Posts Tagged ‘Statemanship



23
Feb
13

Politik : Fatwa Mahkamah Agung untuk PKPI

16:26 WIB

MA Segera Keluarkan Fatwa untuk PKPI

Gedung MA. (int)

Jakarta, ON: Apakah Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) dapat mengikuti Pemilu 2014 atau tidak, akan diketahui tak lama lagi setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan fatwa tentang hal itu.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, hari ini di kantornya, Jalan Medan Meredeka Utara, Jakarta Pusat, MA tak lama lagi akan mengeluarkan fakta yang diminta Ketua Umum PKPI Sutiyoso, terkait sengketa keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tak mau dieksekusi oleh Komisi Pemilihan umum (KPU).
“Untuk kasus Pemilu itu kan waktunya dibatasi, termasuk untuk penanganan perkara maupun masalah hukumnya. Kalau tidak salah, dalam hitungan hari (akan ada fatwa MA),” katanya.
Ridwan mengakui kalau saat ini MA sedang memroses permintaan fatwa dari Sutiyoso terkait sengketa keputusan Bawaslu yang tidak mau dieksekusi KPU, karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu menganggap kalau sengketa ini diakibatkan oleh adanya perbedaan tafsir UU Pemilu di antara kedua lembaga itu.
“Kalau ada perbedaan tafsir seperti itu, boleh saja minta fatwa ke Mahkamah Agung,” jelasnya.
Seperti diketahui, Bawaslu menerima gugatan PKPI yang tidak diloloskan KPU sebagai peserta Pemilu 2014 karena dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual, dan mewajibkan KPU mengikutkan PKPI dalam Pemilu.
KPU menolak dengan alasan, keputusan Bawaslu hanya merupakan rekomendasi yang tak wajib dilaksanakan, sedang Bawaslu menganggap sebaliknya. Akibat konflik ini, PKPI tak hanya meminta fatwa ke MA, namun juga sempat berencana melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP).
  1. MA: Fatwa PKPI Keluar Dalam Hitungan Hari

    10 hours ago – JAKARTA – Mahkamah Agung akan mengeluarkan fatwa tentang Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam minggu ini. Fatwa

  2. PKPI Berharap Fatwa MA – Tribun Manado

    manado.tribunnews.com/…/pkpi-berharap-fatwa-… - Translate this page

    Feb 13, 2013 – PKPI dipastikan akan melakukan perlawanan hukum.

  3. MA: Fatwa PKPI Keluar Dalam Hitungan Hari – VIVAnews

    politik.news.viva.co.id/…/392439-mafatwa-pkpi-… - Translate this page

    1 day ago – MA: Fatwa PKPI Keluar Dalam Hitungan Hari. Sutiyoso minta fatwa MA setelah partainya tidak lolos pemilu 2014. ddd. Jum’at, 22 Februari

  4. MA: Permohonan Fatwa PKPI Masih dProses – Yahoo! News

    id.berita.yahoo.com/ma-permohonan-fatwa-pkpi-… - Translate this page

    1 day ago – Baca ‘MA: Permohonan Fatwa PKPI Masih dProses’ di Yahoo! News Indonesia. Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Agung (MA) mengatakan

  5. MA Segera Keluarkan Fatwa soal PKPI – KOMPAS

    cetak.kompas.com/…/ma.segera.keluarkan.fatwa.s… - Translate this page

    14 hours ago – Jakarta, Kompas – Mahkamah Agung segera mengeluarkan fatwa untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. MA mempertimbangkan

  6. MA Segera Keluarkan Fatwa untuk PKPI – OBORNEWS.COM Mobile

    m.obornews.com/proses.php?id=17112&open… - Translate this page

    Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, hari ini di kantornya, Jalan Medan Meredeka Utara, Jakarta Pusat, MA tak lama lagi akan

  7. MA Segera Keluarkan Fatwa Soal PKPI — SindikasiNET

    sindikasi.net/…/ma-segera-keluarkan-fatwa-soal-pk - Translate this page

    3 days ago – Mahkamah Agung (MA) akan mengeluarkan fatwa terkait kepesertaan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam pemilu 2014….

  8. MA: Fatwa PKPI Segera Keluar Dalam Hitungan Hari -aktual.co

    1 day ago – Menurut Ridwan, tidak masalah jika meminta fatwa dari Mahkamah Agung (MA) terkait adanya dugaan perbedaan tafsir terkait putusan sidang

  9. jurnas.com: Perjuangkan PKPI, Sutiyoso Janji Datangi MA Tiap Hari

    http://www.jurnas.com/…;PKPIMA…/Politik-Keamanan - Translate this page

    3 days ago – Ia mengaku, pengajuan fatwa ke MA merupakan upaya untuk mencari Dalam memperjuangkan nasib PKPI, Bang Yos pun mengaku tidak

  10. PKPI Berharap Fatwa MA | Semua Pesan dari Indonesia

    http://www.spdi.eu/pkpi-berharap-fatwa-ma/ - Translate this page

    Feb 13, 2013 – PKPI dipastikan akan melakukan perlawanan hukum.

     

    MA Segera Keluarkan Fatwa Soal PKPI

    Headline

    Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur – Inilah.com/Agus Priatna
    Oleh: Renny Sundayani
    nasional – Jumat, 22 Februari 2013 | 15:37 WIB

    INILAH.COM, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) akan mengeluarkan fatwa terkait kepesertaan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam pemilu 2014.

    Demikian disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, di Mahkamah Agung (MA) Jumat, (22/2/ 2013). “Untuk kasus Pemilu itu kan waktunya dibatasi. Baik perkara maupun masalah hukumnya dibatasi jangka waktu tertentu, kalau tidak salah dalam hitungan hari (akan ada fatwa),” ujar Ridwan Mansyur.

    Menurut Ridwan, MA tengah memproses permintaan fatwa dari bekas Gubernur DKI ini, “Kalau ada perbedaan tafsir boleh saja minta fatwa ke Mahkamah Agung. Saat ini masih diproses,” ucap Ridwan.

    Sebagaimana diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan PKPI tidak akan menjadi peserta pemilu meskipun Bawaslu mengeluarkan keputusan untuk mengizinkannya. Akibat keputusan KPU itu, pendiri PKPI, Soetiyoso mengajukan fatwa kepada MA. [tjs]

21
Feb
13

Politik : Partai Gerindra, tikus yang lihai

Kolom Sableng

Partai Gerindra, tikus yang lihai

Penulis : Pipit Kartawidjaja

Kamis, 21 Februari 2013 07:47:00

Prabowo. merdeka.com

34
Asmara tiga artis papan atas itu terculik, lalu ngejar-ngejar ke kompleks DPR. Bersoal-jawab ihwal pendaftaran pemilu legislatif Partai Gerindra itu tawar mawar (hambar) adanya. “Ujung-ujungnya nanya Pak Prabowo,” tutur Martin Hutabarat, anggota Dewan Pembina Gerindra.Prabowo, duda keren, tajir (kaya raya) dan capres pula. Gerindra lekat sama figur Prabowo. Mungkin, akibat gemesnya ketiga artis itu, Gerindra terbirahi jadi gerahannya ngelindurin asmara. Diduga, hati Prabowo hendak diculik demi penggairahan tawar-mawarnya kehidupan selebritas.

Gerindra, lahir tanggal 6 Februari 2008, Rebo Wage, wuku Langkir, dinaungi Bethara Kala, beraura panas dan gak bisa dijadikan tempat berlindung. Meski hari lahirnya buruk, tapi Bethara Kala pasti ngeper duel sama Permadi.

Tikus Aquarius, tikus pandai, adalah shio dan bintangnya Gerindra. Bukan saja Perangkap Tikus (PT) enteng diselinapi, namun perestu PT pun tergerogot. Alih-alih gembrot seperti khayalan, porsi Partai Golkar dan PDI-P keporot. Dalam pilgub Jokowi-Ahok, PDI-P merasa ditunggangi. Kapoklah berkongkalikong sama Gerindra, gemas Taufik Kiemas.

Bejibunnya partai di Indonesia dinilai kebangeten. Karena syarat nyapres harus via partai, maka Gerindra itu sihiran gerobak individu dadi raja. Coba jika capres boleh independen atau bisa diusulkan kepada satu partai, walau parpol tersebut sudah bercapres, atau satu partai diizinkan bercapres banyak.

Contohnya di Argentina. Primaries harus diselenggarakan. Setiap pencoblos pemilu, boleh nentuin capresnya. Dari partai penguasa, Partido Justicialistica, sekaligus terjun tiga capres ke arena primaria, Agustus 2011: Eduardo Duhalde, Alberto Rodriguez Saa dan Cristina Fernandez de Kirchner.

Uniknya, koalisi mereka berbeda. Eduardo dengan Union Popular dan Frente Popular, Alberto sama Compromiso Federal, Cristina ngajak Frente Para la Victoria. Hasilnya, Senora Cristina mresidente, Oktober 2011. Primaria itu bak pilpres putaran pertama.

Atau primaria Uruguay Juli 2009. Capres partai koalisi Encuentro Progresista/Frente Amplio dan Partido Colorado masing masing tiga, sedangkan Partido Nacional dua.

Lolosnya tikus lihai dari Perangkap Tikus, agaknya ulah laknat wuku Golkar juga: banyak memperoleh kesialan. Wajar, Ical harus ngumpetin sembilunya yang diiris. Ical mencontohkan Gerindra yang dipimpin bekas orang Golkar, Prabowo. “Golkar itu berlapis, seluruh partai pimpinannya orang Golkar,” katanya bangga menyajikan kue lapis. Seolah, pelet pengasihan Pedot Sambung Kasih dibidikkan ke Prabowo, mengingatkan kampung halamannya. Sebagai bangsa berperadaban besar, tak eloklah, tuba dibalas dengan lumpur.

Tikus cerdik ini agresif, namun berpenampilan senantiasa mengesankan dan meyakinkan. Sebab murah rejeki, maka senang pula berbagi. Begitu men-DPR, dicanangkanlah revolusi susu (pembagian susu untuk balita).

Setahun kemudian, paranormal Magelang, Muhammad Salim, dalam majalah mistis Misteri No. 503/2010, mendeteksi kehadiran ribuan setan putih, maujud manusia dan hewan. Selain sapi impor. Pasangan revolusi putih dengan setan putih ini mengingatkan kepada sejoliannya revolusi belum kelar dengan tujuh setan desa pra Orde Barusan. Bisa jadi, revolusi putih dan setan putih itu pertanda gaib akan pecahnya revolusi sosial ramalannya Permadi dalam Misteri No. 503/2010.

Gerakan Indonesia Raya itu macam Movimiento Quinta Republica (Gerakan Republik Kelima) Venezuela akhir 1980-an, rakitan Hugo Rafael Chavez. Gembongnya: letkol berkocek sepet dan letjen tebel dompet. Sang Letkol pernah terkorslet ngudeta. Sangkaan korslet mau makar membebani sang Letjen. Ke langit, sang Letkol titisan Simon Bolivar ada nyantet, pembentukan Quinta Republica jadi target. Sang Letjen, kata Permadi Sukarno kecil, menyuruk ke kaki langit, agar gelora raya terpelet.

Tikus pintar ini tergolong bersih. Gak bertikus gudang, rilis Seskab. Maka, rejekinya ya nomor buntut KPU enam. Bintang surga, idamannya Engkong Fengshui. Berarti emas, kemujuran dan tajir. Kepulannya kemenyan: enam angka sempurna. Berparas menawan, lihai bertabiat, mudah bergaul dibanding angka-angka lainnya, anti kegagalan dan pantang menyerah.

Biar angka kemujuran, toh bisa memudar, kalau muncul sendirian. Dan bagai diculik lelembut pemilu, enam lalu bersilahturami ke nomor buntut KPU delapan (PAN). Keduanya memang cocok bersejolian. Nggabungnya Partai Kebangkitan Nasional Ulama, seakan operasi intelijen sambung uratnya Kopasus (Komandan Pawukon SungSang), Bethara Ghana, atasan brojolan 21 November 2006, Selasa Pahing, hari bagus.

Kehadirannya ibarat api, menerangi, berwibawa, tetapi juga bikin gerah orang, baik untuk pindah tempat, berteman, berkerabat dan berbesanan. Bila Gerindra terpaksa tanpa pendamping, maka nasi pulen dang-dangan senilai zakat fitrah, lauknya daging kambing atau ikan air di lembaran dan bermacam-macam sembilan sayur, perlulah disesajenkan. Guna misalnya, bisa menculik birahi PDI-P, agar gak jera ditunggangi.

[tts]

Kumpulan berita :
# Kolom Sableng

09
Feb
13

Kenegarawanan : Budaya Nusantara Bangkit

GerakNusa

Bersemangatkan Kebudayaan Mendesain Masa Depan [Bappenas, 20Des2012], Gerakan Kebudayaan Nusantara (GerakNusa) demi Ketahanan Sosial Budaya Indonesia, berpendapat bahwa tahun 2013 Budaya Nusantara Bangkit tampaknya harus jadi axioma karena Endelmen Trust Barometer, sebuah lembaga survei global mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi bisnis, pemerintahan, media, baru2 ini melakukan survei terhadap kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah. Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia kini hampir tidak percaya lagi dengan institusi pemerintah dan lebih percaya pelaku bisnis, dapat dibaca : http://infomoneter.com/ indonesia-mengalami-krisis-kepercayaan/
Terapi terhadap diagnostik tersebut diatas antara lain dengan memberdayakan kembali unsur2 kebudayaan nusantara demi perkuatan ketahanan bangsa seperti karakter sosial budaya Indonesia, antara lain (1) Pembudayaan Hari Aksara Nusantara, bertepatan dengan Hari Bahasa Ibu Internasional (HABIBI) setiap tanggal 21 Pebruari, (2) Pembudayaan Tahun Baru Nusantara bertepatan dengan awal bulan Srawana setiap tanggal 12 Juli, (3) Selain tentunya ragam pemberdayaan seni dan budaya se Nusantara.
Aksara Nusantara yang kini sudah go global adalah Aksara-aksara tradisi dari (1) Bugis, (2) Bali, (3) Rejang, (4) Sunda, (5) Jawa, (6) Batak karena memang sudah diakui dan terdaftar di Unicode Consortium. Oleh karena itulah maka upaya pembudayaan Aksara Nusantara di ranah lokal adalah sepantasnya mandatory melanjutkan penggunaan dwi aksara yaitu huruf latin dan aksara hanacarakan seperti di kota-kota Solo, Jogja, Blitar, Bogor dan lain sebagainya.
Adapun kawasan Nusantara sudah berabad kenali siklus tahun matahari yakni bulan2 Srawana (12Jul-12Aug), Badra (13Aug-10Sep), Asuji (11Sep-11Okt), Kartika (12Okt-10Nop), Posa (11Nop-12Des), Margasirah (13Des-10Jan), Maga (11Jan-11Peb), Palguna (12Peb-11Mar), Caitra (12Mar-11Apr), Waisaka (12Apr-11Mei), Jesta (12Mei-12Jun), Asada (13Jun-11Jul).
Sehingga dengan pembekalan unsur2 unggulan budaya Nusantara diatas, dapat diharapkan segenap komponen bangsa Indonesia tergerak memberdayakan lingkungan masing2 khususnya tekad kebersamaan gunakan Dwi Aksara se-hari2 dan rayakan Tahun Baru Nusantara secara nasional.
Salam Budaya Nusantara,
Pandji R Hadinoto
geraknusa@yahoo.com

03
Feb
13

Kenegarawanan : Pemerintah Indonesia Tidak Dipercaya

Indonesia Hampir Tidak Percaya Lagi Pemerintah

index(infomoneter.com)-Endelmen Trust Barometer, sebuah lembaga survei global mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi bisnis, pemerintahan, media dan LSM, baru-baru ini melakukan survei terhadap kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah. Hasil survey tersebut menunjukan masyarakat Indonesia kini hampir tidak percaya lagi dengan instusi pemerntah dan lebih percaya pelaku bisnis. Hasil riset ini dipaparkan Edelmen di Mercantile Athletic Club, gedung HSBC, Jakarta Pusat, (Kamis,31/01/ 2013).

Laporan tersebut menunjukan, lebih dari 31,000 orang dari 26 negara menjadi sample. Termasuk didalamnya 1,200 responden berasal dari Indonesia.

Hasilnya tahun ini Indonesia mengalami krisis kepercayaan yang menonjol. Sebesar 54% Coruption Fraud (33% untuk hitungan global), 17% Wrong Incentives Driving Policies(17% untuk global), 5% (11% untuk global) Tranparesncy Issues, 3% (6% untuk global) lack of regulation or conrol. Dan 22% poor performance atau incompetence (31% untuk global).

Alan Vander Molen, Presiden dan CEO, Global Pracices,Edelmen dan Vice Danieal J Edelmwn mengatakan, masyarakat Indonesia sekarang lebih percaya pelaku usaha dari pada pemerintah. Dari data yang didapat,  kasustrust korupsi yang dialami pejabat negara dan tidak kompetenya kinerja pemerintahanya sekarang dianggap publik menjadi alasan utama turunya kepercayaan mereka.

Tahun ini merupakan kali ke 13 Edelmen mengadakan survei secara global dan tahun kelima untuk survei di Indonesia. “Awal riset dimulai tahun 1990 oleh Richard. Endelmen. Survei kami telah mendapat sambutan baik hampir di seluruh negara di dunia, ” Ujar Stephen Lock, CEO, Edelmen Indonesia.

Dalam catatan Endelmen, kepercayaan adalah inidkator utama sebuah reputasi. Satu hal yang perlu dicermati, kepercayaan itu dapat dikelola. Pesan dari Endelmen untuk tahun ini menunjukan hasil yang krusial bagi tingkat kepercayaan investor asing. Stepehen mengatakan kepercayaan masyarakat Indonesia untuk berbagai perushaan dari Brazil, India dan Cina relatif lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang berasal dari Korea,Jerman, dan Jepang. redaksiinfomoneter@yahoo.co.id

 

 

 

 

08
Jan
13

Kebudayaan : UU Standar Mutu Kenegarawanan

http://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609

Menyimak Opini Meningkatkan. Peran Negara [Kompas 8Jan13] dan Opini2 lainnya serta berita di Politik & Hukum termasuk berita Banyak Partai Politik Rontok di halaman 1,, maka harusnya diatur perUUan tentang Standar Mutu Kenegarawanan agar dapat memenuhi pesan konstitusi di Lembar Penjelasan UUD45 [1959] yaitu 7 kata “semangat” yang secara fundamental masih relevan dirujuk bagi kepentingan penyelenggaraan negara. Contoh materi SMK, yang tentunya masih terbuka untuk disempurnakan oleh para ahlinya, adalah 123 Tatanilai Kearifan Lokal Kenegarawanan seperti dapat diunduh di situs http://www.jakarta45.wordpress.com Dengan demikian kedepan akan lebih berkepastian bagi para penyelenggara negara dalam berkiprah mengemban sikap kenegarawanannya.
Kepastian itu strategik bagi daya terima rakyat tentang tingkat peran negaranya.
Jakarta, 8Jan13
Pandji R Hadinoto
Gerakan Karakter Nusantara
eMail : geraknusa@yahoo.com

 

08
Jan
13

Politik : 10 ParPol Lolos Verifikasi Faktual

KPU: Hanya 10 Parpol yang Penuhi Syarat untuk Pemilu 2014

Penulis : Dian Maharani | Selasa, 8 Januari 2013 | 02:57 WIB
KPU: Hanya 10 Parpol yang Penuhi Syarat untuk Pemilu 2014TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Umum Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Malik (dua kiri) memimpin rapat pleno di Kantor KPU, Jakarta, Senin (7/1/213).

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan hanya 10 partai politik yang lolos verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu 2014. Hal itu disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2014 di ruang sidang Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2013) dini hari.

“Sepuluh parpol dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu dan 24 parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat peserta pemilu,” ujar Husni.

Pengumuman tersebut dilakukan seusai seluruh parpol menyampaikan nota keberatan kepada KPU. Kesepuluh parpol tersebut memenuhi syarat verifikasi faktual dari KPUD di 33 provinsi.

Berikut 10 partai yang dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2014 sesuai Surat Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013.
1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. PDI-Perjuangan
3. Partai Demokrat
4. Partai Gerindra
5. Partai Golongan Karya (Golkar)
6. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10. Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Sementara itu, para partai politik yang tidak memenuhi syarat masih dapat melakukan keberatan kepada Bawaslu.

Editor :
Erlangga Djumena

Sejumlah Parpol akan Ajukan Keberatan

Selasa, 08 Januari 2013 – 08:52:46 WIB


(Foto:dok/beritapemilu.com)
Parpol yang keberatan karena tidak lolos verfikasi KPU akan mengajukan keberatan ke Bawaslu baik secara bersama-sama maupun per-partai.
Ada ketidakadilan dalam pemberian waktu verifikasi masing-masing parpol.

JAKARTA – Sejumlah partai politik yang tidak lolos verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta dalam Pemilihan Umum 2014 akan mengajukan keberatan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Tentunya kami merasa ada ketidakadilan. Tapi kalau sudah berbentuk putusan maka mau tidak mau kami harus mengambil langkah hukum,” kata Ketua Departemen Bidang Hukum dan Disiplin Partai Damai Sejahtera (PDS) Arthur Rumimpuno seusai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014 di kantor KPU, Jakarta, Selasa (8/1) dini hari.

Arthur mengatakan pihaknya akan melaporkan keberatan kepada Bawaslu atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Dia menjelaskan beberapa partai yang tidak lolos verifikasi telah bersiap mengajukan keberatan kepada Bawaslu baik secara bersama-sama maupun per-partai.

Menurut Arthur, ada ketidakadilan dalam pemberian waktu verifikasi masing-masing partai politik.

“Partai kami masuk kepada kelompok tahap dua dan perlakuan yang diberikan KPU berbeda terhadap kelompok parpol 16 yang ada di parlemen,” kata Arthur.

Dia mengatakan kelompok “parpol 16″ mendapat tempo 2 bulan untuk verifikasi, sedangkan sejumlah parpol dalam kelompok tahap dua hanya mendapat waktu sekitar satu bulan serta terpotong masa libur.

“Kami sudah ada persiapan untuk sampaikan keberatan ke Bawasalu. Jika tidak diterima tentunya ada upaya lagi untuk ke PTTUN,” kata Arthur.

Sementara itu Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan keputusan KPU masih bisa dikaji ulang oleh pengadilan.

Dia mengatakan akan melakukan perlawanan terhadap KPU melalui pengajuan keberatan kepada Bawaslu ataupun PTTUN.

“Apakah keputusan itu sah atau tidak, namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun Mahkamah Agung bisa mengkaji ulang karena hal itu menyangkut perkara parpol dan perkara terkait pemilu, walaupun bukan hasil pemilu,” kata Yusril.

Yusril mengatakan pihaknya masih meragukan sistem verifikasi parpol yang dilakukan oleh KPU.

“Jika saya pikir, kalau verifikasi dilaksanakan menuruti Undang-Undang secara konsisten, yaitu verifikasi sampai ke tingkat kecamatan seperti diatur dalam Undang-Undang dan verifikasi yang dilakukan benar secara faktual, mungkin tidak ada satu pun partai yang lolos,” kata Yusril.

KPU pada Selasa dini hari telah menetapkan sebanyak sepuluh parpol lolos verifikasi untuk menjadi peserta dalam pemilu 2014.

Sedangkan sebanyak 24 partai lain, termasuk PDS dan PBB tidak lolos verifikasi untuk melaju menjadi peserta pemilu 2014.

Sumber : Ant
04
Jan
13

Kebudayaan : Aboriginisasi Jawa Koena Bahayakan Pancasila

Mencerabut budaya kearifan lokal dan jatidiri bangsa dari persada Nusantara atau Nusajawa atau Tatar Sunda adalah jelas bahayakan kiprah sila-3 Pancasila yi Persatuan Indonesia yang terbangun bermodalkan keberadaan Persatuan Nusantara yang berakar bahasa Jawa Koeno beraksara Hanacaraka sebelum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, sejak carakan dikenali tahun 911 SM.
Kurikulum 2013 tanpa bahasa daerah jelas tindakan gusur budaya lokal alias aboriginisasi atau indianisasi. Hal ini juga bertentangan dengan upaya llegislasi RUU Kebudayaan dan juga peluncuran buku Kebudayaan Mendisain Masa Depan di gedung Bappenas tanggal 20 Desember 2012 yl. Memang ironis, semisal di India penutur bahasa Sankrit kini begitu meningkat, demikian pula di belahan dunia lain penutur bahasa2 Arab, Mandarin, Jepang, Inggris dlsb sebagai penanda dan pembeda jatidiri / kearifan lokal bangsa2 di dunia notabene kekayaan peradaban, maka tindakan gusur Jawa Koeno jelas decivilization atau peminggiran bahkan penghilangan peradaban Nusantara milik bangsa Indonesia per Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Oleh karena itulah kebijakan gusur budaya Jawa Koeno yg ikon peradaban Nusantara adalah tidak senafas dengan niat prakarsai World Cultural Forum, Nopember 2013 yad.
Jakarta, Jumat 4 Januari 2013,
Pandji R Hadinoto
http://www.jakarta45.wordpress.com

Komentar Ir Achmad Chodjim, MM :

Intinya, Jawa semakin Amburadul setelah terjadi kepentingan penguasaan
dengan menggunakan agama:

1) Raden Patah dapat dukungan ulama.
2) Tus Kediri dari Prabu Krtabumi, yaitu putri pambayun yang disambung
dengan tus Pengging, dijegal oleh R. Patah (anak selir Prabu Krtabumi).
Artinya, R. Patah melik nggendhong lali. Seharusnya tanah Glagah Wangi yang
diberikan kepada R. Patah itu untuk menopang Pengging, malah atas
persetujuan Wali Sangha I (khususnya Sunan Giri I) diangkat ke posisi negara
baru yang menyempal dari Majapahit.
3) Intrik ulama untuk membangkitkan Demak menguat kembali pada masa Sunan
Amangkurat I (perlu diketahui, gelar sunan yang disandang Amangkurat I dan
tidak meneruskan ayahnya yang bergelar sultan adalah perspektif politis
terhadap penghancuran sunan wali, pasca Sultan Agung menghancurkan Sunan
Giri III).
4) Akibat intrik politik ulama untuk membangkitkan Demak lewat Raden Mas
Alit (anak selir) itu, Amangkurat I marah dan membunuh +- 6.000 ulama.
5) Kompeni menjalin kerja sama dengan Mataram dengan keleluasaan kompeni
membuka biro-biro bisnisnya di tlatah Mataram.
6) Kompeni turun tangan, akhirnya ulama kraton dipasok oleh Belanda (Atas
Angin) dan ulamanya diambilkan dari Timur Tengah (Atas Angin). Itulah
sebabnya ulama kraton lebih dekat ke Belanda daripada terhadap para
nasionalis. Perang Diponegoro, misalnya, lebih mendapatkan dukungan rakyat
(kaum abangan, kaum SSJ) daripada kaum santri.
7) Tus Pajang dijadikan pujangga kraton selama tidak menyimpang dari misi
kraton yang sudah dikuasai kompeni. Itulah sebabnya, babad-babat Jawa
tentang Kediri-Majapahit-Mataram Islam menjadi amburadul, saling sodok,
saling merendahkan, dan memunculkan karakter lembu peteng.

Pada masa Sunan PB II, atas bujukan VOC

Komentar Ki Sondong Mandali :

Pengobok-obokan Jawa mencapai puncak pada saat Mataram dibagi dua, Surakarta dan Yogyakarta lewat Perjanjian Giyanti yang disutradarai Kompeni (VOC). Saat itulah mulai berperannya para pujangga tus Pajang membantu Kasunanan Surakarta menemukan jatidiri Jawa yang ‘baru’. Menurut Perjanjian Giyanti, semua. Warisan legalitas Keraton diberikan ke Yogyakarta. Termasuk pusaka2 dan simbul2 kekuasaan keraton sejak Majapahit-Demak-Pajang jatuh ke Yogyakarta yang luas wilayahnya kecil. Surakarta yang wilayahnya besar tidak diberi warisan legalitas Keraton. Tujuan Kompeni jelas, kedua wilayah Mataram itu akan runtuh semua dalam waktu dekat.

30
Dec
12

Kenegarawanan : Kepresidenan per Hukum Tata Negara

http://jakarta45.files.wordpress.com/2012/02/pkp-1945-_033.jpg?w=655

Legalkah Kepemimpinan SBY-Boediono di hadapan Hukum Tata Negara ?

Jakarta, SUARAKPK.COM – Mungkin memang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 2004 sudah selesai dan saat ini pasangan terpilih sudah memimpin Negara Indonesia, namun ternyata hal penetapan dan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden masih menjadi bahan perbincangan di kalangan pakar-pakar ilmu hukum tata negara di Indonesia.

Sebagaimana di kutip dari Rakyat merdeka online, yang memberitakan, Ada celah tata negara yang selama ini dibiarkan menjadi kejanggalan dalam hal penetapan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Menurut Ahli Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, Presiden SBY tidak sah dari segi hukum tata negara. Sebelum UUD 1945 diubah, dasar hukum pelantikan Presiden adalah Ketetapan MPR (TAP MPR). Namun, setelah UUD 1945 diubah, sejak 2004 MPR tidak dapat lagi mengeluarkan Ketetapan dan Keputusan MPR.

Selama dua periode, dari 2004 dan 2009, SBY dilantik tidak berdasar pada Ketetapan MPR, tapi hanya berdasar pada Pleno Penetapan KPU.

“Presiden dipilih langsung melalui pemilu yang digelar KPU. Setelah perhitungan selesai, KPU gelar pleno untuk menetapkan calon presiden peraih suara terbanyak sebagai pasangan capres dan wapres terpilih. Setelah itu diusulkan ke MPR untuk dilantik. Nah, disini masalahnya,” papar Margarito kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu.

Pertanyaannya, apa dasar Presiden dan Wapres diangkat? Apakah dengan suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pemenang pemilu, sudah cukup bagi MPR untuk melantik Presiden dan Wapres terpilih? Sedangkan di UUD dan UU KPU tidak ada mengatur hak KPU untuk menetapkan Presiden dan Wapres baru.

“Bagaimana dia dilantik presiden dan wapres padahal dia belum ditetapkan?” gugat Margarito.

Sementara, kesalahan juga terjadi di pihak lain. Untuk proses yang sama terhadap figur lain dibikinkan Surat Keputusan, misalnya Surat Keputusan terhadap anggota DPR yang dipilih dalam pemilu legislatif.

“Setelah KPU tetapkan dia (anggota DPR) terpilih, lalu diusulkan ke presiden dan diterbitkan SK. Begitu juga DPD. Bagaimana mungkin presiden tidak ada SK-nya. Cuma pleno KPU terus usul ke MPR kemudian dilantik. Ini ilegal. Siapa tetapkan dia sebagai presiden, KPU cuma tetapkan pasangan terpilih,” tegasnya. Demikian di kutip dari Rakyat Merdeka online

Blunder Legislatif, SBY dan Boediono Tak Punya SK Pengangkatan, Ilegalkah ?

Terpisah, menanggapi atas pemberitaam tersebut, beberapa sumber ikut mengkaji keabsahan kepemimpinan SBY Boediono yang di kirimkan ke redaksi suarakpk melalui email redaksi, mengjelaskan bahwa belum pernah dalam sejarah pemerintahan Republik Indonesia terjadi, bahwa pengangkatan jabatan Presiden dan Wapres RI terpilih berdasarkan perhitungan KPU (Komisi Pemilihan Umum) tidak mengeluarkan SK. Pengangkatan. Untuk mendirikan sebuah PT (Perseroan Terbatas) saja harus menggunakan Akta Notaris serta untuk mengangkat Menteri-menteri dan pejabat pemerintah lainnya saja diperlukan SK. Pengangkatan. Bagaimana lagi dengan posisi seorang pemimpin bangsa yang bertanggung jawab secara nasional untuk bangsa dan negara juga untuk pengakuan Internasional sebagai pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Sumber mengatakan “Terus terang, saya mencari dan mencari dimana SK. Pengangkatan Presiden SBY dan Wapres Boediono untuk periode pemerintahan 2009-2014. Baik pada website resmi MPR – www.mpr.go.id dan lain-lain situs resmi lembaga pemerintahan ternyata SK Pengangkatan ini tidak ada. Hal serupa ini juga pernah ditanyakan oleh Ketua MPR sebelumnya Dr. Hidayat Nur Wahid”.

Legalkah jabatan Presiden SBY dan Wapres Boediono periode 2009-2014?

Banyak pengamat politik dan akademisi hukum tata negara mempertanyakan status jabatan Presiden SBY dan Boediono berdasarkan hukum dan konstitusi tata negara.

Sesuai dengan isi pasal 6 ayat (2) BAB III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara (perubahan terakhir tanggal 10 Nopember 2001), maka;“ayat (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak”.

Pemerintah era Reformasi setelah tumbangnya rezim Orba telah membentuk Undang-undang no.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini kemudian diperbaharui dengan Undang-undang no.4 Tahun 2000, khususnya tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Ketetapan MPR no. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Demikian isi Menimbang butir b. Jadi dalam Undang-undang no.4 Tahun 2000 hanya mengubah beberapa pasal dalam Undang-undang no.3 Tahun 1999. Pasal-pasal itu adalah pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayat (1),(2) dan (3) diubah dan ditambah ayat (3a), (3b) dan (3c).

Pada isi Menimbang butir c Undang-undang no.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum disebutkan; “c. Pemilihan Umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan/Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam Negara kesatuan Republik Indonesia”.
Landasan hukum terbentuknya UU no.3 Tahun 1999 tentang Pemilu ini adalah ;

- pasal 1 ayat (2), pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
- Ketetapan MPR no.XIV/IV/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan
MPR no.III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.

- UU no.2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (LN no.22 Tahun 1999, Tambahan LN no.3809)
- UU no.4 Tahun 1999 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPR-D (LN no. 24 tahun 1999, Tambahan LN no.3811)

Dan untuk tertibnya penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, baik untuk Pemilihan Umum tingkat Presiden dan Wakil Presiden, juga anggota DPR dan DPR-D, maka pemerintah telah menyerahkan tugas ini semua kepada suatu lembaga atau komisi yang disebut KPU. Lembaga ini adalah lembaga independen dan non-partisan. Menurut pasal 8 ayat (4) dari UU no.3 Tahun 1999 tentang Pemilu bahwa “Pembentukan KPU diresmikan dengan Keputusan Presiden”. Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UUD 1945, bahwa “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Sebab itu Presiden membentuk KPU. Landasan hukum dibentuknya KPU adalah Keppres RI no.70 Tahun 2001, khusus untuk pemilihan Presiden RI. Sedangkan KPU untuk Pemilihan Umum anggota DPR dan DPR-D tertuang dalam UU no.10 Tahun 2008.

Dalam pencaharian ini, saya memang tidak mendapatkan SK. Pengangkatan Presiden dan Wapres RI untuk periode 2009-2014, yang mengesyahkan jabatan mereka sebagai pemimpin bangsa dan negara Indonesia. Tetapi hanya Kep.KPU no.373/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Dalam Pemilihan Umum tahun 2009 yaitu DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof.DR. Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 2009-2014.

Secara hukum, SK.KPU yang bernomor 373/Kpts/KPU/Tahun 2009 itu tidak dapat dijadikan landasan hukum sebagai SK.Pengangkatan Presiden SBY dan Wapres Boediono untuk memangku jabatan resmi masa pemerintahan periode 2009-2014.

Secara kronologis maka hasil pemilihan umum yang dikelola oleh KPU sebagai sebuah lembaga independen dan non.partisan ini harus diserahkan kepada;

a. Hasil perhitungan suara atau verifikasi dari KPU tentang jumlah suara yang dimenangkan oleh Capres dan Cawapres untuk periode 2009-2014, akan dibuatkan BA (Berita Acara)nya, yang kemudian akan diteruskan kepada MA (Mahkamah Agung) untuk disyahkan secara hukum, setelah itu

b. Hasil Pemilu Presiden dan Wapres RI yang sudah mendapatkan pengesyahan secara hukum dari MA akan diteruskan kepada Lembaga Legislatif, yaitu MPR untuk dibuatkan Surat Ketetapan Pengangkatan Presiden dan Wapres RI untuk masa jabatan lima tahun selanjutnya 2009-2014

c. MPR selanjutnya akan melakukan langkah-langkah hukum yang resmi dan legal dengan membuatkan Surat Pengangkatan bagi Presiden SBY dan Wapres Boediono untuk masa jabatan pemerintahan lima tahun 2009-2014. TAP MPR inilah dasar hukum yang syah bagi Presiden SBY dan Wapres Boediono untuk menjalankan tugas-tugasnya. Tanpa TAP MPR ini, maka seseorang akan dianggap ilegal menjalankan kinerjanya.

Kecerobohan Lembaga Legislatifkah?

Lebih lanjut, sumber menjelaskan “Kalau keputusan KPU sampai bisa mempunyai kekuatan hukum yang syah dan sampai bisa mengalahkan kekuatan TAP MPR sebagai Lembaga Legislatif atau lembaga tinggi negara. Maka dengan tegas saya katakan di sini, hal ini akan membuat semu hierarchie lembaga sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Dan dengan tegas saya katakan, bahwa setiap lembaga di negara ini bisa saja membuat keputusan yang diinginkan dengan tidak memperhatikan sistem birokrasi dan perundang-undangan yang berlaku”.

Sumber menguraikan “Tidak pernah terjadi, bahwa keputusan sebuah KPU yang kelembagaannya dibuat dengan Keputusan Presiden bisa mengalahkan TAP MPR”.

“Saya mengatakan, secara hukum jelas-jelas jabatan Presiden SBY dan Wapres Boediono untuk periode 2009-2014 bertentangan secara hukum. Dan dapat dikategorikan sebagai “tidak syah secara hukum”. Bahkan hasil BA dari KPU telah mengalami “cacat hukum” dalam perjalannnya oleh karena tidak menempuh jalur formalitas yang sebenarnya”.

Diketahui, KPU tidak bisa mengangkat seorang Presiden dan Wapres RI. KPU adalah lembaga Pemilihan Umum, KPU bukan MPR yang bisa menentukan seseorang bisa menjadi Presiden dan Wapres RI. KPU hanya menjalankan tugas untuk mengkoordinasi acara pemilihan umum baik tingkat pusat dan daerah. KPU tidak bisa mengalahkan TAP MPR. Kalaupun telah terjadi “blunder legislatif” karena sesuatu hal yang diluar ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Maka seharusnya MPR dan DPR yang terpilih selanjutnya untuk periode 2009-2014, harus menegaskan kembali untuk menguatkan BA dari KPU tentang terpilihnya Presiden SBY dan Wapres Boediono untuk masa jabatan lima tahun 2009-2014 dengan membuat dan mengeluarkan TAP MPR Pengangkatan Presiden dan Wapres RI. Sebuah ucapan, bukan pengesyahan. Sebab itu harus diikuti oleh langkah juridis, yaitu mengeluarkan TAP MPR.

TAP MPR adalah landasan hukum yang kuat, yang berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang tata pengesyahan jabatan seorang Presiden dan Wapres RI terpilih untuk menjalankan masa jabatannya. Tanpa TAP MPR, maka seseorang tidak bisa menjalankan kinerjanya secara legal.

“Kesimpulannya, masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhono dan Wakil Presiden Boediono untuk periode 2009-2014 mengandung cacat hukum, dalam arti ilegal. Dalam arti tidak syah secara hukum karena melanggar prinsip Pancasila dan UUD Tahun 1945. Saya sampaikan tulisan ini untuk Lembaga Legislatif MPR, DPR. semoga mereka sadar langkah keliru yang sebenarnya membawa fatal kepemimpinan Presiden SBY dan Wapres Boediono”. Terang sumber, yang diterima redaksi suarakpk.com. (Team)

baca juga:
Kisah SBY dan Indro Tjahjono: Kecurangan Dalam Dua Pemilihan Umum Presiden ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/07/medianusantara-kisah-sby-dan-indro.html
29
Dec
12

Politik : Demokrasi Minus Toleransi dan Demokrasi Ekonomi

Demokrasi Minus Toleransi

Jeffrie Geovanie* | Jumat, 28 Desember 2012 – 14:49:12 WIB

: 97

(dok/SH)
Ilustrasi.
Hidup di bangsa pluralis di dunia seperti Amerika dan Indonesia, mensyaratkan toleransi yang tinggi.

BANYAK kalangan menilai, Indonesia saat ini merupakan negara paling demokratis di dunia. Bahkan Amerika yang kita kenal sebagai gurunya demokrasi, dalam batas-batas tertentu sudah kalah dengan Indonesia, dalam memilih calon presiden misalnya, cara yang digunakan di Indonesia lebih demokratis dibandingkan cara Amerika.

Indikator lain yang membuat Indonesia lebih demokratis adalah dalam hal kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat.

Di luar adanya kasus-kasus ancaman terhadap wartawan, pers memiliki kebebasan yang maksimal. Begitu pun cara rakyat mengemukakan pendapat. Saking bebasnya, siapa pun bisa menjadi bulan-bulanan pers kita, termasuk presiden.

Karena demokrasi diyakini sebagai sumber kekuatan rakyat maka atas nama rakyat, siapa pun bisa mengritik atau bahkan mengecam pihak-pihak yang tak disukainya, terutama mereka yang dianggap memiliki kekuasaan. Maka tak perlu heran, di negeri ini, bahkan presiden pun bisa dikecam, dan di-bully kapan saja, terutama di jaringan media sosial.

Di negeri ini, intoleransi benar-benar berkembang dengan mengatasnamakan demokrasi. Yang paling sering kita dapatkan, intoleransi itu diekspresikan oleh “para pemilik suara mayoritas” untuk mengecam atau bahkan menistakan “suara minoritas”.

Sepanjang 2012, atas nama demokrasi, intoleransi umat beragama berkembang. Banyak kita saksikan para penganut agama dan mazhab mayoritas mengucilkan dan mengusir yang minoritas. Di daerah-daerah tertentu, pengikut mazhab minoritas bahkan bisa dibunuh dan dibakar tanpa ada pembelaaan, bahkan dari negara sekali pun.

Demokrasi minus toleransi, jika dibiarkan berkembang secara perlahan namun pasti akan membunuh demokrasi itu sendiri. Karena pada saat otoritas pemerintah tak lagi dihiraukan, dan hak-hak orang lain diabaikan, maka pada saat itulah demokrasi akan mati. Itulah sebab mengapa toleransi, menurut Robert Putnamm, menjadi modal sosial yang teramat penting bagi demokrasi.

Jadi Fondasi

Di Eropa dan Amerika, toleransi sudah menjadi fondasi bagi bangunan negara yang ditemukan dan dipelihara sejak awal sebagai instrumen nilai untuk menata keadaban publik dan demokrasi. Sejak abad ke-17, prinsip dasar toleransi sudah ditekankan John Locke dalam A Letter Concerning Toleration, (1689).

Dari kota pengungsian di Amsterdam, Locke menulis surat terbuka tentang pentingnya toleransi untuk negerinya tercinta, Inggris, yang saat itu sedang diselimuti suasana intoleransi dan tahun-tahun konflik berdarah.

Para dissenters—sebutan untuk mereka yang berbeda pendapat dan menolak pemaksaan doktrin gereja Anglikan yang didukung Pemerintah—menjadi korban penyiksaan secara politik dan keagamaan. Peristiwa itu mendorong Locke untuk mengingatkan bahwa tugas pemerintah sipil bukanlah mendukung gereja Anglikan; tetapi menjaga prinsip netralitas dalam masalah keyakinan agama dan iman.

Setiap usaha intervensi iman oleh kekuatan eksternal, baik pemerintah sipil maupun institusi keagamaan, mengandung kekeliruan pada dirinya sendiri. Itu karena iman yang benar, kata Locke, bukan ditentukan oleh kekuatan eksternal; melainkan oleh hati nurani individu. Bahkan kekuatan mayoritas yang mengatasnamakan demokrasi pun tak boleh menindas yang minoritas.

Argumen itulah yang diadopsi Bapak Konstitusi Amerika, James Madison, untuk merumuskan konstitusinya. Sadar akan posisi agama dan iman sebagai anugerah Tuhan, bukan manusia, Madison mendesain toleransi dan kebebasan beragama sebagai spirit utama konstitusi Amerika.

Kebebasan beragama ditafsirkan sebagai kebebasan dari agama apa pun. Karena itu, ateis pun dijamin konstitusi; juga sekte dan aliran agama apa pun dan ada berarapa pun pengikutnya, dibiarkan hidup dan berkembang.

Indonesia, seperti halnya Amerika, sebenarnya didesain bapak pendiri bangsa di atas fondasi serupa. “Bineka Tunggal Ika” (Berbeda-beda tetapi tetap satu juga) melambangkan moto yang serupa dengan Amerika, “E Pluribus Unum” atau “Satu dari Banyak”.

Setiap warga diikat oleh kesatuan komitmen dan tekad suci akan pluralitas. Hidup di bangsa pluralis di dunia seperti Amerika dan Indonesia, mensyaratkan toleransi yang tinggi. Ini adalah anak tangga ke arah terwujudnya high trust society. Amerika mencerminkan warganya yang punya tingkat kepercayaan tinggi satu dengan lainnya karena toleransi yang tinggi.

Indonesia justru sebaliknya, low trust society; ditandai oleh rendahnya tingkat kepercayaan satu warga dengan warga lainnya. Kehidupan kita, hampir di semua lini, ditandai rasa curiga dan sarat rumor, dengan kadar toleransi yang rendah pula. Padahal, toleransi yang rendah, dengan sendirinya, mudah retak dan membawa kita ke jurang perpecahan.

Demokrasi tak bisa ditegakkan tanpa fondasi toleransi yang kokoh!

*Penulis adalah Founder The Indonesian Institute.

Sumber : Sinar Harapan
Jumat, 28 Des 2012 00:03 WIB
Oleh: Jon Roi Tua Purba.
Negara Indonesia disebut-sebut sebagai negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan ketiga tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 6,17 persen dan ini menjadi catatan kebanggan tersendiri di negeri ini. Namun, sayangnya pertumbuhan ekonomi makro berbanding terbalik dengan kondisi secara mikro yang masih sangat memprihatinkan. Kebijakan pemerintah yang jauh dan tidak menyentuh menjadi catatan penting dalam pembahasan tingkat pertumbuhan perekonomian di negeri ini.
Seluruh sektor perekonomian Indonesia pada triwulan III-2012 mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q), pertumbuhan terbesar terjadi pada Sektor Pertanian sebesar 6,15 persen, terutama karena terjadinya pertumbuhan yang cukup tinggi pada Subsektor Perkebunan sebesar 23,43 persen. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi tumbuh 4,20 persen, Sektor Industri Pengolahan tumbuh 3,99 persen, Sektor Konstruksi tumbuh 3,97 persen, Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan tumbuh 2,21 persen, Sektor Jasa-Jasa tumbuh 1,81 persen, Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran tumbuh 1,79 persen, dan Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih tumbuh 1,04 persen, selanjutnya Sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh 0,11 persen (Sumber: BPS, 2012).Melihat data diatas sangat jelas pertumbuhan ekonomi secara makro sangat kuat. Pertumbuahan perekonomian Indonesia ini sudah selayaknya menjadi catatan untuk awal kebangkitan sesungguhnya. Seperti yang sudah disinggung di awal bahwa langkah untuk beranjak dari lapisan bawah negeri ini masih jauh dari kata sepakat.

Kebijakan ekonomi secara mikro penting menjadi perhatian. Karena sangat jelas kesenjangan yang terjadi secara ekonomi. Di negeri ini terletak salah seorang terkaya di dunia dan ada juga segudang orang miskin. Inilah kesenjangan yang harus diretas. Kebijakan ekonomi sebaiknya tidak hanya menyentuh secara makro tetapi harus membumi hingga pada lapisan masyarakat kecil.

Kesenjangan yang menjadi pembahasan dalam perekonomian mikro harus bisa difokuskan. Hampir diseluruh sektor mikro kebijakan perekonomian di negeri ini perlu dipertanyakan. Sendi-sendi perekonomian melayang hanya diatas saja (pemodal) tanpa kekuatan fundasi, yakni ekonomi mikro.

Kebijakan ekonomi mikro sering juga disebut kebijakan yang berorientasi pada rakyat miskin dan disinilah kita temukan konteks pemerataan pendapatan masyarakat.

Melaksanakan Demokrasi Ekonomi

Bangsa ini sesungguhnya sudah mempunyai konsep ekonomi yang berpihak dan membangun kemakmuran rakyat. Hal ini sangat jelas dinyatakan dalam UUD 1945 pada pasal 33. Dalam UUD terdapat penjelasan apa itu Demokrasi Ekonomi. Bahkan lebih lanjut dalam penjelasannya salah satu caranya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi lebih banyak.

Dalam Demokrasi Ekonomi harus ada pembelaan oleh negara dan atas nama negara terhadap kepentingan ekonomi rakyat banyak diatas perorangan atau kelompok. Negara berperan untuk menegakkan keadilan dalam perekonomian supaya tidak ada penindasan terhadap rakyat banyak. Setiap warga negara mempunayi hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dari sumber-sumber kemakmuran yang berada dibumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya berdasar atas asas kekeluargaan. Negara dengan segala perlengkapanya mempunyai kekuasaan untuk menjamin agar proses tersebut dapat berlangsung sebaik-baiknya (baca: Pokok-Pokok Pikiran).

Konsep Demokrasi Ekonomi yang dipelopori oleh Bung Hatta dan Sokarno ternyata mempunyai andil yang kuat dalam mewujudkan kemakmuran. Bukankah tujuan setiap negara adalah mencapai rakyat yang makmur? Maka Indonesia harus menata kembali sistem ekonominya yang berorientasi pada rakyat. Negara sebagai penyelenggara seperti yang dikatakan diatas harus berperan aktif dan memberikan akses kapada masyarakat untuk mengembangkan cara berprilaku ekonomi yang mandiri.

Dalam konsep ini juga menegaskan bahwa konsep tewujudnya negara yang rakyatnya makmur tidak begitu mementingkan pertumbuhan ekonomi secara makro. Pemikir Demokrasi Ekonomi bung Hatta sangat jelas menegaskan pentingnya pemerataan pendapatan secara nasional. Indoensia harus kembali kepada amanat UUD 1945 yang sangat memihak kepada rakyat dan kemakmuran yang akan membawa bangsa ini lebih besar dan kokoh secara ekonomi dan tentu saja mampu bersaing dengan sistem ekonomi yang berdasarkan konstitusi sendiri. Dibangun secara jelas demi kemakmuran rakyat dengan konsep pemerataan.

Maka tepatlah, apabila sila pertama Pancasila dan Pasal-29 UUD-1945 dijadikan kerangka acuan dan dimasukan sebagai bagian doktrin ekonomi dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hanya perekonomian yang disusun berdasarkan Doktrin KeEsaan Tuhan sajalah yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara merata dan berkeadilan (Baca: Pokok-Pokok Pikiran).

Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Penegakan hukum yang lemah di negeri ini menjadi catatan penting lambatnya laju perekonomian. Banyaknya uang negara yang diserap pelaku korupsi adalah masalah yang kian membanyangi Indonesia. Korupsi menjadi senjata memperkaya diri sendiri atau kelompok tanpa melihat halayak ramai secara umum. Kekuasaan dijadikan sebagai payung penlindung untuk korupsi. Parahnya lagi aturan perndangan diatur sedemikian rupa supaya bisa mempunyai kesempatan korupsi.

Untuk membentuk negara yang besar dan kokoh setidaknya penegakan hukum menjadi perhatian. Hukum harus dilaksanakan sesuai dengan konstitusi negeri ini. Indonesia sudah memiliki semuanya dalam aturan untuk kemudian bisa malakukan langkah penanganan secara hukum. Hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian penegak hukum bisa meberikan keputusan yang independen. Tentu saja hal ini bisa terwujud dengan kebijakan politik yang bisa menguatkan terjadi.

Kebijakan Politik yang Memihak Kepada Rakyat

Dari berbagai aspek dan indikator membangun negara yang besar dan kokoh yang harus diperhatikan adalah kebijakan politik. Hal ini harus sesuai dengan kepentingan rakyat yang bertujuan terciptanya negara yang makmur rakyat sejahtera. Langkah memajukan bangsa menjadi harapan setiap negara. Namun, seringkali kebijakan ekonomi memihak pada pihak yang mempunyai modal. Indonesia yang memiliki falsafah ekonomi demokrasi sebaiknya terus dikembangkan.

Dalam konteks ini kebijakan ekonomi sangat memihak pada pemerataan yang akhirnya memberikan kemandirian dan sangat mungkin mewujudkan negara yang besar kuat secara ekonomi dan kokoh dengan berbagai permasalahan yang ada.

Maka penting kebijakan politik memperhatiakan kostitusi yang ada di negeri ini, yakni UUD-1945. Jika lebih spesifik dalam kebijakan ekonomi keberpihakan pada rakyat, yakni: pasal 33 ayat 1-3, pasal 27 ayat 2, pasal 31 ayat 1, dan psal 34. Semoga dengan pelaksanaan Demokrasi Ekonomi di negeri ini bisa segera terwujud yang memihak pada rakyat untuk sejahtera.

Penulis adalah Mahasiswa Magister Admnistrasi Publik UGM Yogyakarta.

24
Dec
12

Ketahanan Pangan : Gerakan Kuliner Nusantara 2013

http://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609

Gerakan Kuliner Nusantara. 2013 telah dimulai dari ufuk  Timur yaitu oleh warga Sorong. Papua Barat yang baru saja mengadakan Bazar & Lomba Masak berbahan hasil bumi lokal dari tgl 20 – 23 Desember 2012 ybl, demi turut serta membangun Ketahanan Pangan melalui Kedaulatan Pangan yaitu pemberdayaan hasil bumi guna pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri dan swadaya.
Warga Sorong tsb adalah mitra PKPI Pusat Ketahanan Pangan Indonesia di Jakarta yang juga berencana menggulirkan program BAKUL (Balai Advokasi Kuliner Lokal) mencakupi kesehatan lingkungan, hukum, bisnis dlsb.
PKPI sendiri telah menggalang Hari Kuliner Nusantara pada tengah Nopember 2012 yl dan berulang tengah Desember 2012 yl dengan himbauan Cinta Kuliner Nusantara = Cinta Indonesia.
Adapun Kuliner Nusantara itu adalah Kuliner beresep dan berbahan baku dominan dari sumber daya lokal.
Politik Kedaulatan Pangan Indonesia memang strategik dimulai dari upaya optimasi sumber2 daya lokal seperti inovasi keripik bonggol pohon pisang dlsb.
PKPI diprakarsai para PKL Pencinta Kuliner Lokal dari SumBar, Riau, KalBar, KalTim, Banten, JaBar, Jakarta, JaTeng, Jogja, JaTim, Papua Barat.
Jakarta 24-12-2012
Pandji R Hadinoto
Pusat Ketahanan Pangan Indonesia
kulineria@hotmail.com

Inilah 30 Ikon Kuliner Tradisional Indonesia
Penulis: Fitri PrawitasariJumat, 14 Desember 2012 | 17:23 PMJAKARTA, KOMPAS.com – Siapa pun mengakui bahwa kuliner di Indonesia sangat banyak ragamnya, mulai dari aneka racikan nasi, yang menjadi makanan wajib orang Indonesia, ragam kue, sayur dan lauk pauk, hingga aneka minuman.

Dengan banyaknya jenis kuliner tersebut, industri kuliner menjadi salah satu industri yang berkembang saat ini, seiring dengan berkembangnya pariwisata dalam negeri.

“Ditetapkannya kuliner menjadi subsektor industri kreatif yang bisa jadi kebanggaan di luar negeri. Dalam hal ini, kuliner menjadi menjadi wisata minat khusus,” ungkap Dirjen Pengembangan Destinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Firmansyah Rachim, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (14/12/2012).

Banyaknya ragam kuliner Indonesia mengakibatkan sulitnya mendefinisikan mana yang termasuk makanan khas Indonesia. Karena itu perlu ditetapkan jenis makanan tradisional yang dapat menjadi ikon, mewakili kuliner Indonesia di event nasional dan internasional.

Menurut Firmansyah, terdapat 70 jenis calon ikon kuliner tradisional Indonesia, yang kemudian dikerucutkan menjadi 30 ikon kuliner tradisional Indonesia. Kuliner tersebut terdiri dari kuliner pusaka, tradisi dan unggulan, mulai dari makanan pembuka, hingga penutup.

Landasan pemilihan 30 ikon  kuliner tradisional  Indonesia tersebut, ungkap Firmansyah, berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, bahan baku harus mudah diperoleh, baik di dalam maupun luar negeri, yang kedua kuliner tersebut telah dikenal oleh masyarakat luas, serta ada pelaku profesional praktisi kuliner tersebut.

Tiga puluh ikon kuliner tradisional Indonesia, yang diseleksi oleh Kelompok Kerja buatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang terdiri dari para praktisi dan pakar kuliner, yaitu Ayam Panggang Bumbu Rujak Yogyakarta, Gado-gado Jakarta, Nasi Goreng Kampung, Serabi Bandung, Sarikayo Minangkabau, Es Dawet Ayu Banjarnegara, Urap Sayuran Jogjakarta, Sayur Nangka Kapau, Lunpia Semarang, Nagasari Jogjakarta, Kue Lumpur Jakarta, Soto Ayam Lamongan, Rawon Surabaya, Asinan Jakarta, Sate Ayam Madura.

Berikutnya Sate Maranggi Purwakarta, Klappertaart Manado, Tahu Telur Surabaya, Sate Lilit Bali, Rendang Padang, Orak-arik Buncis Solo, Pindang Patin Palembang, Asam Padeh Tongkol Padang, Nasi Liwet Solo, Es Bir Pletok Jakarta, Kolak Pisang Ubi Bandung, Ayam Goreng Lengkuas Bandung, Laksa Bogor, Kunyit Asam Solo, serta Nasi Tumpeng. Ke-30 ikon kuliner ini ditetapkan sebagai ikon kuliner tradisional Indonesia di dalam maupun luar negeri.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu mengharapkan dari ke-30 ikon kuliner tradisional Indonesia ini, akan akan disajikan berbentuk menu, mulai dari makan pembuka hingga minuman.

“Pemilihan kuliner tradisional tak berhenti pada 30 ini. Kita mulai dari 30 ini selanjutnya kita implementasi, kenapa kita memilih kuliner tersebut, dengan cerita yang ada di balik kuliner. Nantinya setiap destinasi wisata harus punya ikon dan kuliner unggulan. Karena kuliner adalah bagian dari tourism,” ujar Mari.

“Ditetapkannya 30 ikon kuliner tradisional Indonesia, diharapkan menjadi makanan yang wajib dimasak pada setiap event nasional atau internasional di Istana Negara,” tambah Firmansyah.

Editor: I Made Asdhiana

Kemauan 24 Karat Bersawah Baru di Ketapang

Posted by ⋅ 24 Desember 2012 ⋅

Senin, 24 Desember 2012
Manufacturing Hope 57

Telur besar ini akhirnya menetas juga. Rencana BUMN membuka sawah baru secara besar-besaran akhirnya terwujud. Rencana itu memang sempat tertunda enam bulan, tapi itu semata-mata karena harus pindah lokasi. Terutama karena pengadaan lahan di Kalimantan Timur tidak bisa secepat yang diprogramkan.

Akhirnya, lokasi yang tepat ditemukan: di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Luasnya bisa sampai 80.000 ha yang kelak bisa bulat menjadi 100.000 ha.

Senin, 17 Desember, penanaman pertama padi di lokasi itu dimulai. Inilah pembukaan sawah baru secara besar-besaran yang pertama di Indonesia dan dilakukan dengan sistem mekanisasi penuh. Mulai pengolahan tanah, penanaman, sampai ke panennya nanti.

Saya sempat termangu sebelum menerjunkan kaki telanjang ke sawah yang siap ditanami itu. Waktu remaja, saya memang pernah menjadi buruh ndaut dan menanam padi. Tapi, tidak begini. Waktu itu, saya harus menanam padi dengan menggunakan tangan yang dicelupkan ke tanah lumpur sambil berjalan mundur dengan badan membungkuk.

Tapi, Senin lalu sudah begitu berbeda. Menanam padi dengan mesin! Baru sekali ini saya melihat dan memegang mesin penanam padi yang disebut rice transplanter itu.

Ternyata mudah sekali dan sangat cepat. Tidak perlu belajar lama. Hanya dengan penjelasan beberapa kalimat, saya bisa langsung menjalankan mesin itu.

Penanaman tahap pertama ini akan mencapai 3.000 ha. Di 2013 yang segera tiba akan diteruskan menjadi 40.000 ha. Akhirnya, di 2014 bisa mencapai 100.000 ha. Untuk itu, BUMN akan mengusahakan dana sampai Rp 5 triliun.

Penanggung jawab proyek itu adalah salah satu BUMN pangan, PT Sang Hyang Seri (SHS). Dirutnya, Kaharuddin, sudah bertekad SHS yang selama ini hanya menangani benih harus menjadi BUMN pangan yang besar. Selama ini, PT SHS dan juga BUMN pangan lainnya seperti PT Pertani terlalu kecil untuk bisa diandalkan sebagai BUMN pangan bagi sebuah negara agraris yang sangat besar seperti Indonesia.

Dengan menggarap sawah baru ini, PT SHS mengalami transformasi besar-besaran. Kini SHS tidak hanya memikirkan benih, tapi sekaligus menanamnya. Tentu SHS tidak akan mampu menyiapkannya sendirian. Sebanyak “12 samurai” yang tergabung dalam Sinergi BUMN Peduli ikut mendorongnya dari belakang.

Ada yang membantu teknologi (seperti PT Batantekno dan PT Pupuk Indonesia), ada juga yang ambil bagian untuk land clearing dan penyiapan lahan (PT Hutama Karya, PT Brantas Abipraya), konsultan perencanaan dan pengawasan (PT Indra Karya dan PT Yodya Karya). Selama ini, BUMN karya itu dikenal ahli dalam merencanakan dan membuat infrastruktur jalan dan pengairan.

PT Brantas Abipraya sudah berpengalaman membuka sawah baru meski kecil-kecilan. “Kelas 1.000 hektaran,” ujar Bambang Esti Marsono, Dirut Brantas. Bahkan, “Indra Karya pernah membuat perencanaan sawah 16.000 ha di luar negeri. Yakni, di Papua Nugini,” kata Agus Widodo, Dirut Indra Karya.

Selebihnya, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, PGN, Pertamina, PT Indonesia Port Corporation (IPC), dan beberapa BUMN lain mendukung dari sisi pendanaan. Kekuatan para raksasa BUMN itulah yang akan diandalkan. Tak ayal, di sawah baru ini alat-alat berat seperti traktor, ekskavator, mesin-mesin bajak, dan mesin tanam terlihat di mana-mana. Tidak terlihat sama sekali, misalnya, kerbau atau sapi.

Sistem pembibitannya pun tidak lagi di tanah sawah. Bibitnya dibenihkan di baki-baki siap saji. Ketika berumur 15 hari, bibit itu sudah bisa dilepas dari bakinya untuk dimasukkan ke mesin tanam. Dalam waktu singkat, bibit sudah tertanam sekaligus empat-empat dalam barisan yang rapi.

Untuk sementara, proyek ini kami sebut “nonkapitalis farming”. Artinya, BUMN tidak membeli tanah itu dari rakyat. Tidak seperti kebun sawit. Tanahnya tetap dimiliki rakyat. BUMN hanya menjadi pekerja dan pemegang manajemennya. Yang akan menikmati hasilnya adalah para petani pemilik lahan.

Tanah-tanah di Ketapang itu selama ini praktis menganggur. Petani hanya menanam semampunya. Akibatnya, tanah-tanah di situ tidak produktif. Para petani pun tetap saja menjadi petani miskin. Itulah sebabnya, proyek ini juga dimaksudkan untuk sekalian membantu mengatasi kemiskinan di pedesaan.

Kebetulan Bupati Ketapang Drs Hendrikus MSi punya kebijakan bagus, yang seirama dengan sistem nonkapitalis farming-nya BUMN ini. “Kami tidak akan mau lagi memberikan izin untuk kebun sawit,” ujar Boyman Harus SH, wakil bupati Ketapang yang ikut hadir dalam acara tanam pertama sawah baru itu. “Kebun sawit hanya menyengsarakan rakyat kami,” tambahnya. “Program BUMN ini pas banget dengan kebijakan kami,” tambah Boyman.

Tiga bulan mendatang, saat panen pertama di sawah baru ini, kita akan tahu hasil yang sebenarnya. Semula hasil sawah baru ini diasumsikan tidak besar. Hanya sekitar 3 ton/ha. Begitulah doktrinnya. Sawah baru tidak bisa langsung produktif. Baru pada tahun-tahun berikutnya hasilnya bisa meningkat.

Namun, kami tidak menyerah pada teori lama seperti itu. Sains kami libatkan di proyek ini. Misalnya, diawali dengan menggunakan produk baru pupuk Indonesia, Kapurtan, untuk mengendalikan pH. Bahkan, PT Batantekno (Persero) dilibatkan untuk melakukan iradiasi nuklir pada benihnya. Kami berharap hasilnya kelak bisa langsung di sekitar 6 ton/ ha.

Setelah itu, terus dinaikkan ke angka 8 ton/ha. Toh, ini bukan lahan sawah pasang surut yang pengerjaannya lebih sulit.

Usai acara penanam pertama itu, di ruang tunggu Bandara Ketapang, kami melakukan rapat terbatas dengan para direksi BUMN yang terlibat di proyek ini. Ada Tri Widjajanto (Dirut HK), ada R.J. Lino (Dirut IPC), ada Bambang Esti Marsono (Dirut Brantas), Eddy Budiono (Dirut Pertani), Kaharuddin (Dirut SHS), dan beberapa yang lain.

Kami membulatkan tekad baru ini: langkah telah diayunkan, kaki telah dipijakkan, mimpi telah dikonkretkan, cita-cita besar mulai direalisasikan; ujungnya hanya satu: harus berhasil! (*)

Dahlan Iskan
Menteri BUMN

Pustaka Masak Jawa :

Ngliwet: nggodhog beras nganti dadi sega nang kendhil

Ngaru: nggodhog beras nganti setengah mateng sarana ditajini he he he… Tajinne dinehi gulo-jowo…senenganku iku…

Adang: ngukus sega setengah mateng saka karon.. Perkakase Dandang.
Lha nek ngukus iku nganggo kukusan bisa saka beras langsung

Nggodhog banyu iku salah lha kok
banyu kanggo nggodhog kok digodhog, sing bener ya ngumbulke ceret q q q q ben dadi we-dang (we iku banyu, dang iku mateng) nggodhog wedang tambah salah…

Nyangan (goreng sangan) matengake klathak utawa kekacangan tanpa banyu tanpo lenga…diongseng ngono wae.

Mbakar: kanggo pala-kapendem
Nggenem: matengake bahan sarana diblusukke nang awu panas

Nggarang; kanggo daging lan iwak

Nglopok: matengake buron wutuhan sarana digeneni

Nyate: kudu diirisi tur disunduki

Mepes: gawe lawuh nganggo dibumboni terus dibungkus godhong, bisa dikukus bisa digarang…

Ngingkung: spesial kanggo pitik wutuhan kanggo slametan…nek sakliyane pitik disebut Bekakak…

Njangan; masak sayur campur-2 nganggo duduh…biasane nganggo santen ambek kunir (gule, kare) utawa putihan (bobor) nek beningan dadi LONCOM utawa untup-untup (nganggo daging sithik ben rada amis he he he)…nek cara sumantrah digebyah-uyah gawe GULAI…

Nggenemi: mbungkus panganan nganggo godhong (gedhang, jati, waru). Conto nggenemi bongko, nggenemi segapecel..

Ngliwet: nggodhog beras nganti dadi sega nang kendhil

Ngaru: nggodhog beras nganti setengah mateng sarana ditajini he he he… Tajinne dinehi gulo-jowo…senenganku iku…

Adang: ngukus sega setengah mateng saka karon.. Perkakase Dandang.
Lha nek ngukus iku nganggo kukusan bisa saka beras langsung

Nggodhog banyu iku salah lha kok
banyu kanggo nggodhog kok digodhog, sing bener ya ngumbulke ceret q q q q ben dadi we-dang (we iku banyu, dang iku mateng) nggodhog wedang tambah salah…

Nyangan (goreng sangan) matengake klathak utawa kekacangan tanpa banyu tanpo lenga…diongseng ngono wae.

Mbakar: kanggo pala-kapendem
Nggenem: matengake bahan sarana diblusukke nang awu panas

Nggarang; kanggo daging lan iwak

Nglopok: matengake buron wutuhan sarana digeneni

Nyate: kudu diirisi tur disunduki

Mepes: gawe lawuh nganggo dibumboni terus dibungkus godhong, bisa dikukus bisa digarang…

Ngingkung: spesial kanggo pitik wutuhan kanggo slametan…nek sakliyane pitik disebut Bekakak…

Njangan; masak sayur campur-2 nganggo duduh…biasane nganggo santen ambek kunir (gule, kare) utawa putihan (bobor) nek beningan dadi LONCOM utawa untup-untup (nganggo daging sithik ben rada amis he he he)…nek cara sumantrah digebyah-uyah gawe GULAI…




Blog Stats

  • 2,002,277 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers