Posts Tagged ‘Statemanship



13
Jun
14

PARRINDO : Revolusi Doa [Sindhunata]

Ananto pratikno.ananto@gmail.com [ppiindia]

To ppiindia@yahoogroups.com
Jun 12 at 8:18 AM

 LOGO PARRINDO

Revolusi Doa

Oleh: SindhunataKITA memerlukan pemimpin yang taat beragama, yang bisa membawa perbaikan moral bangsa. Begitu dikatakan mantan Wakil Presiden Hamzah Haz baru-baru ini. Hamzah Haz juga menyarankan perlunya dibangun lebih banyak tempat ibadah, agar semakin banyak orang berdoa sehingga semakin banyak pula orang yang memiliki moral yang baik.Hamzah Haz tidak keliru jika ia menghubungkan doa dan moral yang baik. Hanya masalahnya, doa manakah yang bisa membuahkan moral yang baik? Pertanyaan ini kebetulan juga sedang digeluti sejumlah sarjana antropologi dan teologi Islam maupun Kristen. Pergulatan mereka dikumpulkan di bawah tema ”Prayer, Power, and Politics” dalam jurnal Interpretation, Januari 2014.

Para antropolog kultural memahami doa sebagai aktivitas ritual. Dari sudut kultural, ritus adalah kesempatan, di mana orang menjalin hubungan baik dengan kelompoknya, maupun realitas sosialnya, termasuk kekuasaan. Sementara karena pada hakikatnya kekuasaan selalu relasional, kekuasaan mau tak mau juga memengaruhi ritus dan dirasakan secara riil oleh mereka yang menjalankan aktivitas ritual itu. Di situlah terletak hubungan antara doa dan kekuasaan. Dengan pendekatan di atas, Rodney A Werline, profesor studi agama-agama di Barton College, North Carolina, meneliti bagaimana doa-doa dihidupi tokoh-tokoh Kitab Suci Perjanjian Lama, seperti Hannah, Ruth, Salomo, dan Daniel. Dari penelitiannya terlihat doa terjadi dalam cakupan relasi sosial dan historis yang amat luas.

Doa bisa berfungsi sebagai dinamika keluarga, sebagai ekspresi cinta di antara sahabat, sebagai ratapan orang jujur yang tidak bersalah tetapi menjadi korban, sebagai teguran pemuka agama terhadap umatnya dan sebagai upaya bagaimana mengobati luka sosial umatnya, sebagai jalan bagi para pemimpin untuk menjalankan kepemimpinannya, juga sebagai jalan menentang kekuasaan represif.

Kekuasaan sendiri bukanlah jelek atau baik. Namun, kekuasaan bisa digunakan untuk membangun hidup atau merusak hidup masyarakat. Karena terjalin dengan kekuasaan dalam sebuah realitas sosial dan kultural, doa juga bisa dijadikan jalan untuk membangun hidup, tetapi doa pun bisa dimanfaatkan untuk merusaknya. Ini semua berarti, doa tak pernah bisa dilepaskan dari etika.

Radikalitas doa

Lex orandi, lex credendi: bagaimana kita berdoa, itu menentukan bagaimana kita beriman dan percaya. Aksioma tersebut menegaskan bahwa aturan-aturan dan hukum-hukum iman sangatlah ditentukan oleh bagaimana kita berdoa. Seperti dipaparkan Nico Koopman, profesor teologi sistematik dan etika di Universitas Stellenbosch, semasa rezim apartheid di Afrika Selatan, aksioma itu diperluas menjadi lex orandi, lex credendi, dan lex (con)vivendi. Artinya, bagaimana kita berdoa tidak hanya menentukan bagaimana kita beriman, tetapi juga bagaimana kita hidup, bahkan bagaimana kita hidup bersama.

Di Afrika Selatan semasa rezim apartheid, doa dan upacara agama memang menjadi ambivalen. Doa bisa untuk menindas ataupun untuk membebaskan. Di bawah rezim represif, doa dan iman bahkan dilegitimasikan secara teologis untuk melestarikan penindasan. Karena itu, doa juga perlu dikoreksi secara etis.

Maka, doa harus dibebaskan dari cengkeraman rezim represif, lalu dijadikan kekuatan untuk meraih terjadinya masyarakat baru yang bebas dari penindasan. Doa harus bisa menjadi kekuatan kritis untuk mendobrak masyarakat yang tidak adil. Di sini, seperti diajakkan filsuf Nicholas Wolterstorff dari Amerika Serikat, kita perlu memahami kesucian itu bukan semata-mata dari kategori kesucian sendiri, tetapi juga dari kategori keadilan.

Kata Wolterstorff, masyarakat yang tidak adil adalah masyarakat yang kehilangan keutuhannya. Dalam masyarakat ini sekelompok orang tersudut di pinggiran, dan tak terinkorporasikan ke dalam kehidupan yang sedang berkembang dalam masyarakat itu. Masyarakat demikian bukanlah citra atau cerminan dari Tuhan dalam keutuhan-Nya. Dalam keutuhan-Nya yang komunitarian, Tuhan tidak mengecualikan siapa pun. Karena itu, masyarakat yang tidak adil dan mengecualikan itu adalah masyarakat yang tidak suci. Maka, masyarakat baru yang kita cita-citakan hendaklah menjadi masyarakat kesucian dan keutuhan, masyarakat di mana terjadi integritas dan komunitas, inklusi dan pemerataan keadilan, serta kesatuan hidup yang subur berkembang.

Doa Kristiani sesungguhnya selalu merindukan datangnya masyarakat semacam itu. ”Datanglah kerajaan-Mu”, itulah yang didoakan mereka dalam doa Bapa Kami, seperti diajarkan oleh Yesus sendiri. Maka, ahli kitab suci Afrika Selatan, William Domeris, mengungkapkan, datanglah kerajaan-Mu itu adalah sebuah doa revolusioner. Doa ini menyerang jantung kejahatan di dunia, dan memaklumkan matinya segala macam bentuk penindasan, serta mengharap datangnya kerajaan baru di dunia. Dengan mendoakan ”datanglah kerajaan-Mu”, orang menatap berakhirnya zaman penindasan ini, dan pada saat yang sama, seperti diajakkan Yesus, bersama-sama mengusahakan tegaknya kerajaan baru sebagai realitas fisik, di mana penindasan diakhiri dan pembebasan Tuhan dimulai. Mendoakan ”kedatangan kerajaan Tuhan” adalah melantunkan doa melawan pemerintah yang tidak adil.

Melawan kemungkaran

Jelas doa pada hakikatnya berhubungan dengan realitas sosial, pembebasan, dan keadilan. Menurut Mun’im Sirry dan A Rashied Omar, asisten profesor teologi dan peneliti studi Islam pada Universitas Notre Dame, Indiana, hakikat doa macam ini juga menjadi hakikat doa dalam tradisi Islam. Menurut kedua sarjana Islam itu, tidaklah benar anggapan bahwa Islam lebih menekankan tata cara doa sebagai praktik formalitas doa belaka, hingga doa itu tak bisa membawa transformasi moral bagi pelakunya. Sarjana-sarjana Islam modern menentang keras anggapan itu dengan berusaha menunjukkan adanya makna sosial dalam doa Islam.

Sirry dan Omar sendiri mengemukakan pendapatnya dengan bertolak dari ayat Al Quran 29:45: ”Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya daripada ibadat-ibadat lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Menurut kedua sarjana Islam di atas, berabad-abad lamanya sejak adanya agama Islam, raison d’être dari doa Islam adalah menjauhi fasha (ketidaksenonohan, ketidaklaziman, kekejian) dan mungkar. Selain Al Quran dan hadis, banyak kisah dan telaah yang menegaskan hakikat doa demikian itu. Misalnya, ada kisah di mana seorang pemuda dari Madinah berdoa bersama Nabi Muhammad. Toh, pemuda itu tetap melakukan perbuatan yang salah dan tidak pantas. Nabi Muhammad hanya menanggapi hal itu dengan kata-kata ini: ”Doanya akan mencegah dia untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas.” Nabi juga pernah ditanya, ”Apakah pendapat Anda tentang seseorang yang berdoa di siang hari, tapi menjadi pencuri di malam hari?” Nabi kembali menjawab, ”Doanya akan menahan dia untuk berbuat yang tidak baik.”

Tampaknya Nabi Muhammad yakin, doa pasti mengubah seseorang. Jika orang tidak diubah oleh doanya, doanyalah yang kiranya kurang benar. Karena itu, doa atau shalat tidak dengan sendirinya mencegah orang untuk berbuat fasha dan mungkar. Kemungkaran itu baru bisa dicegah apabila doa itu dijalankan dengan benar, penuh komitmen, kejujuran, ketulusan, dan kepasrahan bahwa Allah akan membantu manusia dalam memperjuangkan kebaikan dan memberantas kejahatan.

Kata ahli tafsir Al Quran, Muhammad Husyan Tabatabai, jika shalat dijalankan dengan komitmen dan kejujuran, lebih dari institusi atau pengajar mana pun, shalat sendirilah yang akan melatih orang dengan lebih baik untuk menjalankan kebajikan dan menolak kejahatan. Ini dibenarkan oleh hadis yang berkata, orang yang doanya tak mencegah dia melakukan ketidaklaziman dan kesalahan tak akan memperoleh tambahan dari Tuhan; ia hanya akan makin jauh dari-Nya.

Menegur pemimpin

Hamzah Haz yang juga sesepuh PPP itu bicara soal doa karena gemas terhadap kondisi moral bangsa yang terus merosot. Setiap warga negara Indonesia kiranya juga gemas seperti dia. Kita adalah negara ber-Tuhan dan beragama. Mestinya kita juga warga negara yang pendoa. Memang, setiap hari Jumat masjid-masjid penuh, setiap hari Minggu gereja-gereja penuh, pada hari-hari raya agama umat berbondong-bondong berdoa dengan khusyuk. Tetapi mengapa korupsi merajalela, meracuni lembaga mana pun, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pejabat-pejabat mengkhianati kepercayaan rakyat dan kehilangan rasa malunya.

Mengapa doa tidak berefek bagi kebaikan moral bangsa? Dari penjelajahan singkat mengenai tradisi doa di atas, kita bisa menjawab: doa kita mandul karena terpisah dari masalah-masalah etika, sosial, dan moral yang dihadapi bangsa. Doa melulu menjadi praktik formal-ritual yang tidak bersentuhan dengan permasalahan masyarakat. Doa hanya menjadi kesalehan yang steril terhadap masalah sosial.

Dalam doa macam itu kita menemukan kenyamanan dan kemapanan, dan kehilangan kepedulian sosial. Lebih fatal lagi, doa macam ini membuat kita munafik, seakan-akan kita sudah menjadi baik karena sudah berdoa, tanpa ingin memberantas kemungkaran yang ada di sekitar kita. Doa tak lagi memberi kita kekuatan dan inspirasi untuk menggugat dan mendobrak segala bentuk represi yang menimpa banyak orang, lebih-lebih mereka yang miskin dan sederhana.

Mengapa kita sampai terjerumus ke dalam keadaan demikian? Doa memang bersifat pribadi. Tetapi kita tahu, penghayatan kita terhadap doa juga tergantung pada para pemuka umat, pemimpin jemaat, imam, ustaz, kiai, pendeta, atau pastor. Dari mereka-mereka itulah kita belajar berdoa. Karena itu merekalah yang paling berkewajiban mengajari kita bagaimana berdoa dengan benar.

Misalnya, dengan mendalami lagi tradisi doa yang diajarkan Al Quran dan Kitab Suci, di mana Tuhan menghendaki agar jika berdoa janganlah kita melepaskan diri dari masalah kemanusiaan, masalah sosial, lebih-lebih masalah mereka yang miskin dan menderita. Kalau itu tidak dilakukan, patutlah kita curiga, para petinggi doa itu diam-diam sedang menikmati kemapanan, dan mendukung penguasa yang benci terhadap kekuatan doa yang memberi inspirasi orang untuk menggugat dan mendobraknya. Kita mendengar, calon presiden dari PDI Perjuangan, Jokowi, bercita-cita mengadakan revolusi mental. Revolusi mental itu kiranya akan makin efektif jika disertai revolusi doa. Artinya, bagaimana doa kita dilepaskan dari sangkar keamanan dan kemapanan individualnya, dibebaskan dari kepentingan untuk membenarkan kelompok-kelompok tertentu saja hingga menjadi eksklusif terhadap kepentingan seluruh bangsa. Revolusi doa itu kiranya perlu membangunkan kesadaran moral, sosial, dan etika dalam doa yang dihayati warga negara.

Untuk itu, revolusi mental dan doa itu kiranya harus dimulai dari para pemimpin bangsa. Sebab, seperti dikatakan Hassan al-Banna, pendiri Persaudaraan Muslim di Mesir, paling tidak dalam tradisi Islam, doa itu seperti latihan harian dalam organisasi sosial dan praktis. Begitu muazin menyerukan doa dimulai, umat berkumpul, mereka punya hak dan kewajiban sama, tetapi mereka berdiri di belakang imam yang mengatur ketertiban dan kesatuan mereka. Imam itu pemimpin. Kalau ia salah dalam memimpin, umat berhak dan wajib menegurnya. Itulah demokrasi dalam doa. Para pemimpin kita ibarat imam itu. Kalau mereka salah berdoa, kita pun ikut salah dalam doa kita. Jangan-jangan inilah sebabnya mengapa kita terjerumus ke dalam kemerosotan moral, yakni karena para pemimpin kita tidak pernah berdoa, agar kekuasaannya digunakan untuk melayani rakyat dan tidak untuk memperkaya diri sendiri. Kalau demikian, doa dan mental merekalah yang terlebih dahulu harus direvolusi. Memang bisa-bisa kemungkaran yang harus dibongkar oleh doa dari bangsa ini adalah mental busuk, egois, dan korup para pemimpin bangsa kita sendiri. []

KOMPAS, 13 Mei 2014
Sindhunata ; Wartawan, Pemimpin Redaksi Majalah Basis, Yogyakarta

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”
13
Jun
14

PARRINDO : Utamakan Revolusi Konstitusi

LOGO PARRINDO

PARRINDO: Utamakan Revolusi Konstitusi

Jumat, 13 Juni 2014 – 04:53 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:

Utamakan Revolusi Konstitusi

Revolusi seringkali dimaknai bongkar dan pasang/bangun kembali, ibarat bangunan rumah/gedung, yang lama dan dianggap sudah usang dibongkar saja lalu dibangunlah yang baru agar lebih sesuai kebutuhan masa kini dan esok.

Dalam konteks tersebut, gagasan Restorasi Maritim Indonesia oleh CaPres Jokowi (Bisnis Indonesia, 12/6/14) yang bila dipertautkan dengan sinyalemen CaPres Prabowo bahwa pihak asing telah menikmati Rp 1000 Triliun tiap tahun (Bisnis Indonesia, 12/6/14) maka tidaklah cukup mengoperasikan restorasi hanya ditopang oleh gagasan-gagasan semisal Revolusi Mental apalagi Revolusi Harmoni untuk Revolusi Mental.

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Maritim berdasarkan rekayasa sosial ekonomi kelautan Indonesia yang berpotensi lebih dari 2 (dua) kali dari Sumber Daya Ekonomi Daratan Indonesia, bagaimanapun prakteknya perlu investasi memadai yang dipayungi oleh Strategi Revolusi Konstitusi yang sebesar-besarnya Pro Rakyat dan Bangsa serta Negara Indonesia. Artinya, jangan sampai dengan terbukanya investasi dibidang ekonomi kelautan justru kelak berdampak peningkatan eksponensial angka Rp 1000 Triliun itu di periode 2014-2019.

Dalam kaitan Revolusi Konstitusi ini yang bijak adalah merekonstruksi kembali Konstitusi pra Amandemen 2002 yaitu berbasis Konstitusi 1959 lewat mekanisme Adendum mengingat pentingnya taat azas terhadap Pembukaan UUD45 sebagai Roh Konstitusi Indonesia Merdeka selain secara yuridis formal Konstitusi 1959 terdaftar di Lembaran Negara No. 75, 1959 sedangkan Konstitusi 2002 tidak terdaftar.

Pengutamaan strategi kenegaraan di tataran kebijakan publik strategis yakni Revolusi atau Restorasi atau Pelurusan Konstitusi tersebut dimaksudkan utamanya sebagai payung hukum kebijakan-kebijakan taktis turunannya seperti perundang-undangan sektoral dibawah Konstitusi termasuk program-program Revolusi Mental dan apalagi Revolusi Harmoni untuk Revolusi Mental tersebut.

Bagaimanapun adalah fakta jua bahwa Amandemen Konstitusi 2002 itulah sebetulnya yang turut mendorong terjadinya peningkatan penikmatan asing Rp 1000 Triliun per tahun tersebut diatas itu.

Oleh karena itu, layak direkomendasikan bagi Presiden Terpilih dengan kewenangan politik Presidensill agar dapat kiranya memprogram kebijakan publik straregis Revolusi/Restorasi/Pelurusan Konstitusi, agar lebih tercapai keharmonisan di tataran pelaksanaan dan penerapan perundang-undangan dibawah Konstitusi termasuk pengaturan sektoral di tataran teknis lapangan di seluruh wilayah NKRI.

Pemahaman yang bijak tentang struktural bangunan perundang-undangan kenegaraan inilah yang semoga dapat jadi pijakan kiprah daripada Presiden Terpilih, menimbang bahwa kedua pasangan CaPres CaWaPres 2014 terkesan sungguh2 bersikap sebagai insan Nasionalis Pancasila.

Jakarta, 12 Juni 2014

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH (PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia)

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini

Kurs Valuta Asing
KURS    JUAL    BELI
USD 11800.00 11760.00
SGD 9461.08 9411.08
EUR 16020.15 15920.15
AUD 11133.82 11053.82
Prakiraan Cuaca

32°C

  • Jakarta
  • Thunder
  • NE 12.87 km/h
 

 

11
Jun
14

PARRINDO : Harmonisasi Politik Hukum Konstitusi CaPres No. 2

Harmonisasi Politik Hukum Konstitusi Capres Nomor 2

LOGO PARRINDO

Selasa, 10 Juni 2014 – 11:39 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Harmonisasi Politik Hukum Konstitusi CaPres No. 2

Tafsir Harmoni diekspresikan CaPres Jokowi saat perolehan Nomor Urut 2 di kantor KPU sehingga strategi harmoni berlanjut jadi pijakan berpendapat ketika dialog publik dilakukan semisal pikiran keseimbangan ekonomi antar daerah dan gagasan tol laut.

Lebih jauh, sebenarnya, selain 2 (dua) PerPres Perijinan Usaha dan Anti Korupsi yang di 100 hari pertama bila terpilih jadi RI1 yang akan dikerjakan, ada juga yang lebih penting lagi yaitu PerPres Harmonisasi Politik Hukum Konstitusi yaitu Batang Tubuh terhadap Pembukaan UUD45 berdasarkan kewenangan politik Presidensial.

Ikhwal Harmonisasi Politik Hukum Konstitusi ini mencuat diperlukan sejak Amandemen Konstitusi 2002 yang dirasakan munculkan ketidakharmonisan pelaksanaan perundang-undangan sektoral di lapangan.\

Semoga saja pada salah satu debat kandidat yang akan datang ikhwal Harmonisasi Politik Hukum Konstitusi ini juga bisa dibahas.

Jakarta, 10 Juni 2014

Parlemen Rakyat Indonesia (PARRINDO)

Deklarator: Dr Pandji R Hadinoto

BERITA LAINNYA

Survei PDB: Jokowi-JK Unggul di 3 dari 7 Kota Besar

Selasa, 10 Juni 2014 – 21:30 WIB

Jakarta – Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di tiga kota besar berdasarkan dua lembaga survei nasional.

Lembaga survei Cyrus Network merilis hasil penelitian dengan elektabilitas suara pasangan Jokowi – JK mencapai 53,6% dan pasangan Prabowo – Hatta sebesar 41%. Sedangkan, Pusat Data Bersatu (PDB) merilis hasil perolehan suara 32% untuk pasangan Jokowi – JK dan 26% untuk pasangan Prabowo – Hatta.

Peneliti Senior PDB Agus Herta Sumarto mengatakan, pasangan Jokowi – JK masih unggul ketimbang pasangan Prabowo – Hatta di tujuh kota besar di Indonesia.

Menurutnya, hasil penelitiannya di DKI Jakarta menunjukkan persaingan ketat kedua pasangan capres. Sedangkan di Kota Balikpapan, Semarang, dan Makassar, dimenangkan oleh Jokowi-JK.

“Di Kota Semarang Jawa Tengah pasangan Jokowi – JK unggul dengan perolehan 32,4%. Karena basis massa PDIP berada di sana. Sama halnya di Kota Makassar Sulawesi Selatan. Jokowi – JK unggul 53, 8% melawan 17,8%,” kata Agus, Selasa (10/6/2014).

Menurutnya, dalam penelitian terdapat sekitar 42% swing voters atau massa mengambang. Hal itu disebabkan, responden yang digunakan PDB adalah kelompok menengah ke atas yang tinggal di tujuh kota besar di Indonesia.

“Para swing voters rata-rata berpendidikan tinggi dan kondisi ekonomi yang stabil, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan beberapa kriteria swing voters, antara lain golongan putih atau golput, pemilih irasional dan pemilih rasional. Diakuinya, sulit untuk menganalisa persentase swing voters.

“Dalam 42% itu dipastikan ada golput. Sisanya terbagi menjadi dua kategori. Swing voters irasional adalah pemilih yang masih belum menentukan pilihan karena masih menunggu tren yang berkembang atau panutannya. Sedangkan swing voters rasional biasanya menentukan pilihan di hari pencoblosan, berdasarkan pertimbangan diri sendiri. Mereka ini rata-rata kaum menengah ke atas,” jelasnya.

PDB melakukan riset sejak 26 Mei hingga 1 Juni 2014. Wawancara dilakukan secara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview) terhadap 2.688 responden di 7 kota besar di 7 provinsi di Indonesia yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Kota yang dipilih adalah kota-kota besar sehingga bisa mewakili sebagian besar pemilih perkotaan di Indonesia.

Menanggapi hasil survei tersebut, anggota tim pemenangan nasional Jokowi – JK, Hasto Kristianto, menambahkan mengapresiasi hasil survei dari setiap lembaga survei nasional.

“Survei memang menjadi alat potret. Ia menjadi instrumen di dalam menyusun kebijakan strategis terkait pemenangan. Tapi bukan itu yang penting, namun bagaimana pergerakan kekuatan rakyat tersebut harus selalu menjadi momentum politik yang terus menerus meningkat keandalan dukungan,” kata Hasto.

Ia juga tetap berharap kepada tim relawan Jokowi – JK untuk tetap bekerja keras memenangkan pasangan nomor urut dua tersebut.

“Peranan relawan kami akui memiliki andil kuat. Kami merindukan momentum kemenangan ketika pergerakan relawan yang rindu perubahan tersebut bertemu satu arah untuk menang. Momentum itu akan datang dan tidak akan lama lagi,” paparnya. (MetroTV)

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini

Kurs Valuta Asing
KURS    JUAL    BELI
USD 11825.00 11785.00
SGD 9463.34 9413.34
EUR 16019.81 15919.81
AUD 11131.39 11051.39
Prakiraan Cuaca

33°C

  • Jakarta
  • Partly Cloudy
  • N 8.05 km/h
 

 

09
Jun
14

Kepemimpinan : 5 Program Anti Korupsi ICW

ICW Rekomendasikan Lima Program Antikorupsi

Jakarta (Antara) – Lembaga antirasuah Indonesia Corruption Watch (ICW) menawarkan lima program pemberantasan korupsi kepada dua pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa apabila terpilih dalam Pilpres 2014.

“ICW merekomendasikan lima program utama yang harus dijalankan oleh Presiden dan wakil presiden terpilih dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Koordinator bidang politik ICW Abdullah Dahlan dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Senin.

Abdullah mengatakan kelima program tersebut merangkum berbagai permasalahan dalam kaitan dengan penegakkan hukum, korupsi politik, korupsi birokrasi, dan korupsi di sektor penerimaan dan belanja negara.

Kelima rekomendasi itu untuk menjawab berbagai permasalahan antikorupsi, yakni memperkuat penegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi, mewujudkan keadilan ekonomi dan kedaulatan sumber daya alam, neningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas keuangan negara, memperkuat posisi negara atas kooptasi partai politik, dan mewujudkan birokrasi bersih dan pelayanan publik berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Dia menjabarkan upaya memperkuat penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan antara lain dengan memilih pimpinan penegak hukum dan unit pemberantasan korupsi yang bersih berkomitmen, serta optimalisasi langkah penindakan perkara korupsi.

Selain itu, mendorong langkah pemberian efek jera terhadap koruptor melalui penerapan pembuktian terbalik, mengeksekusi koruptor yang telah diputus berkekuatan hukum tetap, menghukum berat dan memiskinkan koruptor, serta mendorong regulasi pro-antikorupsi seperti Revisi UU Tipikor, RUU perampasan aset dan Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk memperkuat sinergitas dan dukungan bagi lembaga penegak hukum.

Untuk upaya mewujudkan keadilan ekonomi dan kedaulatan sumber daya alam ICW merekomendasikan pemimpin terpilih melaksanakan pengelolaan perpajakan transparan dan akuntabel, mewujudkan tata kelola SDA berkelanjutan, menjalankan politik pengelolaan anggaran berlandaskan kepentingan rakyat, menjamin keterlibatan publik serta melakukan pengawasan.

Sedangkan demi meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas keuangan negara, perlu memperbaiki mekanisme penganggaran, merevisi segera paket UU Keuangan Negara, mereformasi peran BPK, BPKP, bawasda, inspektorat, Satuan Pengawas Internal (SPI) dan memperkuat fungsi lembaga-lembaga audit lain.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih juga harus memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa sebagai sarana menjamin transparansi dan akuntabilotas belanja negara dengan membuat UU Pengadaan Barang dan Jasa, mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik, dan memperkuat otoritas sentral.

Sementara itu, guna memperkuat posisi negara atas kooptasi partai politik perlu diatur kebijakan pendanaan partai politik dan mendorong adanya undang-undang terkait korupsi dalam pemilu, menciptakan pemerintahan fokus dan efektif, pengisian jabatan negara yang bersih, transparan dan akuntabel melalui seleksi pejabat publik.

ICW juga menekankan dibuatnya penataan kelembagaan parlemen yang dapat mencegah praktik korupsi politik di parlemen.

Terakhir, agar dapat terwujud birokrasi bersih dan pelayanan publik berkualitas untuk kesejahteraan rakyat, ICW menawarkan upaya menerapkan sistem integritas naisonal di semua kementerian/lembaga, memperkuat kepemimpinan dan koordinasi antarkementerian/lembaga dan pemda, mengevaluasi seluruh kebijakan dan regulasi yang mempersempit partisipasi publik dan lain-lain.(rr)

09
Jun
14

PARRINDO : TRILOGI 17845 Obor TRISAKTI Bung Karno

TRILOGI 17 8 45 OBOR TRISAKTI Bung Karno

LOGO PARRINDO

Written By wartamalut on Jumat, 06 Juni 2014 | 10.11

Suara Pembaca :
TRILOGI 17845 (17 butir Jiwa Semangat Nilai2 45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998) diyakini ampuh obori TRISAKTI Bung Karno (Politik Berdaulat, Ekonomi Berdikari, Budaya Berkepribadian)
dalam rangka menggapai Indonesia Jaya nan Hebat 2045 melalui sasaran2 bina karakter Indonesia Mulia (2015-2025), Indonesia Bermartabat (2025-2035) dan Indonesia Sejahtera (2035-2045).
Dan Sarasehan dengan tema “Laksanakan Trisakti Ajaran Bung Karno”
dalam rangka peringati Hari Lahir Bung Karno tanggal 6 Juni 2014 pukul
14.00 WIB s.d. selesai di Aula DR. Ir. Soekarno Iniversitas Bung
Karno. Dengan pembicara ; 1. Ibu Hj. Rachmawati Soekarnoputri, SH, 2.
Dr. Hariyadi Darmawan (ILUNI UI), 3. Taufan E Rotorasiko (Ketua KNPI
dan Karang Taruna), 4. Bagus Satriyanto (Ketua Umum Forum Renovasi
Indonesia), adalah momentum yang tepat sinergikan TRILOGI 17845 dengan TRISAKTI Bung Karno oleh segenap komponen anak bangsa Indonesia termasuk para CaPres dan CaWaPres beserta jajaran Tim Suksesnya.
Semoga PilPres 2014 dapat terselenggara Berintegritas dan Damai
bertumpuan pola pikir dan tindak politik TRILOGI 17845 obor politik
TRISAKTI Bung Karno.
Jakarta Selatan, 6 Juni 2014
DR Ir Pandji R Hadinoto MH
Dewan Pakar PKPI / Deklarator PARINDO

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
www.jakarta45.wordpress.com

04
Jun
14

Perdagangan : CEPA ditengah Nasionalisme

Al Faqir Ilmi alfaqirilmi@yahoo.com [ppiindia]

To
Today at 1:34 PM

 

Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia – Uni Eropa (CEPA) Di Tengah Propganda Nasionalisme Ekonomi Menjelang Pemilihan Presiden 2014

2 days ago in news Leave a comment
Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Pemerintahan SBY secara mengejutkan mengambil kebijakan untuk tidak memperbaharui Perjanjian Kerjasama Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaty/BIT) antara Indonesia dengan Belanda. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan mengevaluasi sedikitnya 67 BIT yang sebelumnya sudah ditandatangani.
BIT adalah perjanjian perlindungan Investasi tingkat tinggi, yang melindungi investor asing dari segala bentuk nasionalisasi, kerugian, dan gangguan politik lainnya.
Sebagai mana di release sebuah media eropa yang menyatakan bahwa “According to the Netherlands Embassy in Jakarta, Indonesia has informed the Netherlands that it has decided to terminate the Bilateral Investment Treaty between the two nations from 1 July 2015. The Embassy also states that “the Indonesian Government has mentioned it intends to terminate all of its 67 bilateral investment treaties.“(www.lexology.com)
Reaksi pemerintah oleh banyak kalangan dipandang sebagai respon atas maraknya gugatan terhadap Indonesia dengan menggunakan BIT. Sebelumnya pemerintah digugat Churcill Mining 2 miliar dolar ke ICSID menggunkan BIT Indonesia – United Kingdom (UK). ICSID telah memutuskan Indonesia akan membayar ganti rugi kepada Churchill Mining senilai 1,05 miliar US dolar termasuk bunga. Selain itu terdapat beberapa gugatan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan asing ke pengadilan arbitrase International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID).
Apa konsekuensi dari pembatalan BIT? Tentu, akan berimplikasi luas terhadap berbagai perjanjian internasional lainnya, terutama yang membuat klausul tentang Bab Investasi (Investment Chapter). Salahsatunya adalah perjanjian antara Indonesia – European Union (EU). Perjanjian yang dikenal denganComprehenship Economic Partnership Agreement (CEPA), memasukkan BIT sebagai bagian utama dari perjanjian.
Langkah yang diambil pemerintahan SBY di akhir masa jabatannya ini patut direspon mengingat akan membawa konsekuensi pada pemerintahan berikutnya. Sikap ini mestinya ditindak lanjuti oleh pemerintahan yang akan dihasilkan setelah Pilpres 2014 mendatang. Namun tampaknya sikap pemerintahan SBY tersebut belum diketahui atau dimengerti oleh para kandidat yang bertarung dalam pemilu 2014 mendatang.
Sementara isu utama yang diusung oleh para kandidat pasangan Capres Cawapres dalam pemilu 2014 adalah tema-tema nasionalisme. Kandidat Jokowi-JK menyebutkan dalam visi misi mereka tentang gagasan utama pemerintahannya ke depan untuk mengusung Trisakti (mengambil dari gagasan nasionalismenya Soekarno Proklamator RI) meskipun dalam uraiannya masih sangat sumir.
Sementara pasangan Prabowo-Hatta Rajasa juga mengusung gagasan nasionalisme,
namun dalam urian visi misi juga tidak secara tegas menyebutkan operasionalisasinya. Apa yang ditawarkan oleh pasangan Capres Cawapres tampaknya lebih merupakan strategi sales marketing dalam rangka pemenangan Pilpres ditengah menguatnya isu nasionalisme beberapa tahun terahir.
Dalam pandangan IGJ sedikitnya ada 3 hal yang menjadi penghambat terwujudnya nasionalisme Indonesia saat ini yaitu ; (1) berbagai perjanjian internasional yang mengikat (legally binding) termasuk perjanjian CEPA. (2) Berbagai peraturan perundangan yang lahir dalam era reformasi seperti UUPM, UU Sektor Migas, Energi, UU Sektor Keuangan dan Perbankan, UU sektor Pertanian, Perburuhan, UU tentang Pemerintahan Daerah, belakangan UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Seluruh UU yang lahir dalam era reformasi tidak lain adalah pelembagaan kepentingan
dominasi modal asing dalam ekonomi nasional.
Lalu, (3) adalah berbagai kontrak penjualan kekayaan alam dan kontrak dalam penguasaan kekayaan alam, seperti Kontrak Karya (KK), kontrak kerjasama migas (KKS), kontrak kerja batubara, HGU, HPH, dll, yang telah diserahkan pemerintah kepada investor untuk dikuasai dalam jangka waktu yang cukup lama.
Langkah nasionalisasi dalam berbagai sektor ekonomi sebagaimana amanat UUD 1945 asli, tentu akan menimbulkan konsekuensi gugatan arbitrase internasional oleh perusahaan-perusahaan swasta melalui peradilan internasional sebagaimana yang ditelah disepakati dalam perjanjian internasional. Kecendrungan pemerintah Indonesia untuk membuat perjanjian secara brutal akan menjadi hambatan bagi terwujudnya kedaualatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Terkait itu Indonesia for Global Justice (IGJ) sejak tahun 2011 lalu telah melakukan riset dan monitoring terkait perjanjian CEPA dan menemukan banyak indikasi bahwa perjanjian ini akan membawa kerugian yang besar bagi ekonomi Indonesia. Sejak dimulainya perundingan melalui Partnership Co-operation Agreement/PCA (2009) dan Rekomendasi Joint Study Group (2011) antara pemerintah Indonesia dan EU menunjukkan bahwa arah perjanjian ini merupakan terjemahan dari seluruh kepentingan EU di Indonesia. Sebaliknya, tanpa membawa kepentingan Indonesia terhadap EU.
Perjanjian perdagangan bebas dalam kerangka CEPA merupakan perjanjian ekonomi yang bersifat menyeluruh (comprehensive) meliputi isue investasi, perdagangan, jasa-jasa dan Intelectual Property Right (IPR). Perjanjian ini merupakan bentuk penyerahan kedaualatan Indonesia kepada rezim internasional dan menyerahkan konflik akibat ketidak adilan ekonomi yang terjadi pada hukum hukum internasional. Para Capres tidak dalam kapasitas pemahaman yang cukup memadai terkait dengan konsekuensi perjanjian internasional semacam ini. Sehinga visi misi yang bombastis terlihat bak “sales marketing” semata.
Jakarta, 29 Mei 2014
Lampiran – Lampiran
A. Kasus Gugatan terhadap Indonesia dalam ICSID
  1. Planet Mining Pty. Ltd. v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/12/40, December 26, 2012.
  2. Churchill Mining PLC v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/12/14, June 22, 2012,
  3. Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/11/13, May 19, 2011
  4. Cemex Asia Holdings Ltd. v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/04/3, Claimant brought a claim for USD 400 Million in damages under the 1987 ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investments against the Indonesian government for blocking investment in an Indonesian firm. The case was eventually settled., January 27, 2004
  5. Amco Asia Corporation, et al. v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/81/1, February 27, 1981, Dispute arose out of the implementation of an agreement for the construction and management of a hotel/office complex in Jakarta for the duration of 30 years. In 1980, PT Wisma, an Indonesian company under the guidance of the Indonesian government, forcibly took over management of the hotel. In 1980, the Indonesian government revoked Amco’s license to engage in business ventures in Indonesia. In 1984, the tribunal rendered a decision in favor of the claimants that granted USD 3.2 Million in damages plus interest from date of request for arbitration. This award was annulled in 1986 and resubmitted to arbitration in 1987. In its 1990 decision, the second tribunal found that the takeover of the hotel and the revocation of the license had been internationally unlawful acts attributable to Indonesia. It then proceeded to award a discretionary lump sum of USD 10 Thousand for the general disturbance that occurred in April – July 1980 as well as the amount of USD 2.696 Million including 6% in simple interest as damages.
  6. Hesham T. M. Al Warraq v. Republic of Indonesia, case Century
  7. Government of the Province of East Kalimantan v. PT Kaltim Prima Coal and others, ICSID Case No. ARB/07/3, January 18, 2007
B. Fasilitas Investasi dalam CEPA
  1. Pra-pendirian/fasilitasi ; dimana Pembatasan kepemilikan asing: sehingga semua persyaratan ambang batas ekuitas dan joint venture dipandang penanam modal sebagai hambatan dalam melakukan bisnis. Dikatakan bahwa investor asing lebih senang jika mampu mengendalikan investasi mereka. Jika perusahaan asing tidak dapat memiliki kepemilikan mayoritas, perusahaan tersebut tidak bisa melakukan investasi sesuai kehendak mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan menanamkan modal dengan cara yang sama seperti di negara lain yang memungkinkan hal tersebut. Perusahaan tidak akan melakukan transfer teknologi ataupun pengetahuan dan cara pengerjaan, juga keahlian in-houseperusahaan yang lainnya, karena tidak ingin berisiko kehilangan aset penting mereka di perusahaan.
  2. Persyaratan konten lokal: Perusahaan global kerap memiliki strategi produk global yang diciptakan sebelum memasuki suatu pasar spesifik. Jika persyaratan konten lokal yang ditentukan oleh negara terlalu ketat hingga perusahaan perlu untuk memodifikasi produksinya atau rantai suplainya, hal ini dianggap sebagai disinsentif untuk menanam modal di pasar tersebut. secara umum persyaratan lokal konten lebih banyak dikaitkan dengan masalah infrastruktur.
  3. Iklim perpajakan: Dari perspektif Kelompok Visi, penanam modal Indonesia dan UE akan memetik keuntungan dari perjanjian yang transparan, dan dapat diprediksi dengan semua negara-negara UE. Sebenarnya Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, dengan 19 dari 27 Negara Anggota UE.
  4. Perlindungan Investasi Pasca-pendirian ; Perjanjian Investasi Bilateral ini memberikan perlindungan hukum untuk fase investasi pasca-pendirian. Elemen-elemen dari perjanjian ini meliputi jaminan hukum untuk: 1) Perjanjian Non-diskriminasi, 2). Nasionalisasi/ ekspropriasi, 3) Kompensasi atas kerugian. 4) Subrogasi, 5). Transfer 6). Penyelesaian sengketa.
  1. C. Perjanian BIT Indonesia Belanda
Ketentuan
Keterangan
Pengertian/definisi Berisi definisi investasi, hak yang diperoleh, termasuk pengakuan haki, konsesi, dan prospek sumber daya alam, kewarganegaran dan kewilayahan.
Promosi dan perlindungan investasi Kerangka hukum yang menjamin keuntungan dan melindungi dari berbagai faktor baik dari dalam negara maupund ari luar.
Ketentuan perlakuan non-diskriminasi (Most Favoured Nation) Memberikan perlakukan tanpa diskriminasi baik dengan perusahaan dalam negeri maupun perusahan negara lain, termasuk keamanan fisik, penerapan pajak, dan perlakuan khusus.
Perpajakan Insentif pajak, penghindaran pajak berganda, dan pajak yang bersifat timbal balik
Pengambilalihan aset oleh negara (expropriation) Kopensasi atas perampasan hak secara langsung atau tidak langsung, tindakan nasionalisasi, diambil alih atau mengalami tindakan yang berakibat sama dengan nasionalisasi atau pengambilalihan.
Kompensasi atas kerugian (Compensation for Losses) Kompensasi atau ganti rugi yang adil dan rasional atas kerugian akibat perang atau konflik bersenjata lainnya, revolusi, negara dalam keadaaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huru hara.
Transfer Kebebasan melakukan transfer dalam mata uang yang bebas, seperti laba, bunga, dividen dan penghasilan lainnya; dana yang diperlukan
untuk akuisisi bahan baku atau bahan pembantu, semi-fabrikasi atau selesai produk, atau untuk mengganti aset modal guna melindungi kesinambungan penanaman modal, dana tambahan yang diperlukan untuk pengembangan penanaman modal, dana pembayaran kembali pinjaman, royalti atau biaya, pendapatan perorangan, hasil penjualan atau likuidasi dari penanaman modal, kompensasi atas kerugian dan kompensasi atas pengambilalihan.
Subrogasi Jaminan atas resiko usaha dan asuransi
Penyelesaian sengketa antara pihak-pihak terkait Mekanisme penyelesaian sengketa
01
Jun
14

PARRINDO : Deklarasi Parlemen Rakyat Indonesia

LOGO PARRINDO

Dideklarasikan, Parlemen Rakyat Indonesia 

Minggu, 01 Juni 2014 – 10:12 WIB

Pandji R Hadinoto

Jakarta – Parlemen Rakyat Indonesia (PARINDO) dideklarasikan di Jakarta pada 1 Juni 2014. Organisasi ini akan berperan sebagai wadah terbuka bagi akomodasi aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang peduli untuk turut bekerja secara sukarela bagi kemitraaan kerja-kerja politik nasional secara substansial independen ; legislasi, pengawasan terhadap eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta perencanaan anggaran negara dan daerah.

“Prakarsa ini adalah bentuk tanggung-jawab rakyat dan warganegara Indonesia sekaligus selaku perangkat kontrol sosial-politik terhadap tiga (3) pilar eksekutif, legislatif dan yudikatif secara substansial guna peningkatan kinerja ketiga (3) pilar itu sendiri, dan berjiwa politik dan kebudayaan TRILOGI Negarawan 17 Agustus 1945 yang  bersemangatkan Pancasila dan Koalisi Kerakyatan,” jelas Jurubicara PARRINDO, Dr Ir Padji R Hadinoto MH di Jakarta, Minggu (1/6/2014).

Para deklarator PARRINDO terdiri dari DR Ir Pandji R Hadinoto MH, DR Greg Wisnu Rosariastoko, Ir Omar Samuel Ratulangi, Muhammad Nur Lapong SH, Lasman Siahaan SH MH, Ki Bondan Kasiman, Budhy Waluyo SH MH, Cuk Conk Narasipati SH MH, Hari Setiawan SH, Beatrice L Iskandar, DR Hotner Tampubolon SE MA, H Jailani SH, Teddy Syamsuri, Binsar Effendi, Muslim Arbi, Harry Suharjo, Dipl Ing Erwin Broto Amidarmo.

Pendirian PARRINDO disebutkan, dalam rangka mencapai budi pekerti luhur ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, dan demi  mengembangkan pembinaan karakter bangsa Indonesia Mulia (2015-2025), Indonesia Bermartabat (2025-2035), dan Indonesia Sejahtera (2035-2045), menuju kepada Indonesia Jaya maka peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2014 ini merupakan momentum yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan bekerja untuk kehidupan rakyat yang lebih bermutu.

Selanjutnya, menyikapi situasi dan kondisi penyelenggaraan negara dan pemerintahan dewasa ini, khususnya di bidang intra legislator struktural yang perlu diperkuat dengan ekstra legislator fungsional agar melahirkan pengkayaan pikiran, pandangan, dan pendapat yang lebih terpadu dan menyeluruh dari rakyat dan warganegara Indonesia yang mempunyai tugas mengemban amanat Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta Penjelasan UUD 1945 dengan sebaik-baiknya.

“Didorong oleh pandangan dan tujuan yang luhur tersebut maka kami yang bertandatangan dibawah ini berprakarsa untuk membentuk dan mendeklarasikan “Parlemen Rakyat Indonesia” yang disingkat PARRINDO,” tandas Pandji membacakan deklarasi PARRINDO. (ira)

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-dideklarasikan-parlemen-rakyat-indonesia-.html#ixzz33ONNYPSL

Demokrasi Dikorupsi

Oleh: Bambang Widjojanto

Pemilu legislatif dipastikan akan usai sepenuhnya. Kini KPU tengah menyelesaikan penghitungan jumlah suara. Suara sumbang kian santer terucap karena adanya sinyalemen soal kecurangan pada pemilu.

Yang sangat mengkhawatirkan, kecurangan itu dilakukan sebagian peserta dan penyelenggara pemilu yang sebagiannya juga melibatkan pemilih. Lebih-lebih bila kecurangan itu didasarkan atas sikap dan perilaku koruptif dan kolusif. Semua itu dipastikan kelak berujung pada kualitas legitimasi hasil pemilu dan akhirnya akan berakibat pada kapasitas kinerja dan spiritualitas para legislator terpilih.

Ada keniscayaan, tidak ada demokrasi beserta prosesnya yang tidak memerlukan partai, parlemen, anggota parlemen, dan proses pemilihan legislatif. Pokok substansi masalahnya adalah pertama, apakah ada partai yang berkhidmat secara amanah pada maksud kehadirannya?

Kedua, seberapa banyak anggota parlemen yang memahami makna parlare secara utuh, tidak sekadar ”representasi atau hak untuk bicara”, tetapi sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan fundamental rakyat pada daerah pemilihannya.

Ketiga, adakah proses timbal balik yang diakomodasi oleh sistem pemilihan yang akuntabel di mana pemilih punya pengetahuan dan kesadaran atas siapa yang layak dipilihnya serta si calon legislator memang pihak yang punya kompetensi, ”kewarasan”, taklik pada alasan dan tujuan untuk apa dia dipilih.

Kejujuran dan keberanian

Hal penting lain yang diperlukan dalam berdemokrasi, apakah kita mempunyai kejujuran dan keberanian menentukan sejauh mana level demokratisasi yang kini tengah ditempuh. Ini penting dilakukan agar kita dapat menentukan langkah dan strategi untuk berupaya terus-menerus memperbaiki bahkan meningkatkan kualitas demokratisasi Indonesia.

Korupsi harus dimaknai sebagaimana arti sejatinya, sesuai dengan asal katanya, corruptio, yang secara umum dimaknai sebagai suatu tindakan yang bersifat buruk, curang, busuk, dan memutar balik. Ada cukup banyak studi dan tulisan yang mengkaji demokrasi dan korupsi, tetapi sedikit sekali yang memberikan fokus pada korupsi di dalam proses demokrasi itu sendiri. Definisi minimalis mengenai demokrasi adalah suatu sistem yang dilembagakan di mana rakyat mengekspresikan preferensinya melalui pemilihan umum (Shumpeter, 1950 dalam Working Paper, Does Democracy Reduce Corruption?, Ivar Kolstad & Arne Wiig, 2011, CHR Institute).

Korupsi demokrasi acap kali terjadi pada fase awal pelembagaan dan konsolidasi demokrasi. Salah satu ciri dari korupsi demokrasi adalah tindakan exclusion dari ”penguasa” atas keterlibatan publik, kepentingan, dan norma yang ada dalam masyarakat dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan. Setidaknya, ada tiga jenis korupsi yang terjadi dalam proses demokrasi di Indonesia bila menggunakan makna korupsi tersebut di atas.

Pertama, korupsi di dalam partai. Partai sebagai suatu instrumen penting dalam proses demokrasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk menentukan kualitas demokratisasi. Tingkat kualitas koruptif dan kolusif partai dalam pemilu dapat dilihat pada tahap awal dari sejauh mana partai memiliki indikator, sistem yang transparan dan akuntabel dalam menentukan siapa yang layak dicalonkan, di mana daerah pemilihannya, serta urutan peringkat nomor urut calon.

Oleh karena itu, sebelum ada perbaikan sistem, tidaklah bisa disalahkan bila ada calon legislator yang ”banyak bicara dan omong kosong”, tidak ada prestasinya, dan bahkan diindikasikan berperilaku koruptif ternyata tetap terpilih lagi dan orang yang baik, berdedikasi, serta relatif bersih malah tersingkir dan tidak terpilih.

Ketiga, korupsi kewenangan konstitusional. Yang agak mengkhawatirkan sekali, di tengah fakta bahwa anggota parlemen dihasilkan dari sistem yang masih ”bermasalah” di atas, ada intensi yang tak terbantahkan. Terjadi apa yang disebut sebagai tendensi legislative heavy. Ada cukup banyak kewenangan eksekutif yang ”diambil alih” parlemen yang berpotensi menyebabkan terjadinya absolutisme kekuasaan di tangan legislatif.

Tiada kewenangan konstitusional

Lihat saja, misalnya, perekrutan pejabat publik dan penyelenggara negara juga dilakukan oleh parlemen kendati tidak ada kewenangan konstitusional yang secara eksplisit memberikan mandat itu. Padahal, sudah ada panitia seleksi yang justru telah melibatkan unsur masyarakat dan mendorong keterlibatan publik lebih luas untuk terlibat dalam perekrutan itu. Kita pernah mempunyai pengalaman ketika terjadi pemusatan kekuasaan atau executive heavy yang pada akhirnya menjadi cikal bakal perilaku koruptif dan kolusif dari kekuasaan.

Semoga saja kita punya keberanian menyatakan bahwa demokrasi telah dikorupsi. Lalu, yang jauh lebih penting lagi, ada kesadaran dan upaya strategis melakukan perbaikan yang dimulai dengan kajian menentukan di titik dan tahap mana saja tingkat kerawanan perilaku koruptif dan kolusif berpotensi terjadi dalam proses demokrasi. Juga penting untuk terus menghidupkan optimisme bahwa selalu ada ruang dan kesempatan bisa membangun kemaslahatan kendati di jalan terjal dan berliku sekalipun. []

KOMPAS, 14 Mei 2014
Bambang Widjojanto ; Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi

69 Tahun Lahirnya Pancasila, RI Terjajah di Bawah Rezim Neolib

Minggu, 01 Juni 2014 – 11:34 WIB

Jakarta – Pada momentum 1 Juni 2014 ini sebagai peringatan 69 tahun lahirnya Pancasila 1 Juni–Soekarno, kita diingatkan kembali oleh pidato Bung Karno di depan BPUPKI, yang kemudian dikenang sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila lahir dari konteks ”masyarakat yang ingin keluar dari belenggu penjajahan”, membentuk nasion Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia, dalam kebangsaan Indonesia yang hidup dengan perikemanusiaan, permufakatan, untuk sociale rechtvaardigheid (keadilan sosial): untuk Ketuhanan.

“Jelas bahwa para pendiri bangsa selain ingin memperjuangkan sebuah Republik yang lepas dari jeratan imperialisme kolonial, juga terbebas dari sistem ekonomi kapitalisme dan politik liberal!” ungkap Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Lamen Hendra Saputra, Minggu (1/6/2014).

Namun setelah 69 tahun sejak Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 (Lahirnya Pancasila), lanjutnya, di bawah rejim Nekolim-Neoliberalisme SBY-Boediono keinginan masyarakat Indonesia keluar dari belenggu penjajahan agar sejahtera, ternyata masih jauh dari harapan. “Sejak berkuasanya rejim ORBA-Soeharto, rakyat Indonesia dijerumuskan ke dalam penjajahan gaya baru kapitalisme-imperialisme (Nekolim), ‘Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ lenyap dari kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Lamen.

“Sistem ekonomi politik di negeri ini pun semakin menjadi liberal (demokrasi liberal), rakyat tidak ter-urus. Akhirnya muncul istilah autopilot, dimana negara dan bangsa berjalan sendiri-sendiri tanpa Pancasila sebagi pedoman acuan dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga yang akan terjadi negara ini menjadi negeri autopilot dengan pola ekonomi dikontrol oleh pemilik modal dan kekuatan asing,” bebernya.

Ia pun memaparkan, pada hari lahirnya Pancasila 1 Juni–Soekarno, di tahun 2014 ini, liberalisasi sangat massif di segala aspek kehidupan berbangsa-bernegara dan bermasyarakat melalui politik, ekonomi, dan sosial-budaya, tidak ada lagi jaminan dari negara untuk hidup berdemokrasi Pancasila, bertoleransi dengan nilai-nilai Pancasila.

“Arah kebijakan ekonomi dan politik negara–pemerintah semakin menjauhkan negeri ini dari semangat dan cita-cita Pancasila; dengan kualitas hidup rakyat yang semakin rendah, bertambahnya jumlah angka kemiskinan dan pengangguran. 69 tahun Pancasila 1 Juni–Soekarno ditandai dengan semakin abai-nya peran dan tanggungjawab negara-pemerintah kepada rakyat nya,” ungkapnya pula.

Lamen mengingatkan, jika kita tapak-tilas Pancasila 1 Juni; bahwa bagi Soekarno, supaya perjuangan bangsa Indonesia tidak melenceng dari tujuan, maka kehidupan berbangsa harus diberi ‘pandangan hidup’. “Ia harus menjadi leitstar, bintang penuntun arah, bagi perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai landasan hidup bernegara dan bermasyarakat itulah yang utama dikemukakan oleh Bung Karno untuk pendirian Republik Indonesia yang merdeka,” tandas Ketua LMND.

“Pancasila menjadi alat persatuan untuk melawan kekuatan anti penjajahan dan bagaimana memandang dan menjalani hidup bernegara dan bermasyarakat,” tambahnya.

Mental Inlander

Lebih lanjut, Lamen menegaskan  bahwa menjelang Pilpres 2014, di akhir masa pemerintahan Nekolim-Neolib SBY-Boediono (2004-2014), dimana kehidupan rakyat Indonesia seakan dikembalikan ke era kolonial pra-kemerdekaan, hingga saat ini secara mendasar tidak juga memperlihatkan perbaikan kemajuan dan kesejahteraan hidup.

“Kekuasaannya masih akan terus saja melanggengkan keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, dan mentalitas inlander suatu bangsa,” ungkap Aktivis LMND.

Untuk itu, menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan persatuan kekuatan rakyat untuk berjuang melawan penjajahan gaya baru neoliberalisme, dan mengembalikan cita-cita politik Pancasila 1 Juni–Soekarno ke alam pemikiran dan tindakan rakyat Indonesia.

“Maka LMND menegaskan bahwa jalan untuk bangkit berdaulat dan mandiri dari keterpurukan saat ini dengan perjuangan  melawan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan berjuang mengembalikan kembali kedaulatan nasional atas Sumber Daya Alam dan Sumber-Sumber Kehidupan Rakyat Indonesia serta menegakkan penegakkan HAM dan Demokrasi di Indonesia!” serunya. (ren)

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-69-tahun-lahirnya-pancasila-ri-terjajah-di-bawah-rezim-neolib.html#ixzz33OOdO5Xh

 

Deklarasi WR Soepratman Bapak Pandu Indonesia Raya 1928

Jumat, 30 Mei 2014 – 00:12 WIB

Surabaya – Dalam rangka turut mendukung HarKitNas 20Mei14 dan wacana Propinsi Surabaya Raya, Jaringan Aspirasi Pandu Republik Indonesia (JAPRI) besama Wisata Indonesia Raya (WIRA) pada Kamis (29/5/2014) pukul 9.00 WIB menggelar acara deklarasi pahlawan nasonal WR Soepratman sebagai Bapak Pandu Indonesia Raya 1928.

Pendiri Pimpinan Pusat JAPRI, Dr Ir Pandji R Hadinoto MH mengatakan, semangat acara ini adalah perubahan pola pikir ‘memerintah’ ke ‘memandu’ rakyat bersama sahabat-sahabat Kaum Nasionalis Pancasila Indonesia berkerangka bina budaya karakter negara bangsa Indonesia berdasar amanat Penjelasan UUD 1945.

Deklarasi Pahlawan Nasional Wage Rudolf Soepratman Pandu Indonesia Raya 1928 dibarengi dengan acara Ziarahi Taman Makam Pahlawan Nasional WR Soepratman, Surabaya, serta Menyanyikan 3 (tiga) kuplet Indonesia Raya versi 1928.

Acara tersebut dihadiri juga oleh eksponen-eksponen Gerakan Rakyat Nasionalis Indonesia (GRNI) dari Surabaya, Sidoarjo dan Malang, Senyor dan Senyorita Alumni serta Badan Pengurus Gerakan Mahasiswa Surabaya (GMS) dan Pimpinan Koran Jatim. (ira)

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Minggu, 01 Juni 2014 17:21 WIB
Jerman Tertinggal Dari Brasil
Minggu, 01 Juni 2014 16:51 WIB
Dewi Perssik Tetap Cantik Meski Jarang Mandi
Minggu, 01 Juni 2014 15:39 WIB
Operasi Mobud Latgab TNI Digelar di Situbondo
Minggu, 01 Juni 2014 15:13 WIB
Dapat Nomor 2, Jokowi: Simbol Keseimbangan
Minggu, 01 Juni 2014 14:05 WIB
Angkatan 66 Anggap Prabowo Penerus Gadjah Mada
Kurs Valuta Asing
KURS    JUAL    BELI
USD 11690.00 11650.00
SGD 9334.20 9284.20
EUR 15939.30 15839.30
AUD 10907.70 10827.70
Prakiraan Cuaca

28°C

  • JAKARTA
  • PARTLY CLOUDY
  • NE 4.83 KM/H

http://edisinews.com/berita-deklarasi-wr-soepratman-bapak-pandu-indonesia-raya-1928.html#ixzz33OPTXtyx

26
May
14

Pemilu : PKPI Dukung Jokowi – Jusuf Kalla

      1. KOMPAS.com ‎- 3 hari yang lalu
        PKPI menjadi partai terakhir yang mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, bergabung bersama PDI …
      1. KOMPAS.com‎ – 3 hari yang lalu

      Berita lainnya untuk pkpi dukung jokowi jusuf kalla



      • 3 hari yang lalu
      • 3 hari yang lalu
      • 3 hari yang lalu
      • 3 hari yang lalu

      Gambar lainnya untuk pkpi dukung jokowi jusuf kalla





24
May
14

Pemilu : Faktor Koreksi Hasil PiLeg 2014

Faktor Koreksi Hasil PiLeg 2014

Sabtu, 24 Mei 2014 – 10:37 WIB

Pandji R Hadinoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suara Pembaca:

Faktor Koreksi Hasil PiLeg 2014

Ketidakpastian akibat kekosongan Politik Kebijakan Pemilu (PKP) per Putusan MKRI 23 Januari 2014 terkait Pemilu Serentak 2014 kini terbukti hadirkan ketidakpastian turunan berupa selain peristiwa politik & hukum Pemilu Cacat Konstitusional juga kejahatan pidana Pemilu sebagaimana terbukti secara materiil lewat berita Sinar Harapan 22 Mei 2014 “Puluhan Caleg Jadi Tersangka Pidana Pemilu” oleh Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) yang umumkan puluhan calon anggota legislatif (caleg) menjadi tersangka karena diduga melakukan kejahatan dalam pemilihan legislatif (pileg) dengan pelanggaran pidana yang banyak diproses kepolisian adalah politik uang.

Perinciannya adalah 33 caleg jadi tersangka pidana pemilu yang terjadi sebelum masa kampanye dan 29 caleg jadi tersangka pelanggaran saat masa kampanye serta 8 caleg lainnya jadi tersangka yang diduga melakukan pelanggaran pidana saat masa tenang hingga pemungutan suara digelar.

Dari rangkaian Operasi Mantap Brata yang dilakukan 11 April-20 Mei 2014 itu kepolisian saat ini menangani 338 kasus pidana pemilu yang diserahkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dari jumlah tersebut, 53 kasus terjadi sebelum masa kampanye dan 54 kasus saat masa kampanye. Sejauh ini 241 kasus sudah diproses hingga penyidikan tahap pertama. Sebanyak 74 kasus juga sudah dinyatakan lengkap atau P21 sehingga bisa dilanjutkan ke kejaksaan.

Kasus-kasus tersebut terjadi pada masa sebelum kampanye, masa kampanye, masa tenang, pencoblosan, hingga penghitungan suara. Dari seluruh kasus pidana terkait pemilu, politik uang adalah kejahatan yang paling banyak ditangani kepolisian yaitu berjumlah 88 kasus. Sedang kasus-kasus lainnya yang ditangani kepolisian, di antaranya 23 kasus menambah dan mengurangi surat suara dan 15 kasus yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih.

Ada pula 50 kasus yang mengaku dirinya sebagai orang lain atau memberikan suara lebih dari satu kali di tempat pemungutan suara. Kasus lain yang ditangani kepolisian, adalah kejahatan menggelembungkan atau menambah surat suara sebanyak 33 kasus dan 11 kasus perubahan berita acara dan rekap hasil dan sejauh ini, kepolisian telah menyelesaikan 90 kasus pidana.

Sungguh perlu disadari bahwa ciri Pemilu Cacat Konstitusional itu terbawa lanjut bagi Peta Politik Hukum [Kompas 19Mei14] : Koalisi-1 (37%  PDIP, PKB, NasDem, Hanura), Koalisi-2 (35,9% Gerindra, PAN, PKS, PPP). Dan dari konstelasi tsb kini terbentuklah 2 (dua) pasangan CaPres-CaWaPres yang pada gilirannya akan digelayuti ketidakpastian turunan lain kalau budaya politik uang masih melekat di PiLPres 2014 apalagi bilamana berpolakerja seperti PiLeg 2014.

Konstelasi itu pun harusnya terkoreksi pasca perkara2 pidana kejahatan pemilu diatas berkeputusan inkracht dan sengketa pemilu di MKRI berkeputusan tetap dan mengikat. Sebenarnya koreksi lain atas ketidakpastian itu dapat pula dengan hilangkan simpul2 rawan politik uang seperti TPS, PPS, PPK, KPUD di PilPres 2014 merujuk polakerja Jujur & Adil di “Pemilu” Indonesian Idol yang telah hasilkan Pelantun2 Suara berkarakter lokal berpotensi global selama 1 (satu) dekade terakhir ini.

Jakarta, 23 Mei 2014

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Nasionalis Pancasila

Pemangku Keadilan & Persatuan Indonesia

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Sabtu, 24 Mei 2014 11:25 WIB
Buat Sayembara Rp1 Miliar, JK Dinilai Licin
Sabtu, 24 Mei 2014 10:37 WIB
Faktor Koreksi Hasil PiLeg 2014
Jumat, 23 Mei 2014 21:03 WIB
Ahok Sebut JK Terlibat Proyek Monorail
Jumat, 23 Mei 2014 20:52 WIB
Soekarwo Tolak Usulan Perda Miras
Jumat, 23 Mei 2014 20:27 WIB
Prabowo: Semua Lubang Saya Diperiksa Dokter
Jumat, 23 Mei 2014 19:48 WIB
Jaringan Santri Dukung Jokowi Presiden

Lebih dari 14 Juta Suara Pemilu Legislatif 2014 Rusak?

Sabtu, 10 Mei 2014 | 08:52 WIB
TRIBUNNEWS/HERUDINKomisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pemilu legislatif 2014, di kantor KPU, Jakarta Pusat (9/5/2014). Hasil ini menetapkan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu legislatif dengan jumlah suara 23 juta atau 18,95 persen.

Baca juga

Kurs Valuta Asing
KURS    JUAL    BELI
USD 11625.00 11575.00
SGD 9280.20 9230.20
EUR 15846.31 15746.31
AUD 10745.07 10665.07

 

 

 

21
May
14

Pangan : Kearifan Gastronomi Lokal

Kearifan Gastronomi Lokal, Pilar Kemandirian Pangan

Fri, 16/05/2014 – 15:31 WIB

clip_image002

Ketika Indonesia berdiri sebagai negara-bangsa berdaulat, para bapak bangsa sudah memprediksi bahwa salah satu masalah krusial era Indonesia merdeka adalah persoalan pangan. “Pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka ‘malapetaka’. Karena itu, perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner.” (Ir Soekarno,1952).

Indonesia adalah salah satu diantara 3 (tiga) negara berkembang disamping China dan India yang berpenduduk banyak. Indonesia adalah negara net-importir pangan (yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik volume maupun nilainya), sebaliknya untuk China dan India.

Setiap tahun Indonesia harus mengeluarkan devisa untuk mengimpor komoditas konsumtif pangan dari negara lain akibat yang diproduksi di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan, kecuali ubi kayu dan minyak goreng sawit.

Sejauh ini, ada lima komoditas yang selalu memercikkan isu nasional, utamanya menjelang Lebaran dan Tahun Baru, yaitu padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi.

Mengatasi kekurangan komoditas konsumtif pangan itu dapat dilakukan dengan meningkatkan jenis sumber lain melalui diversifikasi pangan dengan kembali kepada kearifan gastronomi lokal yang selama digunakan masyarakat di daerah dan pedesaan.

Variasi jenis dan macam pangan lokal Indonesia sangat beragam, hal ini tergantung dari budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Nasi jagung, sagu dan gaplek bukan mencerminkan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang rendah tetapi kebiasaan dan kearifan masyarakat setempat dalam memanfaatkan keadaan alam yang harmonis dan selaras.

Salah satu upaya nyata untuk meningkatkan percepatan gerakan penganeka-ragamankonsumsi pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan adalah dengan mengembalikan pola penganeka-ragaman konsumsi pangan yang telah mengakar di masyarakat sebagai kearifan gastronomi lokal.

Kearifan gastronomi lokal sebagai sumber karbohidrat masyarakat di pedesaan yang biasa dikonsumsi adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong (sebek), surak, gembili (kemilik), uwi dan perenggi.

Sedangkan sebagai sumber protein, masyarakat juga telah terbiasa mengkonsumsi aneka jenis ikan, seperti belut, siput, kerang dan unggas yang berasal dari hasil budidaya maupun hasil tangkapan di alam.

Adapun untuk sumber mineral dan vitamin, didapat dari buah-buahan dan sayuran yang tersedia di pinggiran hutan, kebun, pematang sawah, saluran irigasi maupun di pekarangan rumah.

Pembudidayaan beberapa komoditas pangan lain saat ini memang seperti kurang diperhatikan yang seharusnya sudah saatnya kembali memerhatikan pangan-pangan potensial seperti umbi-umbian atau biji-bijian yang dapat menjadi substitusi beras.

Sejak 1974, awal 1990-an dan tahun 1996, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai inpres tentang pentingnya penganekaragaman pangan dan gizi sebagai tujuan menuju diversifikasi pangan.

Kegagalan diversifikasi pangan selama ini disebabkan beras mempunyai citra superior ketimbang pangan sumber karbohidrat lainnya. Dengan memerhatikan sumber daya lokal, sesungguhnya ada peluang untuk mengurangi konsumsi beras bagi bangsa ini.

Arti penting menanamkan pemikiran untuk memanfaatkan bahan pangan lokal yang tersedia di tempat sebagai makanan sehari-hari akan sangat terdukung, jika pengetahuan tentang memasak makanan yang lezat dan menarik telah dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat. Bahwa selama ini, pendidikan memasak makanan yang dilakukan para ibu, hasilnya merupakan legenda nenek, yang terkesan kurang prestisius untuk disampaikan secara formal. Apalagi fenomena memasak legenda leluhur itu dengan kombinasi sifat bahan, jenis bumbu dan teknik mengolah tidak pernah atau sedikit sekali diungkap dan dijelaskan. Pelajaran memasak makanan dan tata boga yang ada dalam kurikulum lembaga pendidikan di Indonesia dinilai kurang menekankan penggunaan bahan pangan lokal, serta tidak didasari penguasaan ilmu dan teknologi pangan yang memadai. Bahkan cenderung, para juru masak profesional Indonesia menggunakan bahan-bahan import seperti terigu, keju, saos, karena terkesan seseorang lebih modern dan seleable dalam memiliki kemampuan dan kepandaian mengolahnya.

Oleh karena itu pemikiran untuk mendekatkan kearifan masakan-makanan lokal pada masyarakat menjadi sangat strategis. Banyak bahan pangan yang perlu digali peranannya secara ilmiah, seperti gula kelapa, legen, kluwak, untuk membentuk cita rasa dalam kuliner Nusantara. Setelah itu baru  diadakan bimbingan inovasi dalam pengolahan menjadi produk siap saji yang memenuhi tuntutan selera konsumen segala kelompok usia.

Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang mampu mendukung menciptakan budaya baru dalam pemanfaatan pangan lokal. Sumber daya manusia yang dapat diharapkan untuk berperan antara lain adalah sumber daya manusia yang mampu untuk menguasai ilmu pangan serta menyesuaikan dengan selera konsumen yang selalu mengalami perubahan dan pergeseran sesuai perkembangan. Diperlukan kemampuan baru agar menggunakan kuliner warisan tradisional Nusantara sebagai dasar pengembangan produk supaya produk tetap berakar pada budaya Indonesia namun mampu memenuhi selera konsumen.

Kearifan Gastronomi Lokal

Diversifikasi pangan seyogianya tidak hanya diterjemahkan sebagai mengganti pangan pokok. Upaya mengurangi konsumsi beras (serealia) harus diikuti dengan peningkatan konsumsi berbagai kelompok pangan lainnya seperti pangan hewani dan kacang-kacangan, dengan tetap memerhatikan aspek keseimbangan.

Ketersediaan bahan pangan yang bersumber warisan negeri sendiri, hari ini justru termarjinalkan karena dianggap sebagai bahan pangan kelas dua yang tidak memenuhi standar pangan masyarakat modern. Hal tersebut dikarenakan beras yang dianggap sebagai satu-satunya bahan pangan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Adanya anggapan bahwa makan tanpa beras (dibaca nasi) tidak dianggap sebagai makan, ditenggarai menyebabkan konsumsi beras nasional menjadi tidak terkendali, sehingga hari ini sebenarnya diperlukan pengambilan sikap serius dan tegas dari Pemerintah untuk menghentikan konsep pangan beras-isasi tersebut.

Tak hanya itu, masyarakat luas pun diharapkan mampu memahami pentingnya pemanfaatan bahan pangan lokal yang tersedia setempat sebagai makanan sehari-hari. Hal ini sangat mendukung pengembangan pangan lokal apabila pengetahuan tentang memasak makanan berbahan pangan lokal yang lezat dan menarik dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat.

Kemandirian pangan melalui kedaulatan pangan berperan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan hak yang paling asasi bagi manusia. Kearifan gastronomi lokal bertujuan membuka wawasan baru untuk mempercepat tercapainya kemandirian pangan melalui kedaulatan pangan, penganekaragaman pangan melalui tinjauan budaya makan, sejarah makanan dan antropologi budaya masyarakat terkait tradisi makan, yang selama ini masih terabaikan.

Kemandirian pangan yang dikembangkan dengan bertumpu pada keragaman sumber-daya bahan  pangan lokal merupakan faktor penting dalam kedaulatan pangan. Disamping itu didukung oleh kelembagaan dan budaya lokal / domestik; distribusi dan ketersediaan pangan mencapai seluruh wilayah; serta peningkatan pendapatan masyarakat, keluarga dan perorangan agar mampu

mangakses pangan secara berkelanjutan dengan memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha seluas- luasnya

Namun motif utama di balik pangan lokal seyogyanya harus merekam jejak pelaku-pelaku yang mempersiapkan dan siapa yang menggerakan sampai tersedianya keperluan bahan makanan dan minuman, antara lain seperti para pembudidaya, petani, nelayan, juru masak, atau apapun judul atau kualifikasi mereka. Para pelaku-pelaku ini yang menjamin ketersediaan dan mengolah pangan itu sehingga pancaindra kita seperti mata, hidung, dan lidah, ikut ”makan” disajikan secara sempurna.

Tanpa mereka, bagaimana jadinya perikehidupan bangsa ini. Mungkin budaya Indonesia, jika tidak boleh disebut peradaban, tidak akan pernah tegak dan sarat konflik.

Sayangnya, sejak orde reformasi, mereka itu semua boleh disebut ”pahlawan pangan yang jarang diperhatikan”. Para pengambil keputusan hampir jarang pernah menyentuh mereka. Semua pelaku di sisi proses ini memang jarang mendapat perhatian dari para pengambil keputusan. Padahal, mereka ini adalah jejaring penentu agar makanan sampai di mulut konsumen. Mereka juga selalunya terlambat menafsirkan terus-menerus pergerakan selera dan budaya baru konsumen. Akibatnya secara perlahan-lahan mereka mati karena tertinggal oleh selera konsumen yang melompat, karena perubahan budaya makan tak bisa dihindari. Ini sesuai dengan adagium bahwa konsumen adalah poros penggerak perubahan.

Miskinnya perhatian elite penguasa otomatis berimplikasi ke hilir, yakni pada ketidakmampuan para pelaku usaha makanan untuk bersaing dengan waralaba internasional, yang mampu menafsirkan perubahan selera konsumen berusia muda. Kelompok usia muda ingin-nya mengonsumsi produk kualitas premium, dengan rasa, bau, warna, kecepatan penyajian, dan kemasan prima.

Sejauh ini, belum pernah didengar ada program aksi Pemerintah untuk kemashlatan rakyat kecil, misalnya, melatih dan mendidik para juru masak warung tenda kaki lima agar makanan yang mereka masak dan jual bersih, penampilannya mengundang selera, menggoyang lidah dan rasanya enak.

Jika melihatnya, seakan-akan seluruh panca-indra kita juga ikut makan. Juga belum pernah terdengar kabar, usaha industri kecil makanan rumah tangga, seperti jajanan pasar tradisional, mendapatkan bimbingan kulinerologi sehingga penampilannya akan indah dan rasanya pun enak menjemput selera konsumen.

Sudah merupakan kewajiban rakyat Indonesia untuk mengangkat kemampuan kelompok ini untuk menjadi roda utama kreatifitas bangsa dalam mengolah potensi sumber daya yang dimiliki dan dimanfaatkan pada kesempatan yang tersedia. Kreatifitas yang dimaksud bersumber pada akar budaya bangsa yang semakin besar keanekaragaman akar budaya itu akan semakin besar potensi kreatifitas yang dihasilkan serta semakin besar pula potensinya untuk maju berkembang dalam persaingan global.

Sebuah negara dikatakan memiliki kedaulatan pangan yang baik apabila pangan itu tersedia, baik jumlah maupun mutunya aman dan merata. Rakyat dapat membeli dengan harga terjangkau dan kita tidak harus tergantung secara mutlak kepada sumber-sumber pangan negara lain di pasar internasional.

Kelangsungan hidup suatu bangsa bukan ditentukan oleh invasi militer, konflik ideologi, dan kontestasi politik, melainkan oleh ketersediaan pangan.

Adalah tugas semua pihak, agar masyarakat dapat memperoleh cara yang paling tepat yang dapat digunakan sebagai salah satu upaya percepatan peng-aneka-ragaman pangan melalui sinergi berbagai aspek yang belum pernah dilakukan dalam pencapaian tujuan peng-aneka-ragaman pangan.

Kuliner lokal Nusantara sangat mampu memenuhi kebutuhan kita dan dapat memberikan gizi yang bagus, karena kuliner lokal Nusantara dikenal dan telah dikaji memiliki keunggulan yang terbukti dan diakui. Pelestarian kuliner Nusantara mutlak diperlukan untuk membangun bangsa yang maju, mandiri, cerdas, inovatif, dan produktif, serta visioner.

Saat ini belum ada kesadaran untuk mendokumentasi semua jenis kekayaan kearifan gastronomi lokal yang tersebar di suruh negeri ini. Catatan tentang kearifan gastronomi lokal merupakan bagian dari upaya mendokumentasi kekayaan kuliner warisan tradisional Nusantara. Banyak berbagai ragam tulisan mengenai kuliner tetapi pada umumnya sebatas resep tanpa menjelaskan perihal sejarah, asal usul, ritual dan hubungannya dengan kearifan lokal.

Mengangkat potensi kearifan gastronomi lokal ke pentas dunia merupakan suatu keharusan. Sebab potensi kuliner di Tanah Air, sungguh sangat luar biasa beragam, tidak tertandingi dengan negara mana pun. Sudah ada bukti kuliner nusantara dikenal dunia seperti rendang, di antaranya, adalah masakan daging paling enak yang sudah dikenal dan diakui dunia.

Mengenal kearifan gastronomi lokal, memahami cara memasak, serta seni menghidang masakan akan membantu menghasilkan dan meningkatkan citarasa. Citarasa ini pada akhirnya akan membangun rasa cinta terhadap Tanah Air sendiri. Apabila orang mampu menikmati citarasa yang beragam ini, niscaya manfaat makanan akan lebih baik dan mampu menanamkan kebajikan dalam hidup di samping membangun rasa cinta Tanah Air.

Tidak dapat disangkal sumber daya alam nusantara sangat kaya dan menjadi citarasa dunia. Semua itu ada di bumi Nusantara. Perjalanan mencari dunia baru yang menghasilkan seni dapur (cuisine) sangat diakui Perancis, yaitu dengan masuknya aneka rempah-rempah dari Maluku, Jawa dan Sumatra ke Eropa lebih dari 500 tahun silam.

Dalam upaya melestarikan warisan pangan lokal, kearifan gastronomi lokal dapat dijadikan pendamping dari ilmu-ilmu serta teknologi modern. Karena kearifan gastronomi lokal merupakan internalisasi dari pengalaman hidup yang panjang dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat lokal dengan norma-norma sosialnya. Kearifan gastronomi lokal ini dapat sekaligus menjadi penyaring modernisasi yang dapat berdampak negatif bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat, maupun merusak alam lingkungan.

Mewujudkan kedaulatan pangan nasional melalui peningkatan produksi komoditas pangan lokal bukan berarti harus mengabaikan norma-norma sosial budaya, mengabaikan daya dukung dan  kelestarian alam, serta memarginalisasi eksistensi masyarakat lokal. Kedaulatan pangan nasional akan menjadi terlalu mahal ongkosnya bila harus mengabaikan ketahanan sosial budaya masyarakat pedesaan dan menimbulkan kerusakan alam.

Kearifan gastronomi lokal ini menjadi benteng yang sangat penting dalam meningkatkan peranan pangan lokal di Indonesia. Peran dunia usaha memproduksi komoditas pangan lokal atas kearifan  gastronomi lokal memang sulit untuk dimaksimalkan, sebaliknya peranan tersebut perlu terus didorong oleh Pemerintah melalui regulasi dan penyediaan infrastruktur yang diperlukan. Meski demikian, peranan dunia usaha tetap harus sejalan dengan kearifan gastronomi lokal yang telah tumbuh dan berkembang pada kehidupan masyarakat pedesaan selama ini. Dengan begitu, kedaulatan pangan nasional akan terwujud dengan adanya diversifikasi konsumsi pangan berbasis kearifan gastronomi lokal.

Renungan & Saran

Sebagai negara subtropis, apabila Republik mengurangi karnaval politik dan kontestasi kekuasaan serta praktek demokrasi lebih difokuskan pada gerakan struktur pangan lokal berbasis kearifan gastronomi lokal, diyakini Indonesia akan mampu memberi makan rakyatnya. Sebaliknya, bila terus terjebak pada semata-mata kebebasan berekspresi, kita akan jadi beban dunia.

Untuk itu, Pemerintah harus berperan secara pro-aktif sebagai suporter dan katalisator. Pemerintah harus memahami perubahan budaya makan masyarakat. Bukan waralaba asing yang sesungguhnya menjajah Indonesia, tetapi elite penguasa gagal menangkap perubahan selera bangsa sendiri. Tanpa itu, suara- suara kritis yang mengatakan bahwa makanan asing telah menggeser makanan lokal akan semakin menebar.

Perjuangan ini semua bukan hanya ada di wilayah kekuasaan Pemerintah, sudah saatnya merangkul inisiatif kerjasama dengan gerakan Filantropi di Indonesia untuk turut bahu-membahu membangkitkan pelestarian kearifan gastronomi lokal bangsa ini. Upaya mengembangkan potensi Filantropi bagi pemberdayaan gastro-kuliner di Indonesia, mengingat upaya ini tidak mungkin hanyadilakukan oleh orang-perseorangan, maupun oleh satu dua kelompok atau organisasi atau oleh Pemerintah saja. Tantangan masalahnya terlalu besar.

Belum adanya infrastruktur kelembagaan dan kebijakan yang mendukung dan mendorong secara intensif perlu adanya usaha-usaha yang efektif dan terarah dari berbagai komponen pelaku dan pendukung Filantropi di Indonesia untuk menghimpun, menyatukan dan memperkuat gerak langkah bersama dalam menghadapai tantangan pelestarian gastro-kuliner di negeri ini. Kontribusi gerakan Filantropi dalam bidang gastro-kuliner Indonesia sangat potensial bagi bangsa ini, khususnya bila daya kemampuan mereka ditransformasikan menjadi sesuatu yang lebih berarti.

Jangan sampai kemerdekaan masyarakat tak terwujud, stabilitas politik pun bisa terancam setiap saat karena rakyat lapar. Ini disebabkan, meminjam istilah Mahatma Gandhi, ”Bagi orang yang kelaparan, roti adalah Tuhan. Karena itu harus tersedia di setiap rumah.”

“Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya, untuk Indonesia Raya.” Inilah syair lagu sekaligus doa dari bangsa ini. Hiduplah tanahku dengan membangun badannya. Hiduplah negeriku dengan membangun jiwanya. Menghidupkan Nusantara hanya bisa dilakukan dengan membangun jiwa serta membangun badannya dengan mencangkul tanah airnya. Kebangkitan kearifan gastronomi lokal terjadi karena bertemunya jiwa dan raga, pikiran dan perut, esensi dan eksistensi, visi dan aksi, serta ideologi dan pangan kuliner lokal negeri sendiri sebagai sumber energi rakyat Indonesia. Kembalikan kearifan gastronomi lokal sebagai inspirasi bagi anak negeri di Bumi Pertiwi.

___________________________

Oleh: Indra Ketaren, Akademi Gastronomi Indonesia




Blog Stats

  • 2,099,886 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers