya sebuahj pasal Undang-Undang yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi untuk dijalankan.

“Inilah sebuah model diktator baru dalam konstusi, tindakan sewenang-wenang tanpa ada dasar hukum yang jelas. Hakim-hakim MK telah menciptakn Bom Waktu bagi hasil pemilu 2014 dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih bahkan Legislatif terpilih dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum sehingga lahirlah kekacauan baru yang sangat mengganggu,” tambah Petrus.

Untuk itu jalan keluar dari problem yuridis sebagai aakibat Hakim Konstitusi salah dalam memutus perkara ini, adalah Gugatan Yusril terhadap perkara yang sama menjadi solusi untuk dipertimbangkan secara konsekuen, murni kepentingan bangsa dan demi prinsip negara hukum yang kita anut.

Oleh karena itu TPDI meminta agar hakim-Hakim MK harus berjiwa besar menyadari kekeliruannya dan harus menerima pernyataan bahwa Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014, harus dinyatakan batal demi hukum, dianggap tidak pernah dan tidak mempunyai sifat kekuatan mengikat apapun lagi.

Dan selanjutnya MK harus melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan yang diajukan Yursil sebagai upaya perbaikan. Jika tidak maka MK harus bersiap digugat atau hasil pemilu Legislatif dan Pilpres akan digugat ramai sehingga akan menjadi problem konstitusi yang luar biasa.

 

28
Feb
14

JAPRI : Wadah Kebersamaan Bina Karakter Kenegarawanan Pandu

Berita Terkini
Kamis, 27-02-2014 21:38

JAPRI, Wadah Kebersamaan Bina Karakter Kenegarawanan Pandu


Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

TERKAIT

JAPRI, Wadah Kebersamaan Bina Karakter Kenegarawanan Pandu
Oleh: Dr Ir Pandji R Hadinoto MH
(Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia)

Kata PANDU cakupi pengertian: penunjuk, penuntun, perintis, pencerah, pendamping, penyuluh, pembimbing  jalan lurus. Sebagaimana juga profesi Pemandu seperti Pemandu Wisata, Pemandu Kapal, dan lain sebagainya.

Jalur pembelajaran kenegarawanan PANDU sesungguhnya dapat ditempa antara lain melalui pemahaman pranata terkait budi pekerti di luar sekolah atau ekstra kurikuler seperti kepanduan sejak anak didik di usia Pemula 6-12 tahun.

Pemahaman pranata itu diawali Janji Pemula Pandu Rakyat Indonesia 28 Desember 1945 yaitu “Aku berjanji akan bersungguh-sungguh (1) Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Tanah Airku  (2) Menurut Undang Undang Pemula dan setiap hari berbuat kebaikan, dilengkapi Undang Undang Pemula yakni (3) Pemula itu menurut Abundanya (ayah bundanya) dan (4) Pemula itu berani dan tidak putus asa”.

Dalam praktek pendewasaan, sikap Manusia Merdeka yang mendasari sikap Negarawan Mandiri, Berani dan Teguh dapat bertumbuh baik dari penanaman pranata sebagaimana Pemula Pandu Rakyat Indonesia tersebut diatas.

Dan dalam proses pematangan sikap Manusia Merdeka dapat dimantapkan oleh Janji Pandu yakni “Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh (5) Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Tanah Airku dan Undang Undang Negara, (6) Menolong sesama hidup setiap waktu, (7) Menepati Undang Undang Pandu ialah (8) Kehormatan Pandu itu dapat dipercaya, (9) Pandu itu setia, (10) Pandu itu siap menolong dan wajib berjasa, (11) Pandu itu sahabat sesama manusia dan saudara bagi tiap-tiap Pandu, (12) Pandu itu sopan dan perwira, (13) Pandu itu penyayang sesama makhluk, (14) Pandu itu sanggup menjalankan perintah dengan tidak membantah, (15) Pandu itu sabar dan riang gembira dalam segala kesukaran, (16) Pandu itu hemat dan cermat, (17) Pandu itu suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

Praktek Kepanduan yang berproses 12 (dua belas) tahun sejak dibangku Sekolah Dasar, lanjut di Sekolah Lanjutan Pertama dan di Sekolah Lanjutan Atas berdasarkan ke-17 butir Pranata tersebut diatas, akan membentuk karakter penunjuk jalan lurus yang mantap.

Dan yang bila ditambah di kegiatan ekstra kurikuler saat di perguruan tinggi dan di organisasi masyarakat/profesi saat berkiprah sebagai sarjana, maka yang bersangkutan lebih mantab mengusung sikap Pribadi Kenegarawanan Pandu Indonesia dan lebih siap sebagai Pejabat Publik atau Pemangku Kenegaraan yang boleh disebut juga Pemandu Kemasyarakatan, Pemandu Kebangsaan, Pemandu Kenegaraan seperti juga profesi Pemandu Wisata, Pemandu Kapal dan lain sebagainya.

Dalam pengertian menuju jalan lurus inilah maka kini tersedia wadah kebersamaan bina karakter Kenegarawanan PANDU yakni JAPRI atau Jaringan Asosiasi Pandu Republik Indonesia. (*)

Editor : zafira

27
Feb
14

Kenegarawanan : Nusantara bukan Indonesia

Kalau tak ganti nama jadi Nusantara, Indonesia bisa hancur

Merdeka.comMerdeka.com 

MERDEKA.COM. Mencuatnya usulan mengganti nama Indonesia menjadi Nusantara kian marak. Arkand Bodhana Zeshaprajna, pria yang belasan tahun mempelajari metafisika ini satu di antaranya.

Doktor lulusan University of Metaphysics International Los Angeles, California, Amerika Serikat ini optimistis hal itu dapat terwujud. Alasannya, bila nama Indonesia tetap dipertahankan bakal menghasilkan sebuah kehancuran di negeri ini.

“Sangat optimis. Kalau kita tidak memperbaikinya, bubar kita. Kalau kita memperbaikinya, luar biasa. Optimisnya seberapa besar? ya sebesar besarnya,” kata Arkand kepada merdeka.com di Jakarta, Rabu (26/2).

Dia menambahkan, nama Nusantara sebenarnya sudah mendarah daging bagi negara ini. Selain itu, kata tersebut juga merupakan simbol semangat mempersatukan Indonesia yang besar.

“Nusantara itu tidak pernah jadi negara maupun nama kerajaan. Nusantara itu masih dalam tahap semangat. Semangat mempersatukan wilayah yg besar itu (Indonesia),” jelasnya.

Selain itu, pria bernama asli Emmanuel Alexander ini menjelaskan, dalam pencarian sebuah nama setidaknya harus disetujui semua pihak. Sedangkan nama Nusantara sendiri, kata itu paling berpotensi sebagai pengganti nama Indonesia.

“Karena kalau kita mau memperbaiki negara kita ini, kita harus mencari satu nama yang disetujui Oleh semua pihak. Bukannya nama nusantara ini sudah disetujui ya, tapi nama nusantara ini paling berpotensi disetujui,” ungkapnya.

Sementara itu, seniman asal Yogyakarta, Butet Kertaradjasa, juga menyatakan setuju terhadap pergantian nama tersebut.

“Ya saya setuju. Saya percaya sama dia,” ujar Butet.

Seperti diketahui, Arkand yang juga doktor University of Metaphysics International Los Angeles, California, Amerika Serikat itu tetap bersikukuh jika nama Nusantara adalah nama terbaik untuk pengganti nama Indonesia.

Sebab, menurutnya, dalam struktur nama Nusantara tak mempunyai angka merah dan bisa membuat kehidupan yang semakin baik untuk orang-orang yang berada di dalamnya kelak.

Analisa Arkand juga bukan tanpa alasan, dia sudah membuat piranti lunak atau software untuk menganalisa hitungan-hitungan struktur nama yang baik.

Baca juga:
Pakar metafisika sebut tahun 2020 puncak kehancuran Indonesia
Nama Republik Indonesia cocok diganti Viranegari Nusantara
Ubah nama biar tak dicap kere, Indonesia perlu tiru Kazakhstan?

Topik pilihan: Jokowi ahok | Indonesia Ganti Nama | Top List | Wanita merdeka | Smartphone

Sumber: Merdeka.com

27
Feb
14

Kenegarawanan : Pandu Indonesia Raya 1928

Berita Terkini
Senin, 24-02-2014 09:32

WR SOEPRATMAN

Pandu Indonesia Raya 1928


Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Pandu Indonesia Raya 1928
Oleh: Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS
(Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia)

WRS 3

 

 

 

 

 

 

WR Supratman yang bermakam di Surabaya seharusnya didapuk juga sebagai Bapak Pandu Indonesia, pasalnya kata-kata Pandu disebut 2 (dua) kali dalam lagu ciptaannya Indonesia Raya yang diperdengarkan pertama kali saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yaitu di kuplet-1 “Jadi Pandu Ibuku” dan di kuplet-3 “Majulah Pandunya”.

Kedua kata Pandu itu inspiratif bagi pemuda pemudi yang tergabung dalam Pandu Rakyat Indonesia yang terbentuk pada tanggal 28 Desember 1945, untuk memperingati Hari Baden Powell pada tanggal 22 Pebruari 2014 yang baru lalu. Inspiratif karena 5 (lima) alasan yakni (1) Pandu untaian kata terkait Indonesia Raya, (2) lekat pekat di setiap Pandu Indonesia, (3) ujud amanah pejuang kemerdekaan Indonesia, (4) terjabar dalam perilaku setiap Pandu Indonesia dan (5) amalan menuju Indonesia Jaya 2045.

Ke 5 (lima) alasan ini diyakini fundamental mendukung strategi bina ketahanan sumber daya manusia 2045 [Lembaga Ketahanan Nusantara 28 Januari 2014] selain telah terbukti turut  menginspirasi angkatan 45 saat proklamirkan Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.

Faktor-faktor fundamental itu dipandang penting bagi upaya-upaya menggapai Indonesia Mulia (2014-2024), Indonesia Bermartabat (2024-2034) dan Indonesia Sejahtera Lahir dan Bathin (2034-2044) menuju kearah Indonesia Jaya 2045 dst. Pelembagaan aspirasi kedua kata Pandu berasal usul lagu kebangsaan Indonesia Raya itu tiada lain adalah terwujudnya jiwa semangat nilai-nilai Pandu Indonesia Raya 1928 di setiap gerak langkah pemuda pemudi Indonesia saat bergiat membangun negarabangsanya.

Bagaimanapun disadari bahwa legitimasi pembudayaan kepanduan pemuda(I) Indonesia adalah Indonesia Raya 1928 itu, yang juga telah didapuk sebagai salah satu Pusaka Bangsa Indonesia, selain budaya “demi kehormatanku” warisan Baden Powell 1907. (*)

Editor : zafira

WRS 2

WRS 1

21
Feb
14

Perekonomian : Utang Indonesia Sudah Lampu Merah

Ekonom UGM: Utang Indonesia Sudah ‘Lampu Merah’

Arnold Sirait - Jum’at, 21-02-2014 13:51

Ekonom UGM: Utang Indonesia Sudah 'Lampu Merah' : aktual.co

Indonesia Tercekik Utang (Foto: Aktual.co/Dok Aktual)
Jakarta, Aktual.co —  Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Adiningsih menganggap kemampuan bayar utang Indonesia atau debt service ratio (DSR) dalam kondisi tidak aman. Dengan angka DSR sebesar 52,7 persen pada triwulan IV  menunjukkan lampu merah bagi perekonomian

“Itu dalam situasi tidak aman. Yang aman itu 20 persen, maksimum 30 persen,” katanya ketika dihubungi Aktual.co, Jumat (21/2).

Oleh karena itu, dia menghimbau kepada otoritas ekonomi untuk mewaspadai kondisi tersebut. Jangan sampai, hal tersebut menimbulkan goncangan bagi perekonomian Indonesia.

“Otoritas harus mewaspadai. Ini bisa menimbulkan gejolak ekonomi,” ungkapnya.

Dia juga menyarankan pemerintah untuk menegosiasikan utang jangka pendeknya. Selain itu pemerintah juga harus membantu swasta untuk memediasi mengenai utangnya.

“Hal tersebut perlu dilakukan agar dapat meyakinkan pasar,” ucapnya.

Ismed Eka Kusuma -

DSR Meningkat, Kemampuan Pembangunan Menipis

Arnold Sirait - Jum’at, 21-02-2014 14:17

DSR Meningkat, Kemampuan Pembangunan Menipis : aktual.co

Utang Indonesia (Foto: Aktual.co/Tino Oktaviano)
Jakarta, Aktual.co — Pengamat perbankan dari Universitas Gadjah Mada Paul Sutaryono mengatakan resiko utang Indonesia semakin tinggi seiring meningkatnya debt service ratio (DSR). 

“Makin tinggi ya DSR-nya, ya makin berisiko,” ujarnya ketika dihubungi Aktual.co, Jumat (21/2).

Menurutnya, dengan DSR yang mencapai 52,7 persen pada triwulan IV tahun 2013 membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) makin tidak berkualitas. Nantinya APBN, hanya akan digunakan untuk membayar utang.

“Potensi risikonya APBN makin terserap untuk membayar utang sehingga kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan menipis,” ucapnya.

Namun dia mengatakan utang tersebut masih aman. Itu jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

“Tapi ini mestinya juga dikaitkan dengan rasio utang terhadap PDB yang kini 30 persen. Masih aman. Bandingkan dengan rasio ukuran negara-negara Eropa maksimal 60 persen,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) mencatatkan debt service ratio (DSR) pada tahun IV tahun 2013 sebesar 52,7 persen. Angka ini melonjak  tinggi dibandingkan tahun 2012 yang besarnya mencapai 34,95 persen.

DSR tersebut terdiri dari DSR pemerintah 4,1 persen, dan DSR swasta sebesar 48,6 persen yang berasal dari pembayaran ULN sektor swasta sebesar USD27,9 miliar. Sektor swasta sendiri disumbang dari pembayaran fasilitas ULN yang posisinya nol sebesar 19,9 persen dan 28,8 persen dari yang memiliki posisi.

+++++

Pengamat: Kemampuan Bayar Utang Indonesia Membahayakan

Arnold Sirait - Jum’at, 21-02-2014 13:20

Pengamat: Kemampuan Bayar Utang Indonesia Membahayakan : aktual.co

Mata Uang Rupiah (Foto: Aktual.co/Tino Oktaviano)
Jakarta, Aktual.co — Pengamat Ekonomi dari Universitas Brawijaya, Profesor Ahmad Erani Yustika menganggap debt service ratio (DSR) yang mencapai 52,7 persen sudah dalam kondisi yang membahayakan. Ini karena sudah berada diatas  batas aman.

“Bahaya sekali, karena seharusnya di bawah 30 persen,” katanya ketika dihubungi Aktual.co, Jumat (21/2).
Dia menganggap DSR yang tinggi itu akibat dari merosotnya ekspor dan makin besarnya jumlah cicilan utang. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut ada dua cara, yakni  naikkan ekspor dan kurangi utang.
“Fokus saja menaikkan ekspor, syukur-syukur ditambahi dengan penurunan impor. Sekurangnya akhir tahun bisa jadi 30 persen sudah bagus,” ucapnya.
Namun hal tersebut kata dia juga tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. “Dalam jangka pendek nampaknya ini tidak bisa dilakukan, setidaknya butuh setahun,” jelasnya.
Sukardjito
Ismed Eka Kusuma -
++++

Bank Pakai Debt Collector Banyak Dilaporkan ke BI

Arnold Sirait - Jum’at, 21-02-2014 13:10

Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia mencatat jumlah pengaduan masyarakat sejak Agustus 2013 sampai Januari 2013  sebanyak 551  pengaduan. Dari jumlah tersebut pengaduan terbanyak mengenai kartu kredit.

Menurut Direktur Eksekutif Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Rosmaya Hadi dari 551 pengaduan, 86 persennya adalah mengenai kartu kredit. Salah satu yang dikeluhkan masyarakat adalah mengenai penagihan kartu kredit seperti menggunakan penagih utang / debt collector.
“Masyarakat banyak mengeluhkan penagihan yang tidak sesuai dengan etika penagihan. Padahal sudah ada aturannya seperti menagih harus sesuai etika dan  tidak menagih sesudah jam 8 malam,” katanya di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (21/2).
Selain itu ada juga yang mengeluhkan tentang penghitungan bunga kredit. Penghitungan bunga yang dilakukan oleh bank sering kali tidak sesuai dengan aturan. Dimana keuntungan bunga yang belum terbayar tidak bisa jadi komponen bunga selanjutnya.
“Istilahnya tidak boleh bunga berbunga. Kalau itu dilakukan kita akan panggil, konfirmasi, dan jika melanggar bisa dikenakan sanksi berupa teguran sampai pencabutan ijin,” ucapnya.
Sukardjito -
+++++

Utang Tidak Produktif, Lonceng Kematian Bangsa Indonesia

Arnold Sirait - Jum’at, 21-02-2014 10:31

Jakarta, Aktual.co — Utang yang dilakukan pemerintah selama ini sangat tidak produktif. Inilah yang membuat Indonesia berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Terlebih di tengah kondisi keseimbangan primer yang selama tahun 2013 mencapai Rp96 triliun. Demikian dikatakan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati.

“Ini kan alarm kematian. Utang Indonesia tidak produktif karena digunakan hanya untuk membiayai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM),” ujarnya ketika dihubungi Aktual.co, Jumat (21/2).

Selain itu, dia juga memperingatkan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mewaspadai tingginya debt service ratio (DSR) yang pada triwulan IV tahun 2013 angkanya menembus 52,7 persen. Dengan angka sebesar itu, menurutnya sangat rentan terhadap nilai tukar.

“Jika ada fluktuasi nilai tukar sangat berbahaya. Terlebih nilai tukar masih fluktuatif karena masih adanya defisit neraca perdagangan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) mencatatkan debt service ratio (DSR) pada triwulan IV tahun 2013 sebesar 52,7 persen. Angka ini melonjak  tinggi dibandingkan tahun 2012 yang besarnya mencapai 34,95 persen.

Ismed Eka Kusuma -
21
Feb
14

Politik Hukum : UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing

UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing – Perlindungan Masyarakat atau Fasilitasi Perdagangan Internasional

Opini UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing

UU Perdagangan akhirnya disahkan pada Selasa (11/2) dalam Rapat Paripurna DPR RI. UU Perdagangan pada saat ini adalah pengganti terhadap UU Perdagangan warisan kolonial yang disebut dengan Ordonansi Pengaturan Perusahaan (Bedrijfsreglementeerings Ordonnantie) dibuat oleh Belanda pada tahun 1934.

Namun apakah UU Perdagangan yang baru ini lebih baik dibandingkan dengan produk UU pada zaman kolonial? Dan apakah UU Perdagangan dapat menjamin perlindungan terhadap masyarakat yang sudah kadung dirugikan dan gulung tikar sebagai akibat pelaksanaan perjanjian perdagangan lalu?

Pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional. Bentuknya berupa Bilateral Investment Treaties (BIT) dengan bab investasi dan Free Trade Agreement. Setidaknya ada 63 BIT (Juni 2012) dan 45 dari 63 BIT sudah dilaksanakan. Selain itu juga terdapat 20 Free Trade Agreement (FTA) dengan bab investasi sampai dengan Januari 2013 yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia.

Baca Juga :
Pengesahan RUU Perdagangan Harus Ditunda ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-pengesahan-ruu.html?m=0

Noorsy : RUU Perdagangan Sangat NeoLiberal ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-menunggu-aksi-jenderal.html?m=0

Panglima TNI : Tolak paham NeoLiberalisme di Indonesia !!! ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-panglima-tni-tolak-paham.html?m=1

UU Perdagangan yang ada sekarang ini lebih memperlihatkan pengharmonisasian terhadap substansi FTA dengan substansi dari hukum atau undang-undang terkait yang sudah ada di Indonesia. Sementara itu, di dalam FTA, poin umum yang disepakati seperti penurunan tariff, liberalisasi layanan dibidang jasa, aturan dalam pengadaan barang-barang pemerintah (government procurement) dan penerapan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (IPR) menjadi semakin ketat dibandingkan yang tertuang didalam aturan yang lebih tinggi diatasnya seperti TRIP dan WTO. Provisi atau persyaratan yang diajukan dalam FTA tujuannya lebih memberikan atau melindungi investor yang seringkali dipersyaratkan didalam perjanjian.

Contoh FTA Indonesia dengan China yang diimplementasikan pada 2010. ACFTA telah merugikan Indonesia karena di dalam perjanjian tersebut China dapat mengekspor raw materials seperti mineral dan minyak dari Indonesia dengan berbagai kemudahan. Selain itu, pelaksanaan zero tariff pada 2010 secara keseluruhan untuk produk pertanian telah mengakibatkan membanjirnya produk impor di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, nilai impor dari Jakarta pada semester I/2010 mencapai US$31,41 juta atau naik 49% dibandingkan dengan periode sebelum implementasi ACFTA. Produk impor ini telah membanjiri pusat perbelanjaan dan ritel di DKI Jakarta dan kawasan sekitarnya.

Disamping banjirnya produk impor di pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia, pedagang tradisional juga menjadi salah satu pihak yang dirugikan dengan adanya UU Perdagangan ini. Masuknya investor dengan dalih revitalisasi pasar telah mengakibatkan matinya pedagang tradisional yang umumnya lemah terhadap manajemen pengelolaan pasar. Sebanyak 78% Pasar Rakyat yang ada di Indonesia terus menurun sepanjang tahun 2007 (IKAPPI). Selain itu menjamurnya pasar modern telah mematikan pedagang pasar dan juga pedagang kecil di wilayah yang berdekatan dengan pasar termasuk usaha usaha kecil di dalam kampung.

Perdagangan bebas seperti yang dimaksudkan oleh Adam Smith di dalam The Wealth of Nations (1776) membutuhkan spesialisasi ekonomi antar dua negara dan antara barang yang berbeda sehingga mendapatkan nilai lebih. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi perdagangan bebaspun, apabila memang Indonesia sudah kadung terjerat di dalam liberalisasi perdagangan, membutuhkan peran negara sebagai pengatur administrasi keadilan melalui hukum dan undang-undang. UU Perdagangan yang ada pada saat sekarang ini ternyata belum mampu memberikan jawaban terhadap hal itu

21
Feb
14

Kenegarawanan : Pemilu Hasil Putusan MK Cacat Hukum

Berita Terkini
Kamis, 20-02-2014 22:50

Pemilu Hasil Putusan MK Cacat Hukum, Segera Perbaiki !


Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

JAKARTA, PESATNEWS – Pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva yang mengatakan bahwa sikap MK menganggap Pemilu 2014 konstitusional dan meminta kita konsisten terhadap putusan itu karena putusan hakim adalah hukum, mendapat sorotan berbagai pihak.

Pasalnya, Praktisi Hukum Senior Buyung Nasution berpendapat bahwa “hati nurani” lebih penting daripada “puncak kearifan atau akal sehat (common sense)” sebagaimana telah didalilkan oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar.

Menurut pendapat saya, argumentasi “boleh berwacana, tetapi putusan hakim adalah hukum” adalah cerminan sudut pandang “puncak kearifan atau akal sehat (common sense)” belaka yang abaikan faktor “hati nurani” yang berkembang di masyarakat konstituen dan kontestan Pemilu.

“Kegalauan dan kegamangan ini kini kongkrit sudah terjadi, sehingga pelurusan hukum konstitusi mutlak dilakukan demi Politik Keadilan dan Persatuan Indonesia,” tutur Ketua Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia, Dr Ir Pandji R Hadinoto, Kamis (20/2/2014).

Pandji menegaskan, sebenarnya kini masih ada waktu bagi lembaga tinggi negara lain seperti DPR RI dan/atau MPR RI untuk segera bertindak hilangkan kecacatan hukum konstitusi termaksud diatas misal dengan membentuk adendum UU Pemilu tentang Pemilu Serentak 2014 terkait.

“Langkah ini strategik bagi kemuliaan daripada sejarah kenegarabangsaan Indonesia sendiri menuju kemartabatan dan kesejahteraan lahir bathin sebagai prasyarat Indonesia Jaya 2045,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, Pemilu 2014 konstitusional. “Boleh berwacana, tetapi putusan hakim adalah hukum. Ini sikap MK. Kita harus konsisten dengan putusan itu,” kata Hamdan Zoelva dalam Diskusi Indonesia Satu bertema “Kesiapan dan Tantangan Pemilu 2014″ di Jakarta, Rabu (19/2). (ris)

Editor : zafira

Penghargaan Negawaran Award untuk Pemimpin Bangsa

TRIBUNnews.comTRIBUNnews.com 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga think tank Negarawan Center akan memberikan penghormatan dan penghargaan berupa Negarawan Award (Anugerah Negarawan) kepada para pemimpin utama bangsa Indonesia yaitu para Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah menyumbangkan karya nyata yang monumental dan abadi (legacy) kepada bangsa dan negara.

Presiden Negarawan Center Johan O. Silalahi, di Jakarta, Jumat (21/2/2014). Johan menjelaskan, Negarawan Award sedang diverifikasi oleh tim panel yang melibatkan para tokoh nasional, pengamat dan akademisi, sebelum diserahkan kepada para pemimpin bangsa penerima penghargaan.

Menurutnya, misi Negawaran Award adalah untuk membangkitkan kesadaran, mengingatkan dan memberikan dukungan moral kepada para calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang akan datang bahwa, tugas, tanggung jawab dan amanah sebagai pemimpin utama bangsa dan negara itu sejatinya adalah untuk memberikan karya nyata yang monumental dan abadi (legacy) kepada bangsa dan negara, yang akan dikenang oleh seluruh generasi penerus bangsa Indonesia sepanjang masa.

Adapun para tokoh bangsa, para pemimpin utama bangsa, para Presiden Republik Indonesia yang mendapatkan Negarawan Award adalah :

1. Presiden RI Soekarno
Mendapatkan Negarawan Award atas karya nyata yang monumental dan abadi (Legacy) kepada bangsa dan negara, sebagai tokoh pendiri dan pemersatu bangsa, proklamator kemerdekaan dan Bapak Ideologi bangsa Indonesia.

2. Presiden RI Soeharto
Memodernisasi dan melakukan pembangunan fisik di Indonesia hingga dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan,

3. Presiden RI BJ Habibie
Membangun kesadaran akan inovasi dan teknologi bangsa Indonesia, mencerdaskan bangsa dengan program beasiswa bidang iptek, mewujudkan demokrasi yang seutuhnya di Indonesia.

4. Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Sangat konsisten dan teguh dalam memberikan perlindungan dan kesamaan hak kepada kaum minoritas di Indonesia, serta memberikan keteladanan dalam menjaga pluralisme di Indonesia.

5. Presiden RI Megawati Soekarnoputri
Menjadi Pemimpin Bangsa yang sangat kokoh dalam mengawal ideologi Pancasila, pemimpin yang sangat teguh pendiriannya dalam menjaga keutuhan NKRI.

Sedangkan para Wakil Presiden Republik Indonesia yang mendapatkan Negarawan Award adalah :

1. Wakil Presiden RI Muhammad Hatta
Mendapatkan Negarawan Award atas karya nyata yang monumental dan abadi (Legacy) sebagai proklamator kemerdekaan, memberikan keteladanan pemimpin yang sederhana dan bersahaja, membangun fondasi ekonomi kerakyatan di Indonesia.

2. Wakil Presiden RI Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Sangat berjasa dalam membangun budaya keteladanan dan kepemimpinan di Indonesia, sangat dikenal dengan jiwa sosialnya, serta keihklasannya berkorban untuk kemerdekaan Indonesia.

3. Wakil Presiden Try Soetrisno
Pemimpin bangsa yang bersahaja, selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat, teguh dan konsisten dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.

4. Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla
Mendapatkan Negarawan Award atas karya nyata yang monumental dan abadi dalam menciptakan perdamaian di Indonesia dan lingkup dunia, tokoh pemersatu bangsa, pemimpin yang pluralis dan merangkul semua orang, memiliki kesetiakawanan dan kepedulian sosial yang tinggi.

Baca Juga:

Alasan Komunike Tidak Masukkan Jokowi dalam 19 Tokoh Potensial Capres

Partai Politik Seharusnya Tak Kedepankan Oligarki Elite

Pengusaha Didesak Maju ke Arena Politik Pemilu 2014




Blog Stats

  • 2,004,737 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers