Posts Tagged ‘Statemanship



21
Feb
14

Politik Hukum : UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing

UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing – Perlindungan Masyarakat atau Fasilitasi Perdagangan Internasional

Opini UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing

UU Perdagangan akhirnya disahkan pada Selasa (11/2) dalam Rapat Paripurna DPR RI. UU Perdagangan pada saat ini adalah pengganti terhadap UU Perdagangan warisan kolonial yang disebut dengan Ordonansi Pengaturan Perusahaan (Bedrijfsreglementeerings Ordonnantie) dibuat oleh Belanda pada tahun 1934.

Namun apakah UU Perdagangan yang baru ini lebih baik dibandingkan dengan produk UU pada zaman kolonial? Dan apakah UU Perdagangan dapat menjamin perlindungan terhadap masyarakat yang sudah kadung dirugikan dan gulung tikar sebagai akibat pelaksanaan perjanjian perdagangan lalu?

Pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional. Bentuknya berupa Bilateral Investment Treaties (BIT) dengan bab investasi dan Free Trade Agreement. Setidaknya ada 63 BIT (Juni 2012) dan 45 dari 63 BIT sudah dilaksanakan. Selain itu juga terdapat 20 Free Trade Agreement (FTA) dengan bab investasi sampai dengan Januari 2013 yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia.

Baca Juga :
Pengesahan RUU Perdagangan Harus Ditunda ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-pengesahan-ruu.html?m=0

Noorsy : RUU Perdagangan Sangat NeoLiberal ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-menunggu-aksi-jenderal.html?m=0

Panglima TNI : Tolak paham NeoLiberalisme di Indonesia !!! ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-panglima-tni-tolak-paham.html?m=1

UU Perdagangan yang ada sekarang ini lebih memperlihatkan pengharmonisasian terhadap substansi FTA dengan substansi dari hukum atau undang-undang terkait yang sudah ada di Indonesia. Sementara itu, di dalam FTA, poin umum yang disepakati seperti penurunan tariff, liberalisasi layanan dibidang jasa, aturan dalam pengadaan barang-barang pemerintah (government procurement) dan penerapan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (IPR) menjadi semakin ketat dibandingkan yang tertuang didalam aturan yang lebih tinggi diatasnya seperti TRIP dan WTO. Provisi atau persyaratan yang diajukan dalam FTA tujuannya lebih memberikan atau melindungi investor yang seringkali dipersyaratkan didalam perjanjian.

Contoh FTA Indonesia dengan China yang diimplementasikan pada 2010. ACFTA telah merugikan Indonesia karena di dalam perjanjian tersebut China dapat mengekspor raw materials seperti mineral dan minyak dari Indonesia dengan berbagai kemudahan. Selain itu, pelaksanaan zero tariff pada 2010 secara keseluruhan untuk produk pertanian telah mengakibatkan membanjirnya produk impor di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, nilai impor dari Jakarta pada semester I/2010 mencapai US$31,41 juta atau naik 49% dibandingkan dengan periode sebelum implementasi ACFTA. Produk impor ini telah membanjiri pusat perbelanjaan dan ritel di DKI Jakarta dan kawasan sekitarnya.

Disamping banjirnya produk impor di pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia, pedagang tradisional juga menjadi salah satu pihak yang dirugikan dengan adanya UU Perdagangan ini. Masuknya investor dengan dalih revitalisasi pasar telah mengakibatkan matinya pedagang tradisional yang umumnya lemah terhadap manajemen pengelolaan pasar. Sebanyak 78% Pasar Rakyat yang ada di Indonesia terus menurun sepanjang tahun 2007 (IKAPPI). Selain itu menjamurnya pasar modern telah mematikan pedagang pasar dan juga pedagang kecil di wilayah yang berdekatan dengan pasar termasuk usaha usaha kecil di dalam kampung.

Perdagangan bebas seperti yang dimaksudkan oleh Adam Smith di dalam The Wealth of Nations (1776) membutuhkan spesialisasi ekonomi antar dua negara dan antara barang yang berbeda sehingga mendapatkan nilai lebih. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi perdagangan bebaspun, apabila memang Indonesia sudah kadung terjerat di dalam liberalisasi perdagangan, membutuhkan peran negara sebagai pengatur administrasi keadilan melalui hukum dan undang-undang. UU Perdagangan yang ada pada saat sekarang ini ternyata belum mampu memberikan jawaban terhadap hal itu

21
Feb
14

Kenegarawanan : Pemilu Hasil Putusan MK Cacat Hukum

Berita Terkini
Kamis, 20-02-2014 22:50

Pemilu Hasil Putusan MK Cacat Hukum, Segera Perbaiki !


Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS

JAKARTA, PESATNEWS – Pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva yang mengatakan bahwa sikap MK menganggap Pemilu 2014 konstitusional dan meminta kita konsisten terhadap putusan itu karena putusan hakim adalah hukum, mendapat sorotan berbagai pihak.

Pasalnya, Praktisi Hukum Senior Buyung Nasution berpendapat bahwa “hati nurani” lebih penting daripada “puncak kearifan atau akal sehat (common sense)” sebagaimana telah didalilkan oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar.

Menurut pendapat saya, argumentasi “boleh berwacana, tetapi putusan hakim adalah hukum” adalah cerminan sudut pandang “puncak kearifan atau akal sehat (common sense)” belaka yang abaikan faktor “hati nurani” yang berkembang di masyarakat konstituen dan kontestan Pemilu.

“Kegalauan dan kegamangan ini kini kongkrit sudah terjadi, sehingga pelurusan hukum konstitusi mutlak dilakukan demi Politik Keadilan dan Persatuan Indonesia,” tutur Ketua Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia, Dr Ir Pandji R Hadinoto, Kamis (20/2/2014).

Pandji menegaskan, sebenarnya kini masih ada waktu bagi lembaga tinggi negara lain seperti DPR RI dan/atau MPR RI untuk segera bertindak hilangkan kecacatan hukum konstitusi termaksud diatas misal dengan membentuk adendum UU Pemilu tentang Pemilu Serentak 2014 terkait.

“Langkah ini strategik bagi kemuliaan daripada sejarah kenegarabangsaan Indonesia sendiri menuju kemartabatan dan kesejahteraan lahir bathin sebagai prasyarat Indonesia Jaya 2045,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, Pemilu 2014 konstitusional. “Boleh berwacana, tetapi putusan hakim adalah hukum. Ini sikap MK. Kita harus konsisten dengan putusan itu,” kata Hamdan Zoelva dalam Diskusi Indonesia Satu bertema “Kesiapan dan Tantangan Pemilu 2014″ di Jakarta, Rabu (19/2). (ris)

Editor : zafira

Penghargaan Negawaran Award untuk Pemimpin Bangsa

TRIBUNnews.comTRIBUNnews.com 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga think tank Negarawan Center akan memberikan penghormatan dan penghargaan berupa Negarawan Award (Anugerah Negarawan) kepada para pemimpin utama bangsa Indonesia yaitu para Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah menyumbangkan karya nyata yang monumental dan abadi (legacy) kepada bangsa dan negara.

Presiden Negarawan Center Johan O. Silalahi, di Jakarta, Jumat (21/2/2014). Johan menjelaskan, Negarawan Award sedang diverifikasi oleh tim panel yang melibatkan para tokoh nasional, pengamat dan akademisi, sebelum diserahkan kepada para pemimpin bangsa penerima penghargaan.

Menurutnya, misi Negawaran Award adalah untuk membangkitkan kesadaran, mengingatkan dan memberikan dukungan moral kepada para calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang akan datang bahwa, tugas, tanggung jawab dan amanah sebagai pemimpin utama bangsa dan negara itu sejatinya adalah untuk memberikan karya nyata yang monumental dan abadi (legacy) kepada bangsa dan negara, yang akan dikenang oleh seluruh generasi penerus bangsa Indonesia sepanjang masa.

Adapun para tokoh bangsa, para pemimpin utama bangsa, para Presiden Republik Indonesia yang mendapatkan Negarawan Award adalah :

1. Presiden RI Soekarno
Mendapatkan Negarawan Award atas karya nyata yang monumental dan abadi (Legacy) kepada bangsa dan negara, sebagai tokoh pendiri dan pemersatu bangsa, proklamator kemerdekaan dan Bapak Ideologi bangsa Indonesia.

2. Presiden RI Soeharto
Memodernisasi dan melakukan pembangunan fisik di Indonesia hingga dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan,

3. Presiden RI BJ Habibie
Membangun kesadaran akan inovasi dan teknologi bangsa Indonesia, mencerdaskan bangsa dengan program beasiswa bidang iptek, mewujudkan demokrasi yang seutuhnya di Indonesia.

4. Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Sangat konsisten dan teguh dalam memberikan perlindungan dan kesamaan hak kepada kaum minoritas di Indonesia, serta memberikan keteladanan dalam menjaga pluralisme di Indonesia.

5. Presiden RI Megawati Soekarnoputri
Menjadi Pemimpin Bangsa yang sangat kokoh dalam mengawal ideologi Pancasila, pemimpin yang sangat teguh pendiriannya dalam menjaga keutuhan NKRI.

Sedangkan para Wakil Presiden Republik Indonesia yang mendapatkan Negarawan Award adalah :

1. Wakil Presiden RI Muhammad Hatta
Mendapatkan Negarawan Award atas karya nyata yang monumental dan abadi (Legacy) sebagai proklamator kemerdekaan, memberikan keteladanan pemimpin yang sederhana dan bersahaja, membangun fondasi ekonomi kerakyatan di Indonesia.

2. Wakil Presiden RI Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Sangat berjasa dalam membangun budaya keteladanan dan kepemimpinan di Indonesia, sangat dikenal dengan jiwa sosialnya, serta keihklasannya berkorban untuk kemerdekaan Indonesia.

3. Wakil Presiden Try Soetrisno
Pemimpin bangsa yang bersahaja, selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat, teguh dan konsisten dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.

4. Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla
Mendapatkan Negarawan Award atas karya nyata yang monumental dan abadi dalam menciptakan perdamaian di Indonesia dan lingkup dunia, tokoh pemersatu bangsa, pemimpin yang pluralis dan merangkul semua orang, memiliki kesetiakawanan dan kepedulian sosial yang tinggi.

Baca Juga:

Alasan Komunike Tidak Masukkan Jokowi dalam 19 Tokoh Potensial Capres

Partai Politik Seharusnya Tak Kedepankan Oligarki Elite

Pengusaha Didesak Maju ke Arena Politik Pemilu 2014

19
Feb
14

Kenegarawanan : Pendidikan Politik

images

Pendidikan Politik

Oleh: Komaruddin Hidayat

Satu dasawarsa terakhir ini rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan politik yang amat berharga bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Politik sebagai ilmu dan aktivitas akan selalu hidup dalam masyarakat dan negara mana pun di dunia. Kebutuhan masyarakat pada politik tak ubahnya kebutuhan masyarakat pada sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Pada dasarnya politik sebagai ilmu maupun aktivitas ingin memberikan bantuan dan janji-janji bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut secara merata, tertib, dan berlangsung damai.

Kata “politik” itu sendiri sudah memiliki konotasi untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan berkeadaban yang dibebankan terutama kepada polisi sebagai instrumen negara untuk mengatur warganya. Jadi, agenda pokok politik adalah menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan hidup warganya. Secara teoretis sekarang ini Indonesia memiliki ribuan universitas dan fakultas yang berkaitan langsung dengan pembelajaran bagaimana menyelenggarakan kehidupan bernegara dengan baik seperti ilmu politik, ilmu hukum, kebijakan publik.

Meski semakin banyak sarjana ahli ilmu politik dan hukum, masyarakat sering kali heran dan bertanya-tanya, mengapa kondisi politik semrawut dan agenda penegakan hukum semakin merosot? Pertanyaan dan gugatan senada juga dialamatkan kepada para sarjana tata kota dan ahli pengairan. Mengapa perkembangan kota-kota besar tidak tertata rapi, bahkan semakin kacau? Demikianlah seterusnya.

Keluhan serupa tentu saja bisa disampaikan kepada sarjana-sarjana dan profesor ahli dalam bidang ilmu lainnya, mengapa terdapat jarak yang menganga antara teori ilmiah yang dipelajari di kampus dan realitas sosial-politik yang tengah berlangsung dalam tubuh pemerintah dan masyarakat? Sekarang ini terdapat perkembangan dan kesempatan sangat menarik bagi mereka yang peduli serta ingin belajar politik, yaitu berlangsung pembelajaran politik yang tidak dibatasi di ruang kelas universitas saja, melainkan berlangsung di ruang kehidupan secara kasatmata, terutama melalui medium televisi (TV), radio, dan surat kabar. Bahkan juga bersentuhan langsung dengan para aktivis politik.

Sejak dari proses pembentukan partai politik, kampanye mengenalkan visi, misi, program, dan tokoh-tokohnya, semua itu merupakan pembelajaran politik yang amat berharga bagi rakyat. Dalam hal ini, peran televisi sangat fenomenal. Rakyat semakin akrab dengan wajah politisi nasional, dari partai politik (parpol) mana, bagaimana gaya bicaranya serta etikanya waktu berdebat dan berbagai aspek lain.

Begitu pun siapa-siapa saja para pengamat sosial-politik, rakyat semakin mengenal. Meskipun ongkos sosial dan material sangat mahal, selama satu dasawarsa terakhir ini bangsa Indonesia tengah menjalani sebuah proses pembelajaran dan metamorfosis menuju kedewasaan dan kecerdasan berpolitik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, bersih, dan berwibawa. Dibandingkan dengan apa yang dialami beberapa negara di Timur Tengah, hiruk-pikuk demokratisasi dan reformasi di Indonesia tidak sampai menimbulkan perang saudara berdarah-darah seperti yang terjadi di Irak, Libya, Mesir, dan Suriah.

Sekarang ini tingkat kekecewaan terhadap proses politik dan penegakan hukum di Indonesia sudah kian merata dari Aceh sampai Papua. Begitu pun kepercayaan terhadap parpol kian tipis. Dari sisi pembelajaran politik, ini mengandung sisi positif. Artinya rakyat kian melek dan cerdas politik. Jika rakyat diposisikan sebagai mahasiswa, para ilmuwan politik dan elite parpol sebagai dosennya yang mesti menjelaskan, mengapa praktik politik di Indonesia mengalami pembusukan, lalu kapan model yang baik dan ideal menurut textbookyang baku?

Jadi, kalau satu dasawarsa terakhir ini merupakan bab yang menyajikan contoh politik amburadul, kapan rakyat diajak memasuki bab baru tentang politik yang rasional, etis, dan sehat? Yang juga ikut bertanggung jawab menyusun dan menyajikan kurikulum dan materi pembelajaran politik bagi rakyat adalah pemilik studio TV. Mereka telah berjasa menyajikan ruang kelas terbuka bagi publik tentang ragam teori dan praktik politik di Tanah Air. Pengelola TV mesti ikut mencerdaskan rakyat dan menjaga etika penyiaran. Ada beberapa TV yang lebih mementingkan bisnis dan kepentingan kelompoknya dengan mengabaikan tugas edukasi.

Kalau ini berkepanjangan, rakyat kita tidak akan naik kelas dalam belajar berpolitik. Mereka malah dibodohi dosen-dosen tidak bertanggung jawab yang agendanya sekadar mengejar keuntungan materi. Sangat dangkal dan banal. Yang menyedihkan, tetapi masih sulit diperbaiki, adalah proses dan kualitas rekrutmen wakil rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan, baik di daerah maupun pusat.

Mereka berlabel wakil rakyat, tetapi rakyat tidak merasa diwakili, bahkan menganggap rendah wakilnya. Ini pembelajaran dan praktik politik yang tidak bagus. Kapan bab ini mesti tutup buku? []

KORAN SINDO, 07 Februari 2014

Komaruddin Hidayat ; Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”
19
Feb
14

Legislatif : Anggota DPR Main Proyek APBN

Berita Terkini
Selasa, 18-02-2014 15:36

FITRA: Banyak Anggota DPR ‘Main Proyek’ APBN


Uchok Sky Khadafi

Uchok Sky Khadafi

JAKARTA, PESATNEWS – Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2009 – 2014, anggota DPR RI sudah mengalokasi anggaran untuk DPR sebesar Rp. 15.736.270.310.000.

“Alokasi anggaran ini memang besar sekali, tetapi, realisasi anggaran masih banyak yang meleset sehingga harus banyak dikembalikan ke kas Negara,” ungkap Uchok dalam rilisnya kepada redaksi, Selasa (18/2/2014).

Ia mencontohkan, data realisasi tahun 2009 – 2012, dimana alokasi anggaran sebesar Rp.9.4 Triliun, dan anggota dewan hanya bisa menghabiskan anggaran sebesar Rp.7.1 Trilun. Jadi, ada anggaran sebesar Rp.2.3 Triliun harus dikembalikan.

Kemudian, lanjut dia, banyak anggaran yang meleset dari target yang sudah ditentukan disebabkan adanya perencanaan anggaran yang disusun oleh anggota BURT dan dan pihak sekretariat jenderal DPR, memang jelek dan buruk lantaran tidak ada proses partisipasi publik dan kencenderungan program dan anggaran tersebut hanya proyek-proyek saja seperti pembangunan gedung parkir DPR (yang sampai saat ini belum dimanfaatkan) dan bukan untuk menguatkan fungsi anggota dewan.

“Maka tidak salah, publik terus menerus melakukan kritik agar program dan anggaran  tidak jadi dieksekusi dan dikembalikan kepada kas Negara,” bebernya.

Selain itu, papar dia, banyak alokasi anggaran yang meleset di DPR, disebabkan sebagian anggota dewan hanya “main Proyek” APBN setelah ditetapkan jadi anggota dewan demi menyumbangkan partai dan pribadi dalam rangka mempersiapkan biaya kampanye tahun berikutnya.

“Hal ini bisa dibuktikan dengan banyak anggota dewan yang tertangkap oleh KPK, dan setiap tersangka yang ditetapkan oleh KPK, selalu ada anggota dewan yang diduga terlibat dalam korupsi yang ditangani oleh KPK,” jelasnya.

Dengan begitu, menurut dia, wajar banyak alokasi anggaran yang meleset karena, sebagian anggota dewan tidak focus menjalankan fungsinya sebagai legislator,malahan lebih pintar  mengutak-atik APBN sebagai proyek untuk dikorupsi.

Oleh karena, tegasnya, sebagian anggota dewan pintar menguta-atik APBN, maka fungsi sebagai legislator bisa lupa untuk dilaksanakan. Lihat saja, program legislasi, anggota dewan tidak pernah mencapai target. Bila melihat data tahun 2011 dan 2012 saja, realisasi anggaran untuk legislasi hanya sebanyak 44.1 persen untuk tahun 2012, dan sebanyak 26.1 persen untuk tahun 2011.

Ia menambahkan, alokasi anggaran yang disiapkan pada tahun 2012 sebesar Rp.427.2 milyar hanya bisa dihabiskan sebesar Rp.188.4 milyar. Sedangkan pada tahun 2011, alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp.419.2 milyar, anggota dewan hanya sanggup menghabiskan anggaran sebesar Rp.109.7 milyar.

“Yang paling tragis adalah pada tahun 2014, dimana alokasi anggaran untuk legislasi hanya sebesar Rp.339.1 milyar. Penurunan alokasi anggaran ini, sebagai pertanda bahwa anggota dewan tidak akan banyak lagi pada ruang sidang-sidang untuk membahas sebuah RUU,” tambahnya.

Tetapi, tutur dia, akan lebih banyak berada di lapangan untuk mendulang suara demi agar terpilih kembali menjadi anggota dewan. Walaupun terjadi, penurunan alokasi anggaran untuk legislasi tahun 2014, tetapi untuk belanja gaji tidak ada penurunan sama sekali.

Dimana pada tahun 2014, alokasi anggaran untuk gaji tetap tinggi, sekitar Rp.554.8 milyar. Dengan demikian selama anggota dewan pada dapil masing-masing tetap digaji oleh rakyat melalui Negara walaupun mereka sebetul tidak “masuk kerja” berkantor di senayan.

Seharusnya, anggota dewan yang menjadi caleg, mengambil cuti tanpa tanggungan dari Negara sehingga belanja gaji tidak terkuras untuk anggota yang berada di dapil,atau anggota dewan tidak makan gaji buta.

“Walaupun banyaknya alokasi anggaran yang meleset atau tidak mencapai target oleh anggota dewan, tetapi ada juga alokasi anggaran bisa mencapai target oleh tangan ajaib anggota dewan, yaitu realisasi belanja gaji,” jelasnya .

Dari melihat data dari tahun 2009 – 2014, diperkirakan alokasi anggaran untuk belanja gaji sudah mencapai Rp. 3 Triliun dari 15 Triliun anggaran yang dialokasi buat DPR. kalau dibagi secara kasar atau rata-rata,  dimana alokasi anggaran sebesar Rp.3 Triliun dengan dibagi  dengan anggota dewan sebanyak 560 orang, maka setiap anggota sudah mengantongin lebih kurang sebesar Rp. 5.446.099.125.

“Jadi, dengan sumber penghasilan dari gaji saja, biaya kampanye untuk jadi anggota dewan sudah tertutup alias lunas dibayar oleh rakyat melalui Negara,” tandasnya.

Alokasi anggaran ini, jelas dia, belum menghitung anggaran reses untuk setiap tahun. Dimana Pada tahun 2012, anggaran reses DPR atau Komunikasi Intensip dalam rangka penyerapan aspirasi DPR sebesar Rp.539.481.045.000 dan pada tahun 2013 sebesar Rp.678.431.305.000.

Jadi alokasi anggaran reses dari tahun 2012 ke 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp.138.950.260.000. Berarti pada tahun 2012, setiap anggota DPR menerima anggaran reses sebesar Rp.963.359.009 pertahun untuk satu anggota DPR dan pada tahun 2013, anggota DPR menerima sebesar Rp.1.211.484.473 pertahun.

“Tetapi program reses ini hanya menghambur-hambur uang Negara saja, karena mereka juga turun ke bawah, dialog bersama rakyat, bukan untuk menyerap atau memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi, lebih “membujuk” rakyat agar terpilih lagi menjadi legislatif pada tahun 2014. Dan berarti hal ini tidak adil bagi caleg lain, atau merugikan bagi caleg yang bukan  Anggota DPR,” tandasnya. (*/ari)

Editor : zafira

18
Feb
14

Kenegarawanan : Gubernur Jenderal Papua ?

http://www.pesatnews.com/pictures/pandji-r-hadinoto-mh-201401272222031.jpg

Sejarah mencatat bahwa kiprah politik Gubernur Jenderal pernah berkibar di bumi Nusantara ini dalam konteks kolonialisme Belanda baik di era VOC (abad 17-18) dan di era Hindia Belanda (abad 18-20) yang cakupi peran militer selain peran sipil. Perhatikan statuta VOC yang selain peran berdagang juga melakoni peran militer sehingga muncul istilan Gun Boat Policy. Gagasan Gubernur Jenderal ketika itu sangat boleh jadi karena faktor tingkat kesulitan koordinasi jarak jauh antara lokasi negara Belanda sebagai entitas pusat dan lokasi Nusantara sebagai entitas daerah berikut komunikasi non digital dan angkutan laut antar samudera. Di abad 21 ini teknologi komunikasi digital sudah demikian maju dan angkutan udara dan laut non samudera sudah jauh lebih maju, seharusnya faktor koordinasi antara entitas pusat dan subentitas daerah juga jauh lebih serta merta ketimbang di era VOC dan Hindia Belanda itu.
Oleh karena itu, politik Gubernur Jenderal bagi Papua kini sudah tidak relevan dikiprahkan apalagi dipandang dari kiprah ideologi NKRI yaitu Pancasila khususnya sila ke-3 Persatuan Indonesia.
Penggagas politik Gubernur Jenderal Papua itu sungguh dapat membangunkan semakin melemahnya bahkan dapat berujung melumpuhkan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.
Jakarta Selatan, 18 Pebruari 2014
Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI

Pendapat diatas diketengahkan berkenaan dengan pendapat sebagai berikut :

http://www.sinarharapan.co/news/read/32555/gubernur-jenderal-papua-untuk-apa-

Gubernur Jenderal Papua, untuk Apa?

17 February 2014 Jimmy Demianus Ijie*

dok / antara

Otsus Plus yang muncul sejujurnya mengundang tanya.

Setahun yang lalu, sekitar akhir April 2013, Gubernur Papua Lukas Enembe melontarkan keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan Otonomi Khusus (Otsus) Plus bagi Tanah Papua.

Wacana yang muncul mendadak ini serta merta mengundang berbagai komentar, baik yang optimistis maupun pesimistis. Namun, sebelum itu, praktis tidak ada ide untuk merancang Otsus Plus. Aspirasi yang ada justru berkenaan dengan keinginan merevisi beberapa materi dalam UU Otsus Papua, termasuk aspirasi agar semua pihak berkomitmen dan konsisten melaksanakan UU Otsus Papua.
Untuk itu, ide Otsus Plus yang muncul sejujurnya mengundang tanya, apalagi yang akan diberikan kepada Tanah Papua. Itu karena materi dalam UU Otsus Papua saja belum secara konsisten dilakukan, meski beberapa ketentuan sudah dilakukan semisal anggaran untuk Tanah Papua. Seiring dengan wacana itu, pihak Papua kemudian menyiapkan draft RUU Otsus Papua Plus. Kini, draf itu sedang dibahas bersama Papua Barat karena Papua Barat praktis tidak terlalu terlibat sejak awal.

Untuk menjaga kebersamaan dan sebagai rasa saling hormat, Papua Barat merespons draf itu secara positif. Namun, tentu ada beberapa rumusan yang patut didalami dan dikaji lagi, sehingga ketika menjadi UU, benar-benar mampu mendorong kemajuan dan kesejahteraan di Tanah Papua dan menjadikan Tanah Papua damai dan layak bagi semua.

Setelah mengikuti beberapa kali pembahasan, setidaknya ada empat materi yang layak dikaji, didalami, dan dipikirkan kembali, sehingga justru dalam penerapan UU itu nantinya tidak membawa masalah baru di Tanah Papua, atau dalam hidup berbangsa dan bernegara di republik yang kita cintai ini, yakni ide gubernur jenderal, defenisi orang Papua asli, satu MRP untuk tanah Papua, serta pemilihan pasangan gubernur oleh DPRP. Namun, dalam kesempatan ini, penulis khusus menyoroti ide gubernur jenderal dan defenisi orang asli Papua.

Ide Gubernur Jenderal

Dalam salah satu draf rumusan RUU Otsus Plus, ada keinginan untuk membentuk gubernur jenderal di Tanah Papua. Artinya, Gubernur Jenderal membawahi seluruh Tanah Papua, termasuk dua gubernur yang ada saat ini, Papua dan Papua Barat. Ide ini muncul dari pihak Papua (Gubernur Barnabas Suebu ketika itu) “Pertemuan Biak” pada 2007 yang dihadiri pihak Provinsi Papua dan Papua Barat.

Penulis ketika itu secara tegas menolak ide tersebut karena tidak memiliki sejarah dan membayangkan untuk menemukan posisi gubernur jenderal dalam konstruksi bangunan ketatanegaraan Indonesia. Pertama, tidak jelas benar motivasi keberadaan gubernur jenderal. Kedua, kita tidak menemukan referensi yang tepat dalam sejarah Indonesia, selain pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

Untuk itu, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya rumusan gubernur jenderal dihapus dari draf RUU, menjadi rumusan mengenai alokasi satu menteri atau pejabat setingkat menteri, yang khusus menangani masalah Papua.

Usulan ini pun masih harus dikaji lagi karena berkaitan dengan hak prerogatif presiden. Tapi, tidak ada salahnya pejabat itu tetap diangkat presiden, dengan mempertimbangkan beberapa calon yang diajukan para gubernur di Papua kepada presiden atas saran dan pertimbangan dari Dewan Adat, MRP, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Papua di tingkat provinsi.

Siapa Orang Papua?

Isu kedua yang layak mendapat perhatian serius berkaitan dengan pengertian orang Papua asli dan orang Papua. Dalam draf itu hanya dikedepankan pengertian orang Papua asli. Pengertian ini sangat penting karena berkaitan dengan berbagai kebijakan afirmasi yang diperoleh orang asli Papua. Dengan draf RUU ini, praktis semua jabatan strategis dipegang orang asli Papua.

Lantas, bagaimana dengan orang Papua? Anak bangsa yang juga lahir dan besar di Tanah Papua, tapi tidak memiliki darah Melanesia atau memiliki darah Melanesia karena dilahirkan dari hasil perkawinan ibu asli Papua tetapi ayah bukan asli Papua karena masyarakat adat Papua menganut patrilineal.

Untuk itu, penulis memandang sangat penting memasukkan pengakuan bagi orang Papua, mereka yang datang dan menetap di Papua sebagai orang Papua. Tidak bisa dibayangkan bagaimana Papua tanpa peranan dari anak Maluku, Manado, Sangir, Timor, Jawa, dan sebagainya.

Sebagai contoh kecil, semua guru pada masa lalu datang dari wilayah-wilayah ini. Mereka beranak pinak di Papua, tapi kita mengabaikan begitu saja atau meniadakan begitu saja. Padahal, kita bisa mendapat pendidikan dan cerdas menyusun UU karena peran guru, pendeta, guru jemaat maupun ulama yang merantau ke Papua.

Orang Papua tidak boleh selamanya hidup dalam dendam. Orang Papua harus bangkit untuk optimistis menatap masa depan. Sikap optimistis ini hanya bisa muncul ketika kita bisa berdamai dengan sejarah.

Kita semua harus berhenti melampiaskan dendam, duduk bersama dengan kepala dingin untuk menyiapkan UU yang sangat dibutuhkan bagi generasi Papua di masa depan. Mari kita melihat jauh dan bicara sambil melihat masa depan anak dan cucu kita.

Ketika kita mengabaikan saudara-saudara kita, jangan kaget atau heran ketika saudara suku Nusantara itu hanya menjadikan Papua untuk tempat mencari rezeki semata, baik harta maupun jabatan, karena kita mengingkari mereka.

Kita ingin menghapus cinta mereka terhadap Papua. Sangat tidak arif dan tidak bijak untuk mengabaikan begitu saja orang yang sudah beranak cucu di Papua. Kalaupun pulang, mereka akan menjadi orang asing di tanah leluhur. Papua sudah menjadi kampung halaman. Sekali lagi ruang untuk orang asli Papua penting, tapi juga tidak boleh meniadakan begitu saja ruang bagi orang Papua.

Pengertian Orang Papua lebih pada perspektif demografis semata, sementara pengertian orang asli Papua mencakup dimensi yang luas baik demografis, sosiologis, antropologis, yuridis maupun politis, sebagai konsekuensi dari diskriminasi positif yang diberikan negara kepada rakyat Papua asli sebagai bentuk rekonsiliasi yang permanen antara Papua dan Jakarta yang diharapkan semua pihak.

*Penulis adalah politikus PDI Perjuagan dan ikut membahas draf RUU Otonomi Khusus Papua.

_

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia
CaLeg DPRRI/PKPI DaPil Jkt2 No2
www.jakarta45.wordpress.com

17
Feb
14

Kenegarawanan : Pastikan VONI di Pemilu 2014

http://www.pesatnews.com/pictures/pandji-r-hadinoto-mh-201401272222031.jpg

Kinerja DPR 2009-2014 yang habiskan Rp 11,8 Triliun, DPR Belum Berprestasi [Kompas 17Peb14] terungkap data2 Realisasi/Target Prolegnas/Tahun 39/82/2009, 16/70/2010, 24/93/2011, 30/69/2012, 20/75/2013, 1/66/2014 yang semuanya menunjukkan capaian produktivitas kerja legislasi dibawah 50% per tahun.
Berdasarkan data kinerja struktural, resmi dan kongkrit seperti diatas, sudah tepat kiranya bila konstituen (pemilih) GOLDEN (Golongan Demokratis Negarawan) abaikan anggota DPRRI 2009-2014 yang jadi Calon Legislatif Pemilu 2014 alias kiprahkan VONI (Vote Non Incumbent) demi unjuk kerja DPRRI 2014-2019 terbaik bagi rakyat Indonesia selaku pemangku kepentingan utama demokrasi Indonesia.
Jakarta Selatan, 17 Pebruari 2014
Dewan Pakar PKP Indonesia

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia
CaLeg DPRRI/PKPI DaPil Jkt2 No2
www.jakarta45.wordpress.com

Berita Terkini
Minggu, 16-02-2014 23:21

Aksi Demo Tolak Pemilu FAM UI di KPU


.

.

JAKARTA, PESATNEWS – Tahun 2014 adalah tahun politik dimana sebentar lagi akan dilaksanakan Pesta Demokrasi/Pemilu. Ironisnya, Pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan tetapi banyak kekurangan yang ditemukan di lapangan, dimulai dari DPT yang masih carut marut hingga penyelenggaraan Pemilu yang sangat kontroversi pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Uji Materi Pemilu Serentak dan terkesan inskonstitusional.

Demikian pernyataan sikap Front Aksi Mahasiswa Universitas Indonesia (FAM-UI) yang disampaikan Juru Bicaranya, Rafi, kepada pers, Minggu (16/2/2014) malam. “Selain itu, penyelenggaran pemilu tersebut juga tidak menjamin menyelesaikan semua persoalan Bangsa dan merubah nasib Indonesia kemudian hari,” tambahnya.

Oleh karena itu, tegas dia, dalam rangka menyambut Milad ke-14 FAM UI , mahasiswa yang tergabung dalam FAM-UI akan mengadakan aksi dalam menyikapi untuk menyerukan: “Tolak pemilu sekarang juga karena pemilu tidak akan menyelesaikan problem kebangsaan yang sudah carut marut.”

Aksi FAM UI  Tolak Pemilu digelar pada Senin (17/2/2014), berkumpul di Bundaran Psikologi UI Depok untuk kemudian berangkat menuju kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol Jakarta, pada pukul 14.00 Wib hingga Selesai. (Din)

Editor : zafira

Wawancara: Dalam Pemilu 2014, Banyak Calon Wakil Rakyat yang Tidak Peduli Isu Lingkungan Hidup

MongabayOleh Mongabay.co.id | Mongabay – Sab, 15 Feb 2014

Khalisah Khalid dari Walhi Nasional ketika bersama Jerinx (Superman Is Dead), Kamis (23/1/14) kala menyerukan penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa di Bali. Foto: Tumpak W Hutabarat

Tahun 2014 merupakan tahun politik. Namun demikian, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Walhi terhadap calon legislatif, sebagian besar calon wakil rakyat tidak ada yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan isu lingkungan hidup.  Padahal isu lingkungan merupakan isu yang penting baik untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang.

Kebijakan yang keliru akan berpengaruh kepada kerusakan ekologis dan menimbulkan dampak bencana.  Sebagai contoh, kebijakan keliru dalam penutupan daerah resapan air pada akhirnya akan menimbulkan banjir. Pemberian ijin konsesi perkebunan, pertambangan, kehutanan yang semena-mena akan berakibat kepada dampak bencana di masa depan, baik kebakaran lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, hilangnya hak hidup masyarakat asli dan sebagainya.

Persoalan lingkungan hidup disinyalir tidak akan pernah bisa disuarakan tuntas, karena pelakunya justru ada di dalam anggota parlemen maupun eksekutif. Berkelindannya hubungan patronase antara penguasa dan pengusaha menyumbang kerusakan lingkungan Indonesia yang luar biasa.

Isu lingkungan pun sering diabaikan oleh berbagai pihak, karena efeknya tidak langsung terlihat saat ini.  Lingkungan sering diabaikan dan kalah dengan kepentingan pragmatisme ekonomi sesaat yang dilakukan secara transaksional.

Bekerjasama dengan Yayasan Perspektif Baru, dalam kesempatan ini Mongabay Indonesia menampilkan cuplikan sesi wawancara bersama Khalisa Khalid, aktivitas lingkungan perempuan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).  Wawancara ini dilakukan oleh Budi Adiputro dari Yayasan Perspektif Baru.  Hasil wawancara utuh juga dapat dilihat dihttp://www.perspektifbaru.com.

Banjir, salah satu indikasi kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh bencana buatan manusia. Foto: Wahyu Candra

Tanya: Tahun ini masyarakatIndonesia memasuki tahunpemilihan umum (Pemilu), legislatif maupun presiden. Berbagai kampanye sudah mulai terasa dikalangan masyarakat. Namun tidak banyak masyarakat yang membahas isu lingkungan atau menjadi tema utama kampanye para calon karena dianggap bukanlah isu yang penting. Pendapat Anda?

Khalisa Khalid: Pertama, merupakan anggapan yang keliru bila memandang isu lingkungan hidup bukanlah isu yang penting, atau hanya menjadi isu sisipan sekunder. Pada dasarnya setiap permasalahan seperti masalah ekonomi, kemiskinan, dan lingkungan, saling terkait satu sama lain.

Kualitas lingkungan hidup yang berkurang atau rusak dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia, bukan hanya saat ini tetapi juga generasi mendatang, terutama perempuan. Hal tersebut karena perempuan memiliki alat reproduksi yang akan memproduksi individu kelak.

Tanya: Mengapa para politisi belum memahami bahwa isu lingkungan merupakan isu penting?

Khalisa Khalid: Di situlah yang membuat saya sedikit pesimis dengan para calon pemimpin kita. Mereka seakan tidak mau mempelajari isu-isu penting. Kalau melihat track record para pemimpin, rata-rata memang tidak menguasai persoalan-persoalan di masyarakat. Sehingga mereka tidak melihat isu lingkungan hidup menjadi satu isu yang penting.

Berdasarkan hasil kajian Walhi terhadap calon legislatif, mayoritas dari calon pemimpin kita tidak memenuhi kriteria pemimpin yang akan memperjuangkan isu lingkungan.

Tanya: Apa metode yang digunakan dan bagaimana hasilnya?

Khalisa Khalid: Walhi melakukan kajian terhadap kandidat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berdasarkan biodata yang mereka berikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dokumen tersebut merupakan satu-satunya dokumen yang dapat diakses oleh masyarakat. Berdasarkan biodata calon pemimpin tersebut, Walhi melihat tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka mereka memiliki komitmen untuk memperjuangkan isu lingkungan. (Red: Sebelumnya Walhi sempat kesulitan mencari rekam jejak para Caleg. Dari 6.800 Caleg baik DPR, DPRD, dan DPD, hanya sedikit yang mencantum identitasnya dengan lengkap di situs KPU).

Kendati demikian, dokumen saja tidak dapat menjelaskan komitmen-komitmen calon pemimpin terhadap isu lingkungan. Berbagai alasan mungkin menjadi penyebab, salah satunya karena pola pemikiran mereka belum sampai pada titik bahwa isu lingkungan hidup merupakan isu yang penting dan saling berhubungan antara isu lingkungan, isu kesejahteraan, atau isu yang terkait dengan pangan.

Tanya: Jadi terkesan slogan-slogan para calon merupakan slogan kosong yang tidak menyentuh masalah sebenarnya, betulkah?

Khalisa Khalid: Betul. Kalau kita perhatikan dalam selebaran promosi hanya terdapat nama calon dan ajakan untuk memilih. Mereka tidak mencantumkan poin-poin yang akan diperjuangkan, misalnya akan memperjuangkan kualitas udara di Jakarta atau mengurangi pencemaran.

Jika parlemen maupun pemerintah yang terpilih peduli lingkungan dan bukan bagian dari para perusak lingkungan, tentu mereka akan peduli dan bersuara keras pada kerusakan lingkungan di negeri ini. Foto: Eyes on The Forest

Tanya: Sebelumnya anda pernah bertemu dengan anggota parlemen daerah. Apa yang anda peroleh dari pertemuan tersebut?

Khalisa Khalid: Hal pertama yang saya tanyakan kepada mereka ialah menyangkut komitmen sebagai wakil masyarakat, terkait dengan berbagai krisis lingkungan yang terjadi. Jawaban yang diberikan agak mengagetkan. Anggota tersebut tahu bahwa isu lingkungan merupakan isu yang penting, tetapi bagi mereka saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas isu lingkungan.

Saya merasa sedikit miris mendengarnya karena kalau bukan sekarang kapan lagi membahas isu lingkungan. Apakah harus menunggu sampai ada korban akibat dari bencana lingkungan makin meningkat? Padahal di catatan kami, sepanjang 2013, sudah ada lebih dari 1.000 bencana ekologis. Walhi mendefinisikan bencana ekologis adalah bencana yang ditimbulkan dari lingkungan yang tidak dipelihara.

Tanya: Jadi bukan alam yang salah, melainkan karena ulah manusia?

Khalisa Khalid: Bukan. Meski bencana gunung meletus dan gempa dikategorikan sebagai bencana alam, namun mayoritas dari 1.000 peristiwa tersebut ialah banjir dan longsor. Kalau banjir dan longsor, kami kategorikan sebagai akibat dari salah manusia dalam pengelolaan sumber daya alam.

Tanya: Dengan kata lain, keputusan politik dan juga keberpihakan politik menjadi penting terkait dengan hal ini?

Khalisa Khalid: Ya, karena sumbernya adalah kebijakan politik yang dikeluarkan oleh wakil rakyat, baik DPR maupun DPRD dan fungsi pengawasan mereka. Misalnya izin dikeluarkan oleh otonomi daerah, dalam hal ini adalah bupati, di berbagai daerah yang terkait dengan industri ekstraktif seperti tambang. Lalu, dimana peran DPRD sebagai badan pengawas? Tugas merekalah mengawasi kebijakan pembangunan yang terjadi di wilayah masing-masing.

Jika pembangunan tidak berjalan berarti kurang pengawasan dari wakil rakyat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya bencana ekologis sejak 2012. Tidak menutup kemungkinan akan timbul persepsi dari masyarakat bahwa anggota parlemen baru peduli pada lingkungan jika sudah memakan korban hingga ratusan ribu jiwa.

Kebijakan yang salah berakibat meningkatnya eskalasi konflik di daerah. Salah satu contoh konflik tanah di Jambi antara perkebunan sawit Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam. Foto: Ferry Irawan

Tanya: Apakah korban bencana alam mungkin kini justru dijadikan komoditas politik baru untuk kampanye?

Khalisa Khalid: Ya, hal demikian banyak terjadi di beberapa wilayah. Bukan melestarikan lingkungannya tetapi melestarikan bencananya.

Tanya: Sebenarnya, bagaimana kondisi lingkungan Indonesia yang harus diketahui oleh partai politik dan calon presiden?

Khalisa Khalid: Jika seperti ini terus, saya dapat mengatakan, Indonesia sudah hampir tidak ada harapan. Lebih dari 1.000 bencana ekologis terjadi, diikuti dengan kerusakan hutan yang menurun. Menurun tersebut bukan berarti lalu membaik, tetapi hutan di Indonesia yang sudah tidak ada akibat terlalu banyak dieksploitasi.

Di sisi lain, kita melihat laju ekspansi dari industri ekstraktif, tambang, terutama perkebunan kelapa sawit yang dinilai sangat boros dalam pemanfaatan air dan mencemari lingkungan. Di kota, persoalannya adalah banyak sekali konversi lahan, ruang terbuka hijau, dan daerah resapan air yang digunakan untuk pembangunan berbagai sektor komersil seperti mal. Pembangunan tersebut akan mengambil lahan daerah resapan air dan menjadi salah satu penyumbang sebagian besar bencana ekologis. Dengan begitu hancur sudah kondisi kerusakan lingkungan kita.

Tanya: Apakah anda memiliki data menarik yang dapat diberikan kepada masyarakat?

Khalisa Khalid: Data yang menarik sangat banyak. Selain dari bencana ekologis, ada juga data-data masyarakat yang melakukan protes. Jadi sebenarnya publik sudah lebih cerdas, ketika terjadi krisis lingkungan di wilayah mereka, maka mereka langsung melakukan protes.

Walhi menganggap besarnya angka protes sama dengan besarnya kepedulian publik terhadap isu lingkungan. Dalam tiga bulan sepanjang 2013, sudah terjadi 123 peristiwa protes dari masyarakat. Artinya, terdapat 123 kasus lingkungan yang terjadi sepanjang 2013. Masyarakat sudah semakin peduli, hanya saja wakil rakyatnya yang belum mengerti. Maksudnya, masyarakatnya sudah cerdas tetapi banyak wakil rakyatnya yang justru belum cerdas.

Tanya: Bagaimana dengan kandidat calon presiden RI?

Khalisa Khalid: Secara eksplisit, para calon presiden belum ada yang menyampaikan secara tegas komitmen mereka terhadap lingkungan, begitu juga dengan partai politik (Parpol). Parpol seharusnya turut menyuarakan isu lingkungan. Itu karena sebagus apapun kandidat calon anggota legislatif, tetapi bila sistem partainya tidak sesuai, maka hanya orang-orang tertentu saja yang bisa maju.

Jika ini terjadi tentu ada yang salah dari partai politiknya, dan juga dokumen yang mereka miliki. Beberapa partai memiliki dokumen isu lingkungan tetapi tidak mengimplementasikannya. Artinya, dokumen partai tidak menjadi arah kebijakan ketika mereka menjadi pemimpin. Seharusnya dasar politik mereka yang menjadi kendaraan ketika mereka bekerja sebagai anggota parlemen dan eksekutif.

Pertambangan batubara terbuka di Kalimantan Timur tampak dari udara. Isu pertambangan diperhadapkan dengan kerusakan hutan dan kemampuan reklamasi area. Foto: Hendar

Tanya: Apakah ada kemungkinan sumber dana partai politik berasal dari para perusak lingkungan?

Khalisa Khalid: Itulah yang kami lihat. Bahwa salah satu alasan persoalan lingkungan hidup tidak pernah bisa disuarakan karena pelakunya justru ada di dalam anggota parlemen. Bisnis mereka luar biasa di industri-industri yang memang menyumbang kerusakan lingkungan luar biasa, hingga mencapai 50%. Karena itu bagaimana mereka mau menyelesaikan persoalan lingkungan kalau mereka menjadi bagian dari pelaku perusak lingkungan.

Terlebih saat para pelaku mencalonkan diri. Dengan kata lain, masyarakatlah yang harus kritis dan cerdas sebagai pemilih. Suara kita sangat mempengaruhi masa depan lingkungan dan masa depan bangsa ini. Jangan memilih calon pemimpin, baik di DPRD, DPR, maupun presiden, yang tidak memiliki komitmen terhadap penyelamatan lingkungan.

Hal yang perlu diingat oleh masyarakat bahwa isu lingkungan hidup bukanlah satu isu terpisah dan berdiri sendiri. Isu lingkungan merupakan isu yang saling terintegrasi dengan isu-isu lainnya. Jangan langsung percaya dengan janji calon pemimpin atau wakil rakyat yang akan membuat program menanam pohon. Faktanya, bisa saja selama menjabat sebagai anggota DPR atau DPRD, mereka justru mempermudah jalan pemerintah daerah yang mengeluarkan izin kemudian menyebabkan bencana ekologis.

Tanya: Menurut Anda, apa yang dapat masyarakat harapkan dari para anggota parlemen ataupun calon pemimpin?

Khalisa Khalid: Menurut saya, ada banyak hal yang dapat masyarakat harapkan mengingat begitu besarnya wewenang yang mereka miliki sebagai anggota DPR. Yang menjadi permasalahan, apakah para anggota parlemen atau calon pemimpin memahami sepenuhnya fungsi, peran, dan tugas mereka.

Bila mereka tidak melakukan pengawasan, maka mereka melakukan pembiaran dan bisa jadi DPD memiliki keterbatasan wewenang. Hal ini lah yang perlu kita dorong agar DPD memiliki wewenang yang lebih baik dan lebih besar dari DPR. Menurut saya, DPR sudah memiliki wewenang yang sangat banyak, bahkan otoritas untuk melakukan proper test pada calon-calon komisioner ada di DPR.

Nelayan di Banten ketika menolak tambang pasir laut di depan Kantor Bupati Serang pada Januari 2012. Masyarakat menjadi yang paling rentan ketika terjadi eksploitasi. Foto: Jatam

Tanya: Bagaimana dengan anggota parlemen di daerah, adakah usaha yang dapat mereka lakukan untuk menyelamatkan lingkungan Indonesia agar tidak makin hancur?

Khalisa Khalid: Lembaga eksekutif sebenarnya lebih memiliki kekuatan karena mereka bisa mengeluarkan izin yang dapat merusak lingkungan. Meski saat ini mereka melakukan kesalahan karena telah mengeluarkan izin, tetapi saya dan juga masyarakat lain tentu berharap adanya kesadaran dari anggota parlemen daerah.

Di saat seperti ini, bupati atau walikota dapat memanfaatkannya untuk menegakkan hukum di wilayah sekitar. Menolak kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan, mengkaji ulang izin-izin yang telah diberikan, dan segera mencabutnya bila ada kesalahan. Namun hal ini tidak dilakukan oleh bupati atau walikota, sehingga salah satu kendala dan tantangan besar bagi kita ialah banyak kepala daerah yang takut dengan korporasi.

Padahal kalau bupati atau walikota memiliki keberanian, maka akan mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Karena saat ini publik sudah cukup mengetahui dan memahami isu-isu lingkungan dan memiliki kepedulian juga terhadap sektor lingkungan.

Banyak sekali komunitas yang sudah melakukan berbagai inisiatif penyelamatan lingkungan. Hal tersebut bisa menjadi modal bagi pejabat publik dan pemerintah daerah untuk mulai membangun komitmen mereka terhadap isu-isu lingkungan.

Tanya: Jadi poin utamanya adalah jangan takut untuk melarang dan menegakkan hukum?

Khalisa Khalid: Iya. Bila ada korporasi yang melakukan kesalahan harus segera melakukan penegakkan hukum. Sedangkan bagi masyarakat, yang harus dilakukan ialah pemberian edukasi. Mengedukasi masyarakat bahwa mereka memiliki kekuatan untuk memulihkan dan bersama-sama memperjuangkan lingkungan.


Wawancara: Dalam Pemilu 2014, Banyak Calon Wakil Rakyat yang Tidak Peduli Isu Lingkungan Hidup was first posted on February 15, 2014 at 12:03 pm.
©2013 “Mongabay.co.id“. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at rab@mongabay.com

17
Feb
14

Konstitusi : Threshold dan Pemilu Serentak

Merah Putih images

Threshold dan Pemilu Serentak

Oleh: Moh Mahfud MD

Penantian yang lama itu akhirnya selesai. Kamis, 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengucapkan vonis atas uji materi Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) terhadap UUD 1945.

MK mengabulkan permohonan Effendi Gazali dan Aliansi Masyarakat Sipil itu degan vonis, pemilu serentak antara pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden/wakil presiden (pilpres) adalah pemilu yang konstitusional, tetapi baru dilaksanakan mulai Pemilu 2019. Secara substantif, menurut saya, permohonan Yusril Ihza Mahendra (YIM) tentang peniadaan threshold dalam pilpres sudah dijawab oleh MK.

Dengan pemilu serentak, sesuai dengan UUD 1945, yang mengajukan pasangan calon presiden/wapres adalah parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Karena pemilunya serentak, setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon presiden/wapres tanpa syarat punya sejumlah kursi tertentu di DPR. Tapi bisa saja lembaga legislatif nanti mencari akal lain untuk tetap menggunakan threshold.

Tentang threshold itu, menurut YIM, Pasal 6A UUD 1945 tidak menentukan adanya threshold dalam pilpres. Yang ada hanya ketentuan, ”pasangan capres/ cawapres diajukan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu”. Jika sebuah parpol secara hukum menjadi peserta pemilu berarti berhak mengajukan pasangan capres/cawapres, tanpa syarat threshold.

Di dalam risalah perdebatan tentang perumusan Pasal 6A itu di MPR memang ada kecenderungan kuat, pileg dan pilpres diselenggarakan serentak, tetapi perumusan akhirnya MPR mendelegasikan kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya di dalam undang-undang. Banyak yang bertanya kepada saya, apakah dalil-dalil yang dikemukakan YIM itu benar dan apakah mungkin pileg dan pilpres dilaksanakan serentak.

Itu sepenuhnya adalah wewenang majelis hakim MK yang, demi etika, tak boleh saya jawab sebelum vonis diucapkan karena saya termasuk hakim yang ikut membuat vonis itu. Sekarang saya sudah bisa menjawab melalui cerita masa lalu terkait masalah tersebut saat saya menjadi ketua MK. Permintaan yang substansinya sama dengan yang diajukan oleh YIM, menyoal adanya threshold dalam pilpres, sudah berkali-kali disidangkan di MK.

Pada tahun 2008, aktivis Fadjroel Rachman mengajukan perkara ke MK yang meminta dibukanya pengajuan calon perseorangan atau calon independen dengan, tentunya, tidak perlu ada threshold berdasar hasil pileg. Setelah perkara Fadjroel ditolak masih ada pemohon-pemohon lain yang menyusul ke MK, termasuk permohonan agar capres/cawapres diajukan oleh ormas-ormas, organisasi profesi, dan masyarakat adat. Semua permohonan itu ditolak atau tidak diterima oleh MK.

Terakhir, sebelum saya meninggalkan MK, masih ada lagi perkara yang substansinya sama yang diajukan oleh Effendi Gazali bersama Aliansi Masyarakat Sipil. Atas perkara Effendi Gazali ini, hakim-hakim MK bersepakat untuk cepat memutus karena dua hal. Pertama, permohonan Effendi ini menggunakan alasan dan formulasi petitum yang berbeda dengan permohonan- permohonan sebelumnya sebab Effendi dkk meminta pileg dan pilpres serentak.

Kedua, permohonan ini harus segera diputus agar segera ada kepastian bagi semua stakeholders. Permohonan-permohonan yang diajukan sebelum Effendi Gazali dan YIM tidak dikabulkan oleh MK karena alasan konstitusi. Alasan utamanya, MK tidak boleh membatalkan isi UU yang tidak disukai banyak orang atau, bahkan mungkin, tidak disukai oleh hakim-hakim MK sendiri kalau isi UU itu tidak bertentangan dengan konstitusi.

Memang banyak isi UU yang tak disukai banyak orang tetapi tak bertentangan dengan konstitusi karena merupakan opened legal policy (pilihan politik hukum yang terbuka), yakni pengaturan yang isinya ditentukan sebagai pilihan bebas politik hukum oleh lembaga legislatif. Contohnya, pilkada langsung atau melalui DPRD adalah sama konstitusionalnya asal ditentukan oleh lembaga legislatif di dalam UU.

MK tak boleh membatalkan pilihan politik hukum terbuka oleh lembaga legislatif itu. Kalau lembaga legislatif menetapkan jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang atau sebanyak 500 orang adalah sama sahnya karena pilihan yang manapun tak ada yang bertentangan dengan konstitusi. MK berpendirian, threshold pileg dan pilpres merupakan pilihan politik hukum terbuka sesuai dengan delegasi pengaturan yang ditentukan oleh UUD 1945.

Dalam perkara-perkara terdahulu ketentuan pengajuan capres/cawapres harus menggunakan threshold atau tidak, serta perlu serentak atau terpisahnya pileg dengan pilpres menurut MK merupakan opened legal policy, terserah pada pilihan hukum lembaga legislatif yang tidak bisa dibatalkan oleh MK.

Sebab meskipun perdebatan di MPR saat merumuskan UUD dulu tak ada ketentuan pasti tentang threshold dan meskipun pernah ada kecenderungan agar pileg dan pilpres dilakukan serentak, tetapi tak ada keputusan final di MPR tentang itu.

Perdebatannya memang seperti itu, tetapi rumusan yang kemudian disepakati secara resmi adalah mendelegasikan kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya di dalam undang-undang. Itulah pendirian MK pada perkara-perkara terdahulu terkait threshold. Pendirian ini berubah dengan putusan atas perkara yang diajukan Effendi Gazali kemarin.

Berdasarkan undang-undang perubahan, pendirian MK memang bisa diambil jika ada dalil-dalil dan fakta baru yang diajukan oleh pemohon baru meski objeknya sama. Dalam hal ini, permohonan Effendi Gazali dkk berhasil mengubah pendirian MK. []

KORAN SINDO, 25 Januari 2014

Moh Mahfud MD ; Guru Besar Hukum Konstitusi

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”
Berita Terkini
Minggu, 16-02-2014 20:43

Inilah Dana yang Diduga Jadi Bancakan Rezim SBY


Salamuddin Daeng

Salamuddin Daeng

Pemilu 2014 dan Potensi Dana Bancakan Rezim SBY
Oleh: Salamuddin Daeng (IGJ)

Berikut potensi dana bancakan Rezim SBY ditengah eforia menjelang Pemilu 2014:

1. Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS ketenaga kerjaan Rp. 153,6 Triliun + BPJS Kesehatan Rp. 40 trilun + BPJS Asabri Rp. 21 Triliun + Dana Pensiun PT Taspen 188 trilun + Iuran Pemerintah Rp. 19,9 triliun). Secara keseluruhan dana tersebut mencpai Rp. 422.5 trilun. Rezim dapat memanfaatan kekacauan dalam transformsi dari BUMN Jamsostek, ASKES, ASBRI, TASPEN, dan setoran APBN dalam SJSN. Ditambah dengan hasil keuntungan investasi dana buruh/PNS/ABRI yang tidak jelas pengelolaannya yang angkanya dapat mencapai puluhan trilun setahun. Siapa yang makan dana2 itu selama ini ??

2. Proses Transpormasi dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ditengah kemelut sektor perbankkan, tidak tuntasnya penyelesaian kasus BLBI Rp. 650 triliun, Kasus Century Rp. 6,7 triliun dan kasus korupsi sektor perbankkan lainya, yang selama ini jadi bancakan penguasa. Kemelut perbankkan dapat dimanfaatkan oleh rezim untuk menyuntikkan dana ke dalam perbankan yang colaps, atau dibankrutkan dengan alasan krisis, namun dana tersebut ternyata dikorupsi elite politik dan pemilik bank. Beberapa waktu lalu LPS menyalurkan Rp 1,2 triliun kembali kepada bank Century. Padahal kasus bailout Rp 6,7 triliun belum tuntas penyelesaiannya.

3. Penerapan UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang bersifat dikriminatif. Pemberian berbagai kelonggaran kepada perusahaan-perusahaan asing pemegang kontrak karya (KK) seperti kepada Freeport, Newmont, baik kelonggaran dalam membangun smelter, kelonggaran dalam mengekspor bahan mentah, kelonggaran fiskal lainnya, kesemuanya rawan dijadikan bancakan oleh Rezim SBY. Caranya adalah dengan  mempertukarkan peraturan tersebut dengan sejumlah uang setoran perusahaan asing secara ilegal kepada Rezim SBY.

Waspadalah !

Editor : zafira

News / Nasional

Menurut Yusril, Pemilu Serentak pada 2014 Untungkan KPU

Senin, 3 Februari 2014 | 18:41 WIB
KOMPAS.COM/Sandro GatraYusril Izha Mahendra

Baca juga

ARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, jika pemilu serentak digelar tahun 2014, hal itu justru akan menguntungkan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, KPU akan lebih siap bila pemilu legislatif yang sedianya dilakukan bulan April 2014 diundur menjadi bulan Juli 2014.

“Kalau dilaksanakan bulan Juli, KPU lebih siap. Sekarang aja DPT (Daftar Pemilih Tetap) masih berantakan. Sekarang (tinggal) dua bulan lagi, kertas suara aja belum dicetak,” kata Yusril seusai menghadiri sidang kedua perkara uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (3/2/2014).

Yusril mengkritik pertimbangan mahkamah dalam putusan uji materi UU Pilpres bahwa KPU belum siap bila pemilu serentak digelar tahun ini sehingga akan dimulai pada 2019. Padahal, kata dia, KPU menyatakan siap menjalani apa pun yang diputuskan mahkamah.

“Tugas mahkamah adalah menguji UU terhadap UUD. Mahkamah kan bukan KPU. Dan kalau mau fair, KPU dipanggil aja ke Mahkamah Konstitusi. Tanya Anda siap atau tidak,” ucapnya.

Bakal calon presiden dari Partai Bulan Bintang itu juga menampik adanya kekhawatiran terjadi kekisruhan seperti yang menjadi pertimbangan mahkamah. Alasannya, karena anggota Dewan dan pasangan presiden-wakil presiden dilantik pada bulan Oktober.

Hari ini, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang kedua perkara uji materi UU Pilpres yang diajukan oleh Yusril. Dalam gugatannya, Yusril meminta mahkamah untuk memberikan tafsir yuridis terhadap Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E terkait syarat dan waktu parpol mengajukan capres dan cawapres.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian uji materi UU Pilpres yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak dengan putusan pemilu serentak pada 2019. Jika dilaksanakan pada 2014, menurut MK, pelaksanaan pemilu dapat mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945.

MK dalam putusannya menegaskan bahwa penyelenggaraan pileg dan pilpres tahun 2009 yang berlangsung tidak serentak dan sistemnya akan diulangi Pemilu 2014 tetap dinyatakan sah dan konstitusional. Hanya saja, dengan keputusan pemilu serentak, diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pilpres dan pileg secara serentak.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis : Rahmat Fiansyah
Editor : Sandro Gatra

Berita Terkait

Senin, 3 Februari 2014 15:54 WIB
TRIBUN/DANY PERMANA
Yusril Ihza Mahendra (kanan)

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon Presiden dari Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra membeberkan alasan dirinya yang ngotot pemilu serentak dapat dilaksanakan mulai tahun 2014 ini. Ia beranggapan pemilu serentak mulai 2014, tak akan mengganggu kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Yusril menerangkan jika MK menafsirkan bunyi pasal 22E UUD 1945 adalah pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Presiden-Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak, maka pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan pada hari yang sama sudah bisa dilaksanakan mulai tahun 2014.

“Kalau begitu selesai, tidak perlu menunggu ada UU. Laksanakan saja. Yang diundur hanya pemilu legislatif, dari bulan April mundur ke Juli. Anggota DPR dilantik 1 Oktober, Presiden dilantik 20 Oktober. Tidak akan memperpanjang jabatan anggota DPR/MPR, jabatan SBY,” kata Yusril di gedung MK, Senin (3/2/2014).

Menurutnya jika pemilu serentak mulai dilaksanakan tahun 2014, maka KPU bisa lebih siap menyelenggarakan pemilu. Ia menilai saat ini KPU belum begitu siap menyelenggarakan pemilu legislatif yang tinggal dua bulan lagi.

“Kalau (pemilu) bulan Juli, KPU lebih siap. Sekarang saja DPT masih berantakan. Tinggal dua bulan, kertas suara belum dicetak. Dulu saya jadi Menteri Kehakiman, tanya bu Mega, dua kali keluarkan Perppu gara-gara KPU terlambat kirim surat suara ke daerah-daerah,” paparnya.




Blog Stats

  • 2,262,459 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 125 other followers