Posts Tagged ‘Statemanship



01
Mar
13

Politik : PKPI Kontestan Pemilu 2014 ?

Dibela MA, Bang Yos pede PKPI bakal jadi peserta Pemilu 2014

Reporter : Muhammad Mirza Harera

Jumat, 1 Maret 2013 02:44:00

Partai PKPI ke KPU. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

10

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kembali percaya diri akan masuk menjadi peserta Pemilu 2014. Kondisi itu terjadi setelah Ketua Umum PKPI Sutiyoso mengajukan banding ke Mahkamah Agung terkait sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang enggan menjalani putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam sidang ajudikasi.

“MA bela kita,” kata Sutiyoso kepada merdeka.com, Kamis (28/2).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun berencana akan mengumumkan lolos atau tidaknya PKPI di gedung Bawaslu.

“Besok pukul 14.00 WIB akan diumumkan di Bawaslu,” ujarnya.

Sebelumnya, PKPI yang dinyatakan tidak lolos dalam verifikasi faktual mengajukan keberatan ke Bawaslu. Setelah sidang ajudikasi PKPI dinyatakan layak lolos karena terjadi kesalahan KPU dalam memverifikasi.

Namun, KPU menolak menjalani putusan tersebut dengan alasan putusan Bawaslu tidak mengikat. Alhasil PKPI mengadu ke MA atas sikap KPU tersebut.

[tyo]

Kumpulan berita :
# Pemilu 2014

Minggu, 03 Maret 2013 , 03:33:00

Fatwa MA Turun, Status PKPI Belum Jelas

 

JAKARTA - Status Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam gugatan sengketanya sebagai peserta pemilu belum bisa dipastikan.

Hasil fatwa Mahkamah Agung terkait sengketa verifikasi parpol memberi hak kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki keputusan berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, fatwa MA juga menilai bahwa Bawaslu tidak dapat mengeluarkan keputusan terkait sengketa verifikasi parpol.

Hal itu merupakan inti dari fatwa MA bernomor 34/KMA/HK.01/II/2013 tertanggal 21 Februari 2013. Dalam fatwa bertanda tangan Ketua MA Hatta Ali itu menyatakan, Bawaslu dapat saja mempunyai keputusan yang berbeda dengan keputusan KPU. Namun, MA tidak memperkenankan adanya sengketa antara KPU dengan Bawaslu.

“Terhadap perintah penerbitan Keputusan KPU tidak diatur mekanisme saling gugat-menggugat di Pengadilan karena kedudukan KPU dan Bawaslu adalah sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum,” bunyi fatwa itu.

MA juga menegaskan aturan pasal 259 ayat 1 UU Pemilu nomor 8 tahun 2012. MA menyatakan bahwa Bawaslu tidak dapat mengeluarkan keputusan terkait verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota, seperti tercantum dalam UU Pemilu.

Munculnya fatwa MA itu terjadi setelah Bawaslu mengirimkan surat bernomor 078/Bawaslu/II/2012 tertanggal 12 Februari 2013. Surat itu merupakan respon Bawaslu setelah KPU menolak menerima keputusan Bawaslu yang menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu. Hal itu yang kemudian membuat Bawaslu mengambil keputusan meminta fatwa kepada MA.

Anggota KPU Arief Budiman saat dikonfirmasi mengaku belum membaca secara rinci fatwa MA itu. Namun, dia membenarkan bahwa ada pengakuan bahwa baik KPU maupun Bawaslu bisa memiliki keputusan berbeda. “Artinya, keputusan Bawaslu dan KPU adalah keputusan yang setara sebagai penyelenggara pemilu,” ujar Arief.

Namun, KPU belum bisa mengambil sikap resmi atas fatwa MA tersebut. Bawaslu dikabarkan juga belum lama ini baru mengirimkan fatwa itu kepada KPU. Menurut Arief, KPU paling cepat akan membahas fatwa MA itu pada Minggu (3/3) ini.

KPU juga akan mengundang sejumlah ahli hukum tata negara untuk bisa menafsirkan isi fatwa itu. “Paling cepat Minggu malam kami rapat, Senin sudah ada sikapnya,” ujarnya. (bay)

KPU kaji Fatwa MA untuk PKPI

Jumat, 1 Maret 2013 20:23 WIB |

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Navis Gumay (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Kami belum menerima fatwanya, jadi harus dilihat dan pelajari dulu,” kata Komisioner KPU Hadar Navis Gumay usai diskusi politik yang bertajuk “Sinkronisasi DP4 dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)”

Berita Terkait

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum akan mengkaji fatwa Mahkamah Agung terkait perbedaan pendapat antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai status Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam peserta Pemilu 2014.

“Kami belum menerima fatwanya, jadi harus dilihat dan pelajari dulu,” kata Komisioner KPU Hadar Navis Gumay usai diskusi politik yang bertajuk “Sinkronisasi DP4 dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)” di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat.

Terkait penyelenggaraan pemilu yang terus berjalan, Hadar mengatakan pihaknya tetap pada pendiriannya bahwa PKPI tidak memenuhi syarat.

“Yang kami pikirkan hanya yang menjadi peserta pemilu saja. Kalaupun mereka (PKPI) lolos dan tertinggal beberapa langkah dari parpol-parpol yang lolos, ya itu risiko,” katanya.

Dia menegaskan pihaknya melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan jadwal yang telah diatur.

“Kami menyiapkan pemilu dan hal-hal yang terkait dengan peserta pemilu, meski ada jalur bagi parpol-parpol yang tidak lolos seperti di Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan MA,” katanya.

Namun, dia mengaku khawatir jika nantinya partai yang diketuai Sutiyoso tersebut lolos menjadi peserta Pemilu 2014.

“Tentu saja kami akan bekerja dua kali. Misalnya, kami memeriksa apa dokumen peserta pemilu secara serempak kemudian kami kembalikan jika ada yang kurang. Lalu, satu parpol muncul, kami juga tidak boleh menolak jika keputusannya seperti itu di PTTUN dan MA,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PKPI Sutiyoso mengatakan Bawaslu telah mengajukan fatwa ke MA terkait terkait keputusan sengketa permohonan nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013.

“Jadi yang mengajukan fatwa ke MA itu Bawaslu. Mereka salah tafsir, makanya mengajukan permohonan fatwa dari Bawaslu ke MA,” katanya.

Pengajuan fatwa tersebut disebabkan adanya perbedaan pendapat antara Bawaslu yang meloloskan PKPI menjadi peserta Pemilu 2014, tetapi KPU bersikeras menilai partai tersebut tidak memenuhi syarat.

(J010/I007)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2013

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

“…AP3K Gelar DISKUSI dan BEDAH BUKU, Bertemakan PEMILU 2014 Ajang PARPOL Berebut KEKUASAAN dalam SKANDAL Imam Bonjol…”

Rate This

Gallery PHOTO Acara BEDAH Buku Bertemakan ” Pemilu 2014 AJANG Parpol BEREBUT Kekuasaan dalam SKANDAL Imam BONJOL ” Oleh : Red NRMnews.com / Redaksi Nasionalis Rakyat Merdeka News Online

"...Para Pembicara Acara Diskusi Bedah Buku Skandal Imam Bonjol..." Foto By : Red NRMnews.com

"...Ketua Umum PKPI, Sutiyoso..." Foto By : Red NRMnews.com

“…NRMnews.com - JAKARTA, Pemilu 2014, Ajang Parpol Berebut Kekuasaan Dalam Skandal Imam Bonjol menjadi tema dalam agenda diskusi dan bedah buku Skandal Imam Bonjol karya KH. Khorul Anam (Ketua Umum PKNU).

Acara tersebut telah sukses diselenggarakan di kantor DPP PKPI, Jl Diponegoro Menteng Jakarta pada Jumat 15 Februari 2013 lalu.

Diskusi dan bedah buku diselenggarakan oleh Aliansi Partai Politik Penegak Konstitusi (AP3K), dengan pembicara KH. Khorul Anam (Ketua Umum PKNU), Sonny Pujisaksono (Ketum Partai Buruh), Sutiyoso (Ketum PKPI), Yus Usman (Ketum Nasrep), Didik Suprianto (Sekjen PDP), Sahat Sinaga (Sekjen PDS), Said Salahudin (Pengamat Kepemiluan Sigma) dan Ray Rangkuti (Pengamat Kepemiluan Lima).

Menurut KH. Khorul Anam, Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yaitu Orde Baru, partai-partai digabung menjadi 2 Partai Politik dan 1 Golongan Karya.

Namun pada masa Presiden Soeharto, partai – partai tersebut masih diberi ruang, untuk mengatur dirinya sendiri dan bermusyawarah, sehingga masih ada Demokrasi.“…Bedanya dengan saat ini adalah ke 10 Partai yang lolos untuk mengikuti Pemilu 2014 adalah memang sudah menjadi suatu keputusan antara Eksekutif dan Legislatif.

Maka ini semua hanya skenario belaka, bahwa Partai yang lolos nantinya memang hanya 9 Partai + 1 Partai baru, ujar Khorul Anam lebih lanjut. Jadi segala Undang-Undang yang dibuat sebenarnya hanya kamuflase belaka, agar kelihatannya seperti demokratis tapi sebenarnya tidak,

Sementara Ray Rangkuti menyampaikan buku ini menjadi penting, karena memang perlu sekali Partai yang diperlakukan semena-mena untuk melakukan perlawanan, di mana sebelumnya tidak demikian. Paling tidak kasus ini akan menjadi pelajaran bagi pelaksanaan Pemilu di masa mendatang. Agar tidak lagi kejadian ini berulang di setiap ajang Pemilu di negeri ini.

"...KH.Khorul Anam,Ketua PKNU dan Penulis Buku Skandal Imam Bonjol..." Foto By : Red NRMnews.com

Menyingkapi apa yang terjadi dengan PKPI, dimana PKPI pimpinan Bang Yos atau Sutiyoso dinyatakan oleh Bawaslu menjadi Peserta Pemilu 2014, namun kemudian oleh KPU hal tersebut tidak diterima, maka Bang Yos melihat bahwa Undang-Undang Parpol memang dibuat untuk membunuh partai-partai yang baru dan Partai-Partai kecil.

Pada Pemilu 2009 ada sekitar 29 Partai yang tidak ikut Pemilu dan itu berarti ada sekitar 19 juta pemilih. Maka dikemanakankah yang 19 juta pemilih ini…?

Karena itu apa yang kita lakukan sekarang adalah bertindak. Menurut saya Media lah, yang bisa merontokkan ini semua, ujar Bang Yos menutup pernyataannya.

Sementara itu Sekjend PDP Didik Supriyanto berpendapat, bahwa Pemilu ini sangat penting dan bernilai tinggi bagi bangsa ini. Tapi kalau cara-caranya seperti ini saya sangat pesimis. Berkaitan dengan masalah Pemilu ini, maka saya rasa negara ini sudah menjadi negara kekuasaan bukan lagi negara hukum.

“…Bawaslu fungsi dan tugasnya harus dibuat ulang yaitu Bawaslu hanya menjadi pengawas Pemilu dan diberi kewenangan, untuk mengajukan gugatan bila ada pelanggaran, yang dilakukan. Namun dengan keadaan saat ini maka saya menjadi tidak percaya pada kinerja KPU dan Bawaslu karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan…” ungkap Didik lebih lanjut.

Maka menutup diskusi ini sekali lagi Bang Yos menyatakan bahwa Media lah yang dapat merontokkan semua ini, sehingga diharapkan pihak Media untuk dapat menulis dan memberitakan segala hal ini dengan sebenarnya, agar terjadi perbaikan di negeri ini berkenaan sistem dan penyelenggaraan Pemilu di negeri ini…” tutur Bang Yos menegaskan

( Oleh : Red NRMnews.com / Santi Widianti )

POLHUKAM

Jika Tak Lolos Pemilu, Sutiyoso Bubarkan PKPI

Rohmat – Okezone
Minggu, 04 Maret 2012 21:00 wib
Sutiyoso (Koran SI)

Sutiyoso (Koran SI)

DENPASAR – Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso mengancam bakal membubarkan partainya jika tidak lolos menjadi peserta pemilu 2014 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Bang  Yos di hadapan ratusan pengurus dan kader PKPI Bali. PKPI tengah fokus menyiapkan diri agar bisa lolos menjadi partai politik peserta pemilu.

”Apa risikonya jika PKPI tidak bisa lolos. Jika satu kecamatan di Bali tidak sampai 50 persen misalnya, maka itu bisa merontokkan suara Provinsi Bali,” katanya di acara temu kader di Kuta, Minggu  (4/3/2012). “Kalau sampai tidak lolos, saya akan bubarkan partai ini.”

Dia menegaskan ancaman ini bukan main-main.

“Sungguh saya tidak bohong, banyak parpol menawar saya untuk bergabung namun secara halus saya tolak, saya tidak membawa beban masa lalu. Sekarang saya memiliki beban berat mengurusi partai ini, tolong ini dihargai,” pinta dia.

Saat ini PKPI sudah lolos verifikasi sebagai partai politik namun hal itu belum cukup karena bakal dihadang dengan Undang-Undang Pemilu yang masih dibahas di DPR.

Sutiyoso mengaku tak gentar dengan angka ambang batas perolehan suara untuk keterwakilan di parlemen (PT) yang bisa “membunuh” partai kecil. Dia optimistis lolos, berapa pun PT yang ditetapkan partai politik besar.

”Tidak ada bahasa menyerah untuk PKPI, kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan,” ujarnya.

Bang Yos juga berharap kader partai besar yang kecewa dengan partainya akan bergabung dengan PKPI. Namun, dia mengingatkan seluruh kadernya, tugas berat masih di depan mata untuk bisa lolos peserta pemilu maupun mendongkrak suara pemilih pada pemilu 2014.

Berita Selengkapnya Klik di Sini

(abe)

Browser anda tidak mendukung iFrame

- See more at: http://news.okezone.com/read/2012/03/04/339/586847/jika-tak-lolos-pemilu-sutiyoso-bubarkan-pkpi#sthash.EN6zuU02.dpuf

PKPI Mengadu ke DKPP

Rabu, 13 Februari 2013 19:21 WIB |

PKPI Mengadu ke DKPPKetua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Jimly Asshiddiqie (kiri) seusai melakukan pertemuan di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (13/2). Sutiyoso menemui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk melaporkan sikap komisioner KPU yang enggan melaksanakan putusan Bawaslu dan pertemuan tersebut guna melakukan konsultasi soal nasib PKPI. (ANTARA/M Agung Rajasa)

26
Feb
13

Kenegarawanan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

SBY Resmikan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila

Selasa, 26 Februari 2013, 08:47 WIB
Haji Abror Rizki/Rumgapres
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden SBY dijadwalkan akan meresmikan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Rencananya, peresmian tersebut dilakukan Selasa (26/2) pukul 10.00 WIB. Gedung tersebut terletak di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Gedung tersebut dimulai pembangunannya sejak April 2012 yang ditandai secara simbolik dengan pemancangan tiang pertama oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD dan Bupati Bogor, Rachmat Yasin.

Pembangunan gedung pusat pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK ini dibangun di atas lahan seluas 14.200 meter persegi, dan dibiayai APBN sebesar Rp 14,2 miliar.

Gedung ini memiliki fasilitas seperti auditorium yang mampu menampung 208 orang, dua asrama yang masing-masing dapat menampung seratus orang, perpustakaan, klinik, ruang makan dan lapangan upacara.

Mahfud MD dalam kesempatan sebelumnya mengatakan, pembangunan gedung tersebut untuk menanamkan dan membumikan kembali nilai-nilai masyarakat di tengah masyarakat.

Reporter : Esthi Maharani
Redaktur : Karta Raharja Ucu
26
Feb
13

Kenegarawanan : Kedewasaan Partai Politik ?

Menyoal Kedewasaan Partai Politik

Jeffrie Geovanie* | Jumat, 22 Februari 2013 – 14:45:31 WIB


(dok/SH)
Kurang terbukanya ruang demokratisasitubuh partai politik ini berpotensi mengerdilkan individu.

 

Tugas partai politik antara lain mendewasakan rakyat melalui pendidikan politik. Namun pada saat partai politik sendiri belum dewasa, misalnya dalam menyikapi perbedaan, bagaimana dia akan memberikan pendidikan politik pada rakyat?

Ungkapan umum yang sering dikatakan dan kita dengar adalah bahwa partai politik merupakan pilar utama demokrasi. Namun pertanyaan yang banyak mengumandang adalah bagaimana dengan demokrasi di kalangan internal partai-partai politik? Sudah demokratiskah proses pengambilan keputusan politik yang dijalankan? Kenapa pengaruh pemimpin pusat atau para pendiri begitu kuat? Banyak lagi pertanyaan sumir yang ditujukan pada partai politik.

Untuk menjawab semua pertanyaan itu, tampaknya pendidikan demokrasi layak dilakukan terhadap fungsionaris partai-partai politik, sehingga mampu memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi. Kian terbukanya pertikaian partai-partai politik di kalangan masyarakat menunjukkan satu kondisi riil, di mana pilar demokrasi itu sendiri masih menghadapi masalah yang serius.

Dalam penyelesaian kasus persengketaan di parlemen, misalnya, terasa sekali bagaimana hak-hak anggota parlemennya sendiri didistorsi. Mereka yang secara konstitusional mewakili konstituen dan daerah pemilihannya, pada kenyataannya harus lebih tunduk kepada pemimpin partai politik masing-masing, entah untuk membentuk “koalisi”,”kaukus”, atau yang semacamnya.

Kurang terbukanya ruang demokratisasi dalam tubuh partai politik berpotensi mengerdilkan individu-individu yang bergabung di dalamnya, dan menyuburkan praktik korupsi, baik dilakukan oleh individu untuk kepentingan individu maupun secara kolektif untuk kepentingan partainya. Banyaknya kader-kader partai politik yang masuk bui karena terjerat korupsi membuktikan buruknya integritas individual (aktivis) partai politik.

Persoalan-persoalan “dapur” itulah yang masih belum terbuka kepada publik. Dengan demikian, ketika partai politik mendapatkan kesempatan emas untuk memainkan peran utama dalam transisi demokrasi, bahkan dengan mengesampingkan peranan dari birokrasi dan – bahkan – militer, terasa sekali partai politik belum begitu siap. Yang banyak kita temukan, partai politik baru pada tahap menjadi alat politik, atau sekadar menjadi perahu bagi mereka yang ingin berlayar menuju pulau jabatan.

Sebagai penentu kehidupan berdemokrasi, selayaknya partai-partai politik mulai menentukan arah perkembangannya. Jangan sampai partai politik hanyalah milik sejumlah keluarga terpandang, produk dari budaya feodal dalam bentuk pewarisan kekuasaan secara turun-temurun.

Realitasnya memang demikian, terutama di tingkat lokal ketika partai-partai politik dikuasai secara turun-temurun oleh segelintir orang. Dalam suasana demikian, bagaimana bisa partai politik bisa terbuka terhadap perbedaan? Bagaimana bisa melakukan perubahan jika dari segi perekrutan saja masih berdasarkan nilai-nilai lama?

Menguji Diri

Partai politik harus menguji dirinya dengan melakukan proses kaderisasi dan perekrutan atas kaum profesional yang bertebaran di luar dirinya. Selama ini, terdapat upaya menepuk dada di kalangan sejumlah fungsionaris, betapa merekalah yang berkeringat dan berkucuran darah dan air mata untuk “membangun” partai politik. Padahal, hakikatnya yang membangun partai politik menjadi besar adalah rakyat, terutama mereka yang telah memilihnya dalam pemilu.

Jangan lupa, pemilih hari ini adalah pemilih yang relatif otonom, mudah berpindah haluan, tetapi bukan berarti tidak konsisten. Karena itu, proses pembaruan dan keterbukaan di tubuh partai politik banyak ditunggu oleh kalangan pemilih, terutama yang sudah melek politik.

Melihat realitas yang masih belum menggembirakan, dalam kenyataannya, partai politik belum mampu menjadi unsur utama dalam transisi demokrasi karena masih ketinggalan dalam melakukan pembaruan organisasi. Upaya pembaruan ini penting, sembari melakukan penyegaran di kalangan pengurus.

Partai politik juga dituntut memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat, terutama dengan cara memberikan masukan yang positif dan konstruktif kepada anggota parlemen. Jangan sampai anggota parlemen hanya pajangan belaka, tanpa diberikan pendidikan yang layak sehingga tidak mampu melakukan tugas-tugasnya secara profesional.

Dalam setiap proses pergantian kepemimpinan, partai politik harus lebih ketat lagi dalam melakukan proses perekrutan calon pemimpinnya, termasuk yang akan dicalonkan untuk duduk di lembaga eksekutif dan legislatif. Banyaknya kasus penyelewengan kekuasaan yang terjadi di DPR dan DPRD dalam periode ini menunjukkan betapa partai politik mengalami kegagalan dalam merekrut dan mendidik anggota-anggotanya.

Partai politik ibarat show room bagi berjalan atau tidaknya proses demokratisasi di suatu negara. Karena itu, partai politik harus menunjukkan kedewasaan dalam bertindak, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Setiap tindakan harus diorientasikan pada kepentingan rakyat. Bukan kepada upaya mempertahankan status quo, atau sekadar untuk mendukung atau menyokong satu sosok kepemimpinan saja.

*Penulis adalah Founder The Indonesian Institute.

Sumber : Sinar Harapan
23
Feb
13

Politik : Fatwa Mahkamah Agung untuk PKPI

16:26 WIB

MA Segera Keluarkan Fatwa untuk PKPI

Gedung MA. (int)

Jakarta, ON: Apakah Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) dapat mengikuti Pemilu 2014 atau tidak, akan diketahui tak lama lagi setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan fatwa tentang hal itu.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, hari ini di kantornya, Jalan Medan Meredeka Utara, Jakarta Pusat, MA tak lama lagi akan mengeluarkan fakta yang diminta Ketua Umum PKPI Sutiyoso, terkait sengketa keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tak mau dieksekusi oleh Komisi Pemilihan umum (KPU).
“Untuk kasus Pemilu itu kan waktunya dibatasi, termasuk untuk penanganan perkara maupun masalah hukumnya. Kalau tidak salah, dalam hitungan hari (akan ada fatwa MA),” katanya.
Ridwan mengakui kalau saat ini MA sedang memroses permintaan fatwa dari Sutiyoso terkait sengketa keputusan Bawaslu yang tidak mau dieksekusi KPU, karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu menganggap kalau sengketa ini diakibatkan oleh adanya perbedaan tafsir UU Pemilu di antara kedua lembaga itu.
“Kalau ada perbedaan tafsir seperti itu, boleh saja minta fatwa ke Mahkamah Agung,” jelasnya.
Seperti diketahui, Bawaslu menerima gugatan PKPI yang tidak diloloskan KPU sebagai peserta Pemilu 2014 karena dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual, dan mewajibkan KPU mengikutkan PKPI dalam Pemilu.
KPU menolak dengan alasan, keputusan Bawaslu hanya merupakan rekomendasi yang tak wajib dilaksanakan, sedang Bawaslu menganggap sebaliknya. Akibat konflik ini, PKPI tak hanya meminta fatwa ke MA, namun juga sempat berencana melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP).
  1. MA: Fatwa PKPI Keluar Dalam Hitungan Hari

    10 hours ago – JAKARTA – Mahkamah Agung akan mengeluarkan fatwa tentang Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam minggu ini. Fatwa

  2. PKPI Berharap Fatwa MA – Tribun Manado

    manado.tribunnews.com/…/pkpi-berharap-fatwa-… - Translate this page

    Feb 13, 2013 – PKPI dipastikan akan melakukan perlawanan hukum.

  3. MA: Fatwa PKPI Keluar Dalam Hitungan Hari – VIVAnews

    politik.news.viva.co.id/…/392439-mafatwa-pkpi-… - Translate this page

    1 day ago – MA: Fatwa PKPI Keluar Dalam Hitungan Hari. Sutiyoso minta fatwa MA setelah partainya tidak lolos pemilu 2014. ddd. Jum’at, 22 Februari

  4. MA: Permohonan Fatwa PKPI Masih dProses – Yahoo! News

    id.berita.yahoo.com/ma-permohonan-fatwa-pkpi-… - Translate this page

    1 day ago – Baca ‘MA: Permohonan Fatwa PKPI Masih dProses’ di Yahoo! News Indonesia. Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Agung (MA) mengatakan

  5. MA Segera Keluarkan Fatwa soal PKPI – KOMPAS

    cetak.kompas.com/…/ma.segera.keluarkan.fatwa.s… - Translate this page

    14 hours ago – Jakarta, Kompas – Mahkamah Agung segera mengeluarkan fatwa untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. MA mempertimbangkan

  6. MA Segera Keluarkan Fatwa untuk PKPI – OBORNEWS.COM Mobile

    m.obornews.com/proses.php?id=17112&open… - Translate this page

    Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, hari ini di kantornya, Jalan Medan Meredeka Utara, Jakarta Pusat, MA tak lama lagi akan

  7. MA Segera Keluarkan Fatwa Soal PKPI — SindikasiNET

    sindikasi.net/…/ma-segera-keluarkan-fatwa-soal-pk - Translate this page

    3 days ago – Mahkamah Agung (MA) akan mengeluarkan fatwa terkait kepesertaan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam pemilu 2014….

  8. MA: Fatwa PKPI Segera Keluar Dalam Hitungan Hari -aktual.co

    1 day ago – Menurut Ridwan, tidak masalah jika meminta fatwa dari Mahkamah Agung (MA) terkait adanya dugaan perbedaan tafsir terkait putusan sidang

  9. jurnas.com: Perjuangkan PKPI, Sutiyoso Janji Datangi MA Tiap Hari

    http://www.jurnas.com/…;PKPIMA…/Politik-Keamanan - Translate this page

    3 days ago – Ia mengaku, pengajuan fatwa ke MA merupakan upaya untuk mencari Dalam memperjuangkan nasib PKPI, Bang Yos pun mengaku tidak

  10. PKPI Berharap Fatwa MA | Semua Pesan dari Indonesia

    http://www.spdi.eu/pkpi-berharap-fatwa-ma/ - Translate this page

    Feb 13, 2013 – PKPI dipastikan akan melakukan perlawanan hukum.

     

    MA Segera Keluarkan Fatwa Soal PKPI

    Headline

    Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur – Inilah.com/Agus Priatna
    Oleh: Renny Sundayani
    nasional – Jumat, 22 Februari 2013 | 15:37 WIB

    INILAH.COM, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) akan mengeluarkan fatwa terkait kepesertaan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam pemilu 2014.

    Demikian disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, di Mahkamah Agung (MA) Jumat, (22/2/ 2013). “Untuk kasus Pemilu itu kan waktunya dibatasi. Baik perkara maupun masalah hukumnya dibatasi jangka waktu tertentu, kalau tidak salah dalam hitungan hari (akan ada fatwa),” ujar Ridwan Mansyur.

    Menurut Ridwan, MA tengah memproses permintaan fatwa dari bekas Gubernur DKI ini, “Kalau ada perbedaan tafsir boleh saja minta fatwa ke Mahkamah Agung. Saat ini masih diproses,” ucap Ridwan.

    Sebagaimana diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan PKPI tidak akan menjadi peserta pemilu meskipun Bawaslu mengeluarkan keputusan untuk mengizinkannya. Akibat keputusan KPU itu, pendiri PKPI, Soetiyoso mengajukan fatwa kepada MA. [tjs]

21
Feb
13

Politik : Partai Gerindra, tikus yang lihai

Kolom Sableng

Partai Gerindra, tikus yang lihai

Penulis : Pipit Kartawidjaja

Kamis, 21 Februari 2013 07:47:00

Prabowo. merdeka.com

34
Asmara tiga artis papan atas itu terculik, lalu ngejar-ngejar ke kompleks DPR. Bersoal-jawab ihwal pendaftaran pemilu legislatif Partai Gerindra itu tawar mawar (hambar) adanya. “Ujung-ujungnya nanya Pak Prabowo,” tutur Martin Hutabarat, anggota Dewan Pembina Gerindra.Prabowo, duda keren, tajir (kaya raya) dan capres pula. Gerindra lekat sama figur Prabowo. Mungkin, akibat gemesnya ketiga artis itu, Gerindra terbirahi jadi gerahannya ngelindurin asmara. Diduga, hati Prabowo hendak diculik demi penggairahan tawar-mawarnya kehidupan selebritas.

Gerindra, lahir tanggal 6 Februari 2008, Rebo Wage, wuku Langkir, dinaungi Bethara Kala, beraura panas dan gak bisa dijadikan tempat berlindung. Meski hari lahirnya buruk, tapi Bethara Kala pasti ngeper duel sama Permadi.

Tikus Aquarius, tikus pandai, adalah shio dan bintangnya Gerindra. Bukan saja Perangkap Tikus (PT) enteng diselinapi, namun perestu PT pun tergerogot. Alih-alih gembrot seperti khayalan, porsi Partai Golkar dan PDI-P keporot. Dalam pilgub Jokowi-Ahok, PDI-P merasa ditunggangi. Kapoklah berkongkalikong sama Gerindra, gemas Taufik Kiemas.

Bejibunnya partai di Indonesia dinilai kebangeten. Karena syarat nyapres harus via partai, maka Gerindra itu sihiran gerobak individu dadi raja. Coba jika capres boleh independen atau bisa diusulkan kepada satu partai, walau parpol tersebut sudah bercapres, atau satu partai diizinkan bercapres banyak.

Contohnya di Argentina. Primaries harus diselenggarakan. Setiap pencoblos pemilu, boleh nentuin capresnya. Dari partai penguasa, Partido Justicialistica, sekaligus terjun tiga capres ke arena primaria, Agustus 2011: Eduardo Duhalde, Alberto Rodriguez Saa dan Cristina Fernandez de Kirchner.

Uniknya, koalisi mereka berbeda. Eduardo dengan Union Popular dan Frente Popular, Alberto sama Compromiso Federal, Cristina ngajak Frente Para la Victoria. Hasilnya, Senora Cristina mresidente, Oktober 2011. Primaria itu bak pilpres putaran pertama.

Atau primaria Uruguay Juli 2009. Capres partai koalisi Encuentro Progresista/Frente Amplio dan Partido Colorado masing masing tiga, sedangkan Partido Nacional dua.

Lolosnya tikus lihai dari Perangkap Tikus, agaknya ulah laknat wuku Golkar juga: banyak memperoleh kesialan. Wajar, Ical harus ngumpetin sembilunya yang diiris. Ical mencontohkan Gerindra yang dipimpin bekas orang Golkar, Prabowo. “Golkar itu berlapis, seluruh partai pimpinannya orang Golkar,” katanya bangga menyajikan kue lapis. Seolah, pelet pengasihan Pedot Sambung Kasih dibidikkan ke Prabowo, mengingatkan kampung halamannya. Sebagai bangsa berperadaban besar, tak eloklah, tuba dibalas dengan lumpur.

Tikus cerdik ini agresif, namun berpenampilan senantiasa mengesankan dan meyakinkan. Sebab murah rejeki, maka senang pula berbagi. Begitu men-DPR, dicanangkanlah revolusi susu (pembagian susu untuk balita).

Setahun kemudian, paranormal Magelang, Muhammad Salim, dalam majalah mistis Misteri No. 503/2010, mendeteksi kehadiran ribuan setan putih, maujud manusia dan hewan. Selain sapi impor. Pasangan revolusi putih dengan setan putih ini mengingatkan kepada sejoliannya revolusi belum kelar dengan tujuh setan desa pra Orde Barusan. Bisa jadi, revolusi putih dan setan putih itu pertanda gaib akan pecahnya revolusi sosial ramalannya Permadi dalam Misteri No. 503/2010.

Gerakan Indonesia Raya itu macam Movimiento Quinta Republica (Gerakan Republik Kelima) Venezuela akhir 1980-an, rakitan Hugo Rafael Chavez. Gembongnya: letkol berkocek sepet dan letjen tebel dompet. Sang Letkol pernah terkorslet ngudeta. Sangkaan korslet mau makar membebani sang Letjen. Ke langit, sang Letkol titisan Simon Bolivar ada nyantet, pembentukan Quinta Republica jadi target. Sang Letjen, kata Permadi Sukarno kecil, menyuruk ke kaki langit, agar gelora raya terpelet.

Tikus pintar ini tergolong bersih. Gak bertikus gudang, rilis Seskab. Maka, rejekinya ya nomor buntut KPU enam. Bintang surga, idamannya Engkong Fengshui. Berarti emas, kemujuran dan tajir. Kepulannya kemenyan: enam angka sempurna. Berparas menawan, lihai bertabiat, mudah bergaul dibanding angka-angka lainnya, anti kegagalan dan pantang menyerah.

Biar angka kemujuran, toh bisa memudar, kalau muncul sendirian. Dan bagai diculik lelembut pemilu, enam lalu bersilahturami ke nomor buntut KPU delapan (PAN). Keduanya memang cocok bersejolian. Nggabungnya Partai Kebangkitan Nasional Ulama, seakan operasi intelijen sambung uratnya Kopasus (Komandan Pawukon SungSang), Bethara Ghana, atasan brojolan 21 November 2006, Selasa Pahing, hari bagus.

Kehadirannya ibarat api, menerangi, berwibawa, tetapi juga bikin gerah orang, baik untuk pindah tempat, berteman, berkerabat dan berbesanan. Bila Gerindra terpaksa tanpa pendamping, maka nasi pulen dang-dangan senilai zakat fitrah, lauknya daging kambing atau ikan air di lembaran dan bermacam-macam sembilan sayur, perlulah disesajenkan. Guna misalnya, bisa menculik birahi PDI-P, agar gak jera ditunggangi.

[tts]

Kumpulan berita :
# Kolom Sableng

09
Feb
13

Kenegarawanan : Budaya Nusantara Bangkit

GerakNusa

Bersemangatkan Kebudayaan Mendesain Masa Depan [Bappenas, 20Des2012], Gerakan Kebudayaan Nusantara (GerakNusa) demi Ketahanan Sosial Budaya Indonesia, berpendapat bahwa tahun 2013 Budaya Nusantara Bangkit tampaknya harus jadi axioma karena Endelmen Trust Barometer, sebuah lembaga survei global mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi bisnis, pemerintahan, media, baru2 ini melakukan survei terhadap kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah. Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia kini hampir tidak percaya lagi dengan institusi pemerintah dan lebih percaya pelaku bisnis, dapat dibaca : http://infomoneter.com/ indonesia-mengalami-krisis-kepercayaan/
Terapi terhadap diagnostik tersebut diatas antara lain dengan memberdayakan kembali unsur2 kebudayaan nusantara demi perkuatan ketahanan bangsa seperti karakter sosial budaya Indonesia, antara lain (1) Pembudayaan Hari Aksara Nusantara, bertepatan dengan Hari Bahasa Ibu Internasional (HABIBI) setiap tanggal 21 Pebruari, (2) Pembudayaan Tahun Baru Nusantara bertepatan dengan awal bulan Srawana setiap tanggal 12 Juli, (3) Selain tentunya ragam pemberdayaan seni dan budaya se Nusantara.
Aksara Nusantara yang kini sudah go global adalah Aksara-aksara tradisi dari (1) Bugis, (2) Bali, (3) Rejang, (4) Sunda, (5) Jawa, (6) Batak karena memang sudah diakui dan terdaftar di Unicode Consortium. Oleh karena itulah maka upaya pembudayaan Aksara Nusantara di ranah lokal adalah sepantasnya mandatory melanjutkan penggunaan dwi aksara yaitu huruf latin dan aksara hanacarakan seperti di kota-kota Solo, Jogja, Blitar, Bogor dan lain sebagainya.
Adapun kawasan Nusantara sudah berabad kenali siklus tahun matahari yakni bulan2 Srawana (12Jul-12Aug), Badra (13Aug-10Sep), Asuji (11Sep-11Okt), Kartika (12Okt-10Nop), Posa (11Nop-12Des), Margasirah (13Des-10Jan), Maga (11Jan-11Peb), Palguna (12Peb-11Mar), Caitra (12Mar-11Apr), Waisaka (12Apr-11Mei), Jesta (12Mei-12Jun), Asada (13Jun-11Jul).
Sehingga dengan pembekalan unsur2 unggulan budaya Nusantara diatas, dapat diharapkan segenap komponen bangsa Indonesia tergerak memberdayakan lingkungan masing2 khususnya tekad kebersamaan gunakan Dwi Aksara se-hari2 dan rayakan Tahun Baru Nusantara secara nasional.
Salam Budaya Nusantara,
Pandji R Hadinoto
geraknusa@yahoo.com

03
Feb
13

Kenegarawanan : Pemerintah Indonesia Tidak Dipercaya

Indonesia Hampir Tidak Percaya Lagi Pemerintah

index(infomoneter.com)-Endelmen Trust Barometer, sebuah lembaga survei global mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi bisnis, pemerintahan, media dan LSM, baru-baru ini melakukan survei terhadap kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah. Hasil survey tersebut menunjukan masyarakat Indonesia kini hampir tidak percaya lagi dengan instusi pemerntah dan lebih percaya pelaku bisnis. Hasil riset ini dipaparkan Edelmen di Mercantile Athletic Club, gedung HSBC, Jakarta Pusat, (Kamis,31/01/ 2013).

Laporan tersebut menunjukan, lebih dari 31,000 orang dari 26 negara menjadi sample. Termasuk didalamnya 1,200 responden berasal dari Indonesia.

Hasilnya tahun ini Indonesia mengalami krisis kepercayaan yang menonjol. Sebesar 54% Coruption Fraud (33% untuk hitungan global), 17% Wrong Incentives Driving Policies(17% untuk global), 5% (11% untuk global) Tranparesncy Issues, 3% (6% untuk global) lack of regulation or conrol. Dan 22% poor performance atau incompetence (31% untuk global).

Alan Vander Molen, Presiden dan CEO, Global Pracices,Edelmen dan Vice Danieal J Edelmwn mengatakan, masyarakat Indonesia sekarang lebih percaya pelaku usaha dari pada pemerintah. Dari data yang didapat,  kasustrust korupsi yang dialami pejabat negara dan tidak kompetenya kinerja pemerintahanya sekarang dianggap publik menjadi alasan utama turunya kepercayaan mereka.

Tahun ini merupakan kali ke 13 Edelmen mengadakan survei secara global dan tahun kelima untuk survei di Indonesia. “Awal riset dimulai tahun 1990 oleh Richard. Endelmen. Survei kami telah mendapat sambutan baik hampir di seluruh negara di dunia, ” Ujar Stephen Lock, CEO, Edelmen Indonesia.

Dalam catatan Endelmen, kepercayaan adalah inidkator utama sebuah reputasi. Satu hal yang perlu dicermati, kepercayaan itu dapat dikelola. Pesan dari Endelmen untuk tahun ini menunjukan hasil yang krusial bagi tingkat kepercayaan investor asing. Stepehen mengatakan kepercayaan masyarakat Indonesia untuk berbagai perushaan dari Brazil, India dan Cina relatif lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang berasal dari Korea,Jerman, dan Jepang. redaksiinfomoneter@yahoo.co.id

 

 

 

 

08
Jan
13

Kebudayaan : UU Standar Mutu Kenegarawanan

http://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609

Menyimak Opini Meningkatkan. Peran Negara [Kompas 8Jan13] dan Opini2 lainnya serta berita di Politik & Hukum termasuk berita Banyak Partai Politik Rontok di halaman 1,, maka harusnya diatur perUUan tentang Standar Mutu Kenegarawanan agar dapat memenuhi pesan konstitusi di Lembar Penjelasan UUD45 [1959] yaitu 7 kata “semangat” yang secara fundamental masih relevan dirujuk bagi kepentingan penyelenggaraan negara. Contoh materi SMK, yang tentunya masih terbuka untuk disempurnakan oleh para ahlinya, adalah 123 Tatanilai Kearifan Lokal Kenegarawanan seperti dapat diunduh di situs http://www.jakarta45.wordpress.com Dengan demikian kedepan akan lebih berkepastian bagi para penyelenggara negara dalam berkiprah mengemban sikap kenegarawanannya.
Kepastian itu strategik bagi daya terima rakyat tentang tingkat peran negaranya.
Jakarta, 8Jan13
Pandji R Hadinoto
Gerakan Karakter Nusantara
eMail : geraknusa@yahoo.com

 

08
Jan
13

Politik : 10 ParPol Lolos Verifikasi Faktual

KPU: Hanya 10 Parpol yang Penuhi Syarat untuk Pemilu 2014

Penulis : Dian Maharani | Selasa, 8 Januari 2013 | 02:57 WIB
KPU: Hanya 10 Parpol yang Penuhi Syarat untuk Pemilu 2014TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Umum Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Malik (dua kiri) memimpin rapat pleno di Kantor KPU, Jakarta, Senin (7/1/213).

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan hanya 10 partai politik yang lolos verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu 2014. Hal itu disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2014 di ruang sidang Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2013) dini hari.

“Sepuluh parpol dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu dan 24 parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat peserta pemilu,” ujar Husni.

Pengumuman tersebut dilakukan seusai seluruh parpol menyampaikan nota keberatan kepada KPU. Kesepuluh parpol tersebut memenuhi syarat verifikasi faktual dari KPUD di 33 provinsi.

Berikut 10 partai yang dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2014 sesuai Surat Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013.
1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. PDI-Perjuangan
3. Partai Demokrat
4. Partai Gerindra
5. Partai Golongan Karya (Golkar)
6. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10. Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Sementara itu, para partai politik yang tidak memenuhi syarat masih dapat melakukan keberatan kepada Bawaslu.

Editor :
Erlangga Djumena

Sejumlah Parpol akan Ajukan Keberatan

Selasa, 08 Januari 2013 – 08:52:46 WIB


(Foto:dok/beritapemilu.com)
Parpol yang keberatan karena tidak lolos verfikasi KPU akan mengajukan keberatan ke Bawaslu baik secara bersama-sama maupun per-partai.
Ada ketidakadilan dalam pemberian waktu verifikasi masing-masing parpol.

JAKARTA – Sejumlah partai politik yang tidak lolos verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta dalam Pemilihan Umum 2014 akan mengajukan keberatan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Tentunya kami merasa ada ketidakadilan. Tapi kalau sudah berbentuk putusan maka mau tidak mau kami harus mengambil langkah hukum,” kata Ketua Departemen Bidang Hukum dan Disiplin Partai Damai Sejahtera (PDS) Arthur Rumimpuno seusai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014 di kantor KPU, Jakarta, Selasa (8/1) dini hari.

Arthur mengatakan pihaknya akan melaporkan keberatan kepada Bawaslu atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Dia menjelaskan beberapa partai yang tidak lolos verifikasi telah bersiap mengajukan keberatan kepada Bawaslu baik secara bersama-sama maupun per-partai.

Menurut Arthur, ada ketidakadilan dalam pemberian waktu verifikasi masing-masing partai politik.

“Partai kami masuk kepada kelompok tahap dua dan perlakuan yang diberikan KPU berbeda terhadap kelompok parpol 16 yang ada di parlemen,” kata Arthur.

Dia mengatakan kelompok “parpol 16″ mendapat tempo 2 bulan untuk verifikasi, sedangkan sejumlah parpol dalam kelompok tahap dua hanya mendapat waktu sekitar satu bulan serta terpotong masa libur.

“Kami sudah ada persiapan untuk sampaikan keberatan ke Bawasalu. Jika tidak diterima tentunya ada upaya lagi untuk ke PTTUN,” kata Arthur.

Sementara itu Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan keputusan KPU masih bisa dikaji ulang oleh pengadilan.

Dia mengatakan akan melakukan perlawanan terhadap KPU melalui pengajuan keberatan kepada Bawaslu ataupun PTTUN.

“Apakah keputusan itu sah atau tidak, namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun Mahkamah Agung bisa mengkaji ulang karena hal itu menyangkut perkara parpol dan perkara terkait pemilu, walaupun bukan hasil pemilu,” kata Yusril.

Yusril mengatakan pihaknya masih meragukan sistem verifikasi parpol yang dilakukan oleh KPU.

“Jika saya pikir, kalau verifikasi dilaksanakan menuruti Undang-Undang secara konsisten, yaitu verifikasi sampai ke tingkat kecamatan seperti diatur dalam Undang-Undang dan verifikasi yang dilakukan benar secara faktual, mungkin tidak ada satu pun partai yang lolos,” kata Yusril.

KPU pada Selasa dini hari telah menetapkan sebanyak sepuluh parpol lolos verifikasi untuk menjadi peserta dalam pemilu 2014.

Sedangkan sebanyak 24 partai lain, termasuk PDS dan PBB tidak lolos verifikasi untuk melaju menjadi peserta pemilu 2014.

Sumber : Ant
04
Jan
13

Kebudayaan : Aboriginisasi Jawa Koena Bahayakan Pancasila

Mencerabut budaya kearifan lokal dan jatidiri bangsa dari persada Nusantara atau Nusajawa atau Tatar Sunda adalah jelas bahayakan kiprah sila-3 Pancasila yi Persatuan Indonesia yang terbangun bermodalkan keberadaan Persatuan Nusantara yang berakar bahasa Jawa Koeno beraksara Hanacaraka sebelum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, sejak carakan dikenali tahun 911 SM.
Kurikulum 2013 tanpa bahasa daerah jelas tindakan gusur budaya lokal alias aboriginisasi atau indianisasi. Hal ini juga bertentangan dengan upaya llegislasi RUU Kebudayaan dan juga peluncuran buku Kebudayaan Mendisain Masa Depan di gedung Bappenas tanggal 20 Desember 2012 yl. Memang ironis, semisal di India penutur bahasa Sankrit kini begitu meningkat, demikian pula di belahan dunia lain penutur bahasa2 Arab, Mandarin, Jepang, Inggris dlsb sebagai penanda dan pembeda jatidiri / kearifan lokal bangsa2 di dunia notabene kekayaan peradaban, maka tindakan gusur Jawa Koeno jelas decivilization atau peminggiran bahkan penghilangan peradaban Nusantara milik bangsa Indonesia per Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Oleh karena itulah kebijakan gusur budaya Jawa Koeno yg ikon peradaban Nusantara adalah tidak senafas dengan niat prakarsai World Cultural Forum, Nopember 2013 yad.
Jakarta, Jumat 4 Januari 2013,
Pandji R Hadinoto
http://www.jakarta45.wordpress.com

Komentar Ir Achmad Chodjim, MM :

Intinya, Jawa semakin Amburadul setelah terjadi kepentingan penguasaan
dengan menggunakan agama:

1) Raden Patah dapat dukungan ulama.
2) Tus Kediri dari Prabu Krtabumi, yaitu putri pambayun yang disambung
dengan tus Pengging, dijegal oleh R. Patah (anak selir Prabu Krtabumi).
Artinya, R. Patah melik nggendhong lali. Seharusnya tanah Glagah Wangi yang
diberikan kepada R. Patah itu untuk menopang Pengging, malah atas
persetujuan Wali Sangha I (khususnya Sunan Giri I) diangkat ke posisi negara
baru yang menyempal dari Majapahit.
3) Intrik ulama untuk membangkitkan Demak menguat kembali pada masa Sunan
Amangkurat I (perlu diketahui, gelar sunan yang disandang Amangkurat I dan
tidak meneruskan ayahnya yang bergelar sultan adalah perspektif politis
terhadap penghancuran sunan wali, pasca Sultan Agung menghancurkan Sunan
Giri III).
4) Akibat intrik politik ulama untuk membangkitkan Demak lewat Raden Mas
Alit (anak selir) itu, Amangkurat I marah dan membunuh +- 6.000 ulama.
5) Kompeni menjalin kerja sama dengan Mataram dengan keleluasaan kompeni
membuka biro-biro bisnisnya di tlatah Mataram.
6) Kompeni turun tangan, akhirnya ulama kraton dipasok oleh Belanda (Atas
Angin) dan ulamanya diambilkan dari Timur Tengah (Atas Angin). Itulah
sebabnya ulama kraton lebih dekat ke Belanda daripada terhadap para
nasionalis. Perang Diponegoro, misalnya, lebih mendapatkan dukungan rakyat
(kaum abangan, kaum SSJ) daripada kaum santri.
7) Tus Pajang dijadikan pujangga kraton selama tidak menyimpang dari misi
kraton yang sudah dikuasai kompeni. Itulah sebabnya, babad-babat Jawa
tentang Kediri-Majapahit-Mataram Islam menjadi amburadul, saling sodok,
saling merendahkan, dan memunculkan karakter lembu peteng.

Pada masa Sunan PB II, atas bujukan VOC

Komentar Ki Sondong Mandali :

Pengobok-obokan Jawa mencapai puncak pada saat Mataram dibagi dua, Surakarta dan Yogyakarta lewat Perjanjian Giyanti yang disutradarai Kompeni (VOC). Saat itulah mulai berperannya para pujangga tus Pajang membantu Kasunanan Surakarta menemukan jatidiri Jawa yang ‘baru’. Menurut Perjanjian Giyanti, semua. Warisan legalitas Keraton diberikan ke Yogyakarta. Termasuk pusaka2 dan simbul2 kekuasaan keraton sejak Majapahit-Demak-Pajang jatuh ke Yogyakarta yang luas wilayahnya kecil. Surakarta yang wilayahnya besar tidak diberi warisan legalitas Keraton. Tujuan Kompeni jelas, kedua wilayah Mataram itu akan runtuh semua dalam waktu dekat.




Blog Stats

  • 2,005,610 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers