Posts Tagged ‘Statemanship



15
Mar
14

Kenegarawanan : Petisi Daulat Rakyat Indonesia

Berita Terkini
Kamis, 13-03-2014 04:32

Petisi Daulat Rakyat Indonesia


Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Surat Pembaca:
Petisi Daulat Rakyat Indonesia

Mencermati situasi kondisi perkembangan politik hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 23 Januari 2014 tentang Undang Undang No.42/2008 maka kini tiba saatnya digebyar Gerakan Revolusi Konstitusi (GEREK) yang adalah diyakinii tepat sekali dilaksanakan berdasarkan pada relasi bahwa UUD2002 (Risalah Paripurna MPRRI Non Lembaran Negara) jo UUD1959 (Lembaran Negara Reupblik Indonesia No 75/1959) jo UUD1945 (Berita Repoeblik Indonesia Tahun II No.7/1946).

Semoga dengan dikondisikan oleh GEREK ini antara lain dapat kiranya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia lebih terdorong sesegera mungkin membentuk Adendum Undang Undang No.42/2008 tentang Pemilu 2014 Serentak, guna penegakan kepastian hukum kenegaraan yang berkerakyatan.

Jakarta, 13 Maret 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH
Presidium Koalisi Penyelamatan Indonesia

Editor : zafira

Berita Terkini
Minggu, 22-12-2013 07:28

Daulat Rakyat, Bukan Daulat Modal Asing

Abdi Tri Laksono

Agus Jabo Priyono

Agus Jabo Priyono

JAKARTA, PESATNEWS – Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo Priyono, Minggu (22/12), menyerukan agar penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan dulat modal asing. Ia pun meminta  agar Reforma Agraria harus segera dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ia prihatin dengan nasib ratusan warga Suku Anak Dalam 113, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi, yang sudah 10 hari mengungsi di kantor Komnas Ham dan Pendopo Gubernur Jambi, setelah diusir disertai tindakan kekerasan oleh PT Asiatic Persada (Malaysia) dengan menggunakan Preman, aparat Kepolisian, Brimob dan TNI.

Padahal, ungkap Agus, Kanwil BPN Jambi sudah mengeluarkan rekomendasi tertanggal 24 Oktober 2013 Nomor 1073/18-15/X/2013 perihal Peninjauan Ulang Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Asiatic. Gubernur Jambi juga sudah mengeluarkan surat rekomendasi tertanggal 25 Oktober 2013 Nomor S-525.26/3260/SETDA.EKBANG-4.2/X/2013 Perihal Peninjauan Ulang Sertifikat HGU PT. Asiatic.

“Sungguh ironi sekali, perampasan tanah, kekerasan, pelecehan, terhadap Petani Indonesia di atas tanah airnya sendiri oleh modal asing terus terjadi, padahal Presiden SBY pada tanggal 31 Januari 2007 berjanji akan melaksanakan Reforma Agraria Plus!” seru ketua umum PRD.

Bahkan, ungkap dia, Mantan Jaksa Agung Hendarman Supanji setelah dilantik menjadi Kepala BPN pada 14 Juni 2012, berjanji akan melaksanakan Reforma Agraria sesuai dengan UUPA Nomor 05 tahun 1960 dan menyelesaikan konflik Agraria.

“Menurut BPN 0,2 % penduduk menguasai 56 % aset tanah air. Dan 95 % dari 26 juta keluarga Petani hanya memiliki tanah 0,3 hektar. Izin pengelolaan hutan 150 juta hektar hanya 11 % yang berizin sesuai peruntukannya, 133,5 juta hektar dikuasai pemodal tanpa izin. Kekayaan kita yang dibawa keluar negeri tiap tahun 20000 trilyun,” bebernya.

Diungkapkan pula, Data KPA tahun 2013 ada 369 konflik agraria, luasan 1.281.660,09 hektar, melibatkan 139.874 keluarga petani. “Itulah akibat dari konsep Pembangunan yang hanya memberikan ruang kepada modal asing, meninggalkan filosofi Pancasila, Pasal 33 UUD Proklamasi 1945 dan Cita-Cita Nasional Bangsa Indonesia,” tandasnya. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

08
Mar
14

Profil : Pandji R Hadinoto

Form BB-11 KPU – Pandji R Hadinoto _1_

08
Mar
14

Kemahasiswaan : Piagam Suryakencana, Konsolidasi Penyelamatan Konstitusi

Konsolidasi Penyelamatan Konstitusi Telurkan Piagam Surya Kencana

Fadlan Syiam Butho
5 Mar 2014 19:10:30
Konsolidasi Penyelamatan Konstitusi Telurkan Piagam Surya Kencana

Konsolidasi Penyelamatan Konstitusi (Foto: Aktual.co/Fadlan Syiam Butho)
Jakarta, Aktual.co — Mahasiswa dari berbagai daerah yang bersatu dalam Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando) telah menyepakati hasil pertemuan di Cianjur.

Kesepakatan itu diberi nama Piagam Surya Kencana. Nama Surya Kencana diambil dari kultur masyarakat dari daerah yang menjadi tuan rumah dalam konsolidasi ini, yakni Cianjur, Jawa Barat.
“Piagam ini akan menjadi alasan gerak kita depan. Dalam piagam, kami tekankan untuk menyelamatkan Indonesia terutama kekayaan sumber daya alamnya lewat menyelamatkan konstitusi terlebih dahulu,” ujar Juru Bicara Komando, Boma Angkasa, Rabu (5/3).
Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi salah satu fokus mahasiswa kali ini. Karena amandemen tersebut telah memberikan pintu masuk bagi para penjajah asing yang merampok kekayaan Indonesia yang didasari oleh konstitusi.
“Amandemen UUD 1945 terutama pada pasal 33 telah membuka pintu penindasan asing. Karena dari dasar itu, maka lahirlah UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, sehingga melanggengkan penjajahan gaya baru di Indonesia,” tambah mahasiswa Universitas Pamulang.
Maka dari itu, mahasiswa menegaskan akan terus bergerak untuk merontokan rezim yang melindungi kepentingan asing dan menindas rakyat Indonesia.
“Dengan semangat Pembukaan UUD 1945, Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila, dan Tri Sakti maka kami bersumpah untuk terus menggalang kekuatan demi kedaulatan bangsa,” tegas Boma menutup.
Ari Purwanto

Konsolidasi Aktivis Komando Hasilkan Piagam Surya Kencana

By admin on March 7, 2014  

Ahmad Fauzan Sazli

06 03 2014 KomandoCIANJUR, KabarKampus- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia Indonesia (Komando) telah menggelar petemuan nasional di Universitas Surya Kencana (Unsur), Cianjur Jawa Barat, dari tanggal 03 – 05 Maret 2013. Pertemuan yang diikuti mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia ini menghasilkan dua kesepakatan yakni Piagam Surya Kencanya dan komitmen gerak.

Boma Angkasa, juru bicara Komando mengatakan, dua kesepakatan yang mereka hasilkan tersebut,  berdasarkan kesadaran bahwa selama ini penjajahan yang ada di Indonesia telah dilindungi oleh konstitusi. Dimana amanden pasal 33 UUD 1945 akhirnya melahirkan UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.

Ia menjelaskan, piagam Surya Kencana tersebut menyatakan, bahwa diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen merupakan bukti nyata penghianatan terhadap konstitusi. Hal itu karena buah hasil dari amandemen UUD 1945 dari pertama sampai keempat secara nyata membuka pintu penjajahan yang bertolak belakang dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Falsafah Bangsa.

“Hal inilah yang menjadi alasan bahwa Amandemen UUD 1945 tidak dapat mempunyai daya imunitas terhadap penjajahan saat ini,” ungkap Boma.

Oleh karena itu, menurut Boma, langkah gerak yang akan mereka lakukan adalah pada tanggal 19 Maret 2014 mendatang akan mereka jadikan momentum untuk mengakumulasi kekuatan dari setiap wilayah di Indonesia.

“Kemudian tanggal 24 Maret adalah waktu dimana kekuatan massa akan masuk ke Jakarta,” ungkapnya.

Selanjutnya, pada tanggal 25 Maret 2014 mendatang akan menjadi pesta besar yang akan mereka gelar demi selamatnya konstitusi Indonesia

 

Selain Piagam Surya Kencana, Mahasiswa Juga Sepakat Bergerak Bersama

6 Mar 2014 16:32:29
Selain Piagam Surya Kencana, Mahasiswa Juga Sepakat Bergerak Bersama

Konsolidasi Penyelamatan Konstitusi (Foto: Aktual.co/Fadlan Syiam Butho)
Jakarta, Aktual.co — Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando) telah selesai diselenggarakan.Dalam konsolidasi yang digelar sejak tanggal 3-5 Maret 2014 kemarin, mahasiswa telah menelurkan Piagam Surya Kencana yang menegaskan penolakan terhadap keterjajahan Indonesia.”Penjajahan terhadap Indonesia telah dilindungi oleh UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Hal itu diawali dengan diamandemennya Pasal 33 dalam UUD 1945,” papar Koordinator Komando Cianjur, Yana Sopyan di Cianjur, Kamis (6/3).

Selain Piagam, mahasiswa juga menetapkan langkah gerak nyata.

“19 Maret kami akan akumulasi kekuatan mahasiswa sebagai pra kondisi aksi besar nanti. Dan pada 24 Maret, mahasiswa masuk ke Ibu Kota (Jakarta) untuk melakukan aksi pada 25 Maret,” ujar Koordinator Komando Palembang, Febri di kantor LBH Cianjur. Kamis (6/3).

Febri juga berkata mahasiswa akan terus berkonsolidasi agar jumlah masa akan semakin besar.

Ari Purwanto
07
Mar
14

Kenegarawanan : Surat2 Bung Karno

Ribuan Surat Bung Karno ke Tokoh Dunia Dilacak

TEMPO.COTEMPO.CO 

TEMPO.CO, Yogyakarta – Pengurus Yayasan Bung Karno, Eddi Elison, mengatakan lembaganya saat ini sedang berburu surat-surat Bung Karno ke sejumlah pemimpin negara sahabat Indonesia. Salah satu hasilnya, ditemukan 1200 surat presiden pertama Indonesia ini ke Presiden Yugoslavia saat itu, Joseph Broz Tito. “Ternyata ada 1200 surat. Kami kaget saat Presiden Serbia mengatakan ingin menyerahkan seluruh koleksi itu,” kata Eddi seusai peluncuran buku Bung Karno: Kolektor dan Patron Seni Rupa Indonesia di gedung Sekolah Pascasarjana UGM Pada Kamis, 6 Maret 2014.

 

Menurut Eddi, surat-surat Sukarno ke Tito itu memuat banyak komunikasi pribadi dan tema kenegaraan. Demi memboyong surat-surat itu, putra bungsu Bung Karno, Guruh Soekarno Putra, saat ini pergi ke Serbia untuk mendapatkan koleksi itu. “Selama ini tersebar, ada yang dimiliki pribadi dan juga disimpan pemerintah Serbia,” kata dia.

 

Saat ini Yayasan Bung Karno sudah berhasil menyimpan sekitar 300-an surat. Menurut Eddi, ada sekitar 200 surat lain yang dalam kondisi rusak. “Sisanya sedang akan diserahkan pemerintah Serbia ke Guruh,” kata dia.

 

Pemerintah Serbia, kata Eddi, berinisiatif menggali warisan komunikasi persahabatan Bung Karno dan Tito untuk membangkitkan memori mengenai negara Yugoslavia. Setelah perang dingin usai, Republik di Semenanjung Balkan itu terpecah menjadi enam negara berbeda. “Mereka mulai memikirkan rencana unifikasi kembali,” kata Eddi.

 

Eddi mengatakan lembaganya juga berniat melacak surat-surat Bung Karno lainnya yang pernah dikirim untuk Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasher, dan Menteri Luar Negeri RRC era 1950-an, Chou En Lai. “Di Mesir, pejabat-pejabatnya selalu menyebut Bung Karno saat mengisahkan kesan tentang Indonesia,” kata Eddi.

 

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

 

 

05
Mar
14

Ideologi : Pancasila Bukan Pilar Bernegara

Pakar: Indonesia Negara yang Mengubur Ideologinya‏

Details
Created on Tuesday, 04 March 2014 21:26
Published Date

 

Kegiatan sosialisasi Pancasila sebagai pilar negara di daerah (GATRAnews/Nur Hidayat)

Jakarta, GATRAnews - Pasca reformasi selama 14 tahun nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara, dihilangkan dan ditenggelamkan dari kancah kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Oleh karena itu, dewasa ini bangsa Indonesia kehilangan ideologi dan pandangan filosofis dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Maka, munculnya istilah baru ‘Pancasila sebagai Pilar Negara’ akan berakibat menyesatkan pemahaman dan penghayatan bangsa terhadap Pancasila.

 Hal demikian disampaikan oleh Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Dr. Kaelan, M.S selaku ahli dalam sidang uji materi Pasal 34 ayat (3b) huruf a, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol), Selasa (4/3). “Bangsa di dunia yang mengubur ideologinya (Pancasila) adalah Indonesia,” ungkapnya kepada wartawan. Dalam kekosongan ideologi, lanjut dia, ketidaktahuan tentang Pancasila sebagai dasar filsafat negara, kehadiran terminologi ‘Pancasila sebagai Pilar Berbangsa dan Bernegara’ dalam program ‘Empat pilar’ akan menimbulkan kekacauan pengetahuan tentang Pancasila (epistemological mistake). “Fakta menunjukkan munculnya reaksi penolakan terhadap program politik tersebut,” tuturnya.

 “Secara prinsipial isi Undang-Undang Nomor 2, Tahun 2011 sangat baik, terutama ketentuan tentang pendidikan politik pada Pasal 34 ayat (3) huruf b, namun esensi Pancasila harus tetap diletakkan sebagai dasar negara Republik Indonesia,” lanjutnya. Menurut Kaelan, berdasarkan analisis semiotika maka Pancasila dalam hubungan Icon, merupakan suatu dasar filsafat Hidup Berbansa dan Bernegara, dan di dunia Internasional Pancasila sudah merupakan ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

 Kelan menjelaskan, dalam hubungan Indeks nilai-nilai Pancasila itu tidak semata-mata diambil dari budaya asing, melainkan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri yang menurut istilah Notonagoro disebut causa materialis). Adapun dalam hubungan Simbol (konvensi), ungkap dia, Pancasila merupakan suatu hasil konsensus yang luhur, ’Founding Fathers’ tatkala mendirikan negara, dan dalam hubungan ini dalam Sidang BPUPK Soekarno menyatakan, bahwa dasar filsafat negara yang akan didirikan itu diberi nama ’Pancasila’, hal ini atas pertanyaan Ketua BPUPK dr. Radjiman Wedijodiningrat. “Lalu istilah ’Pancasila sebagai Pilar Berbangsa dan Bernegara’ itu sumbernya dari mana?” ujar Kaelan.

Sebagaimana diketahui, uji materi ini dimohonkan oleh Masyarakat Pengawal Pancasila Jogyakarta, Solo, Semarang (MPP Joglosemar). UU Parpol ini digugat lantaran dalam pasal tersebut diatur Parpol wajib mensosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar. Pemohon menilai, dengan berlakunya Pasal tersebut telah merugikan hak konstitusional pemohon. Sebab, Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia disejajarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945 dalam Pilar Kebangsaan. Pemohon juga menilai, sosialisasi oleh MPR tentang ‘Empat Pilar Kebangsaan’ yang salah satunya adalah Pancasila, merupakan kesalahan berpikir dalam ideologis. Hal tersebut melanggar konstitusi karena dalam UUD 1945 sudah termaktub, bahwa Pancasila dasar Negara. (*/WN)

Saksi Ahli: Sumber Dari Mana Pancasila Disebut Pilar Bernegara?

TRIBUNnews.comTRIBUNnews.com – Sel, 4 Mar 2014

Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Sejak Reformasi 14 tahun lalu, Pancasila sebagai dasar filsafat negara dihilangkan dan ditenggelamkan dari kehidupan bernegara dan berbangsa. Indonesia kehilangan ideologi dan pandangan filosofis.

Sejak saat itu, dikenal kemudian istilah ‘Pancasilan sebagai pilar negara’ yang dinilai berakibat menyesatkan pemahaman dan penghayatan terhadap Pancasila.

“Bangsa di dunia yang mengubur ideologinya (Pancasila) adalah Indonesia,” ujar Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM), Prof. Dr. Kaelan, M.S., selaku ahli dalam sidang uji materi Pasal 34 ayat (3b) huruf a, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol), di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/3/2014).

Kaelan melanjutkan, dalam kekosongan ideologi, ketidaktahuan tentang Pancasila sebagai dasar filsafat negara, kehadiran terminologi ‘Pancasila sebagai Pilar Berbangsa dan Bernegara’ dalam program ‘empat pilar’ akan menimbulkan kekacauan pengetahuan tentang Pancasila (epistemological mistake).

“Fakta menunjukkan munculnya reaksi penolakan terhadap program politik tersebut. Secara prinsipial isi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sangat baik terutama ketentuan tentang pendidikan politik pada Pasal 34 ayat (3) huruf b, namun esensi Pancasila harus tetap diletakkan sebagai dasar negara Republik Indonesia,” lanjut Kaelan.

Berdasarkan analisis semiotika, Menurut Kaelan, Pancasila dalam hubungan Icon, merupakan suatu dasar filsafat hidup berbansa dan bernegara dan di dunia internasional Pancasila sudah merupakan ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Dalam hubungan Indeks nilai-nilai Pancasila itu tidak semata-mata diambil dari budaya asing, melainkan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri yang menurut istilah Notonagoro disebut causa materialis.

Lebih lanjut dikatakan Kaelan, Pancasila merupakan suatu konsensus yang luhur dari pendiri bangsa (founding fathers). Kaelan  menyebutkan ketika hubungan ini dalam Sidang BPUPK Soekarno menyatakan, bahwa dasar filsafat negara yang akan didirikan itu diberi nama ’Pancasila’. Jawaban tersebut atas pertanyaan Ketua BPUPK dr. Radjiman Wedijodiningrat.

“Lalu istilah ’Pancasila sebagai Pilar Berbangsa dan Bernegara’ itu sumbernya dari mana?” kata dia.

Baca Juga:

Abu Gunung Kelud juga Selimuti Yogya dan Sekitarnya

Soeharto Turun Tangan demi Usman-Harun

Jennifer Dunn Akui Terima Mobil Vellfire dari Wawan

BERITA LAINNYA

  • [VIDEO] Masih Berdebu, Bandara Adi Soemarmo Dibuka Kamis
    Hujan Abu Gunung Kelud di Yogyakarta
  • Awasi Penggunaan Nuklir Lewat UU
    05
    Mar
    14

    Kepahlawanan : Seabad RM Djajeng Pratomo

    Dia berkampanye memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bergerilya-kota melawan Nazi-Jerman, serta membela kemerdekaaan Indonesia saat agresi Belanda.

    OLEH: ABOEPRIJADI SANTOSO, KONTRIBUTOR/AMSTERDAM
    Dibaca: 2505 | Dimuat: 24 Februari 2014

    RADEN Mas Djajeng Pratomo genap seabad pada 22 Februari 2014. Hidup mandiri di apartemen di desa ‘t Zand di ujung utara Belanda, Djajeng lama tersisih dari perhatian media di Belanda maupun Indonesia.

    Dia lahir di Bagan Siapi-api, kota pasar ikan di pantai timur Sumatra, putra sulung Dr Djajengpratomo dari Pakualaman Yogyakarta.

    Ayahnya, Djajengpratomo, mengenyam sekolah kedokteran yang diperuntukkan bagi kaum ningrat, STOVIA, di Batavia. Dia salah satu alumnus pertamanya. Asal-usulnya yang memberinya privilese pendidikan itulah yang justru membuat dirinya insyaf akan status diri dan patrianya sebagai bagian dari sistem negeri jajahan. Ini melahirkan aspirasi kebangsaan dan mendorongnya ikut gerakan nasionalis pimpinan Dr Soetomo.

    Djajengpratomo mempelopori pelayanan kesehatan di klinik di Bagan Siapi-api. Berkat perannya –dia mahir berbahasa Tionghoa untuk melayani mayoritas penduduk yang asal Tionghoa– namanya diabadikan pada rumahsakit lokal: RSUD Dr Pratomo.

    Djajeng Pratomo –semula namanya Amirool Koesno, kemudian digantinya dengan nama ayahnya– bernasib hampir serupa. Seperti ayahnya, privilese yang memungkinkannya masuk sekolah menengah Koning Willem II School di Batavia membuat dirinya sadar sebagai anak jajahan. Menyusul adiknya, Gondho Pratomo, Djajeng pada 1935 bertolak ke Belanda untuk melanjutkan studi kedokteran di Leiden.

    Justru di Belanda Djajeng menemukan budaya aslinya. Dia menggemari, mempelajari, dan mementaskan tari Jawa melalui kelompok seni tari De Insulinde.

    Tahun 1930-an adalah tahun krisis. Naziisme-Hitler berkuasa di Jerman dan mengguncang Eropa. Djajeng menjadi anggota Perhimpunan Indonesia (PI), sebuah klub sosial mahasiswa Indonesia di Belanda yang didirikan pada 1922 dan kemudian berkembang jadi organ politik kebangsaan yang gigih melawan kekuatan fasis. (Baca: Perhimpunan Indonesia, Wahana Perjuangan)

    Nama Djajeng tak terpisahkan dari Stijntje ‘Stennie’ Gret, gadis Schiedam yang dijumpainya di sebuah toko buku pada 1937. Stennie meminati perkembangan di Hindia dan tertarik pada seni tari Jawa. Bersama Djajeng, yang kemudian jadi suaminya, keduanya menjadi mitra di bidang budaya sekaligus sekutu politik.

    Dasawarsa 1930-an merupakan hari-hari bahagia mereka. Dua sejoli ini sering menikmati pergelaran jazz di teater prestisius Pschorr di Coolsingel, Rotterdam, dan De Insulinde mementaskan tarian Jawa oleh Djajeng di Koloniaal Instituut van de Tropen di Amsterdam. Di mana ada Djajeng, di situ ada Stennie. Juga ketika De Insulinde mementaskan tari di London untuk menghimpun dana guna membantu Tiongkok yang kala itu diduduki tentara Jepang.

    Tahun 1940-an menjadi masa bergolak yang penuh tragik. Di bawah pendudukan Nazi, PI jadi ilegal. Polisi Jerman memburu para aktivisnya. Pada 1943 Djajeng dan Stennie ditahan di kamp Vught. Tahun berikutnya mereka dikirim ke kamp maut Nazi di Ravenbruck dan Dachau di Jerman.

    “Di Dachau,” Djajeng berkisah, “saya melihat tumpukan mayat setiap hari.” Sebagai tenaga kerja paksa untuk pabrik pesawat terbang Messerschmitt, setiap hari dia menyaksikan orang digantung mati. Jika ada peluang, Djajeng mencoba menyelamatkan tawanan, tutur salah seorang yang diselamatkannya. Sementara di kamp Ravenbruck, Stennie mencat-hitam rambut para tawanan perempuan agar tampak muda ketika penguasa kamp memerintahkan untuk membinasakan para tawanan jompo.

    Selamat dari derita kamp, Djajeng dan Stennie dibebaskan tentara Sekutu namun baru bertemu kembali pada September 1945, sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka lalu menikah sebagai warga negara Indonesia pada Februari 1946 dan melanjutkan pekerjaan politik untuk membela kemerdekaan Indonesia.

    Ketika Belanda melancarkan agresi militer I pada Juli 1947, PI menggelar protes massal di Concertgebouw, Amsterdam. Kampanye membela kemerdekaan Indonesia membawa mereka ke Eropa Timur. Di Praha, Djajeng dan kawan-kawannya turun ke jalan dan dengan bangga mengibarkan bendera Merah-Putih ketika dia memimpin delegasi Indonesia di World Federation of Democratic Youth. Kampanye itu bahkan berlanjut sampai Serajewo dan kota kota lain di Yugoslavia. Kembali ke Belanda, mereka bergerak di bawah tanah selagi pecah perang kemerdekaan di Indonesia.

    Djajeng dan Stennie dua kali berencana pulang ke Indonesia, namun membatalkannya. Kali pertama karena agresi militer I dan kali kedua karena terjadi pembantaian 1965-1966. Lalu, dengan alasan pragmatis, mereka beralih ke kewarganegaraan Belanda pada 1975. Akhirnya, setelah kurun enam dasawarsa, Djajeng dan Stennie sempat menginjakkan kaki di Indonesia.

    Kembali di Belanda, Djajeng tetap aktif politik di front internasional, dan baru berhenti ketika Stennie jatuh sakit dan meninggal pada 2010.

    Djajeng, Stennie, dan kamerad-kameradnya tergolong generasi yang meyakini bahwa sejarah selalu bergerak maju. Dengan begitu mereka merumuskan idealisme dan kekuatan politiknya berdasarkan solidaritas internasional. Kini mereka hidup di dunia yang telah berubah radikal. Namun perubahan itu tidaklah seperti yang mereka bayangkan dan proyeksikan.

    Meski begitu, Djajeng tak merasa kecewa. Dia masih mencintai Indonesia, dengan seni tari, musik gamelan, serta kulinernya. Djajeng kini tak mampu lagi berbahasa Indonesia. Namun, dengan semangat internasionalnya, idealisme kepatriotan dan aksi-aksi perjuangannya, Djajeng Pratomo adalah salah satu patriot istimewa Indonesia.

    *) Dengan terima kasih atas perantaraan Ny. Marjati Pratomo

    ++++

    http://historia.co.id/artikel/modern/1345/Majalah-Historia/Perhimpunan_Indonesia,_Wahana_Perjuangan

    SEABAD RM DJAJENG PRATOMO

    Perhimpunan Indonesia, Wahana Perjuangan

    Perkumpulan anak bangsa pertama di Negeri Belanda yang memakai nama Indonesia.

    image
    OLEH: ABOEPRIJADI SANTOSO, KONTRIBUTOR/AMSTERDAM
    Dibaca: 953 | Dimuat: 24 Februari 2014

    PERHIMPUNAN Indonesia (PI) menempati posisi unik dalam sejarah. Ia adalah perkumpulan anak bangsa yang pertama kali menyandang nama Indonesia untuk menunjukkan aspirasi kemerdekaan.

    PI (1924), semula bernama Indische Vereeniging dan didirikan pada 1908, mulanya perkumpulan mahasiswa biasa. Namun ia berubah jadi radikal sejak Nazi-Hitler berkuasa di Jerman pada 1933, kemudian menggetarkan Eropa, dan menduduki Belanda pada 1940. PI berkembang menjadi organ politik yang gigih dan efektif. Ia menggalang mahasiswa-mahasiswa Indonesia agar bersatu melawan fasisme.

    Sepanjang kurun menuju 1940, mereka bersekutu dengan kelompok-kelompok perlawanan Belanda di sekitar media Vrij Nederland,De WaarheidHet Parool, dan De Vrije Katheder, membantu mencetak koran-koran tersebut secara ilegal, karena mereka bertekad menempatkan perjuangan melawan fasisme sebagai agenda utama.

    Pada akhir 1930-an hingga 1940-an, PI aktif dalam kegiatan politik kaum perlawanan anti-Nazi: mengerahkan, merekrut, dan mengorganisasi sesama mahasiswa, menyebarkan pamflet, serta melindungi dan menyembunyikan orang-orang yang menjadi sasaran Nazi –kaum Yahudi dan lain-lain.

    Dalam edisi khusus Jubileum (HUT ke-30) majalah Indonesia Merdeka, pimpinan PI menyatakan: “Agresi fasis tahun-tahun belakangan ini mengancam Belanda maupun Indonesia. (Dalam kondisi itu) kerjasama antara rakyat Indonesia dengan gerakan nasionalnya dan Belanda yang demokratis, atas dasar kesetaraan dan saling-menghargai, merupakan satu-satunya jalan untuk membebaskan kedua rakyat negeri tersebut dari bahaya yang mengancam mereka. (Karena) rakyat tidak dapat memenuhi kewajibannya tanpa adanya hak-hak demokratis mereka, maka Perhimpunan Indonesia bercita-cita menuju perombakan yang demokratis berdasarkan kesetaraan di bidang ekonomi, politik dan militer.”

    Jadi, PI memandang kerjasama kedua bangsa dan rakyat (Belanda dan Indonesia) sebagai kerjasama “menyelamatkan kemanusiaan” dari kekejaman Nazi. Dengan demikian, PI menunjuk bahwa tujuan “Indonesia merdeka” hanya dapat dicapai dengan memerangi fasisme. Namun seruan Perhimpunan Indonesia mengenai kerjasama itu ditampik begitu saja oleh pemerintah Belanda.

    Maka, bagi PI, masalah yang utama adalah menyadarkan sesama Indonesia di Belanda maupun di Indonesia agar terlibat dalam perjuangan melawan fasisme. Seruan ini bukan hanya ditujukan kepada para mahasiswa Indonesia yang kebanyakan berada di Leiden, kota yang menjadi markas PI, tetapi juga pelaut-pelaut Indonesia yang bekerja pada perusahaan-perusahaan kapal Belanda di Rotterdam. Akibat pendudukan Jerman, pekerja Indonesia di perusahaan Rotterdamse Lloyd menganggur dan mereka inilah yang mendapat penyuluhan politik oleh para mahasiswa dari PI cabang Rotterdam.

    Paling kurang lima anggota PI menjadi korban Nazi: Djajeng dan adiknya, Gondho, jadi pekerja-paksa di kamp Dachau meski akhirnya selamat; tiga orang tewas di kamp; dan Irawan Surjono tewas ditembak polisi Nazi (SS) ketika mengangkut pamflet di Leiden.

    Sementara itu, PI juga cemas akan simpati yang berkembang di Indonesia terhadap peran Jepang. Menurut pimpinan PI, rakyat Indonesia harus menyadari bahwa industrialisasi yang dijalankan Jepang berarti pula ekspansi kekuatan fasis ke selatan, termasuk Indonesia.

    Karena itu, isu tentang hubungan Sukarno dengan tentara pendudukan Jepang menimbulkan dilema. Djajeng dalam hal ini masih mempercayai Sukarno, karena dia menyadari bahwa Belanda berkepentingan untuk mendiskreditkan pemimpin Indonesia sebagai “boneka Jepang”.

    Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, PI memutuskan bahwa sebagian besar anggotanya kembali ke tanah air; belakangan sebagian dari mereka tewas menyusul Peristiwa Madiun (1948). Sebagian lainnya, termasuk Djajeng, tetap berada di Belanda untuk memimpin majalah PI, yang berganti nama menjadi Indonesie, dan melanjutkan kegiatan politik. Djajeng sempat bertugas mewakili Kementerian Penerangan Republik Indonesia di Belanda.

    Dengan riwayatnya yang heroik sekaligus bersetiakawan internasional, perjalanan PI selaku wahana politik Indonesia mencerminkan sebuah era yang sarat perubahan dan tantangan fundamental –bagi Eropa maupun bagi Indonesia sebagai suatu bangsa baru.

    Sabtu, 01 Maret 2014 | 11:40 WIB

    Kisah Djajeng Pratomo di Kamp Nazi ( Bagian 1 )

    TEMPO.CO, Amsterdam, Belanda – Perlawanan terhadap fasisme Jerman pada 1940-an melibatkan beberapa aktivis Perhimpunan Indonesia di Belanda. Mereka saat itu juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah seorang aktivis itu bernama Djajeng Pratomo. Ia tinggal di Belanda. Djajeng pernah ditahan di kamp konsentrasi Nazi di Dachau, Muenchen. Kamp Dachau disebut-sebut kamp konsentrasi Nazi yang paling kejam dan banal.

    Di kamp ini terdapat banyak fasilitas penyiksaan seperti ruang gas, rumah krematorium dengan tungku pembakaran mayat dan alat siksa beraliran listrik. Ribuan mayat ditumpuk tiap hari sehingga orang harus menggunakan tangga untuk meletakkan mayat di bagian teratas.

    Djajeng pada 22 Februari lalu merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Di usianya yang seabad itu, Lea Pamungkas dari Tempo menggali kisah aktivitasnya di Perhimpunan Indonesia dan bagaimana ia bertahan untuk hidup di Kamp Konsetrasi Dachau. Berikut tulisan pertama dari lima tulisan yang disajikan disini.

    Nama Djajeng tak dikenal dalam sejarah Indonesia. Tapi dia salah satu saksi hidup perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tapi juga saksi hidup kekejaman tentara Nazi.

    Djajeng lahir di Bagansiapiapi, Sumatera Utara pada 22 Februari 1914. Anak Pasangan Raden Mas Pratomo- Raden Pratomo dan Raden Sujatilah. Lahir dengan nama Amirool Koesno. Ayahnya keturunan Keraton Pakualaman Yogyakarta.

    Dialah lulusan pertama dokter Jawa dari sekolah bergengsi School toto Opleiding van Inlandsche Artsen-STOVIA, sebuah pendidikan untuk Dokter Pribumi. Dr Pratomo pindah ke Bagansiapiapi untuk memimpin sebuah poliklinik pada 1911 hingga meninggal pada 1939. Namannya diabadikan untuk nama rumah sakit umum daerah di Jalan Pahlawan Nomor 13, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

    Amirool kecil pindah ke Medan pada usia 7 tahun untuk masuk sekolah dasar. Dia meneruskan sekolah menengah di Yogyakarta dan HBS di Koning Willem School, Jakarta. Semua siswa dan gurunya Belanda tulen atau Indo. “Seingat saya hanya ada satu guru Indo,” ujarnya.

    Setelah lulus dia meneruskan pendidikan ke Medische School, sekolah kedokteran di Belanda dan sang ayah mengirimnya ke Leiden. Adiknya, terlebih dulu sudah sampai di Belanda. Hanya setahun di Leiden, dia pindah ke Economische Hogeschool-sekolah tinggi ekonomi di Rotterdam. Adiknya pun mengikuti jejaknya pada 1940.

    Sabtu, 01 Maret 2014 | 15:43 WIB

    Ketika Djajeng Pratomo Ketemu Gret (2)

    TEMPO.CO, Jakarta -Perlawanan terhadap fasisme Jerman pada 1940-an melibatkan beberapa aktivis Perhimpunan Indonesia di Belanda. Mereka saat itu juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah seorang aktivis itu bernama Djajeng Pratomo. Ia tinggal di Belanda. Djajeng pernah ditahan di kamp konsentrasi Nazi di Dachau, Muenchen. Kamp Dachau disebut-sebut kamp konsentrasi Nazi yang paling kejam dan banal.  (Baca: Kisah Djajeng Pratomo di Kamp Nazi ( Bagian 1 )

    Di kamp ini terdapat banyak fasilitas penyiksaan seperti ruang gas, rumah krematorium dengan tungku pembakaran mayat dan alat siksa beraliran listrik. Ribuan mayat ditumpuk tiap hari sehingga orang harus menggunakan tangga untuk meletakkan mayat di bagian teratas.

    Djajeng pada 22 Februari lalu merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Di usianya yang seabad itu, Lea Pamungkas dari Tempo menggali kisah aktivitasnya di Perhimpunan Indonesia dan bagaimana ia bertahan untuk hidup di Kamp Konsetrasi Dachau. Berikut tulisan kedua dari lima tulisan yang disajikan disini.

    Satu hari di toko buku di Rotterdam, Belanda, sepasang mata Djajeng tertarik pada satu sosok gadis yang sedang melihat buku-buku tentang Indonesia. “Kami berdiri bersebelahan di depan etalase yang dipenuhi buku tentang Indonesia,” kata Djajeng. (Baca: Djajeng, Pintar Menari (Bagian 3)

    Saat gadis itu berlalu dari toko buku itu, Djajeng  mengikuti hingga jembatan dan mengajak berkenalan. Stintje Gret yang saat itu berusia 18 tahun, menyambut perkenalan itu. Stennie, sapaan untuk Stintje Gret,  adalah penari balet dan tertarik pada tarian Jawa. Setelah pertemuan itu, hubungan keduanya semakin erat sebagai sepasang kekasih.

    Aktivitas Djajeng memperjuangkan kemerdekaan Indonesia mendapat simpati dari koran Partai Komunis Belanda De Waarheid. Stennie mendukung perjuangan Djajeng. Namun, tidak mudah bagi Djajeng dalam menjalankan aktivitasnya. Untuk mengurangi resiko atas aktivitas bawah tanahnya, Djajeng dipindahkan ke Den Haag.

    Sayangnya alamatnya diketahui Sicherheits Dienst atau tentara Nazi setelah menangkap Stennie sebelumnya. Rumah Djajeng digerebek pada 18 Januari 1943. Djajeng dan rekannya, Moen Soendaroe ditangkap dan dijebloskan ke Kamp Konsentrasi Vught di Belanda Bagian Selatan.

    Djajeng kemudian dipindahkan  ke Dachau, Moen ke Kamp Neuengamme di Hamburg.  Stennie ditahan di Vught lalu dipindah ke Kamp Ravensbruck. Tak lama kemudian Stennie dibebaskan. Begitu juga dengan Djajeng.

    Djajeng kemudian menjadi Pemimpin Redaksi Indonesia, sementara Stennie membentuk sebuah komite melawan pendudukan Belanda atas Indonesia. Dia tetap tinggal di Belanda dan diperbantukan di Kementerian Penerangan. Mereka berdua banyak terlibat dalam demonstrasi melawan pengiriman pasukan Belanda ke Indonesia.

    Pada 1947, keduanya menghadiri Wereldjeugfestival, Festival Pemuda Sedunia, di Praha. Mereka membawa bendera Indonesia yang baru dua tahun merdeka .Mereka pun melanjutkan perjalanan diplomasi budaya ke beberapa kota di Yugoslavia.

    LEA PAMUNGKAS | DIAN YULIASTUTI

    Baca Kisah Djajeng Pratama lainnya
    Kisah Djajeng Pratomo di Kamp Nazi ( Bagian 1 )  
    Kisah Djajeng Pratomo dengan Gret (Bagian 2)
    Djajeng, Pintar Menari (Bagian 3)  
    Tahanan 69053 Pengangkut Mayat (Bagian 4)
    Cara Djajeng Menyelamatkan Diri (Bagian 5) 

    Sabtu, 01 Maret 2014 | 16:38 WIB

    Djajeng, Pintar Menari (Bagian 3)

    TEMPO.CO, Jakarta -Perlawanan terhadap fasisme Jerman pada 1940-an melibatkan beberapa aktivis Perhimpunan Indonesia di Belanda. Mereka saat itu juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah seorang aktivis itu bernama Djajeng Pratomo. Ia tinggal di Belanda. Djajeng pernah ditahan di kamp konsentrasi Nazi di Dachau, Muenchen. Kamp Dachau disebut-sebut kamp konsentrasi Nazi yang paling kejam dan banal.

    Di kamp ini terdapat banyak fasilitas penyiksaan seperti ruang gas, rumah krematorium dengan tungku pembakaran mayat dan alat siksa beraliran listrik. Ribuan mayat ditumpuk tiap hari sehingga orang harus menggunakan tangga untuk meletakkan mayat di bagian teratas.

    Djajeng pada 22 Februari lalu merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Di usianya yang seabad itu, Lea Pamungkas dari Tempo menggali kisah aktivitasnya di Perhimpunan Indonesia dan bagaimana ia bertahan untuk hidup di Kamp Konsetrasi Dachau. Berikut tulisan ketiga dari lima tulisan yang disajikan disini. (Baca: Kisah Djajeng Pratomo di Kamp Nazi ( Bagian 1 ) 

    Dibalik aktivitas politik yang penuh resiko, Djajeng Pratomo punya bakat seni yang baik. Ia pandai menari dan bergamin gamelan. “Saya juga main musik keroncong,” kata Djajeng. Ia mengatakan semua bakat seninya diasah sejak tinggal di Belanda.

    Mantan pemimpin Redaksi Indonesia yang aktif mensosialisasikan kemerdekaan Indonesia di Eropa bercerita keterlibatannya di Perhimpunan Indonesia justru berawal dari kegiatan seni. Dia menari dan menabuh gamelan di kelompok musik Insulinde milik Kaoem Muda Indonesia- organisasi pekerja Indonesia di Belanda.Pendapatan dari Insulinde ini menyumbang banyak untuk kegiatan Perhimpunan Indonesia.

    Djajeng sering terlibat program Roekoen Peladjar Indonesia. Organisasi ini bekerja sama dengan para pekerja kapal, pekerja restoran bahkan para jongos dan babu asal Indonesia. (Baca: Sejoli Berjuang untuk Indonesia (Bagian 2)

    Bersama Roekoen Pelajar Indonesia, Djajeng  memamerkan tarian di London, Inggris, pada 1939. Kegiatan ini untuk mendanai rakyat Cina melawan fasisme Jepang. Mereka juga dikontrak Institut Kolonial-cikal bakalah Yayasan Tropen. Penontonnya bisa menembus angka seribu. Acara seni yang mereka gelar dapat  menghasilkan pendapatan yang lumayan besar hingga institut itu mendapat keuntungan 500 gulden.

    Setelah Jerman berkuasa di Belanda,  Djajeng terus bergerak dengan menyebarkan penerbitan bawah tanah.Sedangkan aktivitas  Insulinde terpaksa dihentikan.

     

    Djajeng dan Tahanan 69053 Pengangkut Mayat (4)

    TEMPO.CO, Jakarta -Perlawanan terhadap fasisme Jerman pada 1940-an melibatkan beberapa aktivis Perhimpunan Indonesia di Belanda. Mereka saat itu juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah seorang aktivis itu bernama Djajeng Pratomo Ia tinggal di Belanda. Djajeng pernah ditahan di kamp konsentrasi Nazi di Dachau, Muenchen. Kamp Dachau disebut-sebut kamp konsentrasi Nazi yang paling kejam dan banal.   (baca: Kisah Djajeng Pratomo di Kamp Nazi ( 1 )  )

    Kepada Lea Pamungkas dari Tempo, ia  berkisah aktivitasnya di Perhimpunan Indonesia dan bagaimana ia bertahan untuk hidup di Kamp Konsentrasi Dachau. Berikut tulisan keempat dari lima tulisan yang disajikan disini.

    Pada 18 Januari 1943, rumah Djajeng Pratomo dan rekannya sesama mahasiswa Moen Soendaroe digerebek oleh Sicherheits Dients (tentara Nazi). Kekasihnya Stintje Gret atau Stennie sudah lebih dulu ditangkap. Djajeng diangkut dengan truk ke  Kamp Vaught. Ia  kemudian dijebloskan ke  Kamp Konsentrasi Dachau. Saat itu musim dingin mengamuk menebarkan dingin yang menggigit tulang. 

    Djajeng tahanan Kamp Dachau bernomor 69053. Di kamp, Djajeng tak hanya menjalani kerja paksa, tapi juga dipaksa melihat cara Tentara Nazi-Schutztaffel (SS)–Satuan Keamanan Nazi–menggantung para tahanan. Sejak didirikan pada 1933, kamp ini dipakai sebagai sarana proyek pelatihan mental tentara SS untuk menjadi SS-Totenkopverbände (SS-TV) atau Satuan Tengkorak. “Saya diwajibkan bekerja di pabrik pesawat terbang Messerschmit, tapi kemudian saya dipindah ke bagian lain,” ujarnya tentang pekerjaannya di kamp. 

    Djajeng yang berlatar belakang pendidikan ilmu kedokteran  dijadikan perawat para tahanan di Blok 7 bagian barak rumah sakit. Barak-barak kayu dibikin panjang berjajar tanpa pemanas ruangan. Setiap kali masuk barak, para tahanan diharuskan bertelanjang kaki.

    Di dalam kamp ini, tak kurang dari 200 ribu orang dari pelbagai penjuru Eropa pernah ditahan–31 ribu di antaranya tewas. Dari 2.068 orang yang berasal dari Belanda, 477 orang di antaranya meninggal.(baca:Kisah Djajeng Pratomo dengan Gret (Bagian 2))

    Bersama seorang dokter dari Perancis, Djajeng menangani para tahanan yang terkena penyakit menular. Ketika epidemi tifus terjadi, awalnya hanya Blok 7 yang digunakan untuk merawat para pasien. Namun, saking banyaknya orang yang sakit, akhirnya barak-barak lain pun digunakan. “Kami betul-betul kepayahan,” ujarnya. Untunglah datang seorang dokter lain yang sangat berpengalaman dengan penyakit tifus, Dr Kovalenko. Kovalenko adalah dokter tentara Rusia yang menjadi tawanan.

    Selain merawat tahanan, Djajeng juga harus mengangkut mayat ke totenkamer, kamar mayat. Djajeng melakukan bersama seorang pemuda Rusia berusia 15 tahun. Setiap hari semakin banyak yang diangkut.“ Kami harus terus mengangkat mayat itu satu per satu. Akhirnya kami terpaksa menumpuknya di jalanan,” ujarnya. “Tumpukan mayat itu  semakin hari semakin tinggi. Sampai-sampai kami harus memakai tangga.”

    Mayat-mayat tersebut kemudian dibawa untuk dibakar di krematorium yang letaknya terpencil dari lokasi barak dan sel tahanan. Tubuh-tubuh itu dibakar di atas tungku dengan cerobong asap yang tidak pernah berhenti mengepulkan bau manusia. Di lokasi tersebut dibangun juga kamar gas yang digunakan untuk mengeksekusi para tahanan secara massal. Mereka juga mati karena menjadi korban kelinci percobaan dari pelbagai penelitian bakteri para ilmuwan Nazi dan korban latihan tembak Tentara SS-TV.

    DIAN YULIASTUTI

    Berita Terkait:
    Kisah Djajeng Pratomo di Kamp Nazi ( Bagian 1 )
    Sejoli Berjuang untuk Indonesia (Bagian 2)
    Djajeng, Pintar Menari (Bagian 3)

     

    http://m.tempo.co/read/news/2014/03/01/117558612/Cara-Djajeng–Selamatkan-Diri-dari-Kamp-Nazi—5

     

    Sabtu, 01 Maret 2014 | 18:08 WIB

    Cara Djajeng Selamatkan Diri dari Kamp Nazi ( 5)

    TEMPO.CO, Jakarta –Perlawanan terhadap fasisme Jerman pada 1940-an melibatkan beberapa aktivis Perhimpunan Indonesia di Belanda. Mereka saat itu juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah seorang aktivis itu bernama Djajeng Pratomo. Ia tinggal di Belanda. Djajeng pernah ditahan di kamp konsentrasi Nazi di Dachau, Muenchen. Kamp Dachau disebut-sebut kamp konsentrasi Nazi yang paling kejam dan banal. (baca: Kisah Djajeng Pratomo di Kamp Nazi ( Bagian 1 ) )

    Djajeng pada 22 Februari lalu merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Di usianya yang seabad itu, Lea Pamungkas dari Tempo  menggali kisah aktivitasnya di Perhimpunan Indonesia dan bagaimana ia bertahan untuk hidup di Kamp Konsentrasi Dachau. Berikut bagian terakhir dari tulisan ini.

    Tak mudah bagi Djajeng dan para perawat lain bertahan hidup dari eksekusi tentara Nazi. Mereka harus pintar-pintar mencari akal lolos dari maut. Djajeng memanipulasi nomor kartu identitas tahanan miliknya.Ketika seorang tahanan harus menjalani eksekusi, para perawat akan mengambil nomor kartu identitas yang tergantung di kaki tubuh tahanan yang sudah jadi mayat. Lalu, Djajeng dan teman-teman sesama tahanan menukar kartu identitas mayat dengan kartu identitas mereka.“Jika tentara SS datang, kami serahkan kartu yang sudah ditukar itu dan mengatakan dia sudah mati,” kata Djajeng.(baca: Kisah Djajeng Pratomo dengan Gret (Bagian 2))

    Nasib baik berpihak pada Djajeng dan tahanan lainnya. Malam 28 April 1945 terdengar dentuman meriam yang suaranya semakin lama semakin dekat ke arah Kamp Dachau. Djajeng Pratomo mendengar bocoran informasi bahwa 32 ribu orang yang masih berada di kamp Dachau tak boleh seorang pun dibiarkan hidup bila pasukan Amerika datang.

    Keesokan harinya, Djajeng bersama sejumlah tahanan lainnya berlari menyelamatkan diri ke lapangan tempat apel meski masih terdengar bunyi tembakan dimana-mana. Tentara Amerika Serikat menyelamatkannya para tahanan termasuk Djajeng.

    Belakangan,seorang tahanan Kamp Dachau bernama Mirdamat Seidov asal Baku, Azerbaizan, mencarinya. Pada 1958, Seidov mengirim surat ke Majalah Negeri Sovjet, majalah berbahasa Indonesia di Rusia. Dalam surat yang dimuat pada edisi 22 November 1958 Seidov mengucapkan terima kasih kepada Djajeng yang pernah menyelamatkan hidupnya di Kamp Dachau. (baca: Tahanan 69053 Pengangkut Mayat (Bagian 4))

    Ceritanya, pada saat pembebasan para tahanan oleh pasukan Amerika, komite-komite nasional didirikan untuk mencatat para tahanan yang masih hidup. Sedangkan yang sakit masuk ke kamp karatina Palang Merah. Seidov masuk ke kamp karatina. Saat itu,  Djajeng yang fasih berbahasa Inggris ikut dalam komite mengkoordinasi persediaan makanan, obat-obatan, pakaian, dan barang-barang yang dibutuhkan kamp karantina.

    Kisah hidupnya itu  masih membekas dalam benak Djajeng.“Sampai hari ini saya masih sering bermimpi buruk dan tiba-tiba terbangun dari tidur.” 

    DIAN YULIASTUTI

    Baca Kisah Djajeng Pratama lainnya
    Kisah Djajeng Pratomo di Kamp Nazi ( Bagian 1 )  
    Kisah Djajeng Pratomo dengan Gret (Bagian 2)
    Djajeng, Pintar Menari (Bagian 3)  
    Tahanan 69053 Pengangkut Mayat (Bagian 4)
    Cara Djajeng Menyelamatkan Diri (Bagian 5)

    05
    Mar
    14

    Kepemimpinan : 10 Sentilan KPK Soal KUHAP

    Sabtu, 01 Maret 2014 | 15:38 WIB

    10 Sentilan KPK Soal KUHAP yang Bikin SBY Panas  

    TEMPO.CO, Jakarta – Ribut-ribut revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai juga ke radar Istana Kepresidenan. Lewat para pembantunya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjamin tak ada niat sedikit pun, baik sebagai pribadi maupun pemimpin pemerintahan, untuk mengebiri kewenangan lembaga penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi, lewat revisi undang-undang warisan kolonial Belanda itu.

    “Tidak benar ada upaya mendukung pelemahan KPK, begitu pula dengan lembaga lain,” kata juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2014. Menurut Julian, pembahasan revisi KUHAP kini tengah dilangsungkan pemerintah bersama Komisi Hukum DPR di Senayan. “Kami semua sepakat kepada KPK untuk pemberantasan korupsi.”

    Soal kritik KPK yang menuding revisi KUHAP melemahkan lembaganya, Menteri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto menyarankan KPK mengajukan keberatan jika ada sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dinilai melemahkan kewenangan lembaga antirasuah itu. (Baca: Djoko Suyanto: Tak Usah Menuduh Menyembelih KPK)

    “Kalau memang KPK ingin kewenangannya tidak dikebiri, berikan daftar isian masalah kepada pemerintah dan DPR,” kata Djoko, melalui sambungan telepon dengan Tempo, Senin, 24 Februari 2014. Menurut dia, daftar berisi pasal-pasal yang dipermasalahkan KPK ini bisa dibahas secara terbuka di DPR. “Jangan teriak-teriak dan menuduh pihak yang lain itu seolah-olah tidak antikorupsi.” (Baca: Menko Djoko: KPK Jangan Hanya ‘Ngadu’ ke Media Massa)  

    Hal senada juga disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin. Menurut Amir, tuduhan KPK bahwa revisi KUHAP disponsori kepentingan para koruptor sangat melukai perasaan. “Seandainya itu benar, mereka punya data itu, tidak usah melalui proses hukum, saya wajib meletakkan jabatan hari ini juga, tidak menunggu besok,” kata Amir. “(Revisi) itu usulan puluhan tahun tetapi baru di era saya itu bisa maju.” (Baca: Menteri Amir: Revisi KUHAP Tak Lemahkan KPK)

    Berikut ini sejumlah komentar pimpnan KPK yang ditengarai membikin pemerintahan Presiden Yudhoyono kebakaran jenggot: 

    1. DIANGGAP MELECEHKAN HAKIM
    Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, berpendapat revisi KUHP bukan saja menghambat pemberantasan korupsi, tapi juga menghina hakim. Sebab, jika beleid itu disahkan DPR, maka hakim Mahkamah Agung tak bisa lagi menjatuhkan vonis lebih berat ketimbang Pengadilan Tinggi. “Ini penghinaan, pelecehan terhadap independensi hakim,” ujarnya. (Kamis, 27 Februari 2014).

    2. DISEBUT MENGGERGAJI KOMUNITAS HAKIM
    Busyro berpendapat ketentuan itu bertentangan Prinsip Bangalore yang disusun Perserikatan Bangsa-bangsa, yang menegaskan kemandirian para hakim. Bentuk independensi hakim itu antara lain adanya kewenangan mengubah putusan tingkat di bawahnya jika ada pertimbangan hukum yang keliru. “Ini menggergaji, meluluhlantakkan, penghinaan terhadap komunitas hakim.” (Kamis, 27 Februari 2014).

    3. SINDIR KINERJA TAK BERES
    Busyro berpendapat naskah akademik beleid itu bersemangat melemahkan secara sistemis lembaga-lembaga khusus negara seperti KPK, Badan Narkotika Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Padahal, kinerja pemerintah secara umum sering tak beres. “Saya hafal cara kerja pemerintah. Tidak sistemis, saling kontradiktif antarkementerian dan lembaga.” (Kamis, 27 Februari 2014).

    4. JANGAN AJAK RAKYAT NEKAT
    Langkah pemerintah dan DPR meneruskan pembahasan revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dinilai sebagai langkah nekat. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menganggap pemerintah dan DPR sedang mengajari rakyat untuk bersifat nekat. “Kalau ngurus negara dengan semangat nekat, saya enggak tahu ini negara apa,” ujarnya. (Kamis, 27 Februari 2014).

    5. ADA AGENDA POLITIK
    Busyro menuding Presiden Yudhoyono menunggangi RUU KUHAP untuk kepentingan politiknya. “Kita tahu, kepala pemerintahan ini juga ketua umum partai, sehingga dia pasti punya kepentingan politik dengan RUU ini,” ujarnya. Busyro menuturkan, Julian memang sudah menyatakan Yudhoyono tak berniat melemahkan KPK. “Tapi soal niat atau tidak, yang tahu cuma SBY dan Allah SWT sendiri,” ucapnya. Faktanya, kata Busyro, kini naskah RUU KUHAP dipenuhi pasal-pasal yang bakal menghambat penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi. (Kamis, 27 Februari 2014).

    6. MINTA SBY JANGAN GENGSI
    Jika Yudhoyono ingin membuktikan tak ada kepentingan politik di balik kengototan pemerintah meneruskan pembahasan RUU KUHAP, kata Busyro, caranya tak sulit. “Jangan gengsi-gengsian, tarik saja, Anda akan kami back-up sepenuhnya,” tutur Busyro. Jika Presiden tak menarik RUU KUHAP, Yudhoyono dan Partai Demokrat justru bakal mendapat stigma negatif. “Ini tahun terakhirnya menjabat presiden. Kami harap supaya happy ending, khusnul khotimah (berakhir dengan mulia) secara politik.” (Kamis, 27 Februari 2014). 

    7. MERAGUKAN KEJUJURAN SBY 
    KPK meragukan kejujuran pemerintah dan DPR dalam membahas revisi KUHAP. Setidaknya, meski Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin menjamin keleluasaan KPK untuk menyadap, nyatanya naskah RUU KUHAP pada Pasal 83 malah menunjukkan kewenangan penyadapan itu dipersulit. “Dengan pasal 83 itu, pemerintah terang-benderang mempersulit penyadapan,” ujar Busyro. (Selasa, 25 Februari 2014).

    8. SPONSOR PARA KORUPTOR
    Komisi Pemberantasan Korupsi mengkhawatirkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disusupi kepentingan sponsor yang datand dari kalangan koruptor. Sebab, banyak pasal dalam naskah beleid itu yang bisa melemahkan pemberantasan korupsi. “Masalahnya, kalau revisi KUHAP ini gol, padahal ada masukan dari sponsor koruptor, apa akibatnya?” ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnain. (Rabu, 26 Februari 2014).

    9. SINDIRAN HAKIM PEMERIKSA
    KPK mempertanyakan konsep hakim pemeriksa pendahuluan yang ada dalam naskah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebab, posisi hakim tersebut mempersulit penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi. “Hakim jenis ini makhluk apa?” ujar Busyro. “Bangsa Indonesia kaya nilai-nilai luhur. Aneh, hukum sepenting ini menjiplak Belanda, terkesan tidak mampu memfilter dan asal asing.”

    10. BOHONGI PUBLIK LEWAT PENYADAPAN
    KPK menilai pemerintah membohongi publik dengan mengklaim naskah revisi KUHAP tetap memungkinkan KPK leluasa menyadap. Padahal, naskah RUU KUHAP pasal 83 menunjukkan kewenangan penyadapan KPK bakal dipersulit. “Ini (hakim pemeriksa) pasti ribet sekali, dan kemungkinan bocornya besar,” ujar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. “Saya mungkin salah memahami, tapi sangat khawatir sekali klaim itu dapat dituduh oleh masyarakat pencari keadilan sebagai menyesatkan dan membohongi publik.” (Selasa, 25 Februari 2014).

    BUNGA MANGGIASIH | MUHAMAD RIZKI | LINDA TRIANITA | PRIHANDOKO | BOBBY CHANDRA




Blog Stats

  • 2,311,334 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 130 other followers