Posts Tagged ‘Statemanship



16
Feb
14

Kenegarawanan : Pembudayaan Karakter Pandu Indonesia

Berita Terkini
Sabtu, 15-02-2014 14:56

Pembudayaan Karakter Pandu Indonesia

http://www.pesatnews.com/pictures/pandji-r-hadinoto-mh-201401272222031.jpg

Pembudayaan Karakter Pandu Indonesia
Oleh: Dr Ir Pandji R Hadinoto MH
(Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia)

Jambore Mampang Prapatan 16 Maret 2013 begitu pertemuan para eksponen Pandu berusia 50 sampai 80 tahun di rumah KH Salahuddin Wahid disebutkan dalam sebuah media ibukota (25 Maret 2013) bahwa berkesaksian beberapa pernyataan tentang keberhasilan capaian puncak karir bersemangatkan karakter Pandu. Kata Pandu itu sebenarnya adalah pemaknaan dari kata Scouting yaitu setara artiannya dengan kata-kata penunjukan jalan, pembimbingan, penyuluhan, penuntunan, pendampingan.

Adapun kata Pandu itu sendiri harusnya berbeda makna dengan kata Pramuka yang adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti Warga Muda Berkarya, walau dalam praktek sehari-hari Pandu itu diartikan Pramuka, dan sebaliknya,  Karakter Pandu tercermin pada Janji Pandu yaitu Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh (a) Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Tanah Airku dan Undang Undang Negara, (b) Menolong sesama hidup setiap waktu, (c) Menepati Undang Undang Pandu ialah (1) Kehormatan Pandu itu dapat dipercaya, (2) Pandu itu setia, (3) Pandu itu siap menolong dan wajib berjasa, (4) Pandu itu sahabat sesama manusia dan saudara bagi tiap-tiap Pandu, (5) Pandu itu sopan dan perwira, (6) Pandu itu penyayang sesama makhluk, (7) Pandu itu sanggup menjalankan perintah dengan tidak membantah, (8) Pandu itu sabar dan riang gembira dalam segala kesukaran, (9) Pandu itu hemat dan cermat, (10) Pandu itu suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

Sedangkan Pramuka yang dibentuk 14 Agustus 1961, mengenal Tri Satya yaitu Demi kehormatanku aku berjanji akan ber-sungguh2 (a) Menjalankan kewajibanku terhadao Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesua, dan menjalankan Pancasila, (b) Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, (c) Menepati Dasa Dharma ialah (1) Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, (3) Patriot yang sopan dan ksatria, (4) Patuh dan suka bermusyawarah, (5) Rela menolong dan tabah, (6) Rajin, terampil dan gembira, (7) Hemat, cermat dan bersahaja, (8) Disiplin, berani dan setia, (9) Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, (10) Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

Dalam konteks perilaku terkini dari beberapa penyelenggara negara yang merugikan keuangan negara, rekam jejak kepanduan ataupun kepramukaan yang bersangkutan semestinya mutlak dijadikan rujukan saat kebijakan penempatan aparatur negara. Dalam konteks Pemilu 2014 yad, upaya Pembudayaan Karakter Pandu Indonesia juga penting diterapkan oleh konstituen dalam menilai kepribadian Calon Legislatif DPRRI, DPDRI, DPRD, dan Pasangan Calon Presiden serta Calon Wakil Presiden, mengingat bahwa Pakta Integritas yang dibudayakan oleh pemerintah terbukti hanya menjadi dokumen kosmetik belaka. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

16
Feb
14

Kepemimpinan : Sistem Ekonomi Neolib Langgar Konstitusi

Berita Terkini
Minggu, 16-02-2014 15:47

Sistem Ekonomi Neolib Rezim SBY Langgar Konstitusi


Rizal Ramli saat Debat Publik Capres Konvensi Rakyat di Makassar.

Rizal Ramli saat Debat Publik Capres Konvensi Rakyat di Makassar.

MAKASSAR, PESATNEWS – Ekonom senior Rizal Ramli yang juga kandidat Calon presiden (Capres) paling reformis versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), menegaskan sistem ekonomi neolib yang selama ini diterapkan rezim pemeirntah SBY telah melanggar konstitusi.

“Hal ini antara lain dengan banyaknya UU yang dipesan, dikonsep, dan dibiayai asing. Itulah sebabnya Indonesia tidak pernah bisa berdaulat atas ekonominya sendiri,” ungkap Rizal Ramli saat tampil dalam Debat Publik ‘Capres Konvensi Rakyat’ di Ballroom Graha Pena, Makassar, Minggu (16/2/2014).

Ia mencotohkan, UU Migas misalnya, mewajibkan gas yang dihasilkan Indonesia hanya boleh 25% dikonsumsi di dalam negeri, sedangkan sisanya harus diekspor. Akibatnya, banyak industri di dalam negeri yang tutup karena tidak memperoleh pasokan energi yang murah.

“Nanti, kita akan cabut semua UU yang bertentangan dengan konstitusi. Kita akan susun ulang UU dan peraturan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.  Untuk itu, saya minta rakyat Indonesia memilih pemimpin yang benar-benar punya kemampuan memecahkan masalah. Bukan pemimpin yang justru menjadi bagian dari masalah,” tegas Mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini.

“Kita bangun kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi, budaya, dan politik. Insya Allah, dengan doa dan dukungan rakyat semua saya bisa membawa Indonesia menjadi negara digdaya dan rakyatnya sejahtera dalam tempo kurang dari delapan tahun,” papar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini yang yang disambut tepuk tangan meriah hadirin.

Kualleangi tallanga natoalia. Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai!” seru Keuangan era Gus Dur ini. Tak pelak lagi, tepuk tangan kembali bergemuruh bagai menggetarkan dinding-dinding Graha Pena.

Menurut Peserta peserta RI Konvensi Rakyat Capres 2014 ini, Indonesia bisa maju dan rakyatnya sejahtera hanya dalam tempo kurang dari delapan tahun. Proses ini jauh lebih cepat dbandingkan yang dibutuhkan Jepang 25 tahun, Malaysia yang 20 tahun, atau China 15 tahun. Tapi syaratnya Indonesia harus punya pemimpin yang problem solver dan berani meninggalkan mazhab ekonomi neolib yang terbukti sangat menyengsarakan rakyat.

“Indonesia punya semua persyaratan untuk menjadi negara besar dan maju. Allah menganugerahi kita sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Sumber daya manusia kita juga tidak kalah dibandingkan negara-negara lain. Tidak ada alasan kita tidak maju dan sejahtera. Sayangnya, 80% rakyat kita belum menikmati arti kemerdekaan. Ini tidak boleh terjadi,” kata Dr Rizal Ramli yang akrab disapa RR1.

CaPres Konvensi Rakyat download
Capres Konvensi Rakyat

Tampil mengenakan stelan jas warna gelap, dipadu kemeja putih berdasi biru terang, siang itu Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid tampil memukau. Sebagaimana biasanya, dia berhasil meraup atensi dan simpati hadirin. Kemampuannya dalam berkomunikasi cukup sukses melibatkan audiens. Pengunjung tidak merasa dia tampak asyik dengan diri dan materi pidatonya sendiri.

Rizal Ramli memang dikenal sebagai ekonom senior yang gigih mengusung ekonomi konstitusi. Kebetulan, tema  debat publik ke-6 kali ini adalah Ekonomi dan Kedaulatan Bangsa Indonesia. Kendati begitu, dia bisa memilih materi dan cara berkomunikasinya dan disesuaikan latar belakang dan karakter audiennya. Tidak ada istilah-istilah atau angka-angka yang membuat kening berkerut. Yang ada justru hadirin diajak terlibat, yang antara lain diwujudkan dengan tepuk tangan atau koor ‘setuju’ berkali-kali di sela-sela paparannya.

Sebelum berbicara di mimbar, pakar ekonomi kerakyatan yang anti neolib ini member salam kepada ribuan hadirin yang memenuhi gedung. “Ewako… Ewako… Ewako…!” pekik DR Rizal Ramli dari atas mimbar usai mengucapkan salam. Keruan saja sekitar 2.000 warga Makassar dan sekitarnya yang memadati Ballroom Graha Pena, menyambut pekik itu dengan antusias. Untuk sesaat, suasana jadi riuh dan bersemangat.

Dalam bahasa Makassar, ewako bermakna maju, pantang mundur. Dalam makna yang lebih progresif, ewako juga bisa diterjamahkan dengan lawan!.

Agakareba?” teriaknya. “Kabar baiiiiiiiikkkkk….” Sahut hadirin. (Eri)

Editor : zafira

Rizal Ramli: Bangun Ekonomi Nasionalisme!

Oleh Ihsan – Rubrik Politik

16 Februari 2014 01:00:00 WIB

WE.CO.ID – Selama puluhan tahun rakyat dijejali doktrin, tidak mungkin Indonesia akan maju tanpa utang dan modal asing. Doktrin ini terus dipompakan secara berkelanjutan kepada para mahasiswa di fakultas ekonomi, khususnya di universitas-univesitas negeri. Padahal, banyak contoh negara yang bisa maju tanpa utang dan bergantung pada modal asing. Ekonomi harus dibangun dengan landasan nasionalisme yang kokoh.

“Doktrin ini sangat menyesatkan. Banyak contoh negara yang mampu maju dan rakyatnya sejahtera tanpa utang dan bergantung pada modal asing. Jepang berkembang tanpa utang luar negeri dan modal asing sampai tahun 1986, China tumbuh pesat tanpa utang. Kedua negara tersebut bisa menjadi raksasa ekonomi dunia. Bahkan China mampu memumpuk cadangan devisa lebih dari US$3 triliun dolar dan memberi utang kepada banyak negara maju, termasuk Amerika Serikat,” ujar Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, DR Rizal Ramli saat berbicara pada Dialog Kebangsaan bertema Indonesia Sebagai Kekuatan Baru Ekonomi Global di Masa Depanyang diselenggarakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Universitas Hasanuddin, Makassar, Sabtu (15/2).

Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu, 
Jepang perlu waktu 25 tahun untuk bangkit dari kekalahan perang Asia Timur Raya.Sedangkan Malaysia membutuhkan waktu 20 tahun untuk menjadi negara sejahtera. China perlu 15 tahun. Bahkan, Brazil hanya perlu 8 tahun menjadi negara paling hebat di Amerika Latin.

“Ke depan pembangunan ekonomi Indonesia harus berdasarkan nasionalisme. Mazhab ekonomi nasionalisme akan memacu bangsa dan rakyat Indonesia berdaulat atas negara dan sumber daya alam (SDA)-nya. Kita tidak anti asing dan modal asing. Yang kita tidak mau, kalau asing mengendalikan dan mengeksploitir ekonomi kita,” tukasnya.

Sayangnya, lanjut Peserta Konvensi Rakyat Capres 2014 yang akrab disapa RR1 tersebut, selama puluhan tahun pemerintah lebih suka menerapkan sistem ekonomi neoliberalisme. Sistem ekonomi yang menyerahkan segala sesuatunya kepada mekanisme pasar itu ternyata tidak membawa kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat. Yang terjadi justru sebaliknya, lebih dari 80% rakyat Indonesia hingga kini belum menikmati arti kemerdekaan yang sebenarnya.

“Hal ini disebabkan karena banyak UU dan peraturan pelaksananya dipesan, dibuat draftnya, dan dibiayai oleh asing. UU No. 22/2001 tentang Migas, misalnya, adalah bukti nyata bagaimana Indonesia tidak berdaulat atas SDA karena UUnya dipesan asing. Soal gas, UU mengharuskan penggunaan untuk kebutuhan local maksimal hanya 25%. Sisanya harus diekspor. Akibatnya, banyak perusahaan di dalam negeri tutup karena harus membayar energi lebih mahal. Di pasar domestik rakyat juga harus membayar mahal gas yang dibutuhkan,” papar Capres paling reformis versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu.

Terkait kedaulatan ekonomi, Menteri Keuangan era Gus Dur itu menyebut hingga kini tidak kurang ada 20 UU yang dipesan asing. Jika Indonesia mau maju, seluruh UU pesanan asing itu harus dibatalkan, dan segera diganti dengan UU yang lebih sesuai dengan konstitusi Indonesia.

“Persyaratan utama yang bisa membuat kita maju adalah, pemimpinnya harus percaya diri. Pemimpin tidak boleh bermental inlander. Pemimpin juga harus punya visi, karakter, dan kapasitas untuk memecahkan masalah. Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang sibuk melakukan politik pencitraan tanpa karya nyata,” pungkas Capres paling ideal versi The President Centre ini.

*/Redaksi

Foto : dok Rumah Perubahan

14
Feb
14

Kenegarawanan : Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia

http://www.pesatnews.com/pictures/pandji-r-hadinoto-mh-201401272222031.jpg

Tajuk Rencana Harian Kompas 13 Pebruari 2014 “Bijak Memetik Bonus Demografi” sudah sepatutnya dibarengi sikap Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia agar bonus demografi itu baik dan benar bisa terpetik pada saat yang tepat disertai terpenuhinya sejumlah syarat seperti Indeks Pembangunan Manusia yang memadai bagi intensitas penggiatan muatan lokal unggul.
Bonus demografi dimengerti sebagai kondisi dimana struktur umur penduduk dengan tingkat ketergantungan berada pada titik terendah atau setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) menanggung 40-50 orang usia tidak produktif, mencapai puncaknya pada tahun 2020-2030 yad.
Kepemimpinan Pancasila itu sesungguhnya dapat terwujud dalam alam nyata sekiranya Pengamalan Pancasila per Tap MPRRI No XVIII/1998, terbudayakan secara merata di kehidupan se-hari2 masyarakat negara bangsa Indonesia.
Pengamalan Pancasila seluruhnya 45 butir yang terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa (7 butir), Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (10 butir), Persatuan Indonesia (7 butir), Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (10 butir), Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (11 butir).
Pembudayaan ikhwal Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia ini amunisi bagi Strategi Indonesia Mulia 2014-2024 sebagai awalan bagi Strategi Indonesia Bermartabat 2024-2034 dan Indonesia Sejahtera Lahir & Bathin 2034-2044 menuju Indonesia Jaya 2045.
Pendidikan dan pembelajaran ke 45 butir Pengamalan Pancasila dalam praktek keseharian di semua tingkatan struktur  penyelenggaraan negara adalah motor penggerak utama agar Sistim Kepemimpinan Pancasila tertanam dalam akal, budi, jiwa sehingga terbentuk kinerja pemuliaan bagi kemuliaan terpadu.
Sungguh mulia hatinya, sekiranya para pengurus penyelenggaraan negara bangsa berbekal 7 (tujuh) kata SEMANGAT per Penjelasan UUD45 berkenan duplikasikannya ke jajaran dibawahnya, dan seterusnya ke lingkungan sosialnya.
Dalam konteks sosial politik terkini seperti situasi dan kondisi kontroversi politik hukum Pemilu 2014 terkait pilihan Terpisah atau Serentak, Politik Kepemimpinan Pancasila Indonesia adalah tepat jadi tumpuan solutif bagi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan yaitu berwujud kebersamaan atau rasa kegotongroyongan aspirasi bersikap dan berkiprah kenegarabangsaan terbaik diantara ke 7 (tujuh) Lembaga Tinggi Negara guna memberikan kepastian harmoni terbaik bagi konstituen dan bagi kontestan seperti KOJA (Konstitusional, Jujur dan Adil).
Jakarta Selatan, 14 Pebruari 2014
Dewan Pakar PKP Indonesia,

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia
CaLeg DPRRI/PKPI DaPil Jkt2 No2
www.jakarta45.wordpress.com

Rabu, 29/01/2014 20:29 WIB

Tuntut Konsistensi MK, Wakil Ketua MPR: Putuskan Pemilu Serentak 2014!

Danu Damarjati – detikNews

Jakarta – Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menuntut konsistensi MK dalam memutus UU Pilpres. Jika memang Pemilu serentak adalah Pemilu yang konstitusional, maka seharusnya Pemilu serentak bukan hanya diterapkan untuk 2019 saja.

“MK harus konsisten! Sekali MK memutuskan Pileg dan Pilpres yang tidak serentak sebagai inkonstitusional maka harus konsisten. Bukan menentukan Pemilu tidak serentak adalah inkonstitusional tetapi menyuruh melaksanakannya juga di 2014,” tuntut Hajriyanto saat dihubungi wartawan, Rabu (29/1/2014).

Sebenarnya, Hajriyanto lebih sependapat dengan Hakim MK Maria Farida yang menunjukkan sikap <i>dissenting opinion</i> terkait uji materi UU Pilpres yang mengamanatkan Pemilu serentak. Namun karena sudah kadung diputus bahwa Pemilu serentaklah yang konstitusional, bukan Pileg dan Pilpres terpisah, maka Hajriyanto kini menuntut sikap konsisten dari MK.

“Bukan soal setuju atau tidak setuju (Pemilu serentak atau terpisah), tapi ini soal konstitusionalitas suati UU. Karena satu-satunya yang berwenang menentukan konstitusionalitas suatu UU itu hanyalah MK maka kita harus mengikuti putusan MK,” ujarnya.

Hajriyanto memandang, MK telah membuat regulasi baru dengan ikut-ikutan menentukan jadwal pelaksanaan Pemilu, yaitu Pemilu serentak dijadwalkan untuk 2019. Padahal, pembuatan regulasi baru bukanlah kewenangan MK. Tugas MK hanyalah menetapkan konstitusionalitas suatu perkara.

Agar MK tidak terkesan bertindak di luar kewenangannya, maka MK harus menunjukkan bahwa putusannya tentang Pemilu serentak bukan hanya untuk 2019, melainkan berlaku untuk semua Pemilu, termasuk 2014.

“Maka kalau memang Pemilu serentak yang konstitusional ya harus dilaksanakan (untuk 2014 juga -red),” tegas Hajriyanto.

Simak informasi terbaru seputar Gunung Kelud meletus dalam program “Reportase Khusus” Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(dnu/rvk)

Baca Juga

 

Putusan Pemilu Serentak Dinilai “Dijual”, Majelis Etik MK Diminta Usut

Minggu, 26 Januari 2014 | 14:08 WIB
LUCKY PRANSISKAHakim Konstitusi membacakan putusan dalam sidang pemohon peninjauan ulang undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Kamis (23/1/2014). Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan pelaksanaan pemilihan umum secara serempak yang mulai berlaku pada Pemilu 2019. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Baca juga

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan serentak pada tahun 2019. Namun, putusan tersebut menuai pro dan kontra karena sejumlah pihak menilai MK terlambat membacakan putusan.

Pengacara dan pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengimbau kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan putusan MK untuk membawanya ke Majelis Etik MK. Dengan demikian, mereka bisa memperoleh klarifikasi alasanketerlambatan sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.

“Agar Dewan Etik (MK) bisa mengklarifikasi siapa yang bertanggung jawab di balik keterlambatan putusan tersebut,” kata Refly seperti dikutip Tribunnews.com, Minggu (26/1/2014).

Menurut Refly, sangat mungkin pemilu serentak dilakukan pada 2014 jika putusan MK dibacakan pada 27 Maret 2013, bukan 23 Januari 2014. Sebelumnya, mantan Ketua MK, Mahfud MD, mengaku bahwa rapat permusyawaratan hakim sudah mengambil putusan pada Maret 2013 atau sebelum Mahfud pensiun sebagai hakim konstitusi.

Refly menduga putusan baru dibacakan agar pemilu serentak tidak bisa dilakukan pada tahun 2014, tetapi pada 2019. Hal tersebut tentu menuai kecurigaan mengenai terjadinya jual beli untuk kepentingan pihak tertentu sebelum diputuskan MK.

“Dugaan saya, keputusan ini dalam tanda petik perlu dijual yahkarena, dengan pemilu serentak itu, presidential threshold (PT) itu ditiadakan. Menurut saya, tidak ada halangan apa pun untuk hapus PT pada Pemilu 2014. Menurut saya, tak penting lagi mempertahankan PT di dalam sistem presidensial Indonesia karena logikanya sama sekali tidak ada,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, MK mengabulkan sebagian uji materi UU Pilpres yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Serentak dengan putusan pemilu serentak pada 2019. Jika dilaksanakan pada 2014, menurut MK, maka pelaksanaan pemilu dapat mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945.

MK dalam putusannya menegaskan bahwa penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2009 yang berlangsung tidak serentak dan sistemnya akan diulangi Pemilu 2014 tetap dinyatakan sah dan konstitusional. Hanya, dengan keputusan pemilu serentak, diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pilpres dan pileg secara serentak.

Dengan keputusan MK itu, syarat pengusungan capres-cawapres pada Pilpres 2014 tetap berpegang pada UU Pilpres, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Jika tak cukup, maka parpol mesti berkoalisi untuk mengusung capres-cawapres.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Editor : Sandro Gatra
Sumber Tribunnews.com

 

 

14
Feb
14

Politik : Indonesia Negeri Partai

Indonesia Negeri Partai

Orang Indonesia (baca: para politikus) sepertinya punya kegemaran membikin partai.

Sepanjang sejarah Indonesia modern — jika 1912 saat Indische Partij berdiri dijadikan patok– sudah lebih dari 200 partai berdiri di Indonesia. Katakanlah kita pakai angka aman 200 partai, berarti rata-rata hampir 2 partai berdiri setiap tahunnya.

Buku “Almanak Abad Partai Indonesia”, yang disusun dan diterbitkan oleh lembaga riset Indonesia Buku, menderetkan biografi pendek sekitar 180an partai. Buku itu tidak memuat semua partai yang pernah lahir di Indonesia. Mayoritas daftarnya diisi oleh partrai-partai yang didirikan pasca-1998.

Puluhan partai yang berdiri di masa revolusi, dari yang berskala nasional maupun lokal, kurang terwakili dalam almanak itu.

Itu bisa dimengerti karena banyak partai yang tumbuh di masa revolusi itu kecepatan tumbuhnya sama dengan kecepatan matinya. Di masa itu, berbagai macam jenis organisasi, partai dan laskar-laskar bermunculan bak cendawan di musim hujan. Banyak organisasi yang tidak menggunakan nama “partai” tapi kiprah dan cara berorganisasinya mirip dengan organisasi yang secara terbuka mendaku sebagai “partai”.

Jika membaca kembali biografi ratusan partai-partai yang pernah berdiri di Indonesia, terhampar jelas pemandangan sejarah politik yang luar biasa kaya.
Berbagai macam aliran ideologi punya partainya sendiri-sendiri, kadang bahkan lebih dari satu partai. Belum jika berbicara tentang partai-partai yang mewakili klasifikasi sosial tertentu, mewakili daerah tertentu, profesi tertentu, agama tertentu sampai yang mewakili tarekat/sekte yang merupakan sub-varian dari suatu agama yang sudah ada partainya.

Organisasi pertama di negeri ini yang menggunakan kata  “partai”, Indische Partij, mulanya lahir dari segmentasi yang tipikal: dari orang Belanda-Eropa yang lahir di Hindia Belanda. Cikal bakalnya bisa dilacak dari Indische Bond (Perhimpunan Orang-orang Indis). Indische atau Indis adalah sebutan untuk orang-orang Belanda-Eropa yang lahir dan besar di tanah jajahan Hindia Belanda.

Kendati dua tokoh utama pergerakan bumiputera di dekade awal abad 20, Dr. Tjiptomangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat, ikut bergabung dengan Indische Partij, tetap saja mayoritas anggotanya adalah orang-orang Indis ini. Kendati gagasannya sangat radikal, Hindia untuk orang Hindia (Indie vor Inders), Indische Partij hanya mewakili sedikit kaum bumiputera. Dalam istilahnya Harry J. Benda & Ruth McVey, Indische Partij belum mewakili apa yang disebutnya sebagai “Indonesian nationalism proper”.

Jika orang-orang Indis (kita lazim menyebutnya Indo) diwakili oleh Indische Partij, orang-orang dari ras lainnya juga punya partai. Peranakan Arab di Indonesia pernah mendirikan Partai Arab Indonesia pada 1934 dengan dipelopori oleh Abdul Rasyid Baswedan (kakek Anies Baswedan). Peranakan Tionghoa sejak 1950 sudah mendirikan Partai Demokrat Tionghoa Indonesia yang kelak akan diikuti oleh beberapa variannya lagi (misalnya: Baperki).

Begitu juga klasifikasi etnik. Boedi Oetomo, sampai agak lama sejak pendiriannya, keukeuh untuk tetap mewakili aspirasi dan semangat oang-orang Jawa (priyayi). Ini yang membuat Dr. Tjipto akhirnya bergabung dengan Indische Partij. Sementara dari tanah Pasundan, Soeriakartalegawa mendirikan Partai Rakyat Pasundan (PRP) pada 1946 yang kelak tak bisa dipisahkan dari berdirinya Negara Pasundan di masa revolusi. Orang Minahasa sudah punya partai sejak 1927 saat tokoh brilian, Sam Ratulangie, mendirikan Partai Persatuan Minahasa. Belum jika menyebut nama baru seperti Partai Demokrat Minahasa.

Klasifikasi jenis kelamin juga ada. Pada 1946, sudah berdiri Partai Wanita Rakyat didirikan oleh perempuan-perempuan aktivis yang sudah berkiprah sejak era pergerakan, seperti Nyi Mangunsarkoro.  Kelak pada 29 Mei 1998, kembali berdiri Partai Perempuan Indonesia.

Lalu bagaimana dengan partai berbasis agama? Wah, ini lebih panjang lagi daftarnya. Dari mulai Partai Sarekat Islam, Partai Masyumi, sampai Partai Persatuan Pembangunan. Belum termasuk partai-partai yang mengambil segmentasi tertentu, seperti Partai NU di masa Orde Lama ampai awal Orde Baru, PKB, PAN, PKNU, bahkan partai yang mewakili jemaat tarekat pun ada: Partai Pengamal Tarekat Indonesia dan Partai Cinta Damai (yang merupakan kelanjutan Majelis Tarikatullah).

Ini belum bicara partai yang mewakili agama Kristen dan Katolik. Dalam sejarah Indonesia, terdapat nama-nama seperti: Partai Kristen Indonesia (18 November 1945), Partai Katolik (12 Desember 1949, setelah reformasi muncul lagi dengan partai dengan nama yang sama), Partai Katolik Demokrat, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia, Partai Kristen Demokrat, sampai Partai Kristen Demokrat Sejahtera.

Umat Budha juga sempat mendirikan Partai Budhis Demokrasi Indonesia pada 16 Februari 1999. Sementara kalangan umat Hindu ada juga yang mendirikan Partai Kebangkitan Dharma Indonesia pada 22 Desember 2002 di Tugu Proklamasi Indonesia.

Bagaimana dengan klasifikasi profesi? Jangan khawatir, sejarah politik Indonesia juga memberikan namanya. Dari mulai Golongan Karya yang mulanya jadi wadah kelompok fungsional, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Perjuangan Pengusaha Kecil dan Menengah Indonesia. Mestikah diherankan jika para pelawak pun bahkan sempat mendirikan Partai Seni dan Dagelan Indonesia?

Jumlah partai di Indonesia semakin membiak jika kita memasukkan partai-partai yang didirikan di atas azas ideologi sekuler: dari mulai sosialisme, komunisme, nasionalisme sampai marhaenisme. Jari saya bisa pegal bukan main jika harus menderetkan daftar nama-nama partai berbasis ideologi itu, apalagi jika harus juga menderetkan partai-partai yang merupakan varian dari masing-masing ideologi itu. Jumlahnya bisa mencapai 100an partai.

Perlu juga diketahui, bahkan perorangan pun bisa ikut pemilu. Perorangan ini bukan ikut pemilihan calon anggota legislatif, tapi perorangan yang mendaftarkan dirinya sebagai partai dan memang ikut berkompetisi dengan partai.

Pada Pemilu 1955, salah satu partai peserta Pemilu adalah nama perorangan yaitu Raden Soedjono Prawiroseodarso. Lelaki kelahiran Madiun yang berusia 75 tahun saat Pemilu 1955 berlangsung ini meraup 53.306 suara untuk pemilu legislatif dan 38.356 suara untuk pemilihan dewan konstituante.

Jadi jangan heran juga jika ada partai-partai yang di belakangnya disemati nama orang. Partai Indonesia Raya, misalnya, ikut Pemilu 1955 dengan dua nama: Partai Indonesia Raya Hazairin dan Partai Indonesia Raya Wongsonegoro.

Partai yang mendasarkan dirinya pada ideologi nasionalisme marhaenis, yang ditubuhkan ideologinya oleh Soekarno, juga menyumbang banyak sebutan nama partai yang diikuti nama orang ke dalam khasanah sejarah politik Indonesia.

Jika di era reformasi sempat berdiri Partai Nasional Indonesia (PNI) Supeni, di masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru juga sempat dikenal PNI ASU (Ali Sastroamidjodjo-Surachman) yang dianggap Soekarnois dan PNI Osa-Usep (Osa Maliki dan Usep Ranawidjaja).

Agar kekayaan khasanah sejarah politik Indonesia semakin kaya, tak ada salahnya menunggu berdirinya Partai Atlet Indonesia, Partai Twitter Indonesia, Partai Facebook Indonesia, atau jika perlu dirikan saja Partai Anti-Partai Indonesia.

14
Feb
14

Konstitusi : MK Kabulkan Uji Materi UU MK

Berita Terkini

Kamis, 13-02-2014 21:23

MK Kabulkan Uji Materi UU MK


Keputusan MK soal UU tentang MK diawali dugaan suap yang melibatkan hakim konstitusi. (bbc)

Keputusan MK soal UU tentang MK diawali dugaan suap yang melibatkan hakim konstitusi. (bbc)

JAKARTA, PESATNEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan uji materi UU Nomor 4 tahun 2014 tentang Perppu Nomor 1 tahun 2013 menyangkut persyaratan dan pengawasan hakim konstitusi.

“Pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hukum seluruhnya,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva dalam amar putusan di gedung MK, Kamis (13/2/2014), seperti dilansir BBC.

Dengan demikian, menurut amar putusan MK, yang berlaku kembali adalah UU Nomor 24 tahun 2003 tentang MK yang sebelumnya telah digantikan UU Nomor 4 tahun 2014.

Keputusan ini menyebabkan Undang-Undang “penyelamatan” MK yang dibuat berdasarkan Perppu yang ditandatangani Presiden SBY pada pertengahan Oktober 2013 menjadi tidak berlaku.

Perppu tentang MK ini ditandatangani Presiden SBY tidak lama setelah Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK karena diduga terlibat kasus korupsi dalam sengketa Pilkada di Kabupaten Gunung Emas, Kalteng, dan Kabupaten Lebak, Banten.

Dalam Perppu itu disebutkan tiga substansi penting, yaitu hakim konstitusi dengan latar belakang parpol harus terlebih dulu non aktif selama minimal tujuh tahun dari partainya.

Proses seleksi hakim konstitusi, menurut Perppu, terlebih dahulu harus melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh panel ahli.

Perppu juga mengatur tentang pengawasan hakim konstitusi, dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, MKHK, yang bersifat permanen.

MKHK yang akan terdiri lima orang dibentuk Komisi Yudisial bersama MK dengan sekretariat di Komisi Yudisial.

Alasan Penolakan
Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menjelaskan alasan pengabulan uji materi yang diajukan oleh Forum Pengacara Konstitusi dan sejumlah staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember.

Majelis MK menyatakan, alasan Presiden SBY mengeluarkan Perppu “penyelamatan” MK tidak memenuhi unsur “kegentingan yang memaksa” seperti disyaratkan dalam UUD 1945.

Tentang persyaratan menjadi hakim konstitusi dari latar belakang parpol yang diharuskan terlebih dulu non aktif minimal tujuh tahun dari partainya, MK juga menolaknya, karena dianggap sebagai “generalisasi yang berlebihan.”

“Stigmatisasi seperti ini menciderai hak-hak konstitusional seorang warga negara yang terkena stigmatisasi tersebut, padahal haknya diatur dalam UUD 1945″ kata majelis hakim, seraya mencontohkan kasus Akil Muchtar tidak bisa dijadikan alasan “pembatasan” anggota partai menjadi hakim konstitusi.

Dalam persidangan, majelis hakim konstitusi juga menyetujui keberatan para pemohon tentang kehadiran Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, MKHK, yang berfungsi sebagai pengawas MK, seperti dikehendaki Perppu.

“Pelibatan Komisi Yudisial (dalam MKHK) adalah merupakan bentuk penyelundupan hukum,” kata majelis. Mereka kemudian merujuk keputusan uji materi MK pada 2006 yang menyatakan hakim konstitusi tidak terkait dengan Komisi Yudisial.

Pro dan Kontra
Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan, dia menyayangkan keputusan MK yang “membatalkan” semua isi UU nomor 4 tahun 2014 tentang Perppu MK, utamanya tentang kehadiran MKHK sebagai “pengawas” MK.

Menurutnya, MK tidak perlu membatalkan semua materi dalam UU tersebut, seperti kehadiran MKHK.

Selama ini, menurutnya, fungsi pengawasan tidak berjalan efektif di MK. “Kalau pengawasan di MK berjalan baik, tidak akan terjadi kasus Akil Muchtar,” kata Refly.

Dia kemudian khawatir putusan MK ini akan menambah opini buruk terhadap MK.

Sementara, salah-seorang pemohon uji materi, Muhammad Andi M Asrul menyambut positif putusan MK yang disebutnya telah menjaga “marwah MK dan tegaknya konstitusi.”

Ditanya tentang kekhawatiran putusan ini melemahkan fungsi pengawasan terhadap MK, Asrul tidak sependapat. Menurutnya, selama ini pengawasan sudah berjalan di MK.

Dia kemudian mencontohkan sejumlah “kasus” di MK yang terungkap karena adanya pengawasan internal. “Ketika ada kasus Pak Akhil, begitu cepat direspon,’ kata Asrul. [*]

Sumber: BBC Indonesia

Editor : Arief Sofiyanto

13
Feb
14

Kenegarawanan : Disharmoni Politik Hukum Pemilu 2014 ?

Berita Terkini
Rabu, 12-02-2014 23:24

Disharmoni Politik Hukum Pemilu 2014 ?


Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Disharmoni Politik Hukum Pemilu 2014 ?

Oleh: Dr Ir Padji R Hadinoto MH
(Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia)

Belum juga seminggu Gugatan Class Action No. 44/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tertanggal 6 Pebruari 2014 ajuan Advokat Taufik Budiman SH berada di Lembaga Peradilan yang dibawahi Lembaga Tinggi Negara yang bernama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lembaga Negara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 Pebruari 2014 menyatakan bahwa “Tahapan Siap, Pemilu Tetap 9 April”.

Sedangkan Lembaga Tinggi Negara bernama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia baru bersidang ke-1 tangani Permohonan Uji Material tentang Pemilu 2014 Serentak ajuan Advokat Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH.

Menarik untuk diamati publik, betapa ternyata ada Lembaga Negara yang dapat bersikap operatif ketika 2 (dua) Lembaga Tinggi Negara sedang bekerja dan belum memberikan Putusan Hukum untuk obyek hukum yang sama yaitu Pemilu 2014.

Hal ini bisa jadi preseden ketidakpastian praktek Politik Hukum Demokrasi khususnya Pemilu 2014 yang patut dipertanyakan untuk dapat segera diluruskan per Kepemimpinan Pancasila demi kenyamanan terbaik bagi para konstituen dan segenap kontestan.

Pemuliaan Pemilu 2014 adalah diyakini jadi prasyarat bagi unjuk kemartabatan bangsa Indonesia mengurus sendiri musyawarah kerakyatan untuk mufakat kenegaraan. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Jumat, 24-01-2014 17:39

KPU Didesak Coret Kader Demokrat dari Peserta Pemilu 2014


Andar Situmorang

Andar Situmorang

JAKARTA, PESATNEWS – Seorang kader Partai Demokrat dengan nomor urut 555, Andar Situmorang mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Dia menyerahkan sejumlah berkas dari  pengadilan.

Kedatangan Andar tersebut mendesak KPU untuk  tidak mengikutsertakan Partai Demokrat sebagai peserta Pemilu 2014. terkait gugatannya pada 29 Juli 2005 yang silam. Saat itu, dia menggugat panitia kongres I di Bali, yang dinilainya tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan peraturan Tata Tertib Kongres. Sehingga, akibatnya, hasil kongres Partai Demokrat saat itu cacat hukum.

Andar mengatakan, ternyata gugatan tersebut hingga saat ini masih dalam proses upaya hukum Kasasi dan belum mempunyai kepastian hukum (Inkracht).

“Secara tegas kami minta pada pimpinan KPU untuk turut menghormati hukum resmi menyatakan menetapkan Partai Demokrat masih dalam status quo dan dinyatakan tidak turut menjadi peserta pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2014 demi tegaknya hukum,” ujar Andar di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2014).

Menurut dia, kalau memang KPU sebagai panitia penyelenggara Pemilu, KPU harus menjalankan hukum tang telah ada dan harus tunduk pula terhadap hukum yang berlaku.

“Maka seandainya Negara Kesatuan Republik Indonesia masih negara hukum ya tunduk kepada hukum,”ungkapnya.

Saat mengajukan gugatan itu, Andar tak sendiri. Dia bersama Akbar Faizal, yang kini sebagai politikus Partai Nasdem dan saat itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Amir Syamsuddin sebagai kuasa hukum pihak tergugat.

“Amir Syamsuddin dan anaknya, itu mereka masuk ke Partai demokrat ini hadiah jadi pengacaranya Partai Demokrat,” pungkasnya. (Cipung)

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Rabu, 12-02-2014 22:38

Pemilu Serantak Ditunda, Caleg Gugat Presiden dan KPU

Hasan Basri

ilustrasi. (ist)

ilustrasi. (ist)

JAKARTA, PESATNEWS – Beberapa Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI  dan DPRD NTB, Rabu (12/2/2014), mendesak Presiden RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan Pemilu 2014 serentak. Desakan ini dikarenakan caleg merasa khawatir atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menunda pelaksanaan Pemilu serentak pada 2019 akan menghilangkan keabsahan secara yuridis formal hasil pemilu 2014.

Caleg-caleg yang melakukan somasi dan menggugat Presiden dan KPU tersebut diantaranya adalah M. Ihsanul Wathony (Caleg DPR RI – PBB), Lalu Wirasakti (Caleg DPRD NTB – Nasdem), dan Muhammad F. Hafiz (Caleg DPRD Kota Mataram – PPP).

Somasi dan gugatan telah dilayangkan oleh mereka kepada Presiden RI, KPU Pusat, KPUD Propinsi NTB dan KPUD Kota Mataram pada Rabu (12/2/2014), dengan didampingi Advokat Munzirin SH dari LBH Solidaritas Indonesia Cabang Mataram. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Jumat, 24-01-2014 16:45

Harusnya Putusan MK Berlaku Sejak Diputuskan

Hasan Basri

.

.

JAKARTA, PESATNEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili uji materi UU terhadap UUD 1945, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil Pemilu, sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat 1 UU No 24 Tahun 2003 tentang MK. Putusan MK berdasarkan Pasal 47 memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka.

“Pada kontek uji materi UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) dengan putusan mengabulkan pemohon tapi Pemilu serentak pada 2019, maka Pemilu 2014 tetap berpegang pada UU Pilpres No 42 Tahun 2008, berarti Presidential Treshould 20% tetap berlaku,” tegas Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU), Muslim Arbi, Jumat (24/1/2014).

“Ini jelas blunder karena putusan MK seharusnya berlaku sejak diputuskan. Jika terdapat penundaan pelaksanaan putusan, maka akan menyebabkan kevakuman hukum. Soal bakal ada gugatan atas legitimasi Pemilu 2014 pasca pelaksanaan, bisa saja terjadi,” tambahnya.

Muslim menilai hal tersebut memang kekeliruan fatal putusan MK, meski pihaknya mensyukuri putusan pemilu serentak 2019 atas pertimbangan demi kepentingan bangsa. Tapi putusan mengabulkan pemohon, frasa itu dari awal tidak diharapkan GarpU, karena meminta MK untuk menolaknya.

Artinya, jelas dia, kesalahan mendasar adalah putusan mengabulkan pengajuan pemohon. GarpU himbau agar masyarakat fokus dulu untuk menyukseskan tahapan demi tahapan Pemilu 2014 yang dipisahkan antara Pileg dan Pilpres. Sebab perkara serentak dan terpisah tidak ada kata itu dalam UUD 1945.  “GarpU ingin rezim ini harus diganti demi perubahan untuk keadilan dan kesejahteraan, lain tidak,” tandas Mantan Eksponen 66 ini. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

Berita Terkini
Senin, 27-01-2014 10:12

Pemilu 2014 Terancam Ilegal dan Negara Bakal Kacau


Haris Rusly

Haris Rusly

Pemilu 2014 Terancam Ilegal dan Negara Bakal Kacau
Oleh: Haris Rusly (Petisi 28)

Menurut informasi yg kami terima dari sumber internal KPK RI, setidaknya terdapat 30 hingga 40 Kepala Daerah ditengarai ilegal, karena proses pemenangan Pilkada disertai suap melalui pengadilan di Mahkamah Konstitusi yg dipimpin Akil Mokhtar.

Proses ilegalitas kehidupan bernegara telah disempurnakan oleh MK melalui putusan politik (bukan putusan hukum), yaitu mengabulkan permohonan terkait uji materi UU Pilpres, yg intinya seluruh pasal UU Pilpres dinyatakan bertentangan dengan UUD.

Namun, MK melakukan subversi konstitusi, yaitu membenarkan pelaksanaan uu pilpres yg bertentangan dengan uud untuk tetap dilaksanakan pada pemilu 2014.

Hakim MK telah bertindak sebagai penjahat konstitusi yg melegitimasi sebuah kejahatan dijalankan. moral hakim MK tak jauh berbeda dengan moralnya para perampok & pemerkosa.

Proses ilegalitas bernegara sebelumnya dilakukan melalui empat kali amandemen UUD 1945, yg mengubah batang tubuh UUD 1945 menjadi bertentangan dengan filosofi dasar yg terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945.

Bila Pemilu 2014 tak dihentikan & dibiarkan dilaksanakan, maka pasca Pemilu 2014, bangsa & negara Indonesia akan dipimpin oleh Presiden, Anggota DPR-RI & DPRD ilegal.

Otomatis seluruh produk politik & hukum dari Presiden & Parlemen dapat dinyatakan ilegal. UUD ilegal, UU ilegal, Kepres & Perpres ilegal, Kepmen ilegal, Para Menteri & Kepala Daerah ilegal.

Bagaimana sikap parpol, caleg dan capres? Nafsu berkuasa untuk tujuan merampok telah membutakan mata mereka untuk meneguk racun pembunuh. Mereka tahu Pemilu 2014 ilegal akan menjadi racun yg membunuh bangsa, negara, rakyat & diri mereka, namun mereka tetap membutakan mata untuk meneguk racun tersebut.

Sidang Istimewa MPRS berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah cara dan jalan darurat untuk selamatkan bangsa yang telah ambruk. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

MK Telah Putuskan Pemilu Serentak, Inilah Pelanggarannya

Selasa, 28 Januari 2014 23:34 WIB
MK Telah Putuskan Pemilu Serentak, Inilah Pelanggarannya

Tribunnews/HERUDIN
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva (tengah) memimpin sidang putusan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2014). Dalam sidang itu, MK mengabulkan permohonan Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili Effendi Ghazali bahwa Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) dilakukan serentak namun dilaksanakan pada tahun 2019 karena waktu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang sudah sangat dekat dan terjadwal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menemukan pelanggaran dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang diatur secara serentak dengan Pemilu Legislatif.

Pelanggaran itu yakni perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan Effendi Gazali Cs tersebut telah diputus MK pada 26 Maret 2014 saat Mahfud MD masih menjabat sebagai Ketua MK. Namun putusan tersebut baru dibacakan 10 bulan berikutnya oleh majelis hakim  yang diketuai Hamdan Zoelva sekaligus Ketua MK.

Koordinator TPDI Petrus Selestinus menjelaskan, putusan permohonan Effendi Gazali Cs tersebut dilakukan oleh sembilan hakim konstitusi yang diketuai Mahfud MD dengan anggota Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hmdan Zulfan, Muhmad Alim, Ahmad Fadil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dn Anwar Usman pada 26 Maret 2013.

“ternyata terdapat 3 orang Hakim MK yang meskipun ikut sebgai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 14/PUU-XI/2013, pada tanggal 26 Maret 2013 masing-masing Moh Mahfud MD, M Akil Mochtar dan Achmad Sodiki, akan tetapi  tidak ikut menandatangani putusan MK dalam perkara tersebut yang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2014,” jelas Petrus Selestinus kepada Tribunnews.com ,Selasa (28/1/2013) malam.

Pada saat putusan dibacakan 23 Januari 2014, terdapat hakim konstitusi yang tidak pernah menjadi hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut,namun justru ikut menandatangani putusan. “Mereka adalah Patrialis Akbar dan Arief Hidayat,” jelas Petrus Selestinus.

Padahal, Pasal 46 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan bahwa Putusan MK ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus, dan penitera. Dan putusan MK memperoleh kekuatan hukum yang tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian terdapat fakta yuridis bahwa Putusan MK tersebut ternyata tidak
ditandatangani tiga hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu segera setelah diputuskan dalam sidang permusyawaratan tanggal 26 Maret 2013.

Dengan demikian, TPDI menilai bahwa putusan MK tersebut telah melanggar Pasal 46 UU MK tersebut.

Fakta yuridis lain yakni putusan MK itu sendiri tidak menciptakan situasi hukum baru. Namun putusan MK itu malah telah merusak cita-cita hukum yng terkandung di dalam ketentuan pasal 47 UU MK yang memerintahkan berlakunya putusan MK segera setelah putusan itu diucapkan atau dalam bahasa pasal 47  Undang-Undang No. 14 Ttg MK,

“Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian maka Putusan MK yang dibacakan pada tanggal 23 Januari 2014 kemarin yang memberi kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengikuti pilpres dengan mengacu kepada pasal 2 dari UU Pilres yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 23 Januari 2014,” lanjut Petrus.

jelas hal itu sebagai sebuah kesewenang-wenagan karena tidak terdapt satu aturan hukum pun yang memberi wewenang kepada MK untuk membolehkan berlakunya sebuahj pasal Undang-Undang yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi untuk dijalankan.

“Inilah sebuah model diktator baru dalam konstusi, tindakan sewenang-wenang tanpa ada dasar hukum yang jelas. Hakim-hakim MK telah menciptakn Bom Waktu bagi hasil pemilu 2014 dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih bahkan Legislatif terpilih dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum sehingga lahirlah kekacauan baru yang sangat mengganggu,” tambah Petrus.

Untuk itu jalan keluar dari problem yuridis sebagai aakibat Hakim Konstitusi salah dalam memutus perkara ini, adalah Gugatan Yusril terhadap perkara yang sama menjadi solusi untuk dipertimbangkan secara konsekuen, murni kepentingan bangsa dan demi prinsip negara hukum yang kita anut.

Oleh karena itu TPDI meminta agar hakim-Hakim MK harus berjiwa besar menyadari kekeliruannya dan harus menerima pernyataan bahwa Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014, harus dinyatakan batal demi hukum, dianggap tidak pernah dan tidak mempunyai sifat kekuatan mengikat apapun lagi.

Dan selanjutnya MK harus melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan yang diajukan Yursil sebagai upaya perbaikan. Jika tidak maka MK harus bersiap digugat atau hasil pemilu Legislatif dan Pilpres akan digugat ramai sehingga akan menjadi problem konstitusi yang luar biasa.

13
Feb
14

Kebudayaan : Napak Tilas Kepanduan Indonesia

IPINDO download

IKATAN PANDU INDONESIA (IPINDO)

Napak Tilas Kepanduan Indonesia

Jauh sebelum nama Pramuka (Praja Muda Karana) kita kenal sekarang. Gerakan Pramuka khususnya di Indonesia, dahulu lebih dikenal dengan kepanduan. Diawali dengan adanya cabang gerakan kepanduan, pada jaman Hindia Belanda pada tahun 1912, Nederlandse Padvinders Organisatie” (NPO) kemudian berganti nama menjadi “Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging” (NIPV) pada tahun 1916. Saat terjadinya Perang Dunia I yang memiliki kwartir besar sendiri.

Sementara organisasi kepanduan yang didirikan oleh orang pribumi atas inisiatif S.P. Mangkunegara VII bernama Javaanse Padvinders Organisatie (JPO) pada tahun 1916 juga. Sebelumnya, organisasi pandu ini telah merambah ke seluruh dunia dan bertujuan untuk melatih fisik, mental dan spiritual para pesertanya dan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan positif di masyarakat, yang kita kenal sekarang dengan nama Jambore Nasional.

Sebelum kita napak tilas kembali kegiatan Pramuka di Indonesia?

Mari kita tengok asal mula kegiatan kepanduan ini. Seabad lalu, sejak didirikan oleh Bapak Pandu Dunia Robert Baden-Powell, seorang pensiunan Tentara Britania, pada 1907 di Inggris. Nama lengkap Baden-Powell adalah Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, 1st Baron Baden-Powell.

Berdirinya Boy Scouts (Pramuka) secara tidak sengaja dari kumpulan anak-anak remaja yang di sebut Scout Troops. Gerakan pramuka berkembang seiring dengan Boys’ Brigade. Pendiri Boys’ Brigade, Sir William Alexander Smith adalah sahabat Baden-Powell.

Semasa di ketentaraan Inggris Baden-Powell menulis sebuah buku Aids to Scouting berisi ringkasan ceramah yang dia berikan mengenai peninjau ketentaraan, untuk membantu melatih perekrutan tentara baru.

Dengan buku panduan ini ditambah kaidah lain, ia melatih mereka untuk berpikir sendiri, menggunakan daya usaha sendiri, dan untuk bertahan hidup dalam hutan. Setelah kembali dari tugasnya, Baden-Powell mendapati buku panduan ketentaraannya “Aids to Scouting” telah menjadi buku terlaris, dan telah digunakan oleh para guru dan organisasi pemuda.

Akhirnya, Baden-Powell memutuskan untuk menulis kembali Aids to Scouting agar sesuai dengan pembaca remaja, dan pada tahun 1907 membuat satu perkemahan di pulau Brownsea bersama dengan 22 anak lelaki yang berlatar belakang berbeda, untuk menguji sebagian dari idenya. Buku “Scouting for Boys” kemudian diterbitkan pada tahun 1908 dalam 6 jilid. Nah itulah asal mula gerakan Pramuka.

Di Indonesia sendiri, bapak pandu ialah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sebelum lahirnya gerakan Pramuka pada tahun 1961. Tidak dapat kita pungkiri perjalanan sejarah kepramukaan di bumi pertiwi melibatkan peran aktif pemuda Indonesia. Sebab sebelum tahun 1960-an bermunculan gerakan kepanduan, seperti Padvinder Muhammadiyah yang pada 1920 yang kemudian oleh Budi Utomo dirubah namanya menjadi Hisbul Wathon” (HW); Nationale Padvinderij.

Sementara itu, Syarikat Islam mendirikan Syarikat Islam Afdeling Padvinderij. Lalu berubah nama menjadi Syarikat Islam Afdeling Pandu. Namun lebih dikenal dengan SIAP. Sedangkan Jong Islamieten Bond (JIB) mendirikan Nationale Islamietishe Padvinderij (NATIPIJ), dan Pemuda Indonesia membentuk Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie (INPO).

Hasrat bersatu bagi organisasi kepramukaan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI yaitu “Persaudaraan Antara Pandu Indonesia” merupakan federasi dari Pandu Kebangsaan, INPO, SIAP, NATIPIJ dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928.

Federasi ini tidak dapat bertahan lama, karena niat adanya fusi, akibatnya pada 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java Padvinders/Pandu Kebangsaan (JJP/PK), INPO dan PPS (JJP-Jong Java Padvinderij); PK-Pandu Kebangsaan).

PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada bulan April 1938.

Antara tahun 1928-1935 bermuncullah gerakan kepramukaan Indonesia baik yang bernafas utama kebangsaan maupun bernafas agama. kepramukaan yang bernafas kebangsaan dapat dicatat Pandu Indonesia (PI), Padvinders Organisatie Pasundan (POP), Pandu Kesultanan (PK), Sinar Pandu Kita (SPK) dan Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI). Sedangkan yang bernafas agama Pandu Ansor, Al Wathoni, Hizbul Wathon, Kepanduan Islam Indonesia (KII), Islamitische Padvinders Organisatie (IPO), Tri Darma (Kristen), Kepanduan Azas Katholik Indonesia (KAKI), Kepanduan Masehi Indonesia (KMI).

Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI merencanakan “All Indonesian Jamboree”. Rencana ini mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang kemudian disepakati diganti dengan “Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem” disingkat PERKINO dan dilaksanakan pada tanggal 19-23 Juli 1941 di Yogyakarta.

Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja. Pada tanggal 27-29 Desember 1945 panitia kerja mengadakan Konggres Kesatuan Kepanduan Indonesia.

Konggres tersebut menghasilkan keputusan membentuk Pandu Rakyat Indonesia, yang didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan “Janji Ikatan Sakti”, lalu pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.93/Bag. A, tertanggal 1 Februari 1947.

Lalu Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres II di Yogyakarta pada tanggal 20-22 Januari 1950. Salah satu isi keputusannya adalah andu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 2344/Kab. tertanggal 6 September 1951. Sehingga peraturan sebelumnya, tidak berlaku lagi.

Pada tanggal 16 September 1951 berdirilah Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) sebagai suatu federasi hasil dari konferensi wakil-wakil kepramukaan yang diadakan di Jakarta, dan pada tahun 1953 Ipindo berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia.

Pada Dirgahayu RI ke-10 Ipindo menyelenggarakan Jambore Nasional, bertempat di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 10-20 Agustus 1955, Jakarta. Presiden/Mandataris MPRS Dr. Ir. Soekarno, menyampaikan pidato agar pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat, Hari Kamis (9 Maret 1961). Presiden menyatakan hal itu dihadapan para tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia, bertempat di Istana Negara.

Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 bukan saja di Ibukota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan Apel Besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Sehingga tanggal 14 Agustus diperingati sebagai hari Pramuka.




Blog Stats

  • 2,252,056 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers