Posts Tagged ‘Statemanship



25
Mar
14

Kenegarawanan : GEBUK [Gerakan Budaya Konstitusi]

Pandji R Hadinoto ITB68 Suara Pembaca : Bilamana menyimak substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 108/PUU-XI/2013 tanggal 20 Maret 2014, menurut pendapat penulis, ternyata masih menyisakan ketidakpastian hukum konstitusi, mengingat dinyatakannya bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 dan angka 4 [Konklusi 4.2]. Petitum angka 3 adalah Menyatakan bahwa maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C UUD 1945, sistim pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem presidensial. Apabila dikaitkan dengan sistem ini maka maksud frasa dalam norma Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yakni pemilihan umum dilaksanakan “setiap lima tahun sekali” untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah pemilihan umum itu dilakukan serentak dalam waktu yang bersamaan. Petitum angka 4 adalah Menyatakan bahwa maksud Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah setiap partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum adalah berhak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik yakni Pemilihan Umum DPR dan DPRD. Konklusi angka 4.2 itu bisa diartikan juga bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengalamatkan kewenangan uji konstitusional kepada lembaga tinggi negara lain yang berhak, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Cara berkiprah seperti ini sungguh sangat boleh jadi akibat perangkap kesetaraan fungsional diantara ke-7 lembaga tinggi negara per konstitusi tertulis 2002 bahkan konsekuensi ketiadaan Lembaga Tertinggi Negara. Dalam konteks perkara konstitusional adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia artinya terkesan terjadinya sikap berbagi atau berpraktek arisan kewenangan konstitusional atau politik hukum konstitusi. Lempar2-an bola perkara konstitusional ini berakibat terbuangnya waktu untuk peroleh kepastian hukum Pemilu Serentak sesuai konstitusi tertulis yang juga diyakini oleh MKRI sendiri per Putusan No 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014. Beruntung ada penggiat Peduli Keadilan dan Persatuan Indonesia yang mengajukan Class Action Pemilu 2014 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimotori oleh Advokat Solidaritas Indonesia dan penggiat Petisi28  dan hari Selasa 25 Maret 2014 ini sudah sidang ke-3 dalam rangka Pelurusan Politik Hukum Konstitusional, sekaligus peringati Perjanjian Linggar Jati tanggal 25 Maret 1947 sebagai salah satu tonggak bersejarah perjuangan Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 menuju Indonesia Berdaulat 27 Desember 1949, dan momentum turut menggelorakan Gerakan Revolusi Konstitusi per Petisi Daulat Rakyat Indonesia 13 Maret 2014 dan Gerakan Dekrit Rakyat Untuk Kedaulatan Indonesia 18 Maret 2014 serta Piagam Suryakencana 5 Maret 2014 Kesemuanya ini menguatkan akan perlunya Gerakan Budaya Konstitusi (GEBUK) oleh komponen anak bangsa pengemban amanat Pembukaan UUD45.

Jakarta 25 Maret 2014, Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia

CaLeg DPRRI/PKPI(15) DaPil Jkt2 No2

www.jakarta45.wordpress.com

 

Presiden SBY dan KPU Tak Patuhi Hukum

Gugatan class action terhadap Penundaan Pemilu Serentak Thn 2019 yg diajukan Petisi 28 melalui kuasa hukumnya Advokat M. Taufik Budiman dari LBH Solidaritas Indonesia, memasuki babak baru. Proses sidang yg telah memasuki sidang ke 3 akan mengagendakan pembacaan putusan sela pada sidang minggu depan (awal bulan april). Putusan Sela ini akan menjadi sejarah baru bagi kehidupan hukum, politik dan demokrasi ke depan.

Patut disayangkan, sejak pertama kali sidang digelar di PN Jakarta Pusat, Presiden SBY dan KPU tak pernah satukalipun memenuhi panggilan Pengadilan untuk mengikuti proses persidangan. Tindakan Presiden dan KPU telah merendahkan dan tak taat pada asas hukum yg berlaku.

Sesuai permintaan penggugat dlm petitum provisinya meminta agar Pemilu Legislatif 9 april 2014 agar ditunda dan digabungkan dgn Pilpres pada Juli 2014. ” Memerintahkan Presiden (Tergugat I) dan KPU (Tergugat II) utk menunda pelaksanaan Pemilu Legilatif sampai ada putusan yg berkekuatan hukum tetap”.

M.Taufik Budiman
Advokat LBH Solidaritas Indonesia

Pemilu 2014 Inkonstitusional, Berpotensi Timbulkan Anarki-Chaos

Pemilu (Foto: Aktual.co/Istimewa)
PEMILU tinggal 13 hari lagi. Berapa banyak diantara 240 juta rakyat Indonesia termasuk para elit dan calon legislatifnya yang berfikir jernih tentang akibat Keputusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 yang menyatakan UU 42/2008 yang mendasari penyelenggaraan Pemilu tindak serentak bertentangan dengan konstitusi.Karena bertentangan dengan konstitusi, maka secara otomatis UU Pilpres (UU 42/2008), UU Pileg (UU 42 Tahun 2012) dan UU Pemilu (UU No. 15 Tahun 2011) tersebut tidak mempunyai kekuatan lagi secara hukum, sehingga dengan demikian semua perbuatan yang dilakukan berdasarkan UU itu batal demi hukum.

Oleh sebab itu jika Pemilu pada tanggal 9 April 2014 yang disusul dengan Pemilihan Presiden tetap dilaksanakan berdasarkan UU yang inkonstitusional, maka hasilnya juga akan inkonstitusional atau tidak berdasarkan UUD 1945.
Pihak-pihak yang menang, baik Presiden, Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPR Pusat maupun Daerah, semuanya tidak sah karena menggunakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Hal tersebut akan sangat pontensial menimbulkan konflik-konflik horizontal maupun vertikal yang berujung pada keadaan “chaos”.
Dalam rangka mengantisasi dan mencegah terjadinya “chaos” berupa berbagai kekacauan kehidupan sosial kemasyarakatan yang mengerikan, tujuh orang anak bangsa yang selama ini banyak berkecimpung di dalam soal hukum, politik dan akademik terpanggil untuk mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) kepada Mahkamah Agung, atas dua peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 2014.
Diantara delapan orang yang terpanggil sebagai pemohon uji materiil itu antara lain: Jack Yanda Zaihifni Ishak Phd.Msc.SH, Lawrence T.P.Siburian. LLM, MH. SH, Chudry Sitompul SH. MH dan Dr.Dodi S. Abdulkadir, Bsc.SE.S
Ari Purwanto

 

Pertempuran Lengkong

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Monumen Pertempuran Lengkong

Artikel ini bagian dari seri Sejarah Indonesia
Sejarah Indonesia.png
Lihat pula: Garis waktu sejarah Indonesia Sejarah Nusantara
Prasejarah
Kerajaan Hindu-Buddha
Kutai (abad ke-4)
Tarumanagara (358–669)
Kalingga (abad ke-6 sampai ke-7)
Sriwijaya (abad ke-7 sampai ke-13)
Sailendra (abad ke-8 sampai ke-9)
Kerajaan Medang (752–1006)
Kerajaan Kahuripan (1006–1045)
Kerajaan Sunda (932–1579)
Kediri (1045–1221)
Dharmasraya (abad ke-12 sampai ke-14)
Singhasari (1222–1292)
Majapahit (1293–1500)
Malayapura (abad ke-14 sampai ke-15)
Kerajaan Islam
Penyebaran Islam (1200-1600)
Kesultanan Samudera Pasai (1267-1521)
Kesultanan Ternate (1257–sekarang)
Kerajaan Pagaruyung (1500-1825)
Kesultanan Malaka (1400–1511)
Kerajaan Inderapura (1500-1792)
Kesultanan Demak (1475–1548)
Kesultanan Kalinyamat (1527–1599)
Kesultanan Aceh (1496–1903)
Kesultanan Banten (1527–1813)
Kesultanan Cirebon (1552 – 1677)
Kesultanan Mataram (1588—1681)
Kesultanan Siak (1723-1945)
Kerajaan Kristen
Kerajaan Larantuka (1600-1904)
Kolonialisme bangsa Eropa
Portugis (1512–1850)
VOC (1602-1800)
Belanda (1800–1942)
Kemunculan Indonesia
Kebangkitan Nasional (1899-1942)
Pendudukan Jepang (1942–1945)
Revolusi nasional (1945–1950)
Indonesia Merdeka
Orde Lama (1950–1959)
Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Masa Transisi (1965–1966)
Orde Baru (1966–1998)
Era Reformasi (1998–sekarang)

Pertempuran Lengkong (25 Januari 1946) adalah peristiwa bersejarah, nasional dan heroik melawan pasukan jepang di Desa Lengkong, Serpong – Tangerang Selatan, Indonesia.

Kronologis Kejadian[sunting | sunting sumber]

Peristiwa berdarah ini bermula dari Resimen IV TRI di Tangerang, Resimen ini mengelola Akademi Militer Tangerang. Tanggal 25 Januari 1946, Mayor Daan Mogot memimpin puluhan taruna akademi untuk mendatangi markas Jepangdi Desa Lengkong untuk melucuti senjata pasukan jepang. Daan Mogot didampingi sejumlah perwira, antara lain Mayor Wibowo, Letnan Soetopo, dan Letnan Soebianto Djojohadikusumo. Dengan mengendarai tiga truk dan satu jip militer, mereka berangkat ke Lengkong. Di depan pintu gerbang markas, tentara Jepang menghentikan mereka. Hanya tiga orang, yakni Mayor Daan Mogot, Mayor Wibowo, dan seorang taruna Akademi Militer Tangerang, yang diizinkan masuk untuk mengadakan pembicaraan dengan pimpinan Dai-Nippon. Sedangkan Letnan Soebianto dan Letnan Soetopo ditunjuk untuk memimpin para taruna yang menungggu di luar. Semula proses perlucutan berlangsung lancar. Tiba-tiba terdengar rentetan letusan senapan dan mitraliur dari arah yang tersembunyi. Senja yang tadinya damai jadi berdarah. Sebagian tentara Jepang merebut kembali senjata mereka yang semula diserahkan. Lantas berlangsung pertempuran yang tak seimbang. Karena kalah kuat, korban berjatuhan di pihak Indonesia. Sebanyak 33 taruna dan 3 perwira gugur dalam peristiwa itu. Sedangkan 1 taruna lainnya meninggal setelah sempat dirawat dirumah sakit. Perwira yang gugur adalah Daan Mogot, Letnan Soebianto, dan Letnan Soetopo. Peristiwa berdarah itu kemudian dikenal dengan nama Peristiwa Pertempuran Lengkong. Pada waktu itu Akademi Militer berpusat di Tangerang sehingga banyak yang menjadi korban adalah Taruna.

Mengenang Peristiwa Lengkong[sunting | sunting sumber]

Tulisan yang tertera di Monumen Lengkong

Untuk mengenang Peristiwa Lengkong tersebut ada dua tempat bersejarah yang pertama adalah Taman Makam Pahlawan (TMP) taruna yang bertempat di Jl. Daan Mogot dan yang kedua adalah monumen Lengkong yang berada di wilayah Serpong. Monumen yang dibangun berdampingan dengan Taman Daan Mogot itu berdiri tahun 1993 di atas lahan seluas 500 meter persegi. Pada dinding prasasti monumen terukir nama-nama taruna dan perwira yang gugur pada peristiwa pertempuran Lengkong. Sedangkan di dalam museumnya, terpampang foto-foto perjuangan para taruna militer di Indonesia berserta akademinya. Monumen Lengkong kini dijadikan sebagai tempat peringatan peristiwa pertempuran Lengkong yang diperingati setiap tanggal 25 Januari. Bahkan, keputusan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu menetapkan peristiwa tersebut sebagai Hari Bakti Taruna Akademi Militer. Hal itu dituangkan lewat Surat Telegram KSAD Nomor ST/12/2005 bertanggal 7 Januari 2005.

25
Mar
14

Hukum : Class Action Pemilu 2014, Petisi 28

politik

Kamis, 13-03-2014 17:29

Ini 5 Poin Petisi 28 Gugat Presiden SBY dan KPU

.

.

JAKARTA, PESATNEWS – Gugatan Class Action yang diajukan oleh Aktifis Petisi 28 Gigih Guntoro yang diwakili oleh LBH Solidaritas Indonesia, melawan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penundaan pelaksanaan Pemilu 2014 (Pemilu Serentak), mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2014).

Ada 5 point yang menjadi alasan gugatan itu dilakukan :

1. Pemilu yang di laksanakan 2x (tidak serentak) bertentangan dgn UUD 45 sebagai sumber hukum tertinggi. Jika Presiden dan KPU tetap melaksanakannya, itu adalah perbuatan melawan hukum.

2. Pemilu yang tidak serentak merugikan keuangan rakyat sebagai pemilih (pribadi-pribnadi) dengan total mencapai hampir 5 triliun, merugikan keuangan negara mencapai 10 triliun dan patut diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain/koorporasi (korupsi).

3. Sumber hukum tertinggi negara kita NKRI adalah UUD 45, bukan Putusan MK, makan Presiden dan KPU harus tunduk pada UUD 45, bukan pada Putusan MK.

4. Presiden dan KPU dengan kewenangan yang ada padanya dapat merubah jadwal pelaksanaan Pemilu. Presiden dapat saja mengeluarkan Perpu sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2014.

5. Agar Majelis Hakim memerintahkan Presiden dan KPU menunda pelaksanaan Pileg 9 April 2014 dan melaksanakannya secara serentak dgn Pilpres pada bulan Juli 2014.

Menurut Advokat dari LBH Solidaritas Indonesia, M Taufik Budiman, secara faktual hingga hari ini, persoalan terkait DPT, pencetakan kertas suara, pembuatan kotak suara dari kertas kardus, dan kesiapan IT KPU masih sangat mengkhawatirkan dan berpotensi menuai sengketa dan kekacauan, karena justru bertentangan dengan aturan pelaksanaan Pemilu itu sendiri.

“Jika Presiden dan KPU tetap memaksa untuk melaksanakan Pemilu 2014 secara terpisah yang bertentangan dgn ketentuan UUD 45, Pemilu tersebut dapat dikatakan sebagai Pemilu inkonstitusional dan illegal,” tegas Taufik Budiman.

Menurutnya, Pemilu yang illegal hanya menghasilkan DPR dan Presiden yang illegal pula. “Yang pasti akan menimbulkan pertengkaran dan konflik baik secara hukum dan politik. Pada ujungnya bukan tidak mungkin menimbulkan chaos,” tambahnya.

“Kondisi chaos akan memporakporandakan negeri ini dan dapat  saja ‘mengundang’ intervensi pihak asing. Selamatkan NKRI ! Tegakkan Konstitusi, Kembali ke UUD 1945!” serunya pula. (ari)

 

Editor : zafira

RABU, 29 JANUARI 2014

Petisi 28 Somasi Minta Pemilu Serentak Ditunda

Jika surat somasi tidak direspon, Petisi 28 akan ajukan gugatan class action.
ASH
Petisi 28 secara resmi telah melayangkan surat somasi kepada KPU dan Presiden terkait pelaksanaan putusan uji materiUU No. 42 Tahun 2008  tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) terkait penundaan pelaksanaan pemilu serentak. Mereka meminta agar KPU dan Presiden menunda jadwal pelaksanaan Pemilu 2014 karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) masih mengandung persoalan hukum.Sebab, di satu sisi, MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres. Di sisi lain, penyelenggaraan pemilu serentak baru bisa dilaksanakan pada Pemilu 2019 dan seterusnya. Artinya, ketentuan pelaksanaan Pilpres setelah Pileg masih berlaku untuk Pemilu 2014.Kuasa hukum Petisi 28, M. Taufik Budiman menilai “haram” hukumnya jika KPU dan Presiden SBY tetap melaksanakan Pemilu 2014 tidak serentak. Sejumlah pasal dalam UU Pilpres terkait Pilpres setelah Pemilu Legislatif sudah dinyatakan inkonstitusional. “Kalau tetap dilaksanakan terpisah, Pemilu 2014 inkonstitusional. Ada inkonsistensi MK dalam memutuskan pengujian UU Pilpres itu,” kata Taufik.

Menurut Taufik tindakan MK yang menunda pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 itu di luar kewenangannya sebagai penjaga konstitusi. Sebab, sesuai kewenanganya MK hanya berhak mengkaji dan memutus pengujian UU berdasarkan konstitusi, bukan memutus persoalan teknis pelaksanaan norma dalam UUD 1945 (pemilu). “MK telah memasuki wilayah teknis dan melampaui kewenangannya,” ujarnya.

Advokat dari LBH Solidaritas ini berpendapat MK telah melakukan kekhilafan sistematik, tahu dan mengerti aturan tetapi melakukan hal di luar keharusan”.

Karena itu, Petisi 28 mendesak KPU dan Presiden SBY selaku kepala negara untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2014 terpisah antara Pileg dan Pilpres. Sebab, anggota KPU diangkat oleh presiden, sehingga sejatinya tanggung jawab pemilu ada pada presiden yang pelaksanaannya dilakukan KPU. Penundaan itu hingga pelaksanaan Pemilu 2014 memiliki landasan hukum yang jelas.

“Sesuai UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU diberi wewenang untuk menetapkan jadwal pemilu, tidak disebutkan jadwal Pileg dan Pilpres harus dipisah,” dalihnya. “Dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD yang habis pada Juni 2014 jika dikaitkan dengan penundaan Pileg hingga Juni 2014, tidak masalah.”

Dia mengaku sudah mengirimkan surat somasi itu pada hari ini, Rabu tertanggal 29 Januari 2014. Isinya, meminta Presiden dan KPU segera mengubah perubahan jadwal dan atau menunda pelaksanaan Pemilu 2014 secara serentak. “Kita beri waktu hingga hari Senin 3 Februari 2014, kita butuh respon cepat dan serius. Jika tidak direspon kita akan ajukan gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ancamnya.

Anggota Petisi 28, Haris Rusli menambahkan jika pemilu 2014 tetap dilaksanakan tidak serentak, sama saja KPU dan Presiden dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat berakibat semua produk dari Pemilu 2014 tidak legitimated. “Kita juga khawatir jika Pemilu 2014 tetap tidak serentak, nantinya presidennya, anggota DPR/DPR, dan pejabat lain yang terpilih dianggap illegal,” imbuhnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Pilpres yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Majelis membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112  UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg alias tidak serentak.

Namun pembatalan ketentuan pemilu tidak serentak itu tak serta merta bisa diberlakukan pada Pemilu 2014. MK memutuskan berlaku pada Pemilu 2019. Ketentuan tersebut masih bisa diberlakukan dalam Pemilu 2014 ini hingga pembentuk UU membuat aturan baru terkait pemilu serentak. Alasannya, semua tahapan penyelenggaraan pemilu 2014 ini sudah berjalan dan mendekati pelaksanaan.

Tunda Pemilu, Aktifis Petisi 28 Ajukan Class Action

Otentiknews.com, Jakarta – Sidang perdana gugatan class action aktifis Petisi 28 terhadap pemerintah terkait pelaksanaan pemilu akan dilaksanakan Kamis besok (13/3/2014) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam rilis yang diterima Otentiknews.com disebutkan bahwa alasan gugatan class action terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengesahkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam waktu yang bersamaan. Namun oleh MK sendiri pelaksanan Pemilu serentak tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2019, bukan pada Pemilu 2014 ini.

Hal ini menimbulkan kerancuan dan berpotensi melahirkan produk pemilu yang tidak sah, karena landasan hukumnya tidak ada. Menurut rilis Petisi 28 bahwa akibat dari pelaksanaan Pemilu 2014  yang berdiri di atas landasan yang ilegal, maka Pemilu 2014 akan menghasilkaan anggota DPR ilegal, Presiden Ilegal, serta seluruh produk DPR dan Presiden (UU, Kepres, Kabinet) juga dapat dinyatakan ilegal.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, gugatan class action penundaan pemilu serentak adalah awal untuk menghentikan sementara pemberlakuan undang-undang pemilu yang bertentangan dengan UUD.

Sidang perdana akan dilaksanakan pada pukul 11.00 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Gajah Mada. M.Taufik Budiman, SH dari LBH Solidaritas Indonesia akan menjadi advokat pendamping. Sedangkan Gigih Guntoro aktifis petisi 28 menjadi penggugatnya. (iz)

Foto: (tampilan) ilustrasi (sumber: bantuanhukum.or.id)

SHARE THIS
TAGS

About the Author

23
Mar
14

Kenegarawanan : 330 Profesor se-Indonesia pilih 25 Calon Presiden

330 Profesor se-Indonesia pilih capres, JK & Jokowi teratas

Merdeka.comMerdeka.com – 9 jam yang lalu

MERDEKA.COM. Pol-Tracking Institute merilis hasil penelitian terbaru mereka terkait kandidat capres yang paling berkualitas. Hasilnya, Jusuf Kalla dan Joko Widodo berada di urutan teratas dari 35 nama capres yang dinilai.

Penelitian kali ini dilakukan Pol-Tracking dengan mengumpulkan 330 guru besar (profesor) dari 33 provinsi seluruh Indonesia. Seluruh kegiatan survei dilakukan pada 3 Februari hingga 10 Maret 2014 lalu.

“Ini merupakan ikhtiar Pol-Tracking sebagai lembaga riset dan survei politik untuk memberikan referensi mendalam bagi publik atas penilaian Capres-Cawapres Potensial di 2014 dari pandangan 330 pakar,” kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda dalam jumpa pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Minggu (23/3).

Dalam survei ini, para profesor menggunakan 7 poin penilaian kualitas seperti: integritas, visi dan gagasan, leadership dan keberanian mengambil keputusan, kompetensi dan kapabilitas, pengalaman dan prestasi, kemampuan memimpin pemerintahan dan negara, dan kemampuan memimpin koalisi partai politik di pemerintahan.

Semua poin itu dibahas melalui metode focus group discussion (FGD) dengan tema ‘Mengukur Kualitas Personal Para Kandidat Capres-Cawapres 2014′.

Hanta menjelaskan, untuk skor total dari seluruh kandidat capres-cawapres potensial dari skor total penilaian setiap tokoh dari 7 (tujuh) aspek dimensi yang dinilai, hasilnya adalah setidaknya ada 25 kandidat yang mempunyai skor nilai kualitas dan kompetensi personal di atas nilai ketercukupan 6.

Mereka adalah:

1. Jusuf Kalla (7,70),
2. Joko Widodo (7,66),
3. Mahfud MD (7,55),
4. Wiranto (7,09),
5. Prabowo Subianto (7,08),
6. Dahlan Iskan (6,97),
7. Tri Rismaharini (6,84),
8. Surya Paloh (6,81),
9. Yusril Ihza Mahendra (6,72),
10. Aburizal Bakrie (6,70),
11. Basuki Tjahaja Purnama (6,69),
12. Anies Baswedan (6,61),
13. Hatta Rajasa (6,56),
14. Akbar Tanjung (6,39),
15. Megawati Sukarnoputri (6,39),
16. Hidayat Nurwahid (6,33),
17. Gita Wirjawan (6,18),
18. Marzuki Alie (6,18),
19. Syahrul Yasin Limpo (6,16),
20. Sutiyoso (6,15),
21. Endriartono Sutarto (6,09),
22. Isran Noor (6,07),
23. Suryadharma Ali (6,06),
24. Pramono Edhie Wibowo (6,04),
25. Hary Tanoesoedibjo (6,00).

“Sedangkan 10 kandidat capres mempunyai total nilai tujuh aspek di bawah nilai ketercukupan 6,” ujar Hanta.

Topik pilihan: 
Pasar | Kasus Century | Mahkamah Konstitusi | Penganiayaan | Duel Caleg

Sumber: Merdeka.com

23
Mar
14

Kenegarawanan : Dekrit Rakyat Untuk Kedaulatan Indonesia

Untitled-1

DEKRIT RAKYAT UNTUK KEDAULATAN INDONESIA

KAMI RAKYAT INDONESIA SEBAGAI PEMEGANG TERTINGGI KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR 1945

Dengan ini menyatakan dengan khidmat:

Bahwa tujuan pembentukan negara Republik Indonesia sebagaimana tecantum di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah: Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Kedua, memajukan kesejahteraan umum; Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa; Keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa di dalam negeri, terdapat suatu persoalan nyata memburuknya kehidupan rakyat. Petani dan nelayan tidak memiliki tanah dan laut, perempuan mengalami kekerasan dan diskriminasi, para buruh dengan upah murah dan sistem kerja kontrak, fakir miskin dan anak terlantar dipinggirkan, rakyat tidak mendapat perlindungan maksimal dari ancaman bencana, jutaan anak Indonesia tidak bersekolah, ketimpangan ekonomi dan sosial semakin meningkat, dominasi modal asing dan utang negara semakin membengkak, serta ketergantungan yang semakin besar terhadap impor kebutuhan pokok seperti pangan dan energi.

Bahwa di luar negeri, harkat dan martabat bangsa Indonesia tengah berada pada tiitik nadir. Jutaan buruh migran yang mayoritas adalah perempuan nyaris tanpa perlindungan maksimal negara. Perjanjian atau kesepakatan internasional, baik secara bilateral maupun multilateral banyak merugikan bangsa dan melapangkan jalan bagi berkuasanya oligarki negara-negara industri dan perusahaan-perusahaan multinasional yang telah menyebabkan meningkatnya angka kelaparan dan kemiskinan, memperparah kerusakan lingkungan, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Bahwa telah lama para penyelenggara negara semakin melenceng dari tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, sebagaimana amanat UUD 1945. Korupsi semakin merajalela, lembaga-lembaga kenegaraan tidak berfungsi optimal memberikan pelayanan, serta praktek-praktek pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi Republik Indonesia di dalam pembuatan kebijakan.

Bahwa tiga kali penyelenggaraan Pemilihan Umum pasca Orde Baru telah melenceng dari amanat menjalankan UUD 1945, terutama dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan mensejahterakan kehidupan rakyat.

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Bangsa dan Negara, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil makmur;

Bahwa didorong oleh rasa cinta terhadap bangsa dan negara disertai keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Bangsa dan Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2014;

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,KAMI RAKYAT INDONESIA SEBAGAI PEMEGANG TERTINGGI KEDAULATAN BANGSA Menetapkan:

1. Penyelenggaraan Pemlihan Umum 2014 harus meneguhkan cita-cita kemerdekaan RI untuk menegakkan kedaulatan bangsa.
2. Dihentikannya seluruh kampanye dan propaganda yang menyesatkan oleh partai politik dan calon presiden.
3. Memerintahkan kepada partai-partai politik, calon anggota legislatif, dan calon presiden, dalam rangka pelaksanaan Pemilihan

Umum 2014 untuk menyampaikan program-program politik yang terukur dalam 5 tahun kekuasaannya dan sungguh-sungguh mengembalikan kedaulatan bangsa dengan cara sebagai berikut:

Pertama, Menjalankan sistem ekonomi kerakyatan sesuai dengan amanat konstitusi pasal 23, pasal 27, pasal 28, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Kedua, melakukan revisi ratusan produk Undang-Undang dan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal lainnya yang telah menjadi penyebab hilangnya kedaulatan bangsa;

Ketiga, melakukan revisi dan/ atau pembatalan atas perjanjian-perjanjian internasional yang merugikan dan tidak menghormati kedaulatan bangsa, serta menyegerakan pemulihan kedaulatan bangsa atas pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam termasuk kedaulatan atas energi.

Keempat, menjalankan Undang Undang Pokok Agaria Nomor 5 Tahun 1960 dalam rangka melaksanakan Pembaruan Agraria serta menegakkan kedaulatan pangan;

Kelima, menghapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh;

Keenam, menjamin dan melindungi hak-hak nelayan tradisional Indonesia dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir dan kelautan Indonesia. Serta melindungi kekayaan laut Indonesia dari penjarahanKetujuh, memulihkan kehidupan sosial dan lingkungan hidup yang semakin hancur karena kesalahan arah pembangunan dan penyalahgunaan kekuasaan;

Kedelapan, menghentikan pembuatan utang-utang baru yang tidak bermanfaat dan berani menghapus utang luar negeri yang tidak sah;

Kesembilan, menjamin terselenggaranya pendidikan dan kesehatan gratis dan berkualitas, serta memastikan terselenggaranya sistem jaminan sosial yang berkeadilan oleh negara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesepuluh, menegakkan hukum yang mencerminkan keadilan sosial dan nilai kemanusiaan serta mengadili pelaku kejahatan Hak Asasi Manusia, termasuk pelanggaran HAM masa lalu secara sungguh-sungguh serta memberantas praktik korupsi di semua lini, khususnya di lingkungan birokrasi, kejaksaan, kepolisian, serta segera menuntaskan kasus Bank Century dan menghukum koruptor seberat-beratnya.

Selasa, 18 Maret 2014
GERAKAN DEKRIT RAKYAT INDONESIA

Para Pendukung Dekrit Rakyat Indonesia

Chalid Muhammad, Ray Rangkuti, Dani Setiawan, Riza Damanik, Benny Susetyo, Haris Azhar, Dr. Yudi Latif, Henry Saragih, Gunawan, Dr. Myrna Safitri, Andrinof Chaniago, Dr. Rikardo Simarmata, Dr. Herlambang, Dr. Dedi Adhuri, Yeni Sucipto, Anis Hidayah, Abdul Halim, Siti Maemunah, Wahidah Rustam, Hendrik Siregar, Chairilsyah, Zen Smith, Suwiryo Ismail, Andik Hardiyanto, Tavip, Arif Susanto, Sabastian Salang, Jerry Sumampouw, Dr. Alan Koropitan, Yance Arizona, Asep Yunan Firdaus, Wahyu Susilo, Muhammad Karim, Suhana, Dr. PS Lenggono, Kartini Samon, Achmad Yakub, Mida Saragih, Roy Salam, Bona Beding, Sugeng Nugroho, Nafian Faiz dan lain-lainnya.

21
Mar
14

Politik : Demokrasi lawan Demokrasi

Demokrasi Lawan Demokrasi

19 March 2014 Henri Loedji Eropa 

Share0

dok / AFP Photo

SAMBUT INTEGRASI KRIMEA – Aktivis pro Kremlin berpawai di Lapangan Merah, Moskwa, Rusia, Selasa (18/3). Mereka menyambut kembalinya Krimea ke dalam rangkulan Federasi Rusia setelah Presiden Vladimir Putin menandatangani traktat integrasi.

Reaksi Barat terhadap referendum Krimea menunjukkan standar ganda mereka terhadap demokrasi.

Pertikaian terjadi di sebuah negeri di belahan utara Bumi. Sebagian rakyatnya berunjuk rasa, melawan petugas keamanan, dan menguasai gedung pemerintah.

Gerakan itu akhirnya berhasil menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengusir presiden ke luar negeri. Mereka, yang menyebut dirinya demokratis dan pembebas, kemudian membentuk pemerintahan sendiri tanpa pemilihan umum.

Di bagian lain negeri, terjadi gelombang perlawanan menentang pemerintah baru. Merasa tidak nyaman dengan “kudeta demokratis” di ibu kota, mereka pilih memisahkan diri. Pemisahan tidak dilakukan lewat perlawanan bersenjata, melainkan melalui pemungutan suara.

Itulah yang terjadi di Ukraina. Mayoritas warga Krimea memilih bergabung dengan Federasi Rusia lewat referendum yang diselenggarakan, Minggu (16/3). Demokrasi langsung itu berjalan damai tanpa ada tekanan dari pihak luar, bertolak belakang dengan tuduhan Barat.

Amerika Serikat dan Uni Eropa mencurigai kehadiran militer Rusia di republik otonom yang terletak di semenanjung Laut Hitam itu memengaruhi warga. Barat juga curiga hasil referendum telah diatur di Moskwa untuk kepentingan Rusia.

Faktanya, warga Krimea ramai-ramai mendatangi tempat pemungutan suara (TPS). Mereka antusias berpartisipasi dalam pesta demokrasi langsung itu. Partisipan dihadapkan dengan pilihan bergabung dengan Rusia atau sekadar otonomi lebih luas dari Ukraina.

Lebih dari 80 persen pemilik suara memberikan pilihannya. Dari jumlah itu, lebih dari 95 persen menyatakan setuju bergabung dengan Rusia.

Hasil itu tidak terlalu mengejutkan. Kedekatan etnis dengan Rusia membuat warga Krimea tidak perlu berpikir lama di bilik suara untuk menyatakan setuju. Hampir 60 persen penduduknya berkebangsaan Rusia. Sekitar 24 persen berkebangsaan Ukraina dan 12 persen adalah etnis Tatar.

Malam harinya, tidak lama setelah hasil penghitungan suara diumumkan, warga Krimea masih berpesta. Lapangan Lenin di Simferopol berubah menjadi seperti pasar malam. Warga yang berkumpul meneriakkan slogan pro penggabungan serta mengibarkan bendera Krimea dan Rusia. Suasana semakin meriah dengan pertunjukan musik di salah satu sudut alun-alun.

Keadaan di Krimea kontras dengan “gerakan demokratis” dukungan Barat di Kiev. Peralihan kekuasaan di ibu kota Ukraina itu terjadi lewat bentrokan berdarah. Massa pro integrasi Uni Eropa menggelar demonstrasi besar-besaran sejak penghujung tahun lalu. Begitu berkuasa, mereka langsung mengganti pemerintah tanpa pemilihan umum.

Warga Krimea sudah menentukan pilihannya. Namun, transisi naungan dari Ukraina ke Rusia tidak sesederhana yang dibayangkan. Selama ini, Krimea mendapatkan tenaga listrik, air bersih, dan beberapa layanan dasar lain dari Ukraina. Melepaskan diri dari pemerintah pusat sama dengan memutuskan pasokan.

Warga Krimea juga harus menunggu lampu hijau dari Moskwa. Parlemen Rusia perlu bersidang dulu sebelum memberikan persetujuan wilayah asing bergabung dengan negara itu.

Selama periode peralihan antara meninggalkan Ukraina dan menyatu kembali dengan bekas pemimpin Uni Soviet, secara de facto pemerintahan Krimea akan berjalan independen. Pemimpin Krimea berharap bisa bertahan secara ekonomi dengan uluran tangan Beruang Merah.

Standar Ganda

Bukan kali ini saja Barat menerapkan standar ganda soal demokrasi. Indonesia pernah merasakan akibatnya pada 30 Agustus 1999. Keadaan waktu itu berkebalikan dengan kondisi Ukraina saat ini. Indonesia terpaksa melepas Timor Timur lewat referendum di bawah tekanan PBB, Portugal, dan Australia.

Presiden Indonesia kala itu, BJ Habibie, menawarkan pilihan otonomi khusus atau kemerdekaan buat rakyat Timor Timur. Pengalaman buruk semasa pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) membuat rakyat Timor Timur tidak sulit memilih. Sebagian besar partisipan langsung memilih kemerdekaan.

Di Mesir, AS dan sekutunya juga punya terjemahan berbeda untuk kata demokrasi. Gerakan rakyat Mesir, yang terinspirasi Arab Spring, berhasil menggulingkan Husni Mubarak dari kursi kepresidenan. Jenderal angkatan udara itu dipaksa rakyatnya mundur dan menyelenggarakan pemilihan umum terbuka pertama.

Pesta demokrasi itu dimanfaatkan dengan baik oleh Ikhwanul Muslimin yang sudah puluhan tahun bergerak di bawah tanah. Persaudaraan Muslim itu menang pemilu dan menaikkan Muhammad Mursi ke puncak pimpinan pada 30 Juni 2012.

Malang buat Ikhwanul, kemenangan tersebut justru menjadi pintu gerbang menuju kehancurannya. Kegagalan Mursi mengatasi keamanan dalam negeri dan membenahi perekonomian mendorong rakyat kembali bergerak. Presiden yang terpilih lewat pemilu itu pun tumbang setelah baru setahun memimpin.

Barat tidak terang-terangan merestui pemberontakan rakyat yang didukung militer itu. Tapi, AS jelas punya kepentingan untuk memastikan Mesir tidak diperintah kelompok Islamis. Sebagai pemilik Terusan Suez dan negara tetangga terdekat Israel, Mesir punya nilai strategis buat AS. Di zaman Mubarak, Mesir menerima bantuan militer dalam jumlah besar guna menjamin keamanan Israel.

Demokrasi semestinya punya nilai universal. Kenyataannya, kata itu bisa diartikan seenaknya, tergantung pada kepentingan penguasa yang mengatasnamakan rakyat. Pada akhirnya, rakyat tidak bisa benar-benar berdaulat sesuai tujuan demokrasi.

Sumber : Sinar Harapan

21
Mar
14

Politik Hukum : RUU KUHAP Kontroversikan Pemberantasan Korupsi

RUU KUHAP ‘SKAK STER PEMBERANTASAN KORUPSI’

ilustrasiilustrasifoto : wartaharian.co/Bib

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang telah menjadi Hadiah Reformasi, dimana Hukum dan Keadilan bisa terlihat Tegak tanpa ‘Tebang Pilih’. 15 tahun setelah lepas dari sebuah system yang ‘katanya’memasung ‘Demokrasi’, alasan ini sangat bisa dipahami, jika kita bandingkan dengan kondisi saat ini, dimana semua sudah serba terbuka dan ‘transparan’, dari mulai urusan yang benar dan ‘legal’ hingga urusan yang lamur alias ‘ilegal’ pun, sekarang terlihat terang benderang !!

Dunia hukum kita tak lepas dari yang namanya Monitoring ‘Politik’, sebagai sebuah Negara yang baru lepas dari system politik ‘Paternalistik’ menujun ke system ‘Demokrasi’ yang berkeadilan yang bersumber dari hukum yang tegak tanpa pandang bulu.

Hiruk pikuk dunia hukum kita setiap hari diwarnai oleh berbagai kasus-kasus yang tentunya sudah tidak asing bagi telingga dan mata kita, dia lah ‘Korupsi’ ! Sebagai negeri berdaulat kita memiliki saluran ‘Konstitusi’ yang lengkap, bahkan saking lengkapnya harus sampai 4 kali di amandemen.

‘Korupsi’ lahir dari rahim system yang picik dan khianat, dimana secara tertutup dan terbuka telah merasuk ke rongga kehidupan bangsa ini, bayangkan dari yang tabu untuk dilakukan sekarang menjadi hal yang biasa untuk dilihat dan didengar. Ironis !!

‘Korupsi’ tumbuh dan berkembang atas dasar kesempatan dan pemaksaan, yang dilakukan oleh anak kandungnya sang manusia-manusia yang terpercaya, suci bagai malaikat hingga ke manusia-manusia‘Kardus’ dan para bandit yang terang-terangan bersindikat menjadi ‘Tikus Penghisap Darah Rakyat’.

‘Hukum’ kita tentunya ada dan berfungsi ‘Selayaknya’ saja. Hehehe entah kenapa ? atau ini sudah menjadi‘Kutukan’ yang harus ditebus Bangsa ini, atas segala ketidak peduliannya dalam mengelola ‘Sumber Daya, Baik Alam Maupun Manusianya’.

Hadirnya ‘Komisi Pemberantasan Korupsi’ tentunya merupakan anugrah yang membuat semangat Bangsa ini kembali ‘Menggeliat’, ditengah berbagai penyelewengan yang dilakukan para manusia-manusia ‘Kardus’tadi. Tidak sedikit yang telah merasakan tajamnya gerakan Lembaga ini dalam ‘Merobek’ pertahanan para‘Koruptor’, dari yang pasrah hingga yang pasang aksi menantang bagai ‘Gladiator’ pun, ujung-ujungnya‘Terkapar’ jika sudah masuk kandang KPK !! Luar Biasa..

Nah..inilah moment teraneh atau bisa dikatakan saat-saat kritis yang sesungguhnya, dimana ‘KPK kini berhadapan dengan kebutuhan Negara yang mengharuskan kita untuk melakukan ‘Perubahan’ terhadap UU KUHAP dan KUHP yang konon adalah warisan zaman Belanda’.

Dimana anehnya ? dan dimana Kritisnya ? bagi orang awam tentu ini rasanya biasa-biasa saja, namun bagi para ‘Pelaku’ atau kita sebut saja ‘Aktor’ Korupsi, tentunya ini merupakan ‘Celah’ yang gak boleh dilewatkan jika ingin selamat. Wah wah wah…kok bisa ? ya bisa lah, justru ini celah untuk memasukan berbagai ‘Pasal’yang secara langsung akan ‘Melemahkan KPK’, apalagi seperti yang kita ketahui KPK saat ini telah memiliki segudang ‘PR Kasus Korupsi’ yang harus diselesaikan satu per satu, dimana daftar antrian ini yang semakin membuat para ‘Koruptor’ yang belum terjerat, tidak pernah bisa ‘Tidur Pulas’

Lain halnya dengan para ‘Pejuang’ yang menggawangi dan mengawal KPK untuk tetap ‘Eksis’ dijalurnya yang menurut berbagai kalangan sudah ‘On The Track’. Tentunya ini merupakan ujian sekaligus ‘Pertaruhan Integritas Moral’.

KPK sebagai lembaga telah banyak melakukan ‘Amal Sholeh’ bagi Bangsa ini, jujur itu harus kita akui !! terlepas dari berbagai ‘kekurangan’ yang terjadi, namun komitmen kita secara ‘Kebangsaan’ harusnya tidak boleh ternoda dengan ‘Rayuan dan Bisikan’ manusia-manusia ‘Kardus’, yang sekarang mulai ‘Panas Dingin’ alias ‘Meriang’, melihat gebrakan demi gebrakan yang dilakukan oleh Para ‘Pendekar KPK dan Aktifis Anti Korupsi’

Pembahasan ‘RUU KUHAP dan KUHP’ yang sekarang menjadi ‘Polemik’ tentunya semakin ‘Menelanjangi’kita sebagai Bangsa, apakah moment Kritis ini akan berujung pada ‘Teramputasi’ nya berbagai kewenangan KPK, yang selama ini berguna sangat efektif melakukan ‘Pemberantasan Korupsi’??, atau justru akan menjadikan KPK semakin ‘Full Power’ yang dipasang sebagai ‘Panglima Keadilan’ untuk menuju ‘Indonesia yang lebih Bermartabat !!??’

‘Pemerintah dan DPR’ ada di satu Barisan sebagai Pengusul dan Pembahas RUU ini, sementara ‘KPK dan para Penggiat Anti Korupsi’ di Barisan lainnya yang terus ‘Berteriak’ dan mengadu kepada si Pemilik Sah‘Kedaulatan’ Negeri ini, yaitu saya, anda dan kita semua sebagai ‘Rakyat’ yang ‘Berdaulat’. Ibarat permainan Catur, kondisi saat ini bagaikan ‘Skak – Ster Untuk Pemberantasan Korupsi !!’

Sebagai ‘Rakyat’ tentunya kita semua menginginkan yang terbaik untuk KPK, karena apapun yang diperdebatkan saat ini, tentunya sudah bagian dari ‘Sunatullah’ dimana yang ‘Haq dan yang Bathil’ akan terus bertarung hingga akhir zaman !! Hidup ini adalah pilihan, jika kita mau dapat satu paket yang disebut ‘Dunia-Akhirat’ tentunya kemenangan akan berfihak kepada yang Haq. Akan tetapi jika kita ‘Menyerah’ dan ‘Pasrah’oleh virus ‘Ketidakadilan’ tentunya kita pun harus bersiap memasuki zaman yang menyerupai zaman dimana‘Manusia-manusianya dibinasakan oleh Tuhan Yang Maha Adil’, semoga tidak demikian. Wallahu Alam…

Penulis : Yahya Abdul Habib (Pemimpin Redaksi WARTAHARIAN.CO)

 

21
Mar
14

Politik : Potret SuPer11Maret1966 dan SuPer14Maret2014

POTRET SUPERSEMAR DAN SURAT PERINTAH EMPAT BELAS MARET

ilustrasiilustrasiFoto : Wartaharian.co

Indonesia memiliki sejarah yang sangat menarik untuk di simak dan dicermati, apalagi urusan yang coba kita analisis adalah urusan Politik, dimana urusan inilah yang menjadi asupan setiap hari kita, ditahun Politik yang riuh rendah ini.

Kita coba lari kebelakang sedikit ketika sejarah peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, secara legal formal dilihat memang tak terlalu istimewa atau bisa kembali dikatakan ‘Wajar’, Akan tetapi dibalik itu semua ada kabut yang hingga saat ini masih menjadi teka teki seluruh warga bangsa, apa itu ? itulah SUPERSEMAR atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret.

Lantas apa korelasinya dengan saat ini?? Tentunya ini hanya sekedar analisis saja, dimana bisa saja ini salah, ataupun mungkin juga benar. Tahun Politik 2014 menjadi amat strategis bagi Bangsa ini, apalagi ditengah krisis Kepemimpinan dan Prediksi banyak kalangan yang menyampaikan bahwa saat ini, Bangsa kita masuk pada fase transisi alih generasi. Hal ini dapat dibuktikan dari dinamika Politik yang terjadi saat ini, dimana ‘Kursi Kekuasaan’ yang sedang dan sudah disusun di garis finish untuk diperebutkan oleh 12 Partai Nasional dan 2 Partai Lokal (Aceh).

Kembali ke soal Surat Perintah, beberapa hari yang lalu kita melihat sebuah intensitas suhu Politik yang cukup Signifikan, dimana Partai Oposisi terbesar Negeri ini PDI-Perjuangan telah memutuskan untuk mencalonkan Joko Widodo atau yang biasa disebut Jokowi sebagai Calon Presiden berdasarkan Surat Perintah Harian Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarno Putri.

Pengumuman ini sekaligus menjawab segala pertanyaan besar yang ada di Masyarakat, dimana pertanyaan tersebut berkaitan dengan Akankah Jokowi Maju Sebagai Calon Presiden dari PDI-Perjuangan??? Semua itu telah terjawab.

Pasca dari Pengumuman yang dilakukan oleh DPP PDI-Perjuangan di kantornya, dimana seluruh awak media hadir dan menerima penjelasan dari Sekjen PDI-Perjuanagn dan Puan Maharani sebagai Ketua DPP yang juga Putri dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.

Ada yang menggelitik sebenarnya ketika melihat Surat Perintah yang dikeluarkan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI-Perjuangan. Apa itu ? ini lah yang menjadi pokok analisis kita dalam ediotorial kali ini, dimana Sosok Megawati Soekarno Putri adalah sosok Politisi yang sangat matang, seorang  negarawan yang mumpuni, baik dari sisi sikap dan pendirian. Megawati adalah Kader Marheinis yang bisa di bilang paling punya pengaruh saat ini. Selain beliau pernah menduduki jabatan Politik Penting Kenegaraan Wakil Presiden dan Presiden, dari sisi perjalanan Karir Politik pun, Putri Proklamator RI ini terbilang sangat ulung dalam menempatkan diri dan peranya di Panggung Politik Nasional kita.

Jika kita coba dalami lagi soal Megawati Soekarno Putri dari Sikap dan Talenta Politiknya, harusnya kita semua bisa memotret sisi lain dari makna keluarnya Surat Perintah Empat Belas Maret, dimana menurut Penulis Megawati yang sudah layak menyandang sebagai Guru Politik Bangsa ini, dimana beliau telah memperlihatkan bahasa tersurat  yang coba di Potretnya dari Penggalan sejarah perjalanan Bangsa ini.

Urusan Pemilihan Presiden bagi PDI-Perjuanagn sebenarnya sudah Final diserahkan ke Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri sebagai Pemegang Mandat yang diberikan di Kongres yang lalu. Namun nampaknya Realita Politik berkata lain, saat ini PDI-Perjuangan sebagai Partai yang diharapkan mampu membawa Perubahan dalam Pemilu kali ini, telah memiliki satu ‘Rissing Star’ yang diharapkan bisa tampil ke depan memimpin Bangsa ini, dialah Jokowi yang sekarang menduduki Posisi Gubernur DKI Jakarta.

Jika mau dibilang beban, tentu sangat berat apa yang di pikul oleh Megawati Soekarno Putri, masalah ini terbilang tak ringan karena menyangkut bathin dan tanggung jawab Moral sebagai Seorang Ketua Umum yang diserahkan mandat oleh Kongres. Pertaruhan besar sudah diambil oleh Megawati dan PDI-Perjuangan. Apalagi Megawati dikenal memiliki Sikap dan Pendirian yang Kuat sebagai Tokoh Politik Papan atas Tanah Air. Pertaruhan itulah yang akhirnya memaksa PDI-Perjuangan harus menang di Pemilu Legislatif jika ingin masuk wilayah Kekuasaan di pemilu 2014 ini.

Urusan Pilpres juga jadi bagian strategis dimana dorongan yang sangat kuat mungkin, akhirnya harus membuat Putri Proklamator RI ini memberikan pelajaran bagi internal Partai dan Masyarakat negeri ini. Bahasa itu dipakai melalui surat yang jika ditarik ke fakta sejarah sangat berkorelasi. Supersemar dengan Soekarno dan Soehartonya, sementara Surat Perintah Empat Belas Maret antara Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo.

Sekali lagi ini hanya analisa, bisa benar, bisa juga salah, namun kolerasi dari Makna dua surat yang menjadi judul Editorial ini adalah semua soal ‘Kekuasaan’, dimana ada yang ber-irisan, namun ada juga yang sangat tidak ber-irisan, akan tetapi yang coba kita terjemahkan dari itu semua adalah bahwa, Megawati Soekarno Putri telah mampu memainkan peran yang sangat cerdas dan strategis didalam kancah Pemilu 2014 ini.

Memang jika diterjemahkan lebih dalam mungkin saja posisi Perenungan dan komunikasi Politik yang dilakukan Megawati tidak menemukan jalan yang tepat selain memberikan dukungan kepada Jokowi sebagai Capres PDI-Perjuangan. Lagi – Lagi ini masalah pertaruhan yang sangat besar buat PDI-Perjuangan untuk merebut hati Rakyat ditengah posisi yang sudah diatas angin.

Akan tetapi dengan kematanganya Megawati memotret sekilas perjalanan sejarah Bangsa ini yang terkandung dalam SUPERSEMAR untuk dijadikan bahasa tersurat sekaligus tersirat dari seorang Tokoh Politik Paling Berpengaruh di negeri ini. Apa Makna dibalik itu semua ?? hanya waktu dan perjalanan Pemilu serta hasilnya nanti yang akan menjawab kita.

Penulis : Yahya Abdul Habib (Pemimpin Redaksi WARTAHARIAN.CO)

Perintah Harian KetUm PDIP

MUHAMMAD TAUFIK : JOKOWI PERNAH BERSUMPAH DENGAN AL-QUR’AN DI KEPALA PIMPIN JAKARTA 5 TAHUN

ilustrasiilustrasiFoto : Wartaharian.co/Bib

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Pencapresan Joko Widodo alias Jokowi mulai mendapat tanggapan beragan, salah satunya dari Muhammad Taufik Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, kepada WARTAHARIAN.CO, mantan Ketua KPU DKI mengingatkan Jokowi akan sumpah yang pernah diucapkan ketika jadi sebagai Gubernur DKi Jakarta.

“Sebagai Pengusung Gubernur DKi Jakarta, saya hanya mengungatkan bahwa Jokowi pernah melakukan Sumpah dengan Al-Qur’an diatas kepalanya, dimana dia akan memimpin Jakarta selama 5 tahun” Jelas Taufik melalui pesan singkat yang di terima Redaksi WARTAHARIAN.CO, 14/03/14.

Seperti yang diketahui, Dalam jumpa Perss di Kantor DPP PDI Perjuangan, akhirnya Joko Widodo telah resmi di capreskan untuk maju dalam Pilpres juni mendatang. Hal tersebut tertuang dalam surat keputusan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarno Putri yang di bacakan oleh Puan Maharani di Kantor DPP PDI-P Lenteng Agung Jakarta Selatan.

EVA K SUNDARI : “GUGATAN KE JOKOWI HANYA BIKIN GADUH”

ilustrasi : Eva K Sundari dan Joko Widodo, Jakarta Baru ilustrasi : Eva K Sundari dan Joko Widodo, Jakarta BaruWARTAHARIAN.CO/AP

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta)   Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampaknya merasa berang terhadap gugatan yang diajukan Tim Advokasi Jakarta Baru, terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Gugatan Tim Advokasi. Jakarta Baru yang digawangi oleh politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Habiburokhman tersebut, dilayangkan setelah PDI Perjuangan resmi mendeklarasikan Jokowi sebagai capres minggu lalu.

Menurut politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, gugatan tersebut hanya merupakan manuver politik yang membuat gaduh suasana perpolitikan di Indoneisa. Dia menegaskan, bahwa pencapresan Jokowi adalah konstitusional.

“Pendeklarasian Jokowi sebagai Capres di Pilpres (Pemilu Presiden) 2014, bukan kehendak pribadi, tetapi penugasan dari PDIP yang merespon aspirasi masyarakat luas,” kata Eva dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Dia menuturkan, penugasan PDI Perjuangan tersebut kongruen atau sebangun dengan kehendak rakyat, karena PDI Perjuangan adalah alat perjuangan yang berasal, oleh, dan untuk rakyat. Dan Jokowi menerima penugasan itu, untuk melayani rakyat NKRI sebagaimana permintaan rakyat.

Dia pun menilai, bahwa tidak ada pelanggaran undang-undang (UU) ataupun etika dalam pencapresan Jokowi tersebut. Pengabdian ke rakyat, katanya sudah jamak dan lazim dilakukan oleh sejumlah pihak. Eva lantas mencontohkan yang pernah dilakukan orang lain. Antara lain seperti Gamawan Fauzi, yang pernah menjabat sebagai Bupati Solok (Sumatera Barat), yang lantas menjadi pemenang di Pemilu Gubernur (Pilgub) Sumatera Barat. Atau Ganjar Pranowo, anggota DPR yang kini menjadi Gubernur Jawa Tengah.

“Atau bahkan anggota DPR yang naik ke kabinet (menjadi menteri), seperti Andi Mallarangeng (Menpora), Amir Syamsuddin (Menkum HAM), Azwar Abubakar (Menteri PAN dan RB), Zulkifli Hasan (Menhut), Muhaimin Iskandar (Menakertrans),” ujarnya.

Jadi, Eva menegaskan bahwa pencapresan Jokowi tersebut hanya bagian dari tradisi atau konvensi politik di Indonesia. Namun dia mengaku sangat heran, karena baru sekali ini tradisi tersebut digugat, yaitu di kasus Jokowi. Dia pun menilai ini suatu keganjilan.

“Ini hanya manuver yang bikin gaduh, dan tak ada substansinya. Ini harus diakhiri. Demokrasi seharusnya semakin berkualitas. Saya yakin pengadilan akan menolaknya. Jika tidak pun, kita siap menghadapinya,” tandas anggota Komisi Hukum DPR ini. (WH/AP)

(Reporter : Bopak)

http://www.ambonekspres.com/index.php/aeheadline/item/3375-jokowi-dan-kisah-petruk-jadi-ratu.html

 

Jokowi dan Kisah Petruk Jadi Ratu

  • Kamis, Mar 20 2014
  • Ditulis oleh  amex
  • ukuran huruf perkecil besar tulisanperbesar ukuran huruf

Смесители для душа и ванны
Детские игрушки, развивающие игры

Cetak Email

OLEH: Erwin Dariyanto

MicrosoftInternetExplorer4

Di teras sebuah rumah di Desa Karangkadempel yang sejuk ki Lurah Petruk tengah duduk sambil menyantap rujak jeruk. Rujak racikan sang istri dinikmati sambil menghisap sebatang rokok kretek kesukaanya.

Puntung rokok di tangan terjatuh saat dari balik dinding terdengar sayup-sayup pekik kata, ‘Merdeka!’. Rupanya kata itu diucapkan oleh salah satu Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani dan disiarkan langsung oleh sebuah stasiun televisi.

Pandangan Petruk yang semula ke arah pematang sawah di depan rumah, kini beralih ke ruang tamu. Di ruangan mungil itu sang istri nampak serius menyaksikan siaran televisi. “Dukung Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” kata Puan yang membacakan titah dari sang Ibu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pandangan Petruk kembali berpaling dari televisi. Rokok yang terjatuh dia pungut kembali. Dihisapnya dalam-dalam rokok yang tinggal separuh batang itu. Asapnya mengepul menyusup melalui celah-celah jemari tangan, lalu melayang melintasi wajahnya yang gosong akibat terlalu sering terpapar sinar matahari .

Ingatan Ki Petruk kini kembali ke masa puluhan tahun silam. Saat itu dia secara tidak sengaja mendapat ‘mandat’ berupa tiga wahyu keprabon. Tiga wahyu tersebut adalah wahyu Maningrat yang menyebarkan bibit ratu, wahyu Cakraningrat sebagai penjaga ratu, dan wahyu Widayat yang melestarikan hidupnya sebagai ratu.

Ketiga wahyu tersebut semestinya singgah sementara di tubuh Abimanyu. Nantinya wahyu akan diserahkan ke Parikesit sebagai pewaris tahta kerajaan Hastina Pura setelah Pandhawa pergi. Parikesit adalah putra Abimanyu.

Sayang karena saat itu Abimanyu tengah sakit, ketiga wahyu tersebut pergi dan hinggap di tubuh Petruk. Ki Petruk pun menjadi ratu di sebuah kerajaan yang dia beri nama Lojitengara dengan gelar Prabu Wel-Geduwel Beh

Namun rupanya untuk menjadi seorang raja tak cukup bermodal ketiga wahyu tersebut. Petruk memerlukan singgasana kerajaan Hastina Pura. Maka diperintahlah kedua patih Lojitengara, Bayutinaya, Wisandhanu untuk mencurinya.

Tahta berhasil dicuri dan dibawa ke Lojitengara. Namun Prabu Wel-geduwel Beh gagal, setiap hendak duduk di atas singgasana, dia terjungkal. Melalui penasihat kerajaan, Petruk mendapat bisikan agar mencari sebuah boneka yang harus dia gendong saat duduk di singgasana.

Bayutinaya dan Wisandanu kembali diperintahkan untuk mencari boneka tersebut. Kedua patih berhasil membawa sebuah ‘boneka’. Rupanya boneka tersebut adalah Abimanyu yang sedang sakit. Saat dipangku Prabu Wel-Geduwel Beh itulah Abimanyu sembuh dari sakitnya. Petruk sadar tak bisa menduduki tahta kerajaan tanpa memangku Abimanyu, orang yang berhak atas tiga wahyu ‘keprabon’ Hastina Pura.

Lamunan Petruk pun terhenti saat api dari rokok yang dia pegang menyulut ujung telunjuknya. Dia kembali terngiang ‘titah’ Megawati di layar televisi tadi yang memberikan mandat kepada Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon presiden. Petruk menerjemahkan perintah Megawati tersebut sebagai penunjukkan Jokowi sebagai ‘raja’, yang akan memimpin negeri ini. Dia pun tak keberatan, karena selama ini sedah merasakan sentuhan kepemimpinan Jokowi.

Namun ada dua hal yang mengganjal di hatinya. Pertama, keikhlasan Megawati selalu ketua umum partai yang menurut seorang politisi menjadi boarding pass calon presiden. Apabila tidak ikhlas tentu di kemudian hari Mega akan meminta ‘imbalan’ atau bahkan mengungkit jasa-jasanya itu kepada Jokowi. Petruk berharap Megawati ikhlas memberi mandat kepada Jokowi.

Ganjalan kedua, adalah soal indepedensi Jokowi saat nanti duduk di singgasana. Keraguan Petruk ini setelah melihat dua hari sebelum ‘titah’ dibacakan, Jokowi secara mendadak mau ikut Megawati ‘nyekar’ ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Padahal saat itu adalah jam kerja dia selaku gubernur.

Petruk hanya berharap jika nanti benar-benar menjadi raja, Jokowi tak lagi sekadar menurut pada perintah Megawati. Karena setelah menjadi raja, Jokowi tak hanya menerima mandat dari Megawati, melainkan seluruh rakyat. Lamunan Petruk kembali terhenti. Dari balik tembok terdengar sayup tembang, ‘Sinom Rujak Jeruk’ yang membuatnya mengantuk.
Jak rujak rujak rujak jeruk
Sepincuk nggo tombo ngantu Nora mathuk, ndilalah tansah kepethuk Jak rujak rujak rujak uni Rujake wong edi peni
Tubuh Ki Petruk merebah, di atas dipan bambu dia tertidur saat matahari belum sepenuhnya tenggelam di ufuk barat. (*)

 




Blog Stats

  • 2,338,922 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 132 other followers