Posts Tagged ‘Statemanship



30
Jan
14

Filsafat : Teologi Kebangsaan Gus Dur

Ananto

To ppiindia@yahoogroups.com
Jan 28 at 8:27 AM

Teologi Kebangsaan Gus Dur

Oleh: Syaiful Arif*

Senin, 06/01/2014 17:01

Telah empat tahun, sejak 30 Desember 2009, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meninggalkan kita. Namun warisan pemikiran dan perjuangannya tetap menerangi gerak hidup bangsa ini. Warisan tersebut memiliki keabadian, khususnya ketika negeri ini semakin terpuruk dalam perilaku hidup nan koruptif.

 

Bahkan sejak 1987, Gus Dur telah merumuskan “nilai keindonesiaan” yang unik dan mendasar. Menurutnya, “nilai yang paling Indonesia” ialah pencarian tak berkesudahan akan perubahan sosial tanpa memutus sama sekali ikatan dengan masa lalu. Artinya, keindonesiaan selalu bersifat praksis: perubahan sosial menuju kehidupan sosial manusiawi (human social life). Namun asa akan perubahan itu tak harus mencerabut bangsa ini dari akar kulturalnya sendiri.

 

Senyata, pengagum buku Etika Nikomacheia karya Aristoteles ini kemudian mempraktikkan perubahan sosial berdasarkan nilai kultural yang paling ia cintai: Islam. Oleh karenanya, tulisan ini akan mengajak kita menilik warisan Gus Dur paling berharga, yakni dasar-dasar keislaman bagi pandangan kebangsaan yang relevan hingga hari ini.

 

Etika Sosial

 

Dalam mendekati hubungan antara Islam dan bangsa, Gus Dur bersifat fungsional. Artinya, pertama, ia mendekati Islam berdasarkan fungsi agama ini sebagai pandangan hidup yang menebarkan kesejahteraan bagi semesta (rahmatan lil ‘alamin). Menarik karena Gus Dur tidak memaknai kata rahmat sebagai kasih, melainkan kesejahteraan. Bagi Gus Dur, kasih mungkin bersifat abstrak. Sementara Islam adalah agama hukum yang memiliki kadar politik. Maka yang dipilih adalah kesejahteraan yang meniscayakan pemerintahan demokratis yang mampu mensejahterakan.

 

Gus Dur menempatkan Islam sebagai “agama kesejahteraan”, karena ia memahami Islam sebagai etika sosial. Dalam terang etis ini, kesempurnaan iman baru tercapai ketika seorang muslim memiliki kepedulian atas kaum miskin, selayak titah al-Baqarah:177. Kepedulian ini lahir dari pemuliaan Islam atas martabat manusia (QS 2:32), sehingga tujuan utama dari syariat Islam (maqashid al-syari’ah) sendiri adalah perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia (al-kulliyat al-khamsah).

 

Kedua, fungsi negara sebagai alat bagi tujuan Islam. Ketika fungsi dan tujuan Islam adalah kesejahteraan rakyat (al-mashalih al-ra’iyah), maka negara menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karenanya, Gus Dur menggunakan kaidah al-ghayah wa al-wasail (tujuan dan cara pencapaian). Jika sebuah negara (NKRI) bisa menjadi alat bagi tujuan Islam; bentuk dari negara itu tidak lagi penting. Apalagi jika di dalam dasar negara tersebut (Pancasila), termuat cita keadilan sosial yang sama dengan Islam.

 

Dengan demikian, Gus Dur bukan seorang sekularis, sebab meskipu mengritik teo-demokrasi al-Maududi misalnya, ia juga tak sepakat dengan sekularisme Ali Abdur Raziq. Kritik atas teo-demokrasi dan segenap ideal negara Islam terletak pada keterjebakan konsep tersebut di dalam hukum. Sebab negara hanya didekati dari sudut pandang formalisme hukum tanpa terkait dengan kualitas demokratis dari sistem politiknya. Sementara itu sekularisasi terkritik, karena ia telah melucuti sisi normatif Islam dan hanya menempatkan agama ini sebagai landasan filosofis dari negara.

 

Menurut Gus Dur, Indonesia telah melampaui dikotomi integrasi (negara-agama) dan separasi (negara tanpa agama) di atas, karena dua hal. Pertama, partikel hukum Islam telah dilembagakan di dalam hukum nasional. Melalui pengesahan pemerintan RI sebagai pemimpin darurat yang memiliki kewenenangan (waliy al-amri al-dlaruri bi al-syaukah), segenap syariat Islam sah diterapkan di negeri ini. Formalisasi syariat ini telah menghindarkan NKRI dari sekularisasi.

 

Kedua, ditegakkannya Islam sebagai etika sosial yang membentuk keadaban publik demi keadaban negara. Dalam rangka peran etis ini, Islam menubuh dalam struktur politik Indonesia melalui dua strategi. Pertama, penegakan etika politik melalui Pancasila. Artinya, Islam menjadi landasan etis bagi dasar negara. Ini yang Gus Dur maksud, “Pancasila adalah bangunan rumah, Islam menjadi aturan rumah tangga”. Hal ini rasional sebab semua sila Pancasila bersifat Islami, dan lebib jauh, agama ini bisa menyempurnakan pandangan-dunia Pancasila melalui visi politik Islam yang lebih komprehensif.

 

Strategi kedua melalui gerakan sipil Islam (civil Islam). Artinya, politik Islam bermain di luar negara untuk mengimbangi negara. Dengan demikian, etika sosial Islam akhirnya menjelma etika publik yang digerakkan oleh gerakan Islam. Penempatan Islam sebagai gerakan sipil yang mengimbangi otoriterisme negara inilah yang membuat Islam Indonesia menjadi primadona bagi dunia Barat. Pada dekade 1990, puluhan Indonesianis melakukan pertaubatan metodologis akibat kemampuan Islam tradisional menjadi oposisi demokratik di Indonesia. Mitsuo Nakamura misalnya, menyebut Nahdlatul Ulama (NU) era Gus Dur sebagai “tradisionalisme radikal”. Artinya berdasarkan tradisi, NU telah menggerakkan radikalisme politik. Kemampuan Islam memperjuangkan oposisi demokratik, tak lepas dari peran Gus Dur dalam mentransformasikan Islam sebagai etika sosial.

 

Dari sini bisa dipahami bahwa Gus Dur telah memperjuangkan politik Islam melalui demokrasi. Dan karena definisi demokrasinya adalah demokratisasi politik menuju struktur masyarakat berkeadilan. Maka perjuangan demokrasi Gus Dur tak terhenti pada proseduralisme politik (pemilu) melainkan demokratisasi (otoriterisme) negara demi keadilan sosial bagi rakyat yang papa. Visi ini secara substantif Islami, sebab Gus Dur memahami Islam sebagai “agama demokratik” karena memuat nilai syura (musyawarah), ‘adalah (keadilan) dan musawah (persamaan).

 

Reorientasi Politik

 

Dari uraian di atas terpahami bahwa Gus Dur mengembangkan suatu nasionalisme Islam yang praksis. Artinya, ia tak hanya terhenti pada ketegangan teologis antara Islam dan negara, melainkan mempraksiskannya dalam perjuangan demokratik. Hal ini terjadi karena bagi Gus Dur, negara adalah alat bagi kesejahteraan rakyat. Strategi untuk mewujudkan hal itu adalah demokrasi. Pada titik ini posisi Islam sangat vital sebab menyediakan landasan etik bagi pembentukan struktur masyarakat yang adil.

 

Bercermin dari warisan berharga ini, umat Islam perlu melakukan reorientasi politik Islam. Dari orientasi formalis-simbolik, menuju perjuangan substantif-etis dengan menempatkan “keadilan politik” sebagai tujuan dari perjuangan Islam. Reorientasi ini akan menyelamatkan gerakan Islam dari peran tak strategis: menolak atau melegitimasi keadaan. Gus Dur telah membuktikan bahwa Islam memiliki ideal politik yang bisa diperjuangkan melalui keadaban demokratik. Ketidakmampuan atas hal ini akan mengukuhkan irrelevansi Islam dan menempatkan agama ini di pinggiran sejarah bangsanya sendiri. []

 

 

 

* Pengajar Mata Kuliah “Pemikiran Gus Dur” di Pascasarjana STAINU Jakarta

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”
__._,_.___
30
Jan
14

Politik : Kontroversi Pemilu 2014

Kontroversi Pemilu 2014

Rabu, 2014 Januari 29 08:34

Maraknya pemberitaan tentang kontroversi keputusan MK tentang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 telah mengundang komentar banyak ahli terutama ahli tatanegara. Salah satunya adalah Prof. Yusril Ihza Mahendra yang menganggap pemilu 2014 sebagai inkonstitusional karena banyak pasal-pasal dalam UU Pilpres telah dibatalkan.

Tapi Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto, usai diskusi di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Selasa (28/1/2014) mengkritik Yusril. Hasto tak sepakat dengan argumentasi yang dibangun mantan menteri kehakiman tersebut. Ia menganggap argumen itu emosional dan semacam ada beban yang dipegang Yusril.

“Itu sikap emosional dan hanya kepentingan pribadi. Dan kita lihat inkonsisten bang Yusril sebagai pengamat hukum tata negara, itu artinya merendahkan diri beliau sebagai pakar hukum tata negara dong,” tuturnya.

“Saya yakin suara hati bang Yusril akan menolak hal tersebut (Pemilu 2014 inkonsitusional), karena putusan MK tak berlaku seketika sebagai hukum saat dibacakan. Perlu ada UU yang dibuat oleh DPR dan pemerintah. Sebelum ada UU, Pemilu serentak yang putusan MK nggak berlaku dong?,” imbuh Hasto.

Hasto mengatakan, DPR bisa membuat ketentuan tentang Presidential Treshold (PT) sebagai kelanjutan putusan MK bahwa Pemilu 2019 serentak. Ketentuan parliamentary dan presidential treshold itu sah ditentukan DPR.

“Jangan kemudian ambisi seseorang ingin jadi capres lalu kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan besar,” sindirnya.

Sementara itu, dalam acara Indonesia Lawyer Club selasa malam (28/1), Yusril menyesalkan pihak-pihak yang menuduh upayanya ini sebagai kepentingan pribadi. Selain menjelaskan berbagai aspek kejanggalan putusan MK, yang berpotensi membuat pemilu 2014 tidak legitimate, Yusril juga menilai, banyak pihak yang khawatir atas pelaksanaan pemilu serentak karena bisa mengubah konstelasi politik. Dalam pemilu serentak, rakyat memilih partai sekaligus presiden, sehingga sangat mungkin partai kecil bisa mendapat suara banyak ketika calon presiden partai itu disukai rakyat.

“Tidak mungkin seseorang memilih presiden dari partai A, lalu dia mencoblos partai B untuk parlemen,” kata Yusril. Yusril mencontohkan di Jawa Timur, sangat mungkin karena kasus Lapindo, orang Jatim tidak mau mencoblos ARB, sekaligus tidak mau mencoblos Golkar, maka akan terjadi perubahan konstelasi politik besar di Jatim.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-undang tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden yang diajukan Aliansi masyarakat Sipil untuk pemilu serentak. Uji materi tersebut di antaranya diajukan oleh  Dosen Universitas Indonesia Effendi Gazali. Pasal yang diajukan ialah Pasal (3) Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112.

Mahkamah mempertimbangkan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan serta mendekati waktu pelaksanaan. Peraturan perundang-undangan, tata cara pelaksanaan pemilihan umum, dan persiapan teknis juga telah diimplementasikan. Jika pemilu serentak ditetapkan tahun ini, menurut Mahkamah, tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang saat ini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum.

Selain itu, Mahkamah mempertimbangkan, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif jika pemilu serentak digelar pada Pemilu 2014.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum legislatif  dilakukan serentak pada tahun 2019. Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan jika pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2014, maka tahapan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung menjadi terganggu dan terhambat karena kehilangan dasar hukum.
Selain itu, Mahkamah mempertimbangkan, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif jika pemilu serentak digelar pada Pemilu 2014.

Penggagas uji materi, Effendi Gazali mengatakan keputusan MK seharusnya datang lebih cepat sehingga bisa diterapkan pada pemilu 2014,  Ini  dikarenakan  putusan sudah dibuat pada Mei tahun lalu tetapi hakim baru membacakan putusan itu pada hari Kamis (23/1) ini. Effendi mengatakan pemilu yang berlangsung dua kali telah menyalahi konstitusi dan memboroskan uang rakyat hingga Rp120 triliun.
Meski menjatuhkan putusan mengenai Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008, menurut Mahkamah Konstitusi, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Legislatif tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional.(IRIB Indonesia/Liputan Islam/kompas/merdeka)

Kamis, 30/01/2014 10:22 WIB

Ingin Pemilu Serentak 2014, Yusril Perbaiki Permohonan ke MK

Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Jakarta – Eks Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra berharap Pemilu serentak bisa digelar di tahun 2014. Yusril pun memperbaiki permohonan uji materi UU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sekarang ini ada masalah dengan keputusan MK ini dan sekarang saya meneruskan permohonan saya ke MK, saya sudah perbaiki sehingga MK bisa mengkoreksi yang potensial melahirkan krisis legitimasi dengan putusan Effendi Gazali sekarang ini,” kata Yusril kepada detikcom, Kamis (30/1/2014).

Yusril meminta MK menganulir pasal-pasal tertentu di UU Pilpres. Dia juga meminta agar MK menafsirkan sejumlah pasal di UUD 1945.

“Kalau permohonan saya dikabulkan misalnya ditafsirkan bahwa pasangan capares diusulkan parpol peserta Pemilu sebelum Pemilu dilaksanakan, kalau ditafsirkan tidak perlu UU dan tidak lagi digantungkan karen aputusan MK itu berlaku seketika diucapkan,” katanya.

Menurut Yusril, jika gugatannya dikabulkan maka Pemilu serentak daksanakan tahun ini. Bukan tahun 2019 yang membuat Pemilu 2014 kehilangan legitimasi karena persoalan dasar hukum yang sudah dianulir MK.

“Bisa tahun ini sih, tak ada yang susah cuma ngundurin tanggal, misalnya Pemilu Legislatif 9 April dan Pilpres sekitar 9 Juli ya tinggal dimundurkan saja bersama-sama. Dan KPU akan lebih siap melaksanakan karena sampai saat ini DPR belum selesai, tender juga belum dimulai,” pungkasnya.

Ikuti berbagai informasi menarik hari ini di “Reportase Sore” Trans TV pukul 16.30 WIB

Al Faqir Ilmi

Jan 28 at 11:44 AM

Menyoal Legitimasi Presiden & Wakil Terpilih Di Mata Hukum

by @YusrilIhza_Mhd

Saya telah kemukakan pendapat bahwa dengan UU Pilpres yg pasal2nya dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 45. Dan MK telah menyatakan bahwa pasal2 tsb tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun dijadikan dasar utk melaksanakan Pilpres 2014. Maka siapapun yang terpilih menjadi Presiden/Wkl Presiden rawan menghadapi krisis legimitasi

Ada yang bantah saya dengan mengatakan tdk akan ada krisis lehitimasi, karena Presiden/wkl Presiden itu dipilih oleh rakyay dan sah. Saya katakan bahwa legitimasi itu bukan semata urusan politik, tetapi juga sosiologis dan normatif atau hukum. Seseorang disebut dan diakui sebagai kiyai atau ulama legitimasinya bersifat sosiologis, tergantung anggapan dan penerimaan masyarakat. Tdk ada institusi apapun yg berwenang mengangkat atau mengeluarkan SK mengangkat seseorang jadi kiyai atau ulama. Ini soal hukum. Begitu pula tidak diperlukan legitimasi politik untuk akui seseorang sebagai kiyai atau ulama. Mereka tak berurusan dg kekuasaan formal. Sebaliknya ada seseorang mengaku dirinya Bupati karena dia dipilih oleh 90 persen suara dalam Pilkada. Rakyatnya akui dia sebagai bupati. Itu berarti secara sosiologis dan politis orang tsb mendapatkan legitimasi sebagai bupati. Tapi ternyata orang itu dipilih jadi bupati oleh pilkada yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten yang tidak sah alias illegal. Maka orang yg mengaku bupati itu, meskipun mendapat legitimasi politis dan sosiologis, dia tidak legitimate di mata hukum. Dengan tidak legitimate di mata hukum, maka apapun keputusan dan tindakan yg dilakukan oleh bupati tsb tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan kata lain, bupati tadi adalah bupati illegal. Apapun tindakannya tidak sah dan tidak bernilai di mata hukum

Saya membandingkan putusan MK tentang uji UU Pilpres yg dimohon Efendi Ghazali dg putusan Pengadilan Agama tentang perceraian. Ada orang yg bilang analogi saya itu tidak nalar, bukan qias yang ma’qul dalam hukum fikih, dan tdk masuk akal. Yang lebih celaka, yang bilang qiyas atau perbandingan saya itu tiak nalar, malah tidak mengemukakan nalar apapun sbg bantahan. Inilah penyakit manusia Indonesia di era reformasi. Kalau tdk setuju dengan pendapat seseorang main hujat saja, tanpa argumen apapun. Membantah apalagi menghujat pendapat seseorang tanpa hujah atau argumen membuat manusia Indonesia mundur 5000 tahun. Sebab zaman Nabi Ibrahim hidup saja, beliau membantah patung itu tuhan, beliau gunakan argumen, bukan main hujat seenaknya

Begini, soal perbandingan tadi putusan MK dg Pengadilan Agama tadi. Putusan pengadilan itu beda dengan pengesahan peraturan perundang2an. Putusan peraturan perundang2an itu berlaku sejak disahkan atau diundangkan dalam lembaran negara, berita negara atau berita daerah. Namun norma dalam peraturan perUUan tadi bisa dinyatakan berlaku ke depan atau bahkan berlaku surut ke belakang. Misalnya dalam peraturan perpajakan. Disebutkan bhw peraturan tsb berlaku sejak diundangkan tgl 2 Januari 2014. Namun ada pasal tertentu, misalnya pengenaan pajak tertentu baru berlaku 2 Juli 2014. Hal spt itu bisa dan biasa dlm peraturan perUUan. Bahkan di bidang hkm administrasi, peraturan bisa berlaku surut. Misalnya peraturan mengenai pengangkatan PNS. Misalnya peraturan pengangkatan PNS itu dikeluarkan Menpan 2 Januari 2014 dan berlaku sejak disahkan pd tanggal tsb. Namun dlm peraturan itu dinyatakan peraturan tsb berlaku surut sejak 2 Januari 2012 bagi pegawai honorer yg telah aktif sjk tgl tsb

Putusan pengadilan, MK atau pengadilan manapun, beda dg pengesahan peraturan perundang2an. Putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan hukum mengikat seketika sejak putusan itu dibacakan dalam sidang yg terbuka untuk umum. Putusan pengadilan tidak bisa berlaku surut dan tidak bisa baru berlaku ke depan setelah putusan dibacakan dalam sidang terbuka utk umum, Sebab putusan pengadilan itu adalah penerapan hukum atau memutuskan sesuatu berdasarkan norma hukum utk ciptakan kepastian hukum. Bahwa dalam UU Perkawinan diatur perihal perceraian serta sebab2 perceraian dan prosedur perceraian.

Bagj mereka yang tunduk pada hukum Islam, prosedur pengajuan perceraian disampaikan kepada Pengadilan Agama. Ada seorang istri menggugat fasakh suaminya yg tidak memenuhi janji perkawinan yg diucapkan sang suami dalam sighat ta’lik talaq. Hakim Pengadilan Agama menerima gugatan fasakh (cerai) dari istri tsb dan putusannya diucapkan dalam sidang terbuka 10 Januati 2014. Putusan Pengadilan Agama itu inkracht dua minggu kemudian karena suami yg difasakh tidak mengajukan banding. Namun dalam diktum putusan Pengadilan Agama tadi dikatakan cerai fasakh tersebut baru berlaku tahun 2019, bukan ketika diputus thn 2014. Kedua pasangan tadi pulang ke rumahnya semula dan tinggal sama2. Tetangga bertanya, bukankah anda sdh bererai, kok msh serumah?. Keduanya menjawab, mereka memang sdh bercerai secara sah. Tapi pengadilan agama dlm putusannya menyatakan perceraian itu berlaku th 2019. Ketua RT di lingkungan tsb berpendapat, kedua orang tsb melakukan kumpul kebo, wong sdh cerai kok masih serumah. Ustadz yg ada di lingkungan tsb juga terlibat perdebatan sengiy mengenai keabsahan suami istri tsb yg sudah cerai kok berlaku 5 thn lagi. Maka suami istri itu mengalami krisis legimitasi mengenai keabsahan perkawinan dan perceraian mereka, yg bikin heboh orang sekampung

Sekarang bandingkan dengan putusan MK tentang uji UU Pilpres yg dimohon Efendi Ghazali. MK baik dlm pertimbangan hukum maupun dlm diktum putusannya menyatakan mengabulkan permohonan EG untuk sebagian. Sebagian besar pasal2 yg dimohon EG dinyatakan MK betentangan dengan UUD45 dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka pada bln Januari 2014. Namun dinyatakan putusan baru berlaku dlm Pemilu 2019 dan seterusnya. MK dlm pertimbangan hukumnya mengatakan pasal2 UU Pilpres yg bertentangan dg UUD45 dan tdk punya kekuatan hukum mengikat itu tetap sah untuk digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Pilpres thn 2014. Maka nanti nasib Presiden dan Wapres terpilih thn 2014 ini akan mirip dg nasib suami istri yg bercerai dg putusan Pengadilan Agama tadi

Sebagian rakyat akan malas datang ke TPS untuk nyoblos dalam Pilpres. Buat apa, katanya, wong UU Pilpresnya aja gak sah. Ktk terpilih pasangan Presiden dan Wapres, akan ada rakyat yg ngomel dan protes, ngapain dengerin orang ini, wong dia Presiden gak sah. Lalu ada sejumlah advokat yg bawa permasalahan keabsahan Presiden dan Wapres ke MK atau Pengadilan TUN. Siapa yg jamin MK pasca Pilpres 2014 nanti akan sama pendapatnya dengan MK yg sekarang ini? Siapa ug jamin PTUN akan tolak perkats tsb?. Maka negara ini akan riuh rendah dalam pergunjingan dan perdebatan sah tidak sahnya Presiden dan Wakil Presidennya

Presiden dan Wapresnya menghadapi krisis legitimasi. Apa jadinya?. Krisis legitimasi perkawinan/perceraian/kumpul kebo saja sdh bikin heboh Ketua RT, RW, ustadz, jemaah masjid dan orang sekampung. Apatah lagi krisis legitimasi seorang Presiden dan Wakil Presiden di Negara Republik Indonesia. Krisis legitimasi seorang Jaksa Agung saja tempo hari sudah bikin geger ini Republik dan jadi bahan tertawaan orang di negara2 lain. Sekarang mau coba2 bikin krisis legitimasi Presiden dan Wakil Presidennya. Ahaaa…..Sekian. Wassalam. 

baca juga :

__._,_.___

 

News / Nasional

Yusril: Putusan MK soal Pemilu Serentak Sebabkan Kevakuman Hukum

Jumat, 24 Januari 2014 | 03:20 WIB
KOMPAS.COM/Sandro GatraYusril Izha Mahendra
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu serentak menyebabkan kevakuman hukum dalam pelaksanaan pemilu.”Itu (kevakuman hukum) disebabkan Effendi Ghazali dan kawan-kawan tidak memberikan jalan keluar setelah pasal-pasal undang-undang Pilpres yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Yusril dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (23/1/2014).Hal ini karena pengajuan permohonan yang diajukan Effendi Ghazali dan kawan-kawan tidak meminta secara langsung maksud Pasal 6A Ayat (2) dan Pasal 22E UUD 1945.Yusril yang dalam kasus berbeda mengajukan pula uji materi atas UU 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, mengatakan, dalam gugatannya dia meminta MK menafsirkan secara langsung maksud Pasal 6A Ayat (2) dan Pasal 22E UUD 1945.Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”Adapun Pasal 22E UUD 1945 berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”Menurut Yusril, jika MK menafsirkan maksud Pasal 6A Ayat (2) dengan parpol peserta pemilu mencalonkan pasangan capres sebelum pileg, maka tak perlu lagi ada undang-undang untuk melaksanakannya.

“Kalau MK tafsirkan Pasal 22E Ayat (1) bahwa pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun berarti pileg dan pilpres disatukan, tak perlu mengubah UU untuk melaksanakannya. Maka, penyatuan pileg dan pilpres dapat dilaksanakan pada 2014 ini juga,” papar Yusril.

Pemilu serentak

Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/1/2014), mengabulkan sebagian uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Serentak. Namun, putusan itu dinyatakan berlaku untuk Pemilu Presiden 2019.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (23/1/2014). Permohonan yang dikabulkan adalah untuk uji materi atas Pasal (3) Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), serta Pasal 112 UU 42 Tahun 2008.

Dalam amar putusan, majelis hakim konstitusi menyatakan bahwa putusan tersebut hanya berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. Permohonan yang tidak dikabulkan adalah uji materi atas Pasal 9 UU 42 Tahun 2008 yang mengatur tentang besaran batas minimal perolehan suara partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential treshold).

Mahkamah menyatakan pula bahwa putusan tidak dapat digunakan untuk Pemilu 2014 agar tak muncul ketidakpastian hukum. Dalam pertimbangan putusan, MK menilai tahapan Pemilu 2014 sudah memasuki tahap akhir. Bila seperti lazimnya putusan berlaku seketika setelah dibacakan, majelis menilai yang terjadi adalah terganggunya Pemilu 2014.

Langkah membatasi akibat hukum dari putusan ini, menurut majelis, juga sudah memiliki preseden alias putusan serupa di masa lalu. Karenanya, majelis menegaskan putusan ini baru berlaku segera setelah seluruh rangkaian tahapan Pemilu 2014 rampung.

Meskipun lima dari enam gugatan uji materi dikabulkan, di luar isu presidential treshold, majelis berpendapat pelaksanaan Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 dengan segala akibat hukumnya, harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional. Putusan ditandatangani delapan hakim konstitusi, dengan dissenting opinion atau pendapat berbeda yang disampaikan Maria Farida Indrati.

(van/asp)

Sabtu, 25 Januari 2014 , 16:31:00

Yusril: Putusan MK Blunder
Gerindra Ajukan PK

Yusril Ihza Mahendra. JPNN.com
Yusril Ihza Mahendra. JPNN.com

JAKARTA –  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang  memutuskan pemilu serentak baru bisa dilaksanakan pada Pemilu 2019 terus menuai reaksi. Selain dari petinggi parpol yang memberikan   reaksi beragam,  kemarin pakar hukum tata negara   Yusril Ihza Mahendra ikut angkat suara.  Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) bahkan menyebut putusan itu blunder.

Putusan MK itu berdampak pada Pemilu 2014 yang inkonstitusional. Menurutnya, para hakim MK yang mengumumkan putusan pemilu serentak pada 2019 adalah langkah blunder. Alasan Yusril, di satu sisi MK menyatakan beberapa pasal di dalam UU Pilpres No 42 tahun 2008 bertentangan dengan UUD 45, namun di sisi lain memutuskan pemilu serentak baru pada 2019. Itu artinya Pemilu 2014 tetap berjalan seperti biasa dimana Pileg dan Pilpres dilaksanakan terpisah meskipun MK sendiri sudah menyatakan pasal-pasal dalam UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945.

”Padahal para hakim MK itu sangat sadar kalau putusan MK itu berlaku seketika setelah diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum. Artinya kalaul putusan itu berlaku seketika, namun baru belaku di Pemilu 2019 dan tahun selanjutnya, maka Pemilu 2014 dilaksanakan dengan pasal-pasal UU Pemilu yang inkonstitusional,” urai Yusril di Jakarta seperti yang dilansir INDOPOS (JPNN Group), Sabtu (25/1).

Dia menegaskan, MK harus tahu kalau melaksnakan pemilu dengan pasal-pasal di dalam undang-undang yang inkonstitusional,  maka hasilnya pun inkonstitusional. Sehingga konsekuensinya seluruh anggota DPR, DPD, DPRD tingkat I dan II maupun presiden dan wapres yang terpilih melalui Pemilu 2014 adalah inkonstitusional.

”Tapi anehnya MK seakan menutupi inkonstitusionalitas putusannya itu dengan merujuk putusan-putusan senada yang pernah diambil MK sebelumnya. Bahkan MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pileg dan Pilpres 2014 adalah sah meskipun dilaksanakan dengan pasal-pasal UU Pilpres yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak punya kekuatan hukum yang mengikat,” papar Yusril.

Dia pun mempertanyakan apakah benar semua hakim MK itu adalah negarawan yang  memahami konstitusi seperti yang disebutkan di dalam UUD 1945? Dia juga menilai sangat aneh atas putusan MK yang sebenarnya sudah diputuskan April tahun lalu, namun baru diumumkan sembilan bulan kemudian dimana tiga hakim MK yang membuat putusan itu sudah diganti yang lain.

”Seharusnya kan para hakim MK yang sekarang ini bermusyawarah lagi karena siapa tahu tiga hakim yang baru itu memiliki pendapat yang berbeda. Jadi kan aneh saja putusan itu kenapa baru dibacakan sekarang ?” tuturnya.

Yusril menduga kalau MK seperti dipaksa-paksa pihak tertentu untuk segera membacakan putusan permohonan gugatan uji materil yang disampaikan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak (KMUPS) pimpinan Effendi Gazali dkk. ”Karena dengan pengumuman putusan itu maka membuat permohonan uji materil saya seperti kehilangan relevansinya lagi untuk disidangkan. Inilah hal-hal misterius dalam putusan MK tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu Partai Gerindra yang merupakan salah satu parpol peserta Pemilu 2014  langsung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan yang baru berumur sehari tersebut. Partai besutan Prabowo Subianto itu menilai, MK keliru dalam memutuskan yang dimohonkan Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak.

“MK menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Tapi, pelaksanaan Pemilu serentak baru diberlakukan pada 2019 mendatang,” ungkap Kuasa hukum Partai Gerindra, Habiburokhman, Jumat (24/1).

“Itu sangat kontradiktif. Itu merupakan kekhilafan fatal dari majelis hakim. Oleh karena itu, putusan tersebut harus dibatalkan karena ini kan dalam waktu dekat Pileg dan Pilpres. Kalau tidak serentak, maka dibiarkan Pemilu tidak konstitusional. Artinya tidak legitimate,” ujarnya.

Habib menegaskan, tidak ada alasan teknis dan substansial yang memaksa MK menunda berlakunya putusan tersebut. Sebab, jika petimbangan majelis hakim adalah karena tahapan Pemilu sudah berjalan, maka Pemilu Legislatif bisa dimundurkan dua hingga tiga bulan.

“Lebih mudah mengundurkan Pileg dan Pilpres secara serentak pada tiga bulan ke depan. Karena itu hanya soal teknis saja, apa susahnya. Ketimbang hasil Pileg dan Pilpres tahun ini (2014) tak memiliki  legalitasnya,” tandasnya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi School of Government Fadjroel Rachman mempertanyakan penundaan pembacaan putusan MK hingga sembilan bulan yang menjadikan jarak pembacaan putusan pemilu serentak dan pelaksanaan Pemilu 2014 menjadi begitu mepet, hanya selisih tiga bulan.

”Kenapa begitu lama diumumkannya putusan itu? ” tukasnya. Menurutnya, masalahan teknis dan prosedur tak bisa menjadi alasan penundaan hak konstitusional rakyat Indonesia hingga 2019.

Hal senada disampaikan kuasa hukum KMUPS, Wakil Kamal. Dia mengatakan Pemilu 2014 yang dilakukan terpisah antara pileg dan pilpres jelas-jelas inkonstitusional, maka penundaan pemilu serentak menjadi 2019 pun inkonstitusional.

”MK telah menyatakan pemilu terpisah itu adalah pelanggaran konstitusi, maka penundaan pemilu serentak dari 2014 ke 2019 jelas pelanggaran konstitusi pula. Ini  pelanggaran serius terhadap konstitusi karena menunda hak warga negara, hak pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan cerdas,” jelasnya.

Terkait kesulitan KPU kalau pemilu serentak dilakukan tahun ini, menurut dia, dengan sedikit menunda waktu pemilu lantas menambah persediaan logistik pemilu seperti kotak suara, maka pemilu serentak niscaya dilakukan tahun ini ”Persoalan teknis tinggal ditunda misalnya dua bulan, lantas menambah kotak suara, saya kira KPU siap,” pungkas Kamal. (ind)

News / Nasional

Yusril: Dampak Putusan MK, Hasil Pemilu 2014 Rawan Digugat

Jumat, 24 Januari 2014 | 12:33 WIB
KOMPAS.COM/Sandro GatraYusril Izha Mahendra

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, jika Pemilu 2014 tetap dilaksanakan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden, maka hasil pemilu nantinya rawan digugat. Pasalnya, kata Yusril, pelaksanaan Pemilu 2014 yang akan tidak serentak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

“Ini bisa saja digugat karena ada persoalan legitimasi. MK sudah membuat keputusan yang blunder dengan menyatakan bahwa pemilu serentak baru dilaksanakan pada tahun 2019,” ujar Yusril saat dihubungi, Jumat (24/1/2014), menyikapi putusan uji materi UU Pilpres terkait pemilu serentak.

Yusril menjelaskan, putusan pengadilan seharusnya berlaku semenjak diputuskan, demikian pula dengan putusan MK. Penundaan pelaksanaan putusan, menurut dia, akan menyebabkan kevakuman hukum.

“Ini keputusan yang aneh. Kalau satu undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat, tidak bisa menunggu 2019, harus saat itu juga. MK memakai pertimbangan hukum keputusan serupa pada kasus-kasus yang lain, yang saya sebut itu keputusan salah. Masa mau mempertahankan seperti itu?” kata Yusril.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang itu memperkirakan bahwa putusan MK terkait pemilu serentak pada tahun 2019 akan berimplikasi serius. Dia yakin, akan ada masyarakat yang mempersoalkan hasil Pemilu 2014.

“Gugatan ini bisa mendeligitimasi kekuasaan negara. Persoalan legitimasi ini serius karena pemimpin ke depan dihasilkan oleh pemilu yang inskonstitusional,” kata bakal calon presiden PBB itu.

Seperti diberitakan, MK mengabulkan sebagian uji materi UU Pilpres yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak dengan putusan pemilu serentak pada 2019. Jika dilaksanakan pada 2014, menurut MK, maka pelaksanaan pemilu dapat mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945.

MK dalam putusannya menegaskan bahwa penyelenggaraan pileg dan pilpres yang berlangsung tidak serentak pada 2009, dan akan diulangi pada Pemilu 2014, tetap dinyatakan sah dan konstitusional. Untuk keputusan pemilu serentak, diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum dalam melaksanakannya.

Dengan putusan MK itu, syarat pengusungan capres-cawapres pada Pilpres 2014 tetap berpegang pada UU Pilpres, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Jika tak cukup, maka parpol harus berkoalisi untuk mengusung capres-cawapres.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis : Sabrina Asril
Editor : Sandro Gatra

Yusril Ihza: Putusan MK Misterius, Pemilu 2014 Inkonstitusional
Jum’at, 24 Januari 2014 , 02:26:00 WIB

Laporan: Ade Mulyana

RMOL. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pileg dan Pilpres yang dilakukan serentak tahun 2019 mengusik nalar hukum pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra. Bagi Yusril, putusan MK tersebut blunder dan sangat misterius.

Di satu sisi MK menyatakan beberapa pasal dalam UU Pilpres bertentangan dengan UUD 45 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tetapi di sisi lain, MK di dalam putusannya menyatakan pemilu serentak baru berlaku untuk Pemilu 2019.

“MK tahu putusan MK berlaku seketika setelah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Kalau putusan itu berlaku seketika namun baru berlaku di Pemilu 2019 dan seterusnya, maka Pemilu 2014 dilaksanakan dengan pasal-pasal UU Pemilu yang inkonstitusional,” ujar Yusril dalam akun Twitter miliknya, @Yusrilihza_Mhd, jelang dinihari tadi.

Karena pelaksanaan Pemilu 2014 menggunakan pasal-pasal UU yang inkonstitusional, kata Yusril, maka hasil pemilunya juga inkonstitusional. Konsekuensinya, DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wapres terpilih dalam Pileg dan Pilpres 2014 juga inkonstitusional.

Pertimbangan putusan MK yang menyatakan Pileg dan Pilpres 2014 sah dengan merujuk pada putusan-putusan yang diambil MK sebelumnya yang nyata-nyata salah, juga mengganggu nalar hukum Yusril. Bagi Yusril, pertimbangan MK tersebut hanya untuk menutupi inkonstitusionalitas putusannya.

“Saya justru mempertanyakan apakah benar semua hakim MK itu ‘negarawan yang memahami konstitusi’ seperti dikatakan oleh UUD 45? Jawaban saya ‘entahlah’. Kenyataannya seperti itulah MK,” tutur Yusril.

Bagi Yusril, putusan MK atas uji materi UU No 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak ini benar-benar misteri. Putusan tersebut telah diambil setahun lalu tapi baru dibacakan kemarin. Tidak hanya itu, tiga hakim yang memutusnya sudah berganti. Mahfud MD, Akil Mochtar dan Ahmad Sodiki yang memutus perkaranya sekarang sudah tidak menjadi hakim MK lagi.

“Pembacaan putusan seperti itu aneh bin ajaib. Harusnya MK sekarang musyawarah lagi, siapa tahu tiga hakim baru pendapatnya beda,” imbuh Yusril.

Yusril melihat MK nampak seperti dipaksa-paksa untuk membacakan putusan permohonan Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Dia mengira putusan tersebut dibacakan untuk menjegal permohonan uji materi UU Pilpres yang disampaikannya belakangan.

Yusril sendiri menguji Pasal 14 Ayat 2 dan Pasal 112 UU Pilpres terhadap Pasal 6A Ayat 2 dan Pasal 22E UUD 1945. Yusril dalam pemohonanya meminta agar pelaksanaan pilpres bersamaan dengan pileg. Menurut Yusril, jika pilpres digelar setelah pileg seperti diatur dalam UU Pilpres, maka 12 parpol peserta Pemilu 2014 disebut parpol mantan peserta pemilu. Padahal dalam UUD disebutkan pengusung capres-cawapres adalah parpol atau gabungan parpol peserta pemilu.

Yusril dalam permohonanya juga meminta semua parpol peserta pemilu bisa mengusung pasangan capres-cawapres. Jika tuntutan Yusril dikabulkan, maka tidak berlaku lagi bataspresidential threshold.

“Dengan dibacakan putusan Effendi Ghazali dan kawan-kawan, maka permohonan saya seolah kehilangan relevansi untuk disidangkan,” demikian Yusril.[dem]

Baca juga:

Surya Paloh: MK Sudah Mengutamakan Kepentingan Bangsa
Pakar: Mahfud MD Orang yang Bertanggung Jawab!
Effendi Gazali Cs Disarankan Perkarakan Hakim MK ke Dewan Etik
PPP: Harus Dijelaskan Kenapa Uji Materi UU Pilpres Dibacakan Sekarang?
Golkar: Jika Jokowi Tidak Dicalonkan, ARB Jadi Presiden

Politisi PDIP: Sebut Pemilu 2014 Inkonstitusional Yusril Alami Kontroversi Hati

TRIBUNnews.comTRIBUNnews.com – Sel, 28 Jan 2014

  • KONTEN TERKAIT
  • Politisi PDIP: Sebut Pemilu 2014 Inkonstitusional Yusril Alami Kontroversi HatiLihat FotoPolitisi PDIP: Sebut Pemilu 2014 Inkonstitusional Yusril Alami Kontroversi Hati

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra tempo hari menilai hasil Pemilu 2014 nanti inkonstitusional, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu legislatif dan presiden serentak di Pemilu 2019 nanti.

Pernyataan Yusril mendapat kritik, salah satunya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P). Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai Putusan MK soal pemilu serentak di Pemilu 2019 sangat bijak, tepat dan harus ditaati.

Ia menilai, apa yang diucapkan Yusril soal hasil pemilu 2014 nanti, hanya pengalihan isu. Justru, pernyataan Yusril demikian menimbulkan kontroversi bagi publik. Sepertinya, Yusril sangat emosional setelah melihat putusan MK kemarin.

“Bahkan saya menilai saat ini, Yusril mengalami dilema sindrom kontroversi hati,” kata Hasto kepada wartawan usai diskusi di Media Center KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2014).

Dengan pernyataan tersebut, Hasto menunjukkan kepentingan pribadi Yusril. Secara tidak langsung, Yusril telah merendahklan diri sebagai pakar hukum tata negara, kata Hasto.

Menanggapi putusan MK soal pemilu serentak, tak musti berlaku sejak dibacakan. Ia berdalih, imbas putusan pilpres tentu saja harus disesuaikan dengan undang-undang pemilu lainnya. Dan kini, baik pemerintah maupun DPR belum merumuskan hal tersebut.

Dengan begitu, pelaksanaan Pemilu 2014 tetap menggunakan undang-undang yang berlaku sebelumnya.

“Konstitusi itu nyawa demokrasi. Jangan dikorbankan oleh kepentingan pribadi dan ambisi politik,” ujar Hasto.

Baca Juga:

Ahmad Dhani Siap Dibui Usai Bikin Farhat Abbas Babak Belur

Mahfud MD: Yusril Marah karena Ada Kepentingan Politiknya

Bukan Kyai, Ahmad Dhani Enggan Berdamai ke Farhat Abbas

SELASA, 28 JANUARI 2014 | 07:29 WIB

Mantan Hakim MK: Pemilu 2014 Tetap Konstitusional

Mantan Hakim MK: Pemilu 2014 Tetap Konstitusional

Dalam melakukan aksi damai, sejumlah aktivi memainkan Barongsai saat membawa pesan TRI TURA (Tiga Tuntutan Rakyak) ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, (21/01). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.COJakarta – Mantan hakim konstitusi Ahmad Sodiqi mengatakan pemilihan umum terpisah pada 2014 tetap konstitusional. Pemilu 2014 dianggap tetap sah kendati Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu harus serentak dalam uji materi Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Ini jenis konstitusi bersyarat,” katanya usai berbicara dalam acara “Catatan Awal Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)” di Jakarta, Senin, 27 Januari 2014.

Maksud konstitusi bersyarat itu, kata Sodiq, adalah ada syarat khusus untuk memberlakukan putusan MK itu, yaitu baru bisa dilaksakan pada Pemilu 2009 dan seterusnya.

Menurut Sodiq, putusan seperti itu sebenarnya bukan pertama kali dibuat MK. Sebelumnya, kata Sodiq, MK pernah memutus uji materi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi soal Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun diputus tanggal 19 Desember 2006, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi baru dibentuk pada 2009 setelah undang-undangnya selesai dibuat.

“Putusan MK memang tak harus dilaksanakan setelah dibacakan,” kata Sodiq.

Sebelumnya, beberapa kalangan seperti pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai Pemilu 2014 yang masih dilakukan terpisah inkonstitusional. Pasalnya, MK telah memutuskan pemilu harus dilaksanakan serempak antara pemilihan legislatif dan presiden. Menurut Yusril, putusan MK harus berlaku segera setelah dibacakan.

KHAIRUL ANAM

Baca juga:
Cuit Anas Urbaningrum: Demokrat Ganti Ketua Umum
Survei: Jokowi Bertahan, Prabowo-Aburizal Jeblok
Suap di Bea Cukai, Kubu STAN vs Non-STAN Meruncing
Jazuli Laporkan Mahfud Md. ke Mabes Polri
Di mana Saja Duit Sogokan Akil Mochtar Diberikan?
Garap 400 Kasus, Akil Punya Jejaring Pemasaran
PKS Soal Jokowi: Populer Enggak Dicalonin, Ngapain ?
Ahok: Bawah Tanah Jakarta Dobel Semrawut
Bagaimana Kondisi Tanah Tol Cipularang KM 72?
Ratu Atut Dicopot dari DPP Partai Golkar

 

30
Jan
14

MiGas : Kontroversi Korupsi SKK MiGas

Berita Terkini
Kamis, 30-01-2014 10:23

Dinilai ‘Biang Kerok’ Korupsi Migas, Tangkap Sutan-Jhonny!

Abdi Tri Laksono

.

.

JAKARTA, PESATNEWS – Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) Binsar Effendi Hutabarat yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menangkap dan menjebloskan politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana dan Jhonny Allen Marbun ke penjara karena dinilai sebagai ‘biang kerok’ korupsi migas.

Sebagai penjelasan, Binsar memaparkan bahwa Mantan kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini terungkap pernah meminta uang senilai US$ 150 ribu kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 7 November 2013, Karen menerangkan kepada penyidik KPK, bahwa Rudi meminta uang senilai US$ 150 ribu.

Permintaan tersebut disampaikan Rudi kepada Karen melalui telepon pada 12 Juni 2013. Saat itu, Rudi mengungkapkan, uang tersebut agar diberikan kepada Sekretaris Jendral Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Sekjen ESDM) Waryono Karno pada pukul 13.00 WIB. Pasalnya, pada pukul 15.00 WIB, permintaan tersebut akan ditutup, istilahnya ‘tutup kendang’. Rudi menjelaskan kepada Karen, untuk pembuka kendangnya sudah ada dari SKK Migas dan Kementerian ESDM, sehingga Karen selaku Dirut Pertamina yang harus menutup kendangnya berdasarkan perintah dari Waryono.

Karen mengungkapkan dalam BAP-nya, permintaan itu disampaikan dalam rangka pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 untuk Kementerian ESDM. Rudi, menurut Karen, mengungkapkan, jika penutupan akan permintaan tersebut terjadi pada sekitar pukul 15.00 WIB. Oleh karena itu, Karen mengaku diminta untuk segera menyerahkan duit tersebut.  Saat itu Karen mengatakan bahwa Pertamina sudah memberikan kepada DPR, jadi tidak lewat Waryono, dan Karen minta jangan Pertamina ditagih lagi.

Dalam BAP tersebut, Karen menyebutkan, Sutan Bathoegana dan Jhonny Allen Marbun dari Komisi VII, keduanya dari Fraksi Partai Demokrat, meminta Pertamina memenuhi permintaan untuk ‘tutup kendang’ tersebut. Maka Rudi mengatakan, kalau begitu dia akan melaporkan kepada Menteri ESDM Jero Wacik. Hanya Karen mengungkapkan, tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR seperti yang dia katakan kepada Rudi dalam pengesahan APBN-P Kementerian ESDM tahun 2013.

Kuasa hukum Rudi Rubiandini, Rusydi A Bakar mengakui adanya percakapan antara kliennya dengan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Menurutnya, Rudi hanya diperalat dan menyampaikan apa yang diminta Waryono ke Karen untuk ikut memberikan yang istilahnya ‘tutup kendang’ itu. Saat ditanya apakah Karen menyetujui atau menolak permintaan Rudi untuk menutup kendang itu, Rusydi mengakui Karen menolaknya.

Karen, kata Rusydi, memang keberatan, dan dia tidak mau memberi apa yang disebut untuk pembukaan dan penutupan rapat antara Kementerian ESDM dan DPR. Dan menurut Karen, itu bukan pertama kali ada aliran dana ke DPR. Dia menyebutkan, Waryono, pernah meminta uang kepada Pertamina melalui Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Resiko Afdal Bahaudin dan Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya untuk tunjangan hari raya (THR) anggota DPR.

Berikutnya dalam BAP KPK per 8 November 2013 Karen menyebutkan, Jhonny Allen Marbun pernah meminta uang kepada Pertamina melalui beberapa anggota direksi perusahaan BUMN tersebut. Pada 2011, kata Karen, Afdal Bahaudin dan Hanung Budya dipanggil oleh Jhonny dan Sutan ke ruangan Komisi VII di Gedung DPR, Senayan. Saat itu tengah berlangung rapat asumsi makro APBN 2012. Kepada Afdel dan Hanung, sebut Karen, Jhonny meminta ‘jatah’ Rp. 1 perliter dari volume bahan bakar minyak (BBM) Public Service Obligation (PSO) atau BBM subsidi.

Menanggapi BAP Karen tersebut, Jhonny menampik informasi yang menyebutkan dirinya pernah memeras sejumlah direksi Pertamina untuk mendapatkan ‘jatah’ dari BBM subsidi dan dia mengatakan tidak mau berkomentar terlalu banyak sebelum membaca langsung dokumen tersebut. Tapi Jhonny juga menantang kalau memang ada, coba bawa BAP itu ke sini biar diluruskan. Senada dengan pernyataan Jhonny, Sutan juga membantah dan menepis keterangan Rudi yang mengatakan Komisi VII meminta THR saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kasus suap SKK Migas dengan tersangka Komisaris PT Kernel Oil Simon Gunawan, dengan alasan sudah mengklarifikasi saat Sutan dimintai keterangan oleh KPK pada 27 November 2013.

Namun demikian kutipan isi BAP Deviardi yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya, Effendi Saman, kepada wartawan di Jakarta pada 17 Januari 2014, Rudi sebagai Kepala SKK Migas memang tertekan terus karena selalu dimintai uang oleh Komisi VII dan Kementriaan ESDM. Pada saat baru menjabat Kepala SKK saja, Johnny Allen Marbun pernah memanggil Rudi pada waktu rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR di Cipayung, Jhonny mengatakan mau menagih utang, bahwa Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) Raden Priyono berutang sama Komisi VII sebesar US$ 1 juta dan harus ditanggung oleh Kepala SKK sebagai pengganti BP Migas yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kuasa Hukum Rudi, Rusydi A Bakar membenarkan hal itu, bahwa ada utang janji mantan Kepala BP Migas R Priyono yang akan menyetorkan uang US$ 1 Juta kepada Komisi VII seperti yang diminta Johnny.

Karena utang, kata Saman, maka Rudi harus membayar. Rudi bingung sekali saat itu, apalagi terus ditagih dalam setiap kesempatan yang membuat Rudi makin bingung. Karena belum dibayar juga, maka kemudian pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bulan Mei 2013, Rudi dibantai habis oleh Komisi VII. Termasuk dibilang tidak bermoral karena selingkuh, sampai Rudi pun berlinang airmata di depan RDP. Karena ditagih terus utangnya R Priyono itu, maka Rudi tanya Gerhard Rumeser.

Gerhard bilang bagaimana kalau ditawar saja menjadi US$ 500 ribu, dan diberikan bertahap. Akhirnya pada awal bulan Juni 2013 baru bisa diberikan sebesar US$ 150 ribu melalui Kementerian ESDM. Itulah makanya ada uang US$ 150 ribu dari Gerhard ke Rudi yang kemudian diberikan ke Waryono yang saat ini jadi tersangka. Jadi biang keroknya, menurut Saman, adalah Komisi VII DPR.

Terkait pendekatan kronologisnya tersebut, Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) Binsar Effendi Hutabarat yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) menyatakan, sangat setuju dengan tudingan Kuasa Hukum Deviardi, Effendi Saman, bahwa Komisi VII DPR adalah biang keroknya.

“Apapun kelit dan tepisan Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana dan anggota Komisi VII Jhonny Allen Marbun, yang sama sama dari satu fraksi, yakni Fraksi Partai Demokrat,” kata Binsar Effendi kepada wartawan, Kamis (30/1/2014).

Apapun alasan dan bantahannya mereka berdua didepan publik, lanjut Binsar, SKPD mendesak KPK agar Sutan dan Jhonny yang sejatinya menjadi ‘biang kerok’ korupsi migas segera dijebloskan ke penjara. “Kami, pensiunan Pertamina yang berhimpun dalam SPKP dan yang tidak mau Dirut Pertamina Karen jadi bulan-bulanan isu yang berimbas pada inkredibelitasnya institusi Pertamina sendiri yang pernah kami rintis, kami besarkan ini,” tambahnya.

Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua Umum FKB KAPPI Angkatan 1966 merangkap Koordinator Presidium Pasukan Khusus Nol Delapan (Passus 08) dengan tegas, dan siap saja menghadapi tantangan Jhonny yang ingin meluruskan BAP Dirut Pertamina Karen Agustiawan jika ia terus menjustifikasi pembenarannya sendiri. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

30
Jan
14

Kenegarawanan : Selamatkan Kondisi Pangan [GeraKNUsa]

Berita Terkini
Kamis, 30-01-2014 09:15

GeraKNusa: Selamatkan Kondisi Pangan!

Dian Purnama

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

JAKARTA, PESATNEWS – Ketua Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia Dr Ir Pandji R Hadinoto MH prihatin dengan situasi dan kondisi Defisit Berjalan Keuangan Negara dan status the Fragile 5 seperti paparan Menteri Keuangan pada 27 Nopember 2013 serta utang negara yang kini berjumlah dua kali Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Ini sekaligus ketergantungan impor bahan bakar gas rumah tangga dan beberapa bahan pangan pokok berikut ancaman gagal panen padi-padian akibat bencana banjir berkala tahunan, dan lain sebagainya, menuntut ide-ide kreatif strategis penyelamatan ekonomi Indonesia,” ungkapnya, Kamis (30/1/2014).

Menurut Pandji, salah satu cara strategis adalah Gerakan Kuliner Nusantara (GeraKNusa) di perkotaan yang berbasis bahan pangan lokal seperti perluasan produksi jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan dlsb guna penciptaan nilai tambah lapangan kerja di wilayah pedesaan yang dapat berujung pengurangan angka kemiskinan plus peningkatan angka pertumbuhan ekonomi nasional berbasis ekonomi kesejahteraan rakyat (EkoKesRa).

Misalnya, jelas dia, melalui pola kurangi konsumsi beras pasi-padian diganti non pasi-padian seperti nasi jagung dan atau uimbia-umbian, maka akan dicapai penghematan ekonomi logistik keluarga perkotaan, misalnya dari 3x makan/hari dipilih 1x berbahan pasi-padian, dan 2x berbahan non padi-padian.

“Pola tersebut bisa berimplikasi pola penguatan bagi sumber daya ekonomi pedesaan dan peningkatan ekonomi gotong royong berperangkat sistim kelembagaan lokal seperti Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan termasuk Badan Usaha Masyarakat Adat berujung dampak positif bagi perluasan lapangan kerja produksi bahan pangan non padi-padian tersebut diatas,” paparnya.

Oleh karena itu, tegas Pandji, GeraKNusa bersama segenap komponen masyarakat ingin mendorong pola konsumsi di perkotaan yang langsung berdampak perluasan lapangan kerja di pedesaan dan pengkayaan pendapatan pedesaan berujung pengurangan angka kemiskinan struktural.

“Momentum keterpurukan perekonomian kini dengan kebersamaan inovatif seharusnya dapat menjadi peluang kreatif bangkit bersama dan sinergis antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Semoga dengan rekomendasi ini keselamatan Persatuan Indonesia senantiasa terjaga baik. Dan bagi yang merayakan Imlek 2565 dihimbau pula turut meringankan warga korban banjir demi unjuk kesetiakawanan sosial terbaik,” tandas Pendiri GeraKNusa ini. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Rabu, 29-01-2014 22:08

Lebih 3000 Pasar Tradisional Hilang Tergusur Pasar Modern

Dian Purnama

Pasar tradisional

Pasar tradisional

SOLO, PESATNEWS – Menjamurnya pasar modern di berbagai daerah mengancam keberadaan pasar tradisional. Pasalnya, ekspansi yang dilakukan pasar modern tak hanya di wilayah perkotaan saja, namun juga merambah hingga pelosok pedesaan di Tanah Air. Akibatnya, jumlah pasar tradisional semakin berkurang karena kalah bersaing dengan pasar modern.

“Sekarang toko-toko retail modern sudah sampai ke desa-desa. Hampir semua kota di Indonesia bisa kita dapati toko modern,” kata Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Abdullah Mansuri, Rabu (29/1/2014).

Berdasarkan data terakhir dari IKAPPI, jumlah pasar tradisional di seluruh Indonesia menukik tajam dari 13.450 pasar menjadi 9.549 hanya dalam jangka waktu empat tahun. Jumlah tersebut cukup besar mengingat banyaknya orang yang menggantungkan hidupnya di pasar tradisional.

“Lebih dari tiga ribu pasar kita hilang. Kalau satu pasar minimal ada puluhan kios dan satu kios berpotensi menghidupi satu keluarga, berapa puluh ribu jiwa yang terdampak,” ungkap Mansuri.

Di sisi lain, dalam jangka waktu yang sama, toko retail modern meningkat dari 10.365 gerai menjadi 18.152 toko. Lebih dari 7000 toko baru muncul dalam waktu empat tahun atau setara dengan empat toko modern per hari.

Tidak hanya di Indonesia, menurunnya jumlah pasar tradisional juga terjadi di benua Asia. Berdasarkan survei yang dilakukan salah satu lembaga survei luar negeri, jumlah toko modern di Asia meningkat hingga lima kali lipat dibanding jumlah pasar tradisional.

Menanggapi hal tersebut, IKAPPI mencanangkan Gerakan Nasional Kembali ke Pasar Tradisional di Graha Wisata Niaga, Sriwedari, Solo, Rabu (29/1). Gerakan tersebut akan fokus pada pemberdayaan pedagang pasar di Indonesia, dan kampanye ke masyarakat agar kembali berbelanja ke pasar tradisional.

“Kita sudah punya lembaga pendidikan untuk pedagang pasar di Jakarta. Semua pedagang pasar di Indonesia boleh belajar di sana tanpa dipungut biaya apa pun,” paparnya.

Pasar Tradisional
Mansuri mengemukakan, Indonesia yang berpenduduk 250 juta jiwa memiliki 13.450 pasar tradisional dengan jumlah Pedagang yang mencapai 12,5 juta orang. Jika diasumsikan setiap Pedagang Pasar menghidupi 5 orang keluarga (suami, istri, dan 3 anak), maka 62,5 juta jiwa bergantung pada Pasar Tradisional.

“Ini belum termasuk jejaring rantai yang bergantung dengan pasar, dari hulu sampai hilir. Mulai dari kuli panggul, tukang ojeg, becak, sopir angkot atau petani-petani kecil yang hanya mampu menjual barang dagangannya di Pasar Tradisional,” jelas Ketua Umum IKAPPI.

IKAPPI menilai, lebih dari 100 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya di pasar tradisional. Hal ini jika dilihat dari mata rantai perdagangan dari hulu sampai hilir, karena Pasar Tradisional adalah ‘show room’ produk lokal.

Ia memaparkan, data terakhir yang dirilis oleh Kementerian Tenaga Kerja, sebagian besar penopang hidup masyarakat miskin berada di Pasar Tradisional. Data tersebut menyebutkan, mereka berpendidikan SD ke bawah.

Sebanyak 54,2 juta orang atau 49.90% penduduk dengan tingkat pendidikan rendah bekerja di Pasar Tradisional dengan menjual produk rumahan yang dimiliki. “Inilah salah satunya, mengapa Kita perlu menjaga & melestarikan Pasar Tradisional sebagai kekuatan perekonomian rakyat,” tandasnya.

Kondisi Pasar Tradisional yang Memprihatinkan
Data terbaru menyebutkan, puluhan konglomerat Indonesia (20-30 orang) yang dibiayai oleh investor asing mendapatkan konsesi/kepastian hukum berupa hak pengelolaan lahan (hutan) seluas 35,8 juta ha. Sementara itu, 12,5 juta Pedagang Pasar hanya memanfaatkan lahan seluas 18.750 ha (dengan asumsi luasan tempat usaha 10 meter persegi ditambah 50% fasilitas umum pasar).

Dalam prosentase, Pedagang Pasar hanya membutuhkan 0,05% lahan dan hal tersebut biasanya dipersulit oleh pemerintah. Sementara itu, puluhan pengusaha menguasai 99,95% lahan di Indonesia. Pasar Tradisional yang menghidupi kurang lebih 100 juta jiwa, saat ini dibayang-bayangi oleh kesan ‘kumuh dan kotor’.

Pengelolaan Pasar Tradisional biasanya diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang secara aktif memungut retribusi kebersihan setiap hari. Namun hal tersebut seringkali tidak diimbangi upaya pemeliharaan pasar yang baik dan berkesinambungan.

Kesan kumuh, kotor dan terkesan tidak aman ini justru sengaja dipelihara sebagai pintu masuk pihak ketiga, dalam hal ini pemilik modal untuk merevitalisasi pasar agar tampak lebih modern, bersih, aman dan nyaman.

Pemerintah Daerah dan pemilik modal cenderung menilai modernisasi pasar cukup dilihat dari sisi fisik bangunan tanpa melihat Pasar Tradisional juga sebagai aset budaya yang memiliki ciri khas di setiap daerah.

Data IKAPPI pun menyebutkan, jumlah pasar yang terbakar pada periode tahun 2011 – 2013 sebanyak 169 pasar. Penyebab kebakaran yang paling sering terjadi adalah hubungan pendek arus listrik karena sistem penyediaan listrik di pasar yang tidak memenuhi standar. Seperti yang terjadi di Cianjur dan Kendari.

Pada beberapa tempat, ditemukan indikasi pembakaran. Hal ini biasanya terjadi apabila komunikasi antara Pemerintah dan Pedagang Pasar tidak terjalin dengan baik. Jika sudah terbakar, tidak ada ganti rugi untuk pedagang yang menyewa lapak di pasar selama periode tertentu.

Data lain pun menyebutkan, pada periode 2012–2013 terdapat 144 konflik pasar, baik antra Pedagang Pasar dengan Pemerintah Daerah, Pengelola Pasar dan Investor. Hal ini tampak jelas di Kabupaten Purwakarta.

“Perkembangan/ekspansi supermarket-supermarket di Asia telah dimulai sejak akhir dekade 90-an. Secara khusus pertumbuhan retail di Asia lima kali lebih cepat daripada di Eropa dan Amerika,” ungkapnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini, diantaranya: perjanjian perdagangan bebas, liberalisasi perdagangan dan investasi di tingkat nasional, regional, maupun di tingkat multilateral yang difasilitasi oleh WTO selama ini dengan services aggreement-nya.

Hal ini kemudian mendorong peningkatan investasi asing secara langsung di industri pangan, terjadinya integrasi secara vertikal, dari mulai lahan pertanian (menanam) hingga makanan yang tersaji di meja makan sudah dikuasai oleh perusahaan retail pangan.

Jika kita lihat secara global, ada retail-retail besar yang sangat ekpansif di kalangan anak muda di Indonesia. Retail ini sebenarnya berasal dari Jepang, kemudian diakuisisi oleh perusahaan retail raksasa dan melakukan pembangunan sangat cepat di kota-kota besar di Indonesia.

Memiliki sekitar 250 juta penduduk, Indonesia merupakan pasar potensial bagi bisnis retail modern. Maraknya pembangunan mall atau pusat perbelanjaan di kota-kota besar menarik Pelaku Retail Besar & Pasar Swalayan untuk membuka gerainya hingga ke wilayah perkampungan.

Keberadaan retail modern berdampak negatif terhadap jumlah Pasar Tradisional. Retail modern tumbuh sekitar 30% per tahun, sementara pasar rakyat dan tradisional tumbuh -8% per tahun.

Dalam progres seperti di atas, 10 hingga 20 tahun ke depan, Pasar Tradisional terancam keberadaannya. Bahkan bila merujuk pada data dari Kementerian Perindustrian R.I menyebutkan, pada tahun 2007 terdapat 13.450 Pasar Tradisional. Sementara itu data Kementerian Peradagangan R.I pada 2011, tinggal 9.559 Pasar Tradisional.

Mengamati dari data itu terjadi penurunan jumlah Pasar Tradisional yang cukup drastis pada periode tersebut. Jumlah Pasar Tradisional lebih sedikit bila di bandingkan dengan sebaran minimarket yang jumlahnya melebihi 12.000 Unit di seluruh Indonesia.

Kita ketahui bersama, penetrasi retail modern di Indonesia semakin massif setelah terbit Perpres No. 112 Tahun 2007. Karena Perpres tersebut merupakan turunan dari UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Akan tetapi Perpres ini hanya sebagai pelindung retail modern. Di dalamnya diatur soal zona, kemitraan, perizinan, syarat perdagangan, kelembagaan pengawas, dan sanksi. Perihal zona tata letak pasar tradisional dan pasar modern, menurut Perpres selanjutnya disusun oleh Pemerintah Daerah.

Faktanya, banyak Pemerintah Daerah yang lebih tertarik memberikan karpet merah kepada pemilik modal besar dan menggusur jauh Pasar Tradisional kepinggiran kota yang akses transportasinya sulit. Fakta ini di temukan langsung oleh IKAPPI seperti di Kabupaten Purwakarta, Kota Kendari dan Kota Bengkulu.

Ekspansi retail ini berakibat langsung pada: (1) penggusuran secara paksa pasar-pasar tradisional, bahkan di dalam banyak kasus, terjadi pembakaran-pembakaran Pasar Tradisional. (2) kehilangan pekerjaan dalam angka yang luarbiasa. Bukan hanya Pedagang Pasar yang bekerja di situ, tetapi juga orang-orang lain yang terlibat di dalam lingkaran pasar tradisional, seperti buruh panggul yang menggantungkan hidup dari Pasar Tradisional.

(3) hilangnya keanekaragaman pangan yang tersedia di Pasar Tradisional. Karena pangan-pangan yang disediakan di supermarket cenderung seragam. Pangan-pangan lokal tersingkir dengan adanya pangan-pangan kemasan.

(4) munculnya isu tentang keamanan pangan. Mereka mengatakan bahwa pasar tradisional itu tidak sehat, kotor, kumuh, sehingga perlu direvitalisasi dan dijadikan lebih ‘bersih’. Hal ini kemudian yang di jadikan acuan untuk melakukan penggusuran.

“Ekspansi retail ini juga berpengaruh kepada petani-petani skala kecil ataupun produsen pangan skala kecil lainnya seperti nelayan. Ketika dulu mereka dapat langsung menjual produknya ke pasar tradisional, pada hari itu juga mereka menerima bayaran. Jika mereka menjual barang produksinya ke super market, maka akan ada banyak sekali standar tinggi yang harus dipenuhi oleh produsen-produsen pangan skala kecil ini,” jelasnya.

Sehingga yang terjadi adalah integrasi vertikal dari retail dan agribisnis yang biasanya merupakan jejaring dari bisnis mereka juga. Petani, nelayan dan produsen pangan skala kecil akan kehilangan pasarnya. Farmers market sudah sangat langka keberadaannya di kota-kota hingga ke wilayah pedesaan.

Tersingkirnya Pasar Tradisional selama ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perawatan infrastruktur Pasar Tradisional rendah. Berdasarkan hasil survei Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di beberapa kota, model-model pengembangan kelembagaan pasar tradisional masih dilakukan dengan pola tidak jelas, cenderung menggunakan pendekatan birokrasi pemerintah. Pedagang dan pasar hanya dijadikan objek.

Kedua, belum adanya payung hukum berupa peraturan perundang-undangan yang menimbulkan sanksi tegas dan keras terhadap pelanggar regulasi industri ritel. Ketiga, lemahnya kemauan politik pemerintah daerah untuk mengembangkan pasar tradisional. Hal itu tampak dari rendahnya dukungan dan keberpihakan pemerintah daerah dalam pembangunan fisik pasar tradisional. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Rabu, 29-01-2014 23:26

RUU Perdagangan yang Baru, Pro Rakyat

Abdi Tri Laksono

Aria Bima

Aria Bima

JAKARTA, PESATNEWS – Ketua Panja DPR RI tentang Rancangan Undang Undang (RUU) Perdagangan, Aria Bima, menyatakan RUU Perdangan yang akan disahkan oleh Komisi VI DPR adalah berbeda jauh dengan yang beredar di masyarakat atau internet, yang sempat ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat. Bahwa dalam RUU ini tidak ada aroma liberalisme, neoliberalisme, maupun pro pasar bebas, melainkan pro rakyat Indonesia.

“Kami sudah sosialisasikan RUU ini ke berbagai kampus seluruh Indonesia, seperti Unhas Makassar, Udayana Bali, Airlangga Surabaya, UGM Yogyakarta, ITB Bandung, IPB Bogor, LSM, asosiasi masyarakat, dan lain-lain. Dan, kita bahas DIM per DIM terbukti RUU ini dibahas dengan semangat nasionalisme,” tegas politisi PDIP itu pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (29/1/2014).

Karena itu lanjut Bima, kalau pun ada perjanjian internasional terkait perdagangan, maka harus mendapat persetujuan atau pengesahan DPR RI. “Jadi, tanggung jawab itu juga ada di DPR RI. Sesuai dengan pasal 11 UUD 1945. Baik untuk menaikkan volume perdagangan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri. Khusus dalam negeri terkait barang pokok penting seperti beras, semen, gas, pupuk dan sebagainya, pemerintah harus bertanggung jawab; dari suplai, distribusi, harga, dan keamanan,” ujarnya.

Selain itu menurut Bima, RUU ini membahas zona pasar modern dan tradisional, komunitas koperasi dan UKM yang bisa bekerjasama dan saling melindungi serta mempunyai akses ke pasar, dan RUU ini tak berbenturan dengan UU yang lain seperti UU Industri dan sebagainya. “Semua impor dan ekspor harus dalam konteks kepentingan dalam negeri,” pungkas Bima.[*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Kamis, 30-01-2014 11:40

Impor Beras Ilegal Diduga untuk Danai Partai ?

Hasan Basri

.

.

JAKARTA, PESATNEWS – Koordinator Petisi 28 Haris Rusli menyatakan prihatin dengan masuknya beras illegal ribuan ton ke Indonesia. “Ini negeri mafia. Ribuan ton beras ilegal kok bisa masuk negara ini,” kecam mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini, Kamis (30/1/2014).

Ia pun mempertanyakan Kepala Bulog adalah merupakan karib masa remajanya dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini Ketua Umum Partai Ddemokrat. “Bisa saja Bulog dapat diduga dijadikan ladang rampokan untuk danai Partai Demokrat,” duganya.

Haris mengingatkan agar elit penguasa jangan semakin edan dan gila-gilaan melakukan korupsi di saat rakyatnya sekarang sedang menghadapi bencana alam di negeri ini. “Di saat rakyat menderita ditimpa musibah, elite politik ribut rebutan lahan rampokan untuk memperkaya diri dan mendanai pemilu,” tuturnya.

Seperti diketahui, Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta kasus impor beras Vietnam 16.900 ton segera dituntaskan. “Saya minta selidiki tuntas. Jangan sampai ada pihak-pihak yang bermain,” katanya, Rabu (29/1). Ia pun mengaku masih meminta keterangan dari beberapa pihak terkait kasus tersebut tidak hanya bea dan cukai.

Menurut Hatta, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga bisa memberikan ijin atas rekomendasi dari Kementerian Pertanian. “Saya sudah tanya menteri pertanian. Mentan mengakui lewat Dirjenya memberikan izin impor unntuk beras tertentu. Nah sekarang pertanyaan kita, pasti kan Kemendag memberikan izin sesuai denngan rekomendasi itu,” bebernya.

Secara terpisah, Menteri BUMN Dahlan Iskan menjamin jika beras impor asal Vietnam sebanyak 16.900 ton bukan diimpor oleh Badan Urusan dan Logistik (Bulog). “Tapi yang jelas bukan Bulog yang impor. Dia (Kabulog) mau digantung di monas. Saya agak keras. Saya tahu Pak Tarto komitmennya tinggi,” kata Dahlan, Rabu (29/1), setelah mendengar penjelasan langsung dari Kepala Bulog Sutarto Alimoeso.

Dahlan meyakini ada pihak lain yang melakukan impor tersebut. “Berarti ada pihak lain yang impor. Tentu saya tidak tahu dan saya kan bukan orang harus meneliti itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan pihaknya siap menindak tegas para pelaku jika terbukti terjadi pelanggaran atas izin impor beras asal Vietnam. “Izinnya telah kami keluarkan dan kalau terbukti melanggar kami akan tindak segera mungkin,” ujarnya, Selasa (28/1).

Namun menurut Gita, izin impor beras dari Vietnam telah sesuai prosedur dan rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Pihaknya hingga saat ini juga belum menemukan bukti terkait pelanggaran terhadap izin impor tersebut.

“Ini kan keluhan, dari pedagang di Cipinang, bahwa ini banjir (beras impor) kalau banjirnya itu lebih dari beras yang kami izinkan untuk didatangkan dari luar itu artinya pelanggaran, tapi sampai sekarang belum ada buktinya,” kilahnya.

Sebagaimana diberitakan, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin impor beras jenis khusus sebesar 16.832 ton pada tahun 2013. Jenis beras yang diizinkan pemasukannya adalah beras jenis Basmati dan Japonica, dengan rincian sebanyak 1.835 ton beras jenis Basmati dan 14.997 ton beras jenis Japonica. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Kamis, 30-01-2014 08:07

Diungkap, Ijin Impor Beras Ilegal ke 58 Perusahaan

Hasan Basri

Salamuddin Daeng

Salamuddin Daeng

JAKARTA, PESATNEWS – Pengamat ekonomi yang juga Peneliti  dari Institute For Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng memaparkan, korupsi terkait impor pangan menjadi modus kejahatan penguasa pada era reformasi untuk memperkaya diri dan keluarga.

“Para pejabat pemerintah menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengeluarkan ijin impor kepada para importir demi mendapatkan setoran dari perusahaan importir tersebut,” ungkap Salamuddin Daeng, Kamis (30/1/2014).

“Para pejabat pemerintah bahkan berani mengeluarkan ijin impor meskipun ijin tersebut bukan menjadi kewenangannya. Hal ini kemudian menjadi sumber konflik dengan lembaga negara lainnya yang merasa hal tersebut menjadi kewenangannya,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, baru-baru ini Menteri Pertanian menyerang impor beras ilegal jenis premium yang dilakukan atas ijin Kementrian Perdagangan. Sementara menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan bahwa  ijin impor beras kepada puluhan perusahaan tersebut atas ijin Menteri Pertanian.

“Borok Gita menguak ke publik, ketika direktorat Jenderal Bea Cukai merilis data impor beras (pos tarif/HS 1006.30.99.00) asal Vietnam. Impor tersebut dilakukan oleh 58 perusahaan, dengan 83 kali pemasukan melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Belawan. Total Impor mencapai 16.900 ton,” bebernya.

Lanjutnya, Gita beralasan bahwa impor beras premium dilakukan atas ijin menteri Pertanian (Kementan). Sedangkan Kementan menyatakan menyatakan bahwa impor beras tersebut adalah kewenangan BULOG. Kewenangan BULOG tersebut merupakan hasil rapat koordinasi terbatas di Menko Perekonomian. Sementara BOLOG menyatakan bahwa sepanjang tahun 2013 tidak melakukan impor beras dikarenakan stok nasional mencukupi.

Menurut Daeng, skandal impor beras ilegal ini jelas merupakan kejahatan korupsi luar biasa. Karena impor beras ilegal tidak hanya merugikan negara namun telah menghancurkan harga hasil-hasil pertanian utama yang tentu saja sangat merugikan petani. “Skandal ini tentu tidak dapat dibiarkan!” serunya.

“Tangkap dan periksa Menteri Perdagangan Gita wirjawan! Hentikan impor beras demi kemajuan pertanian dan kesejahteraan rakyat!” tambahnya. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

29
Jan
14

Kenegarawanan : StraBinTan Sumber Daya Manusia 2045

Strategi Bina Ketahanan Sumber Daya Manusia

Yang Berkomitmen Tegakkan Dan Bangun Bangsa & NKRI

(Pandji R Hadinoto, geraknusa@yahoo.com , www.jakarta45.wordpress.com )

Pandji R Hadinoto

PRAKATA :

Kepada penyelenggara yang dibanggakan dan hadirin yang dimuliakan, atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan sesuai surat Lembaga Ketahanan Nusantara No 007/LKN-P.Und/2014 tanggal 7 Januari 2014, perkenankan kami berbagi pandangan bersama hadirin bertajuk tersebut diatas, bertemakan Dialog Kebangsaan Mempertahankan Keutuhan NKRI di Wilayah Perbatasan.

PENDAHULUAN :

Ketiadaan GBHN merisaukan, walaupun ada RPJM, namun masyarakat sadar & peduli (civil society) seperti Lembaga Ketahanan Nusantara ini dapat berprakarsa mengisi pembekalan kepada masyarakat lain untuk memiliki semacam peta jalan kelola kepentingan masyarakat, bangsa dan negaranya, khususnya masyarakat setempat beserta lingkungan hidupnya, berpola pikir Think Nationally Act Locally, Self Esteem to gain Self Confidence, Pakem Jalan Lurus.

DIAGNOSTIK :

Berdasar piranti 7 Strategi Ketahanan Bangsa (STRAHANSA, alm HR Soeprapto)

(1) Kehidupan Keagamaan tidak rawan
(2) Kehidupan Ideologi tidak retak
(3) Kehidupan Politik tidak resah
(4) Kehidupan Ekonomi tidak ganas
(5) Kehidupan Sosial Budaya tidak pudar
(6) Kehidupan HanKamNas tidak lengah
(7) Kehidupan Ekologi tidak gersang

Terpetakan situasi dan kondisi kekinian misalnya :
(1) Intoleransi dst
(2) Pemiskinan sistimatik Pancasila dan pembenturan dengan ideologi lain
(3) Dekonstruksi orientasi ke kepentingan NeoLib dan pengabaian bina potensi ekonomi maritim sehingga kini Indonesia masuk the Fragile5 (MenKeu, Forum CEO Kompas 27Nop13)
(4) Pelembagaan beragam kepentingan NeoLib
(5) Penguasaan tradisi asing atas budaya lokal
(6) Ketergantungan peralatan luar negeri
(7) Praktek tataruang didominasi ekspoitasi Sumber Daya Alam (muka bumi dan dalam bumi) dan pemukiman non struktural di Daerah Aliran Sungai (DAS)

TERAPI :

Rekayasa Sosial Budaya per Tri Strategi Aksi Rakyat (TRISTAR) 2014-2045 :

(1)  Indonesia Mulia [2014-2024]

(2)  Indonesia Bermartabat [2024-2034]

(3)  Indonesia Sejahtera [2034-2044]

Menuju kearah Indonesia Digdaya 2045 dst, diperkuat oleh :

Strategi 7 Sehat [Pandji R Hadinoto, 2011]
Tubuh Negara Bangsa
(1) Sehat Bermasyarakat
(2) Sehat Berbangsa
(3) Sehat Bernegara
(4) Sehat Politik Hukum PerUUan
Tubuh Manusia
(5) Sehat Logika/Nalar
(6) Sehat Rohani/Jiwa
(7) Sehat Jasmani/Raga

Strategi 7 Kemenangan Hidup [Gus Sholeh]
(1) Yang tetap Sejuk ditempat yang Panas
(2) Yang tetap Manis ditempat yang Pahit
(3) Yang tetap Merasa Kecil walau telah menjadi Besar
(4) Yang tetap Tenang ditengah Badai yang Dahsyat
(5) Yang tetap berSyukur atas segala Karunia Nya
(6) Yang tetap Istiqomah di JalanNya
(7) Yang tetap menggantungkan harapan hanya kepada Tuhannya

PEMBEKALAN MASYARAKAT PERBATASAN :

Tatanilai
Misalnya penyuluhan 123 Tatanilai Jatidiri Indonesia / Kearifan Negarawan Indonesia [www.jakarta45.wordpress.com]
Norma
Misalnya penyuluhan perUUan terkait dengan pengelolaan wilayah perbatasan
Artefak
Misalnya penyuluhan dan pembangunan simbol2 kenegaraan di perbatasan

KESIMPULAN :

Strategi Bina Ketahanan Sumber Daya Manusia kedepan penting disasarkan ke tujuan Indonesia Digdaya 2045 bertumpuan amanat Pembukaan UUD45 merujuk kepada keutamaan sejarah kenusantaraan dan dinamika kekinian masyarakat, bangsa dan negara.
Khususnya bagi masyarakat perbatasan dikokohkan pahamnya tentang ikhwal jatidiri Indonesia dan pentingnya perkuatan ketahanan masyarakat perbatasan.

REKOMENDASI :

(A)  Pembentukan Pos Komunikasi Pancasila Indonesia (PosKoPI) baik berwujud jejaring offline (media cetak dan elektronik/warnet) dan online (media jaring sosial / remote) per pemanfaatan teknologi informasi sebagai alternatif terapan manjur untuk upaya2 pendidikan komunitas, bina ketahanan SDM cakupi penyebarluasan, komunikasi interaktif dan pembudayaan ide2 kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang khas berpola ketahanan Indonesia, seperti :

(1)  Pembentukan unit2 Badan Usaha Milik Desa / Kelurahan dan/atau Badan Usaha Masyarakat Adat per UU Desa yang disahkan DPRRI tanggal 18 Desember 2013 ybl guna pemantapan ekonomi gotong royong desa2 di wilayah perbatasan yang pada gilirannya dapat berdampak perkuatan ketahanan SDM perbatasan dalam turut serta mengawal garis perbatasan antar Negara.

(2)  Penggiatan Hari Koperasi Nasional tiap tanggal 12 Juli bertepatan dengan Tahun Baru Nusantara 1 Srawana sebagai perkuatan siklus ekonomi tradisional / kearifan lokal [PRH, Kongres Pancasila V UGM 1 Juni 2013]

(B)  Harmonisasi faktor2 kondusifitas mutu lingkungan hidup setempat yang konstruktif senafas amanah Pembukaan UUD45 guna bina Kepribadian atau Karakter sebagai inti drpd  Ketahanan SDM berbasis orang perorang ini strategik bagi pembangunan masyarakat bernegarabangsa.

(C) Keseharian, selalu pekikkan MERDEKA [1Sep45] dan budayakan SALAM 17845 {cerminan : (a) tanggal akumulasi kesejarahan Perjuangan Indonesia Merdeka sejak awal abad-20, (2) pemaknaan utama tentang 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila per Tap MPRRI No XVIII/1998 [PRH 2013]} serta 9 Pusaka Bangsa Indonesia [PRH 2004] + aspek kesejarahannya :
(1) Sang Saka Merah Putih
(2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika
(3) Sumpah Pemuda 1928
(4) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1928
(5) Pancasila 1945
(6) Proklamasi Indonesia Merdeka 17845
(7) Undang Undang Dasar 1945
(8) Wawasan Nusantara 1957
(9) Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka

(D) PIAGAM KONSENSUS POLITIKA INDONESIA 2014 :

Dalam rangka Strategi Bina Ketahanan SDM Indonesia Jaya 2045, maka diutamakan :

(1)  Pembudayaan Salam MERDEKA dan Salam Negarawan 17845;

(2)  Pembudayaan TRISTAR (Tri Strategi Aksi Rakyat) 2014-2045;

(3)  Pembudayaan STRAHANSA (Strategi 7 Ketahanan Bangsa);

(4)  Pembudayaan Strategi 7 Sehat;

(5)  Pembudayaan 7 Kemenangan Hidup;

(6)  Pembudayaan 9 Pusaka Bangsa Indonesia;

(7)  Pembudayaan 123 Tatanilai Jatidiri Indonesia / Kearifan Negarawan;

PUSTAKA :

(1) Deklarasi Relawan Budaya TRISTAR 2014-2045 [www.jakarta45.wordpress.com]
(2) http://m.pesatnews.com/read/2014/01/09/38732/hidupkan-tritura-perlu-bentuk-kader-pemimpin-kebangsaan
(3) http://m.pesatnews.com/read/2014/01/05/38653/monas-pancasila-artefak-jatidiri-bangsa
(4) http://m.pesatnews.com/read/2014/01/03/38628/badan-usaha-milik-kelurahan
(5) http://m.pesatnews.com/read/2013/12/30/38561/ada-9-pusaka-bangsa-indonesia
(6) http://m.pesatnews.com/read/2014/01/01/38594/ekonomi-gotong-royong-indonesia
(7) http://m.pesatnews.com/read/2013/12/27/38539/petisi-antisipasi-kelemahan-uud-2002
(8) http://m.pesatnews.com/read/2013/12/25/38507/waspadai-pemilu-gagal-atau-situasi-vakum-2014-
(9) http://m.pesatnews.com/read/2013/12/18/38405/pengesahan-uu-desa-perkuatan-hari-ibu
(10) http://m.pesatnews.com/read/2013/12/13/38335/perkuatan-kenusantaraan-perkokoh-indonesia
(11) http://m.pesatnews.com/read/2013/12/07/38247/-petisi-17-desak-jokohok-gebyarkan-monas-pancasila
(12) http://m.pesatnews.com/read/2013/12/02/38151/kokohkan-pribadi-kepemimpinan-pemangku-indonesia

Berita Terkini
Rabu, 29-01-2014 22:41

Pemuda Berperan Penting Kawal dan Awasi Pemilu

Angga Susanto

.

.

JAKARTA, PESATNEWS – Pemilu 2014 tidak hanya dimaknai sebagai hari pencoblosan, melainkan harus dilihat secara menyeluruh dengan mengawal dan mengawasi setiap tahapan Pemilu demi terciptanya demokrasi yang sesungguhnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Supriadi Narno dalam dialog lintas mahasiwa bertema ‘Urgensi Pemilu 2014 bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia‘ di Galeri Cafe Tim, Jakarta, Rabu (29/1/2014).

“Bukan berarti kita melupakan proses dan tahapan Pemilu secara lengkap,” kata Supriadi.

Menurut Anggota Cipayung Plus ini masyarakat sebagai pemilih haruslah mengenali para calon wakil rakyat secara baik dan objektif. Salah satu pengawalan dan mengawasi baik saat masih menjadi calon maupun sesudah menjadi wakil rakyat yang duduk sebagai legislatif.

“Paradigma terhadap pemilu yang berkaitan dengan materi harus dirubah sebagai sebuah proses melahirkan pemimpin yang berhutang pada rakyat, yakni mampu menekan praktek politik uang,” ucapnya.

Supriadi mengatakan Pemilu 2014 nanti merupakan penentuan nasib bangsa selama lima tahun kedepan, sehingga maju mundurnya bangsa ditentukan pada pemilihan tersebut. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara.

“Memboikot pemilu pun tidak memberi dampak apa-apa di tengah keringnya keteladanan dan trust antar anak bangsa,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengimbau kepada generasi muda agar menggunakan kesempatan tersebut sebaik mungkin. Bahkan sebagai generasi muda yang terdidik, mahasiswa memiliki andil penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Melakukan penyadaran dan pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya pemilu bagi kehidupan bernegara untuk jangka panjang dan mendorong terciptanya demokrasi yang berkualitas dengan menolak politik uang,” pungkasnya. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

29
Jan
14

Kenegarawanan : Mahkamah Konstitusi Dalam Kancah Politik

Pandji R Hadinoto
Al Faqir Ilmi

To
Today at 10:05 AM

Mahkamah Konstitusi Dalam Kancah Politik

SEKALI ini, terkait putusannya mengenai Pemilu serentak –pemilihan presiden sekaligus pemilihan legislatif– tak bisa diingkari Mahkamah Konstitusi pada hakekatnya berperan terlalu jauh di dalam kancah politik praktis. Tak sekedar bersinggungan dalam pengertian yang dikatakan salah seorang hakim konstitusi, Harjono “Kalau bersinggungan dengan politik, iya.Tapi kalau ditunggangi, siapa yang menunggangi?” Soal siapa yang menunggangi, tentu tak bisa dijawab saat ini, karena masih merupakan misteri. Tetapi terbaca indikasi, memang ada aroma pertimbangan kepentingan politik praktis di dalam keputusan itu. Kalau tidak, kenapa putusan yang sudah ada kesimpulannya sejak Maret 2013 itu baru dibacakan lewat pertengahan Januari 2014 ini?

Baik menurut pakar tatanegara Yusril Ihza Mahendra maupun ungkapan berita Koran Tempo (Sabtu, 25 Januari 2014), terlepas dari ‘tujuan baik’nya dalam konteks perbaikan suatu mekanisme politik ketatanegaraan, keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut bermasalah. Ada hal-hal misterius yang tetap menjadi tanda tanya, kata Yusril. Sedang Koran Tempo mengungkap ada motif tertentu di belakang produk –yang esensinya bersifat korektif terhadap suatu praktek keliru sebelumnya– yang terkait dengan mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Koran Tempo menulis Akil Mochtar berada di balik keterlambatan putusan uji materi Undang-undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Hakim Konstitusi Harjono mengatakan, sejak Akil terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada April 2013, finalisasi putusan uji materi undang-undang itu macet. Padahal, kata dia, putusan bahwa pemilu digelar serentak sudah diketuk Rapat Majelis Permusyawaratan Hakim pada 26 Maret 2013. “Sejak Akil menjadi Ketua MK, dia sibuk dengan sengketa pemilukada.” Bukan hanya itu, Akil juga satu-satunya hakim yang ditunjuk menjadi penyusun finalisasi putusan itu. “Ketika itu, yang belum diputuskan soal presidential threshold dan waktu pelaksanaan pemilu serentak.”

Menurut berita itu lebih lanjut, Mahkamah menyatakan putusan tak bisa diberlakukan 2014 karena tahapan pemilu sudah terlanjur berjalan. Kendati mengabulkan pemilu serentak, MK tak membatalkan pasal presidential threshold sebanyak 20 persen kursi di DPR. Pembacaan putusan minus kehadiran tiga hakim yang ikut mengetuk putusan. Mahfud MD dan Ahmad Sodiki yang pensiun sejak April 2013. Adapun Akil, pada Oktober lalu, dicokok penyidik KPK karena diduga menerima suap sejumlah sengketa pilkada yang ia tangani selama di MK.

Pakar hukum tatanegara dari Universitas Andalas, Saldi Isra, menilai ada indikasi kuat bahwa MK sengaja menunda pembacaan putusan itu. Jika dibacakan segera, ujar dia, pemilu legislatif dan pemilu presiden bisa digelar tahun ini. “Tanpa perlu menunggu 2019,” kata Saldi, yang mengaku belum bisa menyimpulkan motif di balik penundaan itu. Tapi menurut berita Koran Tempo itu, Harjono menampik anggapan keterlambatan itu disengaja oleh lembaganya. Dia menjamin penundaan putusan itu bukan karena pesanan pihak tertentu.

SESUNGGUHNYA, penyatuan penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif, lebih nalar dan sekecil apapun kadarnya ia mengandung aspek pembaharuan politik –dalam artian menciptakan mekanisme politik yang kualitatif lebih baik dan lebih efisien daripada pemilu terpisah sebelumnya. Dengan pemilu serentak, partai-partai akan lebih terdorong untuk berkoalisi sebelum pemilihan umum yang pada akhirnya membuka kemungkinan penyederhanaan jumlah partai. Sekaligus lebih menutup peluang bagi praktek politik ‘dagang sapi’ sebagaimana yang terjadi dalam dua pemilihan umum yang terakhir, tahun 2004 dan 2009.

Soal risiko yang dikaitkan dengan pemilu serentak, bahwa ada kemungkinan presiden terpilih tak berhasil memperoleh mayoritas kerja di DPR, itu tak terkait dengan pemilu yang serentak atau terpisah, melainkan dengan sistem banyak partai. Makin banyak partai, makin kecil kemungkinan ada peraih suara mayoritas di parlemen. Merupakan tanggungjawab moral pembaharuan para politisi partai untuk lebih menyatukan diri berdasarkan persamaan tujuan dan program, dengan pengutamaan semangat altruisme. Mereka harus belajar menjinakkan hasrat dan keserakahan pribadi, menghindari ‘semangat’ biar kecil-kecil asal jadi raja di partai yang dibentuknya. Dengan jumlah partai yang lebih sederhana, kualitas demokrasi lebih bisa diperbaiki untuk menjadi lebih efektif.

Mengenai kekuatiran bahwa chaos akan terjadi bila pemilu serentak dipaksakan 2014, masih debatable. Dalam konteks ini, pandangan Yusril Ihza Mahendra, bisa menjadi referensi. “Kalau MK menafsirkan maksud Pasal 6A ayat (2) parpol peserta pemilu mencalonkan pasangan capres sebelum Pileg, maka tak perlu UU lagi untuk melaksanakannya. Kalau MK tafsirkan Pasal 22E ayat (1) bahwa pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun berarti Pileg dan Pilpres disatukan, tak perlu mengubah UU untuk melaksanakannya.”

SETELAH Pemilihan Umum 1971, Presiden Soeharto berinisiatif menyederhanakan jumlah partai menjadi hanya tiga, yakni PDI, PPP dan Golkar. Tapi sayang, pembaharuan kepartaian saat itu hanya menyentuh aspek kuantitatif, tidak menyentuh aspek kualitatif. Fusi partai dilakukan tidak melalui dinamika dan seleksi ‘alamiah’ proses politik. Dan, dilakukan masih berdasarkan pengelompokan ideologis, bukan berdasarkan orientasi program. Karena semangat ideologistis masih membara-bara bagai api dalam sekam, pasca Soeharto semangat itu berkobar-kobar tertiup angin reformasi yang disalahmaknakan dan menghasilkan kembali sistem multi partai. Diperparah oleh menggebu-gebunya hasrat ‘biar kecil asal jadi raja’.

BILA Mahkamah Konstitusi –yang kala itu masih dipimpin oleh Mahfud MD menjelang peralihan– ketika 26 Maret 2013 telah berhasil mengambil keputusan tentang pemilu serentak, segera membacakan keputusan itu, maka tentunya sesuai logika hukum, dengan sendirinya keputusan berlaku untuk pemilu 2014. Tak ada pilihan untuk menyatakan keputusan itu baru berlaku 2009, karena Mahkamah Konstitusi bukan penentu kebijakan politik, tetapi ‘pengawal’ bagi kebenaran pelaksanaan konstitusi. Dengan menentukan waktu bahwa pemilu serentak itu baru digelar 2019, meminjam pandangan Ketua Komisi Yudisial Marzuki Suparman, sebenarnya Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut UU mengenai MK adalah memutuskan apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

Kita sepakat menganggap bahwa penyatuan pemilu menjadi serentak, lebih baik dan lebih tepat dari segi tujuan. Tentu saja cara mencapai tujuan, tetap harus dengan cara dan jalan yang benar. Namun terlepas dari itu, memang diperlukan kerja keras penyelenggara pemilu untuk mendadak melaksanakan pemilu serentak di tahun 2014. Penyelenggara pemilu tak boleh memperturutkan sikap cengeng. Kalaupun memang harus ada penambahan waktu persiapan, penundaan pemilu 1-2 bulan masih dalam batas kewajaran dan bisa ditolerir.

Tapi apapun, saat ini berdasar keputusan Mahkamah Konstitusi, suatu praktek ketatanegaraan dan praktek politik yang lebih diperbarui telah tertunda lima tahun lamanya. Sudah menjadi fakta untuk sementara ini. Setidaknya sampai ada ‘gugatan’ baru yang ternyata pantas untuk dikabulkan. Maka, pola lama yang mungkin terasa lebih nyaman untuk dimainkan oleh sejumlah politisi partai pragmatis yang tak punya visi pembaharuan, masih akan berlangsung, khususnya melalui pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden yang terpisah.

baca juga :
Menguat Alasan Putusan MK Harus Batal Demi Hukum ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-menguat-alasan-putusan.html

Menyoal Legitimasi Presiden & Wakil Terpilih Di Mata Hukum ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-menyoal-legitimasi.html

Al Faqir Ilmi

To
Today at 9:17 AM

Menguat Alasan Putusan MK Harus Batal Demi Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dibacakan Kamis 23 Januari 2014 dalam perkara Uji Materi UU 42/2008 tentang Pilpres, harus dinyatakan “batal demi hukum” atau dianggap tidak pernah ada dan terjadi. Karena itu, tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

Demikian disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, Selasa (28/1). Menurut Petrus, putusan itu sudah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota; Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai anggota pada 26 Maret 2013.

Ternyata terdapat tiga orang Hakim MK yang meskipun ikut sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada 26 Maret 2013 (masing-masing Mahfud MD, Akil Mochtar dan Achmad Sodiki), tetapi tidak ikut menandatangani putusan MK yang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2014.

Bahkan terdapat Hakim Konstitusi di MK yang meskipun tidak pernah ikut sebagai Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut malah ikut menandatangani putusan tersebut, yaitu Patrialis Akbar dan Arief Hidayat.

“Padahal pasal 46 UU 24/2003 tentang MK menyatakan bahwa Putusan MK ditandatangani oleh Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus, dan penitera,” terang Petrus.

Fakta yuridis lain adalah putusan MK itu sendiri tidak menciptakan situasi hukum baru, malah telah merusak cita-cita hukum yang terkandung di dalam ketentuan pasal 47 UU MK yang memerintahkan berlakunya putusan MK segera setelah putusan itu diucapkan. Di sisi lain, MK kemarin memutuskan bahwa Pemilu serentak baru bisa dilaksanakan pada 2019.

Dengan kata lain, putusan MK yang dibacakan pada tanggal 23 Januari 2014 memberi kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengikuti Pilpres 2014, tetapi mengacu kepada pasal-pasal dari UU Pilres yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 23 Januari 2014.

“Hakim-Hakim MK harus jiwa besar menyadari kekeliruannya. Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014 harus dinyatakan batal demi hukum,” katanya.

Petrus melanjutkan, MK harus meneruskan pemeriksaan terhadap gugatan Yursil sebagai upaya perbaikan. Jika tidak dilakukan, MK harus bersiap digugat. Atau lebih parah lagi, hasil pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 akan digugat sehingga menjadi masalah konstitusi yang luar biasa.

baca juga :
Menyoal Legitimasi Presiden & Wakil Terpilih Di Mata Hukum ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-menyoal-legitimasi.html

29
Jan
14

Pangan : Gagal Panen Menghantui 2014

Sunny

Ke nasional-list@yahoogroups.com
Hari Ini pada 7:15 AM

Gagal Panen Menghantui 2014

Sulung Prasetyo | Kamis, 26 Desember 2013 – 13:35 WIB

: 196

(dok/antara)
Suasana tanggul sungai Udhu yang jebol di Jatirejo, Kauman, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (13/12). Jebolnya tanggul sungai akibat hujan deras tersebut mengakibatkan ribuan hektar sawah terendam banjir hingga ketinggian mencapai dua meter.
Produksi yang menggunakan “input” luar menjadikan rentan munculnya ledakan hama penyakit.

JAKARTA – Tingginya pemakaian pupuk kimia sintetis, pestisida, dan benih hibrida diperkirakan menjadi pemicu ledakan hama penyakit. Di sisi lain, faktor iklim tidak terlalu mendukung usaha pertanian. Oleh karena itu, diperkirakan terjadi gagal panen secara meluas di Indonesia tahun depan.

Demikian diungkapkan para ahli dan pengamat masalah lingkungan pertanian, di Jakarta, Selasa (24/12).

Hermanu Triwidodo, dari Departemen Proteksi Tanaman, Fakutas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) mengemukakan, pembangunan pertanian yang ada saat ini bisa berimplikasi ancaman kirisis pangan. Itu terlihat dari pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan produksi padi.

“Produksi yang didorong menggunakan input luar yang tinggi, seperti pupuk kimia sintetis, pestisida, benih hibrida, menjadikannya rentan munculnya ledakan hama penyakit,” ujarnya.

Menurut Hermanu, sepanjang 2013 telah terjadi titik-titik serangan hama, terutama wereng di sentra produksi padi Jawa. “Jika hal ini terjadi, situasinya akan sama dengan 2010-2011, terjadi gagal panen dan impor kembali meningkat,” ia memaparkan.

Hermanu mengingatkan pemerintah menghindari ancaman ledakan hama dan krisis pangan ini. Pemerintah harus segera menyelamatkan petani dari kerugian, sekaligus menyelamatkan negara dari krisis pangan. “Salah satunya dengan moratorium dan merevisi peraturan yang mengatur peredaran pestisida,” katanya.

Sementara itu, Suryo Wiyono dari Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB menilai, pentingnya penyelarasan dan perbaikan kebijakan di sektor pertanian pangan. Keselarasan kebijakan diperlukan dari pemerintah pusat hingga daerah.

Tanpa itu, persoalan-persoalan di pertanian sulit diatasi. “Pembangunan pertanian dengan pendekatan pertanian berkelanjutan dan pengendalian hama penyakit secara terpadu (PHT) perlu dilakukan,” ujarnya.

Ia mengajak semua pihak mengampanyekan dan mempraktikkan pertanian ramah lingkungan dan mengadopsi kegiatan PHT. Langkah ini diperlukan untuk menghindari gangguan hama penyakit, seperti dalam kasus wereng yang muncul kembali tahun ini.

Manajer Advokasi Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menyatakan, pembangunan pertanian pangan selama ini dilakukan setengah hati. Program dan gerakan pembangunan hanya di atas kertas, namun lemah implementasi.

“Revitalisasi yang dilakukan dengan tujuan akhir menyejahterakan petani justru makin meminggirkan petani,” kata Said.

Target swasembada 2014 hampir dipastikan tidak tercapai. Indonesia tetap tidak bisa keluar dari jeratan impor, meskipun ada peningkatan produksi. Padahal, laju impor yang besar menempatkan negara dalam “kuasa” pihak lain. Ini menunjukkan kegagalan menjaga kedaulatan.

Sumber : Sinar Harapan
__._,_.___
Sunny

Ke nasional-list@yahoogroups.com
Hari Ini pada 7:11 AM

 

Rakyat Miskin Bertambah

Senin, 27 Januari 2014 Penulis: Gayatri Suroyo/Tlc/*/Wib/X-2

MI/RAMDANI

MI/RAMDANI

MI/Furqon Ulya Himawan
KANTONG mata Janus Ginting, 45, mengembang saat menceritakan sawahnya yang tak bisa ditanami lagi akibat debu erupsi Gunung Sinabung, Sumatra Utara. Tangisnya pun pecah saat ditanya apa yang akan ia lakukan ke depan.

”Saya bangkrut. Saya tidak tahu bagaimana. Mudah-mudahan ada yang membantu,” ujarnya.

Janus tidak sendiri. Puluhan ribu orang di Tanah Karo kini kelimpungan karena sawah mereka tak bisa ditanami. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Karo menyebutkan jumlah tanaman pangan yang rusak akibat debu vulkanis Sinabung mencapai 20.269 hektare.

Derita yang sama dirasakan Sumarto, 41, warga Pati, Jawa Tengah. Sawah yang baru sebulan ia tanami padi tak mungkin diharapkan tumbuh lagi.

”Pasti gagal panen, Mas. Padahal, hasil panen rencananya buat biaya pendidikan anakanak saya,” ujar dia, kemarin.

Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia telah memukul aktivitas perekonomian rakyat. Pengamat ekonomi Hendri Saparini memperkirakan akan ada sekitar 450 ribu orang miskin ba ru akibat bencana dalam be berapa waktu terakhir. Jumlah penduduk miskin diperkirakan menjadi 29 juta orang, atau naik 1,5% jika dibandingkan dengan laporan Badan Pusat Statistik September 2013 yang berjumlah 28,55 juta orang. ”Sangat mungkin meningkat,” kata Hendri saat dihubungi, kemarin.

Kenaikan angka kemiskinan pascabencana, lanjut Hendri, disebabkan belum adanya program penanggulangan lanjutan (recovery) untuk aktivitas ekonomi masyarakat. ”Misalnya, adakah program pengendalian harga bahan pokok setelah bencana alam?,” imbuhnya.

Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika menilai kerugian terbesar akibat bencana alam datang dari Jakarta. Hal tersebut lantaran Ibu Kota merupakan pusat ekonomi di Indonesia. 

Dampak meluas 

Bertambahnya jumlah orang miskin juga terjadi karena dari tahun ke tahun, dampak bencana kian meluas. Data Kementerian Pertanian menunjukkan rata-rata areal tanaman padi yang terkena banjir pada Januari selama kurun waktu 2007-2011 seluas 72.963 hektare.

Namun, pada Januari periode musim kering di 2012 dan musim penghujan 2012/2013, area terdampak naik menjadi 132.429 hektare.

”Angka ini memprihatinkan karena naik hampir dua kali lipat,” ujar Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro.

Kondisi pun bertambah parah karena dana penanggulangan bencana untuk tanggap darurat dan rehabilitasi tidak mencukupi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan rata-rata per tahun kerusakan dan kerugian akibat bencana mencapai Rp30 triliun. Padahal, alokasi dana penanganan bencana yang disediakan APBN hanya Rp3 triliun.

”Dana yang terlalu sedikit membuat upaya pemulihan bencana memerlukan waktu paling cepat 3 tahun,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.




Blog Stats

  • 2,182,697 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 119 other followers