Posts Tagged ‘Statemanship



31
Jul
14

Kerakyatan : Temu 53 Persen versus 47 Persen Rakyat Indonesia

Logo NasPan45

Jimly: Pertemuan Jokowi-Prabowo Itu 53 Persen Versus, 47 Persen Rakyat Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, menilai pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto bukan pertemuan kedua belah pihak saja. Tetapi juga pertemuan antara 53 persen versus 47 persen masyarakat Indonesia.

“Jadi kita harus mengendalikan semuanya. Bukan dua pribadi atau empat pribadi. Ini persoalan 47 persen versus 53 persen rakyat Indonesia. Masing-masing ini emosi,” ujar Jimly di kediaman rumahnya, Pondok Labu Indah, Jakarta Selatan, kemarin.

Jimly pun berandai, jika 53 persen tersebut lebih banyak di masyarakat kelas menengah ke atas dan 47 persennya mayoritas kelas menengah ke bawah.

Diperlukan, kesabaran dalam mempertemukan kedua belah pihak. Sehingga, dirinya pun menyarankan jangan terburu-buru mempertemukannya seakan waktu sudah mulai habis.

“Yang biasanya itu pandai ribut, membangun keributan itu. Ini yang kelas menengah ke atas. Jadi musti sabar, kalau rakyat di bawah kan ikut-ikut saja,” tutur Jimly.

Lebih jauh dirinya mengatakan, pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo yang baik ketika Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan hasil persidangan hasil Pilpres 2014. “Ya, sehabis keputusan MK, kan masih ada waktu,” ucapnya.

Diketahui, kedua pasangan tersebut sehabis keputusan pengumuman hasil Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bertemu secara pribadi. Namun, ketika pada bulan Ramadan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertemukannya di Istana Negara sembari berbuka puasa bersama.

Baca Juga:

Soal Foto Dua Jari, Mahfud MD: Itu Foto Kampanye PKB

Ketua MK: Putusan Sengketa Pileg 2014 Minim Keluhan Dibandingkan 2009

Rumah Sederhana di Solo, Buah Cicilan Jokowi dan Iriana

31
Jul
14

PARRINDO : Sarankan Badan Pembinaan Maritim Indonesia

  Logo PARRINDO

 Perlu Dibentuk Badan Pembinaan Maritim Indonesia

Senin, 28 Juli 2014 – 08:36 WIB

Suara Pembaca:

Badan Pembinaan Maritim Indonesia

Dalam rangka pembangunan Poros Maritim Dunia maka perlu dibentuk tersendiri Badan Pembinaan Maritim Indonesia yang sungguh berkewenangan melakukan keterpaduan perencanaan, perancangan, prnelitian, pengkajian, pemberdayaan, pengembangan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian kegiatan-kegiatan berkaitan dengan program2 poros maritim Indonesia.

Keberadaan peran Dewan Maritim Indonesia dan Kementerian-kementerian Teknis Sektoral dengan demikian akan dapat lebih dioptimalkan.

Penguatan pembudayaan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dengan demikian juga akan terfokus, sehingga sebagai negara maritim, RI akan lebih berdaya optimasikan sumber2 daya kelautan dan kemaritimannya guna capaian sejahterakan rakyatnya sekaligus sebagai pusat perdagangan dunia yang handal.
Semoga semangat seperti “bagi Indonesia, laut adalah masa depan dan iptek adalah jawabannya” dapat terealisasi segera.

Jakarta, 27 Juli 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

 

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-perlu-dibentuk-badan-pembinaan-maritim-indonesia.html#ixzz391wV6dov

Salam Pancasila ..
Setuju .. Utk itu perlu penetapan Otoritas Maritim Indonesia dibawah Presiden Langsung. Indonesia mempunyai 3 status Maritim yaitu Coastal state, Port State dan Flag state. Didunia ini hanya 2 negara yg mempunyai 3 status itu, yaitu Indonesia dan Filipina. Kami dari Yayasan Pendidikan Maritim Indonesia telah mengkaji dan mempunyai sylabusnya.
Demikian disampaikan ..
Soraya Djajakusuma

SEBELAS KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAKRO PEMBANGUNAN MARITIM

 

Indonesia Poros Maritim Dunia

Selasa, 05 Agustus 2014 – 11:27 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Indonesia Poros Maritim Dunia

Aspirasi Presiden Terpilih KPU, Joko Widodo tentang Indonesia Poros Maritim Dunia ternyata mendulang opini komplementer seperti pentingnya pembentukan Badan Pembinaan Maritim Indonesia, juga opini penting lainnya yaitu pemberdayaan Pelabuhan Bitung di Manado yang adalah berpotensi bahari untuk container yard mengingat kedalaman selatnya +/- 22-30m` dan lautnya tenang karena didepannya ada pulau Lembe, sehingga kalau dikembangkan akan menghidupkan kawasan timur Indonesia menimbang sebagai negara kepulauan sebesar ini harusnya tidak kalah dengan Taiwan yang punya Kyusung, Jerman punya Hamburg sebagai pelabuhan container dan selain optimasi jalur Tanjung Priok – Bitung yang aksesnya langsung Pacific, juga bangun saja Tol Menado-Bitung 42 km saja yang setara Cipularang sebagai pendukung, dan pulau Lembe juga bisa dikembangkan seperti Suramadu yaitu sebagai Hub Makassar, Ambon, Sorong, Surabaya kebarat, begitu dikemukakan oleh sobat Sucipto Harimurti di sosmed SOMALINDO (Solidaritas Masyarakat Lokal Indonesia).

Lebih lanjut sobat Hari Setiawan yang juga di sosial media yang sama, beropini bahwa Bitung – Sorong – Biak sebenarnya ideal untuk dikembangkan sebagai Pelabuhan & Kawasan Ekonomi dengan fokus & orientasi ke Negara2 Kepulauan di Pasifik yg selama ini pasarnya dikuasai Aussie & New Zealand. Kalau saja di Kawasan Timur tersebut dapat terbangun infrastruktur & diprioritaskan juga Industri Pengemasan bagi semua produk liquid/cair bisa di kemas di kawasan tersebut & lalu dipasarkan ke Nauru – Palau – PNG-Bougenville – Fiji – Solomon & sekitarnya, maka produk2 seperti Kecap-Olie-Detergen-Semen-Saus-Pasta Gigi dapat diangkut dalam bentuk curah dan dikemas di Bitung -Sorong – Biak. Jadi paradigmanya memang perlu dirubah bahwa Indonesia Timur juga merupakan Serambi Depan NKRI menghadap ke Pasifik. Hal ini barangkali bisa menjawab permasalahan kawasan Timur Nusantara yg selalu merasa “ditinggalkan” itu.

Tentunya sumbang pikir ini tidak berhenti di ketiga opini tersebut diatas saja, suasana batin kerakyatan yang dibangun oleh Presiden Terpilih KPU, Joko Widodo, rupanya akan terus mendulang opini2 lain guna memperkaya dan memperkuat aspirasi Poros Maritim Dunia yang terhitung cemerlang itu.

Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI,

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

 

BERITA LAINNYA

 

 

 

26
Jul
14

Pengamat Politik : Jokowi Lebih Menjanjikan Daripada Prabowo

On 07/24/2014 08:22 PM, Awind wrote:

http://internasional.kompas.com/read/2014/07/24/10141211/Prof.Emmerson.Jokowi.Lebih.Menjanjikan.daripada.Prabowo?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp

Prof Emmerson: Jokowi Lebih Menjanjikan daripada Prabowo

Kamis, 24 Juli 2014 | 10:14 WIB
altVOA Prof. Donald K. Emmerson

KOMPAS.com — Profesor Donald K Emmerson adalah Direktur Forum Asia Tenggara di Shorenstein Asia dan seorang profesor di Stanford University, AS. Dia optimistis melihat kondisi politik di Indonesia. Berikut ini merupakan wawancara VOA (Voice of America) dengan Prof Emmerson terkait pelaksanaan Pilpres 2014, terpilihnya Joko Widodo, serta peluang dan tantangan Joko Widodo nanti sebagai presiden.

Rakyat Indonesia kelihatan semakin percaya diri dan dewasa mengikuti pilpres langsung tahun ini, tetapi ada suatu fenomena baru yang terjadi, yaitu sikap Prabowo Subianto, salah satu calon presiden, yang menolak hasil rekapitulasi pemilu dan menarik diri dari proses pemilu hanya beberapa jam sebelum hasilnya diumumkan. Melihat kedua hal itu, bagaimana Anda melihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia?

Saya seorang yang sangat optimistis melihat kondisi politik di Indonesia meski ada kontroversi dan ketegangan yang terjadi terkait sikap Prabowo Subianto yang menolak hasil pemilu karena menilai telah dicurangi. Saya mempertaruhkan penilaian saya, tetapi memang ada indikasi kuat bahwa Jokowi akan tetap dilantik sebagai presiden berikutnya dan Prabowo Subianto akan terisolasi jika tetap berkeras menolak hasil pemilu. Saya tetap yakin Jokowi tetap memiliki legitimasi sebagai pemenang pemilu yang jujur dan adil meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa melihat luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya pemilih, hampir tidak mungkin pemilu berlangsung 100 persen secara jujur dan adil. Namun, melihat selisih suara di antara Jokowi dan Prabowo sekitar 8 juta suara, sulit membayangkan bahwa 8 juta suara itu merupakan hasil rekayasa atau dicurangi.

Namun, saya juga ingin melihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam jangka waktu yang lebih panjang, bukan sekadar berdasarkan pemilu kali ini saja. Ada penilaian bahwa demokrasi dianggap berhasil jika sudah menjadi satu-satunya aturan main di negara tersebut atau bahasa yang suka saya pakai adalah “the only game in town“. Tentu saja maksudnya ini lebih dari sekadar “permainan” atau “aturan”. Namun, dengan kata lain, tidak ada alternatif yang punya legitimasi di negara tersebut, dalam hal ini Indonesia, selain demokrasi.

Melihat konteks itu, menarik mencermati pidato-pidato Prabowo Subianto semasa kampanye yang menunjukkan bahwa dia tidak suka pada pemilu langsung, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Ini bisa diterjemahkan bahwa Prabowo tidak punya komitmen pada demokrasi.

Jadi, ada baiknya dia tidak terpilih sebagai presiden baru Indonesia karena bisa-bisa dia justru membuat demokrasi mundur. Namun, kembali ke pertanyaan awal soal “apakah demokrasi sudah menjadi satu-satunya aturan permainan di Indonesia dan apakah sudah diinstitusionalisasikan”, maka ada sejumlah kriteria yang bisa dijadikan ukuran.

Salah satu di antaranya adalah sudah berapa banyak pemilu yang diselenggarakan. Awal tahun ini Indonesia menyelenggarakan pemilu langsung keempat, yaitu pemilu legislatif dan disusul dengan pemilu presiden langsung ketiga pada tanggal 9 Juli lalu. Memang belum ada batas perolehan suara (threshold) yang ditetapkan untuk menunjukkan “wah memang demokrasi sudah dilembagakan di Indonesia,” tetapi pertambahan jumlah pemilih setiap tahun ini menunjukkan bahwa demokrasi memang mulai menjadi kisah sukses di Indonesia. Demokrasi menjadi cara efektif serah terima kekuasaan secara damai dalam sistem politik.

Kriteria kedua adalah transparansi. Dalam hal ini kita patut memuji rakyat Indonesia, termasuk pemilih-pemilih muda, yang sudah semakin dewasa. Bahkan, dalam pemilu kali ini mereka menggunakan teknologi lewat berbagai media sosial, quick count, exit poll, dll. Untuk menghindari terjadinya kecurangan dan pelanggaran pemilu, mereka tidak segan-segan melakukan cek dan recheck lewat berbagai media sosial tadi. Ini suatu hal yang menggembirakan terlebih melihat semangat kaum muda Indonesia yang kelak mewarisi masa depan Indonesia.

Kriteria ketiga adalah legitimasi dan ini sangat penting. Indonesia cukup beruntung karena dalam dua pilpres langsung sebelumnya, Yudhoyono memenangkan pemilu secara mutlak dengan selisih suara sangat besar, baik di Pemilu 2004 maupun Pemilu 2009. Sulit mempersoalkan selisih suara yang sangat besar yang diraih Yudhoyono. Hal ini membantu mempersiapkan rakyat Indonesia menghadapi perolehan selisih suara Jokowi yang lebih sedikit. Perolehan suara Jokowi yang 53 persen dengan Prabowo yang 47 persen, jadi ada selisih suara 6 persen, tetapi merupakan hal yang substansial. Namun, tetap memicu pertanyaan soal apakah Prabowo akan berhasil mempersoalkan selisih suara tersebut ke pengadilan dan akankah hal ini memicu terjadinya aksi kekerasan.

Kita sama-sama tahu Indonesia sudah mengalami banyak pengalaman dengan terjadinya beragam aksi kekerasan. Saya bahkan baru saja berbicara dengan beberapa teman yang baru kembali dari Indonesia. Mereka mengatakan menemui banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang bersiap menuju ke Singapura, Hongkong, atau negara-negara dekat lainnya karena khawatir terjadinya aksi kekerasan bernuansa ras pasca-pemilu. Ini sangat miris meskipun hingga saat wawancara ini terbukti tidak terjadi aksi kekerasan apa pun di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran itu tidak terbukti, menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sudah dewasa dan menunjukkan keabsahan hasil pemilu.

Jika ketiga kriteria itu dinilai sudah terpenuhi, dapatkah dikatakan demokrasi Indonesia sudah berhasil?

Nah itu dia. Demokrasi baru dinilai benar-benar berhasil jika berhasil membuktikan kepada para peserta demokrasi, dalam hal ini rakyat Indonesia, bahwa hasil demokrasi itu manjur bagi mereka. Bahwa tokoh atau pemerintahan yang dihasilkan dari proses demokrasi itu benar-benar kompeten. Ini masih harus diuji karena Jokowi juga baru saja terpilih.

Jokowi memang belum membuktikan kompetensinya, tetapi setidaknya rakyat Indonesia telah membuktikan bahwa mereka lebih dewasa dalam berdemokrasi dibanding elite politiknya, bukan?

Ha-ha-ha… Penggambaran yang Anda sampaikan cukup baik. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah elite politik terlibat dalam korupsi, manipulasi, ada yang mengklaim bahwa Indonesia adalah negara oligarki yang tidak bisa melakukan reformasi, negara yang hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang korup, dan jika kemudian kita melihat beberapa elite politik tertentu yang keluar masuk dalam kabinet pemerintahan selama ini, memang benar yang Anda katakan.

Namun, Anda juga harus mengetahui bahwa Jokowi berasal dari latar belakang yang sama sekali berbeda. Dia adalah satu-satunya presiden di Indonesia yang latar belakangnya berasal dari dunia bisnis. Ia memang pernah menjadi Wali Kota Solo dan kemudian Gubernur Jakarta, tetapi pada dasarnya dia adalah pebisnis. Dia seorang eksportir mebel dari Solo. Dia berasal dari luar lingkaran elite yang korup. Rakyat Indonesia tampaknya tahu betul bahwa jika mereka memang ingin melakukan reformasi secara serius, terutama reformasi ekonomi yang memang luar biasa penting, maka sangat rasional untuk tidak memilih seseorang yang pernah duduk di lingkaran kekuasaan, tetapi memilih seseorang yang benar-benar berasal dari luar sistem.

Apa masalah yang menjadi target pekerjaan utama Jokowi setelah dilantik? Reformasi ekonomi atau justru mengatasi intoleransi beragama dan minimnya perlindungan terhadap kaum minoritas?

Saya kira kita harus bedakan antara prioritas dan masalah. Dalam hal prioritas, saya kira prioritas utama Jokowi adalah reformasi ekonomi. Harus diakui bahwa makro-ekonomi Indonesia tidak terlalu baik, angka pertumbuhan masih di bawah 6 persen. Angka ini sebenarnya, jika ingin jujur, merupakan hal yang tidak seharusnya. Artinya, angka pertumbuhan ini masih bisa didorong lebih tinggi lagi jika Indonesia berniat tidak sekedar jadi negara berkembang.

Infrastruktur merupakan prioritas penting lain terkait reformasi ekonomi. Indonesia dikenal sebagai negara yang punya sumber daya beragam, minyak, emas, mineral, dll, sehingga infrastruktur merupakan hal vital. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dll. Infrastruktur merupakan hal yang sangat vital. Tanpa infrastruktur yang memadai, Indonesia akan tertinggal secara domestik dan luar negeri. Padahal, ini sangat penting untuk mendorong angka pertumbuhan. Hal lain adalah anggaran. Hampir seperlima anggaran habis untuk subsidi BBM. Saya tahu mencabut subsidi BBM akan sangat menyakitkan rakyat, tetapi saya juga yakin  legitimasi Jokowi akan membuat rakyat memahami kebijakan ini jika ia memutuskannya pada tahun pertama setelah berkuasa.

Prioritas penting lain setelah ekonomi adalah pendidikan. Untuk mencegah terperangkap dalam kemiskinan secara terus-menerus, Indonesia harus meningkatkan kualitas pendidikan. Sebenarnya kebijakan pendidikan Indonesia sejak zaman Soeharto sudah cukup baik, terutama dari sisi kuantitas atau banyaknya jumlah anak yang bisa sekolah. Namun, dari sisi kualitas, saya kira perlu ada terobosan. Jika Indonesia tidak bisa membuat SDM-nya bersaing di pasar global, masa depannya akan kurang cerah.

Sementara itu, dari sisi tantangan, yang paling utama adalah intoleransi yang Anda sebut tadi. Meningkatnya jumlah kelompok Islam garis keras dan kekebalan hukum yang mereka miliki setelah melakukan aksi kekerasan terhadap kelompok Kristen, kelompok Islam-minoritas dll merupakan tantangan utama yang harus diatasi Jokowi. Saya sangat gembira ketika menyadari pidato kemenangan Jokowi di Pelabuhan Sunda Kelapa, yang tampaknya dimaksudkan untuk menunjukkan Indonesia memiliki akses maritim global, menggunakan beragam bahasa. Salam pembuka Jokowi dalam pidato itu tidak saja menggunakan bahasa Arab “Assalammualaikum“, tetapi juga bahasa Buddha, Hindu, dll. Ini menunjukkan bahwa Jokowi sejak awal punya keberanian untuk mengatasi intoleransi beragama di Indonesia.

Tantangan kedua Jokowi adalah korupsi. Survei terbaru Gallup menunjukkan bahwa 91 persen warga Indonesia yakin bahwa korupsi meluas dari pemerintahan dan 86 persen warga yakin korupsi meluas dari dunia bisnis. Ini merupakan salah satu tantangan utama bagi Jokowi untuk memberantasnya dan menurunkan angka korupsi. Saya yakin Jokowi mampu karena dalam salah satu pernyataannya dia mengatakan “jika ada menteri yang kinerjanya tidak baik, termasuk melakukan korupsi, maka dia akan memecatnya.” Ini tidak terjadi pada pemerintahan Yudhoyono, terutama pada masa jabatan keduanya. Momentum pemberantasan korupsi yang digalakkan pada masa jabatan pertama pupus begitu muncul sejumlah kasus korupsi pada masa jabatan keduanya, yang bahkan menjadi wabah tidak saja di pemerintahannya, tetapi juga partai politiknya.

Jika Jokowi menyadari masalah dan tantangan yang dihadapinya, pastinya akan terjadi perubahan kebijakan besar-besaran dalam pemerintahan Jokowi?

Ya. Namun, saya harus jujur menganalisis karena saya independen dan tidak partisan. Jokowi memang jauh lebih menjanjikan sebagai pemimpin baru dibanding Prabowo, tetapi jangan lupa partai yang mengusungnya ke puncak kekuasaan. PDI-Perjuangan dan pimpinannya Megawati Soekarnoputri bukanlah orang luar. Ia adalah orang dalam. Setidaknya pernah berada dalam lingkaran kekuasaan. Demikian pula Jusuf Kalla yang kini akan berjuang bersama Jokowi, patut diakui dia memiliki rekam jejak yang baik dalam menangani berbagai isu, terutama konflik di Aceh dan Poso, tetapi dia juga orang dalam. Dia juga bagian dari elite politik. Latar belakangnya di Golkar, partai yang kini justru mendukung Prabowo. Jadi, saya optimistis, tetapi juga waspada, berhati-hati melihat pengambilan kebijakan Jokowi nantinya. Jika Anda mencoba memosisikan diri dalam posisi Jokowi dan menjadi incumbent, banyak hal akan berubah. Dalam arti, dia akan menyadari bahwa banyak hal yang harus dilakukan dan tanggung jawab yang harus dipikul lewat kompromi.

Apakah mungkin terjadi kompromi, atau saya lebih suka menggunakan kata “rekonsiliasi”, di antara kubu Jokowi dan Prabowo? Mungkinkah Jokowi menawarkan sejumlah posisi bagi Prabowo?

Ini topik yang krusial. Karena begini, setelah pengumuman KPU dan ada penetapan pemenang secara sah, tanpa gejolak, mungkin banyak warga dan pemimpin dunia merasa lega. Mereka mulai mengalihkan perhatian ke Ukraina, krisis Israel-Palestina, dll. Tetapi, saya tidak. Menurut saya, masa di antara saat pengumuman KPU 22 Juli hingga pelantikan Oktober nanti justru merupakan masa-masa genting. Jelas bahwa partai-partai yang mendukung Prabowo bisa akan bubar atau keluar dari koalisi yang mereka ciptakan. Mereka akan mencari kesempatan untuk bergabung dengan Jokowi yang saat ini hanya menguasai 37 persen kursi di DPR.

Harus diakui bahwa meskipun Jokowi jadi presiden, dia adalah presiden minoritas karena partai-partai yang mendukungnya hanya merupakan kelompok kecil di DPR. Sementara itu, sistem politik Indonesia adalah campuran antara presidensial dan parlementer. Jokowi akan menghadapi kesulitan jika dia menemui tantangan dari koalisi besar yang berada di belakang Prabowo. Kabar baiknya adalah koalisi permanen Prabowo itu justru akan bubar. Namun, jangan salah, hal ini juga berpotensi menimbulkan masalah baru karena jika kita belajar dari era pemerintahan Yudhoyono yang merangkul begitu banyak partai pendukung dan merasa “kuat”, padahal hanya dalam tanda petik. Dukungan yang diperoleh Yudhoyono semu dan banyak anggota kabinetnya yang mengambil kebijakan sendiri-sendiri karena merasa loyalitasnya diukur dari sikap loyal kepada partai politiknya, bukan kepada presiden.

Alhasil, pemerintahannya kacau dengan begitu banyak politisi independen dan Yudhoyono tidak bisa membuat kabinetnya kompeten. Sudah tidak kompeten, dipenuhi skandal korupsi pula. Jadi, saya kira sebaiknya hanya melakukan koalisi secara minimal, 53 hingga 54 persen, sehingga bisa mempertahankan kekuatan mayoritas tadi tanpa perlu diganggu oleh mereka yang hanya loyal pada partai politik dan bukan pada presiden. Saya menilai Jokowi cukup mampu mewujudkan hal ini karena dia pernah mengatakan bahwa hanya 20 persen dari kabinetnya yang berasal dari partai politik. Jika itu yang terjadi, saya yakin kompetensi pemerintah Jokowi akan tinggi dan korupsi bisa ditekan.

Adakah kebijakan luar negeri yang perlu diubah Jokowi?

Dari kampanye-kampanya saya melihat Jokowi menekankan perlunya memperkuat hubungan antara Indonesia dan Palestina, yaitu dengan membuka kedutaan Indonesia di Palestina. Namun, di luar Timur Tengah, saya kira banyak pihak menanti bagaimana sikap Indonesia mengatasi beragam tantangan baru di Asia Tenggara, termasuk pendekatan apa yang akan dilakukan terhadap China. Kini ada anggapan bahwa “Anda bisa mendekat ke China untuk meningkatkan kemakmuran dan mendekat ke Amerika untuk memperkuat keamanan”.

Jika Jokowi benar-benar tulus saat mengungkapkan rencana untuk menjadikan Indonesia sebagai “poros maritim dunia” atau “global maritime access“,dia harus mempersiapkan kebijakan untuk menghadapi China, terkait krisis di Laut China Selatan, dan tentu saja pada ASEAN. Indonesia adalah “natural leader” ASEAN, tetapi herannya dalam beberapa tahun ini Indonesia tidak suka memainkan peran penting. Kebijakan luar negeri Indonesia malah bisa dibilang “naif”.

Kita dengar dari Yudhoyono bahwa kebijakan luar negeri Indonesia berlandaskan “million friends zero enemy“. Itu bukan strategi, itu kontes popularitas. Saya harap Jokowi memahami luasnya Indonesia, signifikannya peran yang dimainkan, bahkan negara kepulauan terbesar di dunia dengan beragam sumber daya, sehingga kebijakan luar negerinya lebih baik. Saya kira Indonesia tidak bisa bersikap pasif saja terhadap banyak hal, terutama terhadap China. Karena jika hal ini terus terjadi, dari perspektif Amerika, jika Amerika diminta Vietnam dan Filipina untuk membantu menghadapi China, sebenarnya Amerika justru mempertanyakan peran Indonesia dan ASEAN terlebih dulu. Jika negara-negara di Asia Tenggara tidak peduli dengan konflik yang terjadi di Laut China Selatan, kenapa Amerika harus peduli?

Pendekatan yang sekarang ini terjadi ialah “mendekat ke China untuk meningkatkan kemakmuran dan mendekat ke Amerika untuk memperkuat keamanan” bukanlah pendekatan yang baik untuk jangka panjang, apalagi bagi Amerika yang pastinya tidak ingin “dimintai” membantu menjaga keamanan Asia Tenggara, tetapi ditinggal saat Asia Tenggara mencari kemakmuran ke China. Pernyataan ini bisa jadi kontroversial, tetapi saya rasa Indonesia di bawah Jokowi harus memikirkan hal ini. Banyak pihak, termasuk Amerika, yang menunggu inisiatif Indonesia dalam berbagai isu.

__._,_.___

http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/24/269595559/Jokowi-Bawa-500-Pengacara-Lawan-Prabowo-di-MK

Jokowi Bawa 500 Pengacara Lawan Prabowo di MK

Kamis, 24 Juli 2014 | 21:02 WIB
Jokowi Bawa 500 Pengacara Lawan Prabowo di MK

Aktivis memainkan Barongsai saat aksi damai membawa pesan TRI TURA (Tiga Tuntutan Rakyak) di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, (21/01). Mereka menuntut agar pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam waktu yang bersamaan. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Tim Hukum Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan, menyatakan telah menyiapkan sekitar 500 pengacara untuk menyanggah gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi. Mereka telah dilengkapi bukti pembelaan baik dokumen maupun saksi-saksi. “Segala dokumen dan saksi sudah siap dibawa ke MK,” kata Trimedya saat dihubungi Kamis, 24 Juli 2014.

Trimedya meyakini dokumen pembelaan maupun saksi-saksi itu akan sangat membantu Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat untuk mementahkan tuduhan tim Prabowo-Hatta. Sebab dia mengklaim alat bukti tersebut sudah menjawab segala kecurigaan yang diungkapkan Prabowo-Hatta.”Ada bukti untuk di Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah lainnya,” katanya. (Baca: Tim Hukum Merah Putih Lengkapi Data Gugat ke MK)

Prabowo Subianto menyatakan tidak menerima hasil pemilu karena menuding terjadi kecurangan yang cukup masif. Dia, melalui tim hukumnya, lantas berencana menggugat Komisi Pemilihan Umum. Diperkirakan sekitar 2000 pengacara digunakan untuk gugatan tersebut.

Trimedya yang juga anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan tidak khawatir akan ada kejutan yang diungkapkan tim Prabowo-Hatta di Mahkamah. Hal itu karena Trimedya tak menemukan keberatan yang cukup banyak dari saksi calon presiden dan calon wakil presiden nomor satu itu di tempat pemungutan suara. “Keberatan tidak sampai 10 persen di seluruh TPS,” ucap dia. (Baca: Hatta Sambangi Kantor DPP PKS Soal Gugatan MK)

Oleh karena itu dia yakin tim Prabowo-Hatta akan kalah. Keyakinan itu juga tak lepas dari jumlah selisih suara yang cukup besar antara dua pasang calon presiden itu. “Menggugat 500 ribu suara saja buktinya bisa lima kontainer. Apalagi menggugat 8,4 juta suara,” katanya, “Bagi saya, mereka hanya menunda kekalahan.”

Trimedya menambahkan tim hukumnya juga tidak hanya akan menyanggah dengan pembelaan, tetapi juga menunjukkan bukti dugaan kecurangan yang ditemukan timnya di sejumlah daerah. “Intinya asumsi harus didasari bukti bukan ilusi,” ujar dia.

TRI SUHARMAN

On 07/23/2014 04:31 PM, Awind wrote:

http://www.gatra.com/politik-1/57509-pernyataan-prabowo-sempat-jadi-blunder.html

Pernyataan Prabowo Sempat Jadi Blunder

  • Print
  • Email
Created on Wednesday, 23 July 2014 10:51

Jakarta, GATRAnews – Penyataan capres Prabowo Subianto menarik diri dari proses pilpres 2014 yang sedang berlangsung dalam konferensi persnya di Rumah Polonia, Jakarta Timur, sempat menjadi blunder.

Demikian Poempida Hidayatulloh, Anggota Tim Pemenenangan Nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menyampaikan penilaiannya di Jakarta, Selasa malam (22/7), menanggapi pernyataan Prabowo.

Eks politisi Partai Golkar ini menegaskan, keputusan Prabowo juga menimbulkan kesan negatif dari masyarakat Indonesia karena meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) juga tidak menjamin pasangan capres-cawapres nomor urut 1 menang pilpres 2014.

“Jika diadakan pemilu ulang, Jokowi-JK menang dengan perolehan suara lebih tinggi sementara suara Prabowo tergerus,” kata Poempida.

Juru bicara JK ini menilai ada beberapa blunder sikap Prabowo menarik diri dari semua proses pilpres 2014. Pertama, menunjukkan sikap antitesa dari sifat negarawan sejati dan diduga ingin menghindari kesan kalah dan enggan akui kemenangan Jokowi-JK.

“Keputusan sempat mundur justru menjadi bomerang, terlebih ada konsekuensi hukum yang mengikuti,” tandasnya.

 

Kesalahan kedua, kata Poempida, Prabowo tak mempertimbangkan konsekuensi pidana yang timbul apabila mundur dari pemilu presiden. Tindakan Prabowo dan koalisi bisa melanggar Undang-Undang Pilpres Pasal 246. Atas tindakan itu, Prabowo dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman penjara 36 bulan dan denda minimal Rp 50 milyar.

 

“Tak hanya capres, partai koalisi juga terancam hukuman penjara minimal 36 bulan dan denda minimal Rp 50 milyar,” tegasnya.

Kesalahan ketiga, cara capres Prabowo itu tak efektif untuk mengulur waktu atau mempengaruhi hasil pemilu presiden, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menyelesaikan rekapitulasi tepat waktu. “Apabila ditunda, maka KPU terancam sanksi dan diragukan kredibilitasnya,” tandasnya.

 

Sebelumnya, saksi dari kubu Prabowo-Hatta walk out dari sidang pleno rekapitulasi suara nasional yang diselenggarakan di KPU karena mengklaim kecurangan yang tak ditindaklanjuti dengan baik sebagai landasan aksi walk out.

 

Di Polonia, Prabowo menyatakan pengunduran diri dari pemilu presiden dengan alasan demokrasi di Indonesia yang dianggap tak demokratis, bertentangan dengan UUD 1945, dan KPU melanggar aturannya sendiri.

Kubu Prabowo-Hatta akhirnya mengklarifikasi sikapnya, yakni hanya mundur dari proses rekapitulasi suara di KPU, bukan mengundurkan diri dari pilpres, setelah berbagai pihak menanggi langkah Prabowo-Hatta itu.


Penulis : Iwan Sutiawan

Editor : Dani Hamdani


Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

PLAN B PRABOWO: DISINTEGRASI SOSIAL + DISINTEGRASI BANGSA

#BarjiBarbeh
Upaya Plan A untuk bermain-main kecurangan di bawah bendera legalisasi konstitusi tampaknya gagal dilakukan oleh Prabowo dan tim suksesnya. Kecurangan-kecurangan yang dituntut oleh Prabowo dalam Mahkamah Kontitusi nanti ternyata banyak menimbulkan perlawanan dari internal maupun eksternal Koalisi Merah Putih. Prabowo sadar, Mahkamah Konstitusi tidak akan mampu menjawab kepentingan dan ambisi pribadinya menjadi presiden.
Karena PLAN A gagal, Prabowo mulai masuk PLAN B. Yudi Syamhudi Suyuti (Caleg DPR RI Jateng VI No.6. Partai Gerindra, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Temanggung ) meminta kepada Presiden RI agar mengeluarkan Dekrit Presiden. “Kalau sekarang diteruskan sampai dilantik tidak di keluarkan dekrit, maka yang terjadi perlawanan-perlawanan sosial dan dapat mengkhwatirkan, disintegrsi sosial, maupun disintegrasi bangsa. Karena saat ini kedua kandidat mempunyai kekuatan terpolarisasi untuk bertindak terhadap proses pemilu yang inkostitusional (terjadi kecurangan dan rekayasa),” tandasnya.
Demi memperoleh Kekuasaan Desain DISINTEGRASI SOSIAL DAN DISINTEGRASI BANGSA sepertinya sedang dipersiapkan oleh Prabowo Subianto 
Apa saja yang di Persiapkan : 1. meMinta Presiden SBY Buat Perppu Perpanjangan Kepemimpinan, 2. Koalisi Merah Putih sedang mempersiapkan dan merencanakan untuk membentuk Pansus Kecurangan Pipres 2014 di DPR RI agar Pilpres dapat diUlang. 3. Yudi Syamhudi Suyuti (Caleg DPR RI Jateng VI No.6. Partai Gerindra) : SBY diminta Terbitkan Dekrit. 4 Gerakan fitnah yang mengarah ke adu domba TNI / Polri dgn masyarakat didahului oleh pernyataan umar abduh seorang mantan narapidana kasus woyla, kasus cicendo jamaah imron tentang terlibatnya institusi TNI / Polri dalam kemenangan Jkw Jk
baca :
Yudi Syamhudi Suyuti (Caleg DPR RI Jateng VI No.6. Partai Gerindra), Pilpres Kacau Balau, SBY diminta Terbitkan Dekrit
Jakarta, Aktual.co — Persatuan Rakyat Indonesia (PRI) menyakini bahwa intrik dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 ini belum berakhir, bahkan akan menjadi sangat berpotensial terjadinya sejumlah permasalahan yang besar, khususnya yang berkaitan dengan kehidupaan berbangsa dan bernegara.
Meskipun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai calon presiden-calon wakil presiden terpilih.
Demikian disampaikan oleh Ketua PRI, Yudi Syamhudi Suyuti dalam acara konprensi persnya, di Hotel Blessing Residence, Jalan Komando Raya I No.19, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (23/7).
“Kita PRI melihat kesalahan dari awal pemilu, memang bagi beberapa kelompok atau orang dalam menjalankan praktek pemilu menyadari bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memaksakan kehendak dengan menetapkan UU Nomor 42/2008 yang  dinyatakan konstitusional untuk dilakukan serentak, namun diberlakukan pada 2019, sehingga terjadi polarisasi dua kekuatan yang kemudian berpotensi terjadi benturan keras,” kata Yudi.
Benturan keras itu, sambung Yudi bisa terjadinya kemungkinan disintegrasi terhadap wilayah di Indonesia, apalagi bila hasil pemilu dengan sistem yang banyak menimbulkan sekerumit kecurangan.
“Kita melihat sistem yang membuat negara tidak stabil, jadi mau tidak mau sebelum terlambat harus di ulang dan yang bisa melakukan itu hanya presiden dengan mengeluarkan dekrit atau Perpu untuk memperpanjang masa jabtannya dengan membubarkan KPU sementara dan kemudian semua proses pemilu 2014 di batalkan,” ujarnya.
“Kalau sekarang diteruskan sampai dilantik tidak di keluarkan dekrit, maka yang terjadi perlawanan-perlawanan sosial dan dapat mengkhwatirkan, disintegrsi sosial, maupun disintegrasi bangsa. Karena saat ini kedua kandidat mempunyai kekuatan terpolarisasi untuk bertindak terhadap proses pemilu yang inkostitusional (terjadi kecurangan dan rekayasa),” tandasnya.
Sumber : Yudi Syamhudi Suyuti (Caleg DPR RI Jateng VI No.6. Partai Gerindra), Pilpres Kacau Balau, SBY diminta Terbitkan Dekrit
__._,_.___
 Posted by: Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@yahoo.com>

Bukti Pilpres Prabowo-Hatta Pakai 15 Mobil Lapis Baja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota tim hukum capres Prabowo Subianto dan cawapres Hatta Rajasa, Habiburohman menyatakan dalam membawa bukti pelaksanaan Pilpres untuk diserahkan ke Mahkmah Konstitusi (MK), menggunakan 15 mobil berlapis baja.

“Semua bukti sudah siap, saya duluan ke sini untuk melihat lokasi. Nanti kita bawa bukti semua dengan 15 mobil seperti mobil security dengan lapir baja,” kata Habiburohman di gedung MK, Jakarta, Jumat (25/7/2014).

Menurut Habib, bukti tersebut berupa 52 ribu formulir C1 yang falid dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan rekaman video dari masyarakat serta tim Prabowo-Hatta saat pelaksanaan Pilpres 2014.

“Nati kita serahkan semuanya ini dan sekarang sedang menuju ke sini (MK) dari DPP PKS,” ucap Habib.

Dirinya pun berharap, MK dapat mengabulkan permintaannya untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan dibawanya berbagai bukti yang dinilainya falid atas kejadian kecurangan yang masif di seluruh 33 propinsi.

“Ini akan merubah suara kita signifikan jika ini dikabulkan,” ucap Habib.

Baca Juga:

Pendukung Prabowo-Hatta Minta MK Perkarakan KPU

Jokowi Punya Jurus Tunggal Hadapi Gugatan di MK

Demo di Depan MK, Jalan Medan Merdeka Barat Macet


 

26
Jul
14

Kenegarawanan : Salam 5 Jari, Salam Pancasila 1435H

Logo NasPan45

Salam 5 Jari, Salam Pancasila 1435 H

Jumat, 25 Juli 2014 – 11:30 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Salam 5 Jari, Salam Pancasila 1435 H

Salam 3 Jari, Salam Persatuan Indonesia yang diperkenalkan oleh Presiden Terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla, akan lebih bijak disempurnakan menjadi Salam 5 Jari, Salam Pancasila, sehingga dengan demikian suasana batin menghadapi hari Raya Idul Fitri 1435 H akan terasa lebih teduh dan sejuk serta legawa menjalani rezim demokrasi koalisi rakyat bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kesempatan yang baik ini kami para penggiat PARRINDO (Parlemen Rakyat Indonesia) yang terdeklarasi 1 Juni 2014 yang baru lalu juga mengucapkan Selamat Melengkapkan Ibadah Puasa dan sekaligus menyampaikan Selamat Merayakan Hari Kemenangan Idul Fitri 1435 H serta mohon maaf lahir batin kepada segenap kaum nasionalis pancasila 45 di seluruh Indonesia dan di pelosok mancanegara lainnya.

Jakarta, 25 Juli 2014

Pandji R Hadinoto

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA
23
Jul
14

PARRINDO : Demokrasi Digital Non MisMatch

LOGO PARRINDO

Politik Demokrasi Digital Non MisMatch

Selasa, 22 Juli 2014 – 14:39 WIB

Suara Pembaca:

Demokrasi Digital Non MisMatch

Ketidaksempurnaan Hasil Rekapitulasi KPU Nasional berwujud permasalahan-permasalahan tersisa seperti terindikasinya berbagai rupa tindak penyimpangan prosedural baik sengaja maupun tidak sengaja di berbagai tingkat penyelenggaraan Pemilu, menunjukkan telah terjadi apa yang disebut sebagai MisMatch. Ironinya rupa2 MisMatch itulah yang jadi dasar bagi keputusan walk out atau menarik diri salah satu pasangan kontestan.

Dominasi Sosial Media Digital di awal Pemilu disamping sosok peran Sosial Politik bahkan Sosial Budaya yang sudah lebih lama eksis dikenali menunjang dunia politik Demokrasi, ternyata kini faktanya berujung kontradiksi di ronde akhir Pemilu dengan munculnya ketidaksempurnaan termaksud di atas.

Keadaan paruh peran ini seharusnya tidak terjadi bilamana ada kemauan politik yang kuat dan berkarakter jatidiri bangsa yakni Pancasila, merujuk beberapa MisMatch yang terjadi baik di Pemilu 2009 maupun PiLeg 2014 yang baru lalu. Artinya, MisMatch yang terjadi di PilPres 2014 adalah konsekwensi daripada kekurangcerdasan belajar dari fenomena MisMatch serupa di episode Pemilu-pemilu sebelumnya.

Dengan terpilihnya Presiden JokoWi yang diusianya telah cukup lama terpapar oleh peran digitalisasi dalam kelolaan pemerintah seperti eProcurement dlsb, maka sungguh sangat diharapkan penyempurnaan eVoting jadi realita bagi penyelenggaraan Pemilu yang akan datang termasuk PilKaDa guna meminimalisir MisMatch bahkan Biaya Operasional Manual Pemilu guna tujuan Penghematan APBN dan APBN.

Digitalisasi Demokrasi memang sudah mutlak dilaksanakan penuh peran tersebab ketersediaan teknologi termasuk sumber daya manusia siap adaptasi teknologi itu sendiri, apalagi kinerja digital Quick Count telah terdemontrasi terbuka termasuk program eRekapitulasi http://www.kawalpemilu.org sehingga tidak ada alasan lagi bagi adanya argumentasi pembenaran atas kejadian2 MisMatch secara sporadis tak terduga apalagi kronis diluar kontingensi yang ada.

Digitalisasi Demokrasi diyakini menjamin Pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tingkat kesalahan yang minim.

Jakarta, 22 Juli 2014

Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

 

4 Juta Suara Pilpres Dimanipulasi Hacker

Rabu, 23 Juli 2014 – 01:02 WIB

Jakarta – Ketua Tim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Kebenaran dan Keadilan, Yunus Yosfiah, meyakini 37 hacker asal Korea dan Cina yang ditangkap polisi di Semarang,Jawa Tengah, karena melakukan penggelembungan suara golput di Pilpre 2014. “Sekitar 4 juta suara dimanipulasi,” kata Yunus, Selasa (22/7/2014).

Diungkpkan para hackers itu memanipulasi penggelembungan suara golput di beberapa kecamatan di Jateng, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Utara. Kasus terebut sekarang dalam penanganan Bareskrim Polri. “Sekarang sedang dilaporkan ke Bawaslu,” jelas Yunus seperti dilansir Republika.

Menurutnya, hal itu juga yang menjadi pertimbangan untuk menarik diri pasangan Prabowo-Hatta dalam tahapan rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menegaskan, adanya bukti itu menunjukkan pelaksanaan Pilpres 2014 jauh dari harapan dengan demokratis dan jurdil.

Yunus menegaskan, tidak ada perubahan struktur yang signifikan dalam Tim Koalisi Merah Putih . “Saya menggantikan Pak Mahfud. Agar tidak ada konflik of interest pada penanganan masalah di MK. Dan saya juga dibantu oleh Pak Djoko Santoso dan George Toisutta sebagai wakil saya,” tandasnya.

Yunus juga berpesan untuk proses setelah penarikan diri dari pilpres ini, pendukung dan simpatisan Prabowo-Hatta agar tetap tenang. “Kepada relawan dan pendukung jangan ada tindakan anarkis dan jaga persatuan nasional,” ujar Ketua Tim Prabowo-Hatta ini. (red)

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-4-juta-suara-pilpres-dimanipulasi-hacker.html#ixzz38HemA5lE

 

Kubu Jokowi-JK Singgung Ancaman Pidana Terkait Pernyataan Prabowo

Selasa, 22 Juli 2014 – 18:19 WIB

Jakarta – Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menilai Capres Prabowo Subianto tidak cukup mendapatkan informasi terkait peryataannya mengenai pemilihan presiden. Sebelumnya, Prabowo menolak apapun yang akan diputuskan oleh KPU dan kemudian menarik diri dari proses penetapan rekapitulasi suara hasil Pilpres 2014.

“Saya kebetulan mendengarkan secara lengkap apa yang menjadi pidato Prabowo. Saya melihat informasi yang tidak cukup beliau dapatkan mengenai Undang – undang  berkaitan dengan pilpres,” kata Pramono di kediaman Megawati di Kebagusan, Jakarta, Sealasa (22/7/2014).

Aturan yang mengatur calon presiden masuk dalam UU Pilpres no 42 tahun 2008. Sanksi diatur di pasal 245 dan 246. “Yang pertama kan sudah ada ketentuan perundan-undangan yang mengatur mengenai pasangan calon apakah bisa menarik diri atau engga,” ujarnya.

Pramono menuturkan seorang calon yang menarik diri dalam proses penghitungan suara maka akan dikenakan denda sebesar Rp50 miliar dan kurungan maksimum 60 bulan minimum 24 bulan. “Jadi karena aturan itu ada, perlu dikaji secara lebih mendalam,” kata Wakil Ketua DPR itu.

Pramono mengharakan proses tersebut tidak mundur dan terus berjalan sehingga KPU dapat menetapkan keputusan. Bila terdapat sengketa, Pramono menyarakan mengajukan gugatan ke MK. “Saya menghimbau kebesaran hati Prabowo-Hatta dan pendukung sebab kalau ini diangkat ketegangan akan merugikan kita semua,” ujarnya.

Selain itu, Pramono berharap tim Jokowi-JK tidak memberikan respon yang berlebihan atas pernyataan Prabowo. “Karena itu kepentingan bersama. Sebab demokrasi kita kemudian mengalami gangguan akan mahal sekali,” ungkapnya.

Nusron Tuding Prabowo Kekanak-kanakan

Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid menuding sikap Prabowo yang menarik diri tahap Pilpres menjelang usai rekapitulasi KPU nasional, merupakan sikap kekanak-kanakan, tidak siap kalah dan menyepelekan rakyat.
“Sikap itu jauh dari negarawan sesungguhnya yang menghormati kehendak rakyat sesuai dengan sistem.  Dia bukan politisi yang baik juga bukan prajurit sejati. Hanya ingin menang dengan menghalalkan segala cara,” tuding Nusron.

Menurut Nusron, sikap Prabowo ini sungguh upaya maksimalnya untuk mendelegitimasi negara. Menganggap pilpres tidak absah, dan tidak legitimate. Dengan dalih menyalahkan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu.

Ia pun mengatakan kalau mau menarik diri seharusnya bukan sekarang. Tapi dimulai ketika begitu banyak kampanye hitam dilakukan, dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar. Saat itu seharusnya Prabowo mundur. Karena menganggap Pilpres yang tidak berkeadaban.

“Tapi baru sekarang, ketika serangkaian usaha menekan dan mengkondisikan KPU dan Bawaslu gagal, bersikap mengundurkan diri. Seakan-akan KPU dan Bawaslu tidak kredibel. Sungguh disayangkan. Kenapa ketika pemilu legislatif Partai Gerindra dan pengusungnya tidak mengundurkan diri juga,” ucap Nusron. (sor)

BERITA LAINNYA
22
Jul
14

Kenegarawanan : Kontroversi Pemilu 2014

Logo NasPan45

Gawat, Bukti Kecurangan Pilpres Bakal Terungkap

Selasa, 22 Juli 2014 – 01:25 WIB

Salamuddin Daeng

Jakarta – Bukti berbagai kecurangan pemilu presiden (Pilpres) 2014 bakal diungkap dan terungkap.  Kesimpulan dari diskusi politik yang digelar Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) di Jakarta, Senin (21/7/2014), ternyata meragukan penyelenggara pemilu pileg/pilpres.

Menurut Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng yang juga Pengamat dari The Institute for Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Lingkaran Survei Indonesia (LSI) adalah lembaga yang banyak menerima bantuan asing (USAID/AS) dan AUSAID/Australia).

“Karena itu layak diragukan independensinya dalam penyelenggaraan Pilpres. Diduga KPU pro pada Capres yang didukung luas oleh pemodal asing yang punya kepentingan besar di Indonesia,” ungkapnya sebagai pembicara pada diskusi IEPSH.

Daeng memaparkan, UU No. 15 tahun 2011 tentang  Pemilu  menyebutkan bahwa yang mengatur sumber pendanaan penyelenggara Pemilu  harus berasal dari APBN dan dari dalam negeri. “Mengapa UU ini diabaikan?” ujarnya mempertanyakan.

Selain itu, lanjut dia, Putusan MK No. 108-109 PHPU.18/2009 tentang Pilpres  mengamanatkan Pemilu agar bisa terbebas dari keterlibatan pihak asing. Bahkan, putusan MK  lahir terkait dengan keterlibatan IFES dalam tabulasi suara nasional pada pemilu 2009. “Tapi, mengapa putusan MK ini tidak dihormati KPU?” bebernya.

Ia pun mengungkapkan, Anggaran KPU sangat tergantung pada Pemerintah/DPR (Partai). Pencairannya diatur oleh Pemerintah sehingga KPU sangat tergantung pada Pemerintah. “Ini membuat sebelah kaki KPU tersandera. Independensinya juga diragukan karena masalah ini,” tegasnya.

Diungkapkan pula, aalam kasus verifikasi partai ada orang dalam KPU yang membuka informasi bahwa partai-partai besar ada yang tidak lulus sehingga menghebohkan, KPU diadukan beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi faktual. KPU dituduh telah meloloskan parpol yang semestinya tidak memenuhi syarart. Pengadu mengklaim mengantongi data verifikasi parpol tersebut. “Tetapi harapan ada anggota KPU yg dipecat saat itu tdk terjadi .DKPP jadi macan ompong. Ada apa?” tandas Daeng.

Dari berbagai kesaksian dalam diskusi dari peserta Pemilu legislatif (Pileg), menurutnya, ada indikasi bahwa di KPU/KPUD terdapat mafia yang mengatur perolehan suara. “Diduga dalam pilpres pun terjadi permainan misalnya dengan melenyapkan suara, padahal katanya minat pemilih meningkat untuk Pilpres tapi suara yang lenyap bgitu besar!” seru Peneliti AEPI.

Lebih lanjut,  ia mengingatkan dalam  Pileg/Pilpres 2009 penyelenggara terbukti melakukan kejahatan, bahwa DPT akan dimutakhirkan dengan anggaran Rp3,7 Trilyun. “Ternyata data DPT tidak dimutakhirkan (tidak berubah) tapi dananya kemana? Begitu juga manipulasi IT dan korupsinya. Juga korupsi e-KTP dan lain-lain yang datanya gagal digunakan untuk Pileg/Pilpres,” ungkapnyta pula.

Daeng mengamati, harapan agar pengumuman PILPRES ditunda sesuai UU (jatuh tempo tanggal 9 Agustus atau sebulan setelah pencoblosan) tampaknya tidak akan dipenuhi oleh KPU. “Padahal masih banyak masalah(seperti usulan pemilihan ulang di Jakarta dan lain-lain) yang belum tuntas. Apa maksudnya?” paparnya mempertanyakan.

“Dengan kondisi penyelenggaraan Pileg/Pilpres seperti itu, maka dapatkah kita percaya hasil Pileg/Pilpres bisa dipertanggungjawabkan?” tegasnya. (ira)

 

BERITA LAINNYA

Somasi KPU Tunda Penetapan Hasil Pilpres 2014

Selasa, 22 Juli 2014 – 00:43 WIB

Jakarta – Pengacara dari LBH Solidaritas Indonesia, M Taufik Budiman SH MH, menilai berbagai hasil hitung cepat yg dilakukan lembaga survey justru menjadikan kedua pasangan capres merasa sebagai pemenang. Demikian juga hasil real count yg belakangan dikeluarkan sumber tak resmi, justru makin memantik api perseteruan di tengah masyarakat.

“Kondisi ketidakpercayaan pada hasil Pemilu sebenarnya sudah terjadi pada hasil Pemilu Legislatif yg ditetapkan KPU 9 Mei 2014 lalu. Tak kurang 900 perkara masuk ke Mahkamah Konstitusi dan sedikitnya 697 perkara disidangkan karena dianggap layak dengan bukti yang cukup,” ungkapnya, Senin (21/7/2014).

Menurutnya, perkara perselisihan hasil Pileg di MK tersebut secara tegas menyatakan bahwa data-data hasil Pileg yg ditetapkan KPU ditenggarai banyak berisikan data palsu. Dan terbukti kemudian MK mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan parpol peserta Pemilu 2014.

Oleh Majelis Hakim MK, Putusan KPU No. 411 tahun 2014 yg berisi Penetapan Hasil suara Parpol dalam Pemilu Legislatif 2014 yg kemudian diajukan dasar untuk mengusung pasangan Capres dinyatakan dibatalkan (sebagian). Artinya MK telah memutuskan bahwa sebagian data Hasil Pileg 2014 yg ditetapkan oleh KPU adalah merupakan data palsu / hasil kejahatan Pemilu.

Dan sebagai konsekuensi hukumnya, maka SK KPU No. 411 tahun 2014 tersebut haruslah diganti/dirubah dengan SK KPU yg baru. “Sebagai turunannya maka proses pencalonan pasangan Capres yang menggunakan SK KPU No. 411 tahun 2014 juga menjadi cacat yuridis. Ini buah dari keterburu-buruan KPU dalam menetapkan Hasil Pemilu”.

Belajar dari fakta tersebut, lanjut taufik, LBH Solidaritas Indonesia SOMASI KPU tertanggal 17 Juli 2014. bahwa batas waktu untuk Penetapan Hasil Pipres masih dapat dilakukan sampai 8 Agustus 2014.

“Seharusnya KPU memanfaatkan waktu yg dibolehkan oleh Undang undang yaitu 30 hari setelah hari pencoblosan & bertindak teliti & hati-hati dalam menetapkan Hasil Pilpres 2014,” tegas Aktivis LBH Solidaritas Indonesia. (red)

BERITA LAINNYA

Demokrasi Otoriter KPU Lecehkan Suara Rakyat

Selasa, 22 Juli 2014 – 00:12 WIB

Ratna Sarumpaet

Demokrasi Otoriter KPU Lecehkan Suara Rakyat

Oleh: Ratna Sarumpaet (Majelis Kedaulatan RI)

Jakarta – Iklan KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang dibuat agar rakyat Indonesia berpartisipasi dalam Pilpers dengan Slogan “Suaramu Menentukan Nasib Bangsa Kedepan” menelan uang rakyat puluhan/ratusan milliar rupuah dan itu uang rakyat.

Bawaslu DKI Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di DKI-Jakarta di 5800 lebih TPS (ini baru DKI), tapi KPU menolak. KPU berkeras akan mengumumkan hasil Pemungutan Suara tanggal 22 Juli 2014 dan dua Kubu Capres diam, padahal di 5800 TPS dimaksud pendukung keduanya terlibat.

Katakanlah kubu Jokowi diam karena merasa sudah sukses menggiring opini dan merasa menang. Tetapi kenapa kubu Merah Putih ikut diam? Kenapa Merah Putih tidak menolak tegas sikap KPU yang OTORITER, toh UU Pemilu mengatur masa penghitungan Suara 30 hari, yakni hingga 08 Agustus 2014.

Kenapa tidak all out menuntut KPU menunda Pengumuman Hasil Pemungutan Suara demi membela (hak) suara rakyat yang dicurangi? Kenapa pula setelah dua bulan lebih rakyat diintimidasi berita-berita manipulatif konflik politik antar kubu Capres, kedua kubu dalam dua hari terakhir mendadak kompak menyerukan damai, lupa ada jutaan rakyat dicurangi dan tidak dibela.

Dengan sikap otoriter KPU, nasib bangsa tidak lagi ditentukan suara rakyat seperti bunyi iklan KPU, tapi ditentukan kelakuan otoriter KPU. Untuk itu rakyat Indonesia, di kubu mana pun dia, termasuk mereka yang GOLPUT, wajib menolaknya, karena Pilpres tidak semata persoalan menang kalahnya Capres, tapi persoalan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia ke depan.

Inti demokrasi dalam Pemilu (seliberal apa pun) adalah KEADILAN, bukan `DAMAI` yang mengabaikan keadilan. (*)

BERITA LAINNYA
20
Jul
14

Pemilu : Deklarasi Relawan Bersatu Pro NKRI

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan

  • Indonesia Baru
  • 1
  • 20 Jul 2014 14:09

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan. (Liputan6.com/Edward Panggabean)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang tergabung dalam Relawan Bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil mengelar deklarasi damai. Acara ini dihelat di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (20/7/2014).Dalam deklarasi sekaligus pernyataan sikap ini, selain diikuti kedua kubu relawan, hadir pula Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jendreal Sutarman dan sejumlah perwira tinggi dari TNI ataupun Polri. Mereka duduk satu meja bersama perwakilan dua kubu pasangan capres-cawapres tersebut.”Kami relawan bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil yang terdiri dari para relawan capres dan cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla telah bersepakat,” kata para relawan bersatu Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla.Setidaknya ada 5 butir deklarasi yang disampaikan para pendukung pasangan capres dan cawapres itu. Pertama menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.”Kedua menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa,” papar para pendukung.Ketiga, mengajak seluruh elite politik dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air.

“Keempat, mengawal hasil perhitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkepastian hukum.”

Kelima meminta TNI dan Polri untuk tetap bersikap netral.

Hadir dalam deklarasi ini adalah Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Erik Satrya Wardana, pejabat utama Mabes TNI/Polri, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Mulyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno.

“Deklarasi ini untuk menyatukan semangat kita dalam menyambut Presiden baru,” kata pembawa acara Joice.

Baca juga:

SBY Ajak Prabowo dan Jokowi Duduk Bersama di Istana
Ini Pengalihan Arus Lalin di Sekitar Kantor KPU pada 22 Juli
Jelang Pengumuman Pemenang Pilpres 2014, Polri Siaga I

(Anri Syaiful)

- See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2080623/panglima-tni-dan-kapolri-hadiri-deklarasi-damai-2-kubu-relawan#sthash.nvgVSg06.dpuf

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan

  • Indonesia Baru
  • 1
  • 20 Jul 2014 14:09

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan. (Liputan6.com/Edward Panggabean)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang tergabung dalam Relawan Bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil mengelar deklarasi damai. Acara ini dihelat di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (20/7/2014).Dalam deklarasi sekaligus pernyataan sikap ini, selain diikuti kedua kubu relawan, hadir pula Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jendreal Sutarman dan sejumlah perwira tinggi dari TNI ataupun Polri. Mereka duduk satu meja bersama perwakilan dua kubu pasangan capres-cawapres tersebut.”Kami relawan bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil yang terdiri dari para relawan capres dan cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla telah bersepakat,” kata para relawan bersatu Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla.Setidaknya ada 5 butir deklarasi yang disampaikan para pendukung pasangan capres dan cawapres itu. Pertama menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.”Kedua menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa,” papar para pendukung.Ketiga, mengajak seluruh elite politik dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air.

“Keempat, mengawal hasil perhitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkepastian hukum.”

Kelima meminta TNI dan Polri untuk tetap bersikap netral.

Hadir dalam deklarasi ini adalah Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Erik Satrya Wardana, pejabat utama Mabes TNI/Polri, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Mulyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno.

“Deklarasi ini untuk menyatukan semangat kita dalam menyambut Presiden baru,” kata pembawa acara Joice.

Baca juga:

SBY Ajak Prabowo dan Jokowi Duduk Bersama di Istana
Ini Pengalihan Arus Lalin di Sekitar Kantor KPU pada 22 Juli
Jelang Pengumuman Pemenang Pilpres 2014, Polri Siaga I

(Anri Syaiful)

- See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2080623/panglima-tni-dan-kapolri-hadiri-deklarasi-damai-2-kubu-relawan#sthash.nvgVSg06.dpuf

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan

  • Indonesia Baru
  • 1
  • 20 Jul 2014 14:09

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan. (Liputan6.com/Edward Panggabean)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang tergabung dalam Relawan Bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil mengelar deklarasi damai. Acara ini dihelat di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (20/7/2014).Dalam deklarasi sekaligus pernyataan sikap ini, selain diikuti kedua kubu relawan, hadir pula Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jendreal Sutarman dan sejumlah perwira tinggi dari TNI ataupun Polri. Mereka duduk satu meja bersama perwakilan dua kubu pasangan capres-cawapres tersebut.”Kami relawan bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil yang terdiri dari para relawan capres dan cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla telah bersepakat,” kata para relawan bersatu Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla.Setidaknya ada 5 butir deklarasi yang disampaikan para pendukung pasangan capres dan cawapres itu. Pertama menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.”Kedua menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa,” papar para pendukung.Ketiga, mengajak seluruh elite politik dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air.

“Keempat, mengawal hasil perhitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkepastian hukum.”

Kelima meminta TNI dan Polri untuk tetap bersikap netral.

Hadir dalam deklarasi ini adalah Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Erik Satrya Wardana, pejabat utama Mabes TNI/Polri, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Mulyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno.

“Deklarasi ini untuk menyatukan semangat kita dalam menyambut Presiden baru,” kata pembawa acara Joice.

Baca juga:

SBY Ajak Prabowo dan Jokowi Duduk Bersama di Istana
Ini Pengalihan Arus Lalin di Sekitar Kantor KPU pada 22 Juli
Jelang Pengumuman Pemenang Pilpres 2014, Polri Siaga I

(Anri Syaiful)

- See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2080623/panglima-tni-dan-kapolri-hadiri-deklarasi-damai-2-kubu-relawan#sthash.nvgVSg06.dpuf

Kebayoran Baru-20140720-00198

Deklarasi Relawan Bersatu Pro NKRI

Minggu, 20 Juli 2014 – 18:39 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

Deklarasi Relawan Bersatu Pro NKRI

Deklarasi Dan Pernyataan Relawan Bersatu Pro NKRI Dan Pemilu JurDil di Balai Kartini, Jakarta Selatan, pada hari Minggu siang 20 Juli 2014 oleh para relawan capres dan cawapres Prabowo – Hatta Rajasa dan Jokowi-Jusuf Kalla tercatat bersepakat sebagai berikut:

1) Menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945,

2) Menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa,

3) Mengajak seluruh elit politik dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air,

4) Mengawal hasil perhitungan/rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkepastian hukum,

5) Meminta TNI dan POLRI untuk tetap bersikap netral.

Kelima kesepakatan bersama ini sungguh berpolapikir demi Keadilan & Persatuan Indonesia sehingga dapatlah diharapkan melalui deklarasi ini tercapai ketenangan, kesejukan, kedamaian sebagaimana dimaksudkan ide Gerakan Indonesia Aman Tenteram (GIAT) 10 Juli 2014 dan ide Koalisi Persatuan Indonesia 12 Juli 2014 yang baru lalu, songsong pengumuman Real Count KPU 22 Juli 2014 yang akan datang dan seterusnya.

Penghargaan yang se-tinggi2nya atas  prakarsa deklarasi ini patut pula diberikan kepada Bapak Panglima TNI dan Bapak KaPolRI yang telah turut serta menyaksikan penandatanganan deklarasi, selain hadirin dan hadirat dari relawan kedua pasangan CaPres CaWaPres.

Jakarta, 20 Juli 2014

Dewan Pakar PKPI, Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia

 

BERITA LAINNYA
Minggu, 20/07/2014 13:28 WIB

Deklarasi Damai Relawan Jokowi dan Prabowo, Panglima TNI dan Kapolri Hadir

Gito Yudha Pratomo – detikNews
Jakarta – Sekitar seratusan pendukung Capres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, mendatangi Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Para pendukung dan simpatisan itu bertekad untuk melakukan deklarasi damai.Sekitar pukul 13.00 WIB, Minggu (20/7/2014), kedua pendukung baik dari capres nomor 1 dan nomor 2 mulai memasuki ruangan. Acara deklarasi damai ini diprakasai oleh Relawan Bersatu Pro NKRI.Turut hadir Kapolri Jenderal Sutarman dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko di acara tersebut. Panglima datang lebih dahulu dan disusul oleh Kapolri sekitar 15 menit kemudian.Selain para pendukung capres, acara ini juga dipenuhi oleh beberapa pejabat kepolisian dan pejabat TNI. Saat ini acara tersebut baru mulai.Panglima dan Kapolri terlihat duduk satu meja. Sesekali mereka nampak berdiskusi sambil mendengarkan sambutan dari penyelenggara.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di “Reportase Malam” pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rvk/mad)

Relawan Jokowi Dalam Deklarasi Damai Tak Mewakili Relawan Sesungguhnya

 

Minggu, 20 Juli 2014 18:56 WIB
Relawan Jokowi Dalam Deklarasi Damai Tak Mewakili Relawan Sesungguhnya
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Panglima TNI Jenderal Moeldoko bersama Kapolri Jenderal Sutarman menghadiri deklarasi Damai Relawan Pro NKRI dan Pemilu Jujur dan Adil di Jakarta Selatan, Minggu (20/7/2014). Deklarasi damai ini digelar dalam rangka menjaga suasana tetap damai pada saat pengumuman hasil perhitungan suara pemilu presiden di KPU tanggal 22 Juli 2014. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Relawan Jokowi-JK mengingatkan bahwa aksi relawan yang melakukan Deklarasi Damai di Balai Kartini pada hari ini (20/07/2014) bukan mewakili sikap relawan Jokowi-JK. Ada kecurigaan bahwa relawan tersebut mendompleng nama Jokowi-JK.

Budi Arie Setiadi, Ketua Projo Nasional, mengatakan bahwa tidak pernah ada ajakan terhadap dirinya ataupun relawan lainnya untuk menghadiri deklarasi yang dihadiri oleh para petinggi TNI dan Polri tersebut.

“Tidak ada ajakan, kami malah merasa tidak pernah dilibatkan,” kata Budi di jakarta, Minggu (20/07/2014).

Budi mengatakan bahwa aneh rasanya jika undangan yang dihadiri Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Sutarman, tersebut malah diisi oleh orang yang tidak mewakili pasangan Jokowi dan JK.

“Kan mereka punya ahli intelijen, masa militer gak tahu hal ini,” katanya.

Ririn, Seknas Muda Jokjek mengatakan bahwa yang mengutarakan deklarasi damai di Balai kartini tidak memiliki mandat dari Seknas untuk menyampaikan pendapat. Meskipun dia tidak mempermasalahkan dukungannya terhadap jokowi-JK sebagai kemenangan rakyat.

“Kami menghargai saja, yang pasti dia tidak mewakili kami (relawan),” kata Ririn.

Sebelumnya, Ananda Mustajab Latif,  mengatakan deklarasi atas dukungan pilpres damai pada 2014 di Balai Kartini. Meskipun dituding palsu, dia mengaku sebagai Wakil Ketua Sekretariat Nasional Jokowi Wilayah DKI Jakarta dan  mendukung Jokowi -JK karena ketertarikan politik terhadap pasangan Capres dan Cawapres tersebut.

Penulis: arif wicaksono
Editor: Hendra Gunawan

Mahfud MD: Saya Gagal Menangkan Prabowo-Hatta

Minggu, 20 Juli 2014 19:00 WIB
Mahfud MD: Saya Gagal Menangkan Prabowo-Hatta
TRIBUN/DANY PERMANA
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kanan) bersaksi dalam sidang terdakwa Akil Mochtar yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (5/5/2014). Akil yang juga mantan Ketua MK didakwa karena diduga menerima suap dalam pengurusan sengketa pilkada di MK. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim Nasional Pemenangan Prabowo – Hatta, Mahfud MD mengaku gagal memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengaku menyerah.

Berikut ini pernyataan Mahfud MD, yang beredar melalui video streaming, YouTube.

Pemungutan suara ulang, menurut saya tidak ada gunanya. Tidak akan menghilangkan kecurangan-kecurangan itu, apalagi kalau kecenderungan (pemenang Pilpres) sudah ada. Dan pemungutan suara ulang itu menurut hukum sudah lewat waktunya, yaitu 10 hari sesudah tanggal 9 Juli.

Lalu ada kemungkinan penundaan pengumuman, yaitu sebulan sesudah pemilihan, yaitu 9 Agustus, tetapi itu juga tidak ada gunanya.

Sehingga saya katakan, saya sebagai Ketua Timkamnas, ya sudah Pemilu sudah selesai. Saya kembalikan mandat. Saya tidak berhasil memenangkan prabowo – Hatta.

Soal politik di luar itu, saya tidak ikut. Karena soal penyelesaian hukum juga menurut saya tidak banyak gunanya. Karena saya mengawal politik sampai Pemilu saja.

Editor: Hendra Gunawan

Ini Baru Jempolan! Para Relawan Prabowo dan Jokowi Gelar Deklarasi Pilpres Damai

Minggu, 20 Juli 2014 13:44 WIB
Ini Baru Jempolan! Para Relawan Prabowo dan Jokowi Gelar Deklarasi Pilpres Damai
ist

TRIBUNNEWS.COM - Para relawan pendukung Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK menggelar “Deklarasi Damai Relawan Pro NKRI dan Pemilu Jurdil”, Minggu (20/7/2014), di Balai Kartini, Jakarta.

Deklarasi damai ini digelar dalam rangka menjaga suasana tetap damai pada saat pengumuman hasil perhitungan suara pemilu presiden di KPU tanggal 22 Juli 2014.

Berdasarkan agenda yang diterima Tribunnews.com, acara ini akan dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Sutarman dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Drs. Ronnie F. Sompie, SH.

Dapat dikabarkan susunan acaranya adalah sambutan Relawan Prabowo-Hatta, disambung Sambutan Relawan Jokowi-JK.

Kemudian, Sambutan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, dan Sambutan Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK.

Dilanjutkan, Pembacaan Deklarasi Damai, Sambutan Panglima TNI dan Sambutan Kapolri.

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Agung Budi Santoso

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan

  • Indonesia Baru
  • 1
  • 20 Jul 2014 14:09

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Deklarasi Damai 2 Kubu Relawan. (Liputan6.com/Edward Panggabean)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang tergabung dalam Relawan Bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil mengelar deklarasi damai. Acara ini dihelat di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (20/7/2014).Dalam deklarasi sekaligus pernyataan sikap ini, selain diikuti kedua kubu relawan, hadir pula Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jendreal Sutarman dan sejumlah perwira tinggi dari TNI ataupun Polri. Mereka duduk satu meja bersama perwakilan dua kubu pasangan capres-cawapres tersebut.”Kami relawan bersatu Pro-NKRI dan Pemilu Jurdil yang terdiri dari para relawan capres dan cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla telah bersepakat,” kata para relawan bersatu Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla.Setidaknya ada 5 butir deklarasi yang disampaikan para pendukung pasangan capres dan cawapres itu. Pertama menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.”Kedua menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa,” papar para pendukung.Ketiga, mengajak seluruh elite politik dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air.

“Keempat, mengawal hasil perhitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkepastian hukum.”

Kelima meminta TNI dan Polri untuk tetap bersikap netral.

Hadir dalam deklarasi ini adalah Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Erik Satrya Wardana, pejabat utama Mabes TNI/Polri, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Mulyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno.

“Deklarasi ini untuk menyatukan semangat kita dalam menyambut Presiden baru,” kata pembawa acara Joice.

Baca juga:

SBY Ajak Prabowo dan Jokowi Duduk Bersama di Istana
Ini Pengalihan Arus Lalin di Sekitar Kantor KPU pada 22 Juli
Jelang Pengumuman Pemenang Pilpres 2014, Polri Siaga I

(Anri Syaiful)

- See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2080623/panglima-tni-dan-kapolri-hadiri-deklarasi-damai-2-kubu-relawan#sthash.nvgVSg06.dpuf

Minggu, 20/07/2014 12:17 WIB

Perolehan Suara Jokowi-JK Unggul di 83 Negara

Aghnia Adzkia – detikNews
Jakarta – Pasangan capres-cawapres Jokowi-JK menang dalam rekapitulasi suara Pilpres di luar negeri dengan perolehan suara sebesar 364.283 suara. Suara tersebut diperoleh di 83 negara, dari total 96 negara.Hasil rekapitulasi penghitungan suara luar negeri tersebut rampung digelar Minggu (20/7/2014), pukul 01.00 WIB, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Rapat yang berlangsung sejak Kamis (17/7/2014) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik.Perolehan suara Jokowi-JK tersebut tersebar di Amerika, Eropa, Asia, dan Australia. Sedangkan rivalnya, pasangan Prabowo-Hatta hanya menguasai 13 negara dengan perolehan suara sejumlah 313.600 suara. Suara tersebut mayoritas diperoleh dari perwakilan negara di Timur Tengah.Pasangan Jokowi mendulang suara terbanyak di Taipei sebanyak 47.692 suara. Di ibukota Taiwan itu, Jokowi menguasai 73,13 persen suara. Sementara itu, Prabowo menguasai lumbung suara di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan perolehan 111.794 suara, atau sebanyak 84,26 persen.Setelah rekap suara dari luar negeri selesai, KPU melanjutkan proses rekap dengan perolehan suara nasional dari 33 provinsi di Indonesia. Sementara ini, KPU akan memulai dengan 12 provinsi dan dilanjutkan esok hari.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di “Reportase Malam” pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/vid)

Baca Juga

 

 

Relawan Prabowo dan Jokowi Bersatu Deklarasi Damai

Slamet Riadi

Minggu,  20 Juli 2014  −  14:12 WIB

Relawan Prabowo dan Jokowi Bersatu Deklarasi Damai

Dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu damai, jujur dan adill. (Sindophoto)

JAKARTA – Relawan pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK menggelar deklarasi damai di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Mereka yang tergabung dalam Relawan Bersatu Pro NKRI sepakat menjunjung pemilu jujur dan adil.

“Jangan sampai terjebak dalam kondisi saling mencurigai, apalagi saling menghancurkan,” kata Inisiator Relawan Prabowo-Hatta, Erlangga, dalam sambutannya di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (20/7/2014).

Dalam sambutan dari masing-masing perwakilan pasangan capres-cawapres, menekankan pentingnya perdamaian dan tidak memecah belah bangsa.

Deklarasi damai ini juga dihadiri oleh para petinggi TNI dan Polri sebagai bentuk dukungan untuk menjaga pemilu jujur, adil, damai, aman, dan tertib.

Para petinggi aparat keamanan yang hadir antara lain, Jenderal TNI Moeldoko, Kapolri Jendral Pol Sutarman, Pejabat utama Mabes TNI/Polri, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Mulyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno. Tampak juga Ketua Fraksi DPR Partai Hanura Erik Satria Wardana.

Deklarasi ini menelurkan lima butir perdamaian pasca pemilu presiden dari Relawan Bersatu Pro NKRI dan Pemilu Jurdil.

1. Menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.

2. Menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa.

3. Mengajak seluruh elite politik dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air.

4. Mengawal hasil perhitungan/rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkapastian hukum.

5. Meminta TNI dan Polri untuk tetap bersikap netral.

 

(hyk)

Jumat, 18 Juli 2014 , 14:43:00

Kapolri Apresiasi Niat Deklarasi Damai Kubu Capres

JAKARTA – Dua kubu calon presiden dan wakil presiden menemui Kapolri Jenderal Sutarman, Jumat (18/7) pagi.

Menurut Sutarman, kedua kubu mengundangnya untuk menyaksikan pernyataan deklarasi damai supaya disaksikan Kapolri sebagai penanggungjawab keamanan pemilihan umum 2014. “Kita justru diundang,” kata Kapolri di Korps Lalu Lintas Polri, Jumat (18/7).

Sutarman menjelaskan bahwa rencananya deklarasi damai itu akan dilakukan Sabtu (19/7) sore. “Ini saya yang diundang, besok sore rencananya untuk saya saksikan deklarasi damai yang dilakukan oleh mereka,” ungkap Kapolri.

Terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie menyatakan bahwa dua tim sukses datang menemui Kapolri untuk menyampaikan akan melaksanakan deklarasi damai. “Ini inisiatif mereka untuk deklarasi damai,” kata Ronny.

Ia tak hafal nama-nama timses yang datang tersebut. Tapi, mereka berjumlah enam orang. Dua dari tim sukses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan empat dari tim Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dia mengatakan, Kapolri menyambut baik niat yang mereka sebut akan ditindaklanjuti sampai ke daerah tersebut. (boy/jpnn)




Blog Stats

  • 2,182,470 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 119 other followers